Oleh: Indonesian Children | November 27, 2010

Pilihan Sulit : Pembubaran Ahmadiyah atau SKB ?

Pilihan Sulit : Pembubaran Ahmadiyah atau SKB ?

dr Widodo judarwanto

Diberbagai daerah pertentangan dan
arkisme antar kelompok khususnya terhadap penganut Ahmadiyah akan terus terjadi. Tampaknya Indonesia yang terdiri dari berbagai macam kepercayaan dan berbagai macam tingkat pendidikan akan menyimpan konflik tersebut sepanjang masa bila tidak ditangani dengan baik. Bila dicermati dengan kepala dingin, otak cerdas dan bijaksana maka sebenarnya konflik itu adalah anugerah dari Tuhan untuk menjadi peringatan dan pembelajaran bagi semua pihak.

Dampak terbesar yang dapat terjadi bila konflik ini berkepanjangan adalah persatuan umat yang dapat merembet pada gangguan stabilitas NKRI. Hal itu terjadi karena konflik tersebit saat ini semua pihak saling mencurigai, saling membenci dan berkonfrontasi dengan pihak lainnya dengan diikuto anarkisme dan kekerasan. Peristiwa ini seyogjanya tidak diremehkan dan tidak dipelihara lebih lama sebelum merembet pada hal yang lebih besar dan lebih sulit diatasi.

Sampai saat ini sebenarnya pemerintah sudah mengelola konflik itu dengan baik dengan menerbitkan SKB 3 Menteri. Namun mengapa hal itu tidak mampu menahan gejolak pertentangan di masyarakat. Beda pendapat tentang adanya SKB 3 Menteri terus menggema seiiring bergejolaknya antusiasme penentangan dan dukungan terhadap ajaran Ahmadiyah. Bagi kelompok yang seteuju menganggap tidak ada masalah dalam substansi isi Surat Keputusan Bersama atau SKB tiga menteri tentang Ahmadiyah sehingga tidak harus diperbarui. SKB tersebut seharusnya tidak bermasalah, tapi bagaimana setiap daerah ini lebih melihat persoalan dengan lebih cepat dan mengambil tindakan. Seharusnya setiap pimpinan daerah segera merumuskan dan mengambil tindakan jika ada gejala yang kurang baik. Pertikaian yang terjadi melibatkan penganut Ahmadiyah seperti yang terjadi di beberapa daerah terjadi karena penanganan yang tidak cepat. Pertikaian yang belakangan marak pun karena sudah telanjur jadi kerusuhan. Tapi jika sebelum itu ada peringatan dan deteksi dini, mungkin risikonya akan lebih kecil. Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) dan aparat keamanan juga memiliki peran mencegah terjadinya pertikaian antarumat beragama.

Sedangkan pihak lain mengatakan SKB harus dikaji ulang. Pemerintah harus berani melakukan kajian ulang kembali persoalan ini secara mendasar termasuk SKB ini, Persoalan tindak kekerasan terhadap Jamaah Ahmadiyah tidak pernah selesai dan menjadi masalah laten meskipun SKB telah diterbitkan. SKB sepertinya merupakan jalan keluar di satu sisi membubarkan, sisi lain mempertahankan. Tapi karena persoalan ini kemudian jadi laten, jadi harus dikaji kembali. Meski sudah pernah dilakukan tetapi seharusnya pemerintah, Ahmadiyah, dan perwakilan Islam non-Ahmadiyah harus duduk lagi bersama kembali merundingkan jalan keluar dari permasalahan Ahmadiyah dan dibuka dialog bagi teman-teman Ahmadiyah supaya mereka mengerti ada keberatan-keberatan seperti ini.

Sebaliknya kelompok lain menilai bahwa kekerasan terhadap Ahmadiyah merupakan bentuk diskriminasi berlapis. SKB harus ditarik kemudian diganti dengan undang-undang karena dinilai diskriminatif dan cacat formal. Kekerasan sistematis terhadap Ahmadiyah salah satunya dipicu oleh akomodasi politik berlebihan oleh pemerintah terhadap kelompok Islam garis keras dan juga terhadap MUI.

Melihat berbagai kontroversi itu memang tampaknya sulit disatukan. Selama ini terdapat 3 komponen bangsa yang terus berkutat dalam kontroversi ini di antaranya adalah kaum Islam yang tidak ingin terpapar ajaran menyimpang, kaum pluralis dan pemeluk Ajaran Ahmadiyah.

Sebenarnya bila dipikirkan dengan otak yang bijak tidak ada yang salah dengan pemahaman dan keyakinan semua pihak tersebut. Satu pihak penganut pluralisme mengatakan bahwa tidak ada yang boleh mengatakan dan melarang kaum minoritas bahwa satu aliran ahmadiyah dipinggirkan di era demokrasi ini. Tetapi sebagian pemeluk agama Islam mengatakan bahwa aliran tersebut menyalahi ajaran Islam, sesat dan dilarang. Sedangkan di pihak Ahmadiyah sendiri tetap meyakini bahwa tidak ada yang salah dalam agamanya.
Ketiga kelompok tersebut wajar saja untuk mempertahankan pendapat dan keyakinannya. Mungkin saja masing-masing tidak ada yang salah dalam meyakini pendapatnya berdasarkan keimanan, pemahaman dan kepercayaan yang dianut. Tetapi masing-masing pihak harus menghormati keyakinan dan pendapatnya seperti dia harus ingin dihormati keyakinannya. Tetapi akan menjadi dalam posisi yang sulit bila masing-masing pendapat tersebut sulit disatukan dan akan menjadi pertentangan terus.

Pertentangan ini juga terjadi di berbagai negara Islam lain di dunia. Bahkan negara tetangga seperti Malysia, brunai dan berberapa negara lain juga telah melarang Ahmadiyah hidup berdampingan dengan agama Islam dinegaranya.

Ahmadiyah
Ahmadiyyah adalah Jamaah Muslim yang didirikan oleh Mirza Ghulam Ahmad pada tahun 1889 di satu desa kecil yang bernama Qadian, Punjab, India. Mirza Ghulam Ahmad mengaku sebagai Mujaddid, al Masih dan al Mahdi.

Jemaat Ahmadiyah Indonesia adalah bagian dari Jamaah Muslim Ahmadiyah Internasional. Di Indonesia, organisasi ini telah berbadan hukum dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia sejak 1953 (SK Menteri Kehakiman RI No. JA 5/23/13 Tgl. 13-3-1953). Atas nama Pemerintah Indonesia, Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri dan Jaksa Agung pada tanggal 9 Juni 2008 telah mengeluarkan Surat Keputusan Bersama, yang memerintahkan kepada penganut Ahmadiyah untuk menghentikan kegiatannya yang bertentangan dengan Islam.

Menurut pendirinya, Mirza Ghulam Ahmad, misi Ahmadiyah adalah untuk menghidupkan kembali Islam dan menegakkan Syariah Islam. Tujuan didirikan Jemaat Ahmadiyah menurut pendirinya tersebut adalah untuk meremajakan moral Islam dan nilai-nilai kerohanian. Ahmadiyah bukanlah sebuah agama baru namun merupakan bagian dari Islam. Para pengikut Ahmadiyah mengamalkan Rukun Iman yang enam dan Rukun Islam yang lima. Gerakan Ahmadiyah mendorong dialog antar agama dan senantiasa membela Islam serta berusaha untuk memperbaiki kesalah-pahaman mengenai Islam di dunia Barat. Gerakan ini menganjurkan perdamaian, toleransi, kasih dan saling pengertian diantara para pengikut agama yang berbeda; dan sebenar-benarnya percaya dan bertindak berdasarkan ajaran al Quran : “Tidak ada paksaan dalam agama” (2:257) serta menolak kekerasan dan teror dalam bentuk apapun untuk alasan apapun.

Jemaat Muslim Ahmadiyah adalah satu organisasi keagamaan Internasional yang telah tersebar ke lebih dari 185 negara di dunia. Pergerakan Jemaat Ahmadiyah dalam Islam adalah suatu organisasi keagamaan dengan ruang lingkup internasional yang memiliki cabang di 174 negara tersebar di Afrika, Amerika Utara, Amerika Selatan, Asia, Australia dan Eropa. Saat ini jumlah keanggotaannya di seluruh dunia lebih dari 150 juta orang. Jemaat Ahmadiyah Internasional juga telah menerjemahkan al Quran ke dalam bahasa-bahasa besar di dunia dan sedang merampungkan penerjemahan al Quran ke dalam 100 bahasa di dunia. Sedangkan Jemaat Ahmadiyah di Indonesia telah menerjemahkan al Quran dalam bahasa Indonesia, Sunda, dan Jawa.

Keputusan Pemerintah
Pemerintah harus berani memutuskan
sesuatu dari dua pilihan berat dengan konsekuensi yang tidak ringan dalam mengelola pertentangan tiga komponen bangsa itu. Pilihan yang ada hanya dua opsi, yaitu meneruskan SKB dengan penerapan yang ketat dan terkoordinasi atau pembubaran Ahmadiyah.

Opsi lain yang diusulkan kaum pluralisme dan pemeluk Ahmadiyah untuk mensahkan dan melegalkan agama Ahmadiyah hidup berdampingan dengan agama Islama lainnya tampaknya pilihan yang sulit dilakukan bila itu dipaksakan dalam kondisi mayarakat dengan tingkat pengetahuan dan pendidikan yang tidak tinggi seperti sekarang. Pilihan tersebut akan membuat benturan lebih keras akan terjadi.

Bila diputuskan dengan meneruskan SKB tersebut maka konsekuensinya pergolakan akan terus terjadi dan tidak akan pernah berhenti. Karena, semua pihak akan dengan egois terus mempertahankan pendapat dan keyakinanannya. Pihak Ahmadiyahpun akan tetap sulit mentaati SKB tersebut karena merasa punya hak untuk hidup di alam demokrasi ini. Pihak penentangpun juga sulit diubah keyakinannya bahwa agama Islam adalah Quran dan Nabi Muhamad SAW. Mereka pasti akan kawatir anak cucunya akan terpapar oleh ajaran yang mereka yakini sebagai “ajaran sesat”. Sedangkan kaum pluralispun juga akan terus berjuang tanpa lelah untuk membantu kaum minoritas untuk hidup di negara demokratis terbesar di Asia ini.

Bila pilihan meneruksan SKB tersebut maka Pemerintah harus terus meningkatkan sosialisasinya kepada masyarakat dan harus megingatkan terus kepada Ahmadiyah untuk mentaati SKB tersebut. Bila hal ini dilakukan maka pihak pendukung pluralismepun harus maklum bahwa SKB adalah pilihan terbaik demi persatuan umat. Pihak penganut pluralisme harus menyadari bahwa fakta di berbagai daerah di Indonesia dengan pendidikan dan pengetahuan yang belum tinggi akan sulit dipaksakan untuk memahami pluralisme. Faktanya memang bentrokan sering terjadi di daerah dengan kantong-kantong masyarakat dengan tingkat pendidikan yang relatif tidak tinggi.

Bila diputuskan untuk mengevaluasi SKB selanjutnya keputusannya adalah pembubaran Ahmadiyah. Karena, tidak mungkin pemerintah akan membolehkan keyakinan itu bebas untuk menjadi agama Islam bersanding dengan “agama Islam sebenarnya” yang telah mengakar di bumi ini. Keputusan inipun harus dilakukan dengan melakukan tahapan dialog ulang dengan berbagai pihak untuk mempersempit perbedaan. Bila hal ini dilakukan pemerintah harus menyiapkan alasan dan logika pemikiran yang melatar belakangi keputusan tersebut. Tampaknya alasan yang tepat bagi pemerintah untuk memutuskan hal berat tersebut adalah demi persatuan dan kesatuan umat, karena selama ini toleransi yan diberikan kepada ahmadiyah tidak bisa dimanfaatkan dengan baik oleh pihak Ahmadiyah dan tidak dapat diterima oleh masyarakat Islam pada umumnya. Bila opsi terakhir ini dilakukan maka semua pihak harus paham bahwa pertimbangan kepentingan persatuan dan kesatuan bangsa yang diutamakan. Bagi penganut paham pluralismepun harus menyadari karena di negara maju penganut pluralismepun melakukan standar ganda dengan membatasi aktiftas minoritas agama Islam ketika menimbulkan gesekan dengan agama mayoritas di negara itu.

Apapun keputusan pemerintah tidak akan pernah dapat diterima satu kelompok tertentu. Pihak yang tidak dapat diterima tersebut harus menyadari bahwa itu adalah pilihan berat yang harus diterima karena demi persatuan dan kesatuan umat. Pihak manapun yang tidak dapat menerima harus menyadari bahwa kebebasan hak asasi itu ditegakkan tidak harus mengorbankan hak orang lain yang juga ingin hidup aman. Dasar pertimbangan dan prinsip dasar pemerintah yang utama adalah terus melindungi kaum minoritas tetapi tidak dengan mengorbankan persatuan dan kesatuan umat yang lebih besar. Setiap komponen bangsa yang bertikai harus mendinginkan otak dalam perbedaan pendapat yang sulit disatukan itu. Tiap pihak yang berseteru baik pemeluk agama Islam, kaum pluralis dan kaum Ahmadiyah yang meyakini kepercayaannya juga harus mengerti bahwa ada pemahaman lain yang juga harus dihormati. Tiap pihak harus bijaksana tidak keras kepala bahwa keyakinannyalah yang paling benar. Kebenaran itu bukan milik manusia tetapi milik sang Pencipta. Bila hal itu tetap sulit disatukan maka tiap komponen bangsa yang berseteru harus rela menyerahkan penyelesaian masalah itu kepada pemerintah demi kepentingan yang lebih besar.

Sebenarnya pertentangan ini adalah sebuah berkah dari sang Pencipta untuk bisa hidup lebih baik dalam berkomunikasi dengan Tuhannya dan dengan sesama manusia. Setiap pertentangan besar adalah merupakan cobaan dari Tuhan untuk mengingatkan manusia bahwa ada yang salah dalam hidupnya. Sebaiknya semua pihak merenungi bahwa sang Pencipta sedang mengingatkan mahluknya dari jalan yang salah dan memberikan berkah menuu jalan yang benar.

Bagi kaum pluralis hal ini adalah sebuah berkah, karena fenomena ini merupakan kampanye besar bagi masyarakat bahwa membela minoritas itu adalah kewajiban tiap manusia di alam demokrasi. Kaum pluralis nantinya bisa terus berjuang membela kaum minoritas. Hal ini dapat menjadikan pelajaran bahwa untuk berjuang tidak harus memaksakan kehendaknya dengan mengorbankan kepentingan bangsa. Di negara biangnya demokrasi dan pluralis seperti Inggris dan Amerikapun akan melakukan standard ganda bila kepentingan nasionalnya terancam.

Kaum Islam penentang agama Ahmadiyahpun fenomena ini adalah berkah yang tidak terkira. Bila merasa ajaran lain dapat menganggu aqidah anak dan cucunya justru ini adalah pelajaran untuk terus meningkatkan keimanannya. Dengan adanya perbedaan itu justru menunjukkan bahwa memang ada “keyakinan yang salah” dan ada “keyakinan yang benar” yang harus berdampingan. Justru dengan adanya perbedaan itu adalah anugerah Tuhan yang dapat memacu keimanan seseorang bahwa agamanya adalah paling benar.

Bagi pihak penganut Ahmadiyah hal ini juga merupakan ujian yang dapat meningkatkan keimanan untuk terus beribadah dengan memahami keadaan yang terjadi. Atau bahkan sebaliknya pengalaman buruk ini adalah sebagai ujian dan peringatan Tuhan bahwa apakah selama ini langkah yang dilakukan telah benar.

Keadaan ini harus dimaklumi semua pihak karena ternyata dalam upaya penegakan demokratisasi yang total dan pluralisasi yang keras sangat sulit dterapkan dalam struktur masyarakat Indonesia dengan tingkat pengetahuan dan pemahaman berbeda. Sang Pencipta masih sayang kepada mahluknya. Bila pertentangan besar itu ada adalah sebuah cobaan yang harus direnungi bersama. Bila peringatan Tuhan ini dipahami maka dunia ini akan terus hidup damai.

Dr Widodo Judarwanto 

KORAN DEMOKRASI INDONESIA

Yudhasmara Publisher

Jl Taman Bendungan Asahan 5 Jakarta Pusat

Phone : (021) 70081995 – 5703646

email : judarwanto@gmail.com 

http://korandemokrasiindonesia.wordpress.com/

 

 

 

 

Copyright © 2010, Koran Demokrasi Indonesia  Network  Information Education Network. All rights reserved.

Busyro Muqoddas, Sang Ketua KPK Harus Berjiwa Malaikat Bernyali Superhero

Pemilihan ketua KPK selesai sudah, setelah terkatung-katung beberapa saat. Busyro Muqoddas akhirnya terpillih sebagai Ketua KPK. Harapan besar senantiasa diberikan kepada KPK sebagai satu-satunya tulang punggung dan kekuatan terakhir untuk menumpas korupsi di negeri Ini. Untuk memenuhi keinginan masyarakat itu ketua KPK harus berjiwa Malaikat dan bernyali Superhero.

Pada 25 November 2010, Busyro Muqoddas terpilih sebagai pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Indonesia, setelah melalui proses pemungutan suara di Dewan Perwakilan Rakyat.
Voting anggota Komisi III DPR RI yang dipimpin Benny K Harman akhirnya memilih Busyro Muqaddas sebagai pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dengan mendapatkan mayoritas suara 34 suara dari 55 anggota komisi hukum, mengalahkan pesaingnya Bambang Widjojanto yang hanya meraih 20 suara. Sementara, satu suara abstain. Setelah itu komisi juga melakukan voting untuk menentukan jabatan ketua KPK, yang akhirnya juga memilih Busyro dengan mengalahkan Bibit Samad Riyanto dan M Jasin.

Malaikat dan Superhero

Sebagai harapan masyarakat banyak ketua KPK itu harus berjiwa malaikat dan bernyali superhero yang ada dalam manusia biasa. Ketua KPK harus berjiwa malaikat dengan memiliki moralitas yang tinggi dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa tanpa harus mementingkan diri sendiri dan kelompoknya.

Super Hero adalah karakter fiksi  yang “memiliki kekuatan luar biasa untuk melakukan tindakan hebat untuk kepentingan umum”. Pimpinan KPK harus berbaju dan berjiwa Super Hero yang memiliki kemampuan atau kelebihan di atas rata-rata manusia baik moral, etika dan kepintaran. Super hero pimpinan KPK biasanya nantinya  memakai pakaian kebesaran yang khas dan menyolok serta nama yang khas, dan digambarkan sebagai penegak keadilan, penolong yang lemah dan pembasmi kejahatan. Tetapi Busyro tidak harus berjubah superhero, tetapi cukup bernyali seberani superhero.

Pimpinan KPK dengan kekuatan super harus memiliki integritas yang tinggi, kapabilitas, kompetensi dan akuntabilitas dalam menyelesaiklan masalah korupsi di Indonesia.

Seperti layaknya super hero pimpinan KPK harus mempunyai nyali, keberanian dan tindakan yang cepat, tepat dan tegas terhadap siapapun juga. Kwetua KPK juga harus memiliki visi dan misi serta komitmen kuat untuk mengoprtimalkan dan merevitalisasi KPK. Pimpinan KPK nantinya tidak boleh sedikitpun terlibat dalam politisasi dalam institusi KPK untuk kepentingan kelompok tertentu. Pimpinan KPK harus kuat seperti super hero untuk dapat memberantas mafia hukum di seluruh jajaran KPK dan berani menuntaskan kasus besar di Replubik ini. Ketua KPK harus seperti super hero berani dan tidak takut untuk mengusut tuntas siapapun pejabat negara baik polisi, pejabat partai politik, pejabat pemerintah atau pejabat di lingkungannya sendiri

Kepribadian Busyro

Busryo sebagai sosok baru Ketua KPK, dianggap terlalu lembut dan tidak punya gebrakan. Berbeda dengan rivalnya Bambang Widjojanto yang kelihatan berapi-api dan penuh semangat.

Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin misalnya juga mendukung Busyro sebagai ketua KPK dengan alasan kepribadian Busyro yang bisa bertindak tegas. “Dia itu tidak punya apa-apa kecuali kejujuran dan keberanian. Termasuk jika ada warga Muhammadiyah yang terkait korupsi,”.

M Busyro Muqoddas menurut isterinya adalah orang yang tidak romantis tapi idealis, religius dan humoris. “Pak Busyro bukan lelaki romantis. Malahan saya ini yang romantis. Tapi di mata isterinya, dia sosok idealis yang religius dan sangat humoris. Memang wajahnya kelihatan kaku dan tegang, tapi sebenarnya dia itu murah senyum,” demikian kata Isterinya. Busyro itu rajin shalat.  Sebisa mungkin ia shalat tahajud lewat tengah malam. Biasanya sehabis shalat tahajud terus ke masjid untuk shalat Subuh. Bahkan, Busyro selalu kalau ada kesemapatan berusaha melakukan puasa Senin-Kamis.

Riwayat Hidup dan karier
M. Busyro Muqoddas, S.H, M.Hum lahir di Yogyakarta, 17 Juli 1952. Sebelumnya, Busyro merupakan ketua merangkap anggota Komisi Yudisial RI periode 2005-2010.

M. Busyro Muqoddas lulus Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta tahun 1977. Ia pernah menjadi anggota Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Universitas Islam Indonesia (MPM UII). M. Busyro Muqoddas mengawali karier di bidang hukum pada tahun 1983 sebagai Direktur Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Busyro juga pernah menjabat sebagai Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia tahun 1986-1988, dilanjutkan sebagai sebagai Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia hingga tahun 1990. Gelar Magister Hukum diperoleh dari Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada tahun 1995. Pada tahun 1995-1998 ia menjabat sebagai Ketua Pusdiklat dan LKBH Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Dengan kapabilitas, kompetensi dan akuntabilitasnya yang telah ditempa oleh berbagai jabatan penting dan diuji fit dan proper test DPR, maka Muqadas layak untuk bisa berjiwa malaikat dan bernyali superhero. Sebagai fisik dan psikis manusia memang tidak mudah untuk berperan sebagai super hero dan seorang malaikat. Tetapi, paling tidak Busyro adalah pilihan terbaik dari berbagai penyaringan kandidat yang ada. Seharusnya dengan berbagai kelebihan dan kapasitasnya yang hebat itu dapat memenuhi keinginan masyarakat yang sangat besar terhadap KPK.

Oleh: Indonesian Children | November 26, 2010

Agung Basrief Arief, Jaksa Agung Baru Mungkinkah Jadi Super Hero

Agung Basrief Arief, Jaksa Agung Baru Mungkinkah Jadi Super Hero

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akhirnya memutuskan untuk mengangkat mantan Wakil Ketua Jaksa Agung Basrief Arief sebagai Jaksa Agung yang baru, dan akan dilantik pada hari Jumat (26/11). Keputusan penting itu akhirnya keluar setelah sebelumnya menimbullan polemik dan kontroversi yang berkepangjangan. Harapan besar masyarakat ditimpakan pada sosok Jaksa Agung baru ini. Untuk dapat memenuhi keinginan masyarakat yang haus keadilan Jaksa Agiung baru ini harus Jadi manusia berjiwa dewa dan berkekuatan superhero. Mungkinkah Agung Basrief Arief nantinya jadi Super Hero.

Presiden menjelaskan bahwa sosok Basrief adalah pejabat yang mengemban tugas penting lainnya di Kejaksaan Agung, seperti Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen dan Wakil Jaksa Agung sampai tahun 2007. Menurut Presiden, Basrief adalah figur yang tepat menggantikan Hendarman Supandji, yang kemudian diberhentikan dan digantikan oleh Darmono. Meski Basrief sudah pensiun, namun kinerja Basrief yang potensial di Kejaksaan Agung, dan banyak kalangan yang antusias dengan terpilihnya Basrief sebagai Jaksa Agung.

Jaksa Agung Harus Super hero

Melihat rekam jejak dan prestasi jaksa agung selama ini banyak yang pesimis tentang lembaga kejaksaan tertinggi ini.
Berbagai permasalahan yang ada selama ini dapat menjadikan pertimbangan visi dan misi seorang jaksa agung baru nantinya.

Banyaknya kasus besar yang belum terselesaikan banyak terkait dengan kepentingan pejabattinggi negara, tokoh politik, pemilik modal besar dan berbagai kepentingan besar individu atau kelompok lainnya. Untuk itu perlu dibentuk persyaratan yang sesuai dengan era reformasi di tubuh kejaksaan mulai dari tingkat yang paling atas dan di bawahnya.Untuk menciptakan kejaksaan yang didambakan setiap masyarakat yang mendambalkan keadilan diperlukan seorang super hero sebagai sosok jaksa agung

Super Hero adalah karakter fiksi  yang “memiliki kekuatan luar biasa untuk melakukan tindakan hebat untuk kepentingan umum”. Jaksa Agung Super Hero harus memiliki kemampuan atau kelebihan di atas rata-rata manusia baik moral, etika dan kepintaran. Super hero jaksa agung nantinya  memakai pakaian kebesaran yang khas dan menyolok serta nama yang khas, dan digambarkan sebagai penegak keadilan,. penolong yang lemah dan pembasmi kejahatan. Sehebat apapun tokoh tersebut bila tidak memiliki kekuatan super juga dapat disebut super hero, dan istilah pembasmi kejahatan berkostum sering dipakai untuk super hero yang tidak mempunyai kekuatan super.

Persyaratan Ideal Super Hero Jaksa Agung Baru tersebut nantinya adalah kekuatan super yang ada dalam manusia biasa. Jaksa Agung dengan kekuatan super harus memiliki integritas yang tinggi, kapabilitas, kompetensi dan akuntabilitas.

Jaksa Agung super hero diharapkan figur yang benar-benar memahami seluk-beluk kejaksaan, termasuk jika dia berasal dari luar institusi kejaksaan. Hal yterpenting lainnyua super hero harus memiliki moralitas yang tinggi dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Seperti layaknya super hero Jaksa Agung harus mempunyai nyali, keberanian dan tindakan yang cepat, tepat dan tegas terhadap siapapun juga. Jaksa Agung harus memiliki visi dan misi serta komitmen kuat untuk mereformasi institusi kejaksaan.

Agung Basrief Arief sebegai Jaksa Agung nantinya tidak boleh terlibat dalam politisasi dalam institusi kejaksaan untuk kepentingan kelompok tertentu. Basrief Arief harus mampu menjadikan kejaksaan sebagai mitra masyarakat dalam mencari keadilan dan kepastian hukum.

Jaksa Agung harus kuat seperti super hero untuk dapat memberantas mafia hukum di seluruh jajaran kejaksaan dan berani menuntaskan kasus besar di Replubik ini.

Agung Basrief Arief hjarus seperti super hero berani dan tidak takut untuk mengusut tuntas siapapun pejabat negara baik polisi, pejabat partai politik, pejabat pemerintah atau pejabat di lingkungannya sendiri

Berbagai persyaratan ideal Agung Basrief Arief sebagai seorang super hero itu harus dilakukan secara holistik dan integral. Satu point saja ditinggalkan maka harapan kepada Jaksa Agung akan semakin menipis. Misalnya. Agung Basrief Arief sebagai Jaksa agung baru nantinya seorang yang mempunyai Integritas yang tinggi, kapabilitas, kompetensi dan akuntabilitas tetapi tidak punya nyali yang berani dan tegas tiada artinya. Bila itu terjadi maka sangat layak kalau KPK harus dilembagakan terus sepanjang masa, khususnya dalam memberantas korupsi. Bila sosok super hero tersebut ada pada seorang Agung Basrief Arief maka KPK harus segera dihentikan, dan masyarakat mempunyai idoola baru bagi penegak keadilan yaitu Super Hero Jaksa Agung. Tapi, mungkinkah Agung Basrief Arief sebagai Jaksa Agung Super Hero ?

Widodo Judarwanto

Copyright 2010. Koran Demokrasi Indonesia  Network  Information Education Network. All rights reserved

Oleh: Indonesian Children | November 11, 2010

Kronologis Kehebatan Gayus Keluar Dari Rutan Brimob

Kronologis Kehebatan Gayus Keluar Dari Rutan Brimob

Berita heboh kembali menampar penegak hukum di negeri ini. Pelakunya tak asing lagi si “News Makers Gayus Tambunan”. Terdakwa dengan tuduhan mafia hukum pajak ini kembali membuat ulah yang menghebohkan. Kali ini sang “News Makers” ini dapat melenggang secara bebas dari rutan yang terkenal sangat ketat di rutan brimob Kelapa Dua Depok Jawa Barat.

Gayus dikeluarkan dari rutan Brimob Kelapa Dua, Depok, untuk berobat. Namun, rupanya mantan pegawai pajak tersebut kembali ke rumahnya di Kelapa Gading, Jakarta Utara.

Sementara itu, ada foto pria yang mirip dirinya saat sedang menonton turnamen tenis di Bali. Namun, Gayus telah menyangkal foto itu adalah dirinya.

Karena masalah yang memalukan itu akhirnya secara mendadak 9 Petugas jaga rutan termasuk Kepala Rutan Brimob Kompol Iwan Suyitno telah dicopot dari jabatannya terkait hal ini.

Kronologis Keluarnya Gayus

Gayus dikeluarkan dari Rutan Brimob Kelapa Dua Depok, Jawa Barat, untuk  berobat pada Jumat 5 November. Namun hingga batas waktu yang ditentukan, dia tidak juga kembali ke Rutan Mako Brimob. Usut punya usut, mantan pegawai pajak tersebut ternyata sempat pulang ke rumah mewahnya di Kelapa Gading, Jakarta Utara.

Gayus keluar dari tahanan Mako Brimob pada Sabtu pagi. Informasi yang beredar dia menemui istrinya di sebuah hotel sekaligus menghadiri resepsi. Gayus beralasan dia hendak keluar untuk berobat karena diserang sakit.

Tapi di sisi lain, ada foto pria yang sangat mirip Gayus sedang menonton turnamen tenis di Bali. Pria mirip Gayus itu dijepret sekitar pukul 21.00 WIB, Jumat 5 November.

Pria tersebut juga disebut-sebut terlihat di Hotel Westin bersama seorang wanita. Namun saat dikonfirmasi mengenai hal ini, pihak Hotel Westin memastikan tidak menerima tamu atas nama Gayus Tambunan selama turnamen tenis itu berlangsung. Hotel Westin bahkan mempersilakan polisi memeriksa rekaman CCTV yang ditempatkan di berbagai tempat strategis jika diperlukan.

Gayus sendiri menyangkal dirinya sempat melancong ke Bali untuk menonton turnamen tenis. Dia mengaku tetap berada di sel tahanannya.

Menurut berita yang disiarkan stasiun televisi swasta dalam berita sorenya telah dipaparkan kronologis keluarnya gayus dari rutan brimob kelapa dua

Dalam reka ulang tersebut tampak Gayus di bonceng oleh petugas menuju keluar yang sudah ditunggu oleh mobil Ford yang membawanya keluar.
Menurut sumber informasi stasiun televisi tersebut, Gayus menyuap sejumlah petugas untuk bisa ‘melenggang’ bebas di luar rutan sekitar 300 juta. Juga membayar 1,5 juta perminggu sebanyak 8 orang

Bahkan sumber itu juga menyebut bahwa sejak bulan Juli hingga November Gayus sudah keluar sebanyak 86 kali.

Kapolri Tindak Tegas

Kapolri Komjen Timur Pradopo memerintahkan jajarannya untuk mengusut tuntas kasus “bebasnya” terdakwa mafia pajak dan pencucian uang, Gayus Halomoan Tambunan. Menurut Kapolri, kasus ini bakal menjadi preseden buruk bagi Polri.

Tahanan yang diizinkan keluar untuk berobat seharusnya tetap dikawal petugas. Hal inilah yang besar kemungkinan tidak dilakukan terhadap Gayus. “Jadi awalnya meminta izin, alasan tidak enak badan, untuk berobat. Oleh Kepala Rutan Bareskrim diizinkan. Karena sudah terlanjur di luar, pulangnya terlambat. Apakah ada negosiasi dengan petugas sehingga terlambat itu yg masih kita selidiki,” katanya.

Saat ini Propam Polri tengah memeriksa sembilan orang yang ditengarai terlibat dalam kasus itu, termasuk kepala rutan Mako Brimob Kompol Iwan Siswanto. Mereka diperiksa setelah Kabareskrim polri Komjen Pol Ito Sumardi langsung melaporkan insiden itu ke Propam. “Pemeriksaan masih dilakukan. Termasuk kepala rutannya,” ujarKadiv Humas Polri Irjen Pol Iskandar Hasan.

Iskandar mengaku belum mengetahui apakah kesembilan oknum polri itu telah ditahan atas insiden itu atau belum. “Kita belum tahu, saya juga belum dapat data dari pemeriksaan Propam. Sanksi nanti dilihat apakah kena sanksi disiplin kode etik atau ada pidananya. Kalau ada penyuapan ya dipidana,” ungkapnya

Tidak Cuma Gayus

Cerita seorang tahanan bisa mudah keluar masuk rutan bukan cerita baru di republik ini. Modus seperti ini sering terjadi di rutan-rutan yang rawan korupsi.

“Orang yang ditahan bisa keluar masuk emang cuma Gayus? Banyak itu modusnya,” kata Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia (TII) Teten Masduki seperti yang dikutip dari media online detik.com. Teten menjelaskan, ‘bebasnya’ Gayus melenggang di luar rutan karena menajemen dan reformasi belum berjalan sepenuhnya. Praktik suap dan korupsi masih menjadi momok bagi sipir maupun lembaga pemasyarakatan. “Selalu saja karena motif uang. Suap dan korup. Perilaku-perilaku ini problemnya adalah reformasi birokrasi belum tercapai,” jelasnya. Teten menyayangkan Mabes Polri bisa kebobolan Gayus. Ia mendesak agar Kapolri baru segera menindak oknum-oknum yang terlibat. “Penyakit lama ini. Mau tidak mau harus segera diselesaikan,” tegasnya.

KORAN DEMOKRASI INDONESIA

Yudhasmara Publisher

Jl Taman Bendungan Asahan 5 Jakarta Pusat

Phone : (021) 70081995 – 5703646

email : judarwanto@gmail.com 

http://korandemokrasiindonesia.wordpress.com/

 

 

 

 

Copyright © 2010, Koran Demokrasi Indonesia  Network  Information Education Network. All rights reserved.

Oleh: Indonesian Children | November 10, 2010

Google

“Enables users to search the Web, Usenet, and images. Features include PageRank, caching and translation of results, and an option to find similar pages”

 Google, Situs Pencarian Dunia Maya Yang Paling Handal

Para pengguna dunia maya pasti tidak akan pernah asing dengan google. Bahkan hampir semua toolbar yang ada di layar monito komputer google menjadi pilihan utama. Google Inc  merupakan sebuah perusahaan publik Amerika Serikat, berperan dalam pencarian Internet dan iklan online. Perusahaan ini berbasis di Mountain View, California, dan memiliki karyawan berjumlah 19.604 orang.  Filosofi Google meliputi slogan seperti “Don’t be evil”, dan “Kerja harusnya menantang dan tantangan itu harusnya menyenangkan”, menggambarkan budaya perusahaan yang santai.

Google didirikan oleh Larry Page dan Sergey Brin ketika mereka masih mahasiswa di Universitas Stanford dan perusahaan ini merupakan perusahaan saham pribadi pada 7 September 1998. Penawaran umum perdananya dimulai pada tanggal 19 Agustus 2004, mengumpulkan dana $1,67 milyar, menjadikannya bernilai $23 milyar. Melalui berbagai jenis pengembangan produk baru, pengambil alihan dan mitra, perusahaan ini telah memperluas bisnis pencarian dan iklan awalnya hingga ke area lainnya, termasuk email berbasis web, pemetaan online, produktivitas perusahaan, dan bertukar video.

Google menginginkan web ke depannya akan lebih berpengaruh besar dan persuasif kepada para pengguna.  Jejaring sosial berkembang sangat cepat di internet di seluruh dunia. Selain itu, sangat menarik karena makin maraknya konten yang dibuat sendiri oleh para pengguna. Strategi terbuka Google adalah untuk membuat web makin berpengaruh, misalnya melalui Google Chrome, Chrome OS, dan Android di ponsel,” ungkapnya. Selain itu, lanjutnya, Google juga memperkuat para pengembang web dengan peralatan yang efektif, seperti application engines, GWT, Chrome Tools, Chrome Search, dan Chrome Geo.

Google Chrome yang diklaim sebagai aplikasi yang sangat cepat dan sederhana untuk digunakan. Chrome merupakan platform terbaru untuk aplikasi web, yang memungkinkan kita melakukan hal-hal yang sebelumnya tidak bisa kita lakukan. Google juga merambah dunia mobile melalui Android. Setelah Android 2.1 atau yang biasa disebut Eclaire, Google sudah merilis versi baru Android yang lebih handal, yaitu Android 2.2 yang dikenal dengan sebutan Froyo.

Android sudah digunakan di sekitar 90 device, 21 manufaktur, 50 carrier, dan di 49 negara. Google juga menyediakan layanan Google Application Engine yang mudah dikembangkan, dijaga, dan diukur. Para pengembang dapat bergabung dalam komunitas para pengembang karena terbukti ide-ide segar lahir dari pertukaran gagasan di komunitas. Para pengembang juga dapat mengunjungi code.google.com untuk bisa memanfaatkan sejumlah aplikasi yang disediakan Google

Saat ini, Google mengklaim layanan Google Apps mengklaim telah digunakan 2 juta pengguna bisnis baik yang menggunakan veris gratis maupun berbayar. Sementara Microsoft maish jauh lebih besar dengan 500 juta pelanggan Microsoft Office.

Google Maps Indonesia

Google meluncurkan Google Maps Indonesia, sebuah platform pencarian lokal yang membantu pengguna menemukan informasi geografis seperti peta online, citra satelit, panduan arah berkendara, alamat dan daftar perusahaan, melalui PC dan telepon seluler. Google Maps Indonesia resmi diluncurkan dan siap digunakan untuk memudahkan kehidupan sehari-hari. Pengguna dapat dengan mudah mencari dan menemukan informasi suatu tempat yang diinginkan, kapan pun, dan di mana pun. Pengguna bisa mengaksesnya di alamat maps.google.co.id. Platform ini diharapkan menjadi peta online yang paling kaya konten dan paling relevan di Tanah Air.

Google Maps Indonesia memungkinkan pengguna, perusahaan, dan pengembang lokal untuk memberi sumbangan informasi mengenai Indonesia. Google menggandeng pelaku bisnis yang berniat mempromosikan serta membagi informasi tentang usaha mereka melalui platform ini. Sejumlah perusahaan yang telah menjadi mitra bisnis Google Maps Indonesia, antara lain urbanesia.com, Telkomsel, dan LewatMana.com  Selain lokasi, Google Maps Indonesia juga mampu menyajikan informasi tentang tempat yang dituju. Sebuah rumah makan di Jakarta, misalnya, si pengguna tidak hanya dapat mengetahui lokasi, tetapi juga mendapatkan informasi tentang restoran sushi tersebut.

Meski sudah menyediakan berbagai layananya dalam versi bahasa Indonesia, Google Maps merupakan produk kedua Google yang resmi diluncurkan di Indonesia. Sebelumnya, Google juga meluncurkan secara resmi browser Chrome. Namun, sampai saat ini Google belum membuka kantor perwakilan di Indonesia.

Produk

Google telah membuat layanan dan peralatan untuk lingkungan bisnis dan masyarakat; termasuk aplikasi web, jaringan periklanan dan solusi bagi bisnis.

Periklanan

Kebanyakan dari pendapatan Google berasal dari program periklanan. Untuk keuangan tahun 2006, perusahaan ini dilaporkan mendapat jumlah keuntungan periklanan sebesar $10,492 milyar dan hanya $112 juta pada pendapatan lisensi dan lainnya. Google AdWords membolehkan pengiklan web menampilkan iklannya dalam hasil pencarian Google dan Google Content Network, melalui sebuah sistem bayar-per-klik atau bayar-per-lihat. Pemilik website Google AdSense juga dapat menampilkan iklannya di situs mereka sendiri, dan mendapat untung setiap kali iklan diklik.

Aplikasi

Google dilaporkan bakal secara totalitas masuk ke bisnis aplikasi mulai Maret mendatang. Layanan Google Apps yang selama ini hanya menyediakan software-software buatannya, dalam waktu dekat akan berubah menjadi bursa yang menerima aplikasi buatan pihak ketiga yang memanfaatkan layanan-layanan yang telah dikembangkan Google. Menurut  Wall Street Journal,  layanan ini lebih ditujukan untuk konsumen bisnis. Para pengembang dapat menjual aplikasi buatannya dan berbagi keuntungan dengan Google. Selama ini, transaksi bisnis untuk memperoleh aplikasi-aplikasi sejenis dilakukan secara tak langsung melalui layanan Solutions Marketplace.

Google ke depan akan membebeaskan penggunanya untuk langsung mengakses aplikasi yang telah dibelinya melalui menu di atas tampilan layarnya lewat Gmail atau Google Docs. Namun, bagaimana skema penjualannya belum diungkapkan. Tujuan utama bursa aplikasi ini jelas menyaingi cengekaraman bisnis Microsoft. Selama ini, Google telah memperoleh pelanggan besar di layanan aplikasi berbasis cloud computing itu, antara lain dari Motorola dan Genentech Inc. Namun, banyak perusahaan masih memilih solusi offline Microsoft dengan alasan kelengkapan fitur dan keamanan data. Google membanderol seperangkat layanan aplikasi untuk bisnis dengan harga 50 dollar AS per pengguna per tahun.

Aplikasi yang ada dalam Google adalah :

  •  Google dikenal luas karena layanan pencarian webnya, yang mana merupakan sebuah faktor besar dari kesuksesan perusahaan ini. Pada Agustus 2007, Google merupakan mesin pencari di web yang paling sering digunakan dengan saham pasaran sebanyak 53,6%, kemudian Yahoo! (19,9%) dan Live Search (12,9%). Google memiliki milyaran halaman web, sehingga pengguna dapat mencari informasi yang mereka inginkan, melalui penggunaan kata kunci dan operator. Google juga telah menggunakan teknologi Pencarian Web pada layanan pencarian lainnya, termasuk, Pencarian Gambar, Google News, situs perbandingan harga Google Product Search, arsip Usenet interaktif Google Groups, Google Maps dan lainnya.
  • Tahun 2004, Google meluncurkan layanan email berbasis web gratisnya, disebut sebagai Gmail. Gmail memiliki fitur teknologi penyaringan spam dan kemampuan untuk menggunakan teknologi Google untuk mencari surel. Layanan ini mendatangkan keuntungan dengan menampilkan iklan dari layanan AdWords yang dimasukkan dalam isi pesan email yang ditampilkan di layar.
  • Pada awal 2006, perusahaan ini meluncurkan Google Video, yang tidak hanya membolehkan pengguna untuk mencari dan melihat video secara gratis, tetapi juga membolehkan pengguna dan penyebar media menyebarkan isinya, termasuk acara-acara televisi CBS, pertandingan basket NBA, dan video musik.  Bulan Agustus 2007, Google mengumumkan bahwa mereka akan menghentikan program penyewaan dan penjualan videonya dan menawarkan pengembalian uang dan kredit Google Checkout bagi pengguna yang telah membeli video untuk sendiri.
  • Google juga telah membuat beberapa aplikasi desktop, termasuk Google Earth, sebuah program pemetaan interaktif yang disediakan oleh satelit dan fotografi udara yang mencakup keseluruhan planet Bumi. Google Earth dianggap sangat akurat dan lebih mendetil. Beberapa kota besar memiliki gambar jelas yang dapat dibesarkan sedekat-dekatnya untuk melihat kendaraan dan pejalan kaki dengan jelas. Akibatnya, terdapat beberapa alasan mengenai keterlibatan dalam keamanan nasional. Secara spesifik, beberapa negara dan militer beranggapan perangkat lunak ini dapat digunakan untuk melihat dengan kejelasan dekat-jelas lokasi fisik infrastruktur yang rusak, bangunan komersial dan penghunian, pangkalan, agensi pemerintah, dan lainnya. Bagaimanapun, gambar satelit jarang diperbarui, dan semuanya tersedia gratis melalui produk lainnya dan bahkan sumber pemerintah (NASA dan National Geospatial-Intelligence Agency, sebagai contoh). Beberapa orang menilai argumen ini dengan menyatakan bahwa Google Earth mudah diakses juga saat mencari lokasi.
  • Beberapa produk lainnya tersedia melalui Google Labs, yang mana merupakan sebuah koleksi aplikasi yang belum selesai dan masih dalam tahap ujicoba agar dapat digunakan publik.
  • Google telah mempromosikan produk mereka dalam berbagai cara. Di London, Google Space didirikan di Bandar Udara Heathrow, menampilkan berbagai produk, termasuk Gmail, Google Earth dan Picasa. Juga, sebuah halaman yang sama diluncurkan untuk mahasiswa Amerika, dibawah nama College Life, Powered by Google.
  • Tahun 2007, beberapa laporan menyatakan bahwa Google merencanakan peluncuran telepon genggam milik mereka, kemungkinan sebuah pesaing bagi iPhone Apple.Pada 5 November 2007, Google akhirnya mengumumkan Android, sebuah platformperangkat lunak dan sistem operasi bagi perangkat bergerak yang didukung Open Handset Alliance, sebuah konsorsium yang terdiri dari 34 perusahaan perangkat lunak, perangkat keras, dan telekomunikasi yang bertujuan mengembangkan standar terbuka bagi perangkat bergerak. Pada bulan September 2008, T-Mobile merilis ponsel pertama yang berjalan pada platform Android, yakni G1.
  • Bulan Oktober 2007, layanan Google SMS diluncurkan di India dan membolehkan pengguna memperoleh daftar bisnis, jadwal pemutaran film dan informasi dengan mengirim pesan singkat.
  • Google juga meluncurkan Google Chrome yaitu sebuah browser. Browser ini cukup cepat dan tampilannya minimalis. Browser web Chrome buatan Google agresif mengeruk kue di pasar pengguna internet. Hanya dalam waktu kurang dari dua tahun saja, Chrome berhasil menempus peringkat tiga dan mengalahkan browser Safari buatan Apple. Analisis terakhir yang dilakukan StatCounter menunjukkan, Chrome telah menguasai 9,4 persen pasar browser di dunia. Sementara Safari baru meraih 4 persen. Pasar terbesar tetap dipegang Internet Explorer buatan Microsoft dengan 53 persen diikuti Mozilla Firefox sebesar 31 persen. Statistik tersebut diambil dari smapel data 3,6 miliar pagiview di sleuruh dunia. Ini merupakan salah satu prestasi lagi dari Google mengingat mereka tumbuh dari nol. Hal ini juga menjadi pertaruhan baru dalam peta persaingan Google dan Apple yang juga sengit di platform perangkat smartphone antara iPhone dan Android. Google telah menyediakan versi final dari Google Chrome untuk pengguna Microsoft Windows maupun Apple Macintosh. pengguna Linux telah tersedia versi beta. Namun, sampai sekarang Chrome belum tersedia untuk ponsel/smartphone seperti halnya Safari. Chrome selama ini mengandalkan sebagai browser yang ringan. Tampilannya juga sederhana meski penggunanya tetap dapat menghias latar belakangnya dengan tema foto-foto pilihan maupun tambahan aplikasi yang disebut ekstensi. Chrome juga mendukung tab browsing yang tidak akan crash meskipun salah satu tab mengalami masalah. Fitur anti-crash ini belum ada pada browser lainnya.
  • Dari segala browser beken seperti Internet Explorer 7, Mozilla FireFox 3, Opera, maupun Safari milik Apple, ternyata Chrome lebih mengkilap.  Menurut penilaian skor, Google Chrome adalah rajanya cepat. Chrome meraih 30 poin, di atas FireFox (20), dan Opera (10). 
    Selain menakar kecepatan, pengukuran yang dilakukan Brandon juga menganalisa bagaimana tiap browser menangani konten flash, javascript, serta kompatibiiltas coding.  Pengukuran tersebut menguji tiap browser berselancar ke situs-situs yang memiliki rich-content, seperti BBC, YouTube, Gamspot, Zoho Writer, dan Fark.com
  • Google TV. Untuk memulai membangun website untuk Google TV, Google Code telah menyediakan dokumentasi baru dan Google TV forum web untuk membantu pengembang lebih terlibat dalam proses.Bisnis besar Google ini (selain pengembangan Android) sangat banyak menarik perhatian semua kalangan termasuk pengembang web. Anda bisa melihat situs-situs yang sudah dirilis di Google TV. Selain partner-partner yang sudah diumumkan sebelumnya ada Net-A-Porter : situs video dan shop fashion , Meegenius : situs bacaan buku anak-anak, Tuneln : situs radio TV dan The Onion : situs lawak. Google mengumumkan telah memberikan lebih dari 3000 buah perangkat Google TV bagi peserta konfrensi Adobe Max 2010 dan akan menjangkau ribuan pengembang dalam komunitas Google Code secara gratis. Dan Google berencana akan memberikan total 10,000 perangkat Google TV gratis bagi Web Developer yang beruntung dalam rangka membantu pengembang mulai membangun TV. Hal ini bertujuan untuk menjaring lebih banyak situs yang bisa dinikmati melalui Google TV
  • Untuk Tuna Netra. Google kini mengembangkan aplikasi serupa ke dalam Android, sebuah layanan navigasi.
    Tidak tanggung-tanggung, dua aplikasi sekaligus digelontorkan oleh Google. Aplikasi-aplikasi tersebut dimaksudkan untuk menolong orang buta agar bisa berkeliling kota dengan lebih mudah.
  • Tahun 2007, Google meluncurkan Google Apps Premier Edition, sebuah versi lain Google Apps yang difokuskan terutama pada pengguna bisnis. Produk ini memiliki beberapa tambahan seperti ruang disk lebih banyak untuk e-mail, akses API, dan penyokong utama, dengan harga USD50 per pengguna per tahun. Sebuah pertemuan besar Google Apps dengan 38.000 pengguna dilaksanakan di Universitas Lakehead di Thunder Bay, Ontario, Kanada.
  • Pada 13 Desember 2007, Google mengumumkan peluncuran terbatas Knol sebuah situs web yang ditujukan sebagai sumber referensi pengetahuan. Knol dibuka bebas kepada semua pengguna pada 23 Juli 2008.

 

sumber : wikipedia dan berbagai sumber lainnya

Supported by

Koran Demokrasi Indonesia Yudhasmara Foundation JL Taman Bendungan Asahan 5 Bendungan Hilir Jakarta Pusat Phone :62 (021) 70081995 – 5703646   email : judarwanto@gmail.com  http://korandemokrasiindonesia.wordpress.com/ email : judarwanto@gmail.com,

Copyright © 2010, Koran Demokrasi IndonesiaInformation Education Network. All rights reserved.

Oleh: Indonesian Children | Oktober 20, 2010

Popularitas Presiden Jadi Alat Politik

Popularitas Presiden Jadi Alat Politik

dr Widodo judarwanto

 

Setiap tahun peringatan jabatan presiden SBY pasti suhu politik akan semakin meningkat. Wajar saja dalam demokrasi, kalau hari itu dijadikan hari demo bagi kaum antiSBY. Namun menjadi tidak wajar bila dalam menyampaikan aspirasi tidak realistis, tidak cerdas.  demi kepentingan pribadi dan kepentingan kelompok. Cirinya aspirasi yang tidak wajar itu adalah anarkis, turunkan SBY, isu klasik tidak spesifik dan tidak bersolusi. Saat itu popularitas presiden dan kinerja pemerintahan biasanya digunakan untuk alat politik bagi yang berkepentingan. Bagi lawan politik adalah waktu yang tepat untuk melancarkan propaganda negatif untuk kepentingan kelompoknya. Di pihak kubu istana saat itu adalah kerja keras untuk menahan gempuran politik lawan. Namun harus disadari ternyata rakyat semakin pintar menilai. 

Dalam setiap memasuki pergantian tahun masa pemerintahan SBY, adalah waktu yang strategis bagi semua pihak untuk meraih keuntungannya. Bagi media masa saat itu adalah waktu yang berharga bagi bisnis media untuk menampilkan pertarungan politik di antara penguasa dan “oposisi”. Bagi lawan politik hal ini adalah kesempatan emas untuk mengeluarkan jurus saktinya untuk berpropaganda untuk mengubur keberhasilan dengan mengungkap keburukan pemerintah. Bagi kelompok yang berbisnis demo, adalah waktu panen rejeki, karena kebanjiran menerima order demo. Bagi masyarakat yang peduli kehidupan sosial, politik dan kemajuan bangsanya adalah waktu yang tepat berpartisipasi dalam mengungkapkan perasaannya kepada pemerintahan.

Kinerja Pemerintahan

Tolak ukur penilaian keberhasilan sebuah pemerintahan tidak semudah yang dibayangkan. Parameter penilaian tersebut tergantung dari pihak mana yang menilai. Bagi lawan politik kesalahan sekecil apapun atau situasional tertentu akan digunakan sebagai alat politik untuk mengaburkan keberhasilan yang lain. Bagi pihak pemerintahan pasti menggunakan parameter positif tertentu meski kadang juga berbau situasional untuk menunjukkan keberhasilannya. Situasional artinya keberhasilan tersebut bukan murni kinerja pemerintahan karena faktor eksternal, seperti membaiknya nilai tukar rupiah terhadap dolar. Bagi masyarakat awampun hanya punya penilaian sederhana, kalau harga tidak naik maka pemerintahan berhasil. Padahal kadang kenaikkan harga karena faktor eksternal pasar dunia bukan keberhasilan kinerja pemerintahan.

Idealnya DPR sebagai lembaga pengawas pemerintahan berwenang membuat parameter penilaian yang terukur secara ilmiah dan realistis tanpa terpengaruh oleh dominasi politik. Tapi hal ini tampaknya mustahil karena DPR alat bukan suara hati nurani masyarakat tapi merupakan hati nurani politik tertentu.

Pilihan lain pemerintah melakukan perencanaan kerja dan evaluasi kerja yang harus dapat diukur secara pasti. Hasil ini harus dilaporkan terhadap rakyat mengenai keberhasilan dan ketidak berhasilan program tersebut. Meski hal ini realistis, tetapi sulit untuk dikerjakan karena menimbulkan kerawanan yang justru sebagai alat untuk menjatuhkan kredibilitas pemerintahan. Kelemahannya, pelaku pemerintahan menilai dirinya sendiri sehingga obyektifitasnya diragukan. Hal ini mungkin akan dapat digunakan evaluasi internal terhadap kinerja pemerintahan. Dan hal ini terjadi saat dilakukan penilaian rapor menteri oleh pihak pemerintah sendiri. Pemerintah telah mengevaluasi kinerja menteri-menteri Kabinet Indonesia melalui Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4). Tetapi pengalaman menunjukkan bahwa hal itu menjadi kontra produktif bila diumumkan karena akhirnya dikeruhkan oleh kepentingan politik dari unsur partai para menterinya.

Bila semua hal itu sulit dilakukan maka penilaian popularitas presiden dijadikan alat yang paling mudah dilakukan sebagai bahan evaluasi. Meski secara kualitas penilaian ini sangat buruk relevansinya dengan kinerja pemerintahan. Bukan saja karena metodologi yang dipakai, tetapi juga pemilihan topik permasalahan yang diajukan sulit untuk dipakai sebagai penilaian kinerja pemerintahan.

Relevansi popularitas tersebut sulit dijadikan sebagai parameter karena sangat terpengaruh oleh situasional sosial, ekonomi dan politik sesaat atau faktor eksternal di luar negeri. Pengaruh situasional ini dapat dilihat saat setelah terjadi ancaman bom di pesawat Northwest Airlines yang terbang ke Detroit di Hari Natal oleh Umar Farouk Abdulmutallab, angka warga yang tidak yakin akan popularitas Obama semakin meningkat hingga 49%.

Namun, rating popularitas ini juga tidak boleh diremehkan begitu saja. Bila metodologi ilmiah jajak penelitian tersebut baik dan dilakukan lembaga independen maka tingkat kepuasan masyarakat itu dapat dijadikan pertimbangan. Meski kepuasan dan ketidak puasan masyarakat terhadap pemerintahan tidak selalu mencerminkan kualitas kinerja presidennya.

Realistis dalam menilai

Melihat begitu banyaknya masalah yang harus dikerjakan dan banyaknya parameter yang ada maka sangat sulit untuk menentukan keberhasilan dan ketidakberhasilan seorang presiden. Begitu juga waktu 1 tahun yang sudah dilakukan tidak bisa mengajukan evaluasi peneliaan sebuah pemerintahan dalam menyelesaikan masalah yang rumit dan masalah besar.

Keberhasilan dan ketidak berhasilan seorang presiden sangat berbeda dinilai oleh berbagai sudut pandang dan kepentingan tertentu yang melatarbelakangi. Media cetak dan elektronikpun juga tidak akan bisa terlkepas dari berbagai kepentingan ini. Bahkan profesionalitas media saat ini sudah terpapar kepentingan politik pemodalnya. Sebuah media tertentu akan terlihat berbeda dalam mengungkap fakta dan opini yang berbeda dalam menyikapi masalah kinerja keberhasilan pemerintahan. Kepiwaian media sangat mudah untuk mengarahkan opini dan fakta sesuai yang dikehendaki.

Demikian juga kepuasan rakyat terhadap kinerja pemerintah sangat sulit menilai. Rating popularitas presiden juga sangat tergantung lembaga penilai yang melakukan. Seringkali parameter ketidakpuasan masyarakat dinilai sangat berbeda antara satu lembaga dengan lembaga lainnya. Maraknya demo antoi SBY juga sulit dinilai sebagai siuara rakyat. Karena saat ini bisnis demo adalah bisnis baru yang menggiurkan dalam meraup rupiah sudah bukan rahasia lagi, baik dilakukan masyarakat awam atau mahasiswa sekalipun.

Melihat rumitnya masalah itu hal terpenting dalam menyikapinya adalah realistis dalam berpikir dan bertindak. Realistis secara logika hukum, sosial, ekonomi, politik dan lainnya. Dengan semakin majunya globalisasi informasi maka masyarakat semakin pintar dalam menilai perkembangan sosial dan politik yang ada. Masyarakat akan semakin cerdas untuk menilai opini dan aspirasi mana yang obyektif dan yang realistis.

Demonstrasi, opini dan aspirasi dalam bentuk apapun adalah hal wajar yang harus dilakukan warga negara dalam menyikapi kinerja pemerintah dan presidennya. Respon berlebihan yang tidak realitis biasanya ditandai dengan demo atau perilaku lainnya yang berujung anarkis atau menyuarakan penurunan SBY-Budiono dari kursi presiden. Kelompok ini biasanya memberikan argumen permasalahan klasik tanpa mengungkapkan data dan fakta yang akurat dan jalan keluarnya. Demkian juga masalah yang diangkat seringkali bukan masalah yang aktual Dalam mengungkapkan aspirasinya biasanya kelompok ini tidak menghargai kesopanan, etika dan hukum yang ada dalam beropini. Biasanya kelompok yang tidak realistis ini ditunggangi oleh kepentingan kelompok tertentu dan kepentingan bisnis dalam berdemo. Bila kedua hal tersebut tidak melatar belakanginya, maka kelompok ini sangat mungkin tidak cerdas dalam menilai dan menyikapi masalah. Memang seringkali cara yang tidak cerdas ini langsung mendapat publikasi yang luas. Namun seringkali hal ini malahan menjadi bahan cemoohan bagi masyarakat modern yang semakin pintar. Bagi pihak pemerintah sebagai sasaran kritik justru juga semakin antipati terhadap substansi opini yang diungkapkan.

Kelompok yang bijaksana dan cerdas adalah masyarakat yang menyikapi penilaian kinerja pemerintahan dengan realistis dan ilmiah. Kelompok masyarakat ini bila menyuarakan aspirasinya atau berdemo biasanya mengungkapkan fakta yang didukung data akurat dan mengusulkan jalan keluar yang baik. Kelompok ini berciri tampilan yang beretika, sopan dan tidak pernah anarkis atau melanggar hukum dalam beropini. Kekhasan lainnya kelompok ini tidak pernah menyuarakan pelengseran presiden karena mereka memahami hal itu akan bertentangan dengan hukum dan menciderai demokrasi. Namun kelompok seperti ini biasanya jarang mendapatkan publikasi yang luas dari media. Justru sebaliknya kelompok ini biasanya akan mendapatkan apresiasi yang tinggi dalam kelompok masyarakat yang semakin cerdas. Seharusnya pemerintah harus tidak segan mengapresiasi dan memperhatikan kritikan dan demonstrasi oleh kelompok yang realistis ini.

Jadi, cara cerdas menilai dan mengungkapkan kritik terhadap kinerja presiden dan pemerintahan harus dengan realistis dan proporsional. Mengungkapkan ketidakpuasan terhadap presiden dan pemerintah adalah hak demokrasi yang dilindungi undang-undang.
Cara realistis dan proposional tersebut adalah dengan mengungkapkan data dan fakta yang akurat tentang pencapaian kinerja yang ada disesuaikan dengan janji dan prencanaan. Kritik yang baik harus disertai analisa dan usulan jalan keluar yang realistis. Realistis kritikan tersebut sangat dipengaruhi oleh niat tulus dan niat baik demi kepentingan rakyat bukan demi kepentingan pribadi dan kelompok. Bila hal itu dilakukan alangkah damainya Indonesia. Sayangnya hal itu sulit diwujudkan karena kepentingan pribadai dan kelompok sangat mendominasi dalam kehidupan sehari-hari manusia. Bila hal ini terus terjadi maka setiap tahun tahapan pemerintah sreorang presiden akan selalu diikuti
gonjang-ganjing politik yang tidak berkualitas. Bahkan akan semakin memanas bila sudah mendekati suksesi kepemimpinan nasional saat tahun 2014.

KORAN DEMOKRASI INDONESIA

Yudhasmara Publisher

Jl Taman Bendungan Asahan 5 Jakarta Pusat

Phone : (021) 70081995 – 5703646

email : judarwanto@gmail.com 

http://korandemokrasiindonesia.wordpress.com/

 

 

 

 

Copyright © 2010, Koran Demokrasi Indonesia  Network  Information Education Network. All rights reserved.

Film Gigolo Cowboy In Paradise, Bagaimana Sinopsis Cerita dan Video Thrillernya ?

 

Film Cowboy In Paradise Heboh. Film dokumenter yang disutradarai oleh Amit Virmani dengan mengambil tema tentang gigolo atau laki-laki penghibur perempuan di Pantai Kuta, Bali akhirnya menuai banyak protes dari berbagai kalangan masyarakat Bali. Menurut mereka Film yang berjudul Cowboy In Paradise ini dinilai tak menyampaikan fakta sebenarnya di lapangan meskipun fenomena gigolo diakui memang ada di Kuta. Selain itu pula, film Cowboy In Paradise ini juga dianggap menyimpang karena menyebut Kuta sebagai surga wisata seks bagi ribuan turis wanita.

Saat ini Cuplikan film Cowboy In Paradise tersebut dapat dengan mudah disaksikan di situs pengunduh video Youtube. Film dibuka dengan salam perkenalan dari seorang pria dewasa yang mengaku berprofesi sebagai gigolo di Kuta. Selain itu, pria berambut panjang serta berkacamata ini juga menawarkan jasanya untuk menemani seorang turis wanita asing selama berlibur di Kuta, Bali.

Dalam cuplikan film lainnya, pengguna internet juga bisa menyaksikan aneka aktivitas lelaki dewasa dan turis asing wanita di Pantai Kuta. Cuplikan juga menampilkan potongan beberapa wawancara yang mengupas dunia gigolo di kawasan Pantai Kuta. Protes juga disampaikan Made Juliadi, seorang pedagang minuman di Pantai Kuta. Menurutnya, Kuta terkenal karena sunset, pasir putih, ombak, dan budayanya. Oleh karena itu ia menyatakan tidak setuju atas cerita di film tersebut. “Tidak semua turis datang ke Kuta untuk mencari seks,” katanya. Polda Bali menyatakan, film dokumenter gigolo ‘Cowboys in Paradise’ ilegal karena tak mengantongi ijin syuting. Karena melanggar hukum, pembuat film ini bisa dikenai hukuman penjara 1 tahun dan denda Rp 40 juta.  Terkait maraknya peredaran film dokumenter gigolo Kuta di internet, Kabid Humas Polda Bali, Kombes Pol Gde Sugianyar menyatakan sudah melakukan pengecekan ke pihak Direktorat Intelkam Polda dan instansi terkait lainnya. “Setelah di cek, hasilnya syuting film Cowboys in Paradise di Bali ternyata tidak mengantongi ijin syuting,” jelas Sugianyar, Rabu (28/4). Karena tidak mengantongi ijin, jelas Sugianyar, pembuat film ini Amit Virmani, dinilai telah melanggar Undang-Undang Perfilman Nomor 8 Tahun 1992. “Dalam undang-undang ini disebutkan, barang siapa yang melakukan usaha pembuatan film tanpa ijin diancam hukuman penjara selama 1 tahun penjara dan denda maksimal Rp. 40 juta,” tegas Sugianyar.

Selain melanggar Undang-Undang Perfilman, sutradara film Cowboys in Paradise juga diduga telah melanggar undang-undang keimigrasian. “Polda Bali juga akan melakukan koordinasi dengan pihak imigrasi untuk mencari tahu bentuk pelanggaran keimigrasian yang dilakukan pembuat film ini,” kata Sugianyar. Dalam waktu dekat, Polda Bali juga akan memanggil orang-orang yang ada di dalam film ‘Cowboys in Paradise’ untuk diperiksa di Polda Bali. “Hasil pemeriksaan para saksi ini akan digunakan untuk mengidentifikasi pelanggaran yang dilakukan pembuat film Cowboys in Paradise ini,” imbuhnya.

Amit Virmani Sutradara Cowboys in Paradise

Sebagai seorang sutradara dari Film Cowboys In Paradise yang menghebohkan tentu saja Amit Virmani akan menjadi sutradara yang terkenal. Film Cowboys In Paradise sebagai sebuah film dokumenter, dianggap telah mencemarkan nama baik Pula Dewata Bali.  Pandangan serta kesimpulan seperti itu memang wajar saja, karena setiap manusia punya pandangan dan kesimpulan yang bermacam – macam.
Tentu Profil Amit Virmani menjadi populer seperti Cowboys In Paradise yang dibuatnya. Bagaimana dan apa latar belakang Amit Virmani membuat Film Cowboys In Paradise yang membuat pemerintah merasa gerah tersebut.  ‘Cowboys In Paradise’ adalah sebuah film besutan Amit Virmani, seorang keturunan India yang saat ini tinggal di Singapura. Dia mengangkat fakta menakjubkan mengenai surga Bali, yakni sejumlah pria Indonesia yang berprofesi sebagai gigolo bagi turis wanita asing.
Dalam situsnya, Amit Virmani mengaku membuat dokumentasi berdurasi 2 menit, 33 detik itu karena hatinya terganggu dengan cita-cita seorang bocah berumur 12 tahun yang dia temui di Bali. Bocah 12 tahun itu mendesak Amit untuk mengajarkan bahasa Jepang kepadanya. Saat ditanya untuk apa, bocah tersebut mengaku ingin melayani hasrat seks wanita-wanita Jepang yang datang ke Bali. Dia terganggu, karena bocah tersebut mengungkapkan cita-citanya itu dengan bangga. Padahal, cita-citanya adalah menjadi seorang prostitusi pria.
‘Cowboys in Paradise’, film yang kini tengah heboh di Bali merupakan film dokumenter pertama yang diproduksi oleh Amit Virmani. Bahkan, untuk menggarap film tersebut, Amit bekerja sendirian. “Hanya saya sendirian. Saya hanya membawa peralatan yang muat dengan tas ransel saya,” ujar Amit yang kini tinggal di Singapura, seperti dilansir Twitchfilm, Senin (25/4/2010). Awalnya, Amit sempat menggandeng seorang asisten produksi saat melakoni syuting di Bali. Namun, ia menyuruh sang asisten pulang karena terlalu menuntut, terutama masalah uang.
“Saya mengirimnya pulang setelah lima hari. Saya percaya film ini adalah sebuah kolaborasi antara kerja keras dan semuanya, jadi masalah uang seharusnya dikebelakangkan,” jelasnya.
Amit mengaku sudah melakukan riset di Bali sejak 2007 lalu. Ia pun tinggal di sana selama satu bulan untuk melakukan wawancara dengan beberapa penduduk lokal. Hingga akhirnya, pada November 2008, ia melakukan syuting perdana ‘Cowboys in Paradise’. Namun, karena tidak puas dengan hasilnya, ia kembali ke Pulau Dewata pada Januari 2009. Apapun yang terjadi di dunia ini bukanlah hal yang aneh dan dianggap menghebohkan. Mau di Bali atau tempat lainnya, kejadian ini kita anggap biasa – biasa saja. benar tidaknya fakta dan data yang dijadikan landasan dalam film dokumenter Cowboys Paradise, yach kita tak tahu pasti, boleh percaya bisa tidak. Ini hanya sebuah film yang rasanya tak perlu ditanggapi secara berlebihan dan seperti kelabakan. Di tempat manapun di bumi ini, pasti serta tak bisa terlepas dari hitam dan putih, baik buruk, siang dan malam sebagai sebuah ketentuan di dunia fana ini.

 

Pemain Cowboys in Paradise: Kami Bukan Gigolo

Sejumlah pria kekar yang terlihat dalam Film Cowboys in Paradise membuat pengakuan mengejutkan. Mereka merasa ditipu Armit Virmani, sang sutradara film yang menceritakan kehidupan gigolo di Bali. Padahal mereka tidak melakoni hidup seperti itu. Armit merupakan teman anak-anak pantai yang biasa berada di Kuta, seperti Fendy, Arnold, Argo dan Boby.

Dalam rekaman film dokumenter itu Arnold terlihat sedang berbicara seolah sedang menyambut tamu asing, Argo terlihat sedang dipijat, Fendy sedang bermain surfing, sementara Bobby sedang bermain gitar. Rekaman film itu dibuat pada tahun 2007 saat Armit berlibur dengan teman-teman.

Sebagai tamu, Armit dan kawan-kawannya diterima dengan baik oleh para anak pantai ini. Saat itu Armit mengambil gambar anak-anak pantai yang sedang santai dan bermain surfing. Bagi anak pantai ini sudah biasa, aktivitas mereka direkam turis-turis asing. “Mereka ambil aktivitas kami di sini. Kalau bisa jangan diedarin film itu. Ini sudah merugikan kami sebagai anak pantai. Kita ini bukan gigolo,” tegas Arnold saat ditemui di Pantai Kuta, Rabu 28 April 2010.

Aktivitas mereka selama ini, menyewakan papan selancar kepada wisatawan, baik lokal maupun asing. Bahwa mereka bukanlah gigolo dikuatkan pengakuan sahabat mereka, Hanna, yang orang bule. Hanna yang sudah mengenal empat pemuda itu selama 3 tahun menceritakan bagaimana kehidupan mereka. “Saya tahu mereka anak baik, dan bukan gigolo,” ujar Hanna.
Sementara, Hanna salah seorang tamu asing yang sudah mengenal empat pemuda itu selama 3 tahun menceritakan bagaimana kehidupan mereka. “Saya tahu mereka anak baik, dan bukan gigolo,” ujar Hanna. Keempat pemuda ini memang kesehariannya sebagai anak pantai, yang menyewakan papan surfing, juga sebagai instruktur surfing bagi tamu-tamunya.

Dibuat Tahun 2007

Film dokumenter ‘Cowboys in Paradise’ yang terus menuai kontroversi ternyata dibuat pada tahun 2007 lalu. Proses pembuatan film dilakukan saat Armit Virmani, sang sutradara tengah berlibur bersama teman-temannya di Kuta Bali.

Sejumlah pemeran dalam film itu tidak menyadari telah ditipu oleh sang sutradara asal Singapura tersebut. “Pengakuan Armit, saat itu ia sedang berlibur bersama teman-temannya,” ujar Argo salah seorang pemeran dalam film ‘Cowboys in Paradise’

Argo mengaku benar-benar tidak sadar dan terbuai oleh fasilitas dan pelayanan yang diberikan Armit kepada sejumlah pemeran film yang dijadikan gigolo. Saat ini, Argo mengaku tidak bisa lagi menghubungi orang tersebut (Armit) karena memang sudah putus hubungan sejak tahun 2007. “Kami sempat hubungi Armit, tapi teleponnya sudah tidak aktif, di SMS tidak ada balasan, begitupun emailnya tidak ada respons,” jelas Argo. Saat ini, dia meminta semua pihak terutama media untuk mencari tahu isi film secara keseluruhan dengan jelas. Karena, menurut mereka dalam film tersebut masih ada banyak pemeran anak pantai lainnya. Seperti diketahui, dalam cuplikan film tersebut, Arnold sedang berbicara seolah menyambut tamu asing, dan Argo sedang dipijat, Fendy sedang bermain surfing, sementara Bobby sedang bermain gitar.

Razia

Satgas Pantai Kuta menggelar razia menyusul beredarnya film dokumenter tentang kisah para gigolo di kawasan wisata ini. Sebanyak 28 pria dan 1 wanita tanpa identitas diciduk. Mereka pun terancam dipulangkan dari Kuta. “Mereka diamankan karena tidak memiliki identitas berupa KTP dan kartu pedagang di pantai Kuta,” kata Ketua Satgas Pantai Kuta Ngurah Agung Tresna kepada detikcom, Senin (26/4/2010).

Razia menyasar para pedagang yang beroperasi di kawasan pantai Kuta. Petugas memeriksa identitas para pedagang, dari pedagang makanan, tato, suvenir hingga panyewa papan selancar. Para pria yang diamankan, beberapa diantaranya memiliki postur tubuh kekar dan berkulit gelap. “Mereka telah diserahkan ke Lurah Kuta untuk diproses,” kata Tresna.

“Kelurahan akan memeriksa identitas lengkap orang-orang yang telah diamankan, seperti alamat menetap selama di Kuta. Jika tidak memiliki identitas lengkap bisa saja dipulangkan,” imbuh Tresna. Selanjutnya, Satgas Pantai Kuta yang bertugas menjaga keamanan kawasan pariwisata indah ini, bakal terus memonitor orang-orang yang telah diamanankan tersebut. “Kita ingin mencegah hal sekecil-kecilnya yang merugikan pariwisata Kuta,” tegas Tresna

Citra bahwa gigolo merupakan salah satu daya tarik Pantai Kuta bagi wisatawan wanita seperti digambarkan dalam film Cowboys in Paradise dibantah oleh Gusti Ketut Sudira, Bendesa Adat Kuta atau Kepala Desa Adat Kuta. “Pariwisata Kuta tumbuh bukan karena gigolo,” ungkap Sudira. Ia tidak menampik adanya lelaki penghibur wanita di Kuta. Menurutnya, gigolo sudah ada di Kuta sejak 20 tahun lalu saat pariwisata Kuta mulai dikenal dunia. “Keberadaan gigolo di Kuta sudah ada sejak dulu. Namun, itu terselubung dan ilegal,” tambah Sudira. Ia meyakini, para gigolo bersembunyi di balik para pedagang yang sehari-hari mencari nafkah di Kuta. “Kadang-kadang pedagang tidak mengerti dan justru melindungi mereka dengan mengatakan ini teman saya,” tambah Sudira. Untuk mengantisipasi hal tersebut, Sudira akan memberi instruksi kepada pedagang agar tidak mudah menerima orang dari luar yang tidak memiliki identitas. Salah seorang anggota Badan Penyelamat Wisata Tirta (Balawista), Putu Arya, juga membantah bahwa tujuan wisatawan di sini hanya mencari gigolo. “Saya sering bawa tamu (bule) makan malam, tapi saya hanya berteman,” ujarnya. “Kemungkinan itu (gigolo) ada, tapi jangan digeneralisasi,” tambah Arya

Sinopsis Cerita

Cuplikan video yang berdurasi sekitar 2 menit ini menggambarkan seorang gigolo atau pria penghibur yang mengajak berkenalan dengan salah seorang turis perempuan pastinya. Setelah lama mengobrol, kemudian pria berambut panjang dan berkacamata ini menawarkan jasanya sebagai gigolo.

Dalam cuplikan film lainnya, pengguna internet juga bisa menyaksikan aneka aktivitas pria dewasa dan turis asing wanita di Kuta. Video itu juga menampilkan potongan wawancara yang mengupas dunia gigolo di kawasan ini. Cowboys Paradise pun memunculkan berbagai komentar. Ada yang setuju dengan isi film ini, ada juga yang tidak senang lantaran terkesan tidak menggambarkan wisata Kuta yang sebenarnya.

Sinopsis Cowboys In Paradise

Each year, thousands of women travel to Bali in search of paradise. And many find it in the arms of Kuta Cowboys. Masters at peddling holiday romance, these bronzed beach ambassadors have made Bali one of the world’s leading destinations for female sex tourists.

COWBOYS IN PARADISE is an independent feature documentary that gets between the sheets of Bali’s male sex trade. Using a series of startling, and often hilarious confessions, the film reveals some of the island’s most closely-guarded secrets. Why don’t the boys charge for sex? How then do women compensate them? Where do time management skills fit into all this? And how does a Cowboy’s family feel about his errant ways?

The film also charts the typical trajectory of a Cowboy’s life, from entry into beach life to his reign at the top of the tourist-industry chain, before following his heartbreaking descent into obsolescence. By the end, the myth of paradise is shattered and the viewer is presented with a more realistic proposition: Paradise is always elsewhere.

Oleh: Indonesian Children | April 27, 2010

Kasus Suap DPR Sulit Diungkap Karena Nunun Lupa Berat

Kasus Suap DPR Sulit Diungkap Karena Nunun Lupa Berat

Komisi Pemberantasan Korupsi hingga kini masih belum dapat menghadirkan Nunun Nurbaeti Daradjatun dalam persidangan. Padahal Nunun disebut memiliki peran penting dalam kasus dugaan suap pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia. Indonesia Corruption Watch menilai KPK harus segera memanggil paksa Nunun dan menetapkan istri mantan Wakapolri Komjen (Purn) Adang Daradjatun itu sebagai tersangka.  “Dia menjadi kunci dalam kasus ini, dia yang mengalirkan cek dari pihak pemberi ke penerima,” kata Wakil Koordinator ICW, Emerson Yuntho, saat dihubungi, Rabu 14 April 2010.

Keterangan Nunun diperlukan untuk mengungkap asal cek perjalanan yang diterima anggota DPR paska terpilihnya Miranda Swaray Goeltom sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia pada 2004. Hal ini karena dalam seluruh dakwaan para terdakwa disebutkan mereka menerima cek perjalanan yang berasal dari BII itu uang diberikan oleh Nunun Nurbaeti Daradjatun melalui Ahmad Hakim Safari MJ alias Arie Malangjudo.

Emerson mengaku kecewa dengan tindakan KPK yang telat mencegah Nunun bepergian ke luar negeri. Emerson menduga, alasan Nunun menderita sakit adalah untuk menghindar dari persidangan. “Seharusnya KPK mengantisipasi dari awal, karena Nunun adalah saksi kunci dalam kasus ini,” ujarnya. KPK pun diminta segera menunjuk dokter pembanding untuk memeriksa penyakit Nunun. “Jika dia tidak dapat dijerat, kami pesimis kasus ini bisa terbongkar hingga tuntas,” ujarnya.

Keterangan Nunun diperlukan untuk mengungkap asal cek perjalanan yang diterima anggota DPR paska terpilihnya Miranda Swaray Goeltom sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia pada 2004.  Hal ini karena dalam seluruh dakwaan para terdakwa disebutkan mereka menerima cek perjalanan yang berasal dari BII itu uang diberikan oleh Nunun Nurbaeti Daradjatun melalui Ahmad Hakim Safari MJ alias Arie Malangjudo.

Kronologis Kasus Suap Cek Pelawat

TELEPON seluler Udju Djuhaeri berdering. Suara renyah perempuan terdengar di seberang sana. Wanita itu, Nunun Nurbaetie, meminta anggota Fraksi TNI/Polri di Komisi Keuangan dan Perbankan DPR itu datang ke kantornya di Jalan Riau 17, Menteng, Jakarta Pusat. “Nanti ketemu anggota staf saya bernama Arie, ajak juga anggota lain,” kata Nunun.

Hari itu, 9 Juni 2004, sehari setelah pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia. Setelah menerima telepon dari istri bekas Wakil Kepala Polri Komisaris Jenderal Adang Daradjatun tersebut, Udju langsung mengontak koleganya sesama anggota Fraksi TNI: Darsup Yusuf, R. Sulistiadi, dan Suyitno.

Menjelang magrib, menunggang Kijang kapsul yang disetir Suyitno, empat jenderal ini melesat ke Menteng. Mereka sempat berkeliling-keliling, sebelum akhirnya menemukan alamat yang dicari, sebuah rumah yang disulap menjadi kantor. Udju, 62 tahun, mengetuk pintu dan disambut seorang pria paruh baya. Dialah Arie Malangjudo, Direktur PT Wahana Esa Sejati, perusahaan yang sahamnya sebagian besar dimiliki Nunun Nurbaetie.

Arie, seperti pengakuannya kepada penyidik, mengajak tamunya ke ruang rapat. “Ada titipan dari Bu Nunun,” katanya sambil menyerahkan kantong kertas belanja warna cokelat. Udju menerima dan mengeluarkan isinya: empat amplop putih yang bertulisan namanya dan ketiga kawannya. Setiap amplop berisi sepuluh cek pelawat senilai Rp 500 juta. Inilah cek yang membawa pensiunan inspektur jenderal polisi itu duduk sebagai terdakwa di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Komisi Pemberantasan Korupsi menduga cek-cek itu suap untuk memenangkan Miranda Swaray Goeltom dalam pemilihan gubernur Senior Bank Indonesia pada pengujung masa kerja DPR periode 1999-2004 itu. Dalam voting tertutup, 8 Juni 2004, Miranda menang mutlak. Dia mengantongi 41 suara, mengalahkan dua pesaingnya, Budi Rochadi dan Hartadi A. Sarwono.

Dugaan suap di balik kemenangan Miranda pertama kali “diledakkan” Agus Condro Prayitno. Anggota Komisi Keuangan PDI Perjuangan inilah yang membeberkan perihal adanya muncratan duit dalam pemilihan Miranda itu ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Udju, kepada penyidik, juga mengaku pernah ditelepon Adang Daradjatun sebelum hari pemilihan. Bekas atasannya itu meminta anggota Fraksi TNI/Polri mendukung Miranda.

Adang membantah dirinya terlibat kasus cek ini. Dua pekan lalu, dalam konferensi pers, ia menyatakan dirinya tak terlibat apa pun dalam pemilihan Deputi Gubernur Senior BI. “Saya tak tahu-menahu,” katanya. Ihwal keterkaitan istrinya dalam pusaran suap senilai Rp 24 miliar pun, Adang mempersilakan pengadilan menelusurinya.

Nunun kini tinggal di Singapura. Empat kali panggilan pengadilan, empat kali pula ibu empat anak ini tak datang dengan alasan diserang penyakit lupa berat. Adang menyatakan istrinya terkena amnesia akibat stroke pada akhir tahun lalu, setelah selama bertahun-tahun menderita migrain dan vertigo. Sakit Nunun itu dikuatkan surat keterangan dokter. “Dia sudah tak bisa mengingat peristiwa di masa silam,” kata Andreas Harry, dokter saraf yang merawat Nunun sejak 2006.

Tanggal 8 Juni 2004. Ketika 54 anggota Komisi Keuangan mencecar tiga calon Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, sebuah kesibukan terjadi di Bank Internasional Indonesia. BII mendapat telepon dari teller Bank Artha Graha. Bank itu memesan 480 cek pelawat dengan nilai setiap lembar Rp 50 juta. Saat diperiksa penyidik, Krisna Pribadi, Kepala Traveller Cheque BII, menyatakan salah satu nasabah Artha saat itu memerlukan cek perjalanan dengan segera. Pemesanan cek terjadi saat kantor baru buka, sekitar pukul delapan.

Sejam kemudian cek-cek itu siap. Mendapat kepastian Artha Graha telah mentransfer Rp 24 miliar untuk pembelian cek itu, Krisna meluncur ke kantor Bank Artha Graha di gedung Artha Graha di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat. Di sana ia diterima Tutur, Kepala Teller Artha Graha. Setengah jam kemudian Krisna mendapat surat pernyataan pembelian yang diteken seseorang di atas meterai tanpa tertera nama.

Dari surat itu Krisna baru tahu bahwa nasabah Artha Graha yang membeli cek adalah PT First Mujur Plantation & Industry. Kepada penyidik, Krisna mengaku heran mengapa pembeli dan pemesan bisa berbeda. Uang yang ditransfer dari rekening Artha Graha, tapi pembelinya pihak lain. “Saya tak tahu mengapa bisa seperti itu,” katanya seperti dikutip sumber Tempo.

Pada hari yang sama, kesibukan juga terjadi di lantai 27 gedung Artha Graha, tempat PT First bermarkas. Hidayat Lukman, pemilik PT First Mujur, memerintahkan Budi Santoso, direktur keuangannya, mentransfer uang kepada Suhardi Suparman alias Ferry Yen. Dua bulan sebelumnya Hidayat dan Ferry bersetuju membeli kebun sawit 5.000 hektare di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, seharga Rp 75 miliar.

Keduanya sepakat berkongsi dengan pembagian saham 80 persen untuk Hidayat dan sisanya dipegang Ferry. Hidayat-biasa dipanggil Teddy Uban-berniat membayar uang muka Rp 24 miliar. Budi segera memindahkan uang sejumlah yang diminta Teddy di rekening Bank Artha Graha ke rekening penampungan.

Budi sudah diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi. Kepada penyidik dia menyatakan uang itu merupakan pinjaman berjangka dari Artha Graha yang ditransfer hari itu juga. Ia menerima uang tersebut dalam bentuk cek tunai tujuh lembar. Menurut pengakuan Budi, Ferry meminta pembayaran dalam bentuk cek pelawat dengan nilai nominal setiap lembar Rp 50 juta.

Menurut Budi, setelah disetujui Teddy Uban, ia mengajukan permintaan pembelian cek perjalanan ke Artha Graha. Sejam sebelumnya, Krisna Pribadi baru meninggalkan kantor Artha Graha setelah menyerahkan cek dengan nomor seri 135-010191 sampai 135-010670. Menurut Budi, ratusan cek itu lantas diserahkan semuanya ke Ferry Yen.

Teddy tak bisa dimintai konfirmasi perihal kejanggalan, misalnya, mengapa Ferry meminta pembayaran lewat traveller’s cheque dengan nomor seri yang sama dengan yang masuk ke kantong anggota Dewan. Kepada Tempo, salah seorang anaknya mengatakan ayahnya masih dirawat di Rumah Sakit Mount Elizabeth, Singapura, untuk operasi kanker sumsum tulang belakang.

Adapun Ferry sudah meninggal pada 7 Januari 2007. Menurut Budi, ia wafat meninggalkan utang Rp 10,2 miliar-biaya pembelian kebun sawit yang ternyata batal-kepada First Mujur. Harusnya Ferry mengembalikan cek yang sudah kadung diterimanya. Sebelum meninggal, demikian ujar Budi, ia sempat mencicil 15 kali senilai Rp 13,2 miliar. Aneh bin ajaib, Teddy membayar sisa utang ke Artha Graha itu tanpa meminta keluarga Ferry melunasi pinjaman almarhum.

Ferry sendiri misterius. Sejumlah pengusaha sawit di Tapanuli yang dihubungi Tempo mengaku tak pernah mengenal Ferry. Kepada Tempo, Linda Suryadi, istri Ferry, mengaku tak tahu pekerjaan suaminya. “Saya baru tahu soal suami saya setelah namanya disebut di pengadilan,” ujarnya.

Yang tak misterius adalah cek yang diklaim diterima Ferry. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan menelusuri hampir semua cek dan menemukan bahwa cek itulah yang diterima Udju Djuhaeri dan 38 anggota Komisi Keuangan lainnya dari Arie Malangjudo. Dua peristiwa berbeda hulu, kini bermuara di satu nama: Nunun Nurbaetie.

SEJUMLAH pertanyaan kini menggantung: apa hubungan Ferry dan Nunun? Bagaimana cek yang diklaim dimiliki Ferry belakangan malah berlabuh di tangan anggota Dewan? Di pengadilan, Budi Santoso mengaku tak tahu mengapa cek-cek itu bisa lepas dari tangan Ferry.  Keanehan sebenarnya sudah terjadi sejak awal pembelian cek. Dalam surat perjanjian jual-beli yang diterima Krisna Pribadi, pembeli cek itu dibiarkan kosong tak diteken. Padahal tanda tangan ini penting sebagai validasi jika pemiliknya mencairkan cek di bank. Apalagi jumlahnya banyak. Dengan kolom kosong, pemilik dan pencair cek itu bisa siapa saja.

Karena itu, tak hanya anggota DPR yang kecipratan cek haram itu. Sumarni, sekretaris pribadi Nunun, di pengadilan mengaku telah mencairkan 20 lembar senilai Rp 1 miliar. Katanya, ia disuruh mencairkan cek itu oleh direksi PT Wahana Esa Sembada, perusahaan Nunun yang lain. Tapi Sumarni menyatakan lupa siapa yang menyuruh dan ke rekening siapa duit pencairan cek itu ia transfer. Alhasil, dari 480 cek yang tersebar, tinggal 33 lembar yang belum jelas penerimanya. Cek-cek itu sudah dicairkan tapi belum diketahui hubungannya dengan anggota Dewan.

Kematian Ferry membuat pengusutan sumber cek suap ini buntu. Arie Malangjudo juga tak memberikan keterangan lain selain yang ia sampaikan ke penyidik Komisi. Ditemui Tempo setelah menjadi saksi untuk terdakwa anggota Komisi Keuangan dari Partai Persatuan Pembangunan, Endin A.J. Soefihara, ia hanya menggelengkan kepala. “Keterangan saya sama,” katanya. Sebelumnya, kepada penyidik Endin mengaku hanya disuruh Nunun membagikan cek itu. “Bahkan saya tak tahu bahwa isi amplop itu cek perjalanan,” katanya kepada penyidik.

Lupanya Nunun-jika benar ia terkena penyakit berat yang tak bisa sembuh-juga bakal memutus kaitan cek ini dengan Miranda. Di pengadilan Miranda menyatakan dirinya tak tahu-menahu soal cek pelawat itu. Ia tak menyangkal kenal Nunun. Miranda, seperti penuturan Sumarni, kerap datang ke rumah Nunun jika tuannya itu membuat pesta.

Sejauh ini Komisi belum bisa memetakan dengan jelas bagaimana kaitan Nunun, Miranda, dan First Mujur dalam suap ini. “Yang paling tahu, ya, yang sakit lupa itu,” kata Tumpak Hatorangan Panggabean, pelaksana tugas Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, yang berhenti sebulan lalu.

Kepada Tempo, pekan lalu, dokter Andreas Harry menunjukkan hasil pemeriksaan yang menyatakan Nunun tak bisa bersaksi karena tak mampu mengingat. “Ingatannya antara amnesia menuju demensia,” katanya. Demensia adalah memori terberat yang membuat penderitanya lupa sama sekali dengan lingkungannya.

Menurut Andreas, Nunun hanya diperiksa dua kali oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan sempat pingsan saat akan diperiksa lagi. Penyakit Nunun ini, kata Andreas, memburuk setelah terkena stroke pada 26 Juni 2009 akibat migrain dan vertigo yang dideritanya selama tiga tahun. “Kalau migrainnya kambuh bisa mual dan muntah-muntah,” kata Andreas. Pada saat diperiksa, Nunun sempat lancar ketika menceritakan awal pertemuannya dengan Arie Malangjudo. Hanya, tatkala pertanyaan menginjak soal adanya cek yang disebut Arie, tiba-tiba memorinya raib. Kepada penyidik ia hanya memberi jawaban “tidak tahu” atau “lupa”.

Andreas sempat menyodorkan bukti lain-sesuatu yang sebenarnya tak kuat amat. Bukti itu adalah hasil pemeriksaan kesehatan Nunun oleh Nei I-Ping, dokter saraf dari Rumah Sakit Mount Elizabeth, Singapura, dan psikolog Geraldine Tan, juga dari Singapura, pada 26 Februari 2010. Di situ Ping menyatakan Nunun menderita alzheimer ringan. Ia menyarankan Nunun minum obat Aricept lima miligram, Neurobion, gingko plus omega 3, dan terapi sebulan sekali. Geraldine juga menyimpulkan hal sama: Nunun menderita penurunan memori.

Kamis pekan lalu Tempo mendatangi Nei I-Ping di RS Mount Elizabeth. Ruang prakteknya cukup luas, sekitar 40 meter persegi, di ruang 04 lantai 11 rumah sakit itu. Setelah melayani dua pasien, ia menerima Tempo. “Saya tahu majalah Anda, saya membacanya di Internet,” kata dokter yang memasang tarif 500 dolar Singapura (sekitar Rp 3 juta) per kunjungan ini.

+ Betul Anda punya pasien bernama Nunun Nurbaetie?

- Saya tidak hafal satu per satu. Tiap hari pasien saya belasan.

+ Maksud saya, seseorang dalam foto ini (Tempo menyodorkan gambar Nunun).

- Ya, dia pasien saya.

+ Sejak kapan dia berobat di sini?

- No comment. Jika saya jawab pertanyaan Anda, izin praktek saya bisa dicabut.”

Keterangan yang lebih jelas datang dari Dr Samino, ahli saraf Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Menurut dia, kebanyakan penderita migrain atau vertigo tak kehilangan fungsi memori intelektual. Sebab, ujar Samino, migrain biasanya menyerang otak besar dan “rumah siput” dalam telinga tempat “saraf delapan” berada. Jika ini terjadi, orang akan menjadi mual dan muntah. “Adapun jika diikuti stroke, yang terganggu adalah memori keseimbangan,” katanya. “Bukan memori intelektual yang ada di otak besar.”

Nunun Nurbaeti Daradjatun divonis menderita penyakit lupa berat yang menjurus ke dimentia alzheimer. Tapi kenapa istri mantan Wakil Kepala Polri Komjen (Purn) Adang Daradjatun itu harus dirawat di Singapura. “Di Singapura alatnya sangat ideal,” kata dr Andreas Harry, dokter yang merawat Nunun, di D’ Lounge, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa 13 April 2010. Andreas menjelaskan, di Singapura Nunun saat ini menjalani psikometrik testing. Perawatan ini diperlukan karena ekstrem intelektualnya sudah sangat menurun. “Kondisi ini akan menjurus ke dimentia alzheimer,” jelas Andreas yang tidak bisa memprediksi kapan pasiennya bisa sembuh.

Mengenai rencana KPK akan menghadirkan dokter pembanding, Andreas mempersilakannya. Namun, Andreas berharap dokter yang dihadirkan KPK memiliki kredibilitas yang dapat dipertanggungjawabkan.  “Saya berani tanggung jawab, itu yang saya tunggu untuk menguji kredibilitas saya. Konsekuensi apa pun akan saya terima, asalkan dokter pembandingnya nanti spesifikasinya juga sama,” jelasnya. Pengacara Nunun, Ina Rahman, menjelaskan, saat ini kliennya tinggal di kawasan Orchard Singapura. Nunun harus dikontrol oleh tim dokter dua kali dalam satu minggu. Pihak keluarga pun secara bergantian menemani Nunun di Singapura. Nunun pergi ke Singapura pada 23 Februari 2010. Namun, KPK baru mencegah Nunun bepergian ke luar negeri pada 26 Maret 2010.

Agus Chondro dan Panda Nababan

Bola panas Agus Condro Prayitno menggelinding kemana-mana. Yang tersodok, utamanya para politisi PDI Perjuangan. Akankah Panda Nababan, politisi senior Partai Moncong Putih itu ikut tersengat bola api itu?  Panda terbawa-bawa karena Agus pernah menyebut namanya. Menurut Agus, Panda termasuk salah satu anggota FPDIP yang ikut pertemuan dengan Miranda Swaray Goeltom, beberapa hari sebelum pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia digelar di DPR pada 2004 itu. Panda, masih menurut Agus, bahkan memimpin rapat itu. Saat itu, beber Agus, pertemuan di Hotel Dharmawangsa dan dihadiri 10 sampai 11 orang anggota Fraksi PDIP. “Rapat dipimpin Bang Panda Nababan,” ungkap Agus.

Mantan anggota DPR RI Agus Condro Prayitno mengatakan, anggota DPR Panda Nababan memiliki kedekatan dengan mantan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) Miranda S Goeltom.  “Pak Panda terlihat paling akrab dengan bu Miranda,” kata Agus Condro ketika bersaksi dalam sidang dugaan suap di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Jumat, dengan terdakwa politisi PDI Perjuangan, Dudhie Makmun Murod.  Agus mengatakan, kedekatan Panda dan Miranda itu terlihat pada pertemuan antara anggota Fraksi PDI Perjuangan dan Miranda di hotel Dharmawangsa beberapa hari sebelum pemilihan Deputi Gubernur Senior BI pada Juni 2004.

Saat pertemuan itu, Panda mengenalkan Miranda kepada para politisi PDI Perjuangan. Saat itu, menurut Agus, Panda duduk berdampingan dengan Miranda.  “Sementara saya duduk agak di pojok ruangan,” katanya.  Agus bersaksi untuk kasus aliran cek kepada politisi PDI Perjuangan. Pemberian itu diduga terkait dengan pemenangan Miranda sebagai Deputi Gubernur Senior BI.  Berdasar dakwaan Jaksa Penuntunt Umum KPK dalam sidang dengan terdakwa Dudhie Makmun Murod, para politisi PDI Perjuangan yang diduga menerima adalah Williem Tutuarima, Agus Condro Prayitno, Muh. Iqbal, Budiningsih, Poltak Sitorus, Aberson M. Sihaloho, Rusman Lumban Toruan, Max Moein, Jeffrey Tongas Lumban Batu, Engelina A. Pattiasina, Suratal, Ni Luh Mariani Tirtasari, dan Soewarno. Mereka diduga menerima cek senilai Rp500 juta per orang.  Anggota Fraksi PDI Perjuangan lainnya menerima jumlah yang berbeda, yaitu Sukardjo Hardjosoewirjo (Rp200 juta), Izedrik Emir Moeis (Rp200 juta), Matheos Pormes (Rp350 juta), Sutanto Pranoto (Rp600 juta), dan Panda Nababan yang menerima jumlah paling banyak, yaitu Rp1,45 miliar.  (

Sudah tentu Panda mengelak dan membantah informasi Agus Condro tersebut. Jika ada yang mengaku, ada pula yang membantah, tentulah tugas Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) untuk mengusutnya. Siapa yang benar, siapa yang salah. Sebab, ini menyangkut dugaan terjadinya korupsi politik (political buying) oleh orang-orang terhormat di parlemen. Para aktivis Lembaga Pemantau Korupsi (ICW) menyerukan agar kasus Miranda Goeltom ini diproses secepatnya. KPK tak perlu bertele-tele karena sudah ada petunjuk awal dari Agus Condro. “Informasi Agus Condro adalah petunjuk awal yang jelas arahnya,” ungkap Adnan Topan Husodo dari ICW. Menurut Agus Condro, politisi yang menerima duit Rp 500 juta dari Miranda setelah terpilih jadi pejabat tinggi di Bank Indonesia, bukan cuma dirinya. Beberapa teman sefraksinya juga ikut mendapat bagian.

Pakar hukum Bambang Widjojanto pengakuan seorang Agus Condro mungkin tidak cukup fenomenal. Seorang Agus Condro disuap Rp 500 juta diduga berkaitan dengan pemilihan Deputi Senior BI. Fakta ini hanya memperkuat sinyalemen banyak kalangan atas permainan politik uang dalam rekrutmen pejabat publik. Penyuapan ini, menurut Bambang, akan jadi fenomenal jika dikaitkan dengan kalkulasi total. Berapa banyak anggota DPR yang harus disuap? Seberapa besar jumlah keseluruhan uang suap? Dari mana sumber dana uang suap? Siapa penyokongnya? BI sendiri, kocek pribadi, dana pihak ketiga berupa talangan yang mesti berbalas?

Sejauh ini, publik melihat, terasa muskil jika hanya seorang Agus Condro saja di Fraksi PDIP yang disuap. Padahal, seperti pengakuan Agus, dia hanya ‘pion kecil’ di luar elite partai yang memegang mandat untuk menentukan pihak yang layak direkomendasi sebagai pejabat publik oleh partai. Pers dan media menyatakan, ada sekitar tujuh orang anggota Fraksi PDIP ketika uang diserahkan. Sebagian yang namanya disebut-sebut, langsung menolak dituding telah menerima suap. Melihat kasus Miranda-Agus Condro bakal meluap dan meluas, wajar jika para analis politik wanti-wanti ke PDIP. “PDIP harus berbenah diri dan membersihkan para kadernya yang diduga korup agar tak tercoreng pada Pemilu 2009,” kata Arbi Sanit, pengamat dari Fisip-UI.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap politisi PDIP Panda Nabanan. Panda akan diperiksa sebagai saksi kasus suap pemilihan Deputi Gubernur Senior (DGS) Bank Indonesia (BI) 2004 yang dimenangkan Miranda Goeltom. “Diperiksa sebagai saksi untuk pengembangan penyidikan,” kata Juru Bicara KPK Johan Budi SP saat dihubungi wartawan, Jumat (30/10/2009). Berdasarkan pantuan detikcom, hingga pukul 10.00 WIB, Panda belum terlihat datang ke KPK. Belum diketahui pasti jadwal peneriksaan yang dilakukan terhadap Panda Nababan.

Sebelumnya, Panda juga pernah dipanggil untuk kasus yang sama. Namun, ia tidak datang. Selain Panda Nababan, KPK juga merencanakan memeriksa bekas anggota Komisi IX DPR Daniel Tanjung untuk kasus yang sama. Kasus ini bermula saat Agus Condro mengaku telah menerima cek perjalanan Rp 500 juta untuk memenangkan Miranda Goeltom dalam pemilihan DGS tersebut. Sudah ada 4 tersangka dalam kasus ini, mereka adalah Hamka Yandhu, Dudhie Makmun Murod, Udju Juhaeri, dan Endin AJ Soefihara

Mantan anggota Komisi Keuangan dan Perbankan Dewan Perwakilan Rakyat Agus Condro acuhkan bantahan para koleganya soal uang suap terkait pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Miranda Goeltom. Soal bantahan Panda Nababan, misalnya, tentang pertemuan Miranda dan anggota DPR di Hotel Dharmawangsa, Jakarta, menurut Agus tak usah didengarkan. “Saya anggap Bang Panda seperti radio rusak, ngak saya dengerin kalau dengerin telinga saya rusak, biarin dia mau ngomong apa,” kata Agus. Agus berbicara kepada wartawan saat menyerahkan barang bukti di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Selasa (3/9).

Sebelumnya Agus mengatakan bahwa Panda adalah orang yang memimpin pertemuan antara Fraksi PDI Perjuangan dengan Miranda sebelum pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia di DPR pada 2004 lalu. Terhadap pengakuan Agus ini, Panda Nababan membantah. Itu tidak benar, semua rekayasa,” ujar Panda, Rabu(27/9) pekan lalu.

Agus mengharapkan bukti-bukti yang ia serahkan dapat menjadi jalan masuk KPK mengusut kasus itu. “Karena tidak ada tanda terima ketika saya dapat Rp 500 juta itu,” ujarnya. Dia datang sekitar pukul 11.00 WIB dengan mengendarai mobil Mercy. Dia mengenakan celana abu dengan kemeja lengan pendek motif garis-garis. “Ketemu Ahmad Wiagus atau siapalah sekedar menyerahkan tambahan bukti,” kata Agus, pada wartawan di gedung KPK.

 Tersangka kasus dugaan suap dalam pemilihan Deputi Gubernur Senior BI tahun 2004 Dudhie Makmun Murod membantah keterlibatan Tjahjo Kumolo dan Emir Moeis. Sementara soal keterlibatan Panda Nababan, Dudhie hanya diam. “Tidak benar Pak Tjahjo Kumolo dan Emir Moeis memberi perintah pada saya atau menyuruh untuk memilih Bu Miranda,” ujar Dudhie usai diperiksa KPK di Gedung KPK, Jl HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (28/10/2009).

Sementara saat ditanya keterlibatan Panda Nababan dalam kasus itu, Dudhie hanya diam seribu bahasa. Dudhie lalu langsung naik taksi berwarna hijau. Sebelumnya pengacara Dudhie, Amir Karyatin menyebut 3 petinggi PDIP terlibat dalam penerimaan traveller’s cheque (TC) dalam kasus pemilihan Miranda S Goeltom. “TJK (Tjahjo Kumolo) Ketua Fraksi dan PN (Panda Nababan) Sekretaris Fraksi. Intinya di mana PN mengistruksikan adanya fit and proper test MG (Miranda S Goultom) itu. DMM (Dudhie Makmun Murod) ini disuruh mengambil uang di (restoran) Bebek Bali. Setelah itu ketemu EM (Emir Moeis) sebagai atasannya,” kata Amir Selasa (27/10/2009) kemarin di KPK.

Sidang Kasus

Sidang perdana terdakwa kasus penerima cek perjalanan (travellers cheque) dalam rangka pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (DGS BI) Miranda Swaray Goeltom pada 2004 lalu, Dudhie Makmun Murod, terungkap sejumlah nama politisi PDI.     Di antaranya Ketua Fraksi PDI-P Tjahjo Kumolo. Seperti diberitakan sebelumnya, Tjahjo Kumolo mengaku tidak tahu menahu soal cek perjalanan tersebut. Namun, pengakuan Tjahjo itu dimentahkan kembali oleh Agus Condro, pengungkap kasus yang mencatut nama Nunun Nurbaeti itu.  ”Eh kalau Tjahjo bilang nggak tahu soal uang. Karena di PDI-P tidak ada sesuatu yang disembunyikan dari pimpinan. Pasti Dudhie ngomong ke Tjahjo atau Panda yang ngomong ke Tjahjo. Kurang logis kalau yang lain-lain terima, Tjahjo nggak terima,” ungkap Agus ketika dihubungi wartawan kemarin (9/3). Agus mengungkapkan, dirinya tidak tahu persis dari mana uang berupa Travellers Cheque Bank Internasional Indonesia (TC BII) itu berasal. Mantan anggota DPR itu hanya menuturkan, kala itu, di ruang Emir Moeis uang tersebut dibagikan. ”Saya tidak tahu dari mana dananya itu.  Cuma ada yang bilang dananya sudah cair. Asumsinya ya dari Miranda, tapi asumsi kan tidak bisa menjadi bukti,” katanya. Namun, kata Agus, dalam pertemuan anggota Fraksi PDI-P komisi IX sebelum pemilihan Miranda sudah beredar rumor bahwa setelah pemilihan, Miranda akan memberi uang. Bahkan, lanjutnya, lewat pertemuan tersebut sempat terjadi tawar menawar jumlah uang yang akan diterima.     ”Kalau nggak salah ingat ada yang bilang begini, Miranda bersedia Rp300 juta tapi kalau Rp500 juta, dia juga tidak keberatan. Seingat saya itu yang ngomong Tjahjo,” tambahnya. Di samping Tjahjo, Agus juga mengungkapkan bahwa Panda sebagai penerima cek perjalanan dengan jumlah terbesar, adalah orang yang paling akrab dengan Miranda. ”Dalam pertemuan itu, dia cium pipi kanan dan kiri. Padahal, lainnya hanya bersalaman saja,” katanya. Terkait sejumlah nama politisi PDI-P yang disebut dalam sidang dakwaan kemarin, Agus hanya menyoroti nama-nama seperti Emir Moeis, Tjahjo Kumolo dan Panda Nababan. Agus meyakini, jika KPK sudah menemukan bukti-bukti yang cukup, semua otak pelaku kasus dugaan suap itu akan terjerat. ”Sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh juga. Panda, Emir dan Tjahjo selalu membantah, tapi nama mereka disebut dalam dakwaan. Makanya, jujurlah, untuk apa berbohong,” katanya.

Sementara itu, KPK akan menindaklanjuti penyebutan nama-nama penerima cek perjalanan dalam rangka pemenangan pemilihan DGS BI Miranda Swaray Goeltom. Wakil Ketua KPK bidang pencegahan, M Jasin mengungkapkan, pihaknya akan melihat perkembangan di persidangan, karena masih diperlukan bukti yang lebih kuat. Namun, tidak menutup kemungkinan pemanggilan Agus Condro maupun Panda. ”Kita lihat saja tergantung pemeriksaan penyidik. Sementara surat dakwaan dalam sidang Dudhie, bisa jadi bukti,” kata Jasin.(

sumber tempo dan berbagai sumber lainnya

Oleh: Indonesian Children | April 22, 2010

Kebutaan Pada Bayi Prematur, Tidak Harus Selalu Malpraktek

Kebutaan Pada Bayi Prematur, Tidak Harus Selalu Malpraktek

Pembuluh Darah Retina Bayi Prematur Memang Belum Sempurna, sehingga beresiko mengalami Gangguan Penglihatan

Kasus orangtua yang mencari keadilan untuk anak kembarnya yang tertimpa masalah kebutaan pada bayi lahir prematur. Kasusnya di SP3 kan oleh Polisi karena dianggap bukan malpraktek. Namun si orangtua bersikeras bahwa hal itu adalah malpraktek karena si bayi sehat sejak lahir. Bahkan sang orang tua harus mengajak si kecil untuk bersusah payah road show kemana-mana untuk mencari keadilan, seperti yang terakhir menemui Ketua PDI Megawati.

Diluar fakta kebenaran yang terjadi pihak manakah yang benar. Memang perbedaan persepsi malpraktek antara pasien dan dokter sering terjadi. Hal ini terjadi karena pasien sebagai masyarakat umum tidak mempunyai pengetahuan yang lebih tentang masalah kesehatan. Sebaliknya kasus ini sering terjadi karena kurangnya komunikasi antara dokter dan pasien sehingga sesuatu yang seharusnya wajar terjadi tetapi dianggap sebagai kesalahan dokter atau malpraktek dokter.

Seperti kasus kebutaan yang terjadi pada bayi prematur yang sebenarnya merupakan salah satu komplikasi wajar dan sering terjadi pada bayi perjalanan dalam perawatan bayi prematur. Tetapi sering di pihak pasien dianggap sebagai tindakan malpraktek. Hal ini juga diragukan oleh pasien, karena memang semua penderita ROP awalnya normal, kasus ini terjadi saat dalam perawatan bayi prematur. Hal ini adalah resiko yang sangat mungkin terjadi pada bayi prematur yang sangat rentan karena ketidak matangan organ tubuhnya. seiring dalam perawatan pasien yang beresiko penuh komplikasi. Tetapi sebenarnya kondisi mata bayi normal saat baru lahirpun tidak bisa dipastikan karena jarang sekali mata bayi diperiksa secara lengkap saat usia 1-2 hari oleh peralatan lengkap oleh dokter mata karena saat itu banyak kondisi lain yang membutuhkan tindakan lebih urgen.

Bayi lahir prematur sering mengalami gangguan dalam beberapa organ tubuhnya. Hal itu karena perkembangan janin yang tidak matang akibat lahir sebelum waktunya. Ketidakmatangan organ tubuh tersebut meliputi mata, paru, otak dan beberapa organ tubuhblainnya.

Salah satu kelainan organ yang bisa muncul adalah kelainan mata. Keadaan itu bisa menyebabkan kebutaan. Kelainan pada mata yang mengancam kebutaan pada bayi prematur adalah retinopathy of prematurity (ROP) atau disebut juga retrolental fibroplasias. ROP adalah penyakit atau gangguan perkembangan pembuluh darah retina pada bayi yang lahir prematur. Inilah yang menyebabkan risiko kebutaan pada anak-anak yang lahir prematur.

Retinopati Pada Bayi Prematur adalah suatu keadaan dimana terjadi gangguan pada pembentukan pembuluh darah retina pada bayi prematur. Retinopati yang berat ditandai dengan proliferasi pembuluh retina, pembentukan jaringan parut dan pelepasan retina.

Dikatakan, ROP pertama kali dikenal di dunia kedokteran pada 1942. Pada 1952 Campbell berteori bahwa ROP disebabkan pemakaian oksigen yang berlebihan pada pengobatan. Tetapi dewasa ini, didapatkan bahwa tidak hanya oksigen yang menjadi penyebab ROP. Tetapi risiko ROP juga tergantung derajat prematuritas dan komplikasi yang terjadi.

Menurut Windsor L, faktor-faktor risiko terjadinya ROP di antaranya bayi lahir kurang 32 minggu masa gestasi, penyakit jantung, asupan oksigen yang tinggi, berat badan lahir kurang dari 1.500 gram, anemia, kadar karbondioksida yang tinggi, apnea, bradikardia, transfusi darah, perdarahan intraventrikuler, ibu yang kebiasaan merokok, diabetes, preeklamsia.

Adapun angka kejadian ROP pada bayi prematur sekitar 16 persen, pada bayi dengan berat badan lahir kurang dari 1.500gram lebih 50 persen berkembang menjadi ROP.

Bahkan menurut Multicentre Trial of Cryotherapy for Retinopathyof Prematurity, bayi yang memiliki risiko tinggi yaitu bayi dengan berat badan lahir kurang dari 1.250 gram.  Sehingga ROP merupakan penyebab kebutaan tertinggi pada anak-anak di Amerika Serikat dan salah satu penyebab utama kebutaan anak di seluruh dunia.

Retina merupakan bagian mata yang berfungsi menerima bayangan objek yang kemudian diolah di dalam otak. Retina terdiri atas kumpulan serat-serat saraf dan pembuluh darah yang menutup bagian belakang mata.

Pada bayi normal dalam kandungan ibu, pembuluh darah yang menyuplai makanan kepada retina mulai terbentuk pada usia kehamilan 16 minggu. pembuluh darah itu tumbuh dari saraf optik menuju bagian tepi retina. Pada umumnya retina terbentuk sempurna sekitar dua minggu setelah bayi dilahirkan cukup bulan atau usia kehamilan 40 minggu.

Penyebab

Bayi prematur biasanya terlahir dengan pembuluh darah retina yang belum tumbuh sempurna. Dan ketika terpapar oksigen, timbul reaksi berupa terbentuknya garis demarkasi antara daerah yang sudah tumbuh pembuluh darah dan yang belum. Juga timbul stimulus pembentukan pembuluh darah baru yang abnormal yang biasa disebut neovaskularisasi. Di kemudian hari proses neovaskularisasi dapat berhenti spontan atau berkembang menjadi keadaan yang lebih buruk, seperti adanya perdarahan di rongga mata ataupun lepasnya retina/ablatio retina yang berpotensi menyebabkan kebutaan sejak bayi pada satu atau dua mata.

Pembuluh darah retina mulai terbentuk pada 3 bulan setelah pembuahan dan terbentuk sempurna pada saat lahir. Jika bayi lahir prematur, maka perkembangannya terganggu. Pembuluh darah retina akan mulai terbentuk lagi pada saat keadaan umum bayi membaik dan kebanyakan akan berkembang secara sempurna.

Pada retinopati karena prematuritas, pembuluh darah tumbuh secara abnormal yaitu ke dalam cairan jernih yang mengisi mata bagian belakang. Disini pembuluh darah tidak memiliki jaringan penyokong sehingga sangat rapuh dan sering mengalami perdarahan ke dalam mata. Hal ini akan diikuti oleh pembentukan jaringan parut yang menarik retina dari lapisan bagian dalamnya ke arah pusat bola mata sehingga retina terlepas. Bisa terjadi gangguan penglihatan, atau jika keadaanya berat, bisa menyebabkan buta total.

Bayi prematur banyak yang mengalami pertumbuhan retina abnormal yang sifatnya sementara dan akan diikuti oleh pertumbuhan yang normal tanpa harus menjalani pengobatan. Hanya 1 diantara 10 bayi yang menderita retinopati yang lebih berat.

Dulu, pemakaian oksigen yang berlebihan bisa merangsang pertumbuhan pembuluh darah yang abnormal. Saat ini, pemakaian oksigen bisa dipantau secara akurat dan mudah, sehingga gangguan pertumbuhan pembuluh darah jarang terjadi.
Saat ini, resiko terjadinya retinopati karena premturitas sebanding dengan beratnya prematuritas; bayi yang paling kecil memiliki resiko yang paling tinggi.

GEJALA
Retinopati yang berat bisa menyebabkan gejala berikut:

  • Leukokoria (pupil berwarna putih)
  • Nistagmus (gerakan bola mata yang abnormal)
  • Strabismus (juling)
  • Miopia (rabun dekat).

Retinopati karena prematuritas bisa didiagnosis dengan bantuan oftalmoskopi.  Pemeriksaan mata pada bayi prematur dilakukan dalam waktu 6 minggu setelah persalinan dan kemudian dilakukan setiap beberapa minggu sampai pembuluh darah retina terbentuk sempurna. Pada bayi yang memiliki jaringan parut akibat retinopati, pemeriksaan mata harus dilakukan setiap 1 tahun seumur hidupnya.  Penderita ROP bisa mengalami komplikasi lain seperti lepasnya retina, ambliopia/mata malas, strabismus/juling, bola mata mengecil, katarak, dan glaucoma.
Retinopati yang ringan seringkali mengalami proses penyembuhan yang spontan. Tetapi meskipun telah terjadi penyembuhan, bayi memiliki resiko menderita rabun dekat, juling dan gangguan penglihatan.

Pada retinopati yang berat, krioterapi (pembekuan bagian pinggir retina) bisa mengurangi resiko terjadinya pelepasan retina dan gangguan penglihatan. Jika telah terjadi pelepasan retina, dilakukan pembedahan untuk mengembalikan retina ke tempatnya.

PENCEGAHAN
Pencegahan yang paling efektif adalah mencegah terjadinya kelahiran prematur. Jika bayi lahir prematur dan menderita gangguan pernafasan, maka dilakukan pemantauan ketat terhadap pemakaian oksigen untuk mencegah terlalu tingginya kadar oksigen dalam darah.

Muhammad Misbakhun, Inisiator Pansus Century Justru Salah Satu Biangnya Masalah Century ?

Muhammad Misbakhun termasuk salah satu pemilik 10 LC Bodong dalam kasus Bank Century seperti yang dilaporkan BPK. Dianggap sebagai Biang Hancurnya Century. Justru selama ini tidak pernah dipanggil Pansus padahal termasuk debitor dengan total nilai hampir 3,5 trilyun. Beberapa pihak menganggap justru permasalahan utama faktor penyebab jatuhnya bank Century ini tidak pernah diutak utik oleh Pansus Century DPR selama ini. Adakah sesuatu yang disembunyikan Pansus atau memang Pansus tidak cermat dalam melakukan tugasnya selama ini ? 

Dalam acara berita Metro Hari Ini MetroTV hari Jumat tanggal 21 April 2010 perbincangan antara Andi Arief dan Akbar Faisal terungkap bahwa selama ini ternyata Pansus tidak pernah mengungkap kasus LC bodong dari 10 debitur bermasalah. Diungkapkan oleh Andi bahwa selama ini dalam temuan BPK sebenarnya sudah disampaikan kepada DPR bahwa terdapat 10 debitur bermasalah dengan nilai antara 2,5 Trilyun dan 1,2 Triyun kalah dalam permainan valas. Sayangnya dalam laporan BPK tersebut tidak pernah ditindaklanjuti oleh pansus, bahkan sekalipun Pansus tidak pernah memanggil sekalipun 10 debitur bermasalah tersebut. Padahal menurut Andi, inilah adalah masalah utama mengapa bank Century hancur dan di Bailout. Andi juga menyebut bahwa niat tulus anggota DPR jangan sampai tertutupi dengan upaya menjatuhkan pemerintah atau seseorang.

Menjawab hal tersebut Akbar Faizal Anggota DPR komisi V yang juga anggota Pansus Century hanya menjawab secara normatif dan tidak bisa menjawab dengan tegas. Bahkan Akbar Faizal hanya menyanggah hal ini merupakan pengalihan kasus bank Century. Tetapi hal ini justru ditegaskan oleh Andi bahwa pengungkapan kasus ini adalah untuk mengungkapan fakta kebenaran kasus bank Century. Selama ini masyarakat masih belum pernah tahu akan masalah ini. Dan masyarakat semakin cerdas dalam menyikapinya. Bila dalam proses pengambilan keputusan tersebut prosesnya tidak benar maka kesimpulannyapun bisa salah. Ditakutkan anak cucu kita menerima warisan informasi yang salah tentang fakta kebenaran bank Century. Demikian Andi Menandaskan.

Tuduhan Staf Khusus Presiden

Staf khusus Presiden bidang sosial dan penanganan bencana Andi Arief melaporkan politisi PKS Muhammad Misbakhun dituduh kejahatan pencucian uang serta kejahatan perbankan.
Andi Arief melaporkan salah seorang inisiator Hak Angket Pansus Kasus Bank Century itu ke Polres Jakarta Pusat. Selain itu, Andi juga melaporkan Franky Ongkowardojo selaku Direktur Utama PT Selalang Prima International (SPI). Laporan itu berdasarkan data adanya letter of credit (L/C) fiktif dari Bank Century senilai 22,5 juta dolar AS yang dipergunakan PT SPI. “Poinnya bahwa ini adalah L/C fiktif. Saya duga fiktif, dan pasti fiktif. Kalau disumbangkan ke Ciwidey (longsor di Jawa Barat), banyak juga itu,” ujar Andi Arief, Senin (1/3). Selain Andi Arief ternyata Komite Nasional 33 kemarin juga melaporkan Misbakhun ke Mabes Polri.

Andi menyebutkan, kejahatan yang melibatkan Misbakhun sebagai kejahatan yang sistematik. Dari proses ini, Andi menduga ada kedekatan antara Robert Tantular selaku pemilik Bank Century pada waktu itu dengan Misbakhun. “Kalau tidak dekat tidak mungkin begitu,” kata Andi.

Kecurigaan semakin besar saat Andi memeriksa website Ditjen Pajak terkait PT SPI. Dengan status perusahaan yang disebut memiliki aset senilai Rp 702 miliar, Andi mendapat bahwa PT SPI hanya memiliki lima pekerja, termasuk Misbakhun. Perusahaan tersebut hanya membayar pajak antara Rp 3 juta hingga Rp 7 juta. Sementara itu, rencana Misbakhun melaporkan balik Andi Arief ke Polda Metro Jaya atas tuduhan pencemaran nama baik, ternyata urung dilakukan.

Diakui Misbakhun, dirinya masih akan melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan penasihat hukumnya sebelum resmi melaporkan Andi Arief ke Polda Metro Jaya. “Saya akan melaporkan, tapi hari ini saya mau bicara dulu dengan lawyer saya,” ungkap Misbakhun.

Ditambahkannya, tuduhan yang dilayangkan Andi Arief pada dirinya terkait L/C bodong senilai 22,5 juta dolar AS itu sama sekali tidak benar. “Kasus yang ada adalah L/C gagal bayar atas nama PT Silalang senilai 22,5 juta dolar AS, tapi yang 6 juta dolar AS di antaranya sudah mulai dicicil,” paparnya.

Dia pun gantian balik menyerang Andi Arief yang ditudingnya menumpang populer dalam kasus Century. “Orang (tugas) ngurus bencana kok ngomentarin L/C. Laporan BPK menyatakan, L/C (perusahaan) saya tidak fiktif. Tuduhannya tidak benar. Fiktif atau bukan, bukan urusan Andi Arief. Ini bukan ancaman bagi saya, cemen ini orang,” tegasnya.

Misbakhun mengaku tidak khawatir atas laporan yang dilayangkan Andi Arief maupun Komite Nasional 33. Dia gantian menuding bahwa Andi Arief memiliki agenda pribadi. Ia juga tak yakin Presiden SBY memerintahkan Andi Arief untuk menekan partainya, PKS. Oleh karena itu, Misbakhun siap melayani laporan Andi Arief. “Andi Arief, saya akan layani. I’m a serious contender in this. Enggak kelas diancam orang kayak gitu,” sambungnya

Serangan Balik Lewat Kriminalisasi ?

Tuduhan terhadap politikus PKS Misbakhun kali ini berubah. Sebelumnya disangka L/C fiktif, kini inisiator angket Century ini dituduh dengan pemalsuan dokumen. Mengapa berubah-ubah? Mabes Polri merilis status terbaru politikus Mukhamad Misbakhun yang juga Komisaris Utama C PT Selalang Prima International (SPI). Bila mulanya disangkakan dalam kasus L/C fiktif, kini justru Misbakhun disangka kasus pemalsuan dokumen. Hal ini dinilai sebuah kenjanggalan. Kejanggalan kasus Misbakhun juga menjadi perhatian para politisi di DPR. Wakil Ketua Komisi III (komisi hukum) DPR Aziz Syamsudin menegaskan agar polisi bekerja berdasarkan data dan fakta.

“Saya minta kepada Polri melihat ini berdasarkan pada fakta dan data. Bukan pada keterangan-keterangan saja,” ujarnya di Gedung DPR, Jakarta, Senin (12/4). Aziz tidak menampik, jika penetapan Misbakhun sebagai tersangka oleh polisi sebagai upaya serangan balik atas kiprahnya selama ini di Pansus Century DPR. “Bisa jadi ada serangan balik karena tindakan kerja Pansus (Century),” ujarnya.

Hal senada ditegaskan Ketua Komisi III DPR Benny K Harman. Ia justru mempertanyakan kepada institusi kepolisian untuk menjelaskan secara terbuka alasan dan bukti hukum atas penetapan Misbakhun sebagai tersangka. “Kita akan mempertanyakan itu dan meminta Kapolri sebagai penyidik tertinggi,” ujarnya usai rapat anggaran dengan Kemenkumham di Komisi III DPR, Gedung DPR.

Politisi Partai Demokrat ini juga tidak sepakat jika penetapan Misbakhun sebagai tersangka oleh Polri sebagai kategori dikriminalisasikan. Menurut dia, siapa yang melanggar hukum harus diproses. “Janganlah dianggap penetapan bersangkutan menjadi tersangka sebagai agenda kriminalisasi terhadap yang bersangkutan sebagai salah satu inisiator angket, tidak ada hubungannya,” katanya.

Sementara Ketua Fraksi PKS Mustafa Kamal menegaskan dalam kajian FPKS selama ini, kasus Misbakhun tidak memiliki masalah hukum. Menurut dia, pihaknya justru belum mengetahui secara resmi penetapan Misbakhun sebagai tersangka oleh Mabes Polri. “Sejauh ini, kami tidak menemukan apa-apa. Kalau di pihak berwajib menemukan temuan, ya kita belum tahu,” tegasnya, ketika ditemui terpisah.

Sebelumnya Misbakhun dituding dalam kasus L/C fiktif. Namun tuduhan itu tampaknya tidak terbukti. Bahkan Direktur Utama Bank Mutiara (eks Bank Century) Mariono menegaskan L/C milik PT SPI milik Misbakhun tidaklah fiktif. Yang ada justru gagal bayar yang kemudian direstrukturisasi. “L/C yang dilakukan Selalang (Perusahaan Misbakhun) itu adalah L/C yang betul-betul tidak fiktif sebetulnya. Jadi L/C itu adalah gagal bayar,” tegas Mariono di kompleks Istana Presiden, awal Maret lalu.

Misbakhun sejak awal menilai apa yang dituduhkan kepadanya hanyalah upaya untuk mencari-cari kesalahan. Soal sangkaan pemalsuan dokumen PT SPI, dalam penilaian Misbakhun justru sebagai upaya mencari-cari kesalahan PT SPI yang awalnya disangkakan L/C fiktif namun dalam kenyataannya tidak fiktif.Sejauh ini, menurut Misbakhun, sama sekali tidak ada dokumen yang ia palsukan. “Dari dokumen yang kita miliki tidak ada yang kami palsukan,” ujarnya dalam sebuah kesempatan belum lama ini.

Kadiv Humas Mabes Polri Edward Aritonang dalam jumpa pers di Mabes Polri, Jakarta, Senin (12/4) memaparkan penyidik sudah meminta izin untuk memeriksa Misbakhun. “Sampai saat ini, permintaan kami untuk minta izin sebagai saksi dan tersangka,” ujar Edward Aritonang. Misbakhun ditetapkan sebagai tersangka bersama Direktur Utama PT SPI Franky Ongko dalam kasus pemalsuan dokumen. Edward menjelaskan apa yang selama ini digembor-gemborkan yakni kasus L/C fiktif justru tidak menjadi soal. “L/C Misbakhun tidak fiktif karena bisa dicairkan,” tambah Edward.

Soal sangkaan pemalsuan dokumen PT SPI, dalam penilaian Misbakhun justru sebagai upaya mencari-cari kesalahan PT SPI yang awalnya disangkakan L/C fiktif namun dalam kenyataannya tidak fiktif.Sejauh ini, menurut Misbakhun, sama sekali tidak ada dokumen yang pihaknya palsukan. “Dari dokumen yang kita miliki tidak ada yang kami palsukan,” ujar Misbakhun dalam sebuah kesempatan belum lama ini. [mdr]

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah menyetujui permohonan Polri melakukan penindakan hukum kepada anggota FPKS Misbakhun.  “Hari ini bapak presiden telah memenuhi permohonan dari kapolri untuk melakukan penindakan kepolisian terhadap saudara Muhammad Misbakhun anggota DPR dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS),” kata Sekertaris Kabinet Dipo Alam di kantor Presiden, Jakarta, Senin (12/4).

Dikatakan Dipo, setelah diajukan permohonan untuk melakukan penindakan oleh Kapolri pada 9 April 2010. Hari ini presiden telah menyetujui langkah-langkah yang akan dilakukan kepolisian untuk melakukan tindakan penegakan hukum. Dipo juga mengatakan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Misbakum adalah tindak pidana pemalsuan surat, melanggar ketentuan pasal 264 ayat 1 huruf 5e KUHP dan melanggar ketentuan pasal 263 ayat 1 dan 2 KUHP.

Ketika ditanyakan apakah Presiden melakukan perintah pemberhentian terhadap Misbakum sebagai anggota DPR periode 2009-2014? “Hal itu diserahkan kepolri yang meminta izin untuk penahan tersebut. Sesuai dengan UU-nya presiden telah mengizinkan kepada pihak polri untku melakukan tindakan kepolisian yang dimaksud,” tegasnya. Dipo juga mengatakan surat persetujuan tersebut akan langsung diserahkan kepada Kapolri malam ini juga

Anggota tim 9 dari Fraksi PDI Perjuangan dari Komisi XI Maruarar Sirait meradang ketika ditanya soal kasus yang menimpa rekannya, politisi PKS Misbakhun.  “Saya mau tanya siapa pejabat Polri yang menetapkan itu?” ujar Maruarar di komisi XI, Gedung DPR, Jakarta, Senin (12/4). Menurut pria yang kerap disapa Ara ini, kalau memang ditetapkan sebagai tersangka, harus jelas apa buktinya jangan asal melempar pernyataan. “Karena ini menyangkut nasib dan nama baik orang,” sahutnya. Misbakhun dijadikan tersangka oleh Polri atas kasus Letter of Credit (L/C) Bank Century yang diduga fiktif. Pemilik PT Selalang Prima Internasional ini telah membantah bahwa L/C nya tidaklah bodong. [

Fraksi PKS menyatakan bahwa penetapan tersangka salah satu politisinya Misbakhun, karena kasus Letter of Credit (L/C) bodong Bank Century adalah urusan pribadi.  “Persoalan ini kan bukan persoalan partai, bukan fraksi. Jadi kita tidak bisa melakukan pendalaman atau pengambilan keputusan,” ujar Ketua Fraksi PKS Mustafa Kamal Pasha di Gedung DPR, Jakarta, Senin (12/4). Menurut Mustafa, fraksi belum mendapat laporan resmi dari pihak- pihak terkait seperti dari Kepolisian. Karena PKS menganggap ini masalah pribadi, dan tidak menyediakan tim advokasi. “Ternyata ini bukan LC fiktif. Ini bukan kasus DPR, atau partai. PKS bertindak atas koridor AD/ART yang berlaku,” pungkasnya.

Minta Penundaan

Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI, Mukhamad Misbakhun, melalui kuasa hukumnya mengajukan surat penundaan pemeriksaan dirinya kepada Mabes Polri sebagai saksi maupun tersangka dalam kasus dugaan pemalsuan dokumen “letter of credit” (LC). Menurut kuasa hukum Misbakhun, Luhut Simanjuntak, di Jakarta, Jumat, Misbakhun memang telah menerima dua surat pemanggilan dari Mabes Polri pada tanggal 14 April 2010 pukul 18.30 WIB. Surat pertama bernomor 477/IV/2010 untuk pemanggilan sebagai tersangka yang dikaitkan dengan dugaan pemalsuan dokumen LC dengan sangkaan Pasal 264 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Pasal 263 Ayat (1) dan (2) KUHP. Surat pemanggilan kedua bernomor 479/IV/2010 sebagai saksi bagi dugaan tindak pidana perbankan yang dilakukan Robert Tantular dkk. “Kedua surat itu ditandatangani oleh Brigjen Pol. Raja Erizman,” ujar Luhut.

Dalam surat itu menyebutkan bahwa pemanggilan Misbakhun pada Jumat ini adalah sebagai saksi. Sementara pemanggilan Misbakhun untuk diperiksa sebagai tersangka pada hari Senin, 19 April 2010. Terhadap kedua pemanggilan tersebut, menurut Luhut, Misbakhun telah menyatakan siap untuk hadir dan menghormatinya.

Namun, lanjut dia, karena kedua surat pemanggilan Mabes Polri tersebut baru diterima Misbakhun pada Rabu sore (14/4) dan pemeriksaan dilakukan dua hari kemudian (Jumat, 16/4), dan pada saat yang sama sudah ada kegiatan sebagai anggota DPR RI yang sudah terjadwal serta tidak bisa ditinggalkan, maka pihak Misbakhun mengajukan surat penundaan pemeriksaan kepada Bareskrim Mabes Polri. “Karena ada kesibukan sebagai anggota DPR itu, maka Misbakhun melalui kami kuasa hukumnya meminta agar pemeriksaan sebagai saksi ditunda pekan depan, yakni pada tanggal 21 April pemeriksaan sebagai saksi dan sebagai tersangka pada tanggal 26 April,” ujar Luhut.

Surat permohonan penundaan pemeriksaan Misbakhun itu, Luhut menambahkan, juga telah dikirimkan ke Mabes Polri, yakni untuk Direktur II Ekonomi dan Khusus Bareskrim Mabes Polri Brigjen Pol. Raja Erizman, Kombes Pol. Hudi (Unit Perbankan), dan salah seorang penyidik AKBP Rudi Setiawan. “Kami menegaskan bahwa tidak ada keinginan sedikit pun dari Misbakhun untuk menghindari pemeriksaan Mabes Polri itu. Misbakhun telah berkomitmen untuk menghormati dan patuh pada hukum,” ujarnya. Politikus PKS yang juga Komisaris PT Selalang Prima International (SPI) Mukhammad Misbakhun ditetapkan polisi sebagai tersangka dalam kasus dugaan dokumen LC fiktif di Bank Century (sekarang Bank Mutiara)

Usai ditetapkan sebagai tersangka dan mendapat surat izin pemeriksaan dari Presiden SBY, politikus berdarah nahdliyin ini, bakal diincar terkait kasus pajak. Sinyalemen ini diungkapkan Staf Khusus Presiden Bidang Hukum Denny Indrayana. Denny mensinyalir antara kasus Gayus, mantan Dirjen Pajak Hadi Purnomo dan Misbakhun bisa saja memiliki keterkaitan satu dengan lainnya. “Ada informasi punya kedekatan dengan mantan Dirjen Pajak, Hadi Poernomo yang sekarang adalah Kepala BPK, tentu belum tentu terkait,” katanya.

Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum sebut anggota FPKS Mokhamad Misbakhun memiliki kedekatan dengan mantan Dirjen Pajak Hadi Poernomo.  “Yang menarik, yang ingin saya tambahkan Misbakhun ini sebelumnya juga bekerja di kantor pajak. Bahkan ada informasi punya kedekatan dengan mantan Dirjen Pajak Hadi Poernomo yang sekarang adalah Kepala BPK,” kata Sekretaris Satgas Denny Indrayana, di Istana Presiden, Jakarta, Selasa (13/4). Denny juga menegaskan informasi tentang Misbakhun dan Hadi Poernomo memang menarik perhatian namun reformasi pajak belum selesai dan harus terus dilanjutkan. Agar masalah-masalah terkait dengan pegawai pajak seperti Gayus Tambunan, Bahasyim, atau Misbakhun dapat dituntaskan setuntas-tuntasnya. Menurut Denny, Presiden telah menandatangani surat permohonan dari Kapolri untuk melakukan tindakan hukum terhadap Misbakhun. “Selanjutnya adalah tugas dari aparat penegak hukum atau kepolisian untuk melanjutkan pemeriksaan, penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara Misbakhun,” tegasnya.

Namun Misbakhun meresponnya dengan santai. Misbakhun justru menilai pernyataan Denny Indrayana terlalu prematur. “Apa yang salah dengan hubungan atasan dan bawahan itu. Terlalu prematur tuduhan itu,” ujarnya ditemui di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (14/4).  Politisi PKS Misbakhun menyatakan bahwa hubungannya dengan mantan Ditjen Pajak Hadi Poernomo yang sekarang menjadi Ketua BPK adalah sebatas atasan dan bawahan semata.  “Hubungan saya dengan pak Hadi Purnomo adalah atasan bawahan,” ujar Misbakhun ketika ditanya soal kedekatannya dengan mantan Dirjen Pajak Hadi Poernomo yang dicurigai memiliki kedekatan, di DPR, Jakarta.

Menurut Misbakhun, perlu diingat bahwa dirinya sudah mengundurkan diri dari Ditjen Pajak tahun 2005 secara baik-baik, dengan status hormat. Selama menjadi pegawai, dia mengaku tidak pernah terkena sanksi. Misbakhun menuturkan, masyarakat perlu memahami bahwa tidak semua pegawai di Ditjen Pajak itu punya aib seperti Gayus Tambunan. Tidak bisa mengaitkan suatu permasalahan menjadi sebuah generalisasi terhadap permasalahan yang lain. “Apa yang salah dengan itu? Terlalu prematur dan tak punya dasar apapun mengkaitkan hal tersebut. Tolong berpikir yang proporsional. Masih banyak orang baik di sana, banyak anak muda yang kredibilitasnya baik,” kata dia. Lalu bagaimana sikap Denny Indrayana yang menyatakan ada kedekatan? “Mengaitkan sesuatu yang tak mempunyai koneksifitas itu adalah kenaifan buat saya,” kata dia.

Misbakhun menegaskan, penilaian Denny Indrayana justru menggeneralisasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai intitusi yang tidak bagus. Masyarakat harus memahami, sambung Misbakhun, di DJP tidak semua pegawai memiliki aib seperti Gayus. “Selama saya bekerja saya tidak kena kasus apapun, saya tidak pernah kena pelanggaran apapun, saya punya karir yang menurut penilaian teman-teman, karir yang sangat bagus,” tegasnya. Tuduhan Denny Indrayana, menurut penilain Misbakhun, sebagai upaya pemanfaatan kasus Gayus untuk menyerang dirinya. Menurut dia, kasus Gayus yang merupakan pegawai pajak tidak memiliki kerterkaitan dengan dirinya. “Ini adalah prasangka yang memanfaatkan kasus gayus kemudian digeser ke masalah lain. Apalagi yang mereka mau?” tandasnya.

Figur Misbakhun memang menjadi sorotan. Ia merupakan salah satu inisiator angket Century. Ia juga tergabung dalam Tim Sembilan yang aktif melakukan mobilisasi dukungan baik di internal DPR maupun tokoh di luar parlemen. Posisi Misbakhun yang vokal inilah dinilai menjadi penyebab sejumlah kasus menimpa dirinya. Mulai soal dugaan L/C fiktif yang akhirnya tak terbukti dan bergeser ke pemalsuan dokumen L/C.

Pengamat komunikasi politik UI Effendi Ghazali mengomentari turunnya surat izin pemeriksaan dari Presiden SBY kepada Misbakhun dalam kasus pemalsuan dokumen L/C yang dinilai tercepat dalam sejarah di Indonesia. Pihaknya akan mengajukan ke Museum Rekor Indonesia (Muri) terkait turunnya surat izin presiden yang cepat “Kita akan mengajukan ke Muri atas kasus Misbakhun yang mendapat surat izin tercepat oleh presiden,” ujarnya.

Sementara Wakil Ketua Umum DPP PAN Drajad H Wibowo menilai saat ini muncul kediktatoran hukum. Menurut dia, saat ini seolah-olah legislatif menjadi sarang korupsi dan eksekutif bebas korupsi. “Padahal, korupsi di eksekutif jauh lebih banyak dibanding di legislatif,” ujarnya. Terkait surat izin pemeriksaan oleh Presiden terhadap para pejabat negara yang diduga terkait masalah hukum, Drajad menilai, presiden melakukan tebang pilih. Ia mencontohkan empat pimpinan kepala daerah di Jawa Tengah, tiga di antarannya sudah turun surat izinnya. “Namun satu kepala daerah hingga saat ini belum juga turun surat izin pemeriksaan,” ujarnya

Akhirnya Ditahan

Markas Besar Kepolisian RI tadi malam menahan M. Misbakhun, anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera di Dewan Perwakilan Rakyat. “Ya, beliau ditahan karena alasan subjektif penyidik,” kata pengacara Musbakhun, Zainudin Paru, melalui pesan pendek. Zainudin menuduh polisi mengabaikan segala perikatan perdata yang diatur Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. “Karena hanya mengejar target untuk menjerat pidana seorang inisiator (kasus) Century,” ujar Zainudin. Tadi malam, sejumlah politikus Senayan mendatangi Markas Besar Polri untuk menyatakan dukungan terhadap Misbakhun. Mereka adalah Akbar Faisal (anggota Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat), Fachri Hamzah (Fraksi PKS) dan Bambang Soesatyo (Fraksi Golkar). “Kami kaget mengapa penahanan demikian cepat,” kata Akbar. Akibat penangkapan ini, kata Fachri, PKS akan membentuk tim investigasi untuk menyelidiki kasus ini.

Misbakhun adalah pemilik PT Selalang Prima Internasional yang memperoleh fasilitas letter of credit (L/C) dari Bank Century senilai US$ 22,5 juta. L/C digunakan untuk membiayai impor kondensat. Belakangan kondensat tak pernah mampir ke Indonesia. Misbakhun juga penggagas hak angket Bank Century.

Kepala Kepolisian RI Jenderal Bambang Hendarso Danuri mengatakan, Misbakhun diduga memalsukan surat untuk mendapatkan L/C Bank Century. “Dalam pemeriksaan ditemukan indikasi adanya tindak pidana berupa pemalsuan surat dan/atau menggunakan surat palsu,” ujar kata Bambang dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat kemarin.

Menurut Bambang, dugaan tindak pidana itu melanggar Pasal 263 ayat (1) dan (2) serta Pasal 264 ayat (1) huruf 5-e Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. “Caranya dengan menandatangani surat gadai deposito dan surat kuasa untuk mencairkan deposito,” katanya. Surat itu, kata Bambang, diserahkan ke Bank Century. Namun, pada saat penandatanganan di hadapan notaris Buntario Tigris, diketahui bahwa deposito yang dijaminkan tersebut belum diterbitkan oleh bank.

Kepala Polri mengatakan jaminan L/C yang diberikan senilai US$ 4,5 juta dilakukan dua istri karyawan PT Kahatex Bandung. Saat ini, menurut Bambang, keduanya kabur ke Hong Kong dan masuk daftar pencarian orang. Dia menegaskan, kasus Misbakhun bukan didasarkan pada laporan Staf Khusus Presiden, Andi Arif. “Tapi berdasarkan laporan Rudi Agus Purnomo, pegawai Bank Indonesia,” ujarnya. Bambang menepis adanya tekanan dari pihak Istana dalam kaitan dengan kasus yang melibatkan politikus asal Pasuruan itu.

Kuasa hukum Misbakhun, Luhut Simanjuntak, kemarin menyerahkan dokumen terkait dengan L/C dari Bank Century kepada penyidik kepolisian. “Dokumen permohonan L/C dan akta L/C kami bawa,” katanya menjelang pemeriksaan di Badan Reserse Kriminal. Luhut menyatakan bahwa L/C yang diterima kliennya sudah efektif per 27 November 2009. “Tidak ada yang salah dengan itu dan sudah direstrukturisasi oleh Bank Mutiara,” ujarnya.

Partai Keadilan Sejahtera akan bentuk tim kecil untuk investigasi kasus Misbakhun, anggota partainya yang tersandung kasus L/C Fiktif.  “Kami akan bentuk tim kecil untuk investigasi masalah ini, kami terus terang saja akan menginvestigasi lebih jauh,” ujar Anggota Fraksi Keadilan Sejahteran Dewan Perwakilan Rakyat Fakhri Hamzah ketika mengunjungi Misbakhun di Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia, Senin malam (26/4) Fakhri mengaku mendapatkan informasi penahanan Misbakhun malam ini dari kuasa hukum partai untuk Misbakhun yakni Zainuddin Paru. Ia yakin penahanan Misbakhun murni kasus perdata karena harus ada laporan kerugiannya. Penahanan ini ada indikasi politisnya. Alasan Fakhri, dilihat dari kronologis hak angket Century ada kemungkinan karena pengaruh Misbakhun sebagai inisiator. Ia menjamin Misbakhun tak akan melarikan diri dan tidak mungkin mengulangi perbuatannya. “Saya menjaminkan diri untuk penangguhan penahanan Misbakhun,” tegas Fakhri

dari berbagai sumber

Bibit-Chandra Terancam Masuk Pengadilan Lagi : Selanjutnya haruskah Ikuti Air mengalir ?

Setelah sempat menghilang, kasus Bibit-Chandra kini masuk babak baru. Gugatan praperadilan yang diajukan Anggodo Widjojo dimenangkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Senin (19/4), memerintahkan perkara anggota Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bibit S Rianto dan Chandra Hamzah, untuk berlanjut ke pengadilan setelah permohonan praperadilan yang diajukan Anggodo Widjojo dikabulkan.

“Memerintahkan kepada termohon I (Kejaksaan) untuk melimpahkan perkara Bibit S Rianto dan Chandra Hamzah, ke pengadilan,” kata hakim tunggal, Nugroho Setyadi, dalam sidang putusan permohonan praperadilan adik tersangka dugaan korupsi Proyek Sistem Komunikasi Radio Terpadu (SKRT) Dephut Anggoro Widjojo, Anggodo Widjojo, di PN Jaksel, Senin (19/4).

Maret lalu, Anggodo Widjojo mengajukan gugatan praperadilan atas SKPP dari Kejari Jakarta Selatan untuk perkara Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah. Anggodo merasa jadi korban dalam perkara itu.

Kejaksaan Agung sebelumnya mengeluarkan Surat Keterangan Penghentian Penuntutan (SKPP) terhadap pimpinan KPK saat hendak dilimpahkan ke pengadilan. Salah satu pertimbangan dikeluarkannya SKPP, yakni, masalah sosiologis masyarakat. Dikeluarkannya SKPP itu, sempat menimbulkan pro kontra dan permohonan praperadilan banyak diajukan ke PN Jaksel. Anggodo Widjojo sendiri mengajukan permohonan praperadilan SKPP ke PN Jaksel.

Hakim tunggal mempertimbangkan bahwa aspek sosiologi tidak pernah digunakan dalam pertimbangan hukum dan tidak sesuai Pasal 140 ayat (2) KUHAP hingga dinilai perbuatan melawan hukum. “Sementara Anggodo memiliki legal standing (kedudukan hukum) sebagai korban kasus korupsi sehingga dapat mengajukan gugatan,” katanya.

Sementara itu, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Marwan Effendy, pihaknya akan pikir-pikir untuk melakukan banding terhadap putusan itu. “Kan masih ada waktu untuk mengajukan upaya banding,” katanya.

Ditegaskan, soal putusan tersebut, seluruhnya diserahkan kepada majelis hakim. “Saya tidak mau membahasnya,” katanya. Ia sendiri mengaku belum mendapatkan laporan atas putusan tersebut. “Saya belum mendapatkan laporan putusan itu,” katanya.

Menanggapi putusan ini, Hakim MK Aqil Muchtar meminta persidangan dilanjutkan supaya diketahui apakah kasus Chandra dan Bibit rekayasa atau bukan. “Buktikan di sidang pengadilan saja,” ujarnya usai pembacaan putusan uji materi UU Penodaan Agama di Gedung MK, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (19/4/2010). Aqil tidak banyak menanggapi pertanyaan soal putusan itu. Ia berlalu seraya berkata,” Ya kalau pra peradilan itu formal. Kalo soal rekayasa itu sidang saja.”

Dalam sidang di PN Jaksel, hakim Setiaji Nugraha memerintahkan kepada termohon I (Kejaksaan) untuk melimpahkan perkara Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah ke pengadilan. Beberapa pertimbangan hakim melandasi alasan keputusan itu. Antara lain, alasan sosiologis tidak pernah dipergunakan dalam pertimbangan hukum. Alasan sosiologis ini dipergunakan Presiden SBY untuk menghentikan kasus Bibit-Chandra atas rekomendasi Tim 8.

Menanggapi hal tersebut, Bibit Samad Rianto mengaku akan bersifat pasif. Namun dia berharap agar Jaksa Penuntut Umum (JPU) banding. “Kita dalam posisi pasif. Tapi mudah-mudahan JPU banding,” kata Bibit, Senin (19/4/2010).

Bibit tetap berkeyakinan, kasus yang menimpanya dan anggota KPK Lain, Chandra M Hamzah adalah rekayasa. “Yang jelas kasus yang dituduhkan ke saya itu rekayasa,” imbuhnya. Siapa yang merekayasa? Menurut Bibit, pada sidang MK tanggal 3 November sudah jelas siapa yang merekayasa dalam kasus ini. “Jelas kelihatan pada sidang MK tanggal 3 November 2009. Siapa yang merekayasa cukup jelas,” pungkasnya.

Staf Khusus Presiden Bidang Hukum dan Penegakan HAM Denny Indrayana optimistis Jaksa Agung akan mengambil langkah terbaik menyikapi putusan ini. “Jaksa Agung akan mempelajari, karena itu terkait dengan SKPP yang dikeluarkan oleh Jaksa Agung. Ada waktu 1 minggu untuk memutuskan apakah banding atau tidak, dan yang memutuskan adalah Jaksa Agung,” kata Denny. “Pasti akan diambil langkah-langkah terbaik sesuai dengan arahan-arahan Presiden,” imbuh Denny.

Denny mengatakan, Presiden belum berkomentar soal kemenangan Anggodo Widjojo ini. Karena tidak semua isu harus ditanggapi oleh Presiden. “Yang jelas beliau tidak menanggapi semua isu. Tapi beliau  terus mencermati,” imbuhnya.

Soal majelis hakim yang tidak mempertimbangkan aspek sosiologis dalam memutuskan kasus ini, Denny enggan berkomentar lebih jauh. Yang jelas menurutnya, masih ada kesempatan kepada Jaksa Agung untuk mengambil langkah hukum selanjutnya. “Saya belum baca putusan. Tapi akan diambil langkah-langkah terbaik sesuai dengan arahan Presiden untuk menyelesaikan kasus ini. Kita akan beri kesempatan Jaksa Agung untuk menentukan langkah-langkah selanjutnya,” pungkas Denny.

Putusan Pra Peradilan Bibit-Chandra untuk Alihkan Perhatian

Putusan pra peradilan kasus Bibit-Chandra dinilai hanya untuk pengalihan isu Kasus Gayus Tambunan, karena peradilan saat ini mendapat sorotan masyarakat. Ketua Mahkamah Konstitusi Machfud MD di Jakarta hari ini mengatakan, dirinya berpendapat bahwa penghentian pengusutan kasus Bibit-Chandra seharusnya dilakukan dengan abolisi, dan bukan dengan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKPP). Menurut dia, langkah abolisi dari segi hukum akan menuntaskan sepenuhnya penanganan kasus Bibit-Chandra, yang menurut MK terdapat rekayasa di dalamnya. Apalagi, abolisi terdapat dalam Konstitusi, di mana dalam Pasal 14 ayat (2) UUD 1945 disebutkan bahwa Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Machfud berpendapat bahwa secara formal dan prosedur hukum hal tersebut tidak salah. Ia juga mengatakan bahwa terdapat kemungkinan putusan pra peradilan tersebut juga bisa saja menjadi salah satu strategi untuk mengalihkan perhatian publik dari kasus hukum lainnya, dalam hal ini kasus makler pajak Gayus Tambunan.

Sebelumnya, PN Jaksel memerintahkan agar perkara yang menjerat dua pimpinan KPK, Bibit S Rianto dan Chandra Hamzah, untuk berlanjut ke tahap pengadilan, setelah permohonan pra peradilan yang diajukan Anggodo Widjojo dikabulkan. Salah satu pertimbangan dikeluarkannya SKPP (Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan), yakni, masalah sosiologis masyarakat.

Kejagung: Keputusan Bibit-Chandra tak sesuai fakta

Kejaksaan Agung (Kejagung) menilai putusan hakim yang menerima permohonan praperadilan terhadap Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKPP) kasus Bibit S. Rianto dan Chandra M. Hamzah tidak sesuai dengan fakta peradilan.Hal itu disampaikan oleh Wakil Jaksa Agung Darmono kepada pers di Jakarta hari ini. Menurut dia, secara resmi pihaknya telah mengajukan permohonan banding atas putusan praperadilan SKPP oleh hakim Nugraha Setiadji di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. “Putusan hakim tak sesuai dengan fakta yang ada dalam perkara peradilan,” ujar Darmono, seperti dikutip situs resmi Kejaksaan Agung, hari ini. Dia mengatakan upaya banding pihak kejaksaan atas putusan itu sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kejagung juga menyatakan SKPP yang diterbitkan pada Desember 2009, telah mempertimbangkan aspek sosiologis dan yuridis.

Pada Senin, hakim Nugraha menerima permohonan praperadilan atas SKPP dalam kasus dugaan kriminalisasi Bibit-Chandra yang diajukan oleh salah satu pemilik PT Masaro Radiokom Anggodo Widjojo. Anggodo adalah tersangka upaya percobaan suap terhadap pimpinan KPK. Dengan diterimanya permohonan praperadilan, kasus Bibit-Chandra kemungkinan akan masuk ke pengadilan jika banding kejaksaan ditolak.

Sementara Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Marwan Effendi menilai Anggodo bukanlah orang yang tepat dalam mengajukan praperadilan terhadap SKPP dua petinggi KPK tersebut. “Anggodo tidak memiliki legal standing untuk mengajukan praperadilan,” jelas Marwan hari ini. Jampidsus menambahkan praperadilan seharusnya diajukan oleh Anggodo sebagai pihak yang terlibat langsung dengan perkara tersebut.

KY Diminta Kaji Putusan Praperadilan Bibit-Chandra
Komisi Yudisial diminta untuk mengkaji putusan tersebut.”Meski harus hormati proses hukum, tapi tidak salah minta KY turun tangan untuk perkara ini,” ujar mantan Tim 8, Amir Syamsuddin, Senin (19/4/2010). Menurut Amir, kasus ini telah menyita begitu banyak perhatian masyarakat. Secara spontan, dukungan masyarakat terhadap Bibit-Chandra juga terus mengalir. “Ada pihak yang merasa terancam dengan posisinya di dalam dugaan tindak pidana. Ini sangat perlu dikaji oleh KY,” tegasnya. PN Jaksel mengabulkan gugatan Aggodo terkait dikeluarkannya SKPP Bibit-Chandra oleh Kejagung. Alhasil, perkara pimpinan KPK tersebut harus dilanjutkan ke pengadilan.

Buntut Pertemuan dengan Kuasa Hukum Menkeu : ‘Pak Chandra, Kami Kecewa’
Kredibilitas KPK terus merosot karena berbagai kelemahan para pimpinannya yang tak mampu menjaga diri. Teranyar, pertemuan Wakil Ketua KPK Chandra Hamzah dengan pengacara kubu Sri Mulyani, makin menyulitkan lembaga superbody yang sudah tergerus berbagai kasus ini. Mau kemana KPK? Ketika kasus ‘Cicak-Buaya’ meledak, ribuan mahasiswa dan masyarakat madani (civil society) bergerak membela Bibit-Chandra, membela KPK mati-matian sampai ada yang terluka. “Tapi kini, apa hasilnya? Chandra malah kena masalah karena tidak mampu menjaga diri. Citranya bisa rusak dan kredibilitasnya tergerus. Chandra dan KPK sejatinya mau kemana?,” kata Abdulrachim, mantan aktivis ITB 1977-78 yang kini aktif di Komite Bangkit Indonesia dan Gerakan Indonesia Bersih. Ray Rangkuti, aktivis Kompak (Komunitas Masyarakat Sipil Antikorupsi), juga menegaskan bahwa kasus Chandra mencederai kepercayaan publik. “Sangat disesalkan bahwa ia kurang menghargai gerakan mahasiswa dan masyarakat yang sudah membela dan menjaganya. Kami kecewa,” katanya. Selasa (6/4) malam di Gedung Puri Imperium, Chandra yang juga dihadiri bekas pimpinan KPK Erry Riyana Hardjapamekas, melakukan pertemuan dengan Tim Pembela Bibit-Chandra di antaranya, Arief Surowidjojo dan Taufik Basari. Arief Surowidjojo diketahui juga sebagai kuasa hukum Menkeu, sementara Erry Riyana Hardjapamekas adalah yang pernah menolak kriminalisasi Menkeu Sri Mulyani Indrawati. Tapi Chandra membantah pertemuan tersebut membahas penyelidikan skandal Bank Century.

Kedekatan Chandra dengan Arief dan Erry itu jelas bisa menimbulkan konflik kepentingan dan menimbulkan kecurigaan publik. Wajar, jika para pengamat justru mendorong Chandra mundur dari penyelidikan skandal bailout Bank Century karena faktor kedekatan tersebut. “Chandra sebaiknya mundur saja dari tim penuntasan Century karena dia dianggap ‘main mata’ dengan Arief dan Erry Riyana. Ia terkontaminasi akibat kedekatan tadi,” kata advokat Suparwan Zahary Gabat.

Kasus Chandra berdampak negatif atas citra KPK. Bahkan citra KPK mulai redup akibat kasus Chandra itu dan berbagai masalah lainnya. Redupnya pamor KPK juga akibat lambannya menuntaskan Centurygate, yang kemudian juga berdampak pada redupnya prospek pemerintahan SBY dalam membasmi korupsi. “Integritas KPK harus dibangun kembali. Semua ini harus menjadi perhatian masyarakat dan negara, agar lima tahun ke depan Indonesia tidak hancur ditelan korupsi yang merajalela,” kata Ali Tantowi MA, lulusan Universitas Leiden dan peneliti senior Lembaga Studi Islam dan Kebudayaan (LSIK), Jakarta. Harian New York Times (15/2) mencatat, bukannya mengartikulasikan sikap tegas terhadap korupsi, SBY malah tampak bimbang menghadapi masalah korupsi yang merajalela ini. Sehingga publik meragukan kesungguhan SBY untuk membasmi korupsi secara menyeluruh. Akibatnya, pencapaian pembangunan selama ini dilupakan publik akibat meluasnya korupsi itu

Ikuti Air mengalir

Tampaknya fakta kebenaran sedang menggelinding mengalir bersama dengan berjalannya waktu. Selama ini kasus Bibit-Chandra masih tertutup kabut yang sangat rapat. Orang bijak pasti akan meyakini bahwa kebenaran ataupun kesalahan pasti dengan benar akan terungkap melalui tangan Tuhan. Dengan beberapa pemikiran tersebut mungkin langkah bijak yang harus dilalui adalah mengikuti saja dimana air akan mengalir. Semua pihak baik politikus, praktisi hukum ataupun masyarakat tidak perlu memaksakan kehendaknya untuk mendorong atau membela satu pihak yang diyakini benar. Masalah kebenaran yang diyakini itu juga belum tentu benar. Sebaiknya masyarakat tidak terbius bahwa KPK adalah dewa yang tidak punya kesalahan. Keyakinan yang berlebihan akan membuat paranoid yang berlebihan terhadap semua pihak. Bila hal ini terjadi gonjang ganjing politik dan sosial akan terus dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk membuat carut marut pertentangan di antara masyarakat.

Terhadap pihak yang merasa paranoid bahwa hal ini adalah kriminalisasi KPK, dengan jantan dibuktikan saja secara hukum apakah memang benar Bibit-Chandra tidak bersalah. Akan menjadi elegan dan berwibawa apabila dalam pengadilan menobatkan bahwa Bibit-Chandra memang adalah bersih. Daripada, nantinya masyarakat hanya meyakini misteri Bibit-Chandra yang dianggap paling benar.

Kekawatiran akan melemahkan KPK selama ini yang dianggap sebagai salah satu alasan sosial dan psikologis masa sebenarnya tidak perlu terjadi. Karena, Kekosongan sementara ketua KPK tidak akan mengganggu kinerja KPK seperti yang selama ini didengungkan para ketua KPK. Bila hal itu masih dianggap mengganggu kinerja KPK. Bukankah menurut undang undang hal itu bisa di atasi dengan cara pemerintah mengusulkan empat nama untuk mengganti yang selanjutnya akan dipilih 2 orang oleh DPR. untuk menggantikannya.

Hal lain yang justru harus lebih dikawatirkan adalah dengan kondisi seperti itu secara pskologis justru Bibit Chandra malah terganggu dalam melaksanakan tugasnya. Bahkan keadaan ini dikawatirkan banyak pihak justru malah digunakan untuk negosiasi atau menekan Bibit Chandra oleh pihak tertentu dalam menangani kasus penting yang sedang dilakukan KPK. Banyak pihak yang menyarankan justru Bibit dan Chandra sebaiknya  mundur sementara untuk menghindarkan dari conflict of interest itu.

Semoga babak baru kasus Bibit-Chandra ini tidak membuat pertentangan baru di antara masyarakat. Selama ini masyarakat sudah lelah karena otak dan fantasinya bukan terpapar oleh semangat pembangunan tetapi selalu dilibatkan perseteruan politik tingkat tinggi.

dari berbagai sumber

Oleh: Indonesian Children | April 13, 2010

Susno Duaji, Sang Jenderal Kontroversial Ditangkap Di Bandara

Susno Duaji, Sang Jenderal Kontroversial Ditangkap Di Bandara

 

Komjen Pol Susno Duadji ditangkap Propam Mabes Polri di Bandara Soekarno Hatta saat hendak pergi medical check-up ke Singapura. Polri tidak mau berjudi dengan membiarkan Susno pergi ke Singapura. Susno ditangkap oleh Propam Polri di Bandara Terminal II D, Gate D1 saat akan menuju ke Singapura untuk medical check-up. Susno pun langsung dibawa ke Mabes Polri dan diperiksa oleh Propam Mabes Polri. Susno diperiksa sekitar 4 jam lebih oleh Propam Mabes Polri. Ia dinilai bersalah karena hendak pergi ke Singapura tanpa melalui izin pimpinan Polri.

Komjen Pol Susno Duadji ditangkap Propam Mabes Polri di Bandara Terminal II D saat akan hendak menuju ke Singapura. Penangkapan berjalan alot karena mantan Kabareskrim sempat menolak dibawa petugas. Berdasarkan tayangan eksklusif di Metro TV, terlihat ada beberapa polisi yang sudah menunggui Susno di ruang boarding. 4 Provost juga terlihat sudah menjagai Susno di luar pintu toilet. Kebetulan saat itu Susno yang terlihat memakai jaket Coklat, kemeja dan topi hitam memang sedang berada di dalam toilet. Sempat terjadi perdebatan antara Susno dan anggota Provost yang akan menangkapnya. Susno terlihat tidak terima dengan tindakan yang dialaminya. “Tidak seperti ini,” kata Susno seperti yang ada di dalam tayangan Metro TV.

Perdebatan itu bahkan cukup berlangsung lama. Susno yang berusaha mencoba untuk naik tangga juga tidak diperbolehkan. Sekitar 3 Provost langsung mencegah dan memasang badan untuk menghadang langkah Susno. Dalam proses penangkapan ini, beberapa polisi terlihat ada di sekitar ruangan.  Susno kemudian dibawa ke Gedung TNCC Mabes Polri sekitar pukul 18.30 WIB. Belum ada keterangan resmi dari Mabes Polri soal penangkapan terhadap Jendral bintang tiga itu

Lima Pertanyaan

Ada lima pertanyaan yang diajukan Propam Mabes Polri saat memeriksa Komjen Pol Susno Duadji. Pertanyaan yang diajukan belum masuk ke inti permasalahan. Menurut Henry Yosodiningrat, Susno sempat ditanya soal kesehatan serta kesediaannya untuk diperiksa. Susno pun, lanjut Henry, bersedia diperiksa Propam. Namun saat ditanya alasan dirinya ditangkap Provost di Bandara Soekarbo-Hatta, menurut Henry, Susno mengaku tidak tahu. “Pak susno tidak mengerti kenapa ditangkap, alasannya Pak Susno pergi tanpa izin. Ya pokoknya itulah,” papar Henry di rumah Susno Jl Cibodas, Puri Cinere, Depok, Senin (12/4/2010) malam. Henry membantah jika rencana kepergian Susno ke Singapura untuk kabur. Ia juga menyayangkan kenapa Polri tega memperlakukan pejabatnya di depan publik saat kejadian penangkapan berlangsung. “Tanya kepada Polri kenapa harus begitu,” kritik Henry. Ia memastikan, pihak Susno tidak akan pernah menuntut balik Polri. Henry berharap, Provost yang menangkap Susno dapat segera menyadari kekeliruannya. “Kita ambil hikmahnya dari semua kekeliruan ini,” pungkasnya.

Pengacara Komjen Pol Susno Duadji meminta kepada Mabes Polri untuk menjamin kesehatan serta keselamatan kliennya. Sebab, saat Susno ditangkap, kondisi kesehatannya bermasalah. “Kita minta tanggung jawab atas kondisi beliau. Karena beliau sekarang ini sedang tidak sehat,” kata pengacara Susno, Husni Maderi di Mabes Polri, Jl Trunojoyo, Jakarta. Husni menambahkan, jika terjadi apa-apa terhadap Susno, polisi harus menjamin. “Kalau terjadi apa-apa, kita minta ada jaminan. Kita minta dijamin keselamatan dan kesehatan beliau,” imbuhnya.

Komjen Susno Duadji diperiksa di Propam Mabes Polri. Selama diperiksa, Susno menolak meminum minuman yang disuguhkan di Propam. “Tadi dia kontak, beliau tidak mau minuman di dalam (Propam),” ujar pengacara Susno, Efran Helmi Juni yang ditemui wartawan di Propam Mabes Polri. “Apa takut diracun?” timpal wartawan. Menjawab pertanyaan, Efran tidak menjawab. Karena itu, pengacaranya pun hendak menemui Susno untuk memberi minum. Namun sayangnya, permintaan pengacara untuk bertemu ditolak oleh petugas propam yang berjaga di luar. “Kita hanya ingin dia minum,” ucap Efran

Susno pun sempat naik pitam karena merasa diperlakukan sewenang-wenang.   “Tensi Pak Susno sempat tinggi karena menahan marah. Dia merasa seperti kambing, merasa terhina karena didorong-dorong,” ujar dokter pribadi Susno, Jose Rizal .  Melihat kondisi Susno, Jose langsung menganjurkan jenderal bintang tiga ini rileks agar tensinya normal kembali. Setelah tiba di rumah Susno baru tampak tenang, mulai bisa bercanda kembali.  “Sekarang lagi makan sebentar lagi istirahat,” imbuhnya. Tim dokter yang sempat ditolak oleh Propam untuk mengecek kesehatan Susno ini lanjut Jose, dari awal sudah menganjurkan agar Susno tidak sembarangan mengkonsumsi makan dan minum dari pihak luar. “Kita takut dia diracun saja. Kita sudah bilang makanan dan minuman harus dari pihak keluarga tidak dari pihak lain,” tandasnya.

Alasan Penangkapan Mabes Polri

Pak Susno diduga melanggar Perpu No 2 tahun 2003 tentang pelanggaran disiplin Polri, terutama pasal 6 poin B, yakni meninggalkan wilayah tugas tanpa izin,” kata Kabid Penum Mabes Polri Kombes Pol Zulkarnain saat dihubungi wartawan. Polri juga menegaskan kalau perlakuan atas Susno bukan suatu penangkapan, tetapi membawa untuk diperiksa. “Tidak ada istilah penangkapan, yang ada membawa kepada pemeriksa. Malam ini dilakukan pemeriksaan di Dit propam,” tutupnya.

Prof Kastorius Sinaga, penasihat Kapolri, menganggap penangkapan mantan Kabareskrim Komjen Susno Duadji sudah sesuai prosedur. Ia memastikan, jenderal bintang tiga itu tidak akan ditahan dan hanya diperiksa soal alasannya hendak meninggalkan Indonesia. Pihak Propam terpaksa menangkap Susno dan membawanya ke Mabes Polri untuk diperiksa karena Susno sebagai anggota kepolisian aktif hendak pergi ke Singapura tanpa izin atasannya, Kapolri Jenderal (Pol) Bambang Hendarso Danuri.  “Dalam kode etik, seorang anggota polisi wajib minta izin atasan jika hendak ke yurisdiksi negara lain. Apalagi, Pak Susno kan jenderal bintang tiga yang tengah menjadi ikon masalah nasional,” kata Kastorius Sinaga.

Sebagai jenderal bintang tiga, seharusnya Susno mengerti prosedur seperti ini. Karena itu, menjadi pertanyaan jika ia hendak ke Singapura tanpa izin atasan. Saat ini Susno menjadi sorotan publik dengan sejumlah kasus mafia pajak di Polri yang dibeberkan ke publik. “Kalau pergi ke negara lain, bisa mengganggu masalah yang di nasional sekarang. Dia kan sedang disorot. Bagaimana jika dia disekap penjahat di sana. Kan jadi masalah nasional baru. Ada apa ini,” katanya.

Kastorius tak mengelak bahwa Polri juga khawatir Susno pergi ke Singapura dan tak kembali. Kesimpulan ini didapat berdasarkan data intelijen Polri. “Bukannya tidak kembali lagi. Misalkan dia disekap sama mafia di sana. Semua kemungkinan bisa terjadi. Semua ini berdasarkan analisa intelijen,” ungkapnya. Menurut dia, Propam Polri sudah tepat antisipatif dengan menangkap Susno. “Ini antisipasi yang bagus dari Propam, yang mengambil langkah cepat untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan,” pungkas Kastorius.

“Jangan nanti kalau dibiarkan ke luar negeri, nanti ada apa-apa, kepentingan negara bisa jadi carut marut,” kata penasihat Kapolri, Kastorius Sinaga. Susno, lanjut Kastorius, saat ini tengah menjadi isu nasional. Susno telah meminta perlindungan hukum kepada sejumlah lembaga, termasuk DPR, terkait informasi yang pernah dikemukakannya. Namun Polri tidak ingin kecolongan jika nanti Susno pergi ke Singapura. “Karena Susno sudah jadi isu nasional, hendak pergi ke luar yuridiksi Indonesia,” jelas Kastorius.

Propam Polri menegaskan kalau apa yang dilakukan Propam Polri pada mantan Kabareskrim Komjen Pol Susno Duadji bukan penangkapan. Susno ikut secara sukarela ke Mabes Polri untuk diperiksa. “Tidak ada penangkapan, kalau ditangkap itu diborgol. Ini tidak, Pak Susno ikut secara sukarela, buktinya dia naik mobil sendiri bersama keluarga ke sini,” kata Kepala Pusat Pengamanan Internal Mabes Polri, Kombes Pol Budi Waseso.

Budi menceritakan awal bagaimana Susno dibawa Propam Polri dari Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng ke Mabes Polri. Awalnya Susno memang menolak ikut, namun kemudian akhirnya dia mau dibawa ke Propam. “Tadinya sempat berdebat karena Pak Susno menolak ikut. Kemudian saya bilang kalau Bapak gentleman Bapak datang. Bapak melanggar karena pergi tanpa izin, berati bapak melanggar PP No 2 tahun 2003 tentang disiplin,” jelas Budi. Apabila Susno minta izin, Budi menjamin Susno akan diperbolehkan pergi ke Singapura. “Dia kan terperiksa bukan tersangka, kalau terperiksa boleh saja asal ada izin. Nanti kalau setelah ini beliau minta izin akan diberikan. Ini pelanggaran kode etik. Kita hanya periksa malam ini tidak ditahan,” tutupnya.

Propam Mabes Polri akan segera mempercepat sidang kode etik untuk mengadili Komjen Pol Susno Duadji. Mantan Kabareskrim itu dinilai terus-menerus mengulang kesalahannya. “Saya sudah koordinasikan dengan Kadiv Propam akan secepatnya gelar sidang kode etik disiplin, mengingat yang bersangkutan, Komjen Pol Susno Duadji berkali-kali mengulang terus perbuatannya,” ujar Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Pol Edward Aritonang di kantornya, Jl Trunojoyo, Jakarta Selatan, Senin (12/4/2010). Menurut Edward, Susno setidaknya telah melanggar aturan internal Polri hampir 10 kali. Mulai dari hadir sebagai saksi dalam sidang Antasari Azhar, mengadakan press conference hingga jarang masuk kantor.

Soal kepastian sidang, Edward belum dapat memastikan. Namun Propam sendiri sudah menyatakan akan secepat mungkin menggelar sidang disiplin kode etik. “Untuk menyikapi berbagai tindakan yang dilakukan secara nyata, tidak sesuai dengan PP No 2 Tahun 2003,” paparnya. Edward mengakui, belum pernah ada anggota Polri yang pergi ke luar negeri tanpa adanya izin. Seluruh anggota Polri wajib minta izin ke atasannya, sekalipun mendesak, jika ingin ke luar negeri. “Semua minta izin dulu,” lanjut Edward.

Penangkapan Komisaris Jenderal (Komjen) Susno Duadji oleh Propam Mabes Polri dinilai sudah tepat. Rencana jenderal bintang tiga ini ke luar negeri dianggap sudah melanggar prosedur karena tidak memiliki izin.  “Apa yang dilakukan Propam sudah tepat,” kata mantan Kapolda Metro Jaya Komjen (Purn) Noegroho Djajoesman kepada detikcom, Senin (12/4/2010). Menurut Noegroho, sebagai perwira tinggi yang masih aktif di Mabes Polri seharusnya Susno meminta izin terlebih dahulu untuk pergi ke luar negeri. “Etika dan sopan santun kan ada dalam organisasi,” tegasnya. Noegroho juga mengkritisi langkah Susno dalam membeberkan mafia kasus pajak yang diduga melibatkan perwira tinggi di tubuh polri. Menurutnya, sebagai jenderal bintang tiga seharusnya Susno dapat melaporkan kasus ini secara resmi ke polri. “Kecuali sudah dilaporkan tidak ditanggapi, jangan ngoceh di luar, timbulkan polemik,” tandasnya.
Komjen Pol Susno Duadji ditangkap Propam Mabes Polri di Bandara Terminal II D saat akan hendak menuju ke Singapura. Penangkapan berjalan alot karena mantan Kabareskrim sempat menolak dibawa petugas.

Kepergian Komjen Pol Susno Duadji ke Singapura diduga tanpa seizin Kapolri. Anggota DPR Komisi III Ruhut Sitompul menilai, Susno sebagai anggota Polri aktif harus meminta izin dahulu jika hendak ke luar negeri. “Polisi aktif itu masih ada tri brata-nya, aturan-aturannya. Kalau dia pergi ke luar negeri harus minta izin,” ujar Ruhut . Ruhut berpesan kepada para pengacara Susno agar tidak membabi-buta dalam membela kliennya. Apalagi Ruhut melihat kalau Susno masih sering keluar dengan berpakaian seragam lengkap. Hal itu dinilai Ruhut suatu tindakan yang tidak benar. “Nanti ketawa orang, lihat lawyer-lawyer ini. Tolonglah lawyer, jangan merusak citra lawyer di Indonesia. Diketawain kodok nanti,” imbuhnya.

Ditjen Imigrasi menolak jika dikatakan sebagai pemasok info bagi Kepolisian terkait keberadaan Susno Duadji di Bandara Soekarn0-Hatta. Mantan Kabareskrim itu ditangkap Provost ketika hendak pergi ke Singapura untuk medical check-up. “Jika yang bersangkutan tidak terkena cegah ke luar negeri, bisa saja pergi, tidak ada yang bisa melarang,” ujar Kabag Humas Imigrasi Maroloan J Baringbing.  Baringbing menegaskan, pihaknya tidak bisa begitu saja melarang WNI yang ingin berpergian ke luar negeri. Imigrasi baru dapat mencegah orang pergi jika ada permintaan dari suatu instansi, seperti KPK atau Mabes Polri. “Sampai sekarang sih, (Susno) tidak ada (pencegahan ke luar negeri),” jelasnya.

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Joko Suyanto mengaku tak mengatahui penangkapan Susno Duadji. “Saya belum tahu. Saya kan rapat kabinet dari siang,” katanya di Istana Negara. Mantan Kepala Badan Reserse Kriminal Mabes Polri Komisaris Jenderal Susno Duadji ditangkap sore tadi  di Bandara Soekarno Hatta ketika akan bertolak ke Singapura. Pejabat polisi yang membuka kasus pajak itu ditangkap atas kasus dugaan pelanggaran etika dan disiplin Kepolisian. Menteri Joko mengatakan dirinya tak mencampuri proses penegakkan hukum. “Tidak boleh menteri mengintervensi proses hukum yang ada,” ujarnya

Melanggar Etika

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDI-P, Gayus Lumbuun, menilai, tindakan penangkapan terhadap mantan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komjen Susno Duadji membingungkan publik, terutama kalangan penegak hukum.  “Karena, jika mengacu pada berbagai pernyataan pihak Mabes Polri selama ini, Pak Susno itu, kan, hanya menghadapi masalah etika (pelanggaran kode etik). Bukan suatu pelanggaran pidana. Kok, ada penangkapan. Ini membingungkan,” ujarnya di Jakarta. Karena itu, menurut Gayus Lumbuun, penangkapan tersebut melanggar asas kepatutan. “Justru yang menangkap itulah yang melanggar etika,” kata Gayus Lumbuun, yang juga pimpinan Badan Kehormatan DPR ini.

Penangkapan Komjen Pol Susno Duadji oleh Propam Mabes Polri terus mendapat kritikan. PDIP menilai penangkapan tersebut menunjukkan posisi institusi Polri sudah pada tahap yang membahayakan. “Gelagatnya, posisi Polri sudah pada tahap membahayakan sebagai institusi. Sudah terjadi demoralisasi institusi Polri,” kata Sekjen PDIP Tjahjo Kumolo. Mengenai kenapa Susno harus ditangkap dan ditahan, kata Tjahjo, Polri perlu menjelaskannya kepada publik. “Apakah posisi Komjen Susno sudah membahayakan?” kata Tjahjo. Soal pemberantasan mafia pajak baik di institusi Polri maupun Ditjen Pajak, Tjahjo menilai harus ada ketegasan dari penegak hukum terhadap masalah itu.  “Harus juga ada political will dari pemerintah,” tegas Tjahjo.

Ketua Komisi III DPR Benny K Harman menilai penangkapan Komjen Pol Susno Duadji oleh Divisi Propam Mabes Polri, tidak jelas. Benny mengatakan penangkapan Susno memberi kesan pimpinan Polri merasa panik atas pembongkaran kasus mafia pajak yang ditiupkan Susno.
“Upaya membuka markus ini sangat mengecewakan. Tidak bisa dihindari kesan bahwa penangkapan ini dilakukan karena pimpinan teras kepolisian merasa panik dengan apa yang dilakukan Pak Susno,” kata Benny. Benny menambahkan, penangkapan juga memberi kesan pimpinan Polri ingin membungkam mulut Susno.”Agar dia tidak bisa memberi keterangan lagi untuk membongkar modus operandasi markus yang berada pada tubuh polri,” imbuh Benny. Oleh karenanya, lanjut Benny, Kapolri harus menjelaskan alasan penangkapan tersebut secara terbuka kepada publik dan Komisi III.  “Kapolri juga harus melaporkan hal-hal yang berakitan dengan agenda kerja untuk menindaklanjuti laporan yang disampaikan Pak Susno,” tegas Benny. “Apabila penangkapan itu terkait dengan pelanggaran kode etik, upaya paksa tidak bisa diterapkan terhadap pelanggaran kode etik,” kata Benny K Harman. Menurut Benny, harus dipertanyakan juga perihal surat penangkapan Susno.  “Apakah ada surat penangkapan? Terkait Apa?” kata Benny.

Tim kuasa hukum Komjen Pol Susno Duadji menyayangkan penangkapan kliennya. Menurut mereka banyak jenderal Polri yang merasa malu karena Susno diperlakukan seperti itu. “Saya banyak dapat SMS dari para jenderal aktif maupun purnawirawan. Mereka mengatakan malu sebagai anggota Polri, melihat penangkapan Pak Susno,” kata pengacara Susno, Henry Yosodiningrat di Mabes Polri, Jl Trunojoyo, Jakarta. Henry datang bersama para pengacara Susno lainnya antara lain Ali Yusuf Amir dan M Assegaf. Mereka tiba di Mabes Polri pukul 19.50 WIB. Pengacara menilai ada kejanggalan dari penangkapan Susno. Alasan penangkapan pun masih simpang siur. “Kalau mau berobat ke luar negeri tanpa izin, apakah sampai perlu ditangkap. Apa tidak bisa ditunggu sampai selesai berobat?” ujarnya. Menurut Henry, Susno bukanlah teroris atau bandar narkoba. Susno harus diperlakukan lebih baik dari apa yang disaksikan masyarakat di televisi. “Beliau berhasil mengungkap kebobrokan bangsa ini. Masa diperlakukan seperti itu?” tanya Henry. Henry menambahkan pelaku pelanggaran kode etik tidak bisa ditahan kecuali dalam keadaan darurat. Bahkan tadi pagi, Susno masih mau memenuhi undangan Satgas Pemberantasan Mafia Hukum. “Saya sedih, tidak ada rasa hormat dan santun kepada senior,” pungkasnya.

Penangkapan Komjen Susno Duadji di Bandara Soekarno-Hatta oleh Propam Mabes Polri dinilai berlebihan. Seharusnya Polri cukup berkordinasi dengan pihak imigrasi untuk mencegah Susno ke luar negeri. “Sebaiknya polisi cegah lewat imigrasi, tidak perlu ditangkap,” ujar pengamat kepolisian Bambang Widodo Umar. Bambang menilai, jika alasan penangkapan Susno hanya didasarkan masalah disiplin itu terlalu lemah. Ini bisa menjadi bumerang bagi Polri karena masyarakat akan bersimpati terhadap Susno. “Orang akan bersimpati pada Susno, menjadi boomerang bagi polri,” tandasnya

Komisi Nasional Hak Azasi Manusia (HAM) mengecam keras penangkapan Komjen Susno Duadji oleh Propam Mabes Polri. Tindakan ini dinilai melanggar HAM karena tidak ada dasar hukum yang kuat untuk menangkap Susno.  “Propam Mabes Polri melakukan tindakan sewenang-wenang, penangkapan Susno melanggar HAM,” ujar Komisioner Komnas HAM Saharuddin Daming. Tindakan propam menurut Daming, sama artinya dengan melecehkan Satgas Anti Mafia Hukum dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang telah memberikan jaminan hukum dan politik terhadap Susno.  “Penangkapan Pak Susno menjadi fakta tak terbantahkan bahwa reformasi di polri hanya isapan jempol,” tegas Daming.

Merujuk pada penangkapan Komjen Susno Duaji, koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB), Adhi Masardhi, berpendapat bahwa penangkapan tersebut menunjukkan kepanikan pihak Mabes Polri.  “Penangkapan itu menunjukan Mabes Polri panik dan sekaligus mencerminkan sikap kepolisian sebagai penguasa, bukan pengayom,” katanya. Adhi Masardhi mengatakan, sejak Susno bernyanyi soal mafia kasus pajak yang diduga melibatkan beberapa petinggi Polri, hal itu membuat para petinggi Polri kalang kabut. Namun, yang mengejutkan, menurut Adhi Masardhi, justru keberanian Mabes Polri menangkap Susno Duadji karena kejadian ini mengindikasikan perlunya segera reformasi di tubuh Polri. “Untuk itu, GIB (Gerakan Indonesia Bersih) juga mendesak DPR RI segera mengoreksi UU tentang Polri,” katanya.

Dikeluarkan malam hari

Komjen Pol Susno Duadji akhirnya tiba di rumahnya setelah diperiksa oleh Propam Mabes Polri. Didampingi kuasa hukumnya Hendri Yosodiningrat, Susno langsung memberikan keterangan kepada media. Susno tiba di rumahnya pukul 23.00 WIB, mengenakan jaket warna coklat wajah jenderal bintang tiga ini terlihat lelah. Saat ini Susno sudah masuk ke dalam rumah. Susno meninggalkan Mabes Polri, pukul 22.45 WIB di kompleks Gedung Trans National Crime Center (TNCC), Jl Trunojoyo, Jakarta, beberapa petugas berpakaian Propam membawa Susno dengan kendaraan sedan Honda Accord hitam bernopol B 1988 AA. Susno dan Henry sempat menjawab beberapa pertanyaan wartawan soal materi pemeriksaan dan proses penangkapan dirinya. Bersama tim pengacaranya, Susno pun langsung masuk ke dalam rumah.

Setelah diperiksa Propam Mabes Polri Komjen Pol Susno Duadji akhirnya dapat berkumpul kembali bersama keluarganya. Susno tampak sumringah karena merasa seperti tahanan yang baru dibebaskan. “Seperti tahanan baru bebas gimana rasanya,” ujar Susno sambil tersenyum di rumahnya Jl Cibodas, Puri Cinere, Depok, Senin (12/4/2010) malam.  Dengan adanya penangkapan ini, Susno justru merasa tidak takut untuk membongkar mafia kasus pajak yang diduga melibatkan sejumlah anggota kepolisian. Demi menegakan keadilan, Susno siap mempertaruhkan dirinya sebagai perwira tinggi di tubuh polri. “Fredeom of speach ini adalah human right,” kata jenderal bintang tiga ini.

Keluarga Susno

Keluarga mengaku kaget akan penangkapan tersebut.  “Kita sekeluarga kaget. Kita berharap ini cepat selesai,” ujar salah seorang kerabat Susno Duadji, Sultan Hamid di kediaman Susno, Jl Cibodas I nomer 7, Cinere, Depok, Jawa Barat. Meski begitu, keluarga tetap menunggu informasi tentang pemeriksaan Susno oleh Mabes Polri. “Kita tunggu kabar saja dari pengacara. Beberapa keluarga dari Palembang akan datang malam ini,” katanya. Rumah Susno masih terus didatangi oleh para teman dan kerabat keluarga. Tampak terlihat salah seorang putri Susno, Ana yang datang sekitar pukul 19.30 WIB ke rumahnya dengan wajah yang pucat. Sesekali Ana meneteskan air mata sambil memeluk kerabat yang berada di dekatnya.

Keluarga mengaku syok saat mendengar penangkapan Mantan Kabareskrim Komjen Susno Duadji oleh Divisi Propam Mabes Polri. Termasuk istri Susno, Herawati. “Ibu sehat, memang agak syok. Kita ngga mau bikin kondisi tambah syok,”ujar kerabat Susno, Sultan Hamid, saat ditemui wartawan di kediaman Susno di Jl Cibodas I No 7 perumahan Puri Cinere, Depok.  Bukan hanya keluarga di Jakarta Menurut Sultan, keluarga dan kerabat dari Palembang dan dari beberapa tempat lainnya akan datang untuk berkumpul.  “Semoga semua cepat selesai,” kata Sultan.

Susno Duadji dijemput paksa saat akan bertolak ke Singapura. Susno menegaskan tujuannya ke Singapura untuk check up, bukan mau lari. “Saya bukan mau lari ke luar negeri. Saya bukan perampok, teroris. Hanya mau check up. Kalau sudah selesai, saya sukarela pulang,” kata Susno yang ditemui saat tengah terbaring di tempat tidurnya, di kamar pribadinya di lantai 2, Jalan Cibodas, Puri Cinere, Depok, Jawa Barat, Selasa (13/4/2010). Susno mengatakan, banyak polisi yang pergi ke luar negeri. “Banyak polisi kok yang ke luar negeri. Kalau dinas memang harus izin,” ujar dia. Saat ditangkap Propam, Bapak bilang apa? “Saya bilang, saya bukan rampok, bukan koruptor,” kata Susno. Susno ditangkap oleh sekitar empat orang Provost di Bandara Soekarno-Hatta. Susno sempat menolak saat anggota Provost menjemputnya dari bandara. Namun, akhirnya Susno mau dan mengikuti proses pemeriksaan di Mabes Polri. Usai diperiksa, Susno diperbolehkan kembali ke kediamannya di Cinere, Depok. Menurut informasi yang dikumpulkan, ada sebuah tim Propam yang sudah dipersiapkan khusus untuk memantau gerak-gerik Susno. Mungkin saja, tim inilah yang dikeluhkan Susno karena selalu mengikutinya.

Susno Duaji kecewa terhadap Divisi Profesi dan Pengamanan (Divropam) Mabes Polri yang menangkapnya. Ayah dua anak itu seperti diperlakukan sebagai seorang teroris atau buronan koruptor. Demikian pengakuan Susno di rumahnya di Puri Cinere Depok, Jawa Barat, Selasa (13/4).  Susno mengungkapkan isi hatinya di tengah kondisi yang sedang sakit. Ayah dua anak itu berbaring di lantai atas rumahnya di ditemani keluarga dan kerabat. Wajah Susno pucat dan dirinya merasakan panas dingin. Kondisi ini membuat pria kelahiran Pagar Alam, Sumatra Selatan, 1 Juli 1954 itu tak kuat berjalan, apalagi berdiri. Ia mengaku kelelahan. Kondisi ini dialami setelah menjalani pemeriksaan di Mabes Polri semalam. Sebelumnya tim medis Rumah Sakit Polri Kramatjati sempat mengambil sampel darah Susno pagi tadi. Keluarga terus berdatangan ke rumah Susno di Jalan Cibodas I, Nomor 7 itu. Bila kondisi menurun, rencananya Susno dirawat di rumah sakit.

Keluarga besar Komjen Susno Duadji di Pagaralam, Sumatra Selatan, meminta sang jenderal pensiun dini dan pulang ke Pagaralam untuk berkumpul bersama keluarga dan membuka usaha keluarga. Permintaan ini karena banyaknya polemik yang terus menimpa Susno beberapa bulan terakhir.”Waktu dia (Susno) pulang beberapa waktu lalu, kami pernah memintanya untuk melakukan pensiun dini. Setelah 30 tahunan mengabdi rasanya sudah cukup dan sekarang waktunya untuk berkumpul bersama keluarga. Namun Susno waktu itu hanya menjawab Insya Allah,” kata dua adik perempuan Susno, Sutrimawati dan Eliza Subaria, bersama ibunya Susno, Hj Mardia, saat ditemui pers, Selasa (13/04/2010). Alasan keluarga meminta Susno melakukan pensiun tidak lain agar keluarga besar mereka bisa berkumpul seperti dahulu. “Kami berdelapan semuanya masih hidup. Kami ingin agar bisa berkumpul dan bermain seperti dahulu,” ungkap Sutri.

Ditanya usaha apa yang akan dibuka setelah Susno pensiun dan pulang ke Pagaralam, Sutri mengatakan usaha apa saja. Yang penting halal dan bisa menghidupi keluarga. “Orangtua kami dahulu tidak mewarisi uang. Namun mereka mewarisi tanah, dan tanah itulah yang rencananya akan kami kelola dan akan kami tanami pohon untuk anak cucu kami nantinya,” ungkap Sutri, disambut anggukan kepala oleh ibu dan saudara perempuannya.

Susno Duadji masih menyembunyikan sejumlah dokumen penting yang disebut-sebut menyangkut berbagai macam kasus. Susno pun menyimpannya di tempat rahasia untuk menghindari penggeledahan. “Pak Susno kan mantan Kabareskrim, seandainya digeledah, tidak mungkin ada di sini (rumah),” ujar pengacara Susno, Zul Armain di kediaman Susno, Puri Cinere Raya, Depok, Selasa (13/4/2010). Zul membenarkan sempat ada informasi polisi akan melakukan penggeledahan di rumah Susno, setelah menangkap jenderal bintang tiga ini di Bandara Soekarno Hatta kemarin. “Infonya seperti itu,” jelas dia. Namun Zul mengaku tidak tahu, detil dokumen yang disembunyikan Susno. “Saya tidak tahu,” terang dia.

Ibunda dari Komjen Pol Susno Duadji, Mardia mengaku gelisah. Mardia mengaku memang sudah punya firasat buruk sebelum penangkapan Propam Mabes Polri kepada anaknya tersebut.”Seharian kemarin (Senin) ibu gelisah terus. Saya juga tidak mau makan. Bahkan saya pulang kerja duluan karena ada perasaan tidak enak,” kata adik perempuan Susno Duadji, Sutrimawati, Selasa (13/04/2010).Sutrimawati ditemui wartawan di rumah orang tua Susno di Kota Pagaralam. Sekitar 300 kilometer dari Palembang, Sumatera Selatan. Tepatnya di Dusun Tebat Agung RT 07 RW 02 Kecamatan Lubuk Buntak Dempo Selatan Kota, Pagaralam. Sutrimawati mengaku juga sudah memiliki firasat buruk. Namun dirinya tidak mengetahui penyebab kegelisahan tersebut sembari menunggu kabar dari kakaknya Susno di Jakarta. “Kemarin (Senin) kami tidak mendapat kabar dari kak Susno. Untuk dihubungi juga sangat sulit. Kami terkejut ketika melihat kakak (Susno) ditangkap di bandara ketika akan melakukan chek up ke Singapura,” terangnya.

Sutrimawati mengatakan, kalau Susno memang pernah operasi katarak di Singapura. Apa yang dilakukan Polri terhadap kakaknya tersebut sangat keterlaluan.”Kakak saya itu masih aktif di Bahayangkara. Namun sejak adanya makelar kasus, Susno seakan tidak dianggap sebagai anggota kepolisian,” imbuhnya. Bahkan, lanjut Sutrimawati, Polri terkesan seakan-akan mencari kesalahan Susno untuk bisa dihukum.

dari berbagai sumber

KORAN ANAK INDONESIA, Yudhasmara Publisher

Jl Taman Bendungan Asahan 5 Jakarta PusatPhone : (021) 70081995 – 5703646

email : judarwanto@gmail.com

http://korananakindonesia.wordpress.com/

 

 

 

 

Copyright © 2010, Koran Anak Indonesia  Network  Information Education Network. All rights reserved

Oleh: Indonesian Children | April 11, 2010

Dicurigai Berperan Sentral Dalam Cek Pelawat, Nunun Pelupa Berat

Dicurigai Berperan Sentral Dalam Cek Pelawat, Nunun Pelupa berat

Komisi Pemberantasan Korupsi mengajukan permohonan cegah atas nama Nunun Nurbaeti. Nunun dianggap sebagai saksi penting dalam kasus dugaan suap yang menyeret empat anggota DPR periode 1999-2004. “Benar, sejak 24 Maret lalu,” ujar juru Bicara KPK, Johan Budi, saat dihubungi VIVAnews, Sabtu, 10 April 2010. KPK berasalan, keterangan Nunun sangat penting dalam pengembangan penyidikan kasus travel cheque saat pemilihan Deputi Gubernur Bank Indonesia yang memenangkan Miranda S Goeltom pada tahun 2004. Nunun Daradjatun disebut memiliki peran sentral dalam kasus cek pelawat ini. Dalam surat dakwaan, empat terdakwa menerima cek perjalanan dari Nunun Nurbaeti Daradjatun melalui Ahmad Hakim Safari Malangjudo alias Arie Malang Judo. Cek itu diterima karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya dari Nunun Nurbaeti Daradjatun terkait pemilihan Miranda Swaray Goeltom menjadi Deputi Gubernur Senior BI. Nilai keseluruhan cek adalah sekitar Rp 24 miliar.

“Biar sewaktu-waktu pemeriksaan dia ada,” kata Johan.  Seperti diketahui, Nunun kerap mangkir sebagai saksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Selain kerap menggunakan alasan sakit lupa berat (amnesia), isteri Adang Daradjatun itu juga sering beralasan sedang berada di luar kota.

Meski sudah melayangkan cegah ke Imigrasi, KPK belum meningkatkan status Nunun sebagai tersangka. “Kita lihat sejauh mana perkembangan di pengadilan,” kata dia.  Sebelumnya, Johan Budi mengatakan, pihak KPK tak akan tinggal diam dengan penyakit lupa berat yang diidap Nunun. KPK akan menyiapkan dokter independen untuk mengecek kebenaran penyakit tersebut.

Nunun Daradjatun disebut memiliki peran sentral dalam kasus tersebut. Dalam surat dakwaan, empat terdakwa menerima cek perjalanan dari Nunun Nurbaeti Daradjatun melalui Ahmad Hakim Safari Malangjudo alias Arie Malang Judo. Cek itu diterima karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya dari Nunun Nurbaeti Daradjatun terkait pemilihan Miranda Swaray Goeltom menjadi Deputi Gubernur Senior BI. Nilai keseluruhan cek adalah sekitar Rp 24 miliar.

Nunun Nurbaeti Daradjatun telah divonis menderita amnesia berat. Akibat penyakit ini, istri mantan Wakil Kepala Polri itu tidak bisa bersaksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. “Ibu Nunun menderita amnesia antrograf dan retrograf, yakni amnesia jangka pendek dan jangka panjang,” kata dr Andreas Harry. Andreas menjelaskan, akibat penyakit ini, Nunun dipastikan tidak dapat mengingat kejadian-kejadian yang baru terjadi. “Bahkan hingga dua tahun silam,” ujarnya.

“Dia (Nunun) cenderung tidak konsisten dalam memberikan keterangan. Dan itu akan membahayakan diri sendiri dan orang lain,” jelas dr Andreas Harry Sp S(K), Ahli Penyakit Saraf, Selasa 6 April 2010. Secara pribadi, tambah dr Andreas, pihaknya telah diminta oleh Adang Daradjatun (suami Nunun) untuk menceritakan yang sebenarnya tentang penyakit wanita yang telah beberapa kali mangkir dalam persidangan itu. “Dalam kode etik medis, tidak dibenarkan menceritakan secara rinci. Tapi ini atas permintaan suami dari pasien, maka saya bisa menjelaskan tentang kondisi dan penyakit ibu Nunun,” paparnya.

Nunun Nurbaeti Daradjatun sudah dua kali tidak menghadiri sidang sebagai saksi perkara suap pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.  Dalam dua kesempatan sidang itu, Nunun mengirimkan surat keterangan kepada jaksa dan hakim. Istri mantan Wakil Kepala Polri Komjen (Purn) Adang Daradjatun itu mengaku sedang mengalami sakit pelupa berat.

Dr Andreas Harry, menceritakan sejarah penyakit pelupa berat Nunun itu. Menurutnya, Nunun divonis menderita amnesia berat sejak September tahun 2006.  “Saya menangani ibu Nunun sudah 3,5 tahun, mulai dari gejala awal sampai saat ini,” kata Andreas di RS Gading Pluit, Jakarta. Awalnya Ibu Nunun datang dengan keluhan sakit di sekujur badan. Lalu pada 25 Juli 2009, ibu Nunun mengalami stroke sebelah kiri. Setelah berhasil disembuhkan, Ibu Nunun mengalami Amnesia pada 15 November 2009 oleh dr Sidiarto Kusumoputro. Amnesia yang diderita Ibu Nunun, merupakan penyakit yang muncul paska stroke. Setelah itu, pada 2 dan 15 Maret 2010, Ibu Nunun menjalani Physical Matric Testing di Singapura. Dan hasilnya, memory diclyne atau gangguan fungsi memori otak.

Second opinion

Komisi Pemberantasan Korupsi akan mencari kebenaran apakah Nunun Nurbaeti Daradjatun benar menderita sakit pelupa berat atau tidak. KPK pun akan mempersiapkan dokter independen. “Tapi sebelumnya, kami akan panggil yang bersangkutan dulu,” kata Juru Bicara KPK, Johan Budi SP, di Gedung KPK, Jakarta, Senin 5 April 2010. Jika tak memenuhi panggilan, lanjut Johan, KPK akan memeriksa istri mantan Wakil Kepala Polri, Komjen (Purn) Adang Daradjatun itu dengan dokter KPK atau dokter independen. “Ini untuk mencari second opinion,” ujarnya.

dari berbagai sumber

KORAN DEMOKRASI INDONESIA

Oleh: Indonesian Children | April 11, 2010

Jenderal Kontroversial, Pantaskah Jadi ketua KPK

Jenderal Kontroversial, Pantaskah Jadi ketua KPK
 


 
Saat melantik Susno Duaji  menjadi Kabareskrim Mabes Polri, Kapolri  mengatakan alasan pengangkatannya karena kredibilitas dia baik. “Orangnya konsisten, keras, tidak ada kompromi”. Ternyata alasan kapolri tersebut terbukti saat ini Susno mulai terlihat sepak terjangnya di dunia hukum, politik dan karir kepolisian demikian kontroversial. Mantan Kabareskrim Komjen Susno Duadji, bisa jadi menjadi salah seorang yang bintang fenomenal di Indonesia tahun ini. Beberapa saat yang  lalu, ia menjadi cacian dan makian masyarakat Indonesia. Tidak lain karena dampak dari kontroversi dan perseteruan cicak dan buaya melawan Bibit dan Chandra wakil ketua KPK. Tidak saja dicaci maki, gambar wajahnyapun diubah-ubah menyerupai monster dan drakula yang menakutkan oleh para demonstran. Bahkan masyarakat ramai-ramai merekomendasikan pencopotan dari jabatan kabareskrim, hingga pemecatan dari keanggotaan Polri. Dunia seperti terbalik ketika saat ini Susno dipuja bahkan sebagian masyarakat beramai ramai ingin mengangkat Susno jadi ketua KPK. Pantaskah Susno jadi ketua KPK ?

Ternyata roda memang selalu berputar, kadang di bawah kadang di atas. Siapa sangka sebagai bekas orang yang teraniaya saat Cicak Buaya,  Jenderal bintang tiga ini malah mendapatkan bintang yang bersinar terang justru saat dia tidak berkiprah aktif di kepolisian. Ini karena sikap keberanian yang ditunjukkannya. Memberikan kesaksian yang meringankan pada persidangan Ketua KPK, Antansari. Ia juga yang berani membuka dan membongkar rahasia di tubuh Polri. Yang paling heboh adalah membongkar makelar kasus (markus) perpajakan, Rp 25 miliar, yang diduga melibatkan rekan sejawatnya. Tidak segan, ia menuding para jenderal Polri sebagai pelaku markus perpajakan. Atas tindakannya pula, kini ia harus menyandang status tersangka atas tindak pidana dugaan pencemaran nama baik.
Masyarakat dan sebagian anggota DPR yang dulu mencaci dan mencibirnya habis-habisan, kini berbalik arah memberikan dukungan. Dunia jejaring facebook pun, juga ramai memberikan dukungan. Tidak saja dalam dukungan mengungkap kasus-kasus di tubuh Polri. Bahkan iapun juga didukung untuk menjadi orang nomor satu di jajaran Polri, yakni sebagai Kapolri. Bahkan kelompok lain dengan lantang meneriakkan agar Susno diangkat sebagai letua KPK. Setidaknya, di jejaring facebook, ada 12 grup yang mendukung keberanian Susno Duadji. Di grup-grup ini, Susno mampu mendulang suara yang mencapai 7 ribuan anggota.
Perubahan cerita yang sangat drastis tersebut tampaknya harus lebih dicermati secara mendalam. Keberanian Susno menentang arus dalam menyidik wakil ketua KPK dalam kasus Cicak Buaya tersebut diperlukan kajian ulang lebih mendalam. Bila melihat keberanian dan kengototannya dalam mengungkapkan berbagai kebrobokan di Lingkungan Polri maka tampaknya tidak ada salahnya untuk mengevaluasi ulang sepak terjang Susno dalam kasus Cicak Buaya.
Secara logika umum, seorang yang mempunyai riwayat darah tidak putih atau koruptor pasti tidak akan berani secara moral berbicara banyak di berbagai tempat dalam melawan korupsi apalagi yang dibongkar adalah di Intitusinya. Seorang bekas maling atau pernah punya riwayat koruptor akan gamang secara moral bila harus bicara untuk melawan korupsi. Tetapi tampaknya Susno tidak, dengan lugas, tegas dan konsisten sangat berani berusaha mengungkapkan kebenaran menurut dirinya.
Mengapa dalam hitungan detik Susno dicaci kemudian berubah jadi dipuja menjadi pahlawan. Pasti ada yang tidak benar dalam menilai fenomena selama ini. Ada dua analisa yang dapat menyikapi perubahan drastis dalam fenomena Susno itu. Pertama kasus Susno dalam Cicak buaya adalah memang salah dan kasus Susno dalam berbagai kasus yang diungkapkannya saat ini adalah bohong besar. Kemungkinan kedua kasus Cicak Buaya Susno dalam posisi yang benar. Demikian pula saat ini berbagai terbosannya dalam mengungkapkan kasus korupsi di instusinya adalah benar.
Bila analisa yang pertama dipakai maka pasti semua nyanyian Susno selama ini adalah bohong besar. Tetapi melihat fakta dan bukti yang secara pasti mulai terungkap. Segala kebenaran yang diucapkan Susno mulai satu persatu terbukti. Tampaknya karakter keras, konsisten dan tanpa kompromi seorang Susno merupakan poin yang dapat menambah nilai untuk melihat kebenaran seorang Susno selama ini. Bila hal itu benar terjadi maka selama ini arus masyarakat yang demikian besar melawannya dalam kasus Cicak Buayapun bisa saja dalam arus yang salah.

Perjalanan karir
Komjen Pol Drs. Susno Duadji, S.H, M.Sc. (lahir di Pagar Alam, Sumatera Selatan, 1 Juli 1954; umur 55 tahun) adalah mantan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri (Kabareskrim Polri) yang menjabat sejak 24 Oktober 2008 hingga 24 November 2009. Sebelumnya, ia menjabat sebagai Wakil Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Kapolda Jawa Barat. Susno Duadji merupakan lulusan Akabri Kepolisian dan mengenyam berbagai pendidikan antara lain PTIK, S-1 Hukum, S-2 Manajemen, dan Sespati Polri. Ia juga mendapat kursus dan pelatihan di antaranya Senior Investigator of Crime Course (1988), Hostage Negotiation Course (Antiteror) di Universitas Louisiana AS (2000), Studi Perbandingan Sistem Kriminal di Kuala Lumpur Malaysia (2001), Studi Perbandingan Sistem Polisi di Seoul, Korea Selatan (2003), serta Training Anti Money Laundering Counterpart di Washington, DC, AS  Susno adalah anak kedua dari delapan bersaudara. Ayahnya bernama Duadji, seorang sopir dan ibunya, Siti Amah, seorang pedagang kecil. Ia adalah suami dari Herawati dan bapak dari dua orang putri.
Lulus dari Akademi Kepolisian 1977, Susno yang menghabiskan sebagian karirnya sebagai perwira polisi lalu lintas, sudah juga mengunjungi 90 negara untuk belajar menguak kasus korupsi. Karirnya mulai meroket ketika dia dipercaya menjadi Wakapolres Yogyakarta dan berturut-turut setelah itu Kapolres di Maluku Utara, Madiun, dan Malang. Susno mulai ditarik ke Jakarta, ketika ditugaskan menjadi kepala pelaksana hukum di Mabes Polri dan mewakili institusinya membentuk KPK pada tahun 2003. tahun 2004 dia ditugaskan di Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan ( PPATK ). Sekitar tiga tahun di PPATK, Susno kemudian dilantik sebagai Kapolda Jabar dan sejak 24 Oktober 2008, dia menjadi Kepala Badan Reserse dan Kriminal Mabes Polri menggantikan Bambang Hendarso Danuri.
Susno Duadji sempat menyatakan mundur dari jabatannya pada tanggal 5 November 2009, akan tetapi pada 9 November 2009 ia aktif kembali sebagai Kabareskrim Polri. Namun demikian, pada 24 November 2009 Kapolri secara resmi mengumumkan pemberhentiannya dari jabatan tersebut. Kode sebutan (call sign) Susno sebagai “Truno 3″ atau orang nomor tiga paling berpengaruh di Polri setelah Kapolri dan Wakapolri, menjadi populer di masyarakat umum setelah sering disebut-sebut terutama dalam pembahasan kasus kriminalisasi KPK. Meskipun demikian, kode resmi untuk Kabareskrim sesungguhnya adalah “Tribrata 5″, sedangkan Truno 3 adalah kode untuk Direktur III Tipikor (Tindak Pidana Korupsi).
Berbagai kontroversi  yang sangat fenomental adalah salah satunya pernyataan Susno yang berbunyi “Ibaratnya di sini buaya di situ cicak. Cicak kok melawan buaya” telah menimbulkan kontroversi hebat di Indonesia. Akibat dari pernyataan ini muncul istilah “cicak melawan buaya” yang sangat populer. Istilah ini juga memicu gelombang protes dari berbagai pihak dan membuat banyak pihak yang merasa anti terhadap korupsi menamakan diri mereka sebagai Cicak dan sedang melawan para “Buaya” yang diibaratkan sebagai Kepolisian. Kontroversi lainnya adalah kode “Truno 3″ disebut dalam percakapan yang disadap oleh KPK sehubungan dengan kasus bank Century.
Sedangkan pernyataan kontroversial lain adalah kebijaksanaan Susno yang berbunyi “Jangan Pernah Setori Saya” juga sangat terkenal saat beliau menjabat sebagai kapolda Jabar juga menjadi perhatiann banyak kalangan. Sepak terjang lainnya adalah Susno mengungkapkan adanya seorang pegawai pajak yang mempunyai rekening tidak wajar. Pegawai pajak yang dimaksud adalah Gayus Tambunan dan akibat dari terbongkarnya kasus ini, beberapa jendral polisi , pejabat kejaksaan, kehakiman dan aparat dari Kementrian keuangan kehilangan jabatanya dan diperiksa atas dugaan bersekongkol untuk merugikan negara

Keras, Konsisten dan Tanpa kompromi
Ternyata alasan Kapolri saat mengangkat Susno sebagai kabareskrim bahwa dia adalah sosok keras, konsisten dan tanpa kompromi adalah benar adanya. Bahkan alasan itulah yang sempat merepotkan Kapolri dan institusinya saat Susno banyak mengeluarkan manuver dan opininya di berbagia media dan kalangan termasuk DPR.
Bahkan sempat yang diakunya saat dalam dengar pendapat dengan anggota komisi III DPR, Susno menjelaskan bahwa dirinya dicopot dari Jabatan dan ditunda naik pangkatnya adalah hal yang biasa. Saat menjadi Letnan Satu di Jawa Tengah dalam menyidik kasus korupsipun dia tidak mau melepas orang penting dalam kasus yang ditangani. Meski harus melawan Kapoldanya, akhirnya dia dicopot dari jabatannya gara-gara kasus tersebut. Bahkan karena karakter keras  dan tanpa komprominya maka Susno seringkali dihambat kenaikkan pangkatnya. Tetapi justru saat pertambahan  pangkat bintangnya Susno mengaku termasuk sangat cepat.
Keberanian menentang arus inilah yang patut diacungi jempol. Bahkan saat menelidiki dan menyidik kasus wakil ketua KPK Bibit dan Chandra Susno juga tidak takut sekalipun melawan arus masyarakat yang demikian besar menentangnya dan membela secara buta terhadap wakil ketua KPK tersebut. Bahkan saat itu dengan berani dia menghadap ke KPK untukminta  disidik dan diselidiki tentang dugaan suap 10 milyar terhadap dirinya. Tetapi ternyata KPK tidak melakukannya. Meski sampai saat ini masih belum jelas kasus Cicak Buaya tersebut dan masih menjadi misteri.
Keberanian dalam menghadapi kebenaran, tampaknya dapat mengambil sikap teladan salah seorang filsuf besar Yunani yaitu Socrates. Dituduh telah meracuni pemikiran anak-anak muda Athena pada masa itu, akhirnya Socrates rela dihukum mati dengan cara menenggak racun. Meskipun sebenarnya Socrates tak bersalah dan bisa saja melarikan diri karena teman-temannya dari anak bangsawan yang menawarkan diri untuk menyuap pengawal penjara. Namun, atas nama kebenaran yang diyakininya, ia berani menghadapi berbagai risiko, termasuk kematian. Meski saat ini Susno tidak harus disuruh minum racun, tetapi Susno dipaksa untuk kalah dalam pertarungan dalam Cicak Buaya.  Tetapi dengan motivasi yang tinggi dan berani mati Susno membuka borok yang ada dalam tubuh Polri. Korps yang paling dicintainya selama ini.
Melihat sepak terjang dan karakter yang keras, konsisten dan tanpa kompromi serta berbagai pengalamannya dalam pemberantasan korupsi. Maka tidak ada salahnya perlu dipertimbangkan berbagai suara yang berani mengusulkan Susno menjadi kertua KPK. Diluar sifat negatif yang berbagai pihak gunjingkan, tampaknya Susno sampai saat ini masih belum terbukti apapun dari berbagai tuduhan yang diarahkan kepadanya. Diluar pelanggaran etika korps yang diarahkan kepadanya tampaknya karakter kekuatan dan pengalaman Susno akan menjadikan modal sangat besar untuk dipercaya menjadi ketua KPK. KPK adalah ujung tombak dan harapan terakhir masyarakat dalam mendapatkan keadilan dalam menghancurkan korupsi di Indonesia. KPK yang mandiri tanpa intervensi pihak manapun perlu nyali seperti seorang Susno. Ruwetnya permasalahan korupsi di Indonesia tampaknya memerlukan tenaga dan darah Susno yang berani mati dan mempertaruhkan nyawanya demi masalah negara. Semoga segala keraguan akan putihnya Susno dan berbagai gunjingan negatif tentang Susno benar tidak pernah terjadi. Bila benar seperti itu adanya maka Susno adalah jodoh yang paling cocok untuk ditimang sebagai calon ketua KPK. Bila semua itu benar semoga saja Susno dapat menjadi Hoegeng yang baru ditempat yang baru, ketua KPK !

Dr Widodo Judarwanto SpA

KORAN DEMOKRASI INDONESIA

Gayus Tambunan Si Markus Golongan IIIA yang Kaya Raya, Akhirnya Tertangkap di Singapura

Nama Gayus Tambunan mendadak populer saat mantan Kabareskrim Komjenpol Susno Duaji membeberkan kepada publik dugaan terjadinya praktik mafia di kepolisian dalam penanganan perkara Gayus. Dalam rekening Gayus tercatat uang sebesar Rp 25 miliar, uang tersebut diduga hasil suap dari perusahaan yang diawasinya

Dirtjen Pajak tidak Merasa Kecolongan oleh Ulah Gayus

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementrian Keuangan mengaku tidak kecolongan karena pihak kepolisian terlebih dahulu mencium tindakan makelar kasus pajak Gayus HP Tambunan.  “Selama ini kami telah melakukan pengawasan untuk pegawai pajak. Kalau memang ada yang mengetahui dia berbuat salah, ya kami fasilitasi,” kata Dirjen Pajak Mochamad Tjiptardjo, Sabtu (27/3).

Menurutnya, sejak Gayus diproses oleh kepolisian pada 2009, Ditjen Pajak selalu bekerja sama dengan pihak kepolisian. Sejak proses penyidikan, Gayus dinyatakan sebagai pegawai pajak non aktif. “Makanya, kami selalu meminta kejelasan status Gayus. Kalau sudah jadi tersangka, akan segera kita non aktifkan,” ujarnya.  Menurutnya, internal Ditjen Pajak tidak mungkin mengawasi seluruh pekerjaan karyawan Ditjen Pajak yang berjumlah 32.000 orang. “Kami sudah menyerahkan audit kepada BPK dan BPKP setiap tahunnya,” kata Tjiptardjo.

Menurut sumber Media Indonesia, modus kasus Gayus bermacam-macam. Dalam posisinya sebagai pegawai Sub Direktorat Banding Direktorat Keberatan dan Banding, pada pertengahan 2007 Gayus berhasil memenangkan lebih dari 40 kasus banding perusahaan. Dalam hal ini, seharusnya Gayus mewakili Ditjen Pajak memenangkan Ditjen Pajak dalam Pengadilan Pajak.  Menurut sumber tersebut, Gayus memainkan selisih pemenangan banding. “Misalnya saja seharusnya bayar pajak Rp3 miliar. Lalu dia keberatan, ditolak lalu banding. Di pengadilan pajak itu Gayus memenangkan banding wajib pajak

Gayus Tambunan Kaya Mendadak, Hobi Belanja Properti
GAYUS Halomoan Tambunan memang misterius. Sebagai pegawai negeri sipil (PNS), golongannya adalah IIIa. Tapi, dia mendadak punya duit Rp 25 miliar di rekeningnya. Selain duit bejibun itu, Gayus doyan belanja properti.

Para tetangganya di kampung asal Gayus di RT 11 RW 8, Jalan Warakas I Gang 23, Kelurahan Papanggo, Kecamatan Priok, Jakarta Utara, menuturkan, kehidupan Gayus mengalami titik balik setelah lulus Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) pada 2000 dan masuk Direktorat Jenderal Pajak. Gayus tak langsung bekerja di bagian penelaah keberatan pada seksi banding dan gugatan wilayah Jakarta II seperti sekarang. Begitu lulus sekolah pencetak akuntan itu, Gayus sempat melanglang buana. Dia ditugaskan di sejumlah kantor pajak di luar Jawa hingga akhirnya kembali lagi ke Pulau Jawa.

Ketua Rukun Tetangga 11 RW 8 Kelurahan Papanggo Amir Suhadi mengatakan, pada 2003 Gayus menikah. Sejak saat itu, Gayus tak pernah kelihatan di rumah orang tuanya di daerah Papanggo, Priok, Jakarta Pusat. Gayus kemudian tinggal bersama mertuanya di kawasan Kelapa Gading. Tapi, itu hanya bertahan sementara. Tak lama kemudian, dia sudah mampu hidup mandiri. Dia membeli rumah di kawasan elite di daerah Jakarta Utara itu. ”Kata anak-anak, rumah Gayus gede. Ada kolam renangnya,” bisik salah seorang penjaga kios di gang dekat rumah Gayus.

Kekayaan Gayus setelah jadi pegawai pajak bukan hanya itu. Salah seorang warga menuturkan, dia sempat membeli sebuah apartemen mewah di daerah Cempaka Mas, Jalan Letjen Suprapto, Jakarta Pusat. Apartemen itu kini ditinggali dua adik Gayus, yakni Wiwit dan Detri. Padahal, apartemen mewah di Jakarta paling tidak dibanderol Rp 600 juta. Amir menceritakan, dia pertama bertemu Gayus pada 2004 saat pemilu. Saat itu, Amir yang menjadi PPS (petugas pemungutan suara) meladeni Gayus yang masih mencoblos di kampung aslinya. Setelah empat tahun bekerja di Ditjen Pajak, Gayus pulang kampung membawa mobil. ”Kalau nggak Kijang Innova, ya Avanza. Pokoknya, antara dua itulah,” kata Amir yang mengaku mengenal Gayus sejak ingusan.

Gayus adalah anak kedua di antara lima bersaudara. Sebelum pensiun, ayahnya, Amir Syarifuddin Tambunan, adalah pekerja di sebuah perusahaan swasta di Pelabuhan Tanjung Priok. Jika dibandingkan dengan warga lainnya, kehidupan mereka sangat sejahtera. Amir Syarifuddin memiliki lima anak. Semuanya lelaki, kecuali yang bungsu.

Semua anak Amir Syarifuddin menempuh pendidikan tinggi. Tak terkecuali Gayus. Setelah lulus SMA, Gayus masuk Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) dan lulus pada 2000. ”Saat kuliah di STAN, Gayus sudah jarang pulang. Mungkin, dia ngekos,” kata Amir Suhadi. Rumah Gayus di Papanggo kini sudah tidak ditempati. Sejak dia lulus, rumah itu awalnya didiami Amir Syarifuddin seorang diri. Ibu Gayus sudah meninggal sejak 1980-an. Namun, pada 2008, Amir Syarifuddin menikah lagi dan tinggal bersama istri keduanya di Depok, Jawa Barat. ”Pak Amir hanya ke sini paling dua atau tiga bulan sekali. Beberapa waktu lalu ke sini untuk melihat PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) rumahnya,” kata Amir Suhadi. Tersangka kasus penggelapan pajak, Gayus Tambunan, diperkirakan mendapatkan gaji bulanan sebesar Rp12,1 juta.

Menurut catatan tidak resmi Inspektur Jenderal Kementrian Keuangan Hekinus Manao, perkiraan gaji seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dirjen Pajak setingkat Gayus Halomoan P. Tambunan (GT) mencapai Rp12,1 juta per bulan. “Gaji dan berbagai tunjangan Rp2,4 juta, renumerasi sekitar Rp8,2 juta, imbalan prestasi kerja rata-rata Rp1,5 juta,” ungkapnya melalui pesan singkatnya kepada media, Kamis (25/3). Seperti diketahui, salah satu tokoh dalam kasus makelar pajak di Mabes Polri yang berumur 30 tahun merupakan pegawai Ditjen Pajak golongan III-A. Lulusan dari salah satu sekolah tinggi milik Depkeu ini, menjadi top sejak mencuatnya kasus penggelapan pajak senilai Rp25 miliar. Ia dituding terlibat dalam kasus yang masih ada kaitannya dengan makelar kasus di tubuh Polri.

Rumah Mewah Gayus Tambunan

 

GB
Rumah mewah berlantai dua tersebut terletak di kompleks real estate Gading Park View, blok ZE 6 No 1, Kelapa Gading, Jakarta Utara.Fotografer – Muhammad Taufiqqurahman
Rumah Mewah Gayus Tambunan 
Gayus lahir dan besar di kawasan Warakas Kelurahan Papanggo Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara. Dia tingal bersama kedua orangtuanya di Warakas I Gang 23 No.4 RT 11 RW 08. Ayahnya Amir Syarifuddin seorang mantan pelaut. Lulus dari Sekolah Tinggi Akutansi Nasional (STAN), Gayus langsung bekerja di Ditjen Pajak.  Pegawai golongan III A Ditjen Pajak ini kini tinggal di perumahan Park View Taman Puspa III blok ZE 6 No 1 Kelapa Gading. Dia tinggal dengan istrinya di rumah dengan cat bernuansa pink  bertingkat dua. Rumah bergaya arsitektur minimalis tersebut tampak sepi, Rabu (24/3) sore.  Pengamanan dari pihak perumahan cukup ketat ketika  Media Indonesia memasuki komplek tersebut. Di depan rumah tersebut terparkir sebuah mobil Ford Everest hitam bernomor B 96 MG. Di bagian belakang rumah terdapat taman, kolam ikan, dan gazebo kecil.
Milana Anggraeni, Istri Gayus Tambunan
 

Wajah Ferrial Sofyan setengah terkejut. Kepada wartawan, Jumat (26/3) dia mengaku baru tahu. Bahwa, Milana, staf yang merangkap sebagai asisten Ketua DPRD DKI adalah istri Gayus Tambunan. Bagi Ferrial Sofyan, Ketua DPRD DKI Jakarta itu, tak ada yang aneh dengan Milana. Sebagai staf di DPRD DKI Jakarta, wanita itu tergolong sebagai pekerja yang baik dan rajin. Nama Gayus Tambunan yang tiba-tiba ngetop karena disebut sebagai pengemplang dana pajak senilai Rp 25 Miliar, tiba-tiba mengungkap siapa Milana Anggraeni. Milana Anggraeni diketahui telah memiliki tiga anak dari Gayus Tambunan. Selama ini dia bekerja sebagai PNS di DPRD DKI, yang juga merangkap asisten Ketua DPRD DKI Jakarta Ferrial Sofyan. Kegiatan sehari-hari Milana adalah menyiapkan bahan sidang para anggota dewan jika rapat diagendakan. “Saya baru mengetahui kemarin, dia merupakan staf saya dan pekerja yang baik,” kata Ferrial.

Milana Anggraeni, dinikahi Gayus sejak tahun 2002. Kehidupan Milana sendiri, di mata teman-temannya di DPRD DKI tak ada yang aneh. Dia sosok yang biasa-biasa saja, tanpa terlihat bahwa dia adalah orang yang kaya. Yang menarik, sudah lima hari ini Milana izin dari kantornya. Tepatnya dia izin sakit selama 5 hari, terhitung sejak 25- 30 Maret dari kantor DPRD DKI Jakarta. Kabarnya, Milana mengalami depresi. “Dia memang sakit dan shok akibat kasus suaminya,” kata seorang sumber yang enggan disebutkan namanya.

Nah, menariknya lagi, diduga Milana Anggraeni, istri Gayus Tambunan, PNS Dirjen Pajak Golongan IIIA yang menjadi makelar kasus pajak Rp25 miliar, kini juga berada di negeri Singapura. Milana Anggraeni diduga menyusul suaminya ke Singapura. “Mungkin dia ke Singapura menyusul suaminya,” kata sumber di DPRD DKI. Milana sendiri sejak terungkap sebagai istri Gayus, terus menjadi kejaran wartawan. Diduga dia ikut menerima aliran dana dari rekening Gayus Tambunan sebesar Rp 3,6 miliar. Dari informasi yang ada, diketahui ada transfer dana ke rekening Milana dalam lima kali transfer, antara 4 Desember 2009 hingga 11 Januari 2010.

Kronologi Kasus Gayus Tambunan

Pegawai negeri sipil dari Ditjen Pajak Gayus Halomoan P Tambunan diputus bebas oleh PN Tangerang terkait kasus penggelapan dana sebesar Rp 25 miliar. Namun pihak kejaksaan tetap akan mengajukan kasasi terkait putusan tersebut.

Berikut kronologi kasus terdakwa Gayus: Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) terdakwa Gayus Halomoan P Tambunan dikirim ke Kejaksaan Agung (Kejagung) oleh tim penyidik Mabes Polri. Kemudian pihak Kejagung menunjuk 4 jaksa untuk mengikuti perkembangan penyidikan tersebut. Mereka adalah Cirus Sinaga, Fadil Regan, Eka Kurnia dan Ika Syafitri. Berkas perkara tersebut dikirim pada 7 Oktober 2009.

Di dalam SPDP, tersangka Gayus diduga melakukan money laundring, tindak pidana korupsi dan penggelapan. Analisa yang dibangun oleh Jaksa Peneliti melihat pada status Gayus yang merupakan seorang PNS pada Direktorat Keberatan dan Banding Dirjen Pajak kecil kemungkinan memiliki dana atau uang sejumlah Rp 25 Miliar pada Bank Panin, Jakarta. Setelah Jaksa Peneliti menelusuri alat bukti perkara yang terdiri dari saksi-saksi, keterangan tersangka dari dokumen-dokumen dan barang bukti, ternyata berkas tersebut belum lengkap

Pada 2002, Gayus Tambunan mengaku pernah satu pesawat dengan pengusaha properti Andi Kosasih. Mereka lalu berkawan baik, karena sama-sama besar di Jakarta Utara. Setelah perkenalan singkat itu mereka saling bercerita tentang profesi masing-masing. Andi memperkenalkan dirinya sebagai pengusaha bidang properti khusus pembangunan rumah kantor (ruko) berdomisili di Batam dan Jakarta.

Begitupula dengan Gayus yang seorang PNS Direktorat Keberatan dan Banding Dirjen Pajak. Maka kemudian terjadilah hubungan kerjasama bisnis diantara keduanya atas dasar saling percaya. Gayus diberi kepercayaan oleh Andi untuk mencari tanah yang hendak digunakan untuk membangun ruko seluas 2 hektar. Kemudian, akhirnya mereka membuat perjanjian bisnis secara tertulis pada 25 Mei 2009. Inti dari akta perjanjian tersebut salah satunya disebutkan biaya yang dibutuhkan untuk membeli tanah guna membangun ruko seluar 2 hektar adalah sejumlah US$ 6 juta. Atas kebutuhan dana sebesar US$ 6 juta untuk pembelian tanah seluas 2 hektar tersebut, maka Andi Kosasih menyerahkan uang dalam mata uang dollar secara tunai secara 6 tahap. Pada tahap pertama, 1 Juni 2008, Andi menyerahkan uang tunai sejumlah US$ 900 ribu. Tahap kedua, 15 September 2008, sejumlah US$ 650 ribu. Ketiga, 27 Oktober 2008, sejumlah US$ 260 ribu.

Selanjutnya pada tahap keempat, 10 November 2008, Andi menyerahkan lagi uang tunai sejumlah US$ 200 ribu. Kelima, 10 Desember 2008, sejumlah US$ 500 ribu. Keenam, 16 Februari 2009, sejumlah US$ 300 ribu. Sehingga total dari keenam setoran tunai Andi kepada Gayus seluruhnya adalah sejumlah US$ 2.810.000. Sejumlah uang tersebut diserahkan Andi kepada Gayus di rumah orang tua istri Gayus, dengan disertai bukti kwitansi yang lengkap. Perjanjian bisnis tersebut, diakui Gayus dalam keterangannya telah ditandatangani oleh kedua belah pihak dan didaftarkan di notaris. Perjanjian ini berakhir pada 21 Januari 2010 lalu

Setelah menerima sejumlah uang tunai dari Andi Kosasih, karena takut uang-uang tersebut hilang, Gayus memasukkannya ke dalam rekening pribadinya di Bank Panin. Setelah jaksa memeriksa beberapa barang bukti seperti adanya perjanjian tertulis dan bukti kwitansi, maka jaksa menilai tidak ada tanda-tanda tindak pidana korupsi, money laundring, maupun penggelapan uang. Namun, dalam berkas perkara, ada lagi uang yang masuk ke rekening Gayus dari bank yang berbeda. Jaksa melihat ada uang sejumlah Rp 370 juta yang disetor dalam 2 tahap, yakni tahap pertama pada 21 September 2007 sejumlah Rp 170 Juta dan 15 Agustus 2008 sejumlah Rp 200 Juta. Uang ratusan juta ini masuk ke rekening Bank Central Asia (BCA) milik Gayus. Uang tersebut menurut Gayus dimaksudkan untuk mengurus pajak PT Megah Jaya Citra Garmindo. Namun, saat ditelusuri oleh Jaksa Peneliti, dalam berkas perkara tertulis bahwa PT Megah Jaya Citra Garmindo telah bubar atau tidak ada lagi.

PT Megah Jaya Citra Garmindo merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang garmen. Perusahaan milik Mr. Soon asal Korea ini berlokasi di daerah Sukabumi, Jawa Barat. Mr. Soon sendiri hingga kini tidak diketahui keberadaannya. Dengan kenihilan perusahaan tersebut, JPU mempertanyakan mengapa tetap ada uang yang masuk ke dalam rekening Gayus dalam jumlah ratusan juta guna mengurus masalah perpajakan. Kecurigaan JPU semakin meruncing, karena pengurusan pajak ternyata tidak dilakukan oleh Gayus sebagai pegawai pajak. Maka Jaksa Peneliti kemudian menyita barang bukti uang sejumlah Rp 370 juta yang ada di rekening BCA milik Gayus. Kasus ini dinilai Jaksa Peneliti murni kasus penggelapan, bukan money laundring, bukan tindak pidana korupsi, apalagi suap. Maka setelah dilengkapi berkas perkara Gayus Tambunan dinyatakan lengkap oleh kejaksaan.

Gayus Tambunan Diperiksa Kitsda Ditjen Pajak

PNS Ditjen Pajak yang disebut-sebut terlibat penggelapan Rp 25 miliar, Gayus Tambunan, diperiksa Direktorat Kepatuhan Internal Transformasi Sumber Daya Aparatur (Kitsda) Pajak. Pemeriksaan terkait penetapan status Gayus sebagai PNS yang terkena kasus. “Ya diperiksa hari ini tanggal 22 Maret sama provostnya Pajak pukul 10.00 WIB,” kata Dirjen Pajak Tjiptardjo kepada detikcom, Senin (22/3/2010). Tjiptardjo mengatakan, dirinya baru mengetahui kasus Gayus setelah jumpa pers Komjen Pol Susno Duadji. Setahu Tjiptardo, kasus Gayus ini sudah diperiksa polisi sejak akhir 2008. Gayus juga sudah divonis oleh PN Tangerang. “Makanya sejak ada ribut-ribut di media itu, saya sudah perintahkan untuk menyelesaikan administrasinya. Pemeriksaan terhadap dia,” jelasnya.

Menurut Tjiptardjo, Gayus masih aktif bekerja sebagai PNS kantor pusat Ditjen Pajak di bagian penelaah keberatan. Gayus merupakan PNS golongan IIIA. Nama Gayus mencuat setelah Susno Duadji menyebutkan ada kasus markus pajak yang ditangani tidak sesuai aturan alias rekayasa. Susno menyebut dari Rp 25 miliar yang dimiliki Gayus, hanya Rp 395 juta yang dijadikan pidana dan disita negara. Sisanya Rp 24,6 miliar tidak jelas. Gayus kemudian dikenakan 3 pasal yakni pasal penggelapan, pencucian uang, dan korupsi. Namun di persidangan dia hanya dituntut jaksa dengan pasal penggelapan. Hakim pun memutuskan Gayus divonis 6 bulan penjara dan masa percobaan setahun.

Dari vonis tersebut, Kejaksaan Agung berkilah, kalau tuntutan terhadap Gayus hanya penggelapan karena Gayus dinilai sudah mengembalikan uang milik Roberto Antonius dan PT Megah Citra Jaya Garmindo sebesar Rp 370 juta sebelum tuntutan dibacakan.Senada dengan Kejaksaan Agung, Mabes Polri juga membantah adanya markus dalam penanganan kasus pajak Rp 25 milliar tersebut.Mabes Polri menilai, kasus kepemilikan rekening Rp 25 milliar milik oknum pegawai pajak Gayus Tambunan telah sesuai prosedur. Tidak ada pencairan dana sebesar Rp 24 milliar untuk dibagi-bagikan kepada penyidik. Namun saat dihubungi detikcom, Gayus membantah semua tudingan tersebut. Gayus menegaskan kalau uang tersebut ditarik untuk pelaksanaan proyek milik teman bisnisnya, Andi Kosasih. Uang itu untuk membuat ruko proyeknya di Jakarta Utara.Gayus mengaku kalau dirinya masih aktif di kantor pajak pusat. Gayus juga mendapat dukungan dari teman-temannya sehingga kasus yang menyeret dirinya ini tidak mengganggu aktivitasnya sebagai PNS Pajak.

Pihak Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur (KISDA) Direktorat Jenderal Pajak tengah memeriksa sejumlah atasan Gayus Tambunan. Selain itu mereka juga menelusuri rekening wajib pajak yang masuk ke rekening Gayus. “Sekarang kita kan masuk menelusuri kasus per wajib pajaknya. Ditelusuri satu per satu,” ujar Direktur KISDA, Bambang Basuki, saat dihubungi wartawan, Selasa (30/3/2010).

Menurut Bambang, pihaknya memerlukan semua informasi terkait uang yang mengalir ke rekening Gayus agar bisa memproses dengan cepat pejabat yang diduga terkait. Bahkan untuk proses pemeriksaan mereka menggandeng pihak Kementrian Keuangan. “Mulai hari ini kita sedang kerjasama dengan Inspektorat Jenderal Kementrain Keuangan. Inspektur PKMS Investigasi,” jelas Bambang.

Selain belum berhasil megungkap aliran dana ke rekening Gayus, KISDA juga belum bisa mengetahui apakah ada aliran dana selain Rp 25 miliar yang mengalir ke pajabat pajak. “Sementara ini kita belum dapat. Tapi ngga tahu kalau dari PPATK,” tutupnya.

Kasus yang dialami Gayus Tambunan, PNS golongan IIIA di Ditjen Pajak menoreng nama baik institusi tempat dia bekerja. Jika terbukti bersalah, Gayus layak dipecat. “Kalau memang terbukti terlibat pidana korupsi ya harus dipecat dan ada proses hukum pidana,” kata Deputi Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tasdik Kinanto usai membuka acara Rakor Kemenpan di Hotel Seruni, Jakarta, Selasa (30/3/2010).

Tasdik menjelaskan, saat ini amsih banyak kelemahan pengawasan internal para paratur negara. Sehingga perlu adanya perbaikan sistem yang menyeluruh. “Masih adanya kelemahan dan pengawasan internal aparatur negara, dan perlu dilakukan segera perbaikan sistem pengendalian internal,” ujarnya. Dia menjelaskan, reformasi birokrasi di lembaga-lembaga keuangan, terutama kementrian keuangan adalah bagian utama dalam percepatan pemberantasan korupsi dan reformasi birokrasi. “Kementrian Keuangan sebenarnya adalah pilot project dalam membantu percepatan pemberantasan korupsi dan reformasi birokrasi di aparatur negara. Karena Kemenkeu adalah bagian pengelolaan keuangan,” kata kinanto. Lebih lanjut Tasdik menegaskan, “siapa pun itu, yang menjadi aparatur negara, atau bagi gayus-gayus yang lain, kalau memang terbukti bersalah dan melakukan pelanggaran itu harus ditindak tegas sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku,” pungkasnya

Gayus Diberhentikan Tidak Hormat

Direktur Direktorat Jendral Pajak, Tjiptarjo akan memberhentikan secara tidak hormat, Gayus Tambunan jika terbukti menerima suap pada perusahaan yang diawasinya. “Pasti akan ditindak tegas. Ancamannya yang paling tinggi dia akan diberhentikan tidak hormat, ujar Dirjen Muhammad Tjiptardjo saat dihubungi wartawan, Selasa (23/3). Ia menuturkan, Tjiptardjo menyatakan pihaknya telah mencopot Gayus dari jabatannya di bagian Penelaah Keberatan Ditjen Pajak. Saat ini, Gayus hanya berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) golongan IIIA.

Menurut Tjiptardjo, sejak Senin, kemarin Gayus telah diperiksa oleh Direktorat Kepatuhan, Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur atau Kitsda Ditjen Pajak. Hasil pemeriksaan ini akan digunakan Ditjen Pajak sebagai acuan untuk memutuskan sanksi yang akan diterapkan kepada Gayus. “Kita itu sama dengan provostnya. Pemeriksaannya masih berjalan mulai jam 10.00. Kalau kita hanya bisa sebatas ini saja. Kalau masalah kriminalnya kan sudah di Bareskrim dan sudah ada putusannya di pengadilan. Itu di luar Ditjen Pajak. Masalah memuaskan atau tidak ya kami tidak punya wewenang”, tegasnya.Terkait Kasus Gayus, Polri Periksa Haposan Hutagalung

Terkait Kasus Gayus, Polri Periksa Haposan HutagalungKepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Mabes Polri, Komisaris Jenderal Ito Sumardi mengatakan pihaknya memeriksa pengacara bernama Haposan Hutagalung terkait dengan kasus rekening mencurigakan milik Gayus Tambunan. “Iya betul sedang diperiksa,” kata Ito Sumardi melalui pesan singkat telepon selular di Jakarta, Senin. Ito menuturkan tim independen memeriksa Haposan Hutagalung di Bareskrim Mabes Polri.

Tim independen itu terdiri dari Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), anggota Polri dan Satuan Petugas (Satgas) Mafia Hukum. Sebelumnya, Haposan Hutagalung menjadi pengacara Gayus Tambunan terkait tiga tuduhan perkara, yakni penggelapan pajak, korupsi dan pencucian uang hampir Rp400 juta.

Namun, majelis hakim Pengadilan Negeri Tangerang memvonis bebas Gayus Tambunan, 12 Maret 2010. Gayus Tambunan tercatat sebagai pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang diduga memiliki rekening mencurigakan sebesar Rp25 miliar.Kasus kepemilikan rekening sebesar Rp25 miliar milik Gayus itu kembali memcuat setelah mantan Kabareskrim Mabes Polri, Komisaris Jenderal Susno Duadji mengungkapkan adanya dugaan keterlibatan beberapa perwira tinggi Mabes Polri dan Kejaksaan Agung.

Polri Blokir Rekening Penerima Dana Gayus

Polri Blokir Rekening Penerima Dana GayusPolri menyatakan bahwa penyidiknya telah memblokir rekening bank yang menerima aliran dana dari Gayus Tambunan, terkait kasus dugaan pencucian uang. “Semua rekening yang menerima sudah diblokir,” kata Kepala Divisi Humas Polri Irjen Polisi Edward Aritonang saat dikonfirmasi melalui telepon selular di Jakarta, Senin.

Namun demikian, Kadivhumas Polri itu enggan menyebutkan aliran dana tersebut ke mana saja dan nama yang menerima dana dari rekening Gayus, pegawai Direktorat Jenderal Pajak itu. Edward juga belum menerima informasi sejauhmana perkembangan penelusuran tentang adanya oknum yang menarik tunai uang berasal dari rekening Gayus sebesar Rp6,2 miliar.

Sementara itu, terkait dengan penelusuran keberadaan Gayus yang masuk daftar pencarian orang (DPO), Edward menyatakan Polri sudah berkoordinasi dengan kepolisian Singapura. Mabes Polri belum mengirimkan anggotanya ke Sinagpura karena masih mengupayakan agar Gayus kembali pulang ke Indonesia. Sebelumnya, Kementerian Hukum dan Hak Asasi menginformasikan Gayus Tambunan melarikan diri ke Singapura bersama beberapa orang.

Paspor Gayus Tambunan Diblokir

Paspor Gayus Tambunan Diblokir

Kementerian Hukum dan HAM (Kemkumham) mulai Senin telah memblokir paspor pegawai Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak, Gayus HP Tambunan, yang saat ini diduga tengah berada di Singapura. “Saya sudah koordinasi dengan Imigrasi Singapura bahwa paspornya itu diblokir mulai hari ini,” kata Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), Patrialis Akbar, di Jakarta, Senin.

Gayus HP Tambunan diduga melarikan diri ke Singapura saat hendak menjalani pemeriksaan internal di lingkungan Ditjen Pajak dan pemeriksaan penyidik Mabes Polri soal keberadaan dana di rekeningnya senilai Rp24,6 miliar. Gayus tersandung dalam kasus pencucian uang, penggelapan, dan tindak pidana korupsi soal adanya aliran dana ke rekeningnya di Panin Bank senilai Rp24,6 miliar.Namun, perkara yang maju ke pengadilan terkait penggelapan uang dari PT Megah Jaya Garmindo senilai Rp370 juta, dan putusan majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Tangerang, Banten memvonis bebas dirinya dari jeratan kasus penggelapan uang. Menkumham menyatakan, meski demikian Gayus adalah Warga Negara Indonesia (WNI) yang tentunya keberadaannya di luar negeri harus dilindungi. “Karena itu, agar Gayus ini bisa kembali ke Indonesia, kita keluarkan yang namanya SPLP yang hanya berlaku satu kali, yakni dari Singapura ke Indonesia,” katanya. SPLP adalah Surat Perjalanan Laksana Paspor. Ia juga mengaku dirinya sudah memerintahkan seluruh atase imigrasi di seluruh dunia untuk mendeteksi keberadaan Gayus.  “Perintah terhadap seluruh imigrasi di seluruh dunia, karena kita ingin membantu polisi,” katanya. Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Mafia Hukum menyatakan, pekan depan paling tidak akan terbongkar sindikat pajak terkait kasus  Gayus HP Tambunan. “Sindikasi ini yang dalam waktu dekat, Insya Allah akan terbongkar,” kata Sekretaris Satgas Pemberantasan Mafia Hukum, Denny Indrayana.

MA Tidak Temukan Suap Penanganan Perkara Gayus

 Mahkamah Agung (MA) menyimpulkan tidak menemukan adanya indikasi suap yang dilakukan hakim Pengadilan Negeri (PN) Tangerang, Banten yang memutus bebas pegawai Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak, Gayus HP Tambunan. “Kesimpulannya, tidak ada bukti indikasi penyuapan dalam putusan Gayus,” kata Kepala Biro (Kabiro) Hukum dan Humas MA, Nurhadi, di Jakarta, Selasa.

Sebelumnya, majelis hakim PN Tangerang memvonis bebas Gayus HP Tambunan terkait dugaan penggelapan uang pajak sebesar Rp370 juta yang disangkakan kepada pegawai ditjen pajak itu yang saat ini dalam status buron. Bebasnya Gayus HP Tambunan tersebut menimbulkan reaksi publik, karena Gayus juga diduga tersangkut dalam kasus tindak pidana korupsi, pencucian uang dan penggelapan sebesar Rp24,6 miliar. Namun jaksa melimpahkan kasus itu ke pengadilan dalam kasus yang berbeda yakni penggelapan uang Rp370 juta, karena menganggap berkas uang Rp24,6 miliar yang dari BAP polisi dinyatakan tidak terbukti.

Nurhadi menyatakan putusan tersebut merupakan hasil Rapat Pimpinan (Rapim) MA yang dihadiri oleh Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial, Ahmad Kamil. “Kesimpulan itu diperoleh dari hasil kerja Badan Pengawasan Internal MA yang bekerja pada Senin (29/3) dan Selasa (30/3) dengan memeriksa majelis hakim yang menangani perkara tersebut,” katanya. Ia menambahkan putusan itu murni merupakan putusan yuridis dan pertimbangannya bisa dipertanggungjawabkan.

Kendati demikian, ia menyatakan MA tetap membuka peluang bagi Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Mafia Hukum dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan pemeriksaan terhadap majelis hakimnya. “MA membuka peluang satgas dan KPK melakukan pemeriksaan terhadap majelis hakimnya, kalau ada bukti melakukan penyimpangan,” katanya. Ditegaskan, MA akan bersikap tegas terhadap hakim yang melakukan penyimpangan .”Siapapun yang tersangkut kasus itu, dipastikan dihukum,” katanya

Gayus Telah Ditemukan di Singapura

 Oknum pegawai pajak, Gayus Tambunan saat ini masih berada di Singapura. Polri telah memasukannya dalam daftar pencarian orang (DPO). Kepala Divisi Humas Polri, Inspektur Jenderal Edward Aritonang mengatakan Gayus akan segera ditangkap. “Keberadaannya sudah diketahui, tinggal koordinasi dengan pihak terkait supaya bisa ditangkap yang bersangkutan sesuai ketentuan,” kata Edward di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta, Selasa 30 Maret 2010. Bagaimanapun, penangkapan Gayus harus dilakukan sesuai ketentuan. “Untuk nantinya tak menjadi masalah di belakang hari, misalnya memaksa seseorang yang bukan di yuridiksi Indonesia,” tambah dia.

Gayus diketahui pergi dari Indonesia sejak Rabu 24 maret 2010 malam. Dia bertolak menggunakan pesawat Singapore Airlines. Gayus ke Singapura dengan alasan berobat. Gayus kabur setelah sempat curhat dengan Satgas Antimafia Hukum. Sebelumnya, Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar menyatakan paspor pegawai Direktorat Jenderal Pajak, Gayus Tambunan. Hal ini dilakukan untuk mengembalikan Gayus ke Indonesia. “Sudah koordinasi dengan Imigrasi di Singapura. Paspor Gayus itu diblokir,” kata Patrialis Akbar di Kejaksaan agung, Senin 29 Maret 2010. Patrialis mengatakan, agar Gayus dapat kembali ke Indonesia, pihak imigrasi mengeluarkan Surat Perjalananan Laksana Paspor (SPLP). “Yang berlaku hanya satu kali dari Singapura ke Indonesia,” ujar dia.Selain Gayus, istrinya, Milana Anggraeini juga sedang diburu Polisi. Milana bisa ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pencucian uang dan penggelapan pajak yang dilakukan suaminya. Saat ini, dia diduga bersama Gayus di Singapura.

Gayus Tambunan tidak pergi sendirian ke Singapura. Dia membawa istrinya Milana Angraeini untuk menemaninya. Tetapi belum dipastikan apakah anaknya juga ikut dibawa. “Istrinya Gayus dibawa ke Singapura,” kata Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Pol Edward Aritonang di Mabes Polri, Jl Trunojoyo, Jakarta, Selasa (30/3/2010). Karena itulah, pemeriksaan atas Milana tidak bisa dilakukan. “Bagaimana mau diperiksa?” tambahnya. Gayus diketahui pergi ke Singapura pada Rabu 24 Maret 2010 melalui Bandara Soekarno-Hatta dengan menumpang pesawat Singapore Airlines. Kini polisi sudah mengetahui keberadaannya di mana di Singapura dan tinggal menjemputnya.

Manteri Hukum dan HAM, Patrialis Akbar telah menemukan data yang menngatakan Gayus Tambunan mengaku sebagai pegawai swasta dalam paspornya. Dia mengatakan, data itu digunakan sebagai alasan untuk memblokir paspor Gayus yang kini berada di Singapura. Mengenai pemblokiran paspor Gayus ini, Patrialis mengaku pihaknya telah dihubungi oleh otoritas imigrasi Singapura. Imigrasi singapura, kata dia, menanyakan alasan Indonesia memblokir paspor Gayus.”Disampaikan oleh Plt imgigrasi kami bahwa karena kami mendapatkan data lain, ternyata waktu Gayus membuat paspor, itu statusnya sebagai pegawai swata,” kata Patrialis usai bertemu dengan Kapolri di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, Selasa 30 Maret 2010.Bahkan, tambah dia, ada perusahaan swasta yang mengeluarkan rekomendasi agar pihak imigrasi mengeluarkan paspor kepada Gayus. Namun Patrialis tidak menyebutkan perusahaan swasta yang memberikan rekomendasi untuk paspor Gayus. “Lupa, tapi saya betul-betul sudah lihat berkas-berkasnya. Berkasnya ada di kantor,” kata dia. Dia mengatakan, dengan diblokirnya paspor Gayus, maka Gayus tidak bisa menggunakan paspor itu untuk pergi keluar Singapura. Namun demikian, lanjut dia, upaya untuk memulangkan Gayus tetap dilakukan. Dia menambahkan, untuk memulangkan Gayus ke Indonesia, pihaknya telah memberikan Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) yang bisa digunakan untuk keluar Singapura oleh Gayus. “Maka kita berikan SPLP yang bisa digunakan untuk keluar Singapura hanya satu kali dan hanya bisa digunakan ke Indonesia,” kata dia.

Gayus Akhirnya Ditangkap

Gayus Halomoan Tambunan tak bisa berkeliaran lagi. Tersangka skandal pajak yang menjadi buronan Mabes Polri ditangkap bersama keluarganya di Hotel Mandarin Orchard kawasan Orchid Road, Singapura, Selasa (30/3). Gayus tak berkutik ketika digerebek Mabes Polri yang dipimpin Komisaris Besar Polisi M. Irawan. Rencananya tersangka diterbangkan ke Indonesia pagi ini melalui Bandar Udara Changi Singapura.Mabes Polri sudah mengetahui keberadaan Gayus di Singapura sebelumnya. Bahkan, tim dari Mabes sudah berada di Kepulauan Batam.

Tim Mabes Polri telah  melakukan penangkapan terhadap buron pegawai dirjen pajak, Gayus Tambunan di Hotel Mandarin Orchard Road Singapura, Selasa 30 Maret 2010.Saat ditangkap, Gayus Tambunan tidak melakukan perlawanan dan saat ini masih dilakukan pemeriksaan.  Tak hanya Gayus, polisi juga mengamankan Meliana Anngraeni, istri Gayus dan anaknya yang ikut dalam pelarian ke Singapura. Tim Mabes Polri melakukan penangkapan bersama dengan tim independen. 

Rencananya Gayus akan dibawa ke Jakarta pada pukul 15.00 WIB, waktu setempat dengan menggunakan pesawat komersil. Diperkirakan sekitar pukul 16.30 WIB, Gayus bersama tim akan tiba di Indonesia melalui Bandara Soekarno-Hatta.

“Dari Singapura kira-kira jam 15.00,” ujar Komisaris Besar M Iriawan, yang memimpin penangkapan, Rabu 31 Maret 2010. Dalam penangkapan ini, selain tim Polri pimpinan Kombes M Iriawan, tim independen dari Kompolnas dan Kabareskrim Polri Komisaris Jenderal Ito Sumardi juga ikut mengawasi penangkapan ini.  Menyusul untuk memastikan penangkapan itu adalah tim dari Satgas Pemberantasan Mafia Hukum Denny Indrayana dan Mas Achmad Santosa.

 

KORAN DEMOKRASI INDONESIA, Yudhasmara Publisher

Jl Taman Bendungan Asahan 5 Jakarta PusatPhone : (021) 70081995 – 5703646

email : judarwanto@gmail.com

http://korananakindonesia.wordpress.com/

 

 

 

 

Copyright © 2010, Koran Demokrasi Indonesia  Network  Information Education Network. All rights reserved

Oleh: Indonesian Children | Maret 5, 2010

Pidato Lengkap SBY tentang Paripurna DPR Soal Century

Pidato Lengkap SBY  tentang  Paripurna DPR Soal Century

Bismillahirrahmanir rahim

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Salam sejahtera bagi kita semua

Saudara-saudara sebangsa dan setanah air yang saya cintai dan saya banggakan

Malam ini izinkan saya untuk kembali hadir di hadapan seluruh rakyat Indonesia. Kemarin malam kita semua sudah mendengar hasil akhir dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terkait telah selesainya pelaksanaan Hak Angket Bank Century

Sehubungan dengan itu saya memutuskan untuk berbicara langsung kepada seluruh rakyat Indonesia selaku pemilik utama kedaulatan di negeri ini. Ketika DPR sudah memutuskan hasil hak angket tersebut, pada tempatnyalah saya baik selaku Kepala Negara maupun dalam kapasitas saya selaku Kepala Pemerintahan menyampaikan pandangan ataspersoalan Bank Century

Saya sangat menghormati proses politik yang telah berjalan di DPR. Saya mengikuti dengan cermat semua dinamika yang terjadi di dalam maupun di luar Gedung DPR. Apa pun pandangan kita mengenai dinamika itu, saya memiliki pandangan yang kuat bahwa semua proses politik yang demokratis jauh dari kekerasan, beretika dan bermartabat haruslah kita tumbuhkan untuk menghasilkan keputusan yang membawa manfaat bagi bagian terbanyak dari rakyat Indonesia. 

Malam ini saya berdiri di sini pertama-tama untuk memberikan tanggapan kepada seluruh proses dan hasil keputusan di tingkat Pansus maupun DPR. Kita perlu mencermati dengan seksama proses itu dan melihatnya sebagai bagian dari perkembangan, pertumbuhan dan pembelajaran demokrasi, yang kian hari kian dituntut untuk memenuhi tidak saja prinsip-prinsip rule of law, namun juga rule of reason. Yaitu, demokrasi berdasarkan hukum dan akal sehat.   Yaitu demokrasi yang tidak saja merayakan kebebasan dan kemerdekaan, namun demokrasi yang juga menghormati hukum dan ketertiban. Dengan kata lain, sesungguhnya kita menghendaki tumbuhnya sebuah demokrasi yang lebih sejati, lebih bermakna dan lebih bermartabat sebagaimana yang kita cita-citakan melalui gerakan reformasi sejak 1998. 

Saya percaya karena pengalaman kita yang pahit di masa lampau, kita tidak ingin gagal dalam bersama-sama  membangun demokrasi yang seperti itu.  Tanah air kita tidak boleh, sekali lagi tidak boleh, jadi ajang konflik-konflik sosial-politik yang akhirnya meledakkan kekerasan. Demokrasi bukanlah pameran adu kekuatan, baik kekuatan
senjata, massa, ataupun harta.

Saudara-saudara

Saya berkewajiban menyampaikan pandangan tidak saja untuk mengajak seluruh rakyat Indonesia melihat masalah ini dengan utuh, jernih, dan objektif, namun juga sebagai bagian dari ikhtiar membangun tradisi demokrasi dan berpemerintahan yang bersih dan baik yang kesemuanya ditujukan untuk menghadirkan kesejahteraan dan keadilan yang sejati.

Dalam konteks seperti itulah, pidato ini saya sampaikan.  Kita ingin semua pandangan yang beragam, baik yang pro maupun yang kontra, dapat diletakkan dalam argumentasi yang tidak saja berdasarkan fakta, namun juga sepenuhnya disandarkan kepada tanggung jawab untuk mengungkap kebenaran dan keadilan yang sejati di hadapan rakyat Indonesia. Adalah tugas dan kewajiban saya untuk memberikan pandangan bahwa yang benar harus kita katakan benar dan yang salah harus kita katakan salah,   Yang benar harus mendapatkan apresiasi yang salah wajib menerima sanksi. 

Saudara-saudara

Berangkat dari niat untuk mencari kebenaran yang utuh dan hakiki itulah, saya menyambut baik dan mendorong dilakukannya penyelidikan yang setuntas-tuntasnya atas kebijakan penyelamatan Bank Century. Apalagi ketika itu berkembang pandangan yang didasarkan kepada syak wasangka bahwa terdapat aliran dana Century kepada sejumlah orang dan atau organisasi tertentu yang tentu saja hal itu tidak boleh terjadi. Karenanya tanpa ada keraguan sedikitpun,  saya mendorong agar penyelidikan terhadap penyelamatan Bank Century dilakukan secara transparan. Saya berkeyakinan bahwa dengan membuat penyelidikan Century terang benderang di depan publik, rakyat Indonesia akan melihat kebenaran yang seutuhnya. 

Kebutuhan untuk membuat kebenaran itu terbuka di depan publik adalah sesuatu yang maha penting. Tidak saja untuk membela mereka yang memiliki integritas dan kredibilitas, tidak hanya demi sebuah reputasi pribadi maupun politik, namun di atas semua itu: “untuk kebenaran itu sendiri“.  Kebenaran memiliki hakikatnya sendiri yang tidak pernah berubah hanya karena definisi atau tafsir politik. 

Saudara-saudara sebangsa dan setanah air

Saya bersyukur dengan kerja Panitia Angket DPR, kebenaran sejati itu telah terungkap.   Berdasarkan keterangan resmi lembaga negara yang berwenang, termasuk Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Bank Indonesia yang disampaikan di depan sidang-sidang Panitia Angket, jelas-jelas ditegaskan bahwa tuduhan adanya penyertaan modal sementara kepada Bank Century telah disalahgunakan untuk menyokong tim kampanye pasangan Capres-cawapres tertentu “nyata-nyata tidak terbukti” dan memang tidak pernah ada. 

Hasil penyelidikan itu juga mengenyampingkan semua tuduhan bahwa seolah penyelamatan Bank Century merupakan kedok semata untuk mengalirkan uang kepada Partai Politik tertentu dan sejumlah nama lainnya.  Semua itu juga ‘nyata-nyata tidak terbukti’   dan memang tidak pernah ada. Hal ini perlu dinyatakan secara tegas dan nyaring, agar tidak siapa pun dari kita, apa pun latar belakang politik dan asal partainya, boleh dibiarkan mendapatkan penistaan karena nama baiknya dicemarkan secara sewenang-wenang dengan maksud dan niat politik yang buruk, yaitu merusakkan reputasi diri, keluarga, dan institusinya. 

Penegasan ini sangatlah penting untuk dinyatakan secara terang-benderang agar pada akhirnya rakyat dapat membedakan secara jelas mana yang fakta dan mana yang fiksi, mana yang benar dan mana yang bathil.

Ke depan, kita harus menghentikan praktik-praktik buruk yang penuh prasangka jahat demikian. Kehidupan bermasyarakat dan berbangsa memerlukan pertalian sosial yang merupakan modal untuk kerja bersama di segala bidang. Modal sosial itu kuat apabila kita membangun sikap saling percaya mempercayai dan sikap saling hormat menghormati. Modal sosial itu melemah apabila kita hidup dengan dasar saling mencurigai, apalagi saling memfitnah. 

Saudara-saudara sebangsa dan setanah air

Saya menyadari menjelaskan persoalan Bank Century ini bukanlah persoalan yang mudah. 

Pertama, karena di dalam persoalan itu terdapat segi-segi teknis perbankan yang merupakan bidang yang masih asing bagi kebanyakan kita. 

Kedua, karena kita tidak dapat sepenuhnya kembali merasakan suasana menjelang akhir tahun 2008 ketika kasus Bank Century itu muncul ke permukaan. Sekarang ini perekonomian Indonesia jauh dari ancaman krisis seperti yang terjadi waktu itu. Bahkan banyak di antara kita yang sekarang lupa bahwa di waktu itu pernah ada ancaman krisis global yang serius. 

Oleh sebab itu, dalam kesempatan yang sangat penting ini saya ingin mengingatkan bahwa  kebijakan penyelamatan Bank Century adalah kebijakan yang diambil dalam masa sulit di tengah-tengah puncak krisis ekonomi yang melanda dunia di akhir tahun 2008. Pastilah berbeda pengambilan keputusan di masa normal dibandingkan pengambilan keputusan di masa krisis. Kita semua memahami bahwa dalam kondisi krisis, setiap keputusan yang diambil pastilah sulit. Dalam masa krisis, informasi tidak selalu lengkap, bahkan amat sering terus berubah dan bergerak. Pilihan-pilihan yang tersedia juga tidak selalu mudah.  Namun, pilihan dan keputusan harus diambil agar situasi tidak semakin memburuk. 

Kondisi yang gawat ketika itu mempunyai indikator-indikatior yang jelas. Harga saham anjlok 50 persen. Rupiah mengalami depresiasi 30% lebih menjadi Rp 12.100 untuk satu dollar Amerika Serikat, angka yang terendah sejak krisis di tahun 1997 dan 1998. Cadangan devisa turun 12% menjadi sekitar US$ 50 miliar. 

Lebih jauh, pemberitaan media cetak dan elektronik waktu itu menggambarkan bagaimana seluruh dunia merasakan hantaman gelombang tsunami ekonomi itu.  Tidak mengherankan apabila di bulan November 2008, para anggota DPR – di antaranya ada yang duduk kembali dalam Dewan yang sekarang – menyuarakan kecemasan mereka terhadap ancaman krisis global. Sesuai dengan harapan para anggota Dewan ketika itu, Pemerintah Indonesia mengambil langkah-langkah yang cepat dan strategis. Di antaranya dengan menerbitkan tiga Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- undang (Perpu) untuk menghadapi krisis. Sesuai dengan UUD 1945, penerbitan Perpu adalah karena adanya ‘kegentingan yang memaksa’.

Alhamdulillah DPR-pun sependapat dengan pemerintah. Ini tercermin dengan sikap DPR untuk menyetujui Perpu perbaikan peraturan di bidang keuangan dan perbankan. Itu maknanya DPR-pun mengakui adanya krisis, adanya kegentingan, yang tentunya memerlukan pengambilan keputusan di masa krisis, bukan pengambilan keputusan di masa normal-normal saja. 

Adanya persepsi yang sama antara DPR dan Pemerintah itulah yang sekarang dilupakan.    Sekarang, sepertinya sebab-sebab yang melatar-belakangi tindakan terhadap Bank Century menjadi kabur. 

Saudara-saudara sebangsa dan setanah air

Sayang sekali bahwa dalam proses perdebatan yang berlangsung selama bekerjanya Panitia Hak Angket, sering dilupakan detik-detik sulit ketika keputusan penyelamatan Bank Century dilakukan. Sering dilupakan pula bahwa tanah air kita  beruntung, karena Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) telah terbentuk yang dipimpin oleh Dr. Sri Mulyani Indrawati dan Prof. Dr. Boediono, dua putra bangsa, yang rekam-jejaknya tidak sedikit pun meninggal- kan catatan buruk terkait dengan kompetensi, kredibiltas, dan integritas pribadinya. 

Pada saat keputusan tentang penyelamatan Bank Century ditetapkan, saya sendiri pada waktu yang sama sedang menjalankan tugas kenegaraan di luar negeri, yaitu menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi G-20 di Amerika Serikat, serta APEC Summit di Peru. Dua pertemuan itu sangat penting, karena para pemimpin dunia bertemu, termasuk Indonesia, untuk bersama-sama mengatasi krisis perekonomian global yang mencemaskan itu. 

Dari informasi serta keterangan yang kemudian kita ketahui bersama, keputusan penyelamatan Bank Century adalah pilihan terbaik yang ada pada saat itu. Pilihan yang tersisa hanya ada dua: menutup Bank Century atau menyelamatkannya. KSSK melalui rapat maraton beberapa hari sebelumnya hingga yang terakhir di tengah malam hingga dini hari pada tanggal 21 November 2008, akhirnya memutuskan untuk menyelamatkan Bank Century.   Maka dikucurkanlah dana penyertaan modal sementara yang berjumlah Rp 6,7 triliun.

Perlu kita ingat kembali, hari-hari itu situasi Jakarta penuh dengan rumor dan spekulasi mengenai bakal terjadinya krisis berantai di bidang perbankan. Pengalaman di banyak negara, termasuk di Indonesia sendiri tahun 1998, terjadinya krisis kepercayaan yang
bergerak cepat dan meluas terhadap kesehatan perbankan dapat benar-benar menjadi pemicu krisis yang sesungguhnya. 

Sekali lagi di saat pengambilan keputusan itu saya sedang berada di luar negeri. Saya memang tidak dimintai keputusan dan arahan. Saya juga tidak memberikan instruksi atas pengambilan kebijakan tentang ihwal itu – antara lain karena pengambilan keputusan KSSK berdasarkan Perpu Nomor 4 Tahun 2008, memang tidak memerlukan keterlibatan Presiden.     Meskipun demikian, saya dapat memahami mengapa keputusan penyelamatan itu dilakukan.    Tidak cukup hanya memahami, saya pun membenarkan kebijakan penyelamatan  Bank Century tersebut. 

Dengan keyakinan yang kuat bahwa krisis benar-benar terjadi, saya percaya bahwa siapapun yang berkewajiban mengambil keputusan pada saat itu pasti akan melakukan hal yang sama.   Siapa saja berkewajiban untuk memadamkan sekecil apa pun api yang dapat  jadi pemicu kebakaran yang akan melumpuhkan dunia perbankan. Dan kita tahu sekarang ini dunia perbankan bukanlah hanya milik para bankir. Dunia perbankan berkaitan erat dengan kehidupan sosial ekonomi rakyat, seperti pedagang kecil, petani, pegawai, bahkan pensiunan, penata-laksana rumah tangga, dan mahasiswa. 

Oleh karena itu, atas kebijakan yang diperlukan untuk menyelamatkan tidak hanya Bank Century, namun penyelamatan sistem perbankan nasional, bahkan menyelamatkan perekonomian nasional dari krisis ekonomi global, saya tanpa ragu sedikitpun menegaskan bahwa kebijakan menyelamatkan Bank Century dapat dipertanggungjawabkan. Sebagaipemimpin negara, saya berkewajiban menghindarkan perekonomian nasional dari krisis baru yang berbahaya sebagaimana pernah terjadi di tahun 1997-1998. 

Untuk mencegah  berulangnya pengalaman buruk lebih dari sepuluh tahun lalu itu pada akhir Oktober 2008, saya telah memberikan arahan dan direktif untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia dari krisis global sambil memelihara pertumbuhan ekonomi. Alhamdulillah, berkat kebersamaan dan kerja keras kita, kedua sasaran itu dapat kita capai. 

Di samping itu, guna melindungi kehidupan rakyat kita, terutama masyarakat miskin atau berpenghasilan rendah, selaku Presiden saya juga menginstruksikan dan menjalankan tujuh prioritas pengelolaan ekonomi di kala krisis, yaitu mengatasi dan mencegah bertambahnya pengangguran, menjaga pergerakan sektor riil, mencegah kenaikan harga-harga atau inflasi, menjaga daya beli masyarakat, terus membantu dan melindungi rakyat miskin, menjaga ketersediaan dan keterjangkauan komoditas pangan dan energi, serta berupaya sekuat tenaga untuk tetap menjaga agar ekonomi kita tetap tumbuh.

Dalam kaitan ini semua, kebijakan terhadap Bank Century sesungguhnya kita letakkan sebagai bagian dari upaya menyelamatkan perekonomian kita dari krisis. 

Saudara-saudara

Yang sering tidak dibahas secara utuh adalah: jikalaupun saat itu Bank Century diputuskan untuk ditutup, maka berdasarkan informasi pada saat itu dana yang harus disediakan adalah Rp 4,9 triliun. Dana sebesar itu adalah perkiraan minimal, karena digunakan hanya untuk mengembalikan dana kepada nasabah yang simpanannya hingga Rp 2 miliar. Itulah jumlah simpanan maksimal yang dijamin pemerintah.

Saudara-saudara sebangsa dan setanah air

Adalah sangat penting untuk kita ketahui  bahwa sejak awal kebijakan untuk menyelamatkan Bank Century di akhir 2008, sepenuhnya dilakukan dengan maksud baik, dengan niat baik, serta dengan tujuan yang baik pula. Semua langkah kebijakan terkait dengan Bank Century dilakukan dengan mempertimbangkan semua opsi yang tersedia, diputuskan dengan cepat dan tepat tanpa sedikitpun mengabaikan prinsip kehati-hatian.

Atas dasar pengalaman penanganan krisis ekonomi tahun 1997-1998, apa yang dilakukan pemerintah dapat dijelaskan sebagai berikut :

 Pertama, protokol proses penanganan krisis di tahun 2008 lebih jelas dengan menggunakan dasar hukum Perpu Nomor 4 tahun 2008. Ini sebuah kemajuan, karena pada krisis tahun 1998, kita tidak punya dasar hukum yang jelas untuk penanganan krisis ekonomi.

Kedua, proses pengambilan keputusan di tahun 2008 jauh lebih terbuka dan akuntabel dibandingkan pengambilan keputusan di tahun 1998. Dokumentasi risalah rapat KSSK dibuat jauh lebih rapi. Bahkan rapat pengambilan keputusan itu direkam dengan video gambar serta suara. 

Ketiga, penanganan krisis di tahun 2008 dilakukan secara mandiri dibandingkan dengan tahun 1998 yang sangat melibatkan IMF. 

Keempat, sumber dana talangan di tahun 1998 sepenuhnya merupakan keuangan negara dari Bank Indonesia. Ini kita perbaiki.  Di tahun 2008 sudah terbangun sistem di mana industri perbankan dapat menyelamatkan sendiri suatu bank yang bermasalah. Caranya  melalui Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS).  Mayoritas dana LPS berasal dari premi penjaminan yang dikumpulkan bank-bank itu sendiri.

Kelima, dengan sistem itu, dana Rp 6,7 triliun penyelamatan Bank Century di tahun 2008 belum dapat dikatakan sebagai kerugian Negara. Uang sebesar itu adalah investasi atau penyertaan modal sementara yang diharapkan kelak dapat dikembalikan.

Ini juga koreksi atas kebijakan tahun 1998.  Di waktu itu dana penanganan krisis perbankan sebesar Rp 656 triliun nyata-nyata berasal dari keuangan negara dan yang berhasil kembali hanya sebesar 27%. Dengan angka yang saya sebutkan tadi, dapat dilihat bahwa biaya krisis 1998 membebani Anggaran Negara hingga Rp 656 triliun – sebuah angka raksasa jika dibandingkan dengan penyertaan modal sementara Lembaga Penjamin Simpanan pada Bank Century yang senilai Rp 6,7 triliun.

Keenam, pengambilan keputusan di tahun 2008 membantu kita keluar dari krisis ekonomi global. Keputusan ini membuahkan pertumbuhan ekonomi positif 4,5% di tahun 2009. Prestasi pertumbuhan ini membanggakan, karena tertinggi nomor tiga di antara negara G-20 setelah Tiongkok dan India. 

Ketujuh, dibandingkan dengan proses penegakan hukum BLBI yang masih menyisakan banyak masalah, termasuk pula perdebatan tak pernah henti terkait kebijakan release and discharge, langkah pemerintah di tahun 2008 adalah tindakan hukum yang sangat cepat.   Robert Tantular dan para kroninya, pemilik Bank Century yang telah menipu nasabahnya, dengan segera diambil tindakan-tindakan tegas. Bahkan Robert Tantular telah ditahan,  diadili, dan dipenjarakan. 

Saudara-saudara sebangsa dan setanah air

Perlu dicatat pula bahwa hingga saat ini, pemerintah terus bekerja keras agar penyertaan modal sementara pada Bank Century dapat segera dikembalikan, bahkan sedapat mungkin menguntungkan keuangan negara. Memang benar, ada dana keluar sebesar Rp 6,7 triliun.   Namun harus diingat pula bahwa dana penyelamatan yang dikeluarkan pasti lebih kecil. 

Terhadap ini semua ke hadapan rakyat Indonesia  saya pun memiliki perasaan yang tidak mudah. Perasaan saya sungguh bercampur aduk antara kemarahan dan kejengkelan terhadap Bank Century dengan bagaimana pun bank itu harus diselamatkan agar perbankan dan perekonomian kita selamat. Perasaan dan emosi kita sama: mengapa kita harus menyelamatkan sebuah bank yang tidak saja sejak awalnya dikelola secara ceroboh, namun juga dipimpin oleh orang-orang yang memang memiliki niat yang sangat jahat terhadap bank ini: menguasainya dan membawa lari uang para nasabahnya. 

Betapapun gundahnya hati kita, pada akhirnya pemerintah tentu harus menyelamatkan perekonomian Indonesia dari dampak sistemik sebagai akibat dari gagalnya sebuah bank yang bernama Bank Century. Itulah sesungguhnya esensi yang paling utama dari tindakan penyelamatan Bank Century – sebuah keputusan yang menjadi strategis sifatnya karena elemen terpentingnya terdapat pada tujuan akhirnya, yaitu menyelamatkan perekonomian Indonesia. 

Terhadap tindakan kriminal yang dilakukan oleh para pengelola Bank Century ini, sejumlah kebijakan telah diambil tindakan yang cepat dan tepat telah dilakukan. Semua aset yang dibawa lari ke luar negeri telah dibekukan.  Diperkirakan nilainya triliunan Rupiah.    Saya telah menginstruksikan agar seluruh pihak, termasuk Kementerian Keuangan, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung terus bekerja lebih cepat dan profesional. Saya yakin lembaga negara lain yang terkait seperti Bank Indonesia, PPATK hingga KPK akan juga membantu upaya kita mengembalikan aset milik negara tersebut. 

Salah satu arti pentingnya pengembalian aset tersebut, di samping untuk mengembalikan penyertaan modal sementara Rp 6,7 triliun, juga untuk membuka peluang pembayaran kepada nasabah PT Antaboga Sekuritas. Bagaimanapun, mereka adalah rakyat Indonesia yang harus dibantu memperoleh kembali hak-haknya sesuai peraturan perundangan yang berlaku. 

Saudara-saudara sebangsa dan setanah air

Panitia Angket DPR telah menyelesaikan tugas konstitusionalnya. Kita sangat berharap bahwa semua yang diperdebatkan melalui sidang-sidangnya itu akan mendorong kita untuk terus melakukan perbaikan sistem bernegara kita, khususnya dalam menghadapi kemungkinan krisis ekonomi yang akan datang. 

Selain itu, kita juga mengetahui dengan sangat jelas bahwa terdapat perbedaan pandangan dan posisi fraksi-fraksi tentang keputusan mengenai penyelamatan Bank Century. Selain semua pihak patut menghormati pandangan dan posisi itu, saya juga berpendapat bahwa perbedaan itu tidak perlu menimbulkan kerisauan yang berlebihan.

Meskipun temuan Panitia Angket  adalah kesimpulan politik, dan menurut Undang- undang Nomor 6 tahun 1954 tentang Hak Angket, temuan demikian tidak dapat dijadikan alat bukti di depan pengadilan. Kesemuanya perlu ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan tetap menjunjung asas-asas supremasi hukum dan keadilan. 

Namun kita pasti bersetuju bahwa manakala kebijakan penyelamatan Bank Century adalah pilihan kebijakan yang tepat dan penanggung jawab serta pengambil keputusan tersebut telah melakukannya tanpa ada benturan kepentingan ataupun niat jahat sedikitpun, termasuk suap dan korupsi, kecuali semata-mata untuk menyelamatkan perekonomian nasional, maka seharusnyalah kita tidak mempersalahkan kebijakan demikian.

Boleh jadi di masa krisis dan keadaan yang serba darurat, ketika keputusan harus diambil dengan sangat cepat, ada masalah-masalah teknis yang mungkin terlewatkan. Namun tidak berarti kebijakannya salah dan harus dipidanakan. Sangat sulit membayangkan negara kita dapat berjalan baik dan efektif, jika setiap kebijakan yang tepat justru berujung dengan pemidanaan. 

Jika pun dalam pelaksanaan kebijakan tersebut ada kesalahan dan penyimpangan sebagaimana yang ditemukan oleh Panitia Angket Bank Century, kita harus pastikan siapa yang bertanggung jawab terhadap kesalahan dan penyimpangan itu. Kita pun mesti mengetahui apakah kesalahan itu bersifat administratif atau sebuah pelanggaran hukum. Dengan demikian koreksi dan sanksinya menjadi lebih tepat dan adil. Dengan sikap yang positif, pada saatnya saya akan mempelajari apa yang disampaikan oleh DPR RI untuk tindak lanjut berikutnya. 

Perlu saya tegaskan di sini Pemerintah yang saya pimpin akan terus menjalankan pemerintahan yang bersih. Terkait dengan kasus Bank Century ini, justru kita harus menindaklanjuti secara tuntas indikasi penyimpangan dan kejahatan oleh pihak-pihak tertentu yang nyata-nyata merugikan negara. Boleh jadi, selama ini mereka berlindung dan bersembunyi di balik hiruk-pikuk politik Bank Century.

Saudara-saudara sebangsa dan setanah air

Saya mengetahui bahwa seiring dengan hasil kerja Panitia Angket ini berkembang pula ide-ide mengenai ‘pemakzulan’. Saya mencermati dan mengikuti secara seksama isu itu. Saya menghargai bahwa mayoritas fraksi di DPR menolak dengan tegas kemungkinan pemakzulan itu.

Mekanisme pemakzulan memang diatur dalam UUD 1945. Tetapi kita semua paham bahwa aturan itu hanya dapat dilakukan dalam situasi yang nyata-nyata terkait dengan terlanggarnya pasal-pasal pemakzulan (impeachment articles). Sebaiknya kita sungguh memahami dan menghormati konstitusi kita dan tetap menjaga ketenangan dalam kehidupan politik kita. 

Saudara-saudara

Reformasi telah menghasilkan pengaturan yang sangat jelas mengenai pergantian kepemimpinan nasional. Mekanisme pergantiannya diatur secara tertib, yakni melalui pemilihan presiden dan wakil presiden yang dilakukan secara langsung setiap lima tahun sekali. Saya mengimbau agar kita semua menghayati semangat yang terkandung dalam
konstitusi itu dengan sportivitas yang tinggi. 

Saudara-saudara sebangsa dan setanah air

Kerja Panitia Angket telah selesai.   Upaya perbaikan telah disampaikan. Pemerintah tentu akan memperhatikan dengan sangat serius masukan DPR tersebut. Kepada yang nyata-nyata bersalah dengan bukti yang tak terbantahkan, seperti pemilik dan manajemen Bank Century, langkah hukum yang tegas sebaiknya perlu terus dilakukan dan segera dituntaskan. Kepada mereka yang dalam kondisi krisis telah berjasa dalam penyelamatan perekonomian nasional kita, kita patut memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya.

Saudara-saudara

Pemerintahan yang saya pimpin akan terus memegang tanggung jawab serta mencurahkan segala upaya untuk memajukan kehidupan bangsa dan meningkatkan kesejahteraan rakyat di seluruh tanah air.

Atas tugas dan amanah yang tidak ringan itu, kami mengharapkan selalu dukungan dan doa dari seluruh rakyat Indonesia. Kami juga mengharapkan kontrol, kritik, dan masukan untuk kebaikan kita semua. Karenanya, terhadap DPR dan semua pihak yang dalam rentang kerja Panitia Angket telah berupaya mengungkap kebenaran, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih.

Selanjutnya marilah kita semua menjunjung tinggi kehidupan demokrasi dan politik yang beretika dan berbudaya. Marilah kita jaga cara-cara beradab dalam berpolitik dan berdemokrasi. Kita harus memberikan sanksi sepantasnya kepada yang jahat serta tanpa ragu memberikan apresiasi kepada yang berprestasi. Hanya dengan terus bersikap bijak dan adil demikianlah bangsa kita mempunyai modal kuat untuk terus makin maju dan makin berjaya.

Akhirnya, setelah ini, marilah kita semua kembali berkonsentrasi untuk memikirkan kebutuhan rakyat yang sesungguhnya. Marilah kita terus meningkatkan upaya pembangunan agar rakyat dan bangsa Indonesia ke depan makin maju, adil dan sejahtera. Apa yang paling penting saat ini adalah memastikan bahwa semua program pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat terus dapat kita lanjutkan. Bagi saya sendiri, prioritas paling utama adalah menyukseskan program-program pro-rakyat, bukan isu lain seperti koalisi partai-partai politik yang mendukung pemerintah. Koalisi dibangun dengan niat baik, kesepakatan dan etika. Manakala ada  permasalahan terhadap kesepakatan  dan etika, selalu tersedia solusi yang tepat dan terhormat. Saat ini tidak ada yang lebih penting dari upaya memastikan bahwa selaku pemilik kedaulatan, rakyat mendapatkan tempat yang utama dalam setiap keputusan, kebijakan, dan langkah tindakan yang saya ambil.

Kita tidak boleh menyia-nyiakan waktu paling berharga yang kita miliki untuk melanjutkan pembangunan. Selama 2009, sepanjang Pemilu Legislatif dan Pilpres, banyak para pelaku usaha, dalam dan luar negeri, mengambil sikap ‘melihat dan menunggu’, wait and see. 

Mereka semua menunggu dengan harapan besar bahwa segera setelah pemerintahan baru hasil Pemilu terbentuk, sejumlah keputusan strategis dapat dibuat untuk melanjutkan apa yang tertunda. Sekarang adalah saatnya. Marilah kita semua memastikan bahwa ke depan kita dapat kembali berkonsentrasi pada bidang dan wilayah kerja kita masing- masing.    Marilah kita lanjutkan pengabdian kita pada negeri ini, pada seluruh masa depan Indonesia yang lebih baik. 

Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, senantiasa membimbing perjalanan bangsa kita ke arah yang benar.

Wassalamu’alaikum warahmatullahiwabarakatuh

 
KORAN DEMOKRASI INDONESIA
Oleh: Indonesian Children | Februari 24, 2010

MENYAKSIKAN HASIL AKHIR PANSUS CENTURY

BAGAIMANA KESIMPULAN AKHIR PANSUS ?

Kesimpulan sementara hasil kerja Pansus Hak Angket Skandal Bank Century yang rencananya diputuskan Senin (25/1), ternyata masih terjadi tarik ulur antara fraksi-fraksi di DPR. Fraksi Golkar menyatakan perlu ada kesimpulan sementara yang harus disampaikan ke masyarakat. Namun, Fraksi Demokrat menyatakan sebaliknya.”Informasi awal sudah lengkap dan bisa dijadikan kesimpulan untuk disampaikan di rapat paripurna DPR, Selasa (26/1). Tetapi, karena masih terjadi tarik-menarik, pansus akan menggelar rapat internal bersama tim ahli untuk mengevaluasi materi yang bisa dijadikan dasar pengambilan kesimpulan awal pansus,” kata Ketua Pansus Bank Century, Idrus Marham, Senin (25/1).
Di lain pihak, Ketua Fraksi Demokrat yang juga anggota pansus Anas Urbaningrum berpendapat, pansus tidak perlu membuat kesimpulan sementara. “Kesimpulan itu kan produk akhir, sama dengan rekomendasi. Jadi, tidak perlu ada kesimpulan sementara,” ujarnya. Anas beralasan, saat ini pansus baru masuk tahap awal dan mengonsolidasi data untuk dibuat kesimpulan akhir sebelum masa kerja pansus berakhir 3 Maret. “Pansus tetap akan menyelesaikan tugasnya dan akan melihat secara komprehensif. Kalau ditemukan ada tindak pidana, ada kebocoran, ada korupsi, ada penyalahgunaan atau aliran dana ilegal, itu mesti ditindak tegas,” kata Anas. Sebelumnya, Anas mengklaim partai koalisi SBY di DPR sudah mencapai kesimpulan sementara bahwa bailout (dana talangan) Bank Century itu untuk menyelamatkan negara.
Namun, klaim Demokrat dibantah PKS. “Kami siap membuka 18 temuan untuk memperjelas penuntasan skandal Century. Kami bekerja berdasarkan objektivitas, substansi masalah, sehingga tidak ada kaitannya dengan koalisi. Koalisi bukan acuan mengambil keputusan,” kata Wakil Ketua Pansus Hak Angket Bank Century dari Fraksi PKS, Mahfudz Siddiq. PKS, menurut Mahfudz, akan menjaga objektivitas, sekalipun sikapnya berbeda dengan sikap pemimpin koalisi. “Kami akan membuktikan apakah ada indikasi pelanggaran UU dalam keseluruhan pelaksanaan bailout. Kalau ada, ya kita akan katakan ada. Kalau tidak, ya kita katakan tidak ada,” ujarnya.
PKS bahkan sudah mempersiapkan “amunisi” untuk mempertajam kerja Pansus Century. “Di BI, dalam proses merger sampai fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP) ada banyak pelanggaran hukum. PKS mencatat ada 18 bentuk pelanggaran yang dilakukan BI. Nanti dikaji apakah administratif atau korupsi. Dari sekian pelanggaran itu, bisa disimpulkan BI mengalami kerugian Rp 600 miliar walaupun sudah dikembalikan oleh Bank Century,” kata Mahfudz.
Kesimpulan Akhir Pansus Bakal Sebut Nama
Pansus Hak Angket Bank Century saat ini dalam masa-masa akhir kerja. Tim Kecil Pansus Century yang berjumlah 15 orang dari lintas fraksi di Pansus Century kini bertugas menyusun kesimpulan akhir Pansus Century. Salah satu poin yang bakal memancing perdebatan di kesimpulan pansus terkait dengan rekomendasi saat menyebut pihak-pihak yang bertanggungjawab. Kemungkinan penyebutan nama-nama yang bertanggungjawab dalam proses pemeriksaan bailout sangat mungkin dilakukan oleh berbagai anggota fraksi. Beberapa personil anggota fraksi telah membidik tema FPJP dimungkinkan muncul nama Boediono sebagai pihak yang bertanggungjawab. FPJP yang bertanggungjawab Dewan Gubernur yang terdiri dari Gubernur BI saat itu Boediono dan deputi-deputi Gubernur BI.
Menurut anggota Pansus Century dari Fraksi Partai Golkar Agun Gunandjar Sudarsa yang menegaskan, saat kesimpulan akhir, fraksinya akan menyebutkan nama-nama di lampiran laporan sikap akhir fraksi. “Soal nama-nama nanti kami lampirkan. Kenapa kemarin tidak sebut nama kami tidak akan melakukan presumption of innocence,” ujarnya. Meski Agun menegaskan bahwa pansus bukan pro yustisia, karena pada akhirnya yang menentukan benar atau salah seseorang ada di pengadilan.
Meski saat pandangan fraksi terkait aliran dana fraksi-fraksi mayoritas belum menyebutkan pihak-pihak yang bertanggungjawab. Walaupun saat pandangan awal sementara mayoritas fraksi telah menyebut beberapa pihak yang bertanggungjawab dalam proses merger, FPJP, dan bailout seperti BI, KSSK, dan LPS.
Terkait dengan sikap fraksi-fraksi di pansus dalam kesimpulan akhir, Agun Gunandjar Sudarsa meyakini, posisinya tidak banyak mengalami perubahan dengan sikap sebelumnya, meski ia enggan menyebut berapa posisi yang akan terjadi di akhir laporan pansus. “Kondisinya saya kira akan sama dengan pandangan awal lalu. Yang jelas Partai Golkar tidak akan mundur. Saya meyakini obyektivitas akan dipatuhi, karena institusi partai harus memenuhi harapan publik,” cetusnya.
Sementara anggota pansus dari FPDIP Hendrawan Supratikno memastikan pihaknya sama sekali terpengaruh dengan munculnya kasus Emir Moeis dalam penentuan sikap akhir fraksi. PDIP memastikan tidak ada istilah tukar guling kasus dalam pengungkapan kasus Century. “Kami tidak mungkin menukar guling. Misalnya kasus Emir Moeis lalu kita kompromi, itu tidak mungkin. Karena ke depannya (kasus serupa) akan diungkit-ungkit lagi. Nantinya justru kita tersandera,” ujarnya.
Sementara Andi Rahmat mengkhawatirkan sikap KPK dalam kasus Bank Century tidak berani melangkah. Andi menilai, pemanggilan saksi-saksi dalam kasus Bank Century, KPK cenderung selektif. “Kami khawatir KPK tidak berani. Dalam pemanggilan KPK selektif sekali,” ujarnya. Selain itu, Andi juga melihat standing point BI maupun PPATK dalam kasus Bank Century berusaha untuk menutupi kasus Century. Menurut dia, kedua institusi itu berpotensi berusaha menutupi kasus Bank Century. “PPATK hingga kini tidak laporan soal transaksi tunai. PPATK juga hanya memberikan analisa transaksi milik Emir Moeis, namun tidak menyebut transaksi adik ipar Presiden SBY, Hartanto Edhie Wibowo,” ujarnya.

kesimpulan Akhir Fraksi
Demikian saat menilai tanggapan fraksi-fraksi di Pansus Angket Century terkait aliran dana Bank Century. Meski skor 9:0 yang berarti seluruh fraksi mempersoalkan aliran dana talangan Bank Century, secara substansi, beberapa fraksi belum berani unjuk telunjuk siapa yang salah. Mayoritas menyalahkan manajemen lama Bank Century. Isyarat pansus antiklimaks? Ekspektasi publik terhadap ke mana saja aliran dana talangan Bank Century harus disimpan lebih dahulu. Pasalnya, pandangan fraksi-fraksi terkait aliran dana itu belum ada kejelasan. Ini ditambah hasil temuan pansus Bank Century yang belum mampu menembus aliran dana hingga di atas tiga lapis aliran.
Sejumlah fraksi mayoritas mempersoalkan peran direksi Bank Century dan direksi Bank Mutiara terkait aliran dana Penyertaan Modal Sementara (PMS) sebesar Rp6,7 triliun. Selain itu, praktik pencucian uang, nasabah fiktif, rekening fiktif dan deposito fiktif juga menjadi sorotan sejumlah fraksi. Namun fraksi-fraksi masih malu-malu menyebut siapa yang bertanggung jawab dalam masalah-masalah tersebut.
Partai Demokrat akhirnya memang mengambil “jalur aman”. Jangankan menyebutkan nama yang harus bertanggung jawab, partai itu justru mendukung penuh kebijakan bail out Rp 6,7 triliun ke Bank Century. “Kebijakan yang diambil BI dan KSSK melalui penyertaan modal sementara pada Bank Century sudah benar dan sesuai UU yang berlaku,” kata anggota Pansus Century Fraksi-Demokrat Achsanul Qosasi dalam Rapat Pandangan Akhir Pansus Century, Selasa (23/2) sekitar pukul 20.00 WIB. Menurut Achsanul, fakta menunjukkan setelah bail out dikucurkan krisis tidak berlanjut. Indonesia sukses keluar dari ancaman krisis berkepanjangan.  Achsanul menambahkan, Kebijakan Fasilitas Pinjaman Jangka Pendek (FPJP) pun sudah sesuai peraturan perundang-undangan. Hal ini didasarkan pada Perppu Nomor II tahun 2008 yang memberikan wewenang kepada BI, untuk membuat dan mengubah kebijakan.
Lebih jauh, Achsanul memastikan, kebijakan penetapan Bank century sebagai bank gagal berdampak sistemik oleh KSSK, berdasarkan PERPPU Nomor IV tahun 2008 tentang JPSK sudah seharusnya dilakukan, guna mencegah Indonesia dari krisis ekonomi akibat pengaruh krisis keuangan global yang terjadi pada masa itu. Menurut dia, tidak terjadi kerugian negara dalam kebijakan PMS. Karena sesuai UU LPS, bahwa dalam lima tahun mendatang, penyertaan modal sementara yang ditanam berupa saham pada Bank Mutiara akan dijual kepada Investor. Dan hasilnya akan digunakan membayar dana LPS yang ditempatkan di Bank Century.
Partai Demokrat, sesuai ruang lingkup proses penelusuran aliran dana Century, menegaskan tidak ada dana talangan itu yang mengalir ke kantong partai politik dan tim kampanye capres dan cawapres tertentu. PPATK tidak menemukan itu. Sementara itu terhadap kesalahan yang dilakukan pemilik dan manajemen Bank Century dalam hal pengelolaan, Partai Demokrat menginginkan diproses melalui ranah hukum sesuai UU yang berlaku. Seperti pandangan akhir FPKB menyatakan harus dilakukan pengusutan kepada direksi lama Bank Century baik pusat maupun cabang yang terlibat pembobolan Bank Century. “Harus dilakukan pengusutan kepada direksi lama Bank Century baik yang di kantor pusat maupun di kantor cabang,” ujar Agus Sulistyo, juru bicara FPKB saat membacakan pandangan fraksi terkait aliran dana di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (17/2).
Sikap yang tak jauh berbeda oleh Fraksi Partai Golkar yang meminta agar terdapat perombakan terhadap managemen di Bank Mutiara. Tujuannya untuk mengikis pihak-pihak yang terlibat langsung atau tidak langsung terkait penyimpangan dalam pengelolaan Bank Century. “FPG mengusulkan agar dilakukan forensik audit dengan memilih salah satu akuntan publik yang berafiliasi internasional,” ujar Jubir FPG Bambang Soesatyo dalam pandangan fraksi terkait aliran dana.
Sikap FPG ini juga persis dengan sikap F-Hanura. Bahkan laporan akhir kedua fraksi ini identik alias sama persis. Sementara pandangan fraksi PAN yang dibacakan oleh Tjatur Sapto Edi yang tak kurang dua menit juga menyoal soal manipulasi deposito, rekening fiktif dan cloning data. “Setelah penyelidikan intensif Pansus, investigasi data dan fakta, maka sampai fokus aliran dana,

Fraksi PAN menemukan berbagai indikasi kuat. Telah terjadi manipulasi deposito, rekening palsu, rekening fiktif dan kloning,” ujarnya. Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN) tidak menyebut satu nama pun sebagai pihak yang bertanggung jawab seputar skandal Bank Century. F-PAN lebih menyoroti lemahnya pengawasan Bank Indonesia. Selain BI, F-PAN menilai, skandal jelas-jelas melibatkan pemilik dan manajemen Bank Century. “Mereka jelas-jelas merampok banknya sendiri,” kata anggota F-PAN Asman Abnur dalam rapat pandangan akhir fraksi-fraksi Pansus Bank Century di Gedung DPR, Selasa (23/2) malam. F-PAN meminta, pemilik dan manajemen Bank Century ditindak sesuai hukum yang berlaku. PAN juga mendesak penarikan dana yang dilarikan pemilik Bank Century ke luar negeri. “Dana harus dikembalikan kepada para nasabah,” jelas Asman
Sementara sedikit berbeda dengan pandangan fraksi lainnya, F-Gerindra relatif tegas menyebut siapa saja yang bertanggungjawab. Menurut Ahmad Muzani yang membacakan sikap fraksi Gerindra ada dugaan keterlibatan Direktur Pengawasan Bank I beserta jajarannya karena lalai dalam pekerjaan. “Dugaan keterlibatan Direktur Pengaawasan Bank I serta jajarannya,” ujarnya. Selain itu, Gerindra juga menilai terdapat keterlibatan komisioner dan direksi LPS
Menariknya, pandangan FPDIP yang hanya dua lembar itu hanya berbicara hal normatif. Seperti adanya tindak pidana perbankan. pidana umum, pidana pencucian uang, dan pidana korupsi dalam hal aliran dana yang bersumber dari FPJP dan PMS. “Fraksi mendesak agar penegak hukum segera menindaklanjutinya,” ujar juru bicara FPDIP Hendrwan Supratikno.
Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) merekomendasikan proses hukum kepada mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) Boediono dan bekas Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) Sri Mulyani Indrawati. Keduanya dinilai melakukan pelanggaran dalam memutuskan bailout Bank Century pada November 2008.
“Fraksi PDI Perjuangan menyatakan agar dilakukan proses hukum secara terbuka terhadap para pejabat yang terlibat dan memegang posisi kunci saat bailout Bank Century,” kata Anggota Pansus Fraksi-PDI Perjuangan Maruarar Sirait dalam rapat pandangan akhir fraksi-fraksi di Pansus Century di Gedung DPR Jakarta, Selasa (23/2) sekitar pukul 20.30 WIB.
Selain Boediono dan Sri Mulyani, PDI Perjuangan juga merekomendasikan lima nama lain untuk diproses hukum. Mereka adalah bekas Deputi Gubernur Senior BI Miranda S. Goeltom, mantan Direktur Pengawasan Perbankan I Sabar Anton Tarihoran, bekas Deputi Gubernur Senior BI Anwar Nasution, mantan Deputi Gubernur BI Aulia Pohan, dan mantan Gubernur BI Burhanuddin Abdullah.
Menurut Maruarar, BI tidak tegas, bahkan saat Bank CIC, Pikko, dan Danpac belum melebur menjadi Bank Century. Ketidakberesan itu kemudian makin mengakar di Bank Century. “Proses yang di luar kelaziman sarat dengan keleluasaan pemilik dan penguasa bank melaksanakan kejahatan-kejahatan,” tegas Maruarar.Lebih jauh, Maruarar menyebutkan, PDI Perjuangan pun mendapati pengucuran Penyertaan Modal Sementara (PMS) oleh LPS melanggar aturan. Terutama PMS sebesar Rp 2,2 triliun pada Desember 2008 dimana RUU Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK) tidak berlaku lagi. Untuk itu PDI Perjuangan mendesak semua pihak yang terlibat diproses secara hukum oleh KPK, Polri, dan Kejaksaan Agung.
Sementara FPKS menyebutkan beberapa nama-nama nasabah seperti AR, PT AI, BS, PT DSU, PT TF. Nama-nama itu terkait dengan modus aliran dana yang berasal dari praktik Pemegang Saham Pengendali (PSP), modus pemecahan dana nasabah menjadi Rp2 miliar. Fraksi Partai Keadilan Sejahter (F-PKS) menyimpulkan proses bailout Rp 6,7 triliun buat Bank Century menyalahi aturan. Bahkan unsur kejahatan sudah terjadi sejak proses merger sampai menjelang pemerian Kebijakan Fasilitas Pinjaman Jangka Pendek (FPJP.
“Semua telah memenuhi unsur kejahatan seperti diatur Undang-undang nomor 10 tahun 1998,” kata anggota F-PKS Andi Rahmad dalam rapat pandangan akhir fraksi-fraksi di Pansus Century di Gedung DPR Jakarta, Selasa (23/2) sekitar pukul 21.30 WIB. Menurut Andi, bailout merugikan negara. Dengan demikian semua pihak yang bertanggung jawab atas pengucuran dana talangan itu memenuhi unsur pasal 2 ayat 1 UU no 31 tahun 19999 junto UU No. 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindakan pidana korupsi.
Ada dua pihak yang harus bertanggung jawab: penerima dan pemberi bailout. Pihak penerima masing-masing manajemen lama Century, Robert Tantular, Dewi Tantular, Rafat Ali Rijvi, dan Hesham Al Warraq. Sementara pihak pemberi yang harus bertanggung jawa adalah mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) Boediono dan bekas Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) Sri Mulyani Indrawati, bekas Deputi Gubernur Senior BI Miranda S. Goeltom, Deputi Gubernur Bank Indonesia Siti Ch Fadjrijah, dan mantan Direktur Perencanaan Strategis dan Humas Bank Indonesia (BI) Budi Mulya.
Pejabat BI lainnya yang dianggap bertanggung jawab adalah mantan Direktur Pengawasan I BI Zainal Abidin, bekas Direktur Pengelolaan Moneter BI Edi Sulaiman Yusuf, dan Kepala Biro Kebijakan Moneter BI Sugeng. Mereka semua dianggap melakukan pembiaran atas tindak pidana korupsi dan atau tindak pidana kejahatan perbankan.
Terkait dengan sikap PDIP yang terkesan normatif dan tidak menyebut pihak-pihak yang terkait aliran dana Bank Century, Hendrawan Supratikno menegaskan pihaknya tidak mau melukai siapapun termasuk elit, maupun rakyat. “Kami tidak mau melukai siapapun, baik rakyat maupun elit,” ujarnya memberi alasan. Ia juga sama sekali tidak menyebutkan nama-nama terkait posisi Emir Moeis yang juga tersangkut aliran dana Bank Century.
Kejagung Siap Jalankan Kesimpulan Akhir Pansus Century
Beberapa fraksi meminta penegak hukum mau menindaklanjuti kesimpulan akhir pansus Century. Kejaksaan Agung menyatakan siap menindaklanjuti hasil kesimpulan akhir pansus. “Kita sikapi secara profesional, kita siap jalankan,” kata Kapuspenkum Kejagung Didiek Darmanto.
Meski begitu, menurut Didiek, pihaknya akan menunggu terlebih dulu siapa yang nantinya akan diserahkan tugas untuk memproses kesimpulan akhir pansus. Apakah Komisi Pemberantasan Korupsi, Kepolisian atau Kejagung. Tapi kita juga kan sedang menangani perkara Century, tidak jadi masalah,” jelas Didiek.
Sebelumnya beberapa fraksi di pansus sudah meminta agar pihak-pihak yang dianggap bertanggung jawab segera diserahkan kepada proses hukum. Mulai dari Rafat Ali Rivzi, Hesham Al-Warraq, Robert Tantular, Miranda Goeltom, Boediono, Sri Mulyani, Raden Pardede, Rudjito hingga Firdaus Djaelani. Bahkan ada yang secara tegas meminta KPK turun tangan mengusut kasus ini berdasarkan temuan mereka.
Tim Perumus Susun Kesimpulan Akhir
Panitia Khusus Angket Bank Century mulai melakukan menyusun kesimpulan akhir Pansus dengan membentuk Tim Perumus. Tugasnya mengompilasikan pandangan akhir Pansus di Hotel Sultan, Jakarta.  “Sekarang menyangkut kesimpulan dan rekomendasi untuk merumukan ini dibentuk tim perumus. Tugasnya melakukan kompilasi seluruh pandangan fraksi yang sudah disampaikan tadi malam,” ujar Ketua Pansus Angket Bank Century Idrus Marham usai rapat pansus di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (24/2).
Menurut Idrus, dari hasil tim perumus tersebut menjadi dasar kesimpulan pansus. Untuk kemudian besok Kamis (25/2) pukul 10.00 WIB dibahas kembali untuk harmonisasi dan ada kesepakatan. “Itulah yang dilaporkan pada 2 Maret yang akan datang,” kata dia. Sementara itu, menurut Anggota Tim perumus Hendrawan Supratikno menyatakan bahwa Tim akan bekerja di hotel Sultan malam ini. “Dari jam 9 malam sampai 1 pagi. masing- masing tema satu jam,” kata dia. Sementara itu, menurut anggota F PDIP Hendarawan Supratikno, rapat dilakukan di luar. Dengan pertimbangannya bisa cepat selesai. “Disini ada kecenderungan kita memberi tugas ke tenaga ahli,” kata dia.
Kompilasi ini menurut Idrus, konsisten pada pertanyaan besar dan konsisten metolodoli dengan pendekatan tematik dari mulai merger, FPJP, baiout hingga aliran dana. Rapat malam nanti akan membicarakan mana yang berbeda dan sama.Apapun hasilnya, besok akan disampaikan apa adanya. “Setelah di koordinasika lalu ke Bamus jam 2 siang,”
Tim perumus terdiri dari 9 orang, antara lain dari F PD Benny K Harman, FPDIP Hendrawan Supratikno, FPKS Andi Rahmat, F PAN Laurens Bahang Dama, FPPP Romahurmuzzyi, F PKS Agus Sulistyono, F Gerindra Ahmad Muzani, F Hanura Akbar Faisal dan dari FPG belum ditentukan. Tim ini diketuai anggota FPKS Mahfud Sidik. Menurut Hendrawan, Poin kerjanya dikarenakan pandangan fraksi kemarin terbagi-bagi. Yaitu tahapan metodologi pansus terkait akuisisi merger, FPJP, PMS dan aliran dana. Tapi ada yang berdasarkan 5 tujuan pansus dan 9 temuan BPK. “Tidak akan mengubah subtansi. Akan kita sampaikan apa adanya,” imbuh dia.
Pansus Pesimis Kesimpulan Diterima Paripurna
Masa kerja pansus tinggal dalam hitungan akhir. Saat ini tim kecil yang dibentuk oleh Pansus Century tengah merumuskan kesimpulan akhir yang akan disampaikan dalam Rapat Paripurna awal Maret mendatang.  Namun, sikap pesimisme nampaknya mulai menyelimuti sejumlah kalangan kalau-kalau Pansus berujung antiklimaks. “Kalau paripurna nanti menolak semua pembicaraan Pansus selama ini akan sia-sia,” ungkap anggota Pansus dari PDIP Hendrawan Supratikno di Gedung DPR, Kamis (18/2/2010).
Hendrawan menjelaskan, kesimpulan yang dirumuskan tim kecil akan disampaikan kepada seluruh anggota Pansus. Setelah semua menyetujui, kesimpulan itu akan dibawa ke Paripurna. Jika Paripurna menerima kesimpulan ini maka DPR bisa menggunakan hak menyatakan pendapat. “Hak menyatakan pendapat ini berat, kuorumnya harus 75 persen,” tambahnya.
Kalau Partai Demokrat tidak ada satupun yang hadir, kata Hendrawan, keputusan tidak bisa diambil. “Makanya dalam perdebatannya dengan saya, orang Demokrat selalu bilang go a head,” tukasnya. Oleh karenanya yang akan terjadi adalah pertarungan citra sebuah partai di hadapan masyarakat. “Pertanggungjawaban moral di hadapan masyarakat,” tandasnya.

Pandangan Fraksi Belum Mencari Kebenaran

Wakil Presiden Boediono melalui Juru Bicara dan Staf Khusus Wapres Bidang Media Massa, Yopie Hidayat, menyatakan bahwa pandangan akhir dari fraksi-fraksi di Pansus DPR baru sebatas pandangan politik, bukan pandangan hukum. Oleh sebab itu, pandangan politik yang didasari kepentingan politik yang melatarbelakangi fraksi-fraksi DPR belum menyatakan kebenaran terhadap substansi kasus Bank Century.

Hal itu diungkapkan Yopie saat ditanya pers seusai mendampingi Wapres Boediono meninjau lokasi longsor di Perkebunan Teh Dewata, Desa Tenjolaya, Kecamatan Pasirjambu, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Rabu (24/2/2010). “Kita meski mencatat, pandangan akhir fraksi di Pansus Bank Century itu baru pandangan di Pansus dan belum pandangan akhir dari DPR. Pandangan itu juga pandangan politik, yang belum mencari kebenaran atau kesalahan,” ujar Yopie.

Menurut Yopie, dengan melihat latar belakang politik dari setiap partai politik dalam pembentukan Pansus Bank Century, kepentingan politik yang mendasari fraksi tak bisa dilepaskan dalam menyampaikan kesimpulan akhir. “Karena dilatarbelakangi kepentingan politik, fraksi bukan mencari dan bertujuan mendapatkan kebenaran dalam kasus Bank Century,” ungkap Yopie.

Tentang rekomendasi penegakan hukum, Yopie mengatakan bahwa Boediono sejak awal tidak pernah menghalang-halangi proses hukum tersebut. “Pak Boediono juga tidak merasa terganggu dengan rekomendasi hukum itu. Toh, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan aparat penegak hukum lainnya sudah berjalan selama ini untuk menelusuri kasus itu,” kata Yopie.

Menurut Yopie, yang harus diingat adalah proses penegakan hukum tidak dilakukan dan dikuasai oleh Pansus DPR, tetapi oleh proses hukum.

“Silakan saja Pansus DPR berpendapat bahwa kebijakan penyelamatan Bank Century dinilai tidak dan kurang tepat atau keliru. Yang jelas, Pak Boediono selaku anggota Komisi Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) sudah mengambil kebijakan yang tepat untuk menyelamatkan ekonomi bangsa ini,” ujar Yopie lagi. Seharusnya, tambah Yopie, dalam Pansus DPR kemarin muncul perdebatan mengenai kebijakan penyelamatan Bank Century. Namun, kenyataannya itu tidak terjadi karena kebenaran pendapat dimonopoli Pansus DPR. Pascapandangan akhir dari Pansus DPR, Yopie juga beranggapan bahwa hal ini tidak menimbulkan dampak terhadap Boediono. “Seperti yang Anda lihat sendiri, Pak Boediono malah sempat menengok warga dan lokasi bencana longsor di Ciwidey ini,” katanya.

 
KORAN ANAK INDONESIA, Yudhasmara Publisher
Jl Taman Bendungan Asahan 5 Jakarta PusatPhone : (021) 70081995 – 5703646
email : judarwanto@gmail.com 
http://korananakindonesia.wordpress.com/
 
 
 
 
Copyright © 2010, Koran Anak Indonesia  Indonesia  Network  Information Education Network. All rights reserved

Oleh: Indonesian Children | Februari 10, 2010

18 TAHUN, VONIS HAKIM UNTUK ANTASARI KARENA BUNUH NAZARUDIN

18 TAHUN, VONIS HAKIM UNTUK ANTASARI KARENA BUNUH NAZARUDIN.
AKANKAH JAKSA DAN ANTASARI BANDING ?

Mantan Ketua KPK Antasari Azhar akan mendengarkan putusan majelis hakim atas kasus pembunuhan Nasrudin Zulkarnaen yang membelitnya, Kamis (11/2/2010). Menjelang vonis dibacakan, Antasari rajin salat tahajud. “Beliau sudah beberapa malam ini beliau salat tahajud, beliau selalu berdoa,” kata salah satu pengacara Antasari, Rabu (10/2/2010). Menurut Ari, apapun putusan yang nantinya dijatuhkan hakim, Antasari sudah siap menerimanya. Namun, melihat sikap hakim yang bijak dan arif saat memimpin sidang, Antasari yakin akan diberi keputusan yang paling baik. “Pak Antasari sudah siap dengan segala resikonya,” lanjut Ari.

Antasari dituntut hukuman mati dalam kasus pembunuhan yang menggemparkan di pertengahan Maret 2009 tahun lalu itu. Ia dianggap turut serta membujuk atau menganjurkan para eksekutor untuk membunuh korban. Antasari dikenakan pasal 55 ayat 1 ke 1 junto pasal 55 ayat 1 ke 2 junto pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana.

Sidang Antasari digelar secara perdana pada Kamis 8 Oktober 2009. Pada hari Kamis pula, Majelis Hakim yang diketuai Herry Swantoro akan membacakan vonis. Berdasarkan fakta yang terungkap persidangan selama ini, Antasari Azhar menilai tidak ada bukti keterlibatannya dalam kasus pembunuhan Nasrudin Zulkarnaen. Karena itu mantan Ketua KPK tersebut meminta hakim menjatuhkan vonis bebas terhadap dirinya. “Tidak berlebihan apabila majelis hakim menjatuhkan putusan bebas,” kata Antasari saat membacakan pledoi dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jl Ampera Raya, Kamis (28/1/2010). “Berdasarkan fakta-yang terungkap di persidangan cukup alasan bagi majelis yang mulia untuk meragukan dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum,” pintanya.

Kuasa hukum Antasari Azhar, Mohammad Assegaf, menyatakan, kliennya siap menghadapi putusan yang rencananya akan dibacakan Kamis besok. Siang ini Antasari mengundang semua kuasa hukumnya ke Rutan Polda Metro untuk membicarakan berbagai kemungkinan yang akan terjadi pada sidang pembacaan putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, demikian diungkapkan Assegaf. Menurut dia, pihaknya bersikukuh bahwa kasus yang menimpa Antasari tersebut penuh dengan rekayasa. Hal itu sudah dikemukakan dalam pledoi dan duplik yang dibacakan di muka persidangan, beberapa waktu lalu. Hal itu tampak sangat jelas dalam peristiwa Hotel Mahakam Kamar 803. “Bagaimana mungkin seorang Rani diantar, disuruh suaminya untuk menemui Antasari di hotel dengan pesan agar telepon genggam jangan di-off supaya pembicaraan terekam. Tidak logis pula kemudian Nasrudin masuk, mendobrak pintu, dan marah-marah. Itu rekayasa yang tidak logis,” kata Assegaf. Assegaf juga mempertanyakan pemasangan alat perekam di rumah Sigit Haryo Wibisono. “Dua hal tersebut kian menguatkan bahwa Antasari hanya korban rekayasa. Demikian pula dengan Nasrudin,” ungkap Assegaf.

Terkait dengan munculnya fakta-fakta persidangan yang dinilainya meragukan, Assegaf mengimbau agar hakim juga berpegang pada asas in dubio pro reo. Artinya, apabila ada keragu-raguan dalam keyakinan hakim, hakim harus membebaskan terdakwa. “Lebih baik membebaskan seribu orang bersalah daripada menghukum satu orang yang tidak bersalah. Kasus Antasari ini penuh dengan kontroversial dan itu meragukan,” kata dia. Namun, pihaknya akan menyerahkan kepada Antasari untuk mengambil sikap terlebih dahulu terhadap apa pun keputusan hakim yang akan diperdengarkan besok pagi.

Antasari Berharap Pada Hakim

Antasari Azhar menyatakan harapannya agar majelis hakim bersikap obyektif dalam memberikan putusan dalam persidangan dengan agenda vonis di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (11/2/2010) besok. “Kami berharap majelis hakim menggunakan hati nurani yang tajam dan tulus, dengan berpegang pada fakta-fakta persidangan,” kata Juniver Girsang, kuasa hukum Antasari, Rabu (10/2/2010). Selama ini, ia menilai majelis hakim yang diketuai Hari Swantoro sudah bersikap obyektif. Ia menghargai sikap majelis hakim yang tetap berpegang pada Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan fakta-fakta persidangan yang terungkap. Diharapkan, sikap ini akan tetap ditunjukkan majelis hakim dalam putusannya besok. Hingga saat ini, kata Juniver, ia dan kliennya masih meyakini hakim akan menjatuhkan vonis bebas. Ia menilai, tidak ada fakta dalam persidangan yang bisa mengarahkan majelis hakim untuk menjatuhkan vonis mati seperti tuntutan jaksa penuntut umum. “Kita yakini, dengan fakta-fakta dalam persidangan, majelis hakim akan memberikan vonis bebas,” tuturnya.

Disinggung apakah akan mengajukan banding jika vonis yang dijatuhkan tidak sesuai dengan harapan, Juniver mengatakan, tentu ada hak dari terdakwa untuk menyatakan tanggapan. Ia akan membicarakan lebih lanjut dengan Antasari setelah putusan besok. “Tapi kalau putusan itu tidak berdasarkan fakta dalam persidangan tentu akan ke situ (banding),” tegasnya. Antasari yakin, majelis hakim yang diketuai Herry Swantoro memiliki kearifan dalam menjatuhkan keputusan. Majelis akan menjatuhkan putusan itu seadil-adilnya. “Saya berkeyakinan majelis akan menjatuhkan putusan seadil-adilnya berdasarkan fakta dan hati nurani,” ucapnya. Dalam bagian terakhir pledoinya tersebut, dia juga mengucapkan terimakasih kepada majelis hakim yang telah obyektif dan sabar memimpin persidangan. Tak lupa pla dia mengucapkan terimakasih kepada penasehat hukum. “Penasihat hukum tanpa pamrih, gratis, telah mendampingi saya sejak penyidikan,” tandas pria berkemeja batik warna merah campur kuning itu.

18 TAHUN, VONIS HAKIM UNTUK ANTASARI

Sejak sekitar pukul 10.00 WIB tadi, sebagian besar waktu sidang pembacaan vonis terdakwa pembunuhan Nasruddin Zulkarnaen, Antasari Azhar, berkutat di pembacaan kesaksian seluruh saksi tersumpah. Sejak Majelis Hakim sudah memasuki pembacaan pertimbangan hukum, wajah Antasari yang sejak awal sidang memang tegang, tampak semakin serius. Keluarga Antasari termasuk istri, Ida Laksmiwati, masih setia menunggu pembacaan vonis hakim kepada Antasari di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jalan Ampera, Jakarta Selatan, Kamis (11/2). Begitupula massa yang berasal dari kerabat Nasruddin Zulkarnaen, yang menantikan hukuman berat buat Antasari

Akhirnya, sekitar pukul 14.05 WIB, Ketua Majelis Hakim, Herry Swantoro, membacakan vonis hakim yang memidana Antasari dengan penjara selama 18 tahun penjara. Ketika Herry membaca vonis, wajah Antasari terlihat sedikit mengendur tak lagi setegang sebelumnya. Vonis hakim ini jauh lebih rendah dari tuntutan mati dari Jaksa Penuntut Umum. Sidang vonis yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Herry Swantoro, telah berjalan sekitar 6 jam

Wajah Antasari tampak tertegun dan menahan emosi. Dia tampak muram namun berusaha tenang. Sementara suasana di sekitar persidangan menjadi gaduh oleh suara para pengunjung sidang. Dua perempuan berbaju hijau, dan berjilbab merah tampak menangis. Sementara kedua putri Antasari nampak pasrah. Mereka saling pandang dan tertawa getir. Tampak mereka saling menguatkan satu sama lain. Suasana persidangan pun semakin gaduh oleh suara pengunjung.

Istri Antasari Azhar, Ida Laksmiwati, tampak enggan berkomentar banyak saat puluhan wartawan memberondong pertanyaan soal vonis 18 tahun yang diterima suaminya.  “Kawan-kawan wartawan kami mohon maaf, saya minta semuanya bersabar. Nanti saya layani satu per satu,” ujar Ida, menjawab pertanyaan para wartawan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kendati demikian, Ida mengaku vonis yang diputuskan majelis hakim sudah dibayangkan sebelumnya. “Putusan ini mendapat diskon,” tandas Ida yang kala itu mengenakan pakaian warna hijau.
 
Ida nampak tabah menyikapi vonis yang diterima suaminya. Saat para pendukung Antasari berteriak karena tak puas dengan putusan hakin, Ida justru hanya menebar senyuman.“Saya memaklumi kemarahan teman-teman bapak. Mereka mungkin kecewa dengan putusan ini. Kebanyakan dari mereka adalah teman sekolah dan jaksa-jaksa dari daerah,” tukasnya.
Sementara itu Keluarga Antasari Azhar yang lain histeris mendengar vonis 18 tahun penjara dari majelis hakim. Mereka pun langsung berteriak-teriak, usai majelis hakim mengetuk palu tanda sidang selesai. Usai sidang selesai, anak Antasari langsung melompat kursi untuk mendatangi ayahnya. Dia pun langsung memeluk Antasari. Di tempat yang sama, Asnawati Azhar, adik Antasari, langsung histeris dengan melontarkan kata. “Kakakku bukan penjahat. Mana hakimnya,” teriak Asnawati

Keluarga tidak terima Antasari Azhar divonis 18 tahun penjara. Keluarga Antasari menangis histeris dan memprotes vonis yang dianggap tidak adil itu. “Jaksa salah! Jaksa salah! Bapak tidak salah. Saya tahu itu rekayasa,” teriak adik Antasari, Wati, sambil menangis usai sidang pembacaan vonis. Wati tidak mampu membendung kesedihannya. Perempuan yang mengenakan kerudung pink dan baju warna ungu itu nyaris jatuh pingsan. Wati ditenangkan keluarga Antasari lainnya.”Istiqhfar…,” kata seorang kakak Antasari sambil terus mengipasi Wati. Beberapa Polwan yang ingin membantu membopong juga disemprot oleh Wati. “Saya tidak mau dipegang polisi. Pergi kalian polisi!” kata Wati sambil terus menangis sesegukan.

Dalam sidang vonis, Wati terlihat menangis saat majelis hakim yang diketuai Herry Swantoro memvonis kakak tercintanya 18 tahun penjara. Wati terus membasuh air matanya. Dia juga menutup telinganya dengan earphone lalu berkomunikasi dengan handphone.2 Perempuan lain yang juga keluarga Antarsari terlihat meneteskan air mata. “Saya saja yang dipenjara. Nih penjara sekalian,” protes mereka sambil bergegas menuju mobil.

Seperti halnya antasari ke 4 tersangka lainya juga dihukum penjara , Sidang vonis Wiliardi Wizar dan Sigid Haryo Wibisono digelar di PN Jaksel, Kamis (11/2). Wiliardi Wizar divonis 12 tahun penjara, sementara Sigid Haryo Wibisono divonis 15 tahun penjara

Antasari Naik Banding

Setelah divonis bersalah dan harus menerima 18 tahun penjara, Antasari Azhar mengatakan menghargai putusan tersebut. Kepada Majelis Hakim, Antasari mengakui dirinya sangat menghargai obyektivitas dari Majelis Hakim sejak awal persidangan hingga akhir sidang vonis. “Sebagai warga negara dan penegak hukum, beri kesempatan kami untuk mewujudkan kebenaran dan menggapai keadilan. Pada kesempatan ini kami mengajukan banding,” ujar Antasari di ruang sidang vonis, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Permintaan naik banding Antasari mendapat sambutan teriakan histeris dari pengunjung sidang yang kebanyakan pendukung Antasari Azhar.

Di pihak lain, Jaksa Penuntut Umum, Cyrus Sinaga, ketika ditanya Majelis Hakim tanggapannya atas putusan sidang, mengatakan bahwa jaksa akan pikir-pikir.

Kronologis Sidang Kasus Antasari

Sidang Antasari Azhar akan segera diakhiri dengan vonis. Selama sidang, banyak momen-momen mengejutkan terjadi. Momen itu antara lain pengakuan Kombes Wiliardi Wizar yang mengaku ditekan penyidik serta petinggi Polri untuk mengaitkan nama Antasari dalam kasus pembunuhan Nasrudin Zulkarnaen.

Wili mengatakan, ia didatangi oleh Irjen Pol Hadiatmoko, saat itu Wakabareskrim, dan mantan Dirkrimum Polda Metro Kombes M Iriawan. Keduanya meminta agar ia menyamakan BAP-nya dengan milik Sigid Haryo Wibisono, yang menyatakan bahwa perintah membunuh Nasrudin datang dari mulut Antasari.

“Jam 10.00 WIB pagi saya didatangi oleh Wakabareskrim Irjen Pol Hadiatmoko. Dia katakan sudah kamu ngomong saja, kamu dijamin oleh pimpinan Polri tidak ditahan, hanya dikenakan disiplin saja,” kata Wiliardi dalam sidang di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, 10 November lalu.

Keterangan Wili ini adalah salah satu peristiwa penting dalam persidangan Antasari yang telah berlangsung selama empat bulan ini. Berikut momen-momen penting lainnya yang muncul sejak sidang pertama kali digelar pada 8 Oktober 2009:

8 Oktober 2009

Sidang perdana Antasari digelar oleh Ketua Majelis Hakim Herry Swantoro. Jaksa mendakwa Antasari turut serta dalam penganjuran atau pembujukan untuk membunuh Nasrudin. Mereka menilai Antasari melanggar pasal 55 ayat 1 ke-1 junto 55 ayat 1 ke-2 junto pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Jaksa membacakan dakwaan dimulai cerita esek-esek Antasari dengan Rhani Juliani di Kamar 803 Hotel Gran Mahakam. Menurut jaksa, dari peristiwa itulah awal mula terjadinya pembunuhan. Antasari mengaku tidak mengerti dakwaan itu.

15 Oktober 2009

Antasari dan tim kuasa hukumnya membacakan tanggapan atas dakwaan jaksa (eksepsi). Ia menilai dakwaan jaksa adalah upaya untuk membunuh karakternya. Dakwaan jaksa menurutnya juga kabur, tidak jelas, dan tidak cermat. Sementara pengacara menilai adanya konspirasi untuk melengserkan Antasari dari kursi ketua KPK. Takut konspirasi itu diketahui, maka sang sutradara menghabisi nyawa Nasrudin.

29 Oktober 2009

Hakim menolak eksepsi Antasari dan pengacaranya. Sidang dilanjutkan dua kali dalam sepekan dengan agenda pemeriksaan saksi sebanyak 45 orang belum termasuk saksi meringankan dari terdakwa.

3 November 2009

Saksi yang pertama kali diperiksa adalah Rhani Juliani, istri siri korban. Namun, mantan caddy golf Modern Land Tangerang, Banten, itu batal bersaksi karena jaksa kurang berkoordinasi. Sidang memeriksa istri pertama dan kedua Nasrudin, Sri Martuti dan Irawati Arienda.

5 November 2009

Rhani akhirnya dihadirkan ke persidangan, namun kesaksian perempuan berumur 23 tahun itu diambil secara tertutup. Sidang tertutup ini berlangsung selama enam jam dari pukul 14.00 WIB, hingga pukul 20 WIB.

Sidang sebelumnya juga memeriksa Sigid. Pengusaha ini mengatakan untuk menghentikan teror Nasrudin, Antasari usul korban dijebak sebagai pengguna narkoba. Sigid juga mencabut keterangannya di depan penyidik bahwa Antasari memerintahkan pembunuhan itu.

10 November 2009

Wili bersaksi untuk Antasari. Sambil mengucap sumpah ia mengatakan, penahanan Antasari dikondisikan oleh beberapa petinggi kepolisian. Mantan Kapolres Jaksel itu diminta mengaitkan Antasari, karena mantan Direktur Penuntutan itu Kejagung telah ditargetkan sebagai tersangka.

Kesaksian Wili ini menggemparkan publik dan makin menguatkan dugaan adanya rekayasa dalam penetapan Antasari sebagai tersangka. Hadiatmoko, Iriawan, dan 11 penyidik dijadwalkan hadir di persidangan untuk dikonfrontir. Sebelum itu, Mabes Polri mengadakan jumpa pers untuk membantah keterangan Wili. Mabes juga memutar video yang menyatakan Antasari ingin membubarkan KPK.

17 November 2009

“Faktanya tidak seperti itu,” kata Hadiatmoko membantah keras keterangan Wili saat bersaksi di depan hakim. Dia juga menyatakan tidak terlibat dalam penyidikan Wiliardi. Senada dengan Hadiatmoko, Iriawan yang merupakan kawan seangkatan Wili juga membantah melakukan penekanan. Penyidik lainnya pun seia-sekata.

8 Desember 2009

Lima Eksekutor lapangan dihadirkan sebagai saksi pasca dituntut seumur hidup di Pengadilan Negeri Tangerang, Banten. Namun, dari lima itu, hanya Eduardus Ndopo Mbete alias Edo saja yang mau bersaksi. Heri Santosa sudah menolak dibawa ke pengadilan. Sementara Hendrikus Kia Walen, Fransiskus Tadon Keran, dan Daniel Sabon enggan bersaksi. Dalam kesempatan tersebut, sidang juga mendengarkan keterangan dari terdakwa Jerry Hermawan Lo. Jerry merupakan penghubung antara Wiliardi dan Edo sebagai pencari eksekutor.

10 Desember 2009

Ahli forensik Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) Mun’im Idris bersaksi di persidangan. Ia menguraikan, jasad Nasrudin sudah dimanipulasi saat dibawa ke rumah sakitnya untuk diotopsi. Dia juga mengaku polisi meminta menghapus keterangan bahwa proyektil yang ditembakkan ke kepala Nasrudin berukuran 9 milimeter. Atas keterangannya ini, Mun’im dipanggil Polda Metro Jaya untuk memberikan klarifikasi keesokan harinya.

15 Desember 2009

Saksi ahli digital foresik Ruby Alamsyah memutar rekaman percakapan Rhani dan Antasari di Kamar 803 Hotel Gran Mahakam. Rekaman itu diambil oleh Nasrudin melalui HP Nokia E 65 yang sedang tersambung dengan HP Rhani. Namun, rekaman tersebut tidak jelas dan justru tawa cekikikan Rhani yang dominan. Rekaman berdurasi 15 menit itu diawali dengan pembicaraan seputar golf dan berujung kalimat, “Dih, bapak dibuka,” oleh Rhani.

Ruby dalam kesempatan tersebut juga memutar rekaman pembicaraan antara Sigid dan Antasari, namun karena juga tidak jelas terdengar, pengacara Antasari meminta untuk distop. Kemudian Ruby menayangkan gambar video pertemuan kedua orang itu yang, lagi-lagi, tidak sempurna.

17 Desember 2009

Giliran pengacara Antasari menghadirkan saksi meringankan. Pertamakali, mereka mendatangkan dua orang ahli IT dari ITB, Agung Harsoyo dan Aldo Alfian, untuk membuktikan apakah Antasari benar mengirimkan SMS ancaman kepada Nasrudin. Ahli tersebut mengatakan sebuah SMS bisa dikirim tanpa sepengetahuan pemilik nomor.

22 Desember 2009

Ahli ITB itu didatangkan kembali dan mengatakan SMS yang berinisial belakang “AA” itu tidak ada di HP Nasrudin. Majelis hakim mengeluarkan penetapan untuk meminta data Call Detail Record (CDR) untuk menemukan siapa yang mengirimkan SMS gelap tersebut.

29 Desember 2009

Atlet tembak Nasional Roy Haryanto dihadirkan ke persidangan. Roy mengatakan pistol revolver S&W yang digunakan untuk menembak Nasrudin tidak bisa dioperasikan oleh seorang amatir. Butuh latihan menggunakan 3.000-4.000 peluru untuk mahir menggunakan senjata tersebut. Ia mengungkapkan pistol itu juga sudah agak rusak, sehingga sulit dipakai.

Istri Wili, Novarina, juga dihadirkan sebagai saksi. Dia mengeluhkan sulitnya menjenguk suaminya saat diperiksa di Mabes Polri. Ia juga membenarkan suaminya diminta untuk membuat BAP tentang pelibatan Antasari salam perencanaan pembunuhan Nasrudin.

5 Januari 2010

Ahli IT dari ITB, Agung Harsoyo mengungkapkan kesimpulannya dari pembacaan CDR dari empat operator. Ia menemukan tidak ada transaksi SMS dari enam nomor milik Antasari kepada Nasrudin sepanjang Januari Maret 2009. Sebaliknya ia menemukan baik Antasari maupun Nasrudin menerima SMS yang tidak teridentifikasi pengirimnya. Ia menduga SMS itu dikirim melalui webserver. Pengacara Antasari pun mesinyalir adanya oknum yang mengadu domba Nasrudin dengan kliennya. Namun, hingga kini, tidak diketahui siapa pengirim SMS misterius tersebut.
 
7 Januari 2010

Secara mengejutkan, mantan Kabareskrim Susno Duadji hadir di persidangan sebagai saksi yang meringankan bagi Antasari. Dalam kesaksian selama 1 jam itu, Susno mengungkapkan dua hal pokok. Pertama, Hadiatmoko menjadi tim pengawas penyidikan kasus Nasrudin. Kedua, Kapolri membentuk tim untuk mencari motif Antasari membunuh Nasrudin, namun gagal menemukan.

12 Januari 2010

Antasari diperiksa sebagai terdakwa.

19 Januari 2010

Jaksa Cirus Sinaga menuntut hukuman mati bagi Antasari. Jaksa berkeyakinan terdakwa bersalah ikut serta melakukan pembujukan untuk membunuh korban. Tidak ada hal-hal yang meringankan bagi Antasari. Sebaliknya, jaksa mencatat setidaknya ada 10 hal yang memberatkan Antasari. Di antaranya, Antasari telah mencoreng citra penegak hukum, melakukan tindakan pidana bersama perwira polisi, dan sering membuat gaduh di persidangan.

29 Januari 2010

Antasari dan tim pengacara membacakan pledoi atau nota pembelaan. Dia menolak seluruh dakwaan jaksa dan mengatakan tuntutan jaksa hanyalah hasil imajinasi semata.Pengacara Antasari yang membuat pledoi sebanyak 700-an halaman menyatakan tuntutan jaksa penuh rekayasa. Mereka juga terang-terangan menuding Sigid adalah salah satu pelaku di balik konspirasi menjatuhkan Antasari dari KPK. Mereka juga meminta hakim tidak pertimbangkan kesaksian Rhani karena sosoknya yang tidak bermoral.

2 Februari 2010

Jaksa membacakan replik (tanggapan atas pledoi). Mereka meminta Antasari mencabut tuduhan tuntutan mati itu merupakan imajinasi. Jaksa juga menyerang balik Antasari terkait pencelaan terhadap Rhani.

5 februari 2010

Antasari membacakan duplik, jawaban atas replik jaksa.

KORAN DEMOKRASI INDONESIA

http://korandemokrasiindonesia.wordpress.com

DAFTAR 100 PENUNGGAK PAJAK; SBY PERINTAHKAN KEJAR PENGEMPLANG PAJAK,

BENARKAH POLITISASI PAJAK ?

Presiden SBY meminta Polri agar tegas terhadap para pengemplang pajak yang dinilai merugikan perekonomian negara. Pasalnya, jika dibiarkan berlarut, para penghutang itu akan semakin merugikan rakyat. “Yang namanya korupsi, kejahatan pajak, mengemplang hutang yang ditanggung rakyat, harus dituntaskan, karena itu menyangkut rasa keadilan rakyat kita,” kata SBY, saat membuka Rapat Pimpinan (Rapim) Polri, di Jakarta, Senin (8/2).

Hal ini dikatakan SBY, terkait dengan masih tingginya tunggakan pajak yang dilakukan sejumlah wajib pajak di Indonesia. Terkait instruksi tersebut, Kabareskrim Polri Komjen (Pol) Ito Sumardi, mengaku siap menindaklanjutinya. Ia katanya, akan membantu Dirjen Pajak untuk menangani setiap pelanggaran pajak. “Jadi nanti, (untuk) permasalahan pajak itu, Polri akan membantu penuh dalam pengungkapan kasus,” ujarnya, saat dihubungi wartawan via telepon, Senin (8/2) sore. Ito bahkan mengaku beberapa waktu terakhir telah bertemu langsung dengan Dirjen Pajak, untuk membahas permasalahan itu. “(Saya) sudah melakukan langkah-langkah, (sudah) melakukan koordinasi dengan Dirjen Pajak,” paparnya.

Lantas, apakah hingga saat ini sudah ada laporan pidana pajak yang masuk ke Polri? Terkait hal ini, Ito mengaku belum menerima laporan terkait pidana pajak. “Belum ada laporan. Kan lapornya mesti ke pajak. Kalau ada laporan ke kita, kita mesti kerjasama dengan pajak,” tambahnya. Kepala Badan Reserse dan Kriminal, Komisaris Jenderal Ito Sumardi mengatakan Polri tidak punya kewenangan mengungkap kasus penunggakkan pajak. Dia mengatakan kewenangan untuk mengungkap para pengemplang pajak itu berada dalam kewenangan Direktorat Jenderal Pajak. “Yang menangani namanya PPNS Dirjen Pajak. Penyidik Pengawai Negeri Sipil di bawah koordinasi pengawas PPNS Bareskrim,” kata Kapala Badan Reserse dan Kriminal Polri, Komisaris Jenderal Pol Ito Sumardi ketika dihubungi wartawan, Senin 8 Februari 2010.

Menurut dia, aturan itu berlaku baik untuk wajib pajak perseorangan maupun perusahaan. “Yang mempunyai kewenangan bukan polisi. Dirjen pajak yang punya auditornya,” kata dia. “Kalau ada laporan ke kita, kita harus kerja sama ke pajak.” Namun demikian, dia mengaku telah melakukan kordinasi dengan Direktur Jenderal Pajak Tjiptardjo untuk menangani kasus ini. Polri, kata dia, siap membantu Dirjen Pajak. “Jadi, permasalahan-permasalahan pajak, Polri akan bantu penuh Direktorat Jenderal pajak dalam pengungkapan pajak,” kata dia. “Nanti tentunya kita akan membicarakan lebih konkrit lagi. Kemarikan baru pertemuan awal,” kata dia.

Sebelumnya, dalam pidato pembukaan Rapat Pimpinan Polri, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta Polri untuk membantu penanganan kasus penunggak pajak. Menurut SBY, pengemplangan pajak merupakan salah satu kejahatan yang harus diperangi.

Polri & Depkeu Akan Aktifkan Lagi Lembaga Penyanderaan

Polri terus bekerjasama dengan Depkeu terkait kasus penunggakan pajak. Dalam waktu dekat, kedua lembaga ini akan membentuk MoU guna mengatasi masalah ini. “Tadi Menkeu dan Dirjen Pajak menyampaikan kita akan segera menandatangani MoU antara Kapolri dengan Menkeu untuk mengintensifkan tindakan-tindakan atau upaya hukum terhadap pelanggar pajak,” ujar Kabareskrim Polri Komjen Pol Ito Sumardi.

Ito mengatakan itu di sela-sela rapim Polri, di Gedung PTIK, Jl Tirtayasa, Jakarta Selatan, Selasa (9/2/2010). Menurut Ito, Polri dan Depkeu akan mengaktifkan kembali lembaga penyanderaan berdasarkan UU Pajak. “Tapi kita harus berhati-hati. Ada hak dari setiap wajib pajak, harus kita perhatikan,” jelas dia. Kapan diaktifkan lagi? “Nanti kita lihat dari UU-nya. Nanti juga akan disampaikan kepada Dirjen Pajak, misalnya seseorang tidak melunasi kewajibannya itu kan ada sesuatu upaya hukum yang memaksa mereka harus menyelesaikan tunggakannya.

Daftar 100 Perusahaan Penunggak Pajak Besar

Ditjen Pajak mengungkap sebanyak 100 perusahaan berpotensi merupakan penunggak pajak terbesar. Total tunggakan pajak 100 besar perusahaan itu mencapai lebih dari Rp 17 triliun.

Komisi XI DPR meminta Ditjen Pajak agar merinci tunggakan pajak apa saja yang ada di 100 perusahaan tersebut. Berdasarkan data Ditjen yang disampaikan ke DPR, 100 perusahaan itu bergerak di berbagai bidang, mulai dari perbankan, pertambangan, perdagangan, penerbangan, semen, kertas dan lainnya.

Mengacu data itu, Komisi Keuangan DPR meminta agar Ditjen Pajak tidak terfokus pada satu atau dua kasus pajak saja. Banyak kasus selain kasus yang terangkat di media, juga tetap dikerjakan. “Kami sudah meminta 100 penunggak pajak terbesar, kalau memang masalahnya ada di wajib pajak yang nakal, kami akan bantu,” ujar Ketua Komisi XI Melchias Markus Mekeng dalam rapat dengar pendapat, Kamis 21 Januari 2010.  “Kasus-kasus itu jangan dipolitisasi,” ujar Mekeng. Dia memberikan contoh tunggakan pajak Bakrie Group yang banyak tersorot di media tetapi masih di awang-awang. Apalagi, jumlah itu belum masuk kerugian negara karena belum ada surat ketetapan pajak (SKP).

Berikut ini perincian data 100 perusahaan yang masuk deretan:

1. Pertamina (Persero)
2. Karaha Bodas Company LLC
3. Industri Pulp Lestari
4. Badan Penyehatan Perbankan Nasional
5. Kalimanis Plywood Industries
6. Siemens Indonesia
7. Angkasa Pura II (Persero)
8. Bentala Kartika Abadi
9. Daya Guna Samudera Tbk
10. Direct Vision
11. Hyaat International-Asiapacific Limited
12. Djarma Aru
13. Televisi Republik Indonesia
14. Likpin LLC
15. Multi Kontrol Indonesia
16. Kereta Api Indonesia (Persero)
17. Bank BNI
18. TH Indo Platations
19. Ing International
20. Surya Dumai Industri Tbk
21. DSM Kaltim Melamine
22. Cosa International Group Limited
23. Bank Bukopin
24. Pasifik Satelit
25. PT Bukit Makmur Mandiri Utama
26. Bank Global International tbk
27. DP3KK
28. Gandhi Memorial International School
29. Sarana Niaga Perdana
30. Perdana Karya Perkasa Tbk
31. Sampoerna AGro Tbk
32. Seaunion Energy (Limau) LTD
33. Agoda Rimba Irian
34. Total E & P Indonesia
35. Avera Pratama
36. Seatdy Safe Tbk
37. Toyota Tsusho Indonesia
38. Kaltim Prima Coal
39. Jakarta Llyod Kantor Pusat
40. Universal Foodwear Utama Indonesia
41. Sumalindo Lestari Jaya Tbk
42. General Food Industries
43. Inti Indosawit Subur
44. Holcim Indonesia Tbk
45. Kinantan Senaputra
46. Pembangunan Sarana Jaya
47. Planet Electrindo
48. Mobil Exploration Indonesia
49. Textra Amspin
50. Semen Tonasa
51. Kaltim Methanol Industri
52. Eka Manunggal Lestari
53. Perkebunan Nusantara XIV
54. Toyo Denso Indonesia
55. Pertamina Unit Pembekalan
56. Salim Ivomas Pratama
57. Gajah Tunggal Mulia
58. Intimutiara Kimindo
59. Perkebunan Hasil Musi Lestari
60. Petro Oxo Nusantara
61. Dwi Satya Utama
62. Jamsostek (pusat)
63. Wira Insani
64. Ragam Logam
65. PT Catur Gatra Eka Perkasa
66. Persero Perkebunan
67. Pakerin
68. Central Proteinaprima Tbk
69. Daesung eltec Indonesia
70. Merpati Nusantara Arlines
71. Madya Semarang
72. Hyundai Indonesia Motor
73. Aspirasi Luhur
74. Istaka Karya
75. Dongfang Electric Corporation Indonesia Project
76. Cakrawala Mega Indah
77. Gapura ANgkasa
78. Sun Hope Investment
79. Texmaco Taman Synthetics
80. Singgar Mulia
81. Pulau Sambu
82. Il Jin Sun Garment
83. LKBN Antara
84. Pabrik Kertas Tjiwi Kimia
85. Astina Putera
86. Pindo Deli Pulp And Papermills
87. Sragen Abadi Textile Industri
88. Kaltim Parna Industri
89. Korina Semarang
90. Tiga Ombak
91. Menara Tiga Diesel
92. Valu Trada Indonesia
93. Asrigita Prasarana
94. Ivo Mas Tunggal
95. Sinar Kencana Inti Perkasa
96. Mandiri Eka Mandiri
97. Deutsche Bank AG
98. Wirakarya Sakti
99. Gunung Bayan Pratamacoal
100. Garuda Indonesia.

Bank Penunggak Pajak
Dua bank nasional dan dua bank asing  masuk dalam daftar 100 penunggak pajak terbesar di Ditjen Pajak. Dua bank ini adalah Bank Negara Indonesia, Bukopin, Deuthce Bank dan Bank Global.

Komisi XI DPR meminta Ditjen Pajak agar merinci tunggakan pajak apa saja yang ada di empat bank itu. Wakil Ketua Komisi XI Akhsanul Qosasi meminta data itu agar bisa diberikan sebelum hari Selasa 2 Januari 2010. “Karena nanti Selasa depan, kami mengadakan pertemuan dengan bank-bank itu dan Bank Indonesia. Jadi mohon dikirimkan karena ini juga akan mempermudah Kantor Pajak,” ujar Qosasi dalam rapat dengar pendapat, Kamis 28 Januari 2010.

Namun demikian bank-bank itu dan 100 daftar penunggak pajak itu sebenarnya menurut DPR tidak bisa langsung disebut penunggak pajak. Komisi Keuangan menyebut mereka sebagai daftar potensi penunggak pajak. “Bank itu kan baru masuk daftar di buku pajak (buku pendapatan piutang) tapi belum dikategorikan penunggak pajak, nanti mereka ketemu dulu. Kalau ada yang keberatan, nanti ada mekanismenya, jadi tidak langsung diklaim,” kata Anggota Komisi XI Andi Rahmat.

BUMN PENUNGGAK PAJAK

Direktorat Jenderal Pajak mencatat jumlah piutang pajak mencapai Rp 50 triliun. Dari jumlah itu, urutan 100 besar penunggak pajak nilainya mencapai Rp 17,5 triliun.

Dalam catatan Ditjen Pajak yang disampaikan Dirjen Pajak Mochammad Tjiptardjo, dari total 100 penunggak terbesar itu, 16 di antaranya adalah perusahaan BUMN. “Nilainya yang harus kami tagih adalah Rp 7,60 triliun,” ujar Tjptardjo dalam pemaparan jumlah pengutang pajak kepada Komisi XI DPR RI, Kamis, 28 Januari 2010. Catatan Ditjen Pajak adalah saldo awal 1 Januarai 2009, piutang sebesar Rp 8,18 triliun dan kemudian selama 2009, ada penambahan piutang baru sebesar Rp 2,3 triliun.

Namun selanjutnya selama 2009, juga ada pencairan jumlah piutang mencapai Rp 2,87 triliun. Sehingga saldo per 31 Desember 2009, yang tercatat dan masih harus ditagihkan ke BUMN tahun ini adalah sebesar Rp 7,60 triliun.

Penyelesaiannya bagaimana, Tjiptardjo mengatakan bahwa Kantor Pajak dan BUMN akan berdialog. Di samping itu, dilakukan koordinasi dengan Kementerian BUMN. “Langkah-langkahnya kami akan blokir rekening, penyitaan aset, pencegahan penaggung pajak bepergian keluar negeri, dan sampai penyanderaan,” ujar dia. BUMN menurut Tjiptardjo, perlakuan penagihannya juga sama dengan penunggak pajak lain. “Tapi untuk yang instansi, ya kami bicara dulu, karena seperti ada pejabatnya yang di Departemen Keuangan tidak mungkin kami tahan. Apalagi, aset lokomotif kereta api, itu juga tidak mungkin di tahan,” katanya.

Kadin Protes Data Wajib Pajak Diumbar

Daftar penunggak pajak telah tersebar di media massa. Pengusaha merasa “dikerjain” dan mengklaim alami kerugiaan imateriil gara-gara publikasi tersebut. “Menurut kami, daftar penunggak pajak sebaiknya tidak diumumkan ke masyarakat karena dalam aturan perpajakan, tepatnya pasal 34, data wajib pajak itu bersifat rahasia,” kata Wakil Ketua Kadin Indonesia Bidang Moneter, Fiskal, dan Kebijakan Publik Hariyadi Sukamdani di Jakarta, Selasa, 9 Februari 2010. Hariyadi menyesalkan daftar 100 penunggak pajak harus diumumkan mengingat Direktorat Jenderal Pajak harus memegang teguh kerahasiaan wajib pajak. “Kalau memandang perusahaan ada tunggakan maka periksa saja, tidak perlu diumumkan karena akan menimbulkan ketidakpercayaan,” ujarnya. Semisal, dia mencontohkan, perusahaan perbankan akan berpotensi mengalami rush jika data pajaknya diungkap ke media massa. Kalaupun harus diumumkan ke masyarakat, sebaiknya hanya total besaran pajak tertunggak tanpa menyebut nama per perusahaan. “Kalau disebut satu-satu maka secara imateriil merugikan. Karena yang repot itu iklim kepercayaan. Selama ini dengan Ditjen Pajak itu membangun iklim kepercayaan. Kalau seperti ini kami merasa dikerjain,” ujar Hariyadi.

BAKRIE, TUNGGAKAN PAJAK DAN POLITISASI PAJAK ?

Direktorat Jenderal Pajak menargetkan penyelesaian kasus pajak Asian Agri dan Bakrie pada tahun 2010. Hal ini disampaikan Direktur Jenderal Pajak Mochamad Tjiptardjo, Senin (4/1/2010) di Jakarta, pada jumpa pers mengenai penerimaan pajak tahun 2009 dan kinerja lainnya. “Insya Allah. Tidak ada yang di-pending. Semua jalan terus,” ujar Tjiptardjo kepada para wartawan. Menurut Tjiptardjo, berkas kasus Asian Agri telah berada di tingkat Kejaksaan Agung RI. Pihaknya hingga saat ini masih terus melengkapi berkas sesuai dengan yang diminta oleh jaksa peneliti. “Kalau (kasus) Bakrie belum sampai ke Kejaksaan Agung. Masih penyidikan dibawa pengawasan dan pimpinan Bareskrim Mabes Polri,” ujar Tjiptardjo.

Pada tahun 2009, Ditjen Pajak telah menangani 37 kasus pajak yang berpotensi merugikan negara sebesar Rp 489 miliar. Direktorat Jenderal Pajak atau Ditjen Pajak terus melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tunggakan pajak tiga perusahaan Grup Bakrie. Demikian disampaikan Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Djoko Slamet di Jakarta, Rabu (16/12/2009).

Menurutnya, dari beberapa kasus tunggakan pajak yang menjerat perusahaan milik Mantan Menkokesra itu, ada yang telah masuk dalam proses penyidikan. “Itu penyidikan. Penyidikan itu salah satu dari law enforcement pemeriksaan dan penyidikan. Sekarang ada yang sudah masuk proses penyidikan karena itu kan sudah lama. Ada yang dari 2008, ada juga yang dari Maret 2009,” katanya. Dalam proses penyelidikan itu, Djoko mengatakan bahwa pihaknya akan melakukan evaluasi serta penelusuran adanya kemungkinan tindak pidana fiskal atau unsur kesengajaan dalam kasus ini.

Setelah ditemukan bukti yang cukup, proses penyidikan akan ditingkatkan. Jika unsur pidana ditemukan, maka pihaknya akan melanjutkan perkara hingga pemberkasan. “Setelah pemberkasan, baru dibawa ke kejaksaan. Di kejaksaan mungkin diteliti lagi, perlu perbaikan dan lain sebagainya. Kalau enggak, ya tinggal meneruskan saja,” ungkapnya. Djoko mengakui, Ditjen Pajak pernah memanggil pihak PT Bumi Resources Tbk untuk melakukan klarifikasi atas tunggakan pajaknya. Namun, hingga kini belum ada kesepakatan di antara kedua belah pihak. “Semua kan proses. Mengumpulkan bukti, memanggil wajib pajak, terus kita evaluasi bersama. Kelihatannya (Bumi) telah beberapa kali dipanggil, tapi saya lupa tepatnya,” katanya.

Sebelumnya, petugas pajak menengarai akuntan-akuntan PT Bumi Resources Tbk merekayasa pembayaran pajak 2007 sebesar Rp 376 miliar. Tidak hanya itu, perusahaan Bakrie lain, yakni PT Kaltim Prima Coal, diduga merekayasa pembayaran pajak yang merugikan negara Rp 1,5 triliun. Belakangan ada juga dugaan rekayasa di PT Arutmin Indonesia sebesar 39 juta dollar AS. Total jenderal, perusahaan-perusahaan batu bara di bawah Bakrie ini ditengarai menggelapkan pajak hingga Rp 2,1 triliun. Kalau terbukti, ini rekor baru penggelapan pajak yang pernah terjadi di Indonesia. Namun, saat ditemui hari ini, Djoko enggan menyebutkan secara rinci mengenai nominal total tunggakan pajak yang menjerat tiga perusahaan ini.

Direktur Jenderal Pajak Departemen Keuangan Mohammad Tjiptardjo menyatakan bahwa pihak Bakrie dapat membayar tunggakan pajak tiga perusahaan miliknya tanpa melalui pengadilan. Menurutnya, bila ingin membayar denda tersebut, Bakrie dapat mengajukan permohonan kepada Menteri agar penyidikan dihentikan. Selanjutnya, Menteri mengirim surat kepada Kejaksaan Agung. “Kejaksaan Agung yang bisa hentikan penyidik pajak. Bakrie bisa mengajukan permohonan untuk minta penghentian penyidikan dengan syarat dia harus bayar denda,” ujarnya saat ditemui di Gedung Depkeu, Jakarta, Rabu (16/12/2009). Menurutnya, hal ini sesuai dengan prosedur yang telah tertuang pada UU Ketentuan Umum Perpajakan. Sampai saat ini, pihaknya masih melakukan penyidikan melalui kanwil khusus Large Tax Offie (LTO) atau KPP Madya. Dia juga mengakui, ada yang masih diselidiki. “Kalau tidak ada indikasi ya tidak ditingkatkan jadi penyidikan. Tapi nanti kalau kuat ya kita tingkatkan jadi penyidikan,” katanya.

Total kewajiban pajak tiga perusahaan tambang milik Grup Bakrie yang kini sedang dalam penelusuran tim penyidik mencapai Rp 2,1 triliun. PT Kaltim Prima Coal diduga kurang membayar pajak sebesar Rp 1,5 triliun, PT Bumi Resources Tbk sebesar Rp 376 miliar, dan PT Arutmin Indonesia sebesar 30,9 juta dollar AS atau sekitar Rp 300 miliar. Hingga 30 November 2009, Direktorat telah menerima pembayaran pajak dari KPC sebesar Rp 800 miliar dan dari Arutmin sebesar 27,5 juta dollar AS atau sekitar Rp 250 miliar.

Dirjen Pajak Kalahkan “Bakrie”

Upaya Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak untuk mendorong kepatuhan menunaikan pembayaran pajak tampaknya tidak sia-sia. Direktur Jenderal Pajak M. Tjiptardjo mengatakan, Ditjen Pajak memenangkan praperadilan yang diajukan PT Kaltim Prima Coal (KPC) terkait kasus kurang bayar pajak.

Ditjen Pajak menang praperadilan di Jakarta Selatan, dengan demikian kasus pajak berupa dugaan kurang bayar pajak tersebut dapat terus berlanjut. Plt Direktur Intelijen dan Penyelidikan Ditjen Pajak Pontas Pane menambahkan, kasus kurang bayar pajak oleh KPC itu diduga dengan cara pengisian surat pemberitahuan (SPT) yang kemungkinan tidak benar.

Seperti diketahui, pada Desember 2009 Direktorat Jenderal Pajak mengungkapkan adanya dugaan kurang bayar pajak atas tiga anak usaha Kelompok Bakrie pada sektor pertambangan batu bara, a.l. PT Kaltim Prima Coal, PT Bumi Resources Tbk, dan PT Arutmin Indonesia. Total dugaan kurang bayar pajak tiga perusahaan tersebut diperkirakan mencapai Rp2,1 triliun. Menyikapi tuduhan tersebut, pada 18 Januari lalu, PT Kaltim Prima Coal melalui kuasa hukumnya melayangkan permohonoan praperadilan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait kasus tersebut.

Politisasi Pajak ?

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati enggan berkomentar atas dugaan rekayasa pembayaran pajak tiga perusahaan di bawah naungan Grup Bakrie sebesar Rp 2,1 triliun.  “Saya tidak mau mengeluarkan statement apa-apa,” kata Menkeu, saat ditemui seusai membuka Workshop Peran Nasional Single Window (NSW) Dalam Percepatan Pembangunan Ekonomi Nasional, di Gedung Dhanapala, Depkeu, Jakarta, Selasa (15/12/2009).  Menkeu terlihat seperti “alergi” terhadap pertanyaan wartawan soal dugaan rekayasa pajak Grup Bakrie ini. Pasalnya, ini bukan kali pertama Menkeu tutup mulut soal masalah ini.

Saat membuka acara Sosialisasi Standar Akutansi Pemerintahan (SAP) di Hotel Borobudur, pagi ini, Menkeu bahkan tidak berkomentar sepatah kata pun. Saat itu, wartawan dari berbagai media juga menanyakan hal yang sama terhadap Menkeu. Namun, Menkeu yang mengenakan setelan blazer berwarna putih tulang ini justru mempercepat langkahnya dan berjalan dengan sangat buru-buru karena harus menghadiri Workshop Peran NSW di Gedung Dhanapala, Depkeu.

Tidak putus asa, di Gedung Depkeu, para wartawan juga menanyakan hal yang sama. Bahkan, sempat terjadi sedikit “kericuhan” dan aksi saling dorong antara wartawan dan ajudan Menkeu. “Boleh enggak (wawancara), kita juga punya hak untuk wawancara. Jangan main dorong-dorong,” ujar seorang reporter media televisi karena merasa didorong-dorong oleh ajudan Depkeu. Mendengar hal itu, Menkeu hanya tersenyum dan langsung menuju lobi gedung. Sejurus kemudian, Menkeu lantas masuk ke dalam mobil dinasnya, Toyota Camry berwarna hitam.

Seperti dilansir Majalah Tempo, Ditjen Pajak tengah mengusut dugaan rekayasa pembayaran pajak oleh tiga perusahaan Grup Bakrie senilai Rp 2,1 triliun. Mereka adalah PT Bumi Resources Tbk senilai Rp 376 miliar, PT Kaltim Prima Coal Rp 1,5 triliun serta PT Arutmin Indonesia senilai 39 juta dollar AS. Kalau terbukti, ini merupakan rekos baru penggelapan pajak di Indonesia, setelah sebelumnya dipegang oleh Asian Agri Group (perusahaan kelapa sawit mili salah satu orang terkaya Indonesia Sukanto Tanoto) , yang diduga menggelapkan pajak selama 2002-2005 sebesar Rp 1,4 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menilai, keberadaan pansus Hak Angket Bank Century di parlemen merupakan upaya lawan politiknya untuk menjegal dirinya dari posisi Menteri Keuangan karena usaha Sri Mulyani yang melakukan reformasi birokrasi Indonesia. Di bawah kepemimpinannya, Departemen Keuangan memang menjadi pioner dalam menerapkan reformasi birokrasi.

Sri Mulyani dalam wawancaranya dengan harian bisnis The Wall Street Journal edisi Asia terbitan Kamis (10/12/2009) kembali menegaskan tindakan pemberian bailout terhadap Bank Century tersebut adalah untuk mencegah kepanikan terhadap para nasabah bank lainnya.

Dalam wawancaranya tersebut, Sri Mulyani bahkan terang-terangan menyebut nama mantan sejawatanya dalam Kabinet Indonesia Bersatu I, Aburizal Bakrie, yang sekarang menjadi Ketua Umum Golkar. “Aburizal Bakrie is not happy with me,” kata Menkeu. “Saya tidak berharap seorang pun di Golkar akan adil atau baik kepada saya,” tuturnya.

Menkeu menyebutkan, pangkal ketegangan antara dirinya dan Ical, panggilan akrab Aburizal Bakrie, adalah saat dirinya menolak penghentian sementara saham-saham beberapa perusahaan milik keluarga Bakrie tahun lalu. Saat itu, saham-saham keluarga Bakrie rontok, terseret anjloknya saham Bumi Resources Tbk (BUMI), salah satu perusahaan pertambangan milik Bakrie. Selain BUMI, lima emiten lainnya adalah PT Bakrie & Brothers Tbk (BNBR),  PT Bakrieland Development Tbk (ELTY), PT Bakrie Sumatra Plantations Tbk (UNSP), PT Bakrie Telecom Tbk (BTEL), dan PT Energi Mega Persada Tbk (ENRG). Menurut Sri Mulyani, yang meminta penghentian perdagangan adalah Ical, panggilan Aburizal.

Bursa Efek Indonesia menghentikan sementara (suspend) perdagangan saham-saham Grup Bakrie mulai 7 Oktober 2008. Waktu itu saham BUMI sempat melorot hingga Rp 425 per saham, dari sekitar Rp 8.000-an per lembar. Menkeu juga menambahkan, tahun lalu dirinya memberlakukan larangan bepergian kepada beberapa eksekutif perusahan tambang batu bara, termasuk kepada keluarga besar Bakrie, terkait perselisihan pembayaran royalti penjualan batu bara.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menilai, keberadaan pansus Hak Angket Bank Century di parlemen merupakan upaya lawan politiknya untuk menjegal dirinya dari posisi Menteri Keuangan karena usaha Sri Mulyani yang melakukan reformasi birokrasi Indonesia. Di bawah kepemimpinannya, Departemen Keuangan memang menjadi pioner dalam menerapkan reformasi birokrasi.

Sri Mulyani dalam wawancaranya dengan harian bisnis The Wall Street Journal edisi Asia terbitan Kamis (10/12/2009) kembali menegaskan tindakan pemberian bailout terhadap Bank Century tersebut adalah untuk mencegah kepanikan terhadap para nasabah bank lainnya.

Dalam wawancaranya tersebut, Sri Mulyani bahkan terang-terangan menyebut nama mantan sejawatanya dalam Kabinet Indonesia Bersatu I, Aburizal Bakrie, yang sekarang menjadi Ketua Umum Golkar. “Aburizal Bakrie is not happy with me,” kata Menkeu. “Saya tidak berharap seorang pun di Golkar akan adil atau baik kepada saya,” tuturnya.

Menkeu menyebutkan, pangkal ketegangan antara dirinya dan Ical, panggilan akrab Aburizal Bakrie, adalah saat dirinya menolak penghentian sementara saham-saham beberapa perusahaan milik keluarga Bakrie tahun lalu. Saat itu, saham-saham keluarga Bakrie rontok, terseret anjloknya saham Bumi Resources Tbk (BUMI), salah satu perusahaan pertambangan milik Bakrie. Selain BUMI, lima emiten lainnya adalah PT Bakrie & Brothers Tbk (BNBR),  PT Bakrieland Development Tbk (ELTY), PT Bakrie Sumatra Plantations Tbk (UNSP), PT Bakrie Telecom Tbk (BTEL), dan PT Energi Mega Persada Tbk (ENRG). Menurut Sri Mulyani, yang meminta penghentian perdagangan adalah Ical, panggilan Aburizal. Bursa Efek Indonesia menghentikan sementara (suspend) perdagangan saham-saham Grup Bakrie mulai 7 Oktober 2008. Waktu itu saham BUMI sempat melorot hingga Rp 425 per saham, dari sekitar Rp 8.000-an per lembar. Menkeu juga menambahkan, tahun lalu dirinya memberlakukan larangan bepergian kepada beberapa eksekutif perusahan tambang batu bara, termasuk kepada keluarga besar Bakrie, terkait perselisihan pembayaran royalti penjualan batu bara.

Juru Bicara Aburizal Bakrie atau Ical, Lalu Mara Satria Wangsa, tidak mengetahui adanya pertemuan perdamaian antara Aburizal Bakrie dan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Pertemuan terakhir antara Sri Mulyani dan Ical ini terjadi saat Lebaran pada September 2009. “Enggak tahu saya. Setahu saya, saya melihat mereka saat Lebaran saja,” ujar Lalu Mara kepada Persda Network di Jakarta, Selasa (15/12/2009). Menurut Lalu, pertemuan berlangsung di kediaman pribadi Ical. Saat itu, Sri Mulyani datang untuk bersilaturahim selaku sesama anggota kabinet SBY-Jusuf Kalla. “Setelah itu, saya tidak mendapat cerita lagi,” ungkapnya.

Lalu Mara mengatakan, selama ini Ical merasa tidak ada masalah dengan Sri Mulyani. Mantan Menko Kesra ini merasa memiliki hubungan yang baik dengan Sri Mulyani. Penegasan Ical ini disampaikan Lalu menyangkut pernyataan Sri Mulyani dalam sebuah wawancara dengan The Wall Street Journal. Sri Mulyani menyampaikan bahwa ada niat buruk terhadap dirinya terkait dukungan penuh Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie terhadap Pansus Bank Century. Sri merasa Ical ingin balas dendam.

Pernyataan Sri tersebut dibantah mentah-mentah Ical. Lalu menegaskan, Partai Golkar sama sekali tidak akan memakzulkan SBY-Boediono dalam Pansus Bank Century. Ketika ditanya apakah ada pertemuan antara Ical dengan Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa setelah pernyataan Sri Mulyani dimuat The Wall Street Journal, Lalu Mara mengaku tidak mengetahui hal itu. “Saya tidak ikut, jadi saya tidak tahu,” katanya.

Anggota DPR dari Fraksi PKS, Nasir Djamil, menyarankan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie (Ical) dan Menkeu Sri Mulyani (Ani) tidak memperpanjang konflik karena dampaknya mengisyaratkan arah Hak Angket Century tergiring ke pusaran konflik antarelite. “Sebaiknya baik Ical maupun Sri Mulyani tidak perlu berkonflik. Polemik di antara mereka akan mengisyaratkan bahwa Panitia Angket Kasus Bank Century akan digiring ke pusaran konflik antarelite,” ujar Nasir di Jakarta, Selasa (15/12/2009).

Padahal, anggota Komisi III DPR itu melanjutkan, rakyat menghendaki agar DPR bekerja untuk dan atas nama kepentingan penegakan hukum. Nasir mengatakan, para anggota panitia angket Bank Century harus menyadari bahwa mereka bekerja atas mandat 503 anggota DPR. “Tidak boleh seorang pun dari inisiator hak angket dikhianati oleh kepentingan dan agenda tersembunyi dari panitia angket Century ini,” ujarnya.

Jika sinyalemen adanya agenda tersembunyi di balik Hak Angket Century itu benar, menurut Nasir Djamil, hal itu akan sangat membahayakan integritas para anggota panitia angket dan bakal berimbas pula kepada DPR secara kelembagaan. Oleh karena itu, menurut Nasir, pihaknya meminta agar Panitia Angket Kasus Bank Century tidak dijadikan panggung untuk menukar kepentingan antarelite yang memiliki sejumlah masalah pada masa lalu. “Jika itu yang terjadi, panitia angket telah kehilangan arah. Bahkan, bisa diolok-olok oleh masyarakat dan melukai perasaan ratusan inisiator,” katanya.

Meskipun belum berusia sebulan, Nasir menilai, Panitia Angket Kasus Bank Century disadari atau tidak akan dimanfaatkan oleh sekelompok kekuatan di luar DPR untuk merealisasikan ambisi sesaatnya berupa materi. “Karena itu, pansus angket tidak boleh memiliki niat buruk. Kami berharap panitia angket menggunakan prinsip memberikan solusi dan bukan mempersulit upaya penyelesaian secara hukum,” ujar Nasir yang juga salah seorang inisiator angket Century itu.

Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring mengakui, perselisihan antara Menteri Keuangan Sri Mulyani dan mantan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat yang kini menjadi Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie sudah berakhir. Keduanya sudah didamaikan oleh sebuah tim bentukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. “Saya dengar, keduanya sudah didamaikan oleh sebuah tim,” kata Tifatul saat menjawab pertanyaan wartawan seusai menghadiri puncak peringatan Hari AIDS Sedunia di Istana Wapres, Jakarta, Selasa (15/12/2009). Sayang, saat ditanya lebih jauh kapan perdamaian itu terjadi, Tifatul mengelak. “Saya enggak tahu. Namun, yang jelas sudah. Yang saya dengar seperti itu,” ujarnya singkat.

Apakah tim itu merupakan perintah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono? Tifatul mengangguk. Sebelumnya, Tifatul pernah membantah terjadinya perpecahan di antara para menteri anggota Kabinet Indonesia Bersatu II, khususnya menteri dari Partai Golkar dengan menteri di bawah koordinasi Wakil Presiden Boediono dan Sri Mulyani.

Menko Kesra Agung Laksono yang juga merupakan petinggi Partai Golkar dan hadir dalam acara ini pun sempat memberikan bantahannya soal isu perpecahan antara kubu Sri Mulyani dan kubu partai Golkar. Menurutnya isu itu tidak benar.

KORAN DEMOKRASI INDONESIA

http://korandemokrasiindonesia.wordpress.com

Oleh: Indonesian Children | Februari 8, 2010

PROFESIONALITAS PERS DALAM INFORMASI KESEHATAN

PROFESIONALITAS MEDIA DALAM INFORMASI KESEHATAN

dr Widodo Judarwanto SpA

Dalam sebuah acara di sebuah televisi favorit tampak seorang ustadz bergelar Gus, bak seorang dokter mengupas habis informasi kesehatan kepada masyarakat. Bukan hanya sang ustadz saat ini siapa saja yang dinobatkan oleh masyarakat sebagai tabib, dukun atau ahli terapi alternatif bergantian menggantikan peran dokter memberi ceramah kesehatan bagi masyarakat. Sepintas hal ini adalah hal yang wajar terjadi dan sepertinya tidak perlu dipermasalahkan. Tetapi bila dicermati akan menjadi masalah yang cukup serius bagi masyarakat, karena acaranya semakin menjamur. Bahkan wajah seorang profesional seperti dokter sudah semakin langka dalam acara seperti itu. Apakah yang terjadi dalam media masa dan gejala apakah yang terjadi dalam masyarakat ?

Gambaran masyarakat Indonesia di masa depan yang ingin dicapai melalui pembangunan kesehatan adalah masyarakat, bangsa dan negara yang ditandai oleh penduduknya hidup dalam lingkungan dan dengan perilaku hidup sehat, memiliki kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu secara adil dan merata, serta memiliki derajat kesehatan yang setinggi-tingginya di seluruh wilayah Republik Indonesia. Komunikasi, informasi dan edukasi kesehatan adalah salah satu sarana untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat untuk kepedulian terhadap kesehatannya. Selanjutnya keberhasilan penyampaian komunikasi, informasi dan edukasi ini akan dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Indonesia yang semaikin terpuruk di kawasannya. Namun peran strategis yang dilakukan media elektronika tersebut tidak dilakukan secara profesional. Peranan yang sangat vital tersebut saat ini seakan dipercayakan kepada nara sumber yang tidak berkompeten. Sebenarnya motivasi media elektronik untuk menyampaikan informasi kesehatan itu patut diacungi jempol. Namun sayangnya hampir setiap hari acara kesehatan di media elektronik televisi tersebut didominasi oleh nara sumber non profesional. Hal ini menunjukkan profesionalitas pelaku industri media elektronik harus segera ditingkatkan.

Bertepatan dengan peringatan Hari Pers Nasional pada 9 Februari, dalam meningkatkan kualitas informasi para insan pers melakukan ratifikasi standar perusahaan pers, standar kompetensi wartawan, kode etik jurnalistik, dan standar perlindungan wartawan. Ratifikasi kompetensi wartawan dan kode etik jurnalistik dikaitkan dengan kualitas informasi sangat penting.

Dengan adanya kemajuan teknologi informasi ternyata membawa dampak yang luar biasa dalam masyarakat. Banyak manfaat yang bisa diperoleh, karena masyarakat dapat mengakses informasi seluas-luasnya dan sebanyak-banyaknya. Baik dari media cetak ataupun elektronik.

Dari media elektronik semua stasiun radio dan televisi setiap hari marak memberikan informasi kesehatan. Belum lagi kehebatan informasi alam maya melalui internet. Informasi kesehatan apapun baik yang bersifat ilmiah dan popular dapat diketahui. Manfaat yang luarbiasa ini ternyata tidak hanya menguntungkan tetapi sebaliknya bisa menyesatkan apabila informasi yang diterima tidak benar atau terjadi kesalahan dalam mencerna informasi tersebut.

Salah satu contoh tragis yang dialami masyarakat adalah contoh sang dosen. Seorang dosen perguruan tinggi di Jakarta yang bergelar S2, sudah divonis dokter mengidap penyakit diabetes mellitus atau kencing manis yang harus minum obat jangka panjang. Awal cerita tragis terjadi, saat melihat acara televisi yang menayangkan kehebatan seorang berjas putih yang mengklaim dapat mengobati penyakit semua penyakit dengan berbagai ramuan obat-obatan. Dengan bangga penderita tesebut dengan menceritakan pengalaman kehebatan tabib itu, badan penderita sudah segar setelah minum ramuan tersebut.

Akhirnya obat dokter ditinggalkannya, selang satu bulan kemudian sang dosen terserang stroke. Dokter mengatakan bahwa stroke terjadi karena penyakit diabetes tidak terkendali karena obat dihentikan, sehingga timbul komplikasi stroke. Akhirnya si dosen hanya bisa menyesal mengapa harus mempercayai informasi kesehatan yang menyesatkan tersebut.

Pengalaman tragis itu menunjukkan bahwa, tidak semua informasi yang saat ini sangat berlimpah itu memberi manfaat tapi kadang justru menyesatkan. Dengan adanya kemajuan teknologi informasi ternyata membawa dampak yang luar biasa dalam masyarakat. Banyak manfaat yang bisa diperoleh, karena masyarakat dapat mengakses informasi seluas-luasnya dan sebanyak-banyaknya. Baik dari media cetak ataupun elektronik.

Dari media elektronik semua stasiun radio dan televisi setiap hari marak memberikan informasi kesehatan. Belum lagi kehebatan informasi alam maya melalui internet. Informasi kesehatan apapun baik yang bersifat ilmiah dan popular dapat diketahui. Manfaat yang luarbiasa ini ternyata tidak hanya menguntungkan tetapi sebaliknya bisa menyesatkan apabila informasi yang diterima tidak benar atau terjadi kesalahan dalam mencerna informasi tersebut. Bayangkan seorang dosen perguruan tinggi bergelar S3 saja dapat terkecoh oleh informasi kesehatan yang menyesatkan tersebut. Apalagi masyarakat luas lainnya yang secara umum pendidikannya relatif belum terlalu tinggi.

Kelemahan informasi kesehatan tersebut harus lebih dicermati dan disikapi dengan jelas oleh berbagai pihak yang berkompeten dqn berwenang. Bila tidak, berapa banyak lagi masyarakat yang dapat terjerumus oleh informasi yang justru malah merugikannya. Kelemahan dalam penyampaian informasi tersebut, sangat tergantung dari kualitas informasi yang disampaikan ataupun kemampuan penerima informasi untuk mencernanya.

Dalam melakukan komunikasi informasi dan edukasi tentang kesehatan terhadap masyarakat, tidak sederhana seperti yang dibayangkan. Pengetahuan medis yang sulit dan bahasa medis yang membingungkan tidak mudah ditranformasikan terhadap masyarakat awam sekalipun masyarakat berpendidikan tinggi. Diperlukan kemampuan berkomunikasi yang baik dalam penyampaian tersebut.

Masalah yang utama yang tidak kalah penting adalah kualitas dari informasi kesehatan itu sendiri. Sebaiknya informasi kesehatan diberikan oleh pihak yang paling berkompeten yaitu dokter atau tenaga kesehatan profesional lainnya. Tetapi informasi kesehatan yang ada juga sangat luas. Kualitas informasi tersebut tergantung dari kompetensi dokter yang menyampaikannya.

Tidak semua dokter sama kompetensinya dalam menyampaikan masalah kesehatan tertentu. Misalnya, informasi kesehatan tentang masalah penggunaan pelayanan bayi tabung, yang paling berkompeten adalah dokter kandungan ahli fertilitas. Meskipun bila disampaikan oleh dokter umum atau dokter kandungan lainnya tidak masalah, tetapi tentunya kualitas informasinya lebih bagus yang disampaikan oleh dokter kandungan ahli fertilitas, karena pengalaman dan latar belakang pendidikannya berbeda.

Di dominasi informasi terapi irasional

Saat ini terdapat kecenderungan yang terjadi dalam penyampaian informasi kesehatan di media elektronik televisi didominasi informasi kesehatan alternatif dan irasional. Hampir setiap hari berbagai stasiun televisi dan radio berlomba-lomba menayangkan acara kesehatan alternatif. Hal ini terjadi karena ternyata kebutuhan informasi alternatif merupakan informasi kesehatan yang paling menarik bagi masyarakat Indonesia.Fenomena ini tampaknya mungkin hampir sama dengan kecenderungan masyarakat Indonesia lebih menyenangi film cerita dan hiburan yang berbau mistis.

Memang harus diakui terdapat beberapa terapi alternatif yang berguna bagi masyarakat. Tetapi masyarakat juga tidak boleh menutup mata tentang banyaknya ketidak berhasilan, efek samping dan komplikasi yang ditimbulkannya hingga saat ini tidak pernah terungkap.
Saat ini media elektronik telah memercayakan penyampaian informasi tersebut kepada orang yang bukan berkompeten. Bayangkan dalam tayangan televisi, seorang ustadz, seorang yang mendapat ilmu meracik herbal dari orangtuanya, atau siapapun orangnya dengan kepercayaan diri tinggi mempunyai klinik diberi kepercayaan televisi untuk mencerdaskan pengetahuan kesehatan masyarakat. Dengan piwai seorang host acara televisi mengajukan pertanyaan tentang gejala, penyebab, pengobatan dan prognosa penyakit dijawab dengan tangkas oleh nara sumber tersebut bak seorang dokter. Mungkin bila orang awam yang mendengarnya merupakan suatu informasi yang berharga. Tetapi, bila seorang dokter mendengar jalannya konsultasi tersebut pasti ingin menginterupsi karena banyaknya informasi yang menyimpang. Yang unik, setiap kali pertanyaan yang sulit dijawab sang narasumber selalu saja mengatakan bahwa sebaiknya ibu langsung saya periksa saja di tempat praktek. Jadi, sebenarnya informasi kesehatan tersebut substansinya bukan kualitas informasi tapi sekedar media iklan.
Sebenarnya tidak salah seorang ahli terapi alternatif harus membawakan masalah kesehatan dan upaya promosi dalam aktifitas mereka. Tetapi jangan sampai semua hal tersebut mengorbankan kualitas informasi kesehatan yang dapat menyesatkan pengetahuan dan perilaku kesehatan masyarakat.

Fenomena unik ini harus diakui sedang menggejala dalam masyakat. Adalah hal yang biasa terjadi dan tidak pernah diungkapkan bila terapi medis berhasil menyembuhkan pasien. Tetapi, bila ada kegagalan dalam terapi medis maka berita tersebut akan lebih mudah tersebar. Sebaliknya, bila ada keberhasilan terapi alternatif akan merupakan buah bibir bagi masyarakat. Tetapi, bila tidak berhasil dalam terapi alternatif maka masyarakat pasti akan memendamnya dalam-dalam. Hal inilah yang membuat promosi gratis yang baik bagi terapi alternatif.

Di bidang ilmu kesehatan sering dibedakan antara terapi medis dan terapi alternatif. Terapi medis adalah penatalaksanaan atau pengobatan suatu penyakit atau kelainan yang berdasarkan kaidah ilmu pengetahuan di bidang kedokteran. Penanganan di dalam ilmu kedokteran harus berdasarkan berbagai latar belakang ilmuan kedokteran seperti imunopatobiofisiologis ataupun biomolekular. Dalam penerapannyapun harus berdasarkan penelitian medis berbasis pengalaman klinis. Secara ilmiah berbagai terapi yang diberikan juga harus berdasarkan pengalaman klinis dengan berbasis pada penelitian ilmiah yang terukur. Dalam kurun waktu terakhir ini pemberian pengobatan di bidang kedokteran sudah beralih ke arah Evidance Base medicine (EBM) atau pengalaman klinis berbasis bukti. Tujuan utama dari EBM adalah membantu proses pengambilan keputusan klinik, baik untuk kepentingan pencegahan, diagnosis, terapetik, maupun rehabilitatif yang didasarkan pada bukti-bukti ilmiah terkini yang terpercaya dan dapat dipertanggungjawabkan

Sedangkan terapi alternatif yang juga sering disebut terapi unconventional atau terapi orthodox adalah berdasarkan pendekatan pengobatan tradisional turun temurun baik dari mulut kemulut berbagai pengalaman diperoleh dari warisan nenek moyang yang tidak berdasarkan kaidah ilmiah atau bertentangan dengan ilmu kedokteran. Meskipun diakui tidak semua terapi alternatif tidak bermanfaat. Saat ini ada juga terapi alternatif yang mulai disinergikan dengan terapi di bidang ilmu kedokteran seperti terapi akupuntur. Hal seperti inipun harus melalui proses penelitian secara ilmiah yang berlangsung lama, dan memang terbukti secara klinis.

Terapi atau diagnosis alternatif meskipun tidak berdasarkan kaidah ilmiah juga banyak dilakukan oleh profesional medis di bidang kedokteran seperti dokter, terapis dan lain sebagainya. Secara aspek legal dan secara etika kedokteran sebenarnya hal tersebut tidak dilazimkan karena akan menyimpang dari kompetensi dan profesionalitas seorang dokter.

Terdapat perbedaan mendasar lainnya untuk mengetahui keberhasilan terapi medis dan terapi alternatif. Di bidang medis alat ukur keberhasilan medis harus berdasarkan penelitian terukur dan sahih secara statistik. Misalnya dalam penggunaan obat asma, harus diketahui tingkat keberhasilan dari 100 pemakai sekitar 80 yang berhasil dengan memperhatikan dengan cermat berbagai faktor yang mempengaruhi pengobatan tersebut. Sedangkan terapi alternatif, biasanya diukur berdasarkan pengakuan orang perorang dalam menentukan keberhasilannya. Sehingga akurasi dan validitas keberhasilannya tidak bisa diketahui secara pasti

Memang tidak bisa dipungkiri, terdapat beberapa terapi alternatif yang terlihat kasiatnya dalam jangka pendek. Namun masyarakat harus mencermati, apakah membaiknya karena terapi yang diberikan atau karena faktor lainnya. Karena, setiap terapi alternatif selalu dikaikan dengan doa-doa, pemberian obat-obatan herbal atau pantangan beberapa makanan. Mungkin saja memang ada obat herbal yang bermanfaat, tetapi kita harus cermat adakah obat lain yang terkandung. beberapa temuan didapatkan obat herbal dari terapi alternatif tersebut terkandung obat kortikosteroid. Ternyata obat jenis tersebut dalam bidang kedokteran termasuk obat dewa, karena bisa memperbaiki reaksi inflamasi yang ditimbulkan oleh berbagai penyakit. Hasilnya manjur, sesaat akan merasa segar dan enak tetapi secara jangka panjang pemakaian obat tersebut mengganggu ginjal, hati, tulang dan menurunkan daya tahan tubuh. Secara umum pemberian obat ini hanya bersifat mengurangi gejala dan tidak menyembuhkan penyakit yang ada.
Informasi Ideal

Berbagai masalah informasi kesehatan yang ada tersebut dengan berbagai aspek yang dapat ditimbulkan, sebaiknya menjadikan perhatian segera berbagai pihak. Pemerintah khususnya departemen kesehatan, Komisi Penyiaran Indonesia dan berbagai pihak yang berwenang harus lebih memperhatikan kualitas informasi yang sekarang semakin meningkat pesat dengan berbagai aspek yang tidak disadari ternyata bisa sangat merugikan masyarakat.

Pihak stasiun televisi dan radiopun harus lebih mawas diri. Sebaiknya lebih mengutamakan kualitas informasi daripada selera masyarakat dan kepentingan materi. Harus disadari bahwa industri media adalah bisnis yang tidak lepas dari materi. Sebenarnya bila acara kesehatan tersebut dikemas secara profesional maka keuntungan bisnisnya akan jauh lebih baik dari yang sekarang ada.
Penyelenggara acara telivisi dan radiopun mempunyai tanggung jawab kepada masyarakat untuk memberikan informasi yang mencerdaskan bukan dengan informasi yang irasioanal dan menyesatkan. Informasi kesehatan sebaiknya lebih diutamakan dalam penyampaian pesan, bukan mengutamakan promosi bagi layanan jasa kesehatan bagi nara sumbernya. Sebaiknya informasi tersebut harus diberikan oleh pihak yang berkompeten sesuai dengan kapasitas dan kemampuannya di bidang medis. Kalaupun dalam penyampaian informasi pengobatan alternatif dilakukan, dikemas dengan cara rasional dan tidak berkesan memperdayai masyarakat. Harus diakui masyarakat Indonesia semakin pintar tetapi ternyata yang berpikiran irasionalpun juga masih sangat banyak.

Kelemahan informasi kesehatan tersebut harus lebih dicermati dan disikapi dengan jelas oleh berbagai pihak yang berkompeten dan berwenang. Bila tidak, berapa banyak lagi masyarakat yang dapat terjerumus oleh informasi yang justru malah merugikannya. Kelemahan dalam penyampaian informasi tersebut, sangat tergantung dari kualitas informasi yang disampaikan ataupun kemampuan penerima informasi untuk mencernanya.

Dalam melakukan komunikasi informasi dan edukasi tentang kesehatan terhadap masyarakat, tidak sederhana seperti yang dibayangkan. Pengetahuan medis yang sulit dan bahasa medis yang membingungkan tidak mudah ditranformasikan terhadap masyarakat awam sekalipun masyarakat berpendidikan tinggi. Diperlukan kemampuan berkomunikasi yang baik dalam penyampaian tersebut.

Masalah yang utama yang tidak kalah penting adalah kualitas dari informasi kesehatan itu sendiri. Sebaiknya informasi kesehatan diberikan oleh pihak yang paling berkopeten yaitu dokter. Tetapi informasi kesehatan yang ada juga sangat luas. Kualitas informasi tersebut tergantung dari kompetensi dokter yang menyampaikannya.

Tidak semua dokter sama kompetensinya dalam menyampaiakan masalah kesehatan tertentu. Misalnya, informasi kesehatan tentang masalah penggunaan pelayanan bayi tabung, yang paling berkompeten adalah dokter kandungan ahli fertilitas. Meskipun bila disampaikan oleh dokter umum atau dokter kandungan lainnya tidak masalah, tetapi tentunya kualitas informasinya lebih bagus yang disampaikan oleh dokter kandungan ahli fertilitas, karena pengalaman dan latar belakang pendidikannya berbeda.

Di bidang ilmu kesehatan sering dibedakan antara terapi medis dan terapi alternatif. Terapi medis adalah penatalaksanaan atau pengobatan suatu penyakit atau kelainan yang berdasarkan kaidah ilmu pengetahuan di bidang kedokteran. Penanganan di dalam ilmu kedokteran harus berdasarkan berbagai latar belakang ilmuan kedokteran seperti imunopatobiofisiologis ataupun biomolekular. Dalam penerapannyapun harus berdasarkan penelitian medis berbasis pengalaman klinis. Secara ilmiah berbagai terapi yang diberikan juga harus berdasarkan pengalaman klinis dengan berbasis pada penelitian ilmiah yang terukur. Dalam kurun waktu terakhir ini pemberian pengobatan di bidang kedokteran sudah beralih ke arah Evidance Base medicine (EBM) atau pengalaman klinis berbasis bukti. Tujuan utama dari EBM adalah membantu proses pengambilan keputusan klinik, baik untuk kepentingan pencegahan, diagnosis, terapetik, maupun rehabilitatif yang didasarkan pada bukti-bukti ilmiah terkini yang terpercaya dan dapat dipertanggungjawabkan

Sedangkan terapi alternatif yang juga sering disebut terapi unconventional atau terapi orthodox adalah berdasarkan pendekatan pengobatan tradisional turun temurun baik dari mulut kemulut berbagai pengalaman diperoleh dari warisan nenek moyang yang tidak berdasarkan kaidah ilmiah atau bertentangan dengan ilmu kedokteran. Meskipun diakui tidak semua terapi alternatif tidak bermanfaat. Saat ini ada juga terapi alternatif yang mulai disinergikan dengan terapi di bidang ilmu kedokteran seperti terapi akupuntur.

Hal seperti inipun harus melalui proses penelitian secara ilmiah yang berlangsung lama, dan memang terbukti secara klinis. Terapi atau diagnosis alternatif meskipun tidak berdasarkan kaidah ilmiah juga banyak dilakukan oleh profesional medis di bidang kedokteran seperti dokter, terapis dan lain sebagainya. Secara aspek legal dan secara etika kedokteran sebenarnya hal tersebut tidak dilazimkan karena akan menyimpang dari kompetensi dan profesionalitas seorang dokter.

Terdapat perbedaan mendasar lainnya untuk mengetahui keberhasilan terapi medis dan terapi alternatif. Di bidang medis alat ukur keberhasilan medis harus berdasarkan penelitian terukur dan sahih secara statistik. Misalnya dalam penggunaan obat asma, harus diketahui tingkat keberhasilan dari 100 pemakai sekitar 80 yang berhasil dengan memperhatikan dengan cermat berbagai faktor yang mempengaruhi pengobatan tersebut. Sedangkan terapi alternatif, biasanya diukur berdasarkan pengakuan orang perorang dalam menentukan keberhasilannya. Sehingga akurasi dan validitas keberhasilannya tidak bisa diketahui secara pasti.

Sering dilihat di televisi dalam acara terapi alternatif oleh seseorang bukan berlatar belakang nonmedis, bahwa pengakuan seorang sembuh karena terapi yang diberikan. Mungkin saja memang penderita tersebut berhasil dengan terapi alternatif tersebut, tetapi tidak diketahui apakah yang tidak berhasil juga lebih banyak lagi.

Di bidang medis seorang dokter tidak boleh menyebutkan keberhasilan pengobatan berdasarkan kesaksian keberhasilan seorang pasien. Seorang dokter harus selalu merujuk berdasarkan penelitian sebuah jurnal kesehatan yang kredibel atau jurnal yang dapat diakses di pubmed secara online.

Memang tidak bisa dipungkiri, terdapat beberapa terapi alternatif yang terlihat kasiatnya dalam jangka pendek. Namun masyarakat harus mencermati, apakah membaiknya karena terapi yang diberikan atau karena faktor lainnya. Karena, setiap terapi alternatif selalu dikaikan dengan doa-doa, pemberian obat-obatan herbal atau pantangan beberapa makanan. Mungkin saja memang ada obat herbal yang bermanfaat, tetapi kita harus cermat adakah obat lain yang terkandung. beberapa temuan didapatkan obat herbal dari terapi alternatif tersebut terkandung obat kortikosteroid. Ternyata obat jenis tersebut dalam bidang kedokteran termasuk obat dewa, karena bisa memperbaiki reaksi inflamasi yang ditimbulkan oleh berbagai penyakit. Hasilnya manjur, sesaat akan merasa segar dan enak tetapi secara jangka panjang pemakaian obat tersebut mengganggu ginjal, hati, tulang dan menurunkan daya tahan tubuh. Secara umum pemberian obat ini hanya bersifat mengurangi gejala dan tidak menyembuhkan penyakit yang ada.

Penggunaan terapi alternatif secara klinis masih belum dilakukan penelitian secara menyeluruh tentang manfaat dan efek sampingnya. Sehingga seringkali klinisi tidak bisa mengungkapkan kemungkinan bahaya penggunaan terapi alternatif. Sampai saat inipun masih belum ada penelitian klinis yang dapat membuktikan efek samping dan bahaya berbagai terapi alternatif.

Hal yang lain yang dikhawatirkan adalah penanganan alat terapi seperti ini akan membuat “lost cost therapy” biaya pengobatan terbuang percuma. Apalagi untuk terapi penyakit kronis biasanya dibutuhkan waktu pengobatan jangka panjang. Pada umumnya penderita yang sering beralih pada terapi alternatif adaah penderita penyakit kronis seperti asma, alergi, penyakit kanker, diabetes, dan sebagainya.

Berbagai masalah informasi kesehatan yang ada tersebut dengan berbagai aspek yang dapat ditimbulkan, sebaiknya menjadikan perhatian segera berbagai pihak. Pemerintah khususnya departemen kesehatan, Komisi Penyiaran Indonesia dan berbagai pihak yang berwenang harus lebih memperhatikan kualitas informasi yang sekarang semakin meningkat pesat dengan berbagai aspek yang tidak disadari ternyata bisa sangat merugikan masyarakat.

Pihak stasiun televisi dan radiopun harus lebih mawas diri. Sebaiknya lebih mengutamakan kualitas informasi daripada selera masyarakat. Penyelenggara acara telivisi dan radiopun mempunyai tanggung jawab kepada masyarakat untuk memberikan informasi yang mencerdaskan bukan dengan informasi yang irasioanal dan menyesatkan.

Informasi kesehatan sebaiknya lebih diutamakan dalam penyampaian pesan, bukan mengutamakan promosi bagi layanan jasa kesehatan bagi nara sumbernya. Sebaiknya informasi tersebut harus diberikan oleh pihak yang berkompeten sesuai dengan kapasitas dan kemampuannya di bidang medis. Kalaupun dalam penyampaian informasi pengobatan alternatif dilakukan, dikemas dengan cara rasional dan tidak berkesan memperdayai masyarakat. Harus diakui masyarakat Indonesia semakin pintar tetapi ternyata yang berpikiran irasionalpun juga masih sangat banyak. Dalam jaman modern ini apakah media masa masih harus membawa masyarakat alam pikiran irasionalitas. Bila ini terus terjadi, maka penambahan usia pers tak berbanding lurus dengan kemampuan dalam mencerdaskan pengetahuan kesehatan masyarakat.

 
KORAN DEMOKRASI INDONESIA

http://korandemokrasiindonesia.wordpress.com

Oleh: Indonesian Children | Februari 8, 2010

2 Aktivis Bendera Tolak Dipanggil Polisi

2 Aktivis Bendera Tolak Dipanggil Polisi

Dua aktivis Benteng Demokrasi Rakyat (Bendera) Ferdy Semaun dan Mustar Bonaventura yang dituding melakukan pencemaran nama baik terhadap beberapa orang terkait dugaan korupsi di Bank Century, menolak hadir dalam pemanggilan kedua Polda Metro Jaya. Mereka menilai tindakan polisi prematur.”Kita tetap konsisten untuk tetap menolak pemanggilan karena tindakan polisi tersebut adalah tindakan adalah tindakan prematur,” kata Ferdy saat ditemui di Restoran Bale Gazebo, Jalan Surapati, Bandung, Jawa Barat, Senin (8/2/2010).

Pemanggilan polisi, lanjut Ferdy, dijadwalkan berlangsung hari ini berdasarkan surat pemanggilan tertanggal 4 Februari 2010. Pemanggilan adalah kali kedua setelah polisi melayangkan surat tertanggal 1 Februari 2010 untuk hadir dalam pemeriksaan 4 Februari 2010. “Pemanggilan pertama pengacara yang menghadap sebanyak 30 orang. Tapi kepolisian tidak menerima dengan alasan polisi cuma siap memanggil 5 orang,” paparnya. Dasar penolakan karena kedua aktivis tersebut menolak ditetapkan sebagai tersangka. “Justru itu yang kita tolak. Kalau kita dipanggil sebagai saksi atas dugaan tindak pidana yang menyangkut korupsi di Bank Century, kita siap menghadap,” kata Ferdy beralasan.

Di tempat sama, Mustar Bonaventura mengatakan Polri seharusnya memanggil pihak-pihak yang terlibat dalam dugaan korupsi Bank Century. “Justru lebih baik kepolisian memanggil putra mahkota Presiden, Hatta Rajasa atau siapapun yang terlibat, jangan melayangkan surat pemanggilan kepada kita,” kata Mustar.

Dalam pemanggilan itu, jelas Mustar, polisi menetapkan keduanya sebagai tersangka sebagai tindaklanjut pelaporan yang dilakukan Hatta Rajasa, Eddie Baskoro Yudhoyono atau akrab dipanggil Ibas, Rizal Malarangeng, terkait siaran pers Bendera yang menyebutkan adanya aliran dana Bank Century dalam pemenangan Pemilu 2009 kepada tim sukses SBY. Keduanya dijerat pasal 310 KUH Pidana Subsider Pasal 311 KUH Pidana dan lebih Subsider 315 KUH Pidana, tentang pencemaran nama baik.

Menurut Mustar, pihaknya akan melawan bila adanya penjemputan paksa dari pihak kepolisian. Bendera, lanjut Mustar, menolak memenuhi pemanggilan Polda Metro Jaya sebelum kepolisian melakukan proses hukum terhadap dugaan adanya tindak pidana korupsi dalam skandal Century. “Kami bersedia diperiksa sebagai saksi, tapi ini kan langsung ditetapkan sebagai tersangka,” ujar Mustar. Sebelumnya, dua aktivis Bendera, Mustar Bonaventura dan Ferdi dipanggil kepolisian atas tuntutan Hartati Moerdaya dan Choel Malarangeng. Pihak Bendera melihat adanya kejanggalan dari kasus itu. “Yang melapor kan bukan hanya dua orang, tapi kok hanya mereka yang laporannya ditanggapi,” katanya.

Saor Siagian, selaku kordinator pengacara Bendera, menyatakan ada kejanggalan dari surat pemanggilan kedua ini. “Surat ini datang kemarin sore, hanya selang dua jam setelah kami pihak pengacara datang ke kepolisian untuk menyatakan sikap pada pemanggilan pertama,” ujar dia. Mustar juga menyatakan tindakan kepolisian ini melanggar pasal 41 UU RI No. 31 tahun 1999. “Kami kan dijamin undang-undang agar dapat berperan serta membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi,” pungkasnya

Aturan Hukum harus ditaati

Penolakan anggota bendera dengan dalih apapun dan alasan apapun seharusnya tidak dibenarkan secara hukum. Bila berbagai tindakan polisi tersebut dianggap ada yang janggal, bisa saja dilakukan pra peradilan terhadap polisi. Bila aturan hukum itu tidak ditaati hal itu menunjukkan bahwa anggota bendera tidak mentaati hukum yang berlaku di Indonesia atau sekedar memaksakan kehendak dan pendapatnya tanpa menghormati dan mempedulikan hak orang lain yang teraniaya.

Dari berbagai sumber

KORAN DEMOKRASI INDONESIA

http://korandemokrasiindonesia.wordpress.com

Oleh: Indonesian Children | Februari 8, 2010

PANDANGAN AWAL FRAKSI PANSUS CENTURY

PANDANGAN AWAL FRAKSI PANSUS CENTURY

Pansus Angket Century akan menggelar pandangan awal fraksi terhadap skandal Bank Century. Ada fraksi yang mendukung agenda ini dan ada juga yang menolaknya. Fraksi PKS menganggap laporan ini penting untuk melihat konsistensi fraksi. “Laporan sementara ini untuk menghindari kemungkinan kalau kita nanti dituduh masyarakat berubah di tengah kalau ada tekanan, ancaman, iming-iming, atau negosiasi. Kita ingin terang benderang,” kata anggota pansus dari FPKS, Fahri Hamzah di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (8/2/2010). Menurut Fahri, laporan sementara itu penting kerena bisa menjadi indikator konsistensi antara pandangan awal fraksi dan pandangan finalnya. “Nanti, apa kata kita (sekarang) akan diteruskan di laporan akhir. Tapi terserah saja kalau ada partai lain, kalau ada nada-nada tinggi di laporan sementara lalu berbalik di akhir,” jelasnya.

Fraksi PKS sebelumnya memandang ada 18 pelanggaran dalam skandal Bank Century. Sementara FPG menilai ada 54 pelanggaran dan FPDIP 45 pelanggaran.

PPP Protes

Mekanisme pandangan ini mendapat protes keras dari Fraksi PPP. “Dalam tradisi Pansus, pandangan awal itu tidak dikenal. Yang ada, pandangan fraksi dan itu pun setelah selesai,” kata M Romahurmuziy, anggota Pansus dari Fraksi PPP dalam perbincangan dengan VIVAnews, Senin 8 Februari 2010.

Menurut politisi yang akrab disapa Romy ini, tahap pandangan awal dan akhir fraksi ini tersangkut persoalan prosedural dan substansial yang dilanggar. Romy pun melihat ada tiga indikasi yang tidak baik dengan penetapan mekanisme pandangan awal dan akhir ini. “Ada yang ingin testing the water, ada yang mau tahu ‘suhu’ air sekarang,” kata Romy. Menurut dia, ada pihak yang ingin mencari tahu kondisi temperatur politik saat ini. Kedua, Romy menilai ada pihak-pihak yang mencoba ingin memuaskan rasa keingintahuan publik. “Ketiga, ada yang bermaksud mengunci pendapat fraksi di tengah belum lengkapnya temuan,” ujarnya.

Romy mengatakan, mekanisme pandangan awal dan akhir ini tiba-tiba saja diinformasikan oleh edaran dari pimpinan DPR. Bukan dari kesepakatan “Bagaimana bila di pandangan akhir fraksi nanti bergeser dari pandangan awal?” kata anggota Dewan dari daerah pemilihan Jawa Tengah VII ini.

Padahal, lanjut dia, jeda di antara pandangan awal hingga akhir nanti masih ada waktu pemeriksaan. Bisa jadi, pandangan fraksi akan berubah setelah melakukan pemeriksaan di antara dua pandangan itu. “Ini adalah spekulatif yang tidak sehat,” tegas dia.

Mayoritas Fraksi Temukan Pelanggaran

Drama diprediksi bakal terjadi pada pemandangan awal fraksi terhadap hasil Panitia Khusus Hak Angket Century. Enam fraksi di DPR mengklaim menemukan dugaan pelanggaran, sementara tiga fraksi lainnya menyatakan belum cukup bukti.

Enam fraksi yang sudah menyatakan temuannya itu adalah Fraksi PDIP, Fraksi Partai Golkar, Fraksi PKS, Fraksi PPP, Fraksi Partai Gerindra, dan Fraksi Partai Hanura. Fraksi tersebut berjanji akan membuka semua temuan berdasarkan data dan fakta yang telah terungkap.

Sementara tiga fraksi yang kecenderungannya membenarkan adalah Fraksi Partai Demokrat, Fraksi PAN, dan FraksiPKB. Anggota Pansus dari FPDIP Eva Kusuma Sundari mengatakan, fraksinya akan menyampaikan semua data-data pelanggaran yang terjadi mulai dari saat merger dan pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP) terhadap Bank Century. “Kami pasti tidak akan menutupi adanya pelanggaran yang sudah nyata. Besok (hari ini) sudah bisa dilihat pandangan awal per fraksi,” kata Eva kepada wartawan, Minggu (7/2/2010). FPDIP, kata dia, telah menemukan 45 dugaan pelanggaran dalam proses penanganan Bank Century. Dari 45 dugaan pelanggaran tersebut, di antaranya proses akuisisi, pemberian FPJP, penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik, pembentukan Komite Koordinasi (KK), penyerahan penanganan Bank Century kepada LPS, dan pemberian penyertaan modal sementara (PMS) oleh LPS.

Selain itu, FPDIP menemukan adanya dugaan kerugian negara dalam PMS. Kerugian terutama saat pihak Bank Century menarik dana sebesar Rp938 miliar, padahal bank dalam kondisi pengawasan khusus. Menurut dia, pihak yang bertanggung jawab terhadap dugaan pelanggaran itu adalah Bank Indonesia, KSSK, KK, dan LPS. ”Kita akan beberkan ini ada rapat pandangan awal fraksi,” tandasnya.

Anggota Pansus dari FPKS Mahfudz Siddiq mengatakan, setidaknya ada 18 dugaan pelanggaran yang ditemukan PKS. Pelanggaran itu harus ada yang bertanggung jawab meski itu terkait dengan kebijakan.

Menurut dia, pembuat kebijakan yang prosesnya menyalahi aturan juga bisa dipidanakan. Hal itu sebagaimana dalam kasus BI yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di mana pembuat kebijakannya telah divonis bersalah karena menguntungkan pihak atau orang lain. “Kami mencatat sebanyak 18 pelanggaran yang terjadi mulai dari proses merger Bank Century, pengubahan peraturan Bank Indonesia, pemberian FPJP, dan bailout,” katanya. Temuan pelanggaran juga diungkap Ketua Fraksi Partai Golkar Setya Novanto. Menurut dia, pihaknya menemukan setidaknya 54 pelanggaran dalam kasus Century. Temuan itu, kata dia, berdasarkan informasi dan data dari pansus yang kemudian dievaluasi dan dianalisis serta dari anggota Fraksi Golkar di Pansus Century. “Fakta dan data sudah kita evaluasi secara panjang lebar, termasuk dari pemeriksaan saksi dan ahli. Hasilnya, memang ada pelanggaran, baik saat akuisisi, merger, FPJP, dan bailout,” katanya.

Anggota Pansus dari Fraksi PPP Muhammad Romahurmuzy mengatakan, pihaknya mencatat ada 27 dugaan pelanggaran dalam kasus Bank Century. Namun, apakah dugaan pelanggaran itu masuk kategori korupsi, dia belum bisa memastikannya dan saat ini masih dalam pengkajian fraksinya.

Wasekjen DPP PPP itu memprotes rencana agenda penyampaian pandangan awal fraksi. Sebab, bisa saja ada perbedaan antara pandangan awal dengan hasil pandangan akhir. Meski begitu, lanjut dia, DPP PPP menginstruksikan kepada anggotanya di pansus untuk menyampaikan secara apa adanya fakta yang telah ditemukan.

Anggota Pansus dari Fraksi Hanura Akbar Faizal menyebutkan, pihaknya menemukan setidaknya ada 62 penyimpangan dalam kasus Bank Century. Hanura mengelompokkannya menjadi 4 kategori, yakni 16 penyimpangan dalam proses akuisisi dan merger, 25 penyimpangan pasca merger, 8 penyimpangan terkait pemberian FPJP, dan 13 penyimpangan terkait penetapan Century sebagai bank gagal berdampak sistemik. “Dari penyimpangan itu, Fraksi Hanura menyimpulkan telah terjadi upaya perampokan dana bank secara berkelanjutan dengan melibatkan pejabat BI, pejabat institusi moneter, dan pejabat institusi fiskal yang akhirnya merugikan keuangan negara,” ungkapnya.

Pandangan berbeda disampaikan Partai Demokrat. Ketua Fraksi Partai Demokrat Anas Urbaningrum mengatakan, sebenarnya pandangan awal pansus tidak diperlukan karena tidak ada mandat pansus untuk membuat pandangan awal. Namun demikian, kata dia, jika memang diperlukan FPD tidak lagi memfokuskan pada temuan. Sebab, hal itu merupakan tugas BPK dan rapat-rapat pemeriksaan di pansus. “Justru temuan dan datadata itulah yang kami harmonisasikan, konsolidasikan, dan ramu menjadi substansi pandangan dan pendirian FPD di pansus,” ungkapnya. Anas mengatakan, sedikitnya ada enam substansi pokok yang akan disampaikan.
Namun, dia masih enggan membeberkan apa saja hasil enam persoalan tersebut.”Yang pasti FPD akan objektif, berbasis data, multiperspektif, dan tidak memakai kacamata kuda,” ungkapnya.

PANSUS CENTURY PANDANGAN FRAKSI GOLKAR

Inilah pandangan awal Fraksi Partai Golkar DPR RI tentang kebijakan akuisisi dan merger, FPJP dan PMS dalam pengusutan kasus Bank Century, bagian 1.

Dalam penyampaian pandangan awalnya, Fraksi Golkar menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Panitia angket DPR-RI tentang pengusutan kasus Bank Century yang ditandatangani oleh 503 anggota dan dibentuk pada tanggal 1 Desember 2009, merupakan implementasi dari hak konstitusional DPR dalam menjalankan fungsi pengawasan, yang dijamin UUD 1945.

Pasal 20 a ayat (1) dan ayat (2) secara jelas dan tegas menegaskan hal tersebut. Yang dalam pelaksanaannya diatur dalam UU no 6 tahun 1954 tentang Angket, serta UU no 27 tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD.

2. Pelaksanaan panitia angket ini dalam prosesnya dilaksanakan secara terbuka sehingga dapat diikuti oleh masyarakat luas, karena itu kami mengajak kepada seluruh masyarakat untuk memberi masukan dan meminta partisipasi lebih lanjut untuk mengantarkan panitia angket agar dapat merumuskan pandangan dan kesimpulan secara konsisten sesuai dengan data dan fakta.

Fraksi Partai Golkar sebagai bagian dari koalisi pendukung pemerintah mengajak kepada kita semua agar kasus Bank Century ini dijadikan sebagai momentum untuk memperkuat kredibilitas dan visi pemerintahan dalam upaya membangun pemerintahan yang bersih dan berwibawa bagi peningkatan kesejahteraan rakyat.

3. Pemeriksaan yang dilakukan terhadap para saksi, meminta keterangan dari para ahli, permintaan surat, transkrip, rekaman dan dokumen lainnya serta rapat-rapat konsultasi dengan berbagai lembaga negara seperti BPK, PPATK, KPK, BI, MA, terakhir permintaan penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menyita atau menyalin berbagai dokumen terkait kasus Bank Century, merupakan hak konstitusional dewan sebagai representasi rakyat untuk membuat terang dan jelas duduk permasalahan yang sebenar-benarnya tentang kasus Bank Century.

KORAN DEMOKRASI INDONESIA

http://korandemokrasiindonesia.wordpress.com

Oleh: Indonesian Children | Februari 7, 2010

RESSUFFLE KABINET KOALISI AKANKAH TERJADI ?

RESHUFFLE KABINET KOALISI, AKANKAH TERJADI ?

Meski para analis politik meragukan bahwa Presiden SBY berani melakukan reshuffle kabinet, ada sinyal politik dari kubu Partai Demokrat bahwa kecenderungan perombakan kabinet itu tampaknya kian kuat. Bahkan ada kesan kabinet koalisi di ambang perpecahan.

Usia kabinet pelangi yang dipimpin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono belum seumur jagung. Tapi, gara-gara penyelidikan kasus Bank Century di Dewan Perwakilan Rakyat, Kabinet Indonesia Bersatu jilid II itu terancam berantakan.

Isyarat soal kemungkinan perombakan (reshuffle) kabinet datang dari sejumlah politikus Partai Demokrat, partai lokomotif koalisi pendukung pemerintah Yudhoyono.

Setelah Sekretaris Jenderal Demokrat Amir Syamsuddin melemparkan isu panas reshuffle, kemarin giliran Ketua Fraksi Demokrat DPR Anas Urbaningrum menyampaikan isyarat senada.

Meski Presiden Yudhoyono pasti menginginkan koalisi tetap utuh dan solid, namun kemungkinan perombakan kabinet, cenderung menguat. “SBY mungkin tidak tahan jika Pansus Century Gate membongkar semua lini masalah dan pelanggaran yang dilakukan,” kata pengamat politik dari Universitas Airlangga, Surabaya, Airlangga Pribadi.

Partai koalisi memberi tanggapan beragam atas sinyal reshuffle itu. Wakil Ketua Pansus Hak Angket Bank Century dari Partai Keadilan Sejahtera, Mahfudz Siddiq, menilai isyarat reshuffle terburu- buru dan emosional. “Kepanikan seperti itu akan menjadi blunder saja,” katanya. Di antara parpol koalisi SBY-Boediono, PKS dan Golkar yang dianggap ‘membakar’ isu pemakzulan presiden.

Kedua parpol itu, di satu pihak menyatakan tidak akan ada pemakzulan, Namun, di sisi lain mengatakan mungkin saja ada pemakzulan. Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Ahmad Mubarok menganggap, isu pemakzulan yang datang dari PKS dan Golkar memiliki satu tujuan. Tidak lain hanya untuk menaikkan posisi tawar. “Pansus yang membakar-bakar isu itu, yang merespon orang luar. Orang Pansus terutama PKS dan Golkar. Pokoknya watak politik bargaining position,” katanya.

Sikap mendua PKS dan Golkar ini juga dilihat oleh Sekjen Partai Demokrat, Amir Syamsudin. Peringatan reshuffle kabinet terhadap menteri pun dilontarkan Amir. Bukan ancaman. Amir ingin memperingatkan parpol koalisi. Jika parpol koalisi ingin keluar dari bagian koalisi alias oposisi, Amir mempersilakan. Itu berarti suatu isyarat bahwa isu Kabinet Koalisi di ambang perpecahan, bukan hal mustahil lagi.

Apakah dengan kabinet yang diisukan bakal pecah, akan membuat istana goyah? “Bisa ya, bisa tidak. Tergantung bagaimana SBY menggunakan kecakapan politiknya untuk mengelola situasi dan suasana pemerintahannya sendiri,” kata antropolog politik Universitas Gadjah Mada Arif Mundayat PhD. Wacana reshuffle kabinet mengalir seiring dengan semakin dekatnya 100 hari kepengurusan Presiden SBY dan kabinetnya. Menganggap sebagai hak preogratif Presiden, anggota fraksi PKS Mahfudz Siddiq meminta agar reshuffle juga dibicarakan dengan partai koalisi. “Wajar saja presiden memberikan penilaian objektif, mana menteri yang berhasil dengan nilai-nilainya, mana yang lulus dan mana yang tidak,” ujar Mahfudz ketika break pemeriksaan pansus Century di DPR, Senayan, Jakarta, Senin (11/1/2010).Menurut Mahfudz, dalam program 100 hari pasti sudah ada agenda dan dari sekian banyak agenda ada agenda prioritasnya. “Dan juga setiap prioritas ada indikator keberhasilannya,” terangnya. Jika ada konsekuensi keberlangsungan jabatan itu adalah hak presiden. “(Pergantian) Wajar tapi tentu saja karena terbentuk koalisi dan rekrutmen menteri karena pembicaraan dengan partai, maka kalau ada menteri yang tidak perform harus ada pembicaraan dengan partai,” pintanya.

Evaluasi partai anggota koalisi jangan dinilai sebagai momok yang menakutkan. Evaluasi untuk menjaga semangat koalisi dan tidak terkait kerja Panitia Khusus (Pansus) angket Bank Century. “Evaluasi ini hanya penegasan dari Presiden untuk menjaga semangat koalisi, bukan ancaman. Tidak ada kaitannya dengan (Pansus Century) itu,” ujar Ketua DPP PD Anas Urbaningrum saat berbincang dengan detikcom di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (7/1/2010). Anas membantah, anggapan yang mengatakan evaluasi partai anggota koalisi dilakukan karena koalisi sedang rapuh dan tidak solid akibat adanya Pansus angket Century. Dia juga tidak setuju anggapan yang mengatakan, evaluasi dilakukan karena PD sering diserang partai-partai anggota koalisi di Pansus.

Mantan anggota KPU ini menegaskan, partai anggota koalisi dalam keadaan baik-baik saja. Evaluasi dilakukan untuk menjaga semangat koalisi agar tetap langgeng. “Sejauh ini koalisi berada dalam keadaan baik-baik saja,” tegas dia. Anas menambahkan, evaluasi merupakan hal yang lumrah dilakukan partainya. Selain karena evaluasi ini ditekankan dalam kontrak politik koalisi, evaluasi bertujuan untuk menguatkan kembali barisan koalisi dalam 100 hari pemerintahan SBY-Boediono. Koalisi PD disokong oleh sejumlah partai politik antara lain PKS, PAN, PPP, PKB, dan Partai Golkar. 100 Pemerintahan SBY-Boediono akan jatuh pada 28 Januari 2010 mendatang.

Desakan untuk melakukan evaluasi terhadap mitra koalisi pemerintah semakin kencang berembus. Evaluasi ini diyakini sebagai imbas dari “galaknya” mitra koalisi dalam Pansus Angket Kasus Bank Century. Isu reshuffle kabinet pun merebak.

Pengamat politik Burhanuddin Muhtadi menilai, peluang reshuffle dalam evaluasi koalisi oleh Partai Demokrat masih fifty-fifty. Wacana evaluasi diembuskan hanya untuk memberikan tekanan psikologis. “Evaluasi koalisi lebih merupakan tekanan psikologis kepada mitra koalisi yang kini dipusingkan dengan tingkah polah koalisi yang sulit didisiplinkan dalam kasus Century. Intinya, SBY akan memastikan format koalisi yang kuat, termasuk mempertimbangkan perampingan postur koalisi,” kata Burhanuddin. 

Opsi koalisi, ujarnya, salah satunya dengan merombak anggota kabinet dari partai politik yang susah diatur. Namun, ia menduga, tujuan evaluasi koalisi untuk memecah kekompakan mitra koalisi.  “Mereka yang sebelumnya dalam kasus Century sangat kompak bermain sendiri bisa berpikir seribu kali. Elite-elite koalisi yang sekarang duduk sebagai anggota kabinet bisa melakukan intervensi ke anggota mereka di Pansus agar melunak,” ujarnya. Gelagat melunaknya beberapa anggota Pansus, menurut Burhan, terlihat dari berkurangnya “nyali” untuk menghadirkan Presiden SBY dalam rapat Pansus. Keputusan pimpinan DPR untuk tidak meneruskan imbauan nonaktif kepada Boediono dan Sri Mulyani juga dianggap sebagai bukti lain. Ia khawatir hal ini akan menjadi gejala awal Pansus mulai “masuk angin”.

 
Dari berbagai sumber

KORAN DEMOKRASI INDONESIA

http://korandemokrasiindonesia.wordpress.com

Oleh: Indonesian Children | Februari 6, 2010

SIDANG KASUS ANTASARI : DUPLIK ANTASARI

SIDANG KASUS ANTASARI : DUPLIK ANTASARI

Sidang kasus pembunuhan Direktur Putra Rajawali Banjaran, Nasrudin Zulkarnaen dengan terdakwa Antasari Azhar dengan agenda duplik digelar hari Jumat (5/2). Sebelumnya, pada Selasa (2/2) lalu, Antasari yang dituntut hukuman mati itu mengatakan Jaksa Penuntut Umum berupaya merekayasa fakta demi mengaitkan dirinya dengan peristiwa pembunuhan Nasrudin Zulkarnaen. “Yang pasti bagaimana memposisikan supaya saya terkait. Walaupun bukti kecil, kaitkan saja,” ujarnya waktu usai persidangan saat itu. Menurutnya, tidak ada fakta baru yang diungkap dalam duplik jaksa, sebab hanya berisi penegasan tuntutan. Hukuman mati juga divoniskan pada dua terdakwa lainnya, yakni Sigid Haryo Wibisono dan Williardi Wizard.

SIDANG pembacaan duplik Antasari Azhar diawali dengan membawa ayat suci Al Quran. Untuk itu Antasari mengutip surat Al Mu’min. “Sebelum saya menyampaikan tanggapan, perkenankan saya mengutip ayat Al Mu’min yakni surat ke 40 ayat 17,” kata Antasari di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Jl. Ampera Raya, Jakarta, Jumat (5/2) kemarin. “Pada hari ini tiap-tiap jiwa diberi balasan dengan apa yang diutarakannya. Tidak ada yang dirugikan pada hari ini. Sesungguhnya Allah amat cepat perhitungannya,” lanjut Antasari.

Antasari kemudian melanjutkan dupliknya dengan mengucapkan terima kasih kepada majelis hakim yang telah memeriksa perkaranya dengan cepat, ringkas, dan bijak. “Saya meyakini yang mulia majelis hakim yang memeriksa perkara akan mengambil keputusan yang senantiasa sesuai dengan norma dan kaidah hukum yang berlaku objektif, manusiawi, berani, dan tegas,” katanya. Dia kemudian melanjutkan pembacaan dupliknya yang berisi 19 halaman. Salah satu isi dupliknya menyoal Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang meminta Antasari Azhar mencabut kata-kata ‘imajinasi’ yang dilontarkannya untuk menilai tuntutan mati JPU. Untuk itu Antasari menyatakan belum mau mencabut tudingan itu. “Saya belum akan mencabut pernyataan tersebut selama penuntut umum tidak dapat menjelaskan fakta-fakta hukum yang diperoleh di depan persidangan mengenai tuntutan penuntut umum,” katanya.

Antasari kemudian melanjutkan dupliknya dengan mengucapkan terima kasih kepada majelis hakim yang telah memeriksa perkaranya dengan cepat, ringkas, dan bijak. “Saya meyakini yang mulia majelis hakim yang memeriksa perkara akan mengambil keputusan yang senantiasa sesuai dengan norma dan kaidah hukum yang berlaku obyektif, manusiawi, berani, dan tegas,” imbuhnya. Antasari kemudian melanjutkan pembacaan dupliknya yang berisi 19 halaman.

Dalam duplik ini, sambungnya, akan membahas bahwa jaksa tidak bisa memberi alasan yang cukup mengenai kenapa Nasrudin menyuruh Rani untuk bertemu dengan Antasari. Namun saat menemukan Rani bersama Antasari di dalam kamar 803 Hotel Grand Mahakam. “Nasrudin justru marah dan menempeleng Rani. Ini sudah jelas sandiwara yang tidak logis. Dan ternyata skenario itu tidak diperankan dengan baik oleh aktor-aktornya, dan itu merupakan bukti awal rekayasa itu dibangun,” jelasnya. Ia menyatakan, persoalan itulah yang akan dipaparkan dalam sidang pembacaan duplik ini. “Kurang lebih dalam duplik kami akan membahas hal-hal tersebut,”
Antasari Azhar merasa Jaksa Penuntut Umum (JPU) menutup peluangnya bebas. Hal ini terungkap dalam pembacaan duplik yang dilakukan Antasari di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Dalam duplik tersebut, Antasari mempertanyakan tentang peran dan motif saksi sekaligus istri korban, Rani Juliani. Apalagi timbul kesan JPU melarang penasehat hukumnya bertanya lebih dalam kepada Rani.

“Pernyataan itu tanpa disadari JPU telah menunjukkan kelalaian dalam beban pembuktian. Seharusnya JPU menggali kebenaran meteriil, namun menampakan sikap subjektivitas,” beber Antasari, Jumat (5/2/2010).

Antasari juga menyatakan JPU terlalu bersemangat. Artinya dengan cara bagaimanapun dirinya harus dihukum. Buktinya, ketika terdapat fakta terjadi alur konspirasi, JPU selalu mengesampingkannya. “Kalau JPU tidak demikian, tentunya berpeluang saya bebas dari semua jeratan hukum,” tegas mantan Kajari Jaksel tersebut.

Terdakwa Antasari Azhar dalam dupliknya juga tetap bersikeras bahwa dakwaan sebagai dasar tuntutan jaksa penuntut umum terhadap dirinya, penuh imajinasi. Terutama hal yang berkaitan dengan saksi Rani Juliani. “JPU mengenai Rani yang manis dan jelita serta teringat akan manjanya Rani, setelah kami menyimak surat dakwaan dan fakta persidangan tidak ada satu saksi pun yang menyatakan sebagaimana pernyataan JPU di atas. Dengan demikian maka tidaklah berlebihan jika saya menyatakan hal tersebut, hanyalah merupakan suatu kesimpulan imajinasi dari JPU,” ujar Antasari.

Hal itu disampaikan Antasari saat membacakan duplik dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jalan Ampera Raya, Jakarta Selatan. Menurut Antasari, pernyataan JPU itu didasari pada satu kenyataan atau fakta yang hanya diketahui penuntut umum sendiri. Sementara mengenai suara rekaman pembicaraan dirinya dan Rani di kamar 803 Hotel Gran Mahakam, yang terdengar krasak-krusuk, menurut Antasari hanyalah pemikiran negatif JPU yang mungkin sering berpikir negatif pula terhadap suatu hal. “Hasil rekaman yang diputar itu pun sama sekali tidak bisa membuktikan adanya pelecahan seksual seperti yang selama ini diopinikan,” tandas mantan Ketua KPK itu. Selain itu, Antasari juga menyinggung soal pemberian uang USD500 pada saksi Rani, dalam dupliknya. “Pernyataan itu terus menerus disampaikan dalam dakwaan, tuntutan dan tanggapan JPU, sekalipun saya sudah membantah dan JPU tidak dapat membuktikannya, kecuali hanya semata-mata dari saksi Rani,” pungkasnya.

Di bagian akhir pembacaan dupliknya Antasari juga berkisah tentang seorang pengembara. “Hal ini saya rangkum dari renungan dalam dzikir di Blok A nomor 10 tahanan narkoba,” kata Antasari yang juga mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jumat 5 Februari 2010.

Antasari mulai bercerita. Suatu ketika ada seorang pengembara dikejar Harimau yang kelaparan. Si pengembara itu lari ke sebuah sumur untuk menghindari kejaran. “Ternyata di dalam sumur terdapat seekor ular,” cerita Antasari. Dia melanjutkan cerita. Si pengembara tadi masuk ke dalam sumur dan hanya bergantungan pada sebuah akar pohon. Melihat si pengembara tergantung pada sumur dengan memegang akar pohon, sang ular mencoba mengiggit kaki pengembara yang jaraknya hanya sejengkal. “Ketika melihat ke atas, Harimau itu siap menerkam dengan jarak satu jengkal, antara kepala Harimau dengan si pengembara,” lanjut dia.

Kaki Harimau lapar itu ternyata tersanguut pohon. Karena goyangan kaki Harimau, pohon itu tumbang. Pada pohon itu ternyata terdapat satu sarang lebah, yang juga ikut terjatuh. “Madu dari sarang lebah itu menetes ke pengembara. Harimau itu terjatuh dalam sumur bersama ular. Dan, keduanya mati bersama-sama,” cerita Antasari yang mengibaratkan dirinya sebagai seorang pengembara. Akibat madu yang menetes di atas mulut si pengembara, akhirnya dahaga haus pun hilang. “Hikmah yang dapat diperoleh, ketika suasana genting yang dihadapi dengan penuh kesabaran maka percayalah mukzizat Tuhan akan datang,” lalu Antasari pun menutup dupliknya.

Oleh: Indonesian Children | Februari 5, 2010

SBY memperoleh penghargaan Komunikator Politik Terbaik Dunia

SBY memperoleh penghargaan Komunikator Politik Terbaik Dunia

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SB) memperoleh penghargaan Gold Standard Awards untuk kategori Komunikasi Politik. SBY terpilih oleh panel praktisi komunikasi korporat dan publik yang tergabung dalam the Public Affairs Asia, Kamis malam (4/2) di Gedung Press Foreign Correspondence Club, Hongkong.
Penghargaan diterima Edhie Baskoro Yudhoyono, putera kedua SBY. Edhie menghadiri acara itu didampingi Dino Pati Djalal, Staf Khusus Presiden untuk urusan luar negeri.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memperolah penghargaan Gold Standar Awards untuk kategori Komunikasi Politik pilihan panel praktisi komunikasi korporat dan publik yang tergabung dalam the PublicAffairsAsia, Kamis malam di gedung Press Foreign Correspondence Club, Hongkong.

Menurut Mark O.Brien, Vice-President PublicAffairsAsia Asia Pasifik, SBY dipilih oleh panel yang beranggotakan sembilan juri menyisihkan para finalis lain, Abhisit Vejjajiva, Perdana Menteri Thailand dan Ryan Gawan, dari Save The Children UK.

Menurut Brien, SBY yang dinominasikan oleh Hans Vriens of Vriens & Partners mampu menyisihkan nominator lain, karena dinilai berhasil mengkomunikasikan berbagai kebijakan dalam dan luar negeri secara efektif sehingga terpilih kembali sebagai Presiden RI dan kini melanjutkannya pada periode kedua.

Catatan panel juga menyebutkan SBY dinilai berhasil menjaga independensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), mendorong pemberantasan korupsi pada pemerintahan yang pada saat yang sama menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia tumbuh lebih dari 4 persen, memperkuat spirit ASEAN, dan mendorong lingkungan iklim ekonomi dan politik yang kondusif di dalam negeri.

SBY menyisihkan para finalis lain yaitu Abhisit Vejjajiva, Perdana Menteri Thailand dan Ryan Gawan, dari Save The Children, UK. Brien menambahkan, SBY yang dinominasikan oleh Hans Vriens of Vriens & Partners mampu menyisihkan nominator lain karena dinilai berhasil mengomunikasikan berbagai kebijakan dalam dan luar negeri secara efektif. Berkat itu, SBY terpilih kembali sebagai Presiden RI dan kini melanjutkannya pada periode kedua.

Gold Standar Awards adalah penghargaan tahunan yang diselenggarakan oleh Public Policy Affairs (PPA). PPA adalah lembaga penerbitan global yang menerbitkan berbagai media, analisis, dan intelegensi pasar yang berpusat di Hongkong. Selain kategori komunikasi politik, terdapat kategori Transparansi Lembaga yang dianugerahkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Thailand. KPK Indonesia masuk ke dalam salah satu nominator.

Penghargaan ini menunjukkan bahwa ternyata prestasi SBY sangat dihargai oleh dunia Internasional setelah sebelumnya majalah Time juga menganugerahi manusia paling berpengaruhi di dunia.

Tetapi sebaliknya, di dalam negeri citra SBY lagi terpuruk oleh berbagai kasus politik yang tengah menghangat. Saat ini berbagai hal yang negatif tentang SBY, seringkali terekspos secara vulgar di mata masyarakat. Hal ini mungkin saja terjadi karena dunia informasi dan kehidupan politik sedang tidak sehat. Karena paparan media dan lawan politik SBY sepertimya tengah menggalang dan mendominasi opini negatif tentang presiden. Sehingga berita yang mendominasi adalah citra buruk sedangkan hal positif yang ada dalam pemerintah atau SBY jarang sekali diangkat. Kecuali oleh pendukungnya, itupun jarang sekali diliput atau diungkap oleh media masa. Berbeda seratus delapan puluh derajat dengan zaman orde baru Suharto. Media selalu mendominasai hal positif tanpa cela untuk presidennya. Sehingga prestasi dan upaya baik pemerintah atau SBY, selalu saja tertutupi oleh kepentingan sekelompok individu dan golongan tertentu. Demikian pula media televisi, hal besar dan positif seperti penghargaan dunia kepada SBY jadi terabaikan. Contoh kecil, acara televisi di Metrotv hari Sabtu (6/2/10) yang membahas komunikasi politik SBY, tidak memberi referensi sedikitpun tentang prestasi komunikasi politik yang dihargai dunia itu. Itulah informasi demokrasi dan politik yang sedang berkembang di Indonesia belakangan ini, prestasi bangsa sendiri sedang diabaikan dan bukan hal yang menarik.

KORAN DEMOKRASI INDONESIA

http://korandemokrasiindonesia.com



KONTROVERSI TENTANG UNDANG-UNDANG PENISTAAN AGAMA :

Uji Materi MK Tentang undang-Undang Penistaan Agama

 

Keinginan Uji Materi (Judicial Review) Peraturan Presiden No.1/PNPS/1965 yang sudah diundangkan melalui UU No 5/1969 — membahas tentang penistaan dan penodaan agama — memang mengundang pro dan kontra. Sebagaimana diketahui beberapa waktu yang lalu, tujuh lembaga swadaya masyarakat dan empat tokoh nasional meminta Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan larangan penafsiran agama-agama yang dianut di Indonesia yang tercantum dalam Undang-Undang Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. Ketentuan tersebut dinilai melanggar kebebasan beragama yang dijamin oleh konstitusi.
Ketujuh LSM itu adalah Inisiatif Masyarakat Partisipatif untuk Transisi Berkeadilan (Imparsial), Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam), Perkumpulan Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI), Perkumpulan Pusat Studi HAM dan Demokrasi (Demos), Perkumpulan Masyarakat Setara, Yayasan Desantara, serta Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia.


Mereka didukung oleh Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, Musdah Mulia, Dawam Raharjo, dan KH Maman Imanul Haq. Mereka mempersoalkan ketentuan dalam Pasal 1 UU tersebut yang berbunyi, ”Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan, atau mengusahakan dukungan umum untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan agama itu, penafsiran dan kegiatannya”. Selain itu, pemohon juga mempersoalkan Pasal 2 Ayat (1) dan (2), Pasal 3, serta Pasal 4a yang mengatur ancaman pidana atas pelanggaran Pasal 1. Disebutkan, pelanggaran pidana diancam dengan hukuman penjara maksimal lima tahun.

Melanggar kebebasan
Kuasa hukum pemohon, Choirul Anam, menjelaskan, ketentuan tersebut jelas-jelas melanggar kebebasan memeluk agama dan keyakinan yang dijamin konstitusi. Pasal 1 UU itu menyebutkan secara jelas agama yang dimaksud adalah agama yang dianut di Indonesia. Pada bagian penjelasan Pasal 1 disebutkan, agama yang dianut ada enam (Islam, Katolik, Kristen, Buddha, Hindu, dan Konghucu). Ditambah lagi lima, di antaranya Sinto, Yahudi, dan Taoism, sehingga total berjumlah 11.
”Kami menilai, pembatasan ini melanggar kebebasan dan diskriminatif,” ujar Choirul. Ia juga mempersoalkan pembatasan tafsir yang terkandung dalam ketentuan Pasal 1. Menurut dia, tafsir agama seharusnya tidak boleh dibatasi. Tafsir agama seharusnya dikembalikan kepada komunitas pemeluk agama yang bersangkutan. Apabila tafsir dikembalikan kepada komunitasnya, hal itu tidak akan menimbulkan persoalan yang besar.

Sementara itu, Ketua Majelis Hakim Arsyad Sanusi meminta para pemohon memerhatikan betul permohonan mereka. ”Ini masalah hak asasi manusia, lebih-lebih ini masalah keyakinan,” kata Arsyad. Menurut dia, esensi Pasal 1 UU tersebut sebenarnya adalah larangan membuat tafsir dan melakukan kegiatan yang menyimpang.

SIDANG GUGATAN MAHKAMAH KOSNTITUSI

Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang uji materi (judicial review) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965 tentang Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, Kamis (4/2). Agenda sidang hari ini untuk mendengarkan keterangan pemerintah dan DPR. Sidang dimulai pukul 10.00 WIB. Uji materi undang-undang penistaan agama ini diajukan oleh sejumlah LSM dan tokoh. Mereka adalah Imparsial, Elsam, PBHI, Demos, Perkumpulan Masyarakat Setara, Yayasan Desantara, PLBHI, Abdurrahman Wahid, Musdah Mulia, M Dawam Rahardjo dan Maman Imanul Haq. Undang-undang ini dinilai tidak memberikan kekebasan kepada warga untuk meyakini keyakinan agama yang dipeluk. Sebaliknya, undang-undang ini justru dipakai untuk menjerat para pelaku tindakan penistaan terhadap agama, khususnya Agama Islam.

Bagi kalangan yang kontra, apabila MK mengabulkan permohonan ini, akan terjadi anarki. Pendapat ini, antara lain, disuarakan Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Ahmad Bagja. Menurut Bagja, di satu sisi, orang bisa berbuat sesukanya membuat agama sesuai selera. Di sisi lain, masyarakat yang tak terima akan berbuat sesukanya untuk melakukan penghakiman.

Menteri Agama minta Gugatan ditolak
Pemerintah meminta Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan uji materi UU No 5/1965 tentang penodaan/penistaan agama. Jika UU ini dihapus maka seseorang dapat menistakan agama tanpa bisa dipidana. “Jika UU ini dihapus maka di kemudian hari seseorang boleh melakukan penodaan agama dan tidak dipidana. Ini bisa menimbulkan main hakim sendiri dan aparat hukum tidak punya pijakan untuk menindak pelanggaran,” kata Menteri Agama (Menag) Suryadharma Ali dalam persidangan di Gedung MK, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (4/2/2010). Suryadharma menyatakan UU itu dibuat dalam kondisi normal, bukan dalam keadaan darurat. Sehingga UU itu memperhatikan kebutuhan masyarakat yang ada. “Produk hukum itu tidak dibuat dengan semena-mena dan serampangan. Sehingga UU itu memperhatikan kebutuhan masyarakat baik saat itu maupun ke depan,” katanya.

Suryadharma juga mempertanyakan kedudukan hukum pemohon. Karena berdasarkan penelusuran pemerintah, identitas pemohon telah memeluk agama. Selain itu para pemohon juga tidak dalam posisi terganggu dalam menjalankan keyakinanya. “Jadi kami minta pemohon membuktikan hak konstitusionalnya terganggu,” katanya. Pernyataan Suryadharma itu disambut takbir oleh anggota FPI yang memenuhi balkon ruangan sidang MK. Ketua Majelis Hakim Mahfud MD sempat menegur para preserta sidang agar tetap tenang. “Anda tidak boleh berteriak-teriak dalam ruangan. Kalau masih berteriak-teriak silakan di luar,” katanya.Suryadharma meminta majelis hakim menolak seluruh isi permohonan. Hal ini disebabkan para pemohon tidak memiliki legal standing. “Memohon pada majelis hakim memutuskan bahwa para pemohon tidak punya legal standing dan menolak seluruh isi permohonan atau setidaknya permohonan tidak dapat diterima,” katanya.

Identitas pemohon telah memeluk agama. Selain itu para pemohon juga tidak dalam posisi terganggu dalam menjalankan keyakinanya. “Jadi kami minta pemohon membuktikan hak konstitusionalnya terganggu,” katanya. Pernyataan Suryadharma itu disambut takbir oleh anggota FPI yang memenuhi balkon ruangan sidang MK. Ketua Majelis Hakim Mahfud MD sempat menegur para preserta sidang agar tetap tenang. “Anda tidak boleh berteriak-teriak dalam ruangan. Kalau masih berteriak-teriak silakan di luar,” katanya.

Suryadharma meminta majelis hakim menolak seluruh isi permohonan. Hal ini disebabkan para pemohon tidak memiliki legal standing.”Memohon pada majelis hakim memutuskan bahwa para pemohon tidak punya legal standing dan menolak seluruh isi permohonan atau setidaknya permohonan tidak dapat diterima,” katanya.

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menegaskan bahwa keberadaan peraturan perundangan mengenai penistaan dan atau penodaan agama harus dipertahankan.”Karena itu, kita berharap Mahkamah Konstitusi (MK) menolak uji materi undang-undang itu,” kata Ketua Umum PBNU KH Hasyim Muzadi usai membuka Rakernas I Majelis Alumni Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama di Jakarta, Minggu. Peraturan perundangan tentang penistaan agama sebelumnya berbentuk Peraturan Presiden Nomor 1/PNPS/1965 yang kemudian diundangkan melalui UU Nomor 5/1969.

Menurut Hasyim, tanpa adanya peraturan itu maka yang akan terjadi adalah anarki. Di satu sisi orang bisa berbuat sesukanya membuat agama atau aliran kepercayaan sesuai selera, di sisi lain masyarakat yang tidak terima akan berbuat sesukanya untuk melakukan penghakiman.”Kalau tidak ada cantolan hukum, masyarakat bukannya diam, tetapi justru akan anarki. Kalau ada hukum hal itu bisa kita rem,” katanya. Hasyim menegaskan, permintaan agar UU itu dicabut atas nama demokrasi sangat tidak tepat. Penodaan agama merupakan agresi moral yang justru merusak agama. “Jadi harus dibedakan antara demokrasi dengan agresi moral,” kata penyandang gelar doktor honoris causa bidang peradaban Islam tersebut.

Dikatakannya, UUD 1945 memang menjamin kebebasan beragama, namun harus dimaknai sebagai bebas memilih dan menjalankan agama yang diakui dan sah menurut undang-undang. Soal tuntutan agar tidak ada pembatasan mengenai jumlah agama yang diakui, menurut Hasyim justru hal itu yang menjadi pintu masuk bagi penodaan terhadap agama yang telah jelas eksistensinya. “Kalau pun ada yang minta jumlahnya ditambah demi alasan keadilan, ya, tetap tidak menyelesaikan persoalan. Kalau pun dikasih sepuluh, yang pingin agama ke-11 akan menilai tidak adil. Dikasih 100 sekali pun, yang berikutnya tetap menganggap tidak adil,” katanya.

Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsudin menolak judicial review peraturan perundangan mengenai penyalahgunaan dan atau penodaan agama oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Din melanjutkan, jika Peraturan Presiden No.1/PNPS/1965 yang sudah diundangkan melalui UU No 5 tahun 1969 itu jadi diubah, maka akan sangat berpotensi memicu konflik yang lebih besar bagi kehidupan beragama di Indonesia. “Saya ingin berpandangan atas nama Muhammadiyah bahwa amandemen terhadap ketentuan perundangan tersebut sangat berbahaya,” jelasnya usai Seminar Nasional Satu Abad Pendidikan Muhammadiyah: Format dan Tantangan Pendidikan Muhammadiyah Ke Depan di Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka, Jakarta, Sabtu (30/1/2010).

Dia menambahkan, tidak dapat dibayangkan kalau perubahan itu disetujui maka penodaan dan penistaan terhadap agama baik secara tidak disengaja seperti merusak pemahaman, keyakinan, ajaran dan akidah agama, atapun yang dilakukan secara sengaja seperti rekayasa sosial dan politik akan berkembang pesat. “Akan menimbulkan social disorder,” tambahnya. Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini menambahkan, dalam negara demokrasi harus ada kebebasan beragama namun itu perlu dipertegas dalam ketentuan hukum yang melindungi dari penodaan agama. Din yakin, penolakan ini akan mendapatkan dukungan dari komunitas agama manapun karena semua umat beragama manapun tidak ingin agama yang cuci dinodai. Dan dalam hal ini, perlu keterlibatan negara untuk mengaturnya.

Pengabulan terhadap uji materi UU nomor 1/ PNPS tahun 1965 tentang Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama bakal menimbulkan konflik horizontal. “Permohonan ini akan menimbulkan kerentanan kehidupan umat beragama, yang sudah harmonis,” ujar Menteri Hukum dan HAM, Patrialis Akbar. Dia tidak bisa membayangkan jika permohonan tersebut dikabulkan lalu satu agama dimasuki oleh prinsip-prinsip yang bertolak belakang dengan ajarannya. Padahal permasalahan prinsip dalam satu agama itu tidak dapat ditawar. Hal ini yang kemudian akan menimbulkan kekacauan. Bahkan sangat besar kemungkinan muncul tindakan main hakim sendiri. “Sangat patut dan beralasan jika permohonan yang menuntut kebebasan itu diabaikan dan ditolak,” kata Patrialis. Selama ini, menurut Patrialis, Undang Undang tentang penodaan agama itu jusru telah mencipatkan sebuah kerukunan dan keharmonisan antarumat beragama. Dalam UU itu juga diatur agar tidak terjadi penyalahgunaan terhadap agama yang lain. Kesamaan di mata hukum justru sangat diperhatikan di sini. Oleh UU itu, setiap warga negara dijamin kebebasannya untuk melaksanakan kegiatan beragama. Di depan majelis hakim, Patrialis bersuara keras, meminta pemohon utnuk membaca kembali segala peraturan perundangan yang terkait. Karena pemahaman yang sepotong-potong justru akan menimbulkan distorsi yang bisa menimbulkan bahaya pada negara ini. ” Tolong dibaca dengan benar,” ujarnya yang kemudian disambut oleh seruan interupsi oleh pemohon. Namun, kemudian dicegah oleh Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD. Di dalam sidang tersebut tidak diperkenankan adanya interupsi. Lebih lanjut Patrialis menjelaskan bahwa selama ini pemohon selalu berbicara tentang kebebasan HAM. Tapi pemohon tidak mengerti bahwa HAM di Indonesia itu berbeda dengan bangsa lain yang sifatnya sangat universal. HAM di negara ini harus ada pembatasan sebagai upaya untuk menghormati hak-hak orang lain.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) menilai munculnya gugatan uji materiil terhadap UU no 1 tahun 1965, tidak terlepas dari kelompok Ahmadiyah. ”Ini tidak terlepas dari perjuangan kelompok tertentu dalam kasus Ahmadiyah,” tegas Ketua MUI KH Amidhan, yang menjadi koordinator MUI sebagai pihak terkait dalam Sidang MK di Gedung MK Jakarta, Kamis (4/2). Di depan sidang, Amidhan menegaskan bahwa para pemohon menafsirkan agama secara mengada-ada. ”Pembatalan ataupun perubahan terhadap UU itu akan menimbulkan keguncangan-keguncangan,” tegas Amidhan.

Unjuk Rasa

Sidang uji materi UU nomor 5 tahun 1969 tentang penistaan agama di Mahkamah Konstitusi (MK) diwarnai unjuk rasa yang digelar oleh 100 orang dari Front Pembela Islam (FPI). FPI menolak UU itu diubah. Aksi digelar di depan Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Massa membawa mobil pick up yang dilengkapi sound system untuk berorasi. Massa mengenakan baju putih membawa spanduk besar bertuliskan “Jangan biarkan MK diperalat untuk melegalkan aliran sesat dan melegitimasi aliran agama.” “UU ini sangat penting dan efektif untuk mencegah berbagai kelompok sesat dan menyimpang untuk dapat diseret ke muka hukum seperti Ahmadiyah, Ahmad Moshaddeq dan Lia Eden. Apa jadinya kalau UU ini dihapuskan,” kata koordinator aksi, Ustad Nardi.

Ratusan anggota Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) menyambangi Gedung Mahkamah Konstitusi, hari ini. Mereka menolak pencabutan undang-undang penistaan agama. Massa mengawali aksi mereka dengan berjalan dari depan Gedung Indosat, Jalan Medan Merdeka Barat hingga Gedung MK, sekira pukul 10.00 WIB. Dalam tuntutannya mereka meminta MK tidak mengabulkan pencabutan Penetapan Presiden Nomor 1 PNPS Tahun 1965. MK juga didesak untuk tidak mencabut UU Nomor 5 Tahun 1969 tentang pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama. Jika UU dicabut maka di negara ini tidak ada lagi peraturan yang melarang terjadinya penghinaan atau pelecahan terhadap agama. “UU ini dicabut maka akan lebih banyak lagi komunis yang ada di negeri ini,” kata Harif, koordinator lapangan aksi saat ditemui di lokasi, Selasa (2/2/2010). Demonstran membawa bendera dan spanduk bertuliskan “Hanya dengan Syariah dan Khilafah Islam Terjaga” serta “Hancurkan Ide-Ide AKKBB (Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan)”.

Melalui Tim Pembela Muslim (TPM) rencananya hari ini HTI juga akan mengajukan dokumen perlawanan kepada MK sebagai bentuk penolakan terhadap gugatan. Amerika melalui Menlunya mengeluarkan pernyataan menolak upaya negara-negara Islam untuk mengeluarkan UU yang melarang penistaan terhadap agama. Amerika beralasan, UU ini akan membatasi “kebebesan dalam berekspresi”.

Penolakan terhadap rencana penghapusan UU nomor 1 tahun 1965 juga datang dari Majelis Ulama Indonesia- MUI se Madura. Ketua MUI Kabupaten Sumenep Madura KH Safraji menuturkan, amandemen dan penghapusan terhadap undang-undang tersebut sangat berbahaya dan bisa memicu konflik yang lebih besar. Selain itu, kata pengasuh Pondok Pesantren Aqidah Usmuni ini, jika amandemen undang-undang tersebut nanti dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, maka penodaan dan penistaan terhadap agama baik secara tidak disengaja seperti merusak pemahaman, keyakinan, ajaran dan akidah agama, atapun yang dilakukan secara sengaja seperti rekayasa sosial dan politik akan berkembang pesat. ”Kita sengaja tolak tersebut karena memang rentang konflik dari berbagai aspek dan pengajuan uji materi itu syarat dengan nuansa pelemahan terhadap keberadaan agama”, ujarnya. Ditambahkan KH. Safraji, sebagai bentuk penolakan tersebut pihaknya akan berkirim surat secara resmi ke pemerintah pusat termasuk ke Mahkamah Konstitusi agar tidak menyetujui penghapusan undang-undang penistaan agama tersebut, bahkan untuk Madura penolakan tersebut tidak hanya dilakukan Oleh MUI tapi juga oleh seluruh ulama, kyai dan pesantren. ”Kita sudah mengadakan pertemuan dengan badan silaturrahmi pesantren se Madura- BASRA untuk menolak pencabutan undang-undang tersebut”, tegasnya.

Amerika Menolak Pelarangan Undang-Undang Penistaan Agama

Pemerintah Amerika melalui Menlunya mengeluarkan pernyataan menolak upaya negara-negara Islam untuk mengeluarkan UU yang melarang penistaan terhadap agama. Amerika beralasan, UU ini akan membatasi “kebebesan dalam berekspresi”. Menteri Luar Negeri Amerika, Hillary Clinton dalam memberikan laporan tahunannya tentang kebebasan beragama di dunia berpendapat, menurutnya kebebasan agama dan kebebasan berekspresi menjadi satu hal yang harus mendapatkan perhatian khusus. Namun demikian Hillary menentang upaya yang dilakukan OKI saat ini, ia kemudian mengatakan, “Sebagian orang berpendapat, solusi untuk menjaga kebebasan beragama yaitu dengan dikeluarkan UU yang mengurusi larangan penistaan terhadapa agama, tapi saya tidak sependapat dan menolak hal itu”. Dengan seenaknya Hillary mencari pembenaran dan mengatakan, “Dalam hal beragama, setiap orang yang memeluk agama memiliki interpretasi masing-masing dalam menilai setiap agama yang ada, dan perbedaan ini harus disikapi dengan penuh toleransi, tidak justru dengan pelarangan berekspresi.” Dirinya pun menjelaskan, bahwa Amerika saat ini tengah dihadapakan dengan kasus pendiskriminasian serta penindasan di tengah masyarakat. Berangkat dari kasus itu Hillary menilai, bahwa kebebasan setiap individu dalam menjalani ajaran agamanya haruslah tidak berdampak terhadap apa yang disebut dengan mengganggu kebebasan orang lain, “Terutama kebebasan dalam berekspresi,” jelas Hillary.

Pernyataan ini sebagai jawaban Menlu AS itu terhadap upaya OKI yang beranggotakan 56 negara dan terus melakukan upaya serius untuk mendapatkan persetujuan mengeluarkan UU Larangan Penistaan Agama dari Mahkamah HAM. Karena Mahkamah ini merupakan badan internasional yang membidangi urusan kemanusiaan dan menghukumi mereka yang melakukan pelecehan terhadap agama. Dikeluarkannya UU Larangan Penistaan Agama saat ini semakin urgen, guna mengantisipasi meningkatnya serangan terhadap Islam, diantara kasusnya yang menjadi sorotan hingga saat ini adalah karikatur nabi, yang telah banyak tersebar di sejumlah surat kabar.

Resolusi PBB, Penistaan Agama Pelanggaran HAM

Resolusi itu ditentang 11 negara Barat. Sedangkan, 13 negara lainnya memilih abstain. Anggota Dewan HAM terdiri atas 47 negara. Negara-negara Islam menyatakan perlunya resolusi tersebut guna membangun keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan penghormatan terhadap agama. Di sisi lain, negara-negara Barat dan kelompok kebebasan berekspresi menentang resolusi itu. Mereka menilai resolusi ini akan menjadi alat pembenaran untuk membungkam kebebasan berpendapat di negara-negara Muslim. Mereka juga menyatakan resolusi ini akan memperluas konsep HAM untuk melindungi komunitas keyakinan beragama dibandingkan individu.

Resolusi itu menyebutkan bahwa minoritas Muslim menghadapi tindakan intoleransi, diskriminasi, dan aksi kekerasan sejak peristiwa 11 September 2001 di AS. Termasuk di dalamnya, keberadaan undang-undang dan prosedur administratif yang melahirkan stigma terhadap penganut agama Islam. ”Penistaan agama merupakan sebuah serangan serius terhadap martabat kemanusiaan yang melahirkan keterbatasan bagi para penganutnya dan mendorong kekerasan agama. Islam sering kali dan salah diasosiasikan dengan kekerasan HAM dan terorisme,” demikian bunyi teks resolusi yang diloloskan Dewan HAM tersebut. Resolusi itu juga mendesak negara-negara anggota untuk menjamin tempat, situs, dan simbol-simbol agama terlindungi. Selain itu, resolusi itu juga menuntut negara-negara anggota untuk menegakkan hukum guna menghindari adanya kekebalan bagi mereka, yang melakukan aksi tidak toleran terhadap etnik dan agama minoritas.

Negara-negara anggota juga diminta untuk memajukan toleransi dan menghormati semua agama serta keyakinan. Dubes Pakistan untuk Dewan HAM, Zamir Akram, mengatakan, penistaan terhadap agama menjadi penyebab terjadinya kebencian, diskriminasi, dan kekerasan.  ”Bagi kami, resolusi ini sangat penting untuk mengatasi penyebab dari akibat-akibat yang ditimbulkannya,” ujarnya menegaskan. Ia mencontohkan kasus kartun yang melecehkan dan menistakan Nabi Muhammad sebagai kebebasan yang tak bisa diterima. Beberapa waktu lalu, media di Denmark menistakan dan menghina Rasulullah SAW melalui kartun. Tak lama setelah itu, anggota Parlemen Belanda, Geertz Wilders, juga menghina Islam lewat film Fitna.  Serangan dan hujatan terhadap agama Islam kian menjadi-jadi. Para pelakunya selalu berlindung di balik kebebasan dan HAM. Dengan lahirnya resolusi ini, pelaku penistaan agama dapat dijerat hukum. Resolusi itu ditentang oleh Kanada, negara-negara anggota Uni Eropa, Swiss, Ukraina, dan Cili.  India yang tak sepakat dengan resolusi lebih memilih bersikap abstain. Mereka memandang bahwa resolusi ini hanyalah demi memenuhi kepentingan negara Islam dan Afrika. ”Individu yang memiliki hak asasi, bukan agama,” ujar diplomat Kanada, Terry Cormier.

Jerman yang mewakili Uni Eropa menyatakan bahwa Islam fobia, Kristian fobia, anti-Semitisme, dan bentuk-bentuk diskriminasi agama lainnya memang harus ditangani dengan serius. Jerman menilai sangat problematik mengaitkan penistaan agama dengan konsep diskriminasi. ”Uni Eropa tak melihat bahwa konsep penistaan agama merupakan hal yang valid dalam wacana HAM,” demikian pernyataan Jerman. Sementara itu, Dubes India untuk Dewan HAM, Gopinathan Achamkulangare, menyatakan resolusi ini tak tepat, mengaitkan kristisme agama dengan rasisme. Ia menambahkan pula, resolusi itu terlalu sempit sebab hanya Islam yang disebutkan untuk dilindungi dalam resolusi itu

 

 

Dr Widodo Judarwanto spA

KORAN DEMOKRASI INDONESIA
http://korananakindonesia.wordpress.com

PESAN MORAL KEPALA NEGARA, BUKAN PESAN POLITIK

SBY dan Demonstrasi : Etika Berdemo yang Dipermasalahkan bukan Substansinya.

Ketika SBY sebagai seorang Kepala Negara  berusaha mengingatkan rakyatnya untuk berdemo dengan beretika, maka spontan segala pendapat, sanggahan bahkan cercaan dari sebagian rakyat menyertainya. Pesan moral ini langsung disambut dengan kontraproduktif oleh berbagai pihak khususnya demi kepentingan politik. SBY dianggap sebagai takut kritik, SBY dianggap senang berkeluh kesah dan SBY dianggap lebih mementingkan cara berdemo tapi tidak mementingkan keluhan rakyatnya. Benarkah demikian dan apakah yang telah terjadi pada SBY dan apakah yang terjadi di masyarakatnya ?
Dengan runtuhnya cengkeraman kekuasaan otoriter maka Indonesia memasuki babak baru sebagai negara demokrasi. Bahkan saat ini Indonesia disebut-sebut sebagai negara demokrasi percontohan di Kawasan Asia. Perubahan secara radikal ini patut disyukuri oleh semua orang yang menganut keadilan dan kebebasan berpendapat.  Tapi dibalik itu perubahan ini menjadi bumerang bagi bangsa ini bila salah dalam menginterpretasikan penerapannya.

 

Saat ini tampaknya kekuatan rakyat sangat dominan. Bahkan etika, moral dan aturan hukum diinjak-injak demi demokrasi keblabasan yang telah diyakini banyak pihak. Kekuatan rakyat yang tanpa etika dan aturan itu sangat mungkin menjadi kontraproduktif yang akan menghancurkan bangsa ini. Fanomena itu mulai tampak bahwa saat ini demonstrasi rakyat berubah jadi brutal contoh paling tragis penyerangan beberapa polsek dan membunuh tahanan dalam kantor polisi. Demo terhadap PLN pun marak dimana-mana, bahkan sebagian pendemo menyandera pimpinan PLN. Contoh terakhir adalah demo 100 hari SBY, banyak kasus menyedihkan dimana mobil plat merah digedor-gedor dan diinjak-injak, membakar ban dan menutup jalan, melempar polisi, memaksa masuk bertemu pejabat, membakar foto presiden, meneriakkan kata kasar terhadap simbol negara. Memang tidak ada yang boleh membantah bahwa kebebasan berpendapat adalah dilindungi undang-undang tapi apakah berpendapat harus keblabasan, tidak beretika dan melanggar aturan hukum seperti itu. Tidak setuju dengan kebijakan pemerintah dan mempermasalahkan kesalahan SBY adalah sah-sah saja di negara demokrasi ini. Seharusnya hal itu dikembangkan dengan cara yang lebih arif dan bijak berupa komunikasi dan diskusi. Bila sarana itu tidak terwakili maka bukanlah tabu untuk melakukan demonstrasi, karena dijamin undang-undang. Tetapi konsteks yang sekarang dibahas bukan masalah kebijakan dan ketidaksetujuan terhadap SBY, tetapi perilaku para demonstrans yang dianggap banyak pihak sudah keterlaluan.

Peringatan Moral SBY

SBY sebagai kepala negara mengingatkan bahwa nilai moral, etika dan aturan hukum sebaiknya diperhatikan dalam berdemo. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menginstruksikan para menteri kabinet dan gubernur dari semua provinsi di Indonesia untuk membahas cara unjuk rasa pada 28 Januari 2010. ”Tolong dibahas dan diberi masukan, apakah unjuk rasa beberapa hari lalu di negara Pancasila, yang konon memiliki budaya, nilai, dan peradaban yang baik, harus seperti itu?” ujarnya saat memberikan pengantar pada pembukaan rapat kerja semua menteri dan para gubernur se-Indonesia di Istana Kepresidenan di Cipanas, Cianjur, Jawa Barat.

Menurut Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, pembahasan soal itu dilakukan agar demokrasi, budaya, dan peradaban di Indonesia bisa diselamatkan sebab dunia menyaksikan unjuk rasa itu dengan teknologi canggih yang dimiliki mereka. ”Pembahasan itu bukan untuk memasung demokrasi karena demokrasi itu bagian dari reformasi kita, cita-cita kita. Akan tetapi, buatlah demokrasi yang bermartabat, demokrasi yang tertib, dan demokrasi yang mendorong kebersamaan dan kesatuan kita,” tuturnya. Presiden mengatakan memahami unjuk rasa itu. ”Akan tetapi, banyak orang yang memberikan masukan yang menggelitik, ’Pak SBY apa, ya, cocok dengan loudspeaker yang keras lalu berteriak-teriak SBY maling, Boediono maling, dan menteri maling’. Dan, mereka tidak bisa diapa- apakan,” katanya. ”Ada yang bawa kerbau, ’SBY badannya besar, malas dan bodoh seperti kerbau’. Apa itu ekspresi kebebasan dan demokrasi. Juga foto yang diinjak-injak dan dibakar di mana-mana dan di daerah lain,” ungkapnya lagi. Ia berharap pembahasan rapat dilakukan terhadap kondisi keamanan dan keamanan publik agar pembangunan dapat berjalan dengan baik.

Kerbau dan Demonstrasi
Aksi demonstrasi unik yang dilakukan oleh Yosep Rizal dengan membawa kerbau menjadi buah bibir. Pasalnya Presiden SBY sampai membahas hal tersebut dalam rapat kerja di istana Cipanas, Jawa Barat. Meski demikian pendemo itu mengaku jika aksi yang ia lakukan tidak dimaksudkan untuk mengumpamakan seseorang dengan kerbau yang ia beri nama “Si Lebay” atau ditulis “SiBuYa”. Pendemo mengatakan bahwa kerbau itu maknanya banyak terserah orang mau menyimpulkan apa, yang jelas itu SBY sendiri yang meyimpulkan kalau dia gendut dan lambat. Menurutnya, tidak seharusnya SBY menanggapi serius aksi yang ia lakukan pada perayaan 100 hari pemerintahan kabinet SBY tersebut.Kalau dia tidak merasa gendut dan lamban jangan tersinggung.

Beberapa komentar dan sikap sangat beragam mulai yang arif, emosinal, cerdas, bahkan ada juga yang beropini tanpa naral dan moral. Berbagai sikap tersebut wajar saja terjadi karena banyaknya variasi latar belakang pendidikan, budaya, moral dan kepentingan sesorang yang melatar belakangi dalam beropini.

Beberapa kelompok pendukung SBY tampak mengecilkan demo-demo yang digelar mengkritisi pemerintahan SBY-Boediono. Mereka menganggap demo-demo itu hanya dilakukan segelintir orang saja.  Apa yang diserukan pendemo bukan merupakan suara masyarakat dan sama sekali tidak mencerminkan keinginan rakyat. Sebaiknya demo juga harus disampaikan secara elegan. Demikian juga juru bicara presiden Julian Aldrin Pasha mengatakan  Presiden adalah simbol negara karena itu aksi unjuk rasa itu berdampak kepada citra Presiden di dunia internasional. Karena mereka (dunia internasional) melihat dalam negeri kita tidak bisa memberi penghargaan kepada kepala negara sebagai simbol negara.

Tapi sebagian pengamat politik, meminta Presiden jangan hanya menilai fisik kerbau yang diajak demo mengkritik dirinya. SBY diharapkan mengerti pesan yang disampaikan para pengunjuk rasa. Demo pakai kerbau itu kan hanya cara, yang lebih penting dari itu adalah subtansinya.
Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Azyumardi Azra, mengatakan, keluhan SBY atas ulah peserta unjuk rasa pada 28 Januari lalu justru bisa memicu tidak stabilnya politik nasional. Azyumardi berharap SBY sebaiknya tidak mengumbar keluhan atas tindakan yang menyudutkannya kepada publik. Pemimpin, dalam level apa pun, tidak boleh sering mengeluh. Itu tantangan menjadi pemimpin. Kalau pemimpinnya mengeluh, bagaimana rakyatnya. Demonstrasi dengan membawa kerbau yang ditulisi SBY itu memang tidak pantas. Tetapi kalau hal itu dijadikan tema pokok dari pernyataan Presiden, hal itu juga tidak pas dalam posisinya sebagai pemimpin negara. Pengamat tersebut mengakui, sebagai manusia wajar jika Presiden mengeluh. Namun, keluhan itu seharusnya cukup disampaikan kepada orang-orang terdekatnya secara tertutup, tidak diumbar kepada publik. Keluarga dan orang-orang terdekat Presiden harus berani mengingatkan sikap Yudhoyono yang sebenarnya merugikan dirinya sendiri itu. Keluhan SBY selama ini dijadikan alat untuk menarik simpati publik atas dirinya sebagai orang yang dizalimi.
Sedangkan lawan politik SBY mengatakan tidak perlu repot-repot merespon demontrasi yang membawa kerbau. Cukup dikomentari juru bicara kepresidenan saja. Presiden hendaknya jangan tanggapi secara langsung. Akhirnya daya gigit pernyataan Presiden jadi kebal. Gitu saja kok repot-repot disampaikan, cukup jubir-lah atau menterinya.

Sedangkan pengamat lain mengatakan sebaiknya tidak terlalu banyak atau sering berkeluh kesah. Sebagai seorang pemimpin SBY harus mampu menunjukkan dirinya sosok, yang tidak saja sekadar pekerja keras, melainkan juga tahan banting. Tidak selamanya kerbau identik dengan hal-hal buruk. Seperti di Kyoto, Jepang, ada kuil kerbau karena di sana hewan itu simbol ilmu pengetahuan. Sementara di sini, kerbau adalah hewan bertenaga besar yang sangat berguna untuk membajak sawah. Bahkan pengamat lain mengatakan bahwa sebaiknya SBY menganggap apa yang dilakukan para demonstran dan mahasiswa dalam aksi-aksi unjuk rasa tersebut sekadar guyonan politik.

Kontroversi dan Perdebatan

Seperti biasanya setiap presiden mengemukakan statement, pendapat dan pesan kepada rakyatnya sepertinya selalu saja ada yang salah. Banyak komentar aneh, menarik dan membingungkan bermunculan. Setiap komentar yang dikeluarkan sangat tergantung dari latar belakang dan kepentingan individu atau kelompok yang diperjuangkan. Sehingga selalu saja kontroversi itu selalu tidak “klop” karena substansi dan arah yang dipermasalahkan seringkali jauh dari substansinya. 

Seperti dalam topik ini, SBY memberi pesan moral tentang etika berdemo dan aturan berdemo. Tetapi pengkritiknya selalu mengatakan  tidak perlu mempermasalahkan etika yang penting SBY siap dikritik dengan cara apapun. Segala cara berdemo adalah sah dan tidak melanggar demokrasi, penguasa harus tahan mental bila dikritik. Seharusnya pemerintah mendengarkan keluhan rakyatnya, bukan melihat cara demonya. Sebaliknya pendukung SBYpun mati-matian membela bahwa SBY tidak anti kritik, tetapi yang seharusnya diperhatikan adalah cara dan aturan berdemo.

SBY tidak perlu “terlalu lebay” berkeluh kesah kepada rakyat,  juga sering diberitakan oleh opini  berbagai media. Tetapi disaat presiden Megawati  sebelumnya tidak pernah bicara, juga dicap sebagai “presiden bisu”. Saat presiden tidak mengeluarkan pendapat maka prsiden dikira lamban, namun saat pendapat dikeluarkan presiden terlalu lebay. Disamping itu juga banyak timbul berita bahwa SBY marah dianggap sebagai kerbau. Inilah demokrasi di indonesia, rakyat kadang mudah terombang ambing oleh opini dan berita yang ada di media. Berita dan opini tergantung selera dan kepentingan orang yang memberitakan. Demikian pula pendapat seseorang tergantung kepentingan indvidu dan kelompoknya. Seharusnya rakyat mendapat pembelajaran dari media untuk bedemokrasi dan berpolitik yang baik dan cerdas.

Kontroversi itu pasti akan muncul ketika substansi non politik kepala negara dilawankan arus politik masa. Sebagai seorang kepala negara setiap pendapat yang muncul di muka publik seharusnya bukan statement politik. Karena Presiden bukan milik kelompok politik tertentu. Tampaknya hal ini sudah dilakukan SBY dengan berbagai pendapat umumnya di muka publik. Sayangnya setiap statement nonpolitik tersebut dikonfrontasikan dengan pola pikir politik praktis kelompok tertentu. Sehingga akibat yang timbul adalah perdebatan panjang yang sudah tidak logis dan tidak menyentuh pada substansinya lagi.

Masalah lain yang membuat kontroversi itu timbul adalah tentang moral dan etika berdemo. Masalah ini sangat rawan menimbulkan silang pendapat, karena definisinya dan maknanya sangat luas. Persepsi moral dan etika juga tergantung pendidikan, budaya dan kesantunan seseorang. Demonstrasi bila dicermati terdiri dari bermacam-macam kelompok. Mulai dari yang sopan, yaitu demonstrasi yang santun atau demonstrasi alegro sampai demonstrasi yang brutal atau anarkis. Diantara dua bentuk itu terdapat berbagai tipe dan karakteristik demonstrasi tergantung kreatifitas, motivasi dan inovasi pendemo.
Bila pendemo golongan alegro akan melihat bahwa kerbau “SiBuYa” adalah demo yang kasar dan tidak manusiawi. Tetapi bagi kelompok pendemo anarkis, maka demonstrasi “SiBuYa” adalah demonstrasi yang sangat sopan dan beradab. Sehingga sangat sulit untuk menentukan etika berdemo walapun diatur oleh undang-undang sekalipun.

 

Pembelajaran Nilai Moral Demokrasi
Ketika SBY berkomentar tentang kerbau dan demonstrasi, seharusnya makna yang harus digaris bawahi adalah nilai moral dalam berdemokrasi dan berpolitik harus mengikuti tatakrama budaya dan aturan hukum yang ada. SBY adalah presiden yang memberi arahan dan peringatan kepada rakyatnya.  Layaknya seorang bapak yang memberi  nasehat kepada anaknya. Bila nasehat dan permasalahan bangsa diingatkan kepada rakyat sebaiknya media dan beberapa lawan politiknya memaknainya dengan positif dan bijak. Jangan sampai nasehat dari bapak kepada anak langsung si anak bersikap kolokan, khan bapak juga banyak salahnya. Kalau hal ini terjadi maka anak tidak akan mengerti kesalahannya, dan selalu menyalahkan orang tuanya. Demikian juga para pengamat, media dan lawan politik SBY, kalau mau mempermasalahkan kebijakan dan mempertentangkan permasalahan kepemimpinan SBY seharusnya  dalam konsteks lain. Sehingga substansi yang ada, khususnya etika dan aturan hukum tidak tertutupi oleh permasalahan politik yang diciptakan banyak pihak.

Bila ini terus terjadi siapa lagi di bumi Indonesia yang dapat mengajari nilai moral dan aturan hukum di depan rakyatnya. Pemimpin negarapun sudah dilecehkan nasehat dan ajaran moral yang seharusnya dijalankan rakyatnya. Hal ini terjadi mungkin saja, setiap statement dan perilaku positif dari  presiden selalu saja dimaknai dengan pikiran politik dan sekedar menjatuhkan. Apalagi saat ini SBY terpuruk dan terkriminilisasikan oleh kasus besar bangsa yaitu bank Century. Seharusnya selain pemimpin negara  para tokoh agama juga berkewajiban untuk mengemukan nilai moral tersebut kepada bangsanya. Tetapi sayangnya para ulama yang lebih memurnikan nilai moral dan agama jarang diliput dan menjadi incaran media. Media hanya tertarik kepada ulama yang condong kepada kegiatan politik. Kalau hal ini terjadi terus menerus kepada siapa lagi bangsa ini belajar nilai positif berbangsa dan bernegara ? Tampaknya Indonesia sangat mendesak butuh pemimpin moral yang dapat meluruskan moral dan etika bangsa ini yang sudah mulai salah arah. Bila presiden yang seharusnya dapat menjadi pemimpin moral diabaikan, dan pemimpin umat lain tidak mengambil alih mungkin saja akan tiba gilirannya guru dan orangtua sebagai pemimpin moral terakhir di lingkungan yang lebih kecil akan juga dengan mudah dikangkangi. Bila ini terjadi maka akan rusaklah aturan hukum dan etika budaya yang dibangun dengan susah payah oleh para pendahulu.

Bila aturan dan etika berdemo semakin jauh diabaikan maka bangsa ini akan menunggu kehancurannya dalam eforia berdemonstrasi. Tanda-tanda itu sudah mulai tampak di berbagai daerah. Demonstrasi menuntut polisi, berujung masyarakat dengan brutal dan ganas melempari kantor polisi bahkan membunuhi para tahanan di pos polisi. Sedangkan demo yang tak kalah marak di seluruh negeri adalah demo anti PLN. Beberapa pendemo sudah berani menyandera pejabat PLN karena listriknya sering mati. Atau yang masih tidak luput dari ingatan kita, ketika para demonstran dengan ganas dan biadab menarik dan memukuli ketua DPRD Sumut, yang akhirnya meninggal karena sakit jantung. Saat ini siapa lagi pemimpin yang mengajari moral demokrasi bagi rakyatnya. Mengajari bahwa yang benar adalah harus dilakukan tanpa dibungkus kepentingan lain termasuk kepentingan politik.

Apakah seperti ini pola demonstrasi yang sehat dan santun ?

Apakah yang seperti ini pola demonstrasi yang tidak santun dan memaksakan kehendak ?

aziz3.jpg image by suwardi_album

Demonstrasi yang ganas dan iadab, sehingga mengakibatkan meninggalnya ketua DPRD SUMUT.

dr Widodo Judarwanto SpA

KORAN DEMOKRASI INDONESIA
http://korandemokrasiindonesia.wordpress.com

Oleh: Indonesian Children | Februari 3, 2010

Demokrasi liberal

Demokrasi liberal

Demokrasi liberal (atau demokrasi konstitusional) adalah sistem politik yang melindungi secara konstitusional hak-hak individu dari kekuasaan pemerintah. Dalam demokrasi liberal, keputusan-keputusan mayoritas (dari proses perwakilan atau langsung) diberlakukan pada sebagian besar bidang-bidang kebijakan pemerintah yang tunduk pada pembatasan-pembatasan agar keputusan pemerintah tidak melanggar kemerdekaan dan hak-hak individu seperti tercantum dalam konstitusi.

Demokrasi liberal pertama kali dikemukakan pada Abad Pencerahan oleh penggagas teori kontrak sosial seperti Thomas Hobbes, John Locke, dan Jean-Jacques Rousseau. Semasa Perang Dingin, istilah demokrasi liberal bertolak belakang dengan komunisme ala Republik Rakyat. Pada zaman sekarang demokrasi konstitusional umumnya dibanding-bandingkan dengan demokrasi langsung atau demokrasi partisipasi.

Demokrasi liberal dipakai untuk menjelaskan sistem politik dan demokrasi barat di Amerika Serikat, Britania Raya, Kanada. Konstitusi yang dipakai dapat berupa republik (Amerika Serikat, India, Perancis) atau monarki konstitusional (Britania Raya, Spanyol). Demokrasi liberal dipakai oleh negara yang menganut sistem presidensial (Amerika Serikat), sistem parlementer (sistem Westminster: Britania Raya dan Negara-Negara Persemakmuran) atau sistem semipresidensial (Perancis).

Sejarah telah usai,” teriak Francis Fukuyama. Seruan itu tepat didengungkan setelah komunisme di Uni Sovyet runtuh lewat program glasnost dan perestroika dan hampir bersamaan dengannya China juga mulai membuka ekonomi nasionalnya. Komunisme dan model ekonomi-terpimpin yang awalnya begitu gagah dan tangguh melawan kapitalisme dan demokrasi liberal, tiba-tiba jatuh tersungkur tak bangkit lagi. Perang Dingin usai sudah. Lewat seruan Fukuyama itu genderang kemenangan sudah ditabuh. Hingga kini, Demokrasi Liberal dan Kapitalisme menjadi pemenang tunggal peradaban. Lantas, seperti Fukuyama ungkapkan, tugas manusia modern menjadi semakin ironis; hanya merawat dunia yang laksana museum tambo. Tidak ada lagi gairah, perlawanan dan antidot. Cerita tentang sosok Che sang petualang revolusi sudah harus dikubur dalam-dalam. Kisah heroik Lenin hanya tinggal sejarah di buku-buku, keberanian Usamah bin Laden cukup hanya tersemat di kaos-kaos anak muda saja. Narasi besar tentang revolusi dan perlawanan massa hendak diakhiri, tetapi narasi besar yang lain, yang berwujud demokrasi liberal dan kapitalisme harus tetap dibiarkan melenggang. Lantas seorang sastrawan Indonesia, Gunawan Mohamad, mengamininya dengan menuliskan sebuah buku; Setelah Revolusi Tak Ada Lagi.
Benarkah Demokrasi Liberal dan kapitalisme adalah satu-satunya kebenaran? Benarkah tidak akan ada perlawanan terhadap dominasi “Two Towers” (baca: demokrasi liberal dan kapitalisme) ini? Benarkah ini sistem yang terbaik? Benarkah kapitalisme dan demokrasi liberal tidak akan mengalami krisis dan kontradiksi internalnya?

Petaka Demokrasi Liberal
Krisis dan kritik terhadap model demokrasi liberal sebenarnya sudah jauh hari diingatkan oleh beberapa kalangan. Kritik terhadap demokrasi datang dari tradisi Marxisme – utamanya Lenin – yang menyebut bahwa demokrasi sebenarnya adalah siasat kaum borjuis. Lenin mengolok demokrasi liberal sebagai kediktatoran kaum borjuis (the dictatorship of borguise), dimana instrumen dan sumberdaya kekuasaan yang berupa hukum, ekonomi dan politik terkonsentrasi pada segelintir kelompok borjuis saja. Karena itu, alih-alih berpihak kepada kesejahteraan proletar, model demokrasi ini hanya akan menghasilkan model politik massa mengambang serta lahirnya oligarkh dan teknokrat politik yang enggan berbaur dan menjawab tuntutan serta penderitaan rakyat.
Tidak hanya pada tradisi marxisme, kritik terhadap demokrasi liberal juga datang dari kalangan pendukungnya sendiri. Ironi ini bermula dari teoretisi demokrasi Joseph Schumpeter yang menafsirkan demokrasi hanya terbatas sebagai mekanisme memilih pemimpin melalui pemilu yang kompetitif dan adil. Senada dengan itu, Samuel P. Huntington, sama naifnya dengan Schumpeter, juga menyanyikan nada yang seirama. Bagi Huntington, kualitas demokrasi diukur oleh pemilihan umum yang kompetitif, adil, jujur dan berkala dan partisipasi rakyat yang tinggi selama pemilu. Cita-cita mulia demokrasi direduksi menjadi sebatas hal yang prosedural dan teknis. Akibatnya, demokrasi hanya diwujudkan dalam pemilu. Suara rakyat dibutuhkan dan ditambang hanya ketika pemilu datang. Setelah itu, suara rakyat ditendang dan dikhianati; kebijakan publik tidak lagi memihak rakyat, harga-harga semakin mahal, penggusuran dimana-mana, BBM dinaikkan, pendidikan dan kesehatan dikomersialisasikan, kemiskinan dan pengangguran tetap saja berkembang biak. Demokrasi, dalam cita-cita yang sesungguhnya, perlahan-lahan mati.
Dalam konteks ini kritik Geoff Mulgan terhadap paradoks demokrasi sangat tepat dan jitu. Ada tiga hal pokok dalam kritiknya terhadap demokrasi. Pertama, demokrasi cenderung melahirkan oligarki dan teknokrasi. Bagaimana mungkin tuntutan rakyat banyak bisa diwakili dan digantikan oleh segelintir orang yang menilai politik sebagai karier untuk menambang keuntungan finansial?
Kedua, prinsip-prinsip demokrasi seperti keterbukaan, kebebasan dan kompetisi juga telah dibajak oleh kekuatan modal. Yang disebut keterbukaan, hanya berarti keterbukaan untuk berusaha bagi pemilik modal besar, kebebasan artinya kebebasan untuk berinvestasi bagi perusahaan multinasional, kompetisi dimaknai sebagai persaingan pasar bebas yang penuh tipu daya.
Ketiga, media yang mereduksi partisipasi rakyat. Kelihaian media mengemas opini publik membuat moralitas politik menjadi abu-abu, juga cenderung menggantikan partisipasi rakyat. Ini berujung pada semakin kecil dan terpinggirkannya ‘partisipasi langsung’ dan ‘kedaulatan langsung’ rakyat.
Tidak hanya itu, sesat pikir kaum demokrasi prosedural juga karena ia menyembunyikan fakta tentang negara dan kekuasaan. Negara, seperti kita semua maklum, adalah tempat akses dan relasi ekonomi, politik, hukum berlangsung. Karena itu, sistem demokrasi juga berhadapan dengan masalah ekonomi. Negara dan sistem demokrasi juga berhubungan dengan masalah bagaimana menciptakan kesejahteraan, bagaimana menjalankan dan mengatur finansial sebuah negara. Karena itu negara membutuhkan sebuah persekutuan yang taktis dan cepat. Karena hanya model ekonomi kapitalisme yang tersedia – yang bertumpu pada kekuatan modal besar -, maka demokrasi membutuhkan kapitalisme, begitu juga sebaliknya. Dari sini, persekutuan najis itu mulai tercipta.
Di ujung jalan, tampaknya kapitalismelah yang berkuasa. Atas nama kemajuan dan perdagangan bebas, ia mulai mengangkangi negara. Atas nama pertumbuhan ekonomi, ia mulai menyiasati demokrasi. Lalu muncullah makhluk lama dengan baju yang baru: neoliberalisme. Sebuah makhluk yang mengendap-endap muncul, lalu menjalankan taktik “silent takeover”. Istilah terakhir ini dipinjam dari Noreena Heertz, artinya kurang lebih sebuah penjajahan yang terselubung.

Teror Neoliberalisme
Pada awalnya hanyalah gagasan. Neoliberalisme digulirkan sekelompok intelektual di sebuah dataran tinggi Mont Pelerin di Swiss. Beberapa pemikir, pengusaha dan media ini memperbincangkan dan mengangankan sebuah tata dunia baru yang tanpa tapal batas; sebuah tata dunia baru yang dikendalikan sepenuhnya oleh pasar dan kekuatan modal; sebuah tata dunia yang berjalan tanpa aturan negara; sebuah tata dunia yang meninggalkan negara kesejahteraan a la Keynessian menuju pasar bebas. Neoliberalisme kemudian dikenal sebagai sebuah kendaraan yang mengusung satu proyek besar dunia; globalisasi. Gagasan ini kemudian dengan cepat menjadi sebuah ‘horor global’ ketika ia diadopsi menjadi sebuah tata dunia baru. Ini terjadi setelah administrasi Reagen dan Tatcher mengadopsi gagasan Mont Pelerin Society ini. Setelah itu, hampir semua kebijakan dan lembaga internasional seperti World Bank, IMF dan WTO praktis mengalami perubahan untuk mendukung paham globalisasi.
Paling tidak, ada dua faktor yang mendorong kenapa gagasan tentang neoliberalisme ini dipakai dan diadopsi oleh rejim anglo-america tersebut. Pertama, ada krisis besar dan resesi ekonomi dunia yang utamanya mengenai Amerika Serikat. Krisis ini semacam krisis overproduksi yang menimpa sejumlah perusahaan multinasional dan perbankan yang diakibatkan oleh sistem kapitalisme negara yang dianut oleh kebanyakan negara-negara dunia ketiga dan negara-negara miskin. Kedua, model negara kesejahteraan (welfare state) mengalami kebangkrutan akibat besarnya pengeluaran yang harus dikeluarkan oleh negara untuk jaminan sosialnya rakyatnya.
Dengan demikian, kemenangan gagasan neoliberalisme adalah kemenangan bagi perusahaan multinasional dan sejumlah korporasi yang merasa menderita pada jaman kapitalisme negara. Termasuk juga kemenangan bagi negara maju dan sejumlah korporasinya untuk memberi ‘tekanan’ pada negara miskin agar mematuhi doktrin khas neoliberal: liberalisasi-privatisai-deregulasi. Pendeknya setelah jaman globalisasi neoliberal menjelang, maka tapak-tapak imperialisme ini mulai berjalan. Ini bisa ditandai oleh semakin mengguritanya korporasi internasional yang bersiap mencengkeram seluruh kehidupan rakyat.
Noreena Hertz punya gambaran yang menarik, bagaimana suasana yang terjadi setelah dunia berada dalam jaman globalisasi neoliberal ini. Menurutnya, selama berlangsungnya era globalisasi yang ditandai oleh kebijakan privatisasi, deregulasi dan liberalisasi perdagangan, dan kemajuan teknologi komunikasi, terjadi pergeseran kekuasaan. Kekuasaan pasar dan korporasi global tiba-tiba tumbuh mejadi monster yang bisa mengancam keberadaan negara dan demokrasi rakyat.

Dalam data yang dimiliki oleh Noreena tercatat ada 100 perusahaan multinasional terbesar mengontrol 20% aset asing global, 51 dari 100 negara terbesar dunia adalah perusahaan, hanya 49 yang merupakan negara bangsa. Penjualan General Motor dan Ford lebih besar daripada GDP seluruh negara-negara sub-sahara Afrika. Aset IBM, BP dan General Electric lebih besar daripada kebanyakan negara-negara kecil; dan Wal-Mart, pengecer supermarket Amerika Serikat, memiliki penghasilan yang lebih besar daripada negara-negara Eropa Timur dan Tengah termasuk Polandia, Republik Ceko, Ukraina, Hungaria, Rumania dan Slovakia. Karena itu barang-barang yang dikonsumsi manusia hampir berada dalam genggaman korporasi ini. Di tangan mereka-lah kehidupan dunia kini dipertaruhkan.
Kekuasaan korporasi yang sangat hegemoik dan monopolis ini tentu mengakibatkan sebuah tata dunia yang timpang. Tata dunia yang ditandai oleh ketidakadilan sosial dan makin merebaknya kemiskinan. Sebuah tata dunia yang menghasilkan jurang dan celah yang begitu lebar antara yang kaya dan yang miskin. Menurut Noreena, globalisasi neoliberal ini jelas lebih banyak menghasilkan ‘mereka yang kalah’ dibandingkan dengan mereka yang menang. Kesaksian Noreena atas kemiskinan dan ketimpangan yang juga terjadi di Amerika dan Inggris menjadi bukti bahwa neoliberalisme memang ancaman besar bagi dunia. Korporasi multinasional ini tiba-tiba berkembang menjadi finance oligarchy yang bersiap-siap untuk melucuti demokrasi dan keadilan sosial. Bahkan, tak segan-segan, untuk menegakkan prinsip-prinsip neoliberalisme, kekerasan juga dihalalkan dan rezim otoriter pun juga didukung asalkan menegakkan prinsip-prinip demokrasi pasar dan neoliberalisme, maka tentu juga akan tetap didukung. Yang penting, akumulasi modal dan penumpukan laba jalan terus. Begitulah ceritanya. Di negara-negara yang dulunya dipimpin oleh rejim otoriter seperti Indonesia, Argentina, Rusia, Korea Selatan atau Brazilia, neoliberalisme masuk ketika negara-negara itu mengalami krisis politik dan krisis ekonomi. Pada masa itulah melalui sejumlah agen-agen utamanya semisal IMF dan World Bank, agenda neoliberalisme mulai masuk dan membuat sejumlah penyesuaian struktural. Dan disambutlah sebuah jaman yang seringkali disebut-sebut dengan nada optimis yang meluap: transisi menuju demokrasi.
Tetapi, kita sebaiknya tidak menelan mentah-mentah sebuah doktrin bahwa setelah rejim otoriter runtuh, maka demokrasi akan menjelang, kesejahteraan dan keadilan pasti akan datang. Faktanya, ada kekuasaan lain yang jauh lebih imperalistik dan menindas. Sebuah kekuasaan korporasi yang senantiasa mengincar jalan yang sedang ditempuh oleh negara-negara yang mengalami masa transisi. Jadi, di negara-negara manapun perjalanan transisi bukan berjalan secara alami, netral dan bukan tidak ada kepentingan-kepentingan modal yang mengincar setiap ruas jalannya.

Logika demokrasi liberal yang bermain dalam konstruksi politik. Menurut Ferran Requejo (1991) logika dasar dari demokrasi liberal ialah rasionalisme. Dari sinilah, kemudian demokrasi berdiaspora menuju dataran “liberalisme” yang lebih luas. Salah satunya, diaspora logika demokrasi liberal ini membentuk karakter politik marketisme, yang cenderung mengabaikan fitrah loyalitas kepada konstituen-nya. Dalam bentuk ini juga, maka political individualism menguat dan menggantikan political society. Pada tahap yang lebih maju, demokrasi liberal akan dengan sendirinya memangkas core komunalitas dalam politik.

Hilangnya tapak komunalisme dalam demokrasi, menandaskan perbagai keyakinan akan rasionalisme dalam demokrasi; politisi pun dengan alaminya memunggut rasionalisme sebagai patronase tindakan dan pola berpolitik. Rasionalisme dalam demokrasi tetap akan dimaknai secara tidak berbeda dalam pemaknaan rasionalisme pada wilayah ekonomi. Ferran Requejo memahami rasionalisme dalam politik adalah “the maximization of particular interests of individuals and groups.” Menuju maksimalisasi keinginan, kepuasan politik; dalam hal ini ialah kekuasaan adalah semangat dari rasionalitas politik di tengah kubangan demokrasi liberal. Ini merupakan pengertian dalam bentuk yang lain dari rasionalisme pada kehidupan politik.

Rasionalisme dalam demokrasi memang tidak begitu akrab diperdengarkan dan amat jarang dikaitkan. Karena selama ini, stigma rasionalisme hanya dilekatkan pada economic an sich. Namun seiring himpitan budaya pasar, maka rasionalisme pun memasuki wilayah kehidupan secara luas, termasuk wilayah demokrasi. Inilah yang membuat kita terpaksa mencacah liberalisme dalam demokrasi. Seiring menguatnya rasionalisme dalam demokrasi menjadikan Kita sering bertanya apa pengaruh terhebat rasionalisme terhadap demokrasi.

Pecahnya rasionalisme dalam tubuh demokrasi liberal, menyebabkan gesture demokrasi berubah seketika. Hal ini dilihat dari pergeseran orientasi politik di Indonesia saat ini. Politik tidak lagi bermakna bagi khalayak, terutama bagi aktor politik sebagai upaya mendorong transisi kekuasaan ke bentuk yang aplikatif dari komitmen kebangsaan dan kerakyatan. Yang terjadi malah sebaliknya. Politik hanya mampu mendorong perubahan pada kualitas individual semata dan tidak bersentuhan sama sekali dengan bangsa.

Fungsi politik dalam demokrasi sesungguhnya untuk mendorong demokratisasi. Namun ketika dentuman liberalisme pecah dalam tubuh politik sebagai akibat lansung terkooptasinya demokrasi oleh liberalisme seketika politik berubah makna menjadi tujuan individual. Dalam kondisi ini, politik melahirkan berbagai bentuk politik semu, berupa politik pencitraan, politik digitalisasi, parahnya budaya politik uang menjadi bagian yang tak ter-elakkan.

Setiap aktor politik dikendalikan oleh mesin politik untuk berpacu menjadi authistik. Mereka mengkonstruksi realitas, yang sama sekali tidak berkaitan dengan realitas yang dialami masyarakat. Alhasil, ketimpangan ideologi dalam proses politik terhujam hebat. Ujungnya, demokrasi menjadi tumpul karena hanya dipahami sebagai fabricated kekuasaan, tak lebih.

Immediasi Politik

Meminjam istilah Kierkegaard immediasi dimaknai sebagai wilayah, di mana orang hidup berdasarkan hasrat dan perasaan yang menuntut untuk dipenuhi lansung. Ini tepat dipasangkan dengan kata politik. Karena kini tak ubahnya, realitas politik hanya dikonstruksi untuk memenuhi hasrat berkuasa secara cepat, instan, tanpa perlu mengabdi dan berbuat untuk rakyat terlebih dahulu.

Mengamati realitas politik yang sedang berkembang, mengingatkan “Kita” pada sebuah drama faust karya penyair Jerman, Goethe. Dalam drama ini diceritakan bahwa faust membuat perjanjian dengan setan agar dapat memperoleh kenikmatan, kekuasaan, dan pengetahuan yang luas, termasuk mengenal sulap. Dalam konteks ini Faust merupakan tokoh estetis, yang selalu ingin tumbuh secara instan. Apa kaitannya penggalan ini dengan realitas politik kita saat ini?

Tak ada yang menyanggal bahwa politik “Kita” saat ini lahir dari berbagai bentuk perjanjian yang kompleks, dan melibatkan banyak jejaring. Faktanya, perjanjian aktor politik dengan kekuatan modal untuk mendapatkan talangan kampanye, atau pun perjanjian politisi dengan media massa/elektronik untuk membentuk politik realitas; perjanjian-perjanjian ini adalah bagian penting dari proses politik saat ini. Ini merupakan perjanjian yang dilakukan oleh aktor politik dengan kekuatan yang berada di luar dirinya. Kemudian perjanjian-perjanjian ini akan melahirkan pelbagai konsekwesi, aneka tawaran regulasi terhadap “patner” politiknya ketika sang aktor memenangkan pertarungan politik.

Perjanjian para politisi dengan jejaring kompleks, berakibat pada muara politik hanya untuk kekuasaan spasial, bahkan amat artifisial. Tak heran jika banyak regulasi yang digubah oleh aktor politik tatkala berkuasa hanya mampu melahirkan berbagai proteksi untuk kelompok. Jika regulasi ini tak mampu membayar “utang politik”, maka seketika “pikiran liar” (the savage mind) menyertai pola dan tingkah politisi di Senayan, makanya “Kita” tak lebih terperanjat ketika banyak Dewan Rakyat (DPR) tersandung korupsi kelas kakap.

Immediasi politik ibarat sebidang tanah penuh tanaman yang semuanya ingin tumbuh. Kendati, antara satu tumbuhan tidak memiliki kualitas yang lebih dibanding yang lainnya. Demikian jua, dengan politisi kita hari ini. Pertarungan simbolik menjadi keniscayaan dari immediasi politik ini. Tak terbanyangkan bagaimana 38 parpol nasional dan enam di tingkat lokal untuk Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam saling perang bracnmark (baca; simbol) politik. Pada saat yang sama, partai-partai lama, khususnya lima besar hasil Pemilu 2004, bersanding dan bertarung satu sama lain, dipersengit dengan hadirnya “pemain” baru. Persaingan simbolik ini (baik simbol agama maupun nonagama) memperteguh pengertian masyarakat terhadap aktor politik/mesin politik “hanya segitukah kualitas politik kita”.

Demokrasi liberal yang melahirkan anak haram immediasi politik akan membuat Indonesia semakin kupak. Kenyataannya, proliferasi persaingan politik secara simbolik kian menyeret simbol primordial, agama, ideologi ke dalam medan pendangkalan makna yang cepat. Bahkan, agama, dan kata sakti nasionalisme mengalami pendangkalan akibat penetrasi politik. Ketika kalimat-kalimat sakral ini mengalami pendangkalan entah kepada apalagi kita mentransedenkan bangsa ini. Sebab kalimat agama tidak lagi menjadi sakti, sama halnya dengan kalimat nasionalisme yang tidak lagi ampuh merekat.

Transisi Menuju Demokrasi
Salah satu buku babon yang seringkali dirujuk untuk mendalami transisi adalah karya Guillermo O’Donnel, Transisi Menuju Demokrasi, yang mengungkapkan beberapa kasus transisi demokrasi di Amerika Latin dan Eropa Selatan. Buku yang terdiri dari empat volume tersebut menjelaskan bahwa transisi demokrasi paling tidak dicirikan oleh suatu peralihan dari rejim otoritarian, baik yang berbentuk rejim otoriter birokratik, otoriter populis, maupun otoriter tradisionalis, menuju rejim yang lebih demokratis. Dalam karya itu, transisi yang ideal, menurut karya Guillermo O’Donnel, terletak pada pertama, model transisi politik yang berujung pada konsolidasi demokrasi, partisipasi politik, peranan partai politik yang kian meluas, adanya demiliterisasi dan liberalisasi ekonomi. Kedua, model transisi yang tidak diwarnai oleh sebuah kecenderungan revolusioner, yang berpotensi mengembalikan suatu negara ke rejim otoritarian. Ketiga, peranan faktor-faktor internasional yang seringkali mempromosikan demokrasi. Bagi O’Donnel, faktor-faktor internasional ini cenderung bernilai positif dalam pembangunan demokratisasi di sebuah negara.
Dalam konteks yang sama, maka definisi demokratisasi yang ideal bagi masa transisi ini digambarkan oleh Adam Przeworski sebagai sebuah mekanisme institusionalisasi (pelembagaan) dari konflik yang berkelanjutan dan pelembagaan demokrasi yang mencakup cita-cita partisipasi dari seluruh kelompok yang berbeda cita-cita, kepentingan dan bahkan ideologi sekalipun dan memastikan agar semua kelompok itu bertanding dan berkontestasi dalam ‘ring’ dan mekanisme demokrasi itu.

Dalam buku Malapetaka Demokrasi Pasar (Resistbook, 2005), Coen Husain Pontoh, dengan perspektif yang berbeda, mengatakan bagaimana kekuatan modal dan faktor internasional justru merupakan faktor dominan yang menyebabkan masa transisi berbelok arah. Tidak lagi transisi menuju demokrasi, melainkan transisi menuju neoliberalisme—atau yang disebutnya sebagai transition via internationalization. Sebuah model transisi yang dipandu oleh negara-negara maju melalui hutang luar negeri, sebuah gaya transisi yang juga disokong oleh lembaga keuangan internasional semacam IMF dan World Bank. Intinya adalah sebuah transisi yang mengajak sebuah bangsa untuk menuju neoliberalisme. Melalui pembedahan atas kasus Rusia dan Argentina, Coen hendak mengingatkan bahwa model transisi yang mengarah pada neoliberalisme pada dasarnya adalah sebuah perangkap yang justru akan memenjarakan demokrasi rakyat, mengabaikan hak-haknya dan lantas meluncurkannya pada jurang krisis yang tak kunjung usai.

Oleh: Indonesian Children | Februari 2, 2010

NASIONAL DEMOKRAT, GERAKAN MORAL ATAU GERAKAN POLITIK

NASIONAL DEMOKRAT, GERAKAN MORAL ATAU GERAKAN POLITIK

Deklarasi organisasi kemasyarakatan (ormas) bernama Nasional Demokrat (ND) telah dilakukan dengan megah pada hari Senin (1/2/10). Deretan tokoh nasional terlihat mendominasi sebagai deklarator. Para deklarator berulang-ulang menegaskan bahwa ormas ini bukan partai politik dan tidak akan menjadi partai politik. Namun, sebagian pengamat mengatakan, melihat latar belakang sebagian besar para deklataror dan inisiatornya tampaknya gerakan ini merupakan embrio parpol. Benarkah gerakan ini sekedar gerakan moral ? Ataukah memang dirancang untuk kepentingan politik jangka panjang

Deklarasi Nasional Demokrat
Deklarasi dihadiri oleh para deklarator dari berbagai unsur dan latar belakang. Antara lain, Anies Baswedan, Sultan Hamengku Buwono X, Syafii Maarif, Khofifah Indarparawansa, Siswono Yudohusodo, Ferry Mursyidan Baldan, Syamsul Mua’rif, Enggar Tyasto Lukito dan Surya Paloh sebagai sebagai pendiri utama. Dari nama-nama ini, politisi Partai Golkar yang tidak diakomodir oleh Aburizal Bakrie dalam kepengurusan DPP Partai Golkar 2009-2014 tampak mendominasi. Ada juga anggota DPR yang terlibat, termasuk anggota DPR dari berbagai fraksi. Ada Akbar Faizal dari Hanura, Budiman Sudjatmiko dari FPDIP dan lainnya. Para deklarator berasal dari lintas profesi seperti budayawan, akademisi.

Menurut berbagai deklaratornya, ormas ini murni sebagai wadah gerakan sosial kemasyarakatan yang bertujuan untuk mengimbangi gerakan politik dari partai. Tujuan utamanya untuk membangun komitmen bersama untuk berkontribusi sebesar-besarnya menciptakan kesejahteraan rakyat. Ini perwujudan kebebasan berserikat dan di luar gerakan politik. Dalam pola pikir tersebut tampaknya misi yang diemban sangat inofatif dan cerdas. Gebrakan moral itu nantinya akan menjadikan ide brilian bahwa gerakan politik itu perlu perimbangan gerakan moral. Mengingat dalam waktu terakhir ini gegap gempita politik hanya sekedar menjadikan rakyat sebagai komoditas politik. Tampaknya rakyat sudah mulai jenuh, karena hati nurani politik sudah dikotori kepentingan individu dan partai dengan mengenyampingkan rakyat yang memilihnya. Bili misi yang ideal ini benar terjadi maka ND akan menjadi ormas masa depan yang menjanjikan.

Hanya Gerakan Moral Biasa ?

Inisiator Nasional Demokrat Surya Paloh, mantan calon ketua umum Partai Golkar, mengatakan, dirinya belum berencana menjadikan Nasional Demokrat sebagai partai politik. Nasional Demokrat tidak hanya mengkritisi pemerintahan, tetapi juga keadaan bangsa. Keadaan bangsa ini belum seperti apa yang dicita-citakan para pendiri bangsa. Ormas ini lahir dalam situasi kemajuan bangsa yang dinilai mandek pascareformasi.

Masa reformasi belum terbukti mewujudkan cita-cita yang diharapkan, bahkan cenderung membawa anak bangsa ke dalam kecurigaan satu sama lain, termasuk pada hukum dan proses demokrasi yang sedang berjalan karena salah memahami. Demokrasi bukanlah tujuan, demokrasi adalah alat untuk mencapai tujuan. Tak ada gunanya kita memiliki demokrasi apabila tidak menghantarkan kita pada kesejahteraan sosial, kehidupan sosial, kehidupan masyarakat yang baik. Organisasi masyarakat Nasional Demokrat menyatakan menolak demokrasi yang hanya sekedar merumitkan tata cara berpemerintahan tanpa mewujudkan kesejahteraan umum. Mereka juga menolak demokrasi yang hanya menghasilkan rutinitas sirkulasi kekuasaan tanpa kehadiran pemimpin yang berkualitas dan layak diteladani.  ND mencita-citakan demokrasi Indonesia yang matang, yang menjadi tempat persandingan keberagaman dengan kesatuan, dinamika dengan ketertiban, kompetisi dengan persamaan, dan kebebasan dengan kesejahteraan.

Nasional Demokrat adalah gerakan perubahan yang berikhtiar menggalang seluruh warga negara dari beragam lapisan dan golongan untuk merestorasi Indonesia. Nasional Demokrat, tidak hanya bertumpu dan berpusat di Jakarta, melainkan gerakan perubahan yang titik-titik sumbunya terpencar di seluruh penjuru dunia. Deklarasi tersebut hanya sebagai gerakan kemasyarakatan, tidak ada alasan politis. Saat ini citra partai politik sudah merosot jauh sekali. Citra semua partai politik merosot jauh sekali, elite politik memeras rakyat dan rakyat memeras elite. Dan ini akan melumpuhkan demokrasi,” katanya. Keikutsertaan dia dalam deklarasi tersebut adalah berkat ajakan seorang tokoh. Namun sebelum dideklarasikan sebagai parpol, ND memang akan dibangun menjadi ormas dengan kelengkapan struktur organisasi sampai ke desa-desa. Nasional Demokrat akan segera menggelar rapat pimpinan nasional guna menyusun jajaran kepengurusan setelah jajaran kepengurusan daerah terbentuk

Nasional Demokrat sangat mungkin tidak ideal sebagai partai politik. Karena, para anggotanya terdiri dari lintas parpol dan ormas dengan berbagai latar belakan ide dan kepentingan. Pencairan ego antarparpol dan antarormas pada Nasional Demokrat sangatlah tidak mudah seperti yang diduga. Namun keragaman ini akan mencair bila hal ini merupakan gerakan untuk berkompetisi melawan kekuasaan yang sangat kuat. Hal ini bisa saja terjadi karena kepercayaan terhadap partai politik yang selama ini ada, tidak seperti yang diharapkan. Karena, partai yang ada tampaknya tidak layak jual atau kekalahan dalam berkompetisi di intern partai sendiri.

Embrio Partai Politik
Pengamat menilai pembentukan organisasi massa Nasional Demokrat  mantan Ketua Dewan Penasihat Partai Golkar Surya Paloh sulit dilepaskan dari motif politik. Nasional Demokrat diprediksi sebagai embrio dari partai politik yang akan didirikan Paloh untuk bertarung di arena pemilu 4 tahun mendatang.

Namun, ada anggapan gerakan yang dipelopori politisi Golkar pro Paloh, menjadi sebuah “sempalan” dari partai berlambang pohon beringin itu. Dalam negara demokratis berlomba-lomba untuk berbuat maju bagi bangsa dengan berserikat adalah sebuah hak. Namun beberapa pengamat mengatakan gerakan tersebut merupakan aksi dari ketidakpuasan barisan pro Paloh terhadap hasil Munas Golkar yang beberapa waktu lalu dimenangkan oleh Aburizal Bakrie. Meski beberapa petinggi Golkar menyebut tidak ada perpecahan. Seluruh anak bangsa adalah kemitraan. Golkar itu kan kumpulan elemen masyarakat. Wajar jika ada perbedaan pendapat.

Meski demikian, Paloh menyatakan pendirian perhimpunan tersebut hanya untuk mengakomodasi aksi-aksi sosial. Perhimpunan Nasional Demokrat (PND) testing the water, uji pasar terhadap kemungkinan ormas yang didirikan Surya Paloh untuk membuat partai di 2014. Paloh sepertinya tidak ingin tergesa-gesa mendeklarasikan partai baru. Kalau uji pasar positif, bukan tidak mungkin PND akan bermetamorfosa menjadi parpol baru.
Bila dalam perkembangannya menjadi partai politik, partai ND tidak akan berbeda jauh dengan Golkar. Karena, konsep nama partai sepertinya tidak akan berbeda jauh dengan Golkar lebih condong nasional kerakyatan.

Arah mutasi menjadi kekuatan politik baru, melalui lambang perhimpunan yang didominasi warna biru dan kuning. Apapun motivasinya, sasaran yang hendak dicapai adalah masyarakat pendukung Golkas, demokrat dan kaum pluralis, keagamaan moderat, dan nasionalis. Mengambil ceruk pasar Golkar sangat dimungkinkan, karena para aktivis PND juga diambil dari Golkar. Nama ‘Demokrat’ dan warna biru sebagai bentuk antisipasi jelang kompetisi terhadap pertumbuhan Demokrat. Bila hal itu benar, maka yang terusik dengan kehadiran PND adalah Golkar dan Demokrat. ujar Burhan. Akan tetapi, menurutnya, sebagai sebuah perhimpunan baru, Nasional Demokrat akan menghadapi sejumlah tantangan, di antaranya, belum tentu mudah diterima oleh kalangan Golkar sendiri. Tantangan berikutnya, perilaku pemilih Indonesia masih terjebak dalam karakter “tokohisme”. Selama Nasional Demokrat belum bisa menelurkan tokoh-tokoh alternatif yang mampu menarik simpati publik, maka keberadaan perhimpunannya hanya sekadar menjadi “penggembira”.

Mungkin saja Nasional Demokrat bukan merupakan barisan “sakit hati Golkar atas kekalahannya dari Aburizal Bakrie pada Munas Golkar Oktober 2009 lalu. Tapi bila ada peluang politik ND merupakan eksperimen politik yang jenius dari Surya Paloh untuk menggapai cita-cita politiknya. Bila ini terjadi Golkar memang melakukan sebuah kesalahan politik dengan tidak mengakomodasi Paloh dan elite-elite yang mendukungnya.

Berkaitan dengan partisipasi politik, ND akan memperkuat kapasitas dan kapabiltas pelaku politik dalam menggerakkan barisan demokrasi di Indonesia. Pendeklarasian Nasional Demokrat adalah bagian kekayaan demokrasi.  Berbagai sumber mengatakan, bahwa ormas ini akan disiapkan menjadi partai politik yang akan ditarungkan dalam pemilu 2014 mendatang. Dr Widodo Judarwanto SpA

http://korananakindonesia.wordpress.com

Oleh: Indonesian Children | Februari 2, 2010

NASIONAL DEMOKRAT, BENARKAH SEKEDAR GERAKAN MORAL ?

NASIONAL DEMOKRAT, GERAKAN MORAL ATAU GERAKAN POLITIK

Deklarasi organisasi kemasyarakatan (ormas) bernama Nasional Demokrat (ND) telah dilakukan dengan megah pada hari Senin (1/2/10). Deretan tokoh nasional terlihat mendominasi sebagai deklarator. Para deklarator berulang-ulang menegaskan bahwa ormas ini bukan partai politik dan tidak akan menjadi partai politik. Namun, sebagian pengamat mengatakan, melihat latar belakang sebagian besar para deklataror dan inisitaornya maka gerakan ini adalah embrion parpol. Apakah filosofi dan roh ormas ini nantinya sekedar gerakan moral atau gerakan politik

Deklarasi dihadiri oleh para deklarator dari berbagai unsur dan latar belakang. Antara lain, Anies Baswedan, Sultan Hamengku Buwono X, Syafii Maarif, Khofifah Indarparawansa, Siswono Yudohusodo, Ferry Mursyidan Baldan, Syamsul Mua’rif, Enggar Tyasto Lukito dan Surya Paloh sebagai sebagai pendiri utama. Dari nama-nama ini, politisi Partai Golkar yang tidak diakomodir oleh Aburizal Bakrie dalam kepengurusan DPP Partai Golkar 2009-2014 tampak mendominasi. Ada juga anggota DPR dari berbagai partai politik yang terlibat. “Para deklarator berasal dari lintas profesi seperti budayawan, akademisi, termasuk anggota DPR dari berbagai fraksi. Ada Akbar Faizal dari Hanura, Budiman Sudjatmiko dari FPDIP dan lainnya.

Diharapkan ormas ini murni sebagai wadah gerakan sosial kemasyarakatan yang bertujuan untuk mengimbangi gerakan politik dari partai. Tujuan utamanya untuk membangun komitmen bersama untuk berkontribusi sebesar-besarnya menciptakan kesejahteraan rakyat. Ini perwujudan kebebasan berserikat dan di luar gerakan politik. Gerakan politik itu perlu perimbangan gerakan moral, biar tidak melenceng.
Sempalan Golkar

Dua tokoh senior Partai Golkar Surya Paloh dan Sultan Hamengkubuwono akan mendeklarasikan organisasi kemasyarakatan (ormas) Nasional Demokrat (ND). Disinyalir ormas ini nantinya akan dipersiapkan menjadi partai politik yang akan ditarungkan dalam pemilu 2014 mendatang.

Namun, ada anggapan, gerakan yang juga digawangi politisi Golkar pro Paloh, menjadi “sempalan” dari partai berlambang pohon beringin itu. Sekjen Partai Golkar Idrus Marham menanggapi santai manuver Paloh. “Alhamdulillah. Kenapa Alhamdulillah? Kami selalu berpikir positif melihat segala sesuatunya. Ini bagus sehingga kita berlomba-lomba untuk berbuat maju bagi bangsa. Setiap warga negara berhak berserikat,” kata Idrus, di Gedung DPR, Jakarta, Senin (1/2/2010). Ia menepis anggapan bahwa gerakan tersebut merupakan aksi dari ketidakpuasan barisan pro Paloh terhadap hasil Munas Golkar yang beberapa waktu lalu dimenangkan oleh Aburizal Bakrie. “Tidak ada perpecahan. Seluruh anak bangsa adalah kemitraan. Golkar itu kan kumpulan elemen masyarakat. Wajar jika ada perbedaan pendapat,” kata Idrus lagi.

Menurut salah seorang anggota Dewan Penasehat Partai Golkar, diperkirakan partai ND tidak akan berbeda jauh dengan Golkar. “Boleh-boleh saja,” ujar Anggota Dewan Penasehat Partai Golkar, Sharif Cicip Sutarjo, kepada wartawan usai menghadiri acara Deklarasi Calon Bupati Karangasem di Bali, Minggu (31/1/2010). Namun, jika memang nantinya ormas ND akan dibentuk menjadi sebuah partai politik, Cicip menegaskan, kedua tokoh tersebut harus meninggalkan Golkar. “Tapi nanti kalau akan jadi partai, tidak boleh menjadi Golkar lagi,” tegasnya. Dikatakan Cicip, dirinya tidak bisa memperkirakan arah aliran ormas tersebut jika nantinya memang akan dibentuk menjadi partai. Tapi, menurut dia, bila dilihat dari konsep nama partai sepertinya tidak akan berbeda jauh dengan Golkar. “Saya tidak tahu persis, tapi kan konsepnya tidak jauh dari nasional kerakyatan, sepertinya tidak jauh-jauh dari Golkar,” tutupnya.

Embrio Partai Politik

Pengamat menilai pembentukan organisasi massa Nasional Demokrat  mantan Ketua Dewan Penasihat Partai Golkar Surya Paloh sulit dilepaskan dari motif politik. Nasional Demokrat diprediksi sebagai embrio dari partai politik yang akan didirikan Paloh untuk bertarung di arena pemilu 4 tahun mendatang. Meski demikian, Paloh menyatakan pendirian perhimpunan tersebut hanya untuk mengakomodasi aksi-aksi sosial. “Perhimpunan Nasional Demokrat (PND) testing the water, uji pasar terhadap kemungkinan ormas yang didirikan Surya Paloh untuk membuat partai di 2014. Paloh sepertinya tidak ingin tergesa-gesa mendeklarasikan partai baru. Kalau uji pasar positif, bukan tidak mungkin PND akan bermutasi menjadi parpol baru,” kata pengamat politik Lembaga Survei Indonesia (LSI), Burhanuddin Muhtadi, saat dimintakan analisisnya, Senin (1/2/2010), kepada Kompas.com. Arah mutasi menjadi kekuatan politik baru, dibaca Burhan, melalui lambang perhimpunan yang didominasi warna biru dan kuning. Menurut dia, Paloh mengarahkannya untuk mencuri basis dukungan partai asalnya, Partai Golkar, dan partai yang berjaya di dua pemilu, Demokrat. “Ceruk pasarnya hampir sama, pluralis, keagamaan moderat, dan nasionalis. Mengambil ceruk pasar Golkar sangat dimungkinkan, karena para aktivis PND juga diambil dari Golkar. Nama ‘Demokrat’ dan warna biru saya baca sebagai bentuk antisipasi terhadap pertumbuhan Demokrat. Jadi, sepertinya yang terancam dengan kehadiran PND ini Golkar dan Demokrat,” ujar Burhan. Akan tetapi, menurutnya, sebagai sebuah perhimpunan baru, Nasional Demokrat akan menghadapi sejumlah tantangan, di antaranya, belum tentu mudah diterima oleh kalangan Golkar sendiri. Tantangan berikutnya, perilaku pemilih Indonesia masih terjebak dalam karakter “tokohisme”. Selama Nasional Demokrat belum bisa menelurkan tokoh-tokoh alternatif yang mampu menarik simpati publik, maka keberadaan perhimpunannya hanya sekadar menjadi “penggembira”.

“Bagaimanapun juga, SBY masih di atas angin. Kalau PND bisa melahirkan tokoh alternatif, mungkin bisa sedikit berkibar. Tapi kalau hanya mengandalkan tokoh-tokoh lama, agak sulit,” ungkapnya. Burhanuddin tak melihat Nasional Demokrat sebagai wujud “sakit hati” Paloh atas kekalahannya dari Aburizal Bakrie pada Munas Golkar Oktober 2009 lalu. Hanya saja, ia memandang Nasional Demokrat merupakan wujud eksperimen Paloh untuk menantang induknya, Partai Golkar. “Golkar memang melakukan sebuah kesalahan politik dengan tidak mengakomodasi Paloh dan elite-elite yang mendukungnya. Kita lihat saja perkembangannya dalam satu atau dua tahun ke depan,” kata Burhan.

Ketua Fraksi Partai Demokrat berharap kehadiran organisasi kemasyarakatan Nasional Demokrat akan memperkuat energi dan barisan demokrasi di Indonesia. Siapapun pencetusnya tak menjadi masalah.

Anas berpendapat pendeklarasian Nasional Demokrat adalah bagian kekayaan demokrasi. Ia tak melihat sejumlah kader Partai Golkar, seperti Surya Paloh, Sri Sultan Hamengkubuwono X dan Siswono Yudo Husodo menyalahi aturan. “Apapun latar belakangnya, siapapun yang melahirkan dan apapun asal partainya tak masalah,” tandas Anas. Lebih jauh, Anas menyentil soal warna biru yang menjadi warna kebesaran Nasional Demokrat. “Rupanya Pak Surya mulai suka  warna biru. Sebagai ormas baru tentu kehadirannya merupakan bagian dari berserikat dan berkumpul. Kami husnudzan saja,” ujar Anas. Sebagaimana diketahui, Partai Demokrat pun memilih biru sebagai warna kebesarannya. artai Demokrat mengapresiasi pendeklarasian organisasi kemasyarakatan Nasional Demokrat yang digagas Surya Paloh. Bahkan Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Ahmad Mubarok mengatakan bahwa Partai Demokrat merupakan saudara Nasional Demokrat. “Ini adalah kelanjutan dari Demokrat. Demokrat itu saudara tua. Visinya sama,” kata Mubarok seusai menghadiri Deklarasi Nasional Demokrat di Istora Senayan Jakarta.

Ia juga mengatakan bahwa saat pendeklarasian Partai Demokrat dulu persis sama. Tetapi Mubarok membantah bahwa kehadiran ormas baru ini merupakan jawaban kondisi demokrasi saat ini yang belum tercapai. “Bukan itu, tapi demokrasi yang berkembang sekarang ini tidak mencapai tujuan. Kalau demokrasinya demokrasi yang kayak di Pansus, tidak bisa bertujuan,” pungkasnya. Justru yang ingin dicapai oleh ormas ini, jelasnya, adalah membangun kesinambungan kehidupan berbangsa dan bernegara secara tertib. Ia juga melihat kelahiran ormas ini bagus untuk pembangunan demokrasi. “Ini kan pengembangan dari demokrat. Ini biru tua, yang itu biru agak muda. Soal kebangsaan tidak masalah,” tegasnya.

Hanya Gerakan Moral Biasa ?

Inisiator Nasional Demokrat Surya Paloh, mantan calon ketua umum Partai Golkar, mengatakan, dirinya belum berencana menjadikan Nasional Demokrat sebagai partai politik. “Belum terpikirkan ke arah itu,” ujarnya seusai memberikan pidato pada pendeklarasian Nasional Demokrat, di Istora Senayan, Jakarta. Ditambahkannya, Nasional Demokrat tidak hanya mengkritisi pemerintahan, tetapi juga keadaan bangsa. Menurutnya, keadaan bangsa ini belum seperti apa yang dicita-citakan para pendiri bangsa.
Surya Paloh, mengatakan, ormas ini lahir dalam situasi kemajuan bangsa yang dinilai mandek pascareformasi.

Sama seperti Soekarno yang melahirkan Ganefo sebagai perlawanan terhadap penindasan asing, Paloh menilai Nasional Demokrat juga sebagai bentuk perlawanan di era ini. “Kalau Bung Karno datang dengan semangat perlawanan terhadap dunia yang tidak berkeadilan. Saya pikir kenapa kita yang telah berkesempatan hidup lebih baik tidak mampu membuat suatu semangat perlawanan,” tuturnya saat pidato dalam Deklarasi Nasional Demokrat di Istora Senayan. Hanya saja, lanjutnya, perlawanan yang pertama harus diarahkan pada diri sendiri sehingga dapat becermin dengan obyektif untuk makin kritis dan berpikir positif. Dalam kondisi ini, Paloh mengatakan, Nasional Demokrat lahir dalam situasi ketika banyak lembaga kenegaraan yang tidak berfungsi secara maksimal. Indonesia memiliki banyak potensi, tetapi masih tertinggal jauh dari negara lain.

Menurutnya, masa reformasi belum terbukti mewujudkan cita-cita yang diharapkan, bahkan cenderung membawa anak bangsa ke dalam kecurigaan satu sama lain, termasuk pada hukum dan proses demokrasi yang sedang berjalan karena salah memahami. “Demokrasi bukanlah tujuan, demokrasi adalah alat untuk mencapai tujuan. Tak ada gunanya kita memiliki demokrasi apabila tidak menghantarkan kita pada kesejahteraan sosial, kehidupan sosial, kehidupan masyarakat yang baik,” tegasnya.

Organisasi masyarakat Nasional Demokrat menyatakan menolak demokrasi yang hanya sekedar merumitkan tata cara berpemerintahan tanpa mewujudkan kesejahteraan umum. Mereka juga menolak demokrasi yang hanya menghasilkan rutinitas sirkulasi kekuasaan tanpa kehadiran pemimpin yang berkualitas dan layak diteladani.

“Kami mencita-citakan demokrasi Indonesia yang matang, yang menjadi tempat persandingan keberagaman dengan kesatuan, dinamika dengan ketertiban, kompetisi dengan persamaan, dan kebebasan dengan kesejahteraan,” ujar Anies Baswedan ketika membacakan manifesto, di Istora Senayan, Jakarta.

Anies, bersama deklarator lainnya merasa terpanggil untuk merebut masa depan yang gemilang, dengan keringat dan tangan sendiri. Anis menjelaskan, Nasional Demokrat adalah gerakan perubahan yang berikhtiar menggalang seluruh warga negara dari beragam lapisan dan golongan untuk merestorasi Indonesia. Nasional Demokrat, lanjutnya, tidak hanya bertumpu dan berpusat di Jakarta, melainkan gerakan perubahan yang titik-titik sumbunya terpencar di seluruh penjuru dunia.

Anies Baswedan mengakui peran sertanya mendirikan Nasional Demokrat adalah karena sifat organisasinya yang tidak politis. Nasional Demokrat adalah organisasi massa yang bukan partai.

“Saya akan berusaha mempertahankan ini tetap menjadi ormas,” ujar Anies ditemui usai mendeklarasikan Nasional Demokrat di Istora Senayan, Jakarta, Senin 1 Februari 2010. “Saya berniat aktif di ormas. Selama itu ormas, artinya berkaitan dengan rakyat, masalah-masalah pendidikan, maka itu menarik,” ujar Rektor Universitas Paramadina itu.

Menurut Anies yang membacakan naskah manifesto Nasional Demokrat itu, saat ini yang dibutuhkan adalah masyarakat sipil yang terorganisir. “Yang mendukung demokratisasi dengan cara partisipasi. Partisipasi masyarakat itu bagaimana menyalurkannya, ya melalui organisasi massa ini salah satunya,” katanya. Keterlibatan sejumlah politisi seperti Surya Paloh, Budiman Sudjatmiko, Poempida Hidayatulloh, dan Syamsul Ma’arif pun justru, kata Anies, untuk membuat mereka tidak melulu memikirkan kekuasaan. “Rakyat di bawah sana menginginkan program yang riil, jangan hanya janji-janji saat mau memilih tapi sesudah itu yang dipikirkan lain,” katanya. Dan sebagai ormas, Anies siap berperan menjalankan sejumlah program Nasional Demokrat, mulai dari pendidikan sampai pemberdayaan petani. “Ini yang perlu saya dorong untuk jadi ke sana,” katanya

Terkait dengan diselenggarakannya Deklarasi Nasional Demokrat yang melibatkan puluhan tokoh, Syafi’i Maarif yang biasa disapa Buya ini memberikan tanggapannya.Salah satu deklarator itu mengatakan, deklarasi tersebut hanya sebagai gerakan kemasyarakatan. Tidak ada alasan politis di balik penyelenggaraan acara yang berlangsung sore ini tersebut. “Enggak tahu perkembangannya, itu kan sekarang gerakan kemasyarakatan aja. Ndak ada gerakan politik,” kata pendiri Syafi’i Maarif Institute tersebut, Senin (1/2/2010) di Jakarta. Pria yang akrab dipanggil Buya tersebut mengatakan, saat ini ia hanya menjadi deklarator dan tidak punya kapasitas penting di dalamnya. “Saya hanya salah satu deklarator. Saya bukan bagian penting di sana,” lanjut Buya. Buya juga mengatakan, saat ini citra partai politik sudah merosot jauh sekali. “Citra semua partai politik merosot jauh sekali. Elite memeras rakyat. Rakyat memeras elite. Dan ini akan melumpuhkan demokrasi,” katanya. Keikutsertaan dia dalam deklarasi tersebut adalah berkat ajakan seorang tokoh. “Ada beberapa orang yang ajak saya,” ujar Buya.
Secara terpisah, inisiator Khofifah Indarparawansa mengatakan, secara logika, Nasional Demokrat tidak dapat menjadi partai politik. Para anggotanya saat ini terdiri dari lintas parpol dan ormas. “Ada Maruarar Sirait dan Budiman Sudjatmiko dari PDI-P, lalu Akbar Faizal dari Hanura. Lalu, saya dari NU dan ada juga Syamsul Ma’arif dari Muhammadiyah,” ujarnya. Khofifah berharap adanya pencairan ego antarparpol dan antarormas pada Nasional Demokrat.

Sementara itu, Akbar Faizal mengatakan, Nasional Demokrat akan segera menggelar rapat pimpinan nasional guna menyusun jajaran kepengurusan setelah jajaran kepengurusan daerah terbentuk

Berbagai sumber mengatakan, bahwa ormas ini akan disiapkan menjadi partai politik yang akan ditarungkan dalam pemilu 2014 mendatang. Namun sebelum dideklarasikan sebagai parpol, ND memang akan dibangun menjadi ormas dengan kelengkapan struktur organisasi sampai ke desa-desa.

Dr Widodo Judarwanto SpA

http://korananakindonesia.wordpress.com

Oleh: Indonesian Children | Januari 30, 2010

PLEDOI ANTASARI : DALAM KASUS SIDANG PEMBUNUHAN NAZARUDIN

PLEDOI ANTASARI : DALAM KASUS SIDANG PEMBUNUHAN NAZARUDIN

 

 

Sidang Antasari
Pledoi Pengacara: Rhani Tak Kenal Malu, Tak Senonoh & Langgar Agama


 

Tim pengacara Antasari Azhar menilai Rhani Juliani dalam kehidupanya tidak mengenal malu, tidak senonoh, melanggar hukum dan agama. Karena itu, mereka meminta agar hakim tidak mempertimbangkan kesaksian Rhani.  “Saksi tidak dapat didengar keterangannya dan tidak dapat digunakan sebagai alat bukti. Karena menurut pasal 185 KUHAP, cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang dapat mempengaruhi dapat atau tidaknya keterangan diterima,” kata salah satu pengacara Antasari, Hotma Sitompoel.

Hal itu dikatakan dia saat membaca pledoi dalam sidang kasus pembunuhan Nasrudin Zulkarnaen dengan terdakwa Antasari di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jl Ampera Raya, Kamis (28/1/2010). Hotma mengatakan, Rhani di dalam persidangan mula-mula mengaku sebagai istri ketiga almarhum Nasrudin. Namun kemudian terbukti Rhani tidak melakukan perkawinan secara sah menurut hukum yang berlaku. Rhani juga mengaku sudah ‘bercerai’ dengan Nasrudin, namun hidup kembali bersama direktur PT Putra Rajawali Banjaran itu.”Pernikahannya hanyalah secarik surat di bawah tangan yang dibuat korban sebagai pengakuan telah menikah dengan saksi Rhani. Sehingga kalau toh ada perceraian, menurutnya, itu pun dibuat di atas secarik kertas,” ungkap Hotma.

Sebagai tambahan, lanjut pengacara berkacamata tersebut, Rhani dengan pongah mengaku-aku sebagai istri ketiga Nasrudin tanpa rasa bersalah terhadap istri pertama dan kedua pengusaha itu. “Rhani telah mengetahui bahwa korban telah beristri namun tetap bersedia secara sembunyi-sembunyi menjadi istri siri, simpanan dari korban,” jelas Hotma.
 Sebagai istri simpanan, menurut Hotma, Rhani di dalam persidangan terbukti sering membohongi korban. Berbohong rupanya menjadi kebiasaan bagi bekas caddy padang golf Modern Land, Tangerang, Banten itu. “Kami ingatkan, dia bohongi rekan-rekan kerjanya bahwa korban bukanlah suaminya melainkan sebagai langganan bermain golf,” bebernya. Yang mengejutkan, masih menurut Hotma, Rhani tanpa malu mengaku telah melakukan aborsi janin hasil hubungan gelap dengan seseorang yang bukan suaminya. Namun saat ditanya lebih lanjut, Rhani bungkam.

Terhadap keterangan Rhani atas Antasari, Hotma mengatakan, Rhani juga banyak melakukan fitnah serta berbohong. Hal itu misalnya terkait peristiwa di Hotel Gran Mahakam pada Mei 2008. “Keterangan saksi Rhani tidak pantas di-BAP penyidik dan dimasukkan dalam berkas yang digunakan oleh JPU karena fitnah yang dibuat untuk merusak nama baik, menimbulkan stigma negatif bagi terdakwa,” pungkas Hotma.

Materi Pledoi Sudah Siap, Antasari akan Bikin Kejutan

Terdakwa kasus pembunuhan Direktur PRB Nasrudin Zulkarnaen, Antasari Azhar, akan membacakan pledoi, Kamis (28/1/2010). Saat ini, materi pledoi sudah siap. Antasari akan menyampaikan kejutan-kejutan. Tunggu saja! “Saat ini materi pledoi Pak Antasari sudah siap, tinggal dijilid,” kata kuasa hukum Antasari, Ari Yusuf Amir, saat berbincang-bincang dengan detikcom, Rabu (27/1/2010).

Pledoi disusun sendiri oleh Antasari. “Kami selaku kuasa hukum hanya membantu dan memberi masukan-masukan,” kata Ari. Dalam pledoi nanti, Antasari akan menyampaikan hal-hal yang selama ini belum pernah disampaikan di persidangan atau kepada publik. Namun, hal dan kejutan baru apa yang akan disampaikan Antasari, Ari tidak mau membocorkannya. Sehari menjelang pembacaan pledoi, Antasari dalam kondisi sehat, segar bugar. “Pak Antasari sehat, sangat tegar,” ujar dia.

Kuasa hukum Antasari juga menyiapkan pledoi. Karena itu, sepekan terakhir, tim kuasa hukum selalu menggelar rapat hingga tengah malam. “Sepekan terakhir begadang terus,” kata dia. Menurut Ari, perlu pemikiran mendalam dalam membuat pledoi, karena dalam tuntutannya, jaksa penuntut umum tidak melihat fakta dan bukti-bukti yang ada. Bagi Ari, kasus Antasari ini bukan kasus pidana biasa. Dalam sidang di PN Jakarta Selatan Selasa 19 Januari 2010 lalu, jaksa menuntut Antasari dengan hukuman mati. Tuntutan ini sangat mencengangkan kuasa hukum, karena tidak ada bukti kuat bahwa Antasari terlibat dalam kasus ini.

 

Antasari Masukkan Testimoni Susno dalam Pledoi

Tersangka dugaan pembunuhan Nasrudin Zulkarnaen, Antasari Azhar hari ini, Kamis, (28/1) membacakan pledoinya. Dalam pledoinya, Antasari memasukan testimoni Susno Duadji terkait adanya pemaksaan penyidikan kasus pembunuhan Nasrudin.

“Iya dan paling tidak kesaksian beliau (Susno) kemarin juga kita gunakan di dalam pembelaan hari ini,” ujar kuasa hukum Antasari Machdir Ismail di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ia mengatakan, mantan ketua KPK itu akan membacakan pledoinya yang berjumlah 622 halaman. “Jumlahnya untuk pledoinya saja 622 halaman, ditambah lampirannya ada sekitar 700-an halaman,” katanya.

Sebelumnya, dalam dokumen testimoni mantan Kabareskrim Susno Duadji yang diserahkan ke Pansus Century. Dalam dokumen itu, Susno menuliskan, tim yang dibentuk Kapolri Bambang Hendarso Danuri tak menemukan bukti untuk mengungkap motif pembunuhan Nasrudin. Berikut tulisan lengkapnya; Awal mulai Penyidikan kasus pimpinan KPK dimulai dari keinginan Kapolri untuk mengungkap apa motif sebenarnya pembunuhan NASRUDIN, kemudian Kapolri menunjuk Wakabereskrim IRJEN POL Drs. HADIATMOKO mengkoordinir penyelidikan dan Penyidikan motif pembunuhan NASRUDIN, kemudian IRJEN POL Drs. HADIATMOKO membentuk 5 (lima) Tim.

Setelah beberapa bulan kemudian kelima Tim tersebut bekerja tidak menemukan bukti untuk mengungkap motif pembunuhan, namun Kapolri sudah terlanjur melaporkan kepada Presiden tentang adanya kejahatan suap yang melibatkan Pimpinan KPK sebagai motif terjadinya pembunuhan NASRUDIN. Kapolri merasa malu kalau laporannya tersebut tidak bisa dibuktikan, untuk itulah Kapolri memerintahkan Tim Penyidik yang sudah dibentuk untuk mencari kasus yang dapat dibuktikan guna menjerat pimpinan KPK. Selanjutnya Tim Penyidik mendapat kasus sebagaimana yang bergulir saat ini yang menyebabkan kontroversi. Penyidikan sepenuhnya di bawah kendali Kapolri.

Kabareskrim tidak diberi peran signifikan kecuali atas perintah Kapolri. Anehnya TPF atau Tim 8 menuntuk Kabareskrim KOMJEN POL SD dinonaktifkan sebagai pertanggung-jawaban Penyidikan Pimpinan KPK, CH dan BSR. Adilkah ini ??? Seorang Bhayangkara sejati tidak akan mempersoalkan adil atau tidak, dan hanya berharap tidak terjadi pada Bhayangkara yang lain.

 

KORAN DEMOKRASI INDONESIA

http”//korandemokrasiindonesia>wordpress.com

Oleh: Indonesian Children | Januari 30, 2010

Gelar doktor honoris causa (Dr HC) dari UI untuk Habibie

Gelar doktor honoris causa (Dr HC) dari UI untuk Habibie

Habibie: Di Balik Tokoh, Selalu Tersembunyi Peran 2 Perempuan

 

Prof Dr Ing BJ Habibie sangat menghormati dan mengagumi dua perempuan. Penganugerahan gelar doktor honoris causa (Dr HC) dari UI untuk Habibie juga tak terlepas dari peran dua perempuan itu, yaitu ibunda dan istri tercinta.

“Di balik seorang tokoh, selalu tersembunyi peran dua perempuan, yaitu ibu dan istri,” kata Habibie saat mengakhiri sambutan atas penganugerahan gelar Dr HC itu di Balairung, Kampus UI, Depok, Sabtu (30/1/2010). Tepuk tangan membahana saat Habibie menyatakan kalimat yang bermakna sangat dalam itu. Habibie menerima Dr HC ini ayahanda dan ibudanya. “Secara pribadi, saya menerima pengharaan ini atas nama ayah saya almarhum Alwi Abdul Djalil Habibie dan almarhumah ibu saya RA. Tuti Marini Puspowardojo yang telah membekali proses pembudayaan sejak kecil dan menanamkan nilai-nilai kejuangan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi,” kata Habibie. Habibie juga memperuntukkan gelar ini kepada keluarga dan istrinya, Ny Hasri Ainun Habiboe. “Saya juga menerima penghargaan ini atas nama keluarga, anak-anak dan cucu-cucu saya, khususnya istri saya yang terus mendampingi saya dengan tulus dan ikhlas, sehingga saya menjadi hamba Allah seperti sekarang ini,” ucap Habibie.

Presiden ketiga RI ini juga menyadari penghormatan atas gelar Dr HC ini juga bukan hanya untuk dirinya pribadi. “Saya menyadari penghormatan ini bukan hanya untuk saya pribadi, tapi untuk anak-anak intelektual saya dan para cendekiawan yang berkhidmat dalam riset, ilmu pengetahuan dan teknologi atas kesungguhan dan dedikasinya,” tegas dia.Habibie mendapat gelar Dr HC dalam bidang filsafat teknologi. Penganugerahan ini dilakukan bersamaan dengan upacara wisuda UI 2010. Hadir dalam penganugerahan ini, para guru besar UI dan civitas akademika UI, mantan Menneg BUMN Sofyan Djalil, Prof Dr Emil Salim, dan juga Ny Hasri Ainun Habibie.

Habibie: Anak Biologis 2, Cucu Biologis 6, Cucu Intelektual Ribuan

Mantan Presiden BJ Habibie mendedikasikan gelar Doktor Honoris Causa (Dr HC) dari Universitas Indonesia untuk generasi penerusnya. Habibie menyebut generasi penerusnya itu ada ribuan. “Saya mau garis bawahi. Di usia saya yang 74 tahun ini, anak biologis saya cuma 2. Cucu biologis saya hanya 6. Tetapi anak cucu intelektual saya ribuan jumlahnya,” ujar Habibie. Habibie mengatakan itu usai mendapat gelar Dr HC dalam bidang filsafat teknologi dari UI di Balairung, Kampus UI, Depok, Sabtu (30/1/2010).

Habibie mengaku sangat bersemangat saat bertemu dengan generasi penerusnya di UI. Habibie mengaku sebagai generasi peralihan akan menelurkan ilmu bagi generasi penerus. “Saya bangga dan bersyukur bisa mewakili generasi peralihan untuk melakukan perubahan dan mengembangkan teknologi dan enterpreuneur kepada generasi penerus dan itu semua bisa kita lakukan kalau kita bebas dan merdeka,” katanya. Habibie juga menyebut gelar Dr HC itu spesial. Karena UI merupakan kampus tombak perjuangan bangsa. “Saya sudah katakan jelas tadi bagi saya saya sudah dapat banyak gelar. Tapi ini bagi saya khusus, karena ini universitas besar tombak perjuangan bangsa,” tandas dia.

Rektor UI: Habibie Tokoh Kaliber Internasional

Alasan Universitas Indonesia (UI) memberi gelar doktor kehormatan (Doktor Honoris Causa) untuk Prof Dr Ing BJ Habibie bukan semata-mata karena prestasinya di bidang teknolgi. Lebih dari itu, presiden ke-3 RI ini berperan dalam membangun peradaban dunia. “Prof Habibie tokoh kaliber internasional yang juga berperan membangun peradaban dunia selain mengabdi bagi bangsa dan negaranya,” ujar Rektor UI Prof Dr der Soz Gumilar Rusliwa Somantri di Balairung, Kampus UI, Depok, Sabtu (30/1/2010) dalam jumpa pers upacara wisuda program profesi, spesialis, magister, dan doktor UI 2010. UI pun sudah lama merencanakan pemberian doktor kehormatan bagi Habibie. Namun perlu persiapan dan perencanaan yang matang untuk memberi gelar kehormatan bagi ahli konstruksi pesawat terbang ini.

“Berikutnya kami juga mempersiapkan memberi doktor kehormatan lainnya seperti Prof Muhammad Yunus (peraih nobel perdamaian),” tambah Gumilar. Tahun 2009, almamater jaket kuning ini telah memberikan gelar doktor kehormatan kepada Taufik Ