Oleh: Indonesian Children | Februari 9, 2010

DAFTAR 100 PENUNGGAK PAJAK; SBY PERINTAHKAN KEJAR PENGEMPLANG PAJAK, BENARKAH POLITISASI PAJAK ?

DAFTAR 100 PENUNGGAK PAJAK; SBY PERINTAHKAN KEJAR PENGEMPLANG PAJAK,

BENARKAH POLITISASI PAJAK ?

Presiden SBY meminta Polri agar tegas terhadap para pengemplang pajak yang dinilai merugikan perekonomian negara. Pasalnya, jika dibiarkan berlarut, para penghutang itu akan semakin merugikan rakyat. “Yang namanya korupsi, kejahatan pajak, mengemplang hutang yang ditanggung rakyat, harus dituntaskan, karena itu menyangkut rasa keadilan rakyat kita,” kata SBY, saat membuka Rapat Pimpinan (Rapim) Polri, di Jakarta, Senin (8/2).

Hal ini dikatakan SBY, terkait dengan masih tingginya tunggakan pajak yang dilakukan sejumlah wajib pajak di Indonesia. Terkait instruksi tersebut, Kabareskrim Polri Komjen (Pol) Ito Sumardi, mengaku siap menindaklanjutinya. Ia katanya, akan membantu Dirjen Pajak untuk menangani setiap pelanggaran pajak. “Jadi nanti, (untuk) permasalahan pajak itu, Polri akan membantu penuh dalam pengungkapan kasus,” ujarnya, saat dihubungi wartawan via telepon, Senin (8/2) sore. Ito bahkan mengaku beberapa waktu terakhir telah bertemu langsung dengan Dirjen Pajak, untuk membahas permasalahan itu. “(Saya) sudah melakukan langkah-langkah, (sudah) melakukan koordinasi dengan Dirjen Pajak,” paparnya.

Lantas, apakah hingga saat ini sudah ada laporan pidana pajak yang masuk ke Polri? Terkait hal ini, Ito mengaku belum menerima laporan terkait pidana pajak. “Belum ada laporan. Kan lapornya mesti ke pajak. Kalau ada laporan ke kita, kita mesti kerjasama dengan pajak,” tambahnya. Kepala Badan Reserse dan Kriminal, Komisaris Jenderal Ito Sumardi mengatakan Polri tidak punya kewenangan mengungkap kasus penunggakkan pajak. Dia mengatakan kewenangan untuk mengungkap para pengemplang pajak itu berada dalam kewenangan Direktorat Jenderal Pajak. “Yang menangani namanya PPNS Dirjen Pajak. Penyidik Pengawai Negeri Sipil di bawah koordinasi pengawas PPNS Bareskrim,” kata Kapala Badan Reserse dan Kriminal Polri, Komisaris Jenderal Pol Ito Sumardi ketika dihubungi wartawan, Senin 8 Februari 2010.

Menurut dia, aturan itu berlaku baik untuk wajib pajak perseorangan maupun perusahaan. “Yang mempunyai kewenangan bukan polisi. Dirjen pajak yang punya auditornya,” kata dia. “Kalau ada laporan ke kita, kita harus kerja sama ke pajak.” Namun demikian, dia mengaku telah melakukan kordinasi dengan Direktur Jenderal Pajak Tjiptardjo untuk menangani kasus ini. Polri, kata dia, siap membantu Dirjen Pajak. “Jadi, permasalahan-permasalahan pajak, Polri akan bantu penuh Direktorat Jenderal pajak dalam pengungkapan pajak,” kata dia. “Nanti tentunya kita akan membicarakan lebih konkrit lagi. Kemarikan baru pertemuan awal,” kata dia.

Sebelumnya, dalam pidato pembukaan Rapat Pimpinan Polri, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta Polri untuk membantu penanganan kasus penunggak pajak. Menurut SBY, pengemplangan pajak merupakan salah satu kejahatan yang harus diperangi.

Polri & Depkeu Akan Aktifkan Lagi Lembaga Penyanderaan

Polri terus bekerjasama dengan Depkeu terkait kasus penunggakan pajak. Dalam waktu dekat, kedua lembaga ini akan membentuk MoU guna mengatasi masalah ini. “Tadi Menkeu dan Dirjen Pajak menyampaikan kita akan segera menandatangani MoU antara Kapolri dengan Menkeu untuk mengintensifkan tindakan-tindakan atau upaya hukum terhadap pelanggar pajak,” ujar Kabareskrim Polri Komjen Pol Ito Sumardi.

