Oleh: Indonesian Children | Januari 22, 2010

PANSUS CENTURY DAN KRONOLOGISNYA

PANSUS CENTURY DAN KRONOLOGISNYA

http://media.vivanews.com/images/2009/12/21/82130_pansus_century__miranda_goeltom.jpg

Kesimpulan Sementara Pansus pada 4 Februari.

Panitia Khusus DPR tentang Hak Angket Bank Century akan menyampaikan kesimpulan sementara atas hasil kerjanya dalam rapat paripurna, 4 Februari 2010. Dalam rapat itu juga akan ditentukan apakah data yang dikumpulkan Pansus cukup hingga dapat langsung dibuat kesimpulan atau masih perlu mengumpulkan data lagi. ”Pendapat saya, sekarang Pansus tinggal melakukan pengecekan silang dan pendalaman. Data dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), saksi, dan ahli sudah cukup,” kata Wakil Ketua Pansus dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia T Gayus Lumbuun, Kamis (21/1/2010) di Jakarta. Sebelumnya, sejumlah aktivis dan lembaga swadaya masyarakat mendesak Pansus segera membuat kesimpulan sementara sebagai bentuk pertanggungjawaban Pansus kepada publik.

Secara terpisah, Kamis, pengamat ekonomi, Dradjad Wibowo, saat dimintai keterangan sebagai ahli dalam rapat Pansus, mengatakan, uang Rp 900 miliar dalam proses pemberian dana talangan (bail out) Bank Century diduga belum diketahui. Audit investigasi BPK terhadap Bank Century menyebutkan, kerugian bank itu Rp 5,8 triliun. Namun, biaya bail out mencapai Rp 6,7 triliun. ”Ada gap sekitar Rp 900 miliar yang belum ditemukan,” ucap Dradjad. Dalam keterangan yang diberikan mulai pukul 20.00, ia berbicara bersama tiga pengamat ekonomi, yaitu Rizal Ramli, Faisal Basri, dan Fauzi Ikhsan. Kamis siang, Pansus mendengarkan pendapat dari ekonom Chatib Basri, Ichsanuddin Noorsy, dan Hendri Saparini. Dradjad juga menjelaskan, dalam lampiran surat Bank Indonesia (BI) kepada Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang menjadi pertimbangan bail out disebutkan, dibutuhkan modal Rp 632 miliar untuk menaikkan rasio kecukupan modal bank itu dari kurang dua menjadi delapan. Namun, dalam lampiran surat juga disebutkan, dibutuhkan Rp 4,79 triliun untuk keperluan likuiditas. ”Artinya, jika menurut surat itu, untuk menyelamatkan Bank Century dibutuhkan Rp 632 miliar ditambah Rp 4,79 triliun. Jadi, mungkin Rp 5,4 triliun sehingga dalam rapat KSSK 21 November 2008 (yang memutuskan bail out Bank Century), seharusnya sudah tahu biaya yang diusulkan BI minimal Rp 5,4 triliun,” katanya. Jadi, papar Dradjad, kalau Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengklaim hanya tahu biaya bail out Bank Century Rp 632 miliar, ada kemungkinan tak membaca lampiran surat BI secara lengkap. Ketika bersaksi di depan rapat Pansus, pekan lalu, Sri Mulyani mengakui, saat memutuskan bail out Bank Century, BI menyebutkan biaya yang dibutuhkan Rp 632 miliar. Bahkan, Dradjad mengatakan, mendapat dokumen yang diberikan kepada BPK pada 15 September 2009. Data yang masuk dalam audit BPK itu disebutkan, untuk mencapai kecukupan rasio modal 8 persen, Bank Century membutuhkan modal Rp 1,77 triliun. Jika dokumen ini yang menjadi dasar, BI sudah menghitung dana yang dibutuhkan Rp 6,5 triliun, yaitu Rp 1,7 triliun ditambah Rp 4,79 triliun.

Rizal Ramli menuturkan, semestinya pengucuran dana ke Bank Century dihentikan saat tidak ada rush atau penarikan dana besar-besaran dari nasabah. Tiadanya rush menunjukkan tak adanya dampak sistemik dalam kasus Bank Century. ”Namun, mengapa dana terus dikucurkan hingga 24 Juli 2009? Uang itu ternyata hanya diambil Robert Tantular (pemilik Bank Century) dan nasabah besar lainnya,” katanya. Rizal melanjutkan, ”Penyelamatan Bank Century juga menjadi penyelamatan yang dibayarkan dengan uang tunai paling besar. Di negara lain, pemberian dengan transfer. Pembayaran tunai memungkinkan adanya pencucian uang.”

Namun, Faisal Basri mempertanyakan keterangan Rizal itu. ”Saya tak dapat bayangkan uang triliunan rupiah dibayarkan dengan tunai. Gedung ini mungkin tidak cukup untuk menampungnya,” ujarnya. Faisal juga mengatakan, kondisi pada 2008 tidak dapat diukur dengan keadaan sekarang.  Dari Makassar, Kamis, dilaporkan, pengusaha bengkel, Amiruddin Rustam, yang diduga menerima aliran dana Bank Century lebih dari Rp 30,5 miliar, diduga menghilang beberapa hari sebelum namanya disebut di Pansus.

RAPAT KONSULTASI PANSUS PANSUS

Dalam kesimpulan rapat konsultasi, Jumat (29/1), tersebut dihasilkan dua poin penting. Pertama yakni, mempersilahkan kepada Pansus Angket untuk memperoleh data yang diperlukan dengan cara apapun yang sah, baik melalui penyitaan pengadilan sesuai pasal 19 UU 6/1954 tentang hak angket ataupun UU 27/2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Kedua, mengimbau ke seluruh lembaga terkait utamanya, BPK, BI, dan Gubernur BI untuk dapat memberikan data kepada Pansus Angket dengan komitmen waktu agar Pansus dapat menuntaskan tugas dalam taktu yang ditetapkan undang-undang. Ketiga, kepada BPK agar menyerahkan dokumen dan atau data KKP (Kertas Kerja Pemeriksaan) sesuai dengan aturan yang ada.

Sebelumnya sempat diperdebatkan mengenai status hukum bagi BPK, PPATK dan BI jika memberikan data kepada DPR. Untuk BPK, kata Ketua BPK Hadi Purnomo, tidak bisa memberikan data-data yang diperoleh selama pemeriksaan kepada DPR karena dibatasi oleh UU No 15 Tahun 2006 tentang BPK. Dalam UU tersebut disebutkan bahwa Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) tidak boleh diberikan dalam status penyidikan seperti yang dilakukan Pansus. “Kita tidak bisa menyerahkan data pendukung laporan kami, yang bisa diberikan hanya laporan itu sendiri,” kata Hadi.

Jika tanpa adanya terobosan yuridis, lanjut Hadi, dirinya khawatir jika melanggar ketentuan perundang-perundangan dan berimplikasi dibawa ke meja hijau atas kebijakan yang diambilnya. “Kami mendukung kerja Pansus, tapi jangan paksa kami menerabas UU. Maaf, kami tidak mau jadi tersangka. Siapa yang bisa menjamin saya nanti tidak dituntut oleh Pak Darmin (Gubernur BI) dan Pak Yunus (Ketua PPATK),” kata Hadi. Dan dengan dasar itulah, BPK menyarankan agar Pansus meminta penetapan pengadilan yang memerintahkan BPK menyerahkan data dan dokumen kepada Pansus Angket Kasus Bank Century. Anggota BPK Taufiqurrahman Ruki mencontohkan, pemutaran rekaman percakapan Anggodo atas perintah Mahkamah Konstitusi. Dikatakannya, dokumen rekaman itu merupakan rahasia. Namun, atas perintah MK, maka bisa dibuka di persidangan. “Seperti rekaman Anggodo, Pak Tumpak (Plt Ketua KPK) kan aman dari tuntutan,” kata Ruki, yang juga mantan Ketua KPK.
Sedangkan anggota Pansus Angket Kasus Bank Century asal Fraksi Partai Hanura, Akbar Faisal, memilih walk out dari rapat konsultasi tersebut lantaran tidak puas dengan penjelasan PPATK, BPK, dan BI terkait kewenangan Pansus untuk memeperoleh data yang dibutuhkan. “Pansus ini dibentuk berdasarkan UUD 1945. Alasan yang Bapak-Bapak sampaikan tadi dasarnya UU, kesampingkan UU, karena Pansus ini dibentuk berdasarkan kehendak tertinggi yaitu rakyat. Kalau pembahasan begini terus, saya memilih keluar saja dari forum ini,” kata Akbar. Akbar berdalih, tindakan yang dilakukannya untuk meluruskan posisi DPR dan Pansus. “Kalau begini terus, tidak ada ujungnya. Soal UU sudah clear kok,” katanya. Sebelumnya rapat yang dihadiri oleh Wakil Ketua DPR Pramono Anung Wibowo, Anis Matta, dan Priyo Budi Santoso sebelumnya direncanakan terbuka, namun beberapa anggota Pansus yang hadir meminta untuk tertutup. Akhirnya rapat pun diputuskan untuk terbuka

Sumber : kompas.com

KESIMPULAN SEMENTARA PANSUS, PERLUKAH ?

Kesimpulan Sementara Diserahkan ke Fraksi-fraksi

Pansus Hak Angket Century belum mengambil kesimpulan. Pansus menyerahkan kesimpulan sementara kepada fraksi-fraksi. “Kesimpulannya data FPJP dan merjer sudah mencukupi untuk membuat rekomendasi besok. Kalau ditanyakan siapa-siapa yang bertanggungjawab akan kita bahas kemudian di tingkat fraksi,” kata Ketua Pansus Century Idrus Marham usai rapat evaluasi pansus di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (26/1/2010). Masing-masing fraksi, menurut Idrus, akan membuat tim kecil untuk mengambil kesimpulan sementara per fraksi. Kemudian pandangan fraksi akan disampaikan di pansus dalam kurun dua minggu kedepan. “Itu kan tim kecil merumuskan mengkompilasi apa yang ada bahwa fraksi akan membuat pandangan.Apakah ada perbedaan atau tidak nanti titik temunya akan dibicarakan dalam rapat konsultasi ,” papar Idrus. Sebelumnya sempat terjadi tarik ulur di pansus seputar kesimpulan sementara. Partai Demokrat, PAN, dan PKB menginginkan pansus tidak menyimpulkan sementara, sisanya ingin pansus membuat kesimpulan sementara sekalipun tidak jadi diambil.

Rapat eva­luasi Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Kasus Bank Century, Selasa (26/1) malam, gagal menetapkan ke­simpulan sementara hasil penyelidikannya. Dua fraksi besar, yakni Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi Partai Golkar adalah aktor di balik kegagalan Pansus me­ne­lurkan hasil kesim­pul­an semen­ta­ra tersebut. Dalam ra­­pat yang ber­langsung sekitar em­pat jam, Pan­sus hanya ber­hasil memutus­kan untuk memberikan ke­sem­patan kepada setiap fraksi me­nya­takan pan­dangan atas proses pe­nyeli­dikan yang telah dilalui. Ren­cananya, pandangan setiap fraksi itu akan dilakukan, Rabu (27/1).   Sejak awal memang mereka tidak mau ada kesimpulan sementara, tapi forum berhasil diarahkan untuk tidak mengeluarkan kesimpulan sementara, seperti yang diharapkan publik,” demikian anggota Pansus dari Fraksi  Partai Hanura Akbar Faisal, Rabu pagi, di Jakarta. Menurutnya, hanya Fraksi Partai Demokrat, PAN dan PKB yang  menolak kesimpulan sementara, sedangkan fraksi yang lain setuju Pansus memenuhi tuntutan publik mengeluarkan kesimpulan sementara. Anggota Pansus yang juga Ketua FPD Anas Urbaningrum menilai kesimpulan sementara tidak relevan. Ini karena kerja-kerja Pansus merupakan rangkaian penyelidikan yang akan bermuara pada kesimpulan final yang menyeluruh. Anas juga berpendapat, masya­rakat sudah bisa menetapkan kesimpulan sementara karena kerja-kerja Pansus selama ini sudah dilakukan secara terbuka dan terus disorot media massa. “Tidak perlu Pansus menghasilkan kesimpulan sementara, karena kerja-kerja kita selama ini disorot publik. Masyarakat tentu sudah memiliki kesimpulannya masing-masing,” kata Anas di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (26/1).   Anggota Pansus Agun Gunandjar Sudarsa (FPG) berpendapat, belum waktunya bagi Pansus menetapkan kesimpulan sementara. Pasalnya, masih banyak data dan dokumen yang belum didapat pansus. Agun menduga ada sekitar 70 persen data dan dokumen yang belum berhasil didapat Pansus dari lembaga-lembaga yang terkait dengan kasus Bank Century.  “Kalau kita diminta kesimpulan men-judgement a, b, c, d, menurut saya belum cukup. Yang paling bisa kita lakukan masih pada posisi mengevaluasi hasil kerja panitia angket selama ini. Kita bisa mengambil kesimpulan kalau proses-proses yang diminta dari saksi termasuk alat-alat bukti yang dibutuhkan sudah memadai,” katanya.

Partai Koalisi Harus Malu
Partai koalisi pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Boe­diono harus malu jika ke­sim­pulan panitia angket DPR tpidak sesuai dengan harapan publik. Proses rapat panitia ang­ket selama dua bulan de­ngan jelas mengungkap kepada masyarakat berbagai fakta pelanggaran dalam kebijakan dana talangan (bailout) Bank Century. “Partai Golkar, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Amanat Nasional (PAN) harus malu nanti kalau kesimpulannya melenceng jauh. Mereka selama ini sangat menohok dalam memberi pertanyaan kepada saksi di rapat angket. Mereka juga mengaku pengusung hak angket. Seka­rang itu dipertaruhkan,” tegas aktivis Koalisi Masyarakat Si­pil Antikorupsi (Kompak) Ray Rangkuti di Jakarta, Rabu pagi.
Sangat berisiko bagi DPR dan terutama partai-partai koalisi pemerintah jika menelikung apa yang diharapkan publik selama ini. Saat ini, jelas Ray Rangkuti, kemarahan publik terarah kepada pemerintah dan berharap DPR bekerja se­suai dengan peran dan fung­si­nya. “Saya tidak yakin DPR bi­sa menahan beban berat yang ada sekarang. Risikonya terlalu tinggi karena masyarakat sangat berharap pada Pansus Bank Century,” katanya. Anggota panitia angket kasus Bank Century, Eva Ku­sumah Sundari (PDI Perjuang­an), mengatakan apa yang terjadi sekarang adalah ujian bagi DPR, apakah lembaga itu masih bisa diharapkan publik atau sekadar panggung untuk bermain-main. “Saya berharap semua memiliki rasa malu. Ini memang proses politik, tapi saya berharap semua berpolitik untuk keadilan publik,” kata Eva Kusumah Sundari. Kalau dari proses di Pansus, jelasnya, siapapun bisa mengambil kesimpulan dengan mudah sebab rekonstruksi fakta dan alur pencairan dana talangan tidak sesuai dengan aturan yang ada. “Saya melihat, bandul tergantung Partai Golkar, PKS, PAN dan juga PPP saja. Apakah mereka mau pertaruhkan semua apa yang sudah mereka lakukan atau tidak?” kata Eva. Tenaga ahli Pansus akan menyelesaikan penyusunan rekonstruksi fakta berdasarkan hasil rapat panitia angket selama ini, Jumat (29/1) menda­tang. Setelah itu diserahkan ke­pada semua fraksi untuk kemudian memberi pandangan masing-masing. Tenaga ahli kemudian merangkum semua untuk kemudian dibahas lagi dalam rapat angket sebelum disahkan menjadi kesimpulan akhir.
Informasi yang diperoleh dari ruang Pansus, Selasa malam, Fraksi Partai Golkar dan FPKS diperkirakan akan satu pendapat dengan PDI Perjuangan, Partai Hanura dan Partai Gerindra. Sementara PPP, PKB dan Partai Demokrat berada dalam satu barisan. “Kalau saja PAN bisa konsisten maka pertarungan dalam pengambilan kesimpulan tidak terlalu sulit. Saya hanya kasihan dengan Pak Tjatur (Tjatur Sapto Eddy-red) yang kalau dilihat, apa kurang getolnya dalam memberi pertanyaan,” kata seorang anggota Pansus.

PDI Plin Plan

Ketua Fraksi PDI Perjuangan di DPR RI, Tjahjo Kumolo, menyatakan, fraksi dan partainya sangat berharap, Pansus Angket Century segera dapat mengambil kesimpulan sementara. “Yang pasti, tampilnya Komjen Susno Duadji sebagai saksi terakhir yang dipangil Pansus Angket Skandal Century DPR RI, kami harap semakin memperjelas berbagai kesaksian dan segera dapat disimpulkan sementara,” ujarnya melalui ANTARA, di Jakarta, Jumat. Tjahjo Kumolo menegaskan, Pansus harus segera menjawab harapan publik tentang megaskandal Bank Century, mulai dari kebijakan dana talangannya yang tidak transparan, hingga ke mana larinya dana-dana bernilai triliunan di bank tersebut. “Dan publik juga sangat mengharapkan, ada kesimpulan-kesimpulan tentang siapa yang memang harus diproses lebih lanjut di pengadilan untuk mendapat sanksi hukum seadil-adilnya, guna memenuhi azas keadilan serta penegakkan hukum yang benar,” tuturnya. Fraksinya berpendapat, berdasarkan berbagai masukan (kalangan pakar ekonomi, ahli hukum, penggiat LSM dan banyak elemen rakyat lainnya), yang dibandingkan dengan realitas kebijakan dana talangan Bank Century, juga dilandaskan pada hasil telaahan detail, memang ada kejahatan sistemik di balik semua itu.

Tetapi sebeliknya Wakil Ketua Pansus Bank Century DPR-RI Gayus Lumbuun menyatakan, pihaknya tidak akan membuat kesimpulan sementara terkait dengan keterangan yang telah dikumpulkan dari sejumlah saksi. “Kami tidak akan melakukan kesimpulan sementara dari hasil yang telah dikumpulkan tersebut. Bahkan masukan dari staf ahli akan dijadikan untuk membuat konstruksi pendapat,” kata Gayus Lumbuun di Denpasar, Rabu malam. Tujuan bertemu dengan pimpinan lembaga tersebut, kata Gayus, untuk mendengar masukan dan saran yang akan dijadikan rekomendasi pada sidang paripurna yang rencananya dilakukan hari Jumat (29/1). “Masukan dan saran dari pimpinan lembaga negara itu kita akan bahas dalam sidang paripurna, yang selanjutnya dijadikan rekomendasi,” katanya.

Sebelumnya Gayus Lumbuun di Jakarta mengatakan, Pansus Century juga akan memperingatkan Ketua DPR karena tidak segera menggelar rapat konsultasi dengan Mahkamah Agung (MA) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

KORAN DEMOKRASI INDONESIA

http://korandemokrasiindonesia.wordpress.com

About these ads

Responses

  1. dengan sekandal century ini saatnya DPR mengembalikan jatiadirinya sebagai wakil rakyat, yang benaar2 memperjuanbgkan rakyat. bila pansus nanatinya “masuk-angin”… dpr tak ubah-nya …? nice blog gun,,, :) salam kenal mohon kunjungan balik dan komen di blog saya:0


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: