Berita dibalik Gemuruhnya Bank Century

Nasabah Bank Century Banyak Yang Stres dan Bunuh Diri

Jakarta – Komisi III DPR RI mengadakan rapat dengar pendapat dengan Nasabah Bank Century terkait nasib mereka. Banyak nasabah Bank Century yang stres dan kemudian bunuh diri karena deposito mereka hilang.
 
“Kami sudah ke Komisi XI periode lalu sebelum banyak timbul korban bunuh diri.  Banyak nasabah stres dan kemudian meninggal,” ujar salah seorang nasabah Bank Century, Siput (60), saat rapat dengar pendapat  di ruang Komisi III, DPR-MPR, Senayan, Jakarta, Selasa (24/11/2009).

Menurut para nasabah tersebut, bukan hanya Rp 6,7 triliun saja yang perlu diselamatkan, tapi juga ada hak sebesar Rp 1,7 triliun yang merupakan dana nasabah.

“Sejak LPS (Lembaga Penjamin Simpanan) mengambil alih Bank Century ada Rp 1,7 triliun yang sebenarnya harus diberikan pada nasabah. Nasabah yang punya deposito di Bank Century LPS tidak mau membayar karena menganggap produk kami bukan produk bank,” sesal Siput.

Terkait tidak bisa dicairkanya deposito Bank Century ini, para nasabah mengaku sudah menyurati Presiden SBY, namun hingga kini belum mendapat tanggapan. “Kami juga telah mendatangi BI termasuk rapat dengan Direkturnya, tapi tetap saja tidak bisa,” pungkas Siput.

sumber : detik.news

Upaya Menjinakkan Gelombang Protes Bank Century

BI (Bank Indonesia) rupanya mulai gerah dengan gelindingan bola salju polemik yang menyeruak pasca terungkapnya kasus bailout bank Century, yang dana tombokannya sampai menggelembung sebesar Rp. 6,7 Trilyun.

Senin, 7 September 2009, menurut kabar, pihak BI mengumpulkan para analis dan pengamat politik. Pertemuan di hotel Nikko itu, tampak hadir antara lain, Iman Sugema, Yanuar Rizki, Toni Prasentiantono, Prajoto, Fauzi Ichsan, Deputi Gubernur BI.

“Saya dipanggil terkait masalah sistemik Bank Century, jadi BI menuturkan bailout Century memang harus dilakukan karena jika tidak berdampak sistemik, tapi saya tidak sependapat“, kata Iman Sugema. 

Menurut kabar, para analis dan pengamat yang diundang itu diminta bergabung di forum group discussion melakukan sharing session terkait bailout Century.

Ini sesuatu ide yang baik, asalkan ide ini tidak dimanfaatkan untuk menjinakkan para analis garis keras dalam soal kritik dan beda pendapat soal penanganan bank Century. Apalagi tentu tak elok jika dimaksudkan untuk mensetting opini di ranah publiknya, giliran selanjutnya opini akan cukup kondusif untuk mempeti-eskan kausus ini. Seperti diketahui bersama, kasus bailout bank Century ini ditengarai banyak pihak, mengandung kejanggalan-kejanggalan dan keanehan dalam alasan yang mendasari pengambilan keputusan bailoutnya.

Unjuk Rasa Tuntaskan Kasus Bank Century

Bandung, CyberNews. Unjuk rasa mahasiswa yang menuntut penyelesaian kasus Bank Century digelar massa dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) di depan Gedung Sate Bandung, Selasa (1/12) siang.

Selain berorasi, pengunjuk rasa membakar pula ban bekas. Di tengah api yang menjilat, pengunjuk rasa sempat pula membakar gambar dua figur yang dianggap perlu dimintai pertanggungjawabannya atas kebijakan melakukan bail out terhadap Bank Century. Kedua figur itu adalah Boediono (mantan Gubernur BI) dan Menkeu Sri Mulyani.

Aksi tersebut dilakukan pengunjuk rasa dengan pengawalan barisan aparat kepolisian yang berjaga-jaga di depan pintu gerbang gedung pusat pemerintahan Jabar itu.

Massa juga menyatakan dukungannya atas upaya pengusutan kasus tersebut melalui mekanisme Hak Angket DPR. Mereka bahkan meminta pembentukan Pansus Bank Century dipercepat. Dengan catatan, Pansus diisi oleh anggota dewan yang memiliki kapasitas dan integritas tanpa mempunyai konflik kepentingan atas kasus itu.

Untuk itu, mereka memperingatkan anggota dewan tidak memberikan ruang kompromi selama menjalankan hak angket itu. Permintaan terhadap PPATK agar membuka aliran dana bail out Bank Century juga dikumandangkan. KPK pun diminta turun tangan dalam kasus tersebut.

sumber : suara merdeka.com

Kasus Bank Century, Tim 9 Lakukan Politisasi?

Para penggagas hak angket Bank Century yang tergabung dalam Tim 9 gencar bergerilya menemui sejumlah tokoh-tokoh bangsa. Mulai dari mantan Presien RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Megawati Soekarnoputri hingga Amien Rais, Wiranto, Prabowo Subiyanto dan Syafii Maarif. Upaya mencari dukungan bagi pelaksanaan hak angket ini dinilai sebagai tindakan mempolitisasi kasus yang menghebohkan tersebut. Pernyataaan ini dilontarkan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI Muladi. “Itu jelas merupakan sebuah langkah politis,” ucapnya di Kantor Wakil Presiden Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Senin (30/11). “Tapi saya bisa maklum kok. Mereka kan dari parpol, jadi kalau mereka melakukan langkah-langkah politik, ya memang bidangnya di situ.” Begitu pun Muladi berharap agar agar pertemuan-pertemuan yang digagas Tim 9 dengan sejumlah tokoh itu tidak berdampak pada munculnya kegoncangan dalam masyarakat. “Jangan sampai memunculkan tekanan-tekanan yang mengakibatkan terjadinya kegoncangan sosial politik,” katanya. Terkait tuntutan agar Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Wakil Presiden Boediono mundur dari jabatannya, Muladi menganggapnya sebagai hal yang terlalu berlebihan. Menurut Muladi, sangat tidak arif jika hanya bekal curiga kemudian seorang tokoh langsung disuruh mundur. “Beri kesempatan Boediono memberikan penjelasannya terlebih dahulu, terutama tentang efek sistemik terkait dengan pengucuran dana buat Bank Century pada saat itu,” ujarnya. Kesaksian JK Selain bergerilya mendatangi tokoh-tokoh nasional, para inisiator hak angket juga bersiap memanggil sejumlah nama yang terkait dengan proses penyelamatan bank ini. Di samping Boediono dan Sri Mulyani, nama lain yang masuk daftar panggilan adalah Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK). Menurut anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golongan Karya (FPG) Bambang Soesatyo, JK bisa menjelaskan bagaimana proses penyelamatan itu dilakukan. JK Sendiri memastikan akan datang jika undangan tersebut telah diterimanya. JK berjanji akan mengungkap semua hal yang diketuhuinya. “Saya pada dasarnya tidak terlalu mengetahui secara mendalam perihal prosesnya. Karena itu saya hanya akan menjawab apa yang saya lihat, apa yang saya rasakan. Dan saya tentunya tidak akan menjelaskan apa yang tidak saya ketahui. Kalau tidak tahu, tentu saya akan bilang bahwa saya tidak tahu. Saya tidak mau berandai-andai. Toh tim Pansusnya juga belum dibentuk. Kepastiannya juga menunggu hasil sidang Paripurna 1 Desember (Selasa hari ini – red),” kata JK di Makassar, kemarin. Menurut JK, kunci penyelesaian kasus ini harus dimulai dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). “Kan sudah ada audit BPK, lembaga resmi negara yang kita akui  bersama. Mulai saja dari audit yang tebalnya 500 halaman itu. Jangan memulai dari rumor. Audit itu sendiri harus dilihat secara keseluruhan, dibedah betul apa yang terjadi, sehingga penilaiannya fair untuk semua orang,” ujarnya. PD Jangan Pimpin Pansus Terkait posisi pimpinan Pansus Hak Angket yang sekarang malah terkesan menjadi rebutan, suara-suara yang meminta agar Fraksi Partai Demokrat (FPD) meredam ambisi mereka, terdengar kian kencang. “Keinginan FPD itu jika dipaksakan malah bisa mendorong kelompok-kelompok masyarakat menggerakkan parlemen jalanan guna memberi tekanan ekstra pada pansus hak angket,” kata Bambang Soesatyo. Sebelumnya, Fraksi Partai Demokrat lewat anggotanya, Marzuki Alie, mengatakan mekanisme pemilihan ketua angket berdasarkan musyawarah mufakat dengan mengedepankan asal proporsionalitas. FPD adalah fraksi terbesar di DPR dengan 148 anggota. “Biasanya yang terbanyak itulah yang memimpin,” kata Marzuki. Menanggapi pernyataan ini, pengusul angket dari F-PDIP Gayus Lumbuun mengatakan, asas proporsionalitas hanya berlaku bagi komposisi anggota pansus yang berjumlah 30 orang. Soal pimpinan, katanya, mekanisme ditentukan “Oleh dan dari anggota”. Pendapat Lumbuun disikapi dingin Ketua Fraksi Demokrat Anas Urbaningrum. “Kami sedang menggodok nama anggota. Prioritasnya kami akan mengusulkan anggota dulu. Kalau pimpinan kan dipilih anggota,” ujarnya. Anas membantah pernyataan bahwa Demokrat akan menggembosi pansus Century sehingga pansus tidak akan berjalan. “Itu tudingan, buktikan nanti. Kita ingin pansus bekerja baik dan betul-betul efektif.”

 

 

 

KORAN DEMOKRASI INDONESIA

Yudhasmara Publisher

Jl Taman Bendungan Asahan 5 Jakarta Pusat

Phone : (021) 70081995 – 5703646

email : judarwanto@gmail.com

https://korandemokrasiindonesia.wordpress.com/

 

 

 

 

 

Copyright © 2009, Koran Demokrasi Indonesia  Network  Information Education Network. All rights reserved