Ito mengatakan itu di sela-sela rapim Polri, di Gedung PTIK, Jl Tirtayasa, Jakarta Selatan, Selasa (9/2/2010). Menurut Ito, Polri dan Depkeu akan mengaktifkan kembali lembaga penyanderaan berdasarkan UU Pajak. “Tapi kita harus berhati-hati. Ada hak dari setiap wajib pajak, harus kita perhatikan,” jelas dia. Kapan diaktifkan lagi? “Nanti kita lihat dari UU-nya. Nanti juga akan disampaikan kepada Dirjen Pajak, misalnya seseorang tidak melunasi kewajibannya itu kan ada sesuatu upaya hukum yang memaksa mereka harus menyelesaikan tunggakannya.

Daftar 100 Perusahaan Penunggak Pajak Besar

Ditjen Pajak mengungkap sebanyak 100 perusahaan berpotensi merupakan penunggak pajak terbesar. Total tunggakan pajak 100 besar perusahaan itu mencapai lebih dari Rp 17 triliun.

Komisi XI DPR meminta Ditjen Pajak agar merinci tunggakan pajak apa saja yang ada di 100 perusahaan tersebut. Berdasarkan data Ditjen yang disampaikan ke DPR, 100 perusahaan itu bergerak di berbagai bidang, mulai dari perbankan, pertambangan, perdagangan, penerbangan, semen, kertas dan lainnya.

Mengacu data itu, Komisi Keuangan DPR meminta agar Ditjen Pajak tidak terfokus pada satu atau dua kasus pajak saja. Banyak kasus selain kasus yang terangkat di media, juga tetap dikerjakan. “Kami sudah meminta 100 penunggak pajak terbesar, kalau memang masalahnya ada di wajib pajak yang nakal, kami akan bantu,” ujar Ketua Komisi XI Melchias Markus Mekeng dalam rapat dengar pendapat, Kamis 21 Januari 2010.  “Kasus-kasus itu jangan dipolitisasi,” ujar Mekeng. Dia memberikan contoh tunggakan pajak Bakrie Group yang banyak tersorot di media tetapi masih di awang-awang. Apalagi, jumlah itu belum masuk kerugian negara karena belum ada surat ketetapan pajak (SKP).

Berikut ini perincian data 100 perusahaan yang masuk deretan:

1. Pertamina (Persero)
2. Karaha Bodas Company LLC
3. Industri Pulp Lestari
4. Badan Penyehatan Perbankan Nasional
5. Kalimanis Plywood Industries
6. Siemens Indonesia
7. Angkasa Pura II (Persero)
8. Bentala Kartika Abadi
9. Daya Guna Samudera Tbk
10. Direct Vision
11. Hyaat International-Asiapacific Limited
12. Djarma Aru
13. Televisi Republik Indonesia
14. Likpin LLC
15. Multi Kontrol Indonesia
16. Kereta Api Indonesia (Persero)
17. Bank BNI
18. TH Indo Platations
19. Ing International
20. Surya Dumai Industri Tbk
21. DSM Kaltim Melamine
22. Cosa International Group Limited
23. Bank Bukopin
24. Pasifik Satelit
25. PT Bukit Makmur Mandiri Utama
26. Bank Global International tbk
27. DP3KK
28. Gandhi Memorial International School
29. Sarana Niaga Perdana
30. Perdana Karya Perkasa Tbk
31. Sampoerna AGro Tbk
32. Seaunion Energy (Limau) LTD
33. Agoda Rimba Irian
34. Total E & P Indonesia
35. Avera Pratama
36. Seatdy Safe Tbk
37. Toyota Tsusho Indonesia
38. Kaltim Prima Coal
39. Jakarta Llyod Kantor Pusat
40. Universal Foodwear Utama Indonesia
41. Sumalindo Lestari Jaya Tbk
42. General Food Industries
43. Inti Indosawit Subur
44. Holcim Indonesia Tbk
45. Kinantan Senaputra
46. Pembangunan Sarana Jaya
47. Planet Electrindo
48. Mobil Exploration Indonesia
49. Textra Amspin
50. Semen Tonasa
51. Kaltim Methanol Industri
52. Eka Manunggal Lestari
53. Perkebunan Nusantara XIV
54. Toyo Denso Indonesia
55. Pertamina Unit Pembekalan
56. Salim Ivomas Pratama
57. Gajah Tunggal Mulia
58. Intimutiara Kimindo
59. Perkebunan Hasil Musi Lestari
60. Petro Oxo Nusantara
61. Dwi Satya Utama
62. Jamsostek (pusat)
63. Wira Insani
64. Ragam Logam
65. PT Catur Gatra Eka Perkasa
66. Persero Perkebunan
67. Pakerin
68. Central Proteinaprima Tbk
69. Daesung eltec Indonesia
70. Merpati Nusantara Arlines
71. Madya Semarang
72. Hyundai Indonesia Motor
73. Aspirasi Luhur
74. Istaka Karya
75. Dongfang Electric Corporation Indonesia Project
76. Cakrawala Mega Indah
77. Gapura ANgkasa
78. Sun Hope Investment
79. Texmaco Taman Synthetics
80. Singgar Mulia
81. Pulau Sambu
82. Il Jin Sun Garment
83. LKBN Antara
84. Pabrik Kertas Tjiwi Kimia
85. Astina Putera
86. Pindo Deli Pulp And Papermills
87. Sragen Abadi Textile Industri
88. Kaltim Parna Industri
89. Korina Semarang
90. Tiga Ombak
91. Menara Tiga Diesel
92. Valu Trada Indonesia
93. Asrigita Prasarana
94. Ivo Mas Tunggal
95. Sinar Kencana Inti Perkasa
96. Mandiri Eka Mandiri
97. Deutsche Bank AG
98. Wirakarya Sakti
99. Gunung Bayan Pratamacoal
100. Garuda Indonesia.

Bank Penunggak Pajak
Dua bank nasional dan dua bank asing  masuk dalam daftar 100 penunggak pajak terbesar di Ditjen Pajak. Dua bank ini adalah Bank Negara Indonesia, Bukopin, Deuthce Bank dan Bank Global.

Komisi XI DPR meminta Ditjen Pajak agar merinci tunggakan pajak apa saja yang ada di empat bank itu. Wakil Ketua Komisi XI Akhsanul Qosasi meminta data itu agar bisa diberikan sebelum hari Selasa 2 Januari 2010. “Karena nanti Selasa depan, kami mengadakan pertemuan dengan bank-bank itu dan Bank Indonesia. Jadi mohon dikirimkan karena ini juga akan mempermudah Kantor Pajak,” ujar Qosasi dalam rapat dengar pendapat, Kamis 28 Januari 2010.

Namun demikian bank-bank itu dan 100 daftar penunggak pajak itu sebenarnya menurut DPR tidak bisa langsung disebut penunggak pajak. Komisi Keuangan menyebut mereka sebagai daftar potensi penunggak pajak. “Bank itu kan baru masuk daftar di buku pajak (buku pendapatan piutang) tapi belum dikategorikan penunggak pajak, nanti mereka ketemu dulu. Kalau ada yang keberatan, nanti ada mekanismenya, jadi tidak langsung diklaim,” kata Anggota Komisi XI Andi Rahmat.

BUMN PENUNGGAK PAJAK

Direktorat Jenderal Pajak mencatat jumlah piutang pajak mencapai Rp 50 triliun. Dari jumlah itu, urutan 100 besar penunggak pajak nilainya mencapai Rp 17,5 triliun.

Dalam catatan Ditjen Pajak yang disampaikan Dirjen Pajak Mochammad Tjiptardjo, dari total 100 penunggak terbesar itu, 16 di antaranya adalah perusahaan BUMN. “Nilainya yang harus kami tagih adalah Rp 7,60 triliun,” ujar Tjptardjo dalam pemaparan jumlah pengutang pajak kepada Komisi XI DPR RI, Kamis, 28 Januari 2010. Catatan Ditjen Pajak adalah saldo awal 1 Januarai 2009, piutang sebesar Rp 8,18 triliun dan kemudian selama 2009, ada penambahan piutang baru sebesar Rp 2,3 triliun.

Namun selanjutnya selama 2009, juga ada pencairan jumlah piutang mencapai Rp 2,87 triliun. Sehingga saldo per 31 Desember 2009, yang tercatat dan masih harus ditagihkan ke BUMN tahun ini adalah sebesar Rp 7,60 triliun.

Penyelesaiannya bagaimana, Tjiptardjo mengatakan bahwa Kantor Pajak dan BUMN akan berdialog. Di samping itu, dilakukan koordinasi dengan Kementerian BUMN. “Langkah-langkahnya kami akan blokir rekening, penyitaan aset, pencegahan penaggung pajak bepergian keluar negeri, dan sampai penyanderaan,” ujar dia. BUMN menurut Tjiptardjo, perlakuan penagihannya juga sama dengan penunggak pajak lain. “Tapi untuk yang instansi, ya kami bicara dulu, karena seperti ada pejabatnya yang di Departemen Keuangan tidak mungkin kami tahan. Apalagi, aset lokomotif kereta api, itu juga tidak mungkin di tahan,” katanya.

Kadin Protes Data Wajib Pajak Diumbar

Daftar penunggak pajak telah tersebar di media massa. Pengusaha merasa “dikerjain” dan mengklaim alami kerugiaan imateriil gara-gara publikasi tersebut. “Menurut kami, daftar penunggak pajak sebaiknya tidak diumumkan ke masyarakat karena dalam aturan perpajakan, tepatnya pasal 34, data wajib pajak itu bersifat rahasia,” kata Wakil Ketua Kadin Indonesia Bidang Moneter, Fiskal, dan Kebijakan Publik Hariyadi Sukamdani di Jakarta, Selasa, 9 Februari 2010. Hariyadi menyesalkan daftar 100 penunggak pajak harus diumumkan mengingat Direktorat Jenderal Pajak harus memegang teguh kerahasiaan wajib pajak. “Kalau memandang perusahaan ada tunggakan maka periksa saja, tidak perlu diumumkan karena akan menimbulkan ketidakpercayaan,” ujarnya. Semisal, dia mencontohkan, perusahaan perbankan akan berpotensi mengalami rush jika data pajaknya diungkap ke media massa. Kalaupun harus diumumkan ke masyarakat, sebaiknya hanya total besaran pajak tertunggak tanpa menyebut nama per perusahaan. “Kalau disebut satu-satu maka secara imateriil merugikan. Karena yang repot itu iklim kepercayaan. Selama ini dengan Ditjen Pajak itu membangun iklim kepercayaan. Kalau seperti ini kami merasa dikerjain,” ujar Hariyadi.

BAKRIE, TUNGGAKAN PAJAK DAN POLITISASI PAJAK ?

Direktorat Jenderal Pajak menargetkan penyelesaian kasus pajak Asian Agri dan Bakrie pada tahun 2010. Hal ini disampaikan Direktur Jenderal Pajak Mochamad Tjiptardjo, Senin (4/1/2010) di Jakarta, pada jumpa pers mengenai penerimaan pajak tahun 2009 dan kinerja lainnya. “Insya Allah. Tidak ada yang di-pending. Semua jalan terus,” ujar Tjiptardjo kepada para wartawan. Menurut Tjiptardjo, berkas kasus Asian Agri telah berada di tingkat Kejaksaan Agung RI. Pihaknya hingga saat ini masih terus melengkapi berkas sesuai dengan yang diminta oleh jaksa peneliti. “Kalau (kasus) Bakrie belum sampai ke Kejaksaan Agung. Masih penyidikan dibawa pengawasan dan pimpinan Bareskrim Mabes Polri,” ujar Tjiptardjo.

Pada tahun 2009, Ditjen Pajak telah menangani 37 kasus pajak yang berpotensi merugikan negara sebesar Rp 489 miliar. Direktorat Jenderal Pajak atau Ditjen Pajak terus melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tunggakan pajak tiga perusahaan Grup Bakrie. Demikian disampaikan Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Djoko Slamet di Jakarta, Rabu (16/12/2009).

Menurutnya, dari beberapa kasus tunggakan pajak yang menjerat perusahaan milik Mantan Menkokesra itu, ada yang telah masuk dalam proses penyidikan. “Itu penyidikan. Penyidikan itu salah satu dari law enforcement pemeriksaan dan penyidikan. Sekarang ada yang sudah masuk proses penyidikan karena itu kan sudah lama. Ada yang dari 2008, ada juga yang dari Maret 2009,” katanya. Dalam proses penyelidikan itu, Djoko mengatakan bahwa pihaknya akan melakukan evaluasi serta penelusuran adanya kemungkinan tindak pidana fiskal atau unsur kesengajaan dalam kasus ini.

Setelah ditemukan bukti yang cukup, proses penyidikan akan ditingkatkan. Jika unsur pidana ditemukan, maka pihaknya akan melanjutkan perkara hingga pemberkasan. “Setelah pemberkasan, baru dibawa ke kejaksaan. Di kejaksaan mungkin diteliti lagi, perlu perbaikan dan lain sebagainya. Kalau enggak, ya tinggal meneruskan saja,” ungkapnya. Djoko mengakui, Ditjen Pajak pernah memanggil pihak PT Bumi Resources Tbk untuk melakukan klarifikasi atas tunggakan pajaknya. Namun, hingga kini belum ada kesepakatan di antara kedua belah pihak. “Semua kan proses. Mengumpulkan bukti, memanggil wajib pajak, terus kita evaluasi bersama. Kelihatannya (Bumi) telah beberapa kali dipanggil, tapi saya lupa tepatnya,” katanya.

Sebelumnya, petugas pajak menengarai akuntan-akuntan PT Bumi Resources Tbk merekayasa pembayaran pajak 2007 sebesar Rp 376 miliar. Tidak hanya itu, perusahaan Bakrie lain, yakni PT Kaltim Prima Coal, diduga merekayasa pembayaran pajak yang merugikan negara Rp 1,5 triliun. Belakangan ada juga dugaan rekayasa di PT Arutmin Indonesia sebesar 39 juta dollar AS. Total jenderal, perusahaan-perusahaan batu bara di bawah Bakrie ini ditengarai menggelapkan pajak hingga Rp 2,1 triliun. Kalau terbukti, ini rekor baru penggelapan pajak yang pernah terjadi di Indonesia. Namun, saat ditemui hari ini, Djoko enggan menyebutkan secara rinci mengenai nominal total tunggakan pajak yang menjerat tiga perusahaan ini.

Direktur Jenderal Pajak Departemen Keuangan Mohammad Tjiptardjo menyatakan bahwa pihak Bakrie dapat membayar tunggakan pajak tiga perusahaan miliknya tanpa melalui pengadilan. Menurutnya, bila ingin membayar denda tersebut, Bakrie dapat mengajukan permohonan kepada Menteri agar penyidikan dihentikan. Selanjutnya, Menteri mengirim surat kepada Kejaksaan Agung. “Kejaksaan Agung yang bisa hentikan penyidik pajak. Bakrie bisa mengajukan permohonan untuk minta penghentian penyidikan dengan syarat dia harus bayar denda,” ujarnya saat ditemui di Gedung Depkeu, Jakarta, Rabu (16/12/2009). Menurutnya, hal ini sesuai dengan prosedur yang telah tertuang pada UU Ketentuan Umum Perpajakan. Sampai saat ini, pihaknya masih melakukan penyidikan melalui kanwil khusus Large Tax Offie (LTO) atau KPP Madya. Dia juga mengakui, ada yang masih diselidiki. “Kalau tidak ada indikasi ya tidak ditingkatkan jadi penyidikan. Tapi nanti kalau kuat ya kita tingkatkan jadi penyidikan,” katanya.

Total kewajiban pajak tiga perusahaan tambang milik Grup Bakrie yang kini sedang dalam penelusuran tim penyidik mencapai Rp 2,1 triliun. PT Kaltim Prima Coal diduga kurang membayar pajak sebesar Rp 1,5 triliun, PT Bumi Resources Tbk sebesar Rp 376 miliar, dan PT Arutmin Indonesia sebesar 30,9 juta dollar AS atau sekitar Rp 300 miliar. Hingga 30 November 2009, Direktorat telah menerima pembayaran pajak dari KPC sebesar Rp 800 miliar dan dari Arutmin sebesar 27,5 juta dollar AS atau sekitar Rp 250 miliar.

Dirjen Pajak Kalahkan “Bakrie”

Upaya Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak untuk mendorong kepatuhan menunaikan pembayaran pajak tampaknya tidak sia-sia. Direktur Jenderal Pajak M. Tjiptardjo mengatakan, Ditjen Pajak memenangkan praperadilan yang diajukan PT Kaltim Prima Coal (KPC) terkait kasus kurang bayar pajak.

Ditjen Pajak menang praperadilan di Jakarta Selatan, dengan demikian kasus pajak berupa dugaan kurang bayar pajak tersebut dapat terus berlanjut. Plt Direktur Intelijen dan Penyelidikan Ditjen Pajak Pontas Pane menambahkan, kasus kurang bayar pajak oleh KPC itu diduga dengan cara pengisian surat pemberitahuan (SPT) yang kemungkinan tidak benar.

Seperti diketahui, pada Desember 2009 Direktorat Jenderal Pajak mengungkapkan adanya dugaan kurang bayar pajak atas tiga anak usaha Kelompok Bakrie pada sektor pertambangan batu bara, a.l. PT Kaltim Prima Coal, PT Bumi Resources Tbk, dan PT Arutmin Indonesia. Total dugaan kurang bayar pajak tiga perusahaan tersebut diperkirakan mencapai Rp2,1 triliun. Menyikapi tuduhan tersebut, pada 18 Januari lalu, PT Kaltim Prima Coal melalui kuasa hukumnya melayangkan permohonoan praperadilan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait kasus tersebut.

Politisasi Pajak ?

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati enggan berkomentar atas dugaan rekayasa pembayaran pajak tiga perusahaan di bawah naungan Grup Bakrie sebesar Rp 2,1 triliun.  “Saya tidak mau mengeluarkan statement apa-apa,” kata Menkeu, saat ditemui seusai membuka Workshop Peran Nasional Single Window (NSW) Dalam Percepatan Pembangunan Ekonomi Nasional, di Gedung Dhanapala, Depkeu, Jakarta, Selasa (15/12/2009).  Menkeu terlihat seperti “alergi” terhadap pertanyaan wartawan soal dugaan rekayasa pajak Grup Bakrie ini. Pasalnya, ini bukan kali pertama Menkeu tutup mulut soal masalah ini.

Saat membuka acara Sosialisasi Standar Akutansi Pemerintahan (SAP) di Hotel Borobudur, pagi ini, Menkeu bahkan tidak berkomentar sepatah kata pun. Saat itu, wartawan dari berbagai media juga menanyakan hal yang sama terhadap Menkeu. Namun, Menkeu yang mengenakan setelan blazer berwarna putih tulang ini justru mempercepat langkahnya dan berjalan dengan sangat buru-buru karena harus menghadiri Workshop Peran NSW di Gedung Dhanapala, Depkeu.

Tidak putus asa, di Gedung Depkeu, para wartawan juga menanyakan hal yang sama. Bahkan, sempat terjadi sedikit “kericuhan” dan aksi saling dorong antara wartawan dan ajudan Menkeu. “Boleh enggak (wawancara), kita juga punya hak untuk wawancara. Jangan main dorong-dorong,” ujar seorang reporter media televisi karena merasa didorong-dorong oleh ajudan Depkeu. Mendengar hal itu, Menkeu hanya tersenyum dan langsung menuju lobi gedung. Sejurus kemudian, Menkeu lantas masuk ke dalam mobil dinasnya, Toyota Camry berwarna hitam.

Seperti dilansir Majalah Tempo, Ditjen Pajak tengah mengusut dugaan rekayasa pembayaran pajak oleh tiga perusahaan Grup Bakrie senilai Rp 2,1 triliun. Mereka adalah PT Bumi Resources Tbk senilai Rp 376 miliar, PT Kaltim Prima Coal Rp 1,5 triliun serta PT Arutmin Indonesia senilai 39 juta dollar AS. Kalau terbukti, ini merupakan rekos baru penggelapan pajak di Indonesia, setelah sebelumnya dipegang oleh Asian Agri Group (perusahaan kelapa sawit mili salah satu orang terkaya Indonesia Sukanto Tanoto) , yang diduga menggelapkan pajak selama 2002-2005 sebesar Rp 1,4 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menilai, keberadaan pansus Hak Angket Bank Century di parlemen merupakan upaya lawan politiknya untuk menjegal dirinya dari posisi Menteri Keuangan karena usaha Sri Mulyani yang melakukan reformasi birokrasi Indonesia. Di bawah kepemimpinannya, Departemen Keuangan memang menjadi pioner dalam menerapkan reformasi birokrasi.

Sri Mulyani dalam wawancaranya dengan harian bisnis The Wall Street Journal edisi Asia terbitan Kamis (10/12/2009) kembali menegaskan tindakan pemberian bailout terhadap Bank Century tersebut adalah untuk mencegah kepanikan terhadap para nasabah bank lainnya.

Dalam wawancaranya tersebut, Sri Mulyani bahkan terang-terangan menyebut nama mantan sejawatanya dalam Kabinet Indonesia Bersatu I, Aburizal Bakrie, yang sekarang menjadi Ketua Umum Golkar. “Aburizal Bakrie is not happy with me,” kata Menkeu. “Saya tidak berharap seorang pun di Golkar akan adil atau baik kepada saya,” tuturnya.

Menkeu menyebutkan, pangkal ketegangan antara dirinya dan Ical, panggilan akrab Aburizal Bakrie, adalah saat dirinya menolak penghentian sementara saham-saham beberapa perusahaan milik keluarga Bakrie tahun lalu. Saat itu, saham-saham keluarga Bakrie rontok, terseret anjloknya saham Bumi Resources Tbk (BUMI), salah satu perusahaan pertambangan milik Bakrie. Selain BUMI, lima emiten lainnya adalah PT Bakrie & Brothers Tbk (BNBR),  PT Bakrieland Development Tbk (ELTY), PT Bakrie Sumatra Plantations Tbk (UNSP), PT Bakrie Telecom Tbk (BTEL), dan PT Energi Mega Persada Tbk (ENRG). Menurut Sri Mulyani, yang meminta penghentian perdagangan adalah Ical, panggilan Aburizal.

Bursa Efek Indonesia menghentikan sementara (suspend) perdagangan saham-saham Grup Bakrie mulai 7 Oktober 2008. Waktu itu saham BUMI sempat melorot hingga Rp 425 per saham, dari sekitar Rp 8.000-an per lembar. Menkeu juga menambahkan, tahun lalu dirinya memberlakukan larangan bepergian kepada beberapa eksekutif perusahan tambang batu bara, termasuk kepada keluarga besar Bakrie, terkait perselisihan pembayaran royalti penjualan batu bara.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menilai, keberadaan pansus Hak Angket Bank Century di parlemen merupakan upaya lawan politiknya untuk menjegal dirinya dari posisi Menteri Keuangan karena usaha Sri Mulyani yang melakukan reformasi birokrasi Indonesia. Di bawah kepemimpinannya, Departemen Keuangan memang menjadi pioner dalam menerapkan reformasi birokrasi.

Sri Mulyani dalam wawancaranya dengan harian bisnis The Wall Street Journal edisi Asia terbitan Kamis (10/12/2009) kembali menegaskan tindakan pemberian bailout terhadap Bank Century tersebut adalah untuk mencegah kepanikan terhadap para nasabah bank lainnya.

Dalam wawancaranya tersebut, Sri Mulyani bahkan terang-terangan menyebut nama mantan sejawatanya dalam Kabinet Indonesia Bersatu I, Aburizal Bakrie, yang sekarang menjadi Ketua Umum Golkar. “Aburizal Bakrie is not happy with me,” kata Menkeu. “Saya tidak berharap seorang pun di Golkar akan adil atau baik kepada saya,” tuturnya.

Menkeu menyebutkan, pangkal ketegangan antara dirinya dan Ical, panggilan akrab Aburizal Bakrie, adalah saat dirinya menolak penghentian sementara saham-saham beberapa perusahaan milik keluarga Bakrie tahun lalu. Saat itu, saham-saham keluarga Bakrie rontok, terseret anjloknya saham Bumi Resources Tbk (BUMI), salah satu perusahaan pertambangan milik Bakrie. Selain BUMI, lima emiten lainnya adalah PT Bakrie & Brothers Tbk (BNBR),  PT Bakrieland Development Tbk (ELTY), PT Bakrie Sumatra Plantations Tbk (UNSP), PT Bakrie Telecom Tbk (BTEL), dan PT Energi Mega Persada Tbk (ENRG). Menurut Sri Mulyani, yang meminta penghentian perdagangan adalah Ical, panggilan Aburizal. Bursa Efek Indonesia menghentikan sementara (suspend) perdagangan saham-saham Grup Bakrie mulai 7 Oktober 2008. Waktu itu saham BUMI sempat melorot hingga Rp 425 per saham, dari sekitar Rp 8.000-an per lembar. Menkeu juga menambahkan, tahun lalu dirinya memberlakukan larangan bepergian kepada beberapa eksekutif perusahan tambang batu bara, termasuk kepada keluarga besar Bakrie, terkait perselisihan pembayaran royalti penjualan batu bara.

Juru Bicara Aburizal Bakrie atau Ical, Lalu Mara Satria Wangsa, tidak mengetahui adanya pertemuan perdamaian antara Aburizal Bakrie dan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Pertemuan terakhir antara Sri Mulyani dan Ical ini terjadi saat Lebaran pada September 2009. “Enggak tahu saya. Setahu saya, saya melihat mereka saat Lebaran saja,” ujar Lalu Mara kepada Persda Network di Jakarta, Selasa (15/12/2009). Menurut Lalu, pertemuan berlangsung di kediaman pribadi Ical. Saat itu, Sri Mulyani datang untuk bersilaturahim selaku sesama anggota kabinet SBY-Jusuf Kalla. “Setelah itu, saya tidak mendapat cerita lagi,” ungkapnya.

Lalu Mara mengatakan, selama ini Ical merasa tidak ada masalah dengan Sri Mulyani. Mantan Menko Kesra ini merasa memiliki hubungan yang baik dengan Sri Mulyani. Penegasan Ical ini disampaikan Lalu menyangkut pernyataan Sri Mulyani dalam sebuah wawancara dengan The Wall Street Journal. Sri Mulyani menyampaikan bahwa ada niat buruk terhadap dirinya terkait dukungan penuh Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie terhadap Pansus Bank Century. Sri merasa Ical ingin balas dendam.

Pernyataan Sri tersebut dibantah mentah-mentah Ical. Lalu menegaskan, Partai Golkar sama sekali tidak akan memakzulkan SBY-Boediono dalam Pansus Bank Century. Ketika ditanya apakah ada pertemuan antara Ical dengan Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa setelah pernyataan Sri Mulyani dimuat The Wall Street Journal, Lalu Mara mengaku tidak mengetahui hal itu. “Saya tidak ikut, jadi saya tidak tahu,” katanya.

Anggota DPR dari Fraksi PKS, Nasir Djamil, menyarankan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie (Ical) dan Menkeu Sri Mulyani (Ani) tidak memperpanjang konflik karena dampaknya mengisyaratkan arah Hak Angket Century tergiring ke pusaran konflik antarelite. “Sebaiknya baik Ical maupun Sri Mulyani tidak perlu berkonflik. Polemik di antara mereka akan mengisyaratkan bahwa Panitia Angket Kasus Bank Century akan digiring ke pusaran konflik antarelite,” ujar Nasir di Jakarta, Selasa (15/12/2009).

Padahal, anggota Komisi III DPR itu melanjutkan, rakyat menghendaki agar DPR bekerja untuk dan atas nama kepentingan penegakan hukum. Nasir mengatakan, para anggota panitia angket Bank Century harus menyadari bahwa mereka bekerja atas mandat 503 anggota DPR. “Tidak boleh seorang pun dari inisiator hak angket dikhianati oleh kepentingan dan agenda tersembunyi dari panitia angket Century ini,” ujarnya.

Jika sinyalemen adanya agenda tersembunyi di balik Hak Angket Century itu benar, menurut Nasir Djamil, hal itu akan sangat membahayakan integritas para anggota panitia angket dan bakal berimbas pula kepada DPR secara kelembagaan. Oleh karena itu, menurut Nasir, pihaknya meminta agar Panitia Angket Kasus Bank Century tidak dijadikan panggung untuk menukar kepentingan antarelite yang memiliki sejumlah masalah pada masa lalu. “Jika itu yang terjadi, panitia angket telah kehilangan arah. Bahkan, bisa diolok-olok oleh masyarakat dan melukai perasaan ratusan inisiator,” katanya.

Meskipun belum berusia sebulan, Nasir menilai, Panitia Angket Kasus Bank Century disadari atau tidak akan dimanfaatkan oleh sekelompok kekuatan di luar DPR untuk merealisasikan ambisi sesaatnya berupa materi. “Karena itu, pansus angket tidak boleh memiliki niat buruk. Kami berharap panitia angket menggunakan prinsip memberikan solusi dan bukan mempersulit upaya penyelesaian secara hukum,” ujar Nasir yang juga salah seorang inisiator angket Century itu.

Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring mengakui, perselisihan antara Menteri Keuangan Sri Mulyani dan mantan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat yang kini menjadi Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie sudah berakhir. Keduanya sudah didamaikan oleh sebuah tim bentukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. “Saya dengar, keduanya sudah didamaikan oleh sebuah tim,” kata Tifatul saat menjawab pertanyaan wartawan seusai menghadiri puncak peringatan Hari AIDS Sedunia di Istana Wapres, Jakarta, Selasa (15/12/2009). Sayang, saat ditanya lebih jauh kapan perdamaian itu terjadi, Tifatul mengelak. “Saya enggak tahu. Namun, yang jelas sudah. Yang saya dengar seperti itu,” ujarnya singkat.

Apakah tim itu merupakan perintah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono? Tifatul mengangguk. Sebelumnya, Tifatul pernah membantah terjadinya perpecahan di antara para menteri anggota Kabinet Indonesia Bersatu II, khususnya menteri dari Partai Golkar dengan menteri di bawah koordinasi Wakil Presiden Boediono dan Sri Mulyani.

Menko Kesra Agung Laksono yang juga merupakan petinggi Partai Golkar dan hadir dalam acara ini pun sempat memberikan bantahannya soal isu perpecahan antara kubu Sri Mulyani dan kubu partai Golkar. Menurutnya isu itu tidak benar.

KORAN DEMOKRASI INDONESIA

http://korandemokrasiindonesia.wordpress.com

About these ads

Responses

  1. hanya tuhan yang tau..


Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d blogger menyukai ini: