Oleh: Indonesian Children | Januari 18, 2010

KLIPING BERITA KASUS CENTURY : PERSETUJUAN DPR TENTANG TALANGAN DANA BAIL OUT CENTURY

KLIPING BERITA KASUS CENTURY : PERSETUJUAN DPR TENTANG TALANGAN DANA BAIL OUT CENTURY

DPR pada bulan November 2008 telah mendukung penyelamatan Bank Century karena menyadari dampak sistemik jika bank itu ditutup. Jika satu saja nasabah Bank Century kesulitan mengambil dana di bank, maka akan menjadi rumor dan memberikan efek psikologis demikian salah satu alasan para anggota komisi IX.

Staf Khusus Presiden Minta Drajad Diperiksa

Staf Khusus Presiden, Andi Arif, minta Pansus Bank Century memanggil mantan anggota Komisi XI DPR, Dradjad Wibowo, dan anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar (FPG), Melchias Mekeng, yang November 2008 ikut menyetujui pemberian dana talangan. “Pansus harus memanggil Dradjad Wibowo dan Melchias yang ada bukti otentik menyetujui bailout Century untuk menyelamatkan ekonomi Indonesia dari krisis keuangan waktu itu,” kata Andi di Jakarta, Minggu. Dalam beberapa kali rapat kerja Komisi XI dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani waktu itu, Melchias menyatakan bahwa dalam keadaan krisis keuangan yang terjadi, pemerintah harus bersiap-siap adanya lembaga keuangan dan perbankan yang akan terkena imbas dari krisis keuangan global itu.

Dradjad Wibowo, lanjut Andi, bahkan pada saat itu kepada sebuah majalah berita mengatakan mendukung penyelamatan Bank Century karena menyadari dampak sistemik jika bank itu ditutup. “Jika satu saja nasabah Bank Century kesulitan mengambil dana di bank, maka akan menjadi rumor dan memberikan efek psikologis,” kata Andi mengutip pernyataan Dradjad Wibowo waktu itu.

Dijelaskan Andi, setelah memanggil Dradjad dan Melchias untuk mengetahui latar belakang keduanya menyetujui kebijakan pemerintah untuk menyelamatkan Bank Century, maka Pansus bisa memanggil anggota Komisi XI lainnya yang menyetujui keputusan pemerintah itu. “Pada waktu itu, mereka tentu mereka sangat mengerti dan merasakan situasi krisis keuangan yang terjadi sehingga menyetujui untuk memutuskan memberikan talangan kepada Bank Century. Kalau Komisi XI waktu itu saja menyetujui untuk membantu Century, kenapa Pansus sekarang mempersoalkan hal itu,” katanya.

Menurut Andi Arif , jika masyarakat harus dijelaskan bahwa kebijakan Pemerintah dalam hal ini KSSK(Komite Stabilitas Sistem Keuangan ) memberikan dana talangan dari LPS kepada Bank Century sudah mendapat persetujuan dari DPR sehingga seharusnya DPR sekarang kalau mau menyelidiki kasus ini juga harus memeriksa anggota DPR yang menyetujui keputusan pemerintah itu.

21 Desember 2009
Dradjad Disebut Setujui Bailout , Tolak Penonaktifan, SBY Amankan Kabinet

Mantan anggota DPR dari Fraksi PAN Dradjad Wibowo. disebut-sebut ikut menyetujui bailout kepada Bank Century, November 2008. Pernyataan yang cukup mengejutkan itu dilontarkan Staf Khusus Presiden, Andi Arif, kemarin. Selain Dradjad, Andi juga menyebut anggota Pansus Hak Angket Century Melchias Markus Mekeng ikut menyetujui pengucuran dana talangan Rp 6,7 triliun itu. Saat terjadi bailout, Dradjad dan Melchias adalah anggota Komisi XI DPR.

“Pansus harus memanggil Dradjad Wibowo dan Melchias. Ada bukti otentik keduanya menyetujui bailout Century untuk menyelamatkan ekonomi Indonesia dari krisis keuangan waktu itu,” kata Andi. Pernyataan Andi terbilang mengagetkan. Apalagi, Dradjad termasuk sosok yang getol mengkritisi bailout ke Bank Century. Menurut Andi, dalam beberapa kali rapat kerja Komisi XI dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani waktu itu, Melchias menyatakan bahwa dalam keadaan krisis keuangan, pemerintah harus bersiap-siap ada lembaga keuangan dan perbankan yang akan terkena imbas krisis keuangan global.

Adapun Dradjad Wibowo, lanjut Andi, saat itu mengatakan kepada sebuah majalah berita bahwa dirinya mendukung penyelamatan Bank Century karena menyadari dampak sistemik jika bank itu ditutup. “Jika satu saja nasabah Bank Century kesulitan mengambil dana di bank, akan menjadi rumor dan memberikan efek psikologis,” kata Andi mengutip pernyataan Dradjad ketika itu. Dijelaskan oleh Andi, setelah memanggil Dradjad dan Melchias, pansus bisa memanggil mantan anggota Komisi XI lainnya yang ikut menyetujui keputusan pemerintah itu.

“Pada waktu itu, tentu mereka sangat mengerti dan merasakan situasi krisis keuangan yang terjadi sehingga menyetujui dana talangan kepada Bank Century. Kalau Komisi XI waktu itu saja setuju untuk membantu Century, kenapa pansus sekarang mempersoalkan hal itu,” katanya.Ketika dikonfirmasi, Dradjad mengaku siap memberikan keterangan.
“Saya siap memberikan keterangan mengenai apa yang saya ketahui dalam kasus Century,” ujarnya melalui pesan singkat. Sebelumnya anggota Pansus Century Andi Rahmad mengatakan, pansus akan memanggil dan memintai keterangan Dradjad terkait Perppu Nomor 4 Tahun 2008 tentang Jaring Pengamanan Sistem Keuangan (JPSK). “Ya, tapi sebagai ahli, bukan saksi,” ujarnya.

Adapun Melchias tegas membantah tudingan Andi Arif. “Tuduhan itu tidak mendasar, karena yang bersangkutan baru jadi jubir (maksudnya staf khusus) presiden,” ujar anggota FPG itu. Melchias mengatakan, DPR telah menolak  Perppu No 4/2008 tentang JPSK pada 18 Desember 2008. Seluruh fraksi satu suara menolak perppu tersebut.
“Nggak ada itu (seperti yang dikatakan Andi Arif), apa lagi pernyataan yang mewakili fraksi. Itu perppu sudah ditolak,” imbuhnya. Dalami Temuan Sementara itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih mendalami data temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Penyelidikan intensif terus dilakukan, termasuk meneliti proses pengawasan di Bank Indonesia (BI) pada Bank Century. “Kita lihat fakta yuridisnya, masuk korupsi apa tidak,” kata Wakil Ketua KPK Bibit Samad Rianto, Minggu.

Menurut dia, proses penyelidikan masih dilakukan, termasuk menyelidiki proses merger Century  hingga bank itu di-bailout. “Kita lihat fakta yuridisnya saja,” tambahnya. Menurut informasi, KPK telah mengantongi sejumlah pelanggaran pidana perbankan yang diduga kuat masuk ranah korupsi. Sejumlah nama disebut-sebut telah masuk daftar calon terperiksa. Selain data hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), KPK juga telah menerima laporan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Menurut Bibit, semua data tersebut akan didalami. Untuk mempelajari sembilan temuan BPK perihal dugaan pelanggaran dalam pengucuran dana talangan Bank Century, KPK telah membentuk sembilan tim khusus. Terkait laporan PPATK, Bibit menyebut data tersebut sangat rahasia karena menyangkut nama individu.

Sebelumnya, Bibit menangkis perdebatan terkait dana Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), apakah termasuk uang negara atau bukan. Dia menegaskan, dana LPS termasuk uang negara. Menurutnya, pengelolaan LPS juga menggunakan APBN. Dicontohkannya, hal yang sama pernah terjadi dalam kasus Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia (YPPI). ‘’Dihukum kan (pelakunya), karena juga menggunakan uang negara,’’ tambahnya. Sementara itu, setelah KPK batal melakukan pertemuan pada pekan lalu, rencananya rapat bersama kepolisian dan Kejagung akan dilaksanakan pada pekan ini. ‘’Rencananya begitu,’’ kata Bibit. Kamis pekan lalu, pembahasan kasus Bank Century oleh KPK, Kejaksaan Agung, dan Polri ditunda. Jaksa Agung dan Kapolri batal datang memenuhi undangan pimpinan KPK.

Di sisi lain, pro-kontra soal penolakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terhadap imbauan agar Wapres Boediono dan Menkeu Sri Mulyani nonaktif terus berlanjut. Menurut Wakil Ketua Komisi XI DPR Harry Azhar Aziz, presiden mengutamakan agar kinerja Kabinet Indonesia Bersatu II tidak terganggu. ‘’Saya kira posisi presiden bukan membela wapres dan menterinya. Karena kita nggak tahu mereka salah atau tidak, kan belum ada keputusan. Tapi, yang saya lihat presiden lebih mengamankan dan mengutamakan kinerja kabinetnya nggak terganggu,’’ katanya. Dia menilai, Pansus Hak Angket Bank Century sangat membutuhkan kedua tokoh tersebut mundur. Pasalnya, terdapat beberapa hambatan akibat keduanya masih aktif, yakni keengganan BPK menyerahkan rekaman rapat KSSK pada pansus. Harry menambahkan, beberapa anggota Pansus Hak Angket Bank Century merasa terganggu dengan masih aktifnya Boediono dan Sri Mulyani. Adapun Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa meminta kepada semua pihak untuk tidak melakukan intervensi ataupun mendikte Pansus Angket Bank Century. Sebab, semua anggota pansus sudah sangat mengerti tugas-tugas yang diembannya.

‘’Pansus juga tidak sembarangan dalam melakukan pemeriksaan, mengambil sikap politik maupun memutuskan kesimpulan. Karena itu, biarkan pansus bebas bekerja tanpa tekanan,’’ kata Ketua FPKB DPR RI Marwan Ja’far. Selain itu, semua anggota pansus juga sangat paham batas konstitusi, mana yang boleh dilakukan dan batas mana yang tidak boleh dilanggar. Marwan yang juga anggota Pansus Century menambahkan, pansus bukanlah ‘’kuda troya’’ dari pertarungan orang per orang. Selain itu, pansus tidak akan bergeser dari tugas dan tujuan asalnya. ‘’Kami juga meminta agar semua pihak bisa bekerja sama dan menunjukkan sikap kooperatif terhadap pansus, dengan tidak berlindung atau menggunakan serta memanfaatkan posisinya sebagai penyelenggara negara untuk menghalang-halangi kerja pansus,’’ tegasnya. Bentuk ‘’menghalangi’’ dimaksud antara lain berupa tidak mengindahkan panggilan atau mempersulit proses pemeriksaan. ‘’Atau bahkan menghilangkan barang bukti yang diperlukan pansus,’’ ujar Marwan.

Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin menilai imbauan pansus agar Wapres Boediono dan Menkeu Sri Mulyani nonaktif, positif dari aspek moral, kelancaran pemeriksaan, dan menjamin tidak ada intervensi. Jika Boediono dan Sri Mulyani masih menjabat, secara moral berpengaruh dengan jabatannya. Apalagi dikhawatirkan ada upaya-upaya melakukan intervensi terhadap bukti-bukti. ‘’Secara moral tidak menguntungkan karena menimbulkan kecurigaan munculnya intervensi.’’ Menurut Din, Boediono dan Sri Mulyani tidak perlu merasa khawatir dan takut jika tidak bersalah. ‘’Apa yang dikhawatirkan dan ditakutkan jika tidak bersalah. Kan nonaktif hanya selama pemeriksaan pansus.’’ Aspek Etika Hal senada juga disampakan Wakil Ketua Komisi VI Aria Bima. SBY, menurutnya,  jangan terfokus soal yuridis formal semata, namun juga mempertimbangkan aspek etika dan moral. ‘’Kalau tidak dipertimbangkan, terus bagaimana solusi dari aspirasi masyarakat,’’ujarnya.

Pernyataan Yudhoyono bahwa nonaktif bagi Wapres Boediono dan Menkeu Sri Mulyani tidak diatur dalam konstitusi (UUD 45) dan UU Kementerian Negara, dinilai Aria Bima terlalu prematur dan tidak mencerminkan sikap seorang negarawan. Ketua Umum PBNU KH Hasyim Muzadi berharap SBY menjamin tidak ada intervensi dari pemerintah dalam proses pemeriksaan oleh Pansus Angket Century terhadap Wapres Boediono dan Menkeu Sri Mulyani. “Yang penting ada jaminan Presiden SBY, jika ada hambatan soal nonaktifnya Boediono dan Sri Mulyani,” ujar Hasyim.

Ketua DPP Partai Demokrat (DPP PD), Anas Urbaningrum menegaskan, semua pihak tidak perlu mengkhawatirkan  intervensi, menyusul pernyataan SBY tentang Wapres Boediono dan Menkeu Sri Mulyani tidak perlu nonaktif.
Menurutnya, pernyataan Yudhoyono   sudah tepat. ‘’Itu sudah semestinya begitu dan tidak ada pertentangan dengan imbauan Pansus Angket Century,’’ ujar Anas. Dikatakannya, imbauan pansus untuk nonaktif adalah imbauan bersyarat. Syaratnya ada dua. Pertama, jika tidak bisa menjamin tugas-tugas pemerintahan tidak terganggu. Kedua, harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Artinya, lanjut Anas, jika pemerintah bisa menjalankan tugas-tugas pemerintahan dengan baik, maka otomatis tidak perlu nonaktif. Apalagi, kalau dikaitkan dengan peraturan perundangan, jelas tidak ada mekanisme nonaktif untuk wakil presiden. Untuk menteri pun, aturannya jelas diatur dalam UU Kementerian negara. ‘’Kami yakin Boediono dan Sri Mulyani tidak perlu nonaktif. Sebab, mereka tetap bisa menjalankan tugas dengan baik.’’

Istana Tuding Dradjad Ikut Setujui Bailout Century

Ekonom Dradjad H Wibowo selama ini merupakan orang yang paling keras mengkritik pengucuran dana talangan (bailout) Bank Century Rp6,7 triliun. Namun, pihak Istana justru menuding politikus PAN itu merupakan orang yang menyetujui bailout saat menjadi anggota Komisi XI DPR.

Staf Khusus Presiden, Andi Arif menyebut saat itu kepada sebuah majalah berita Dradjad menyatakan mendukung penyelamatan Bank Century karena menyadari dampak sistemik jika bank itu ditutup. “Jika satu saja nasabah Bank Century kesulitan mengambil dana di bank, maka akan menjadi rumor dan memberikan efek psikologis,” kata Andi mengutip pernyataan Dradjad. Karena itu, Andi minta Pansus Bank Century memanggil Dradjad Wibowo. Dia juga meminta pansus memanggil anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar (FPG) Melchias Mekeng yang November 2008 ikut menyetujui pemberian dana talangan .

“Pansus harus memanggil Dradjad Wibowo dan Melchias. Ada bukti otentik mereka menyetujui bailout Century untuk menyelamatkan ekonomi Indonesia dari krisis keuangan waktu itu,” kata Andi di Jakarta, Minggu (20/12). Ia menuturkan, dalam beberapa kali rapat kerja Komisi XI dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani waktu itu, Melchias menyatakan bahwa dalam keadaan krisis keuangan yang terjadi, pemerintah harus bersiap-siap adanya lembaga keuangan dan perbankan yang akan terkena imbas dari krisis keuangan global itu.

Andi menegaskan, setelah memanggil Dradjad dan Melchias untuk mengetahui latar belakang keduanya menyetujui kebijakan pemerintah untuk menyelamatkan Bank Century, maka Pansus bisa memanggil anggota Komisi XI lainnya yang menyetujui keputusan pemerintah itu. “Pada waktu itu, mereka tentu mereka sangat mengerti dan merasakan situasi krisis keuangan yang terjadi sehingga menyetujui untuk memutuskan memberikan talangan kepada Bank Century. Kalau Komisi XI waktu itu saja menyetujui untuk membantu Century, kenapa Pansus sekarang mempersoalkan hal itu,” katanya.

Staf SBY: Seret Dradjat

Senin, 21/12/2009 11:00 WIB – dtc/ant

Staf Khusus Presiden Andi Arif meminta Panitia Khusus (Pansus) kasus Bank Century memanggil pengamat ekonomi yang mantan anggota Komisi XI DPR RI Dradjat Wibowo dan anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar (FPG) Melchias Mekeng. “Pansus harus memanggil Dradjat Wibowo dan Melchias yang ada bukti autentik menyetujui bailout Century untuk menyelamatkan ekonomi Indonesia dari krisis keuangan waktu itu,” kata Andi di Jakarta, Minggu (20/12).
Dradjat dan Melchias pada Novpember 2008 ikut menyetujui pemberian dana talangan kepada bank itu karena kondisi krisis keuangan yang parah pada waktu itu. Dalam beberapa kali rapat kerja Komisi XI dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani waktu itu, Melchias menyatakan bahwa dalam keadaan krisis keuangan yang terjadi, pemerintah harus bersiap-siap adanya lembaga keuangan dan perbankan yang akan terkena imbas dari krisis keuangan global itu. Dradjad Wibowo, lanjut Andi bahkan pada saat itu kepada sebuah majalah berita mengatakan mendukung penyelamatan Bank Century karena menyadari dampak sistemik jika bank itu ditutup.
“Jika satu saja nasabah Bank Century kesulitan mengambil dana di bank, akan menjadi rumor dan memberikan efek psikologis,” ujar Andi mengutip pernyataan Dradjat Wibowo waktu itu.
Dijelaskan Andi, setelah memanggil Dradjat dan Melchias untuk mengetahui latar belakang keduanya menyetujui kebijakan pemerintah untuk menyelamatkan Bank Century, Pansus bisa memanggil anggota Komisi XI lainnya yang menyetujui keputusan pemerintah itu. “Pada waktu itu, mereka tentu mereka sangat mengerti dan merasakan situasi krisis keuangan yang terjadi sehingga menyetujui untuk memutuskan memberikan talangan kepada Bank Century. Kalau Komisi XI waktu itu saja menyetujui untuk membantu Century, kenapa Pansus sekarang mempersoalkan hal itu,” tukasnya. Menurutnya, jika masyarakat harus dijelaskan bahwa kebijakan Pemerintah dalam hal ini KSSK memberikan dana talangan dari LPS kepada Bank Century sudah mendapat persetujuan dari DPR sehingga seharusnya DPR sekarang kalau mau menyelidiki kasus ini juga harus memeriksa anggota DPR yang menyetujui keputusan pemerintah itu.
Tak terima dengan pernyataan Staf Khusus SBY itu, mantan anggota DPR FPAN Dradjat Wibowo memberi peringatan kepada Andi Arief. Drajat meminta Andi hati-hati dalam memberikan pernyataan. “Hati-hati, kalau sudah jadi staf ahli Presiden, sebaiknya lihat faktanya, dan lihat dokumen-dokumennya dulu,” tandas Dradjat, seperti dikutip inilah.com, Minggu (20/12).Drajat mengatakan DPR tidak pernah rapat menyetujui bailout. Bahkan, ujarnya, anggota DPR RI masa bakti 2004-2009 lalu baru tahu biaya Bank Century sekitar bulan Februari 2009. Meski begitu Dradjat menegaskan kesiapannya jika memang harus diperiksa Pansus Hak Angket Bailout Bank Century. “Oh, siap!” tegasnya.

Tidak Mendasar
Senada, anggota Pansus Hak Angket Bank Century Melchias Mekeng turut berang. Melchias menegaskan tuduhan Andi Arief itu tidak benar adanya. “Tuduhan itu ngawur dan tidak mendasar, karena yang bersangkutan baru jadi Jubir (staf khusus) Presiden,” ujarnya.

Menanggapi lebih lanjut, Melchias mengatakan DPR telah menolak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 4/2008 tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK), pada 18 Desember 2008. Seluruh fraksi partai, lanjutnya, sudah satu suara menolak Perppu tersebut. “Nggak ada itu (seperti yang dikatakan Andi Arief), apa lagi pernyataan yang mewakili fraksi. Itu Perppu sudah ditolak,” imbuhnya.
Terpisah, Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Pramono Anung menyatakan bahwa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memiliki kewenangan untuk tidak melaksanakan imbauan Pansus Bank Century untuk menonaktifkan Wapres Boediono dan Menkeu Sri Mulyani.
“Apa yang menjadi kesepakatan Pansus Bank Century di DPR RI adalah imbauan dan bukan keputusan, karena kedua hal itu memiliki konteks yang berbeda sehingga apabila presiden memilih untuk tidak menonaktifkan Wapres dan Menkeu, itu adalah kewenangan presiden,” tandas Pramono usai membuka Rapat Kerja Daerah PDIP DPD DIY di Yogyakarta.
Namun demikian, ia menegaskan bahwa imbauan Pansus tersebut didasarkan pada nilai moral dalam pengungkapan kasus Bank Century sehingga penonaktifan Wapres dan Menkeu diharapkan dapat menggali kasus itu lebih dalam. “Pansus tidak memiliki beban psikologis saat menggali informasi dari Wapres dan Menkeu karena kedudukan mereka,” ucapnya. Ia juga menyebutkan bahwa penonaktifan seseorang dari jabatan saat harus menjalani pemeriksaan adalah hal yang biasa, seperti yang harus dijalani oleh Ritonga saat diperiksa oleh Tim Delapan dalam kasus kriminalisasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Namun demikian, ia tetap menegaskan bahwa PDIP memiliki data yang kuat atas persoalan Bank Century, terkait dengan bailout sebesar Rp 6,7 triliun yang dilakukan pemerintah dengan dana anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). “Kami akan fokus pada faktor alasan mengapa Bank Century mendapatkan dana sebesar itu dan siapapun yang bersalah harus bertanggung jawab dan PDIP akan tetap fokus untuk mengawal Pansus,” tegasnya. Sementara itu, Pansus Century tidak merasa penolakan SBY menonaktifkan Wapres Boediono dan Menkeu Sri Mulyani akan melemahkan kerja Pansus.
 “Sejauh ini kita tidak dilemahkan,” ujar anggota Pansus, Bambang Soesatyo, dalam diskusi yang digelar di PB HMI, Jakarta. Bambang justru mempertanyakan respons cepat SBY terhadap permintaan Pansus itu yang langsung disampaikan dari Kopenhagen, Denmark.

KORAN DEMOKRASI INDONESIA

http://korandemokrasiindonesia.wordpress.com

About these ads

Responses

  1. wah pertarungan mulai melibatkan DPR yah…

  2. waduhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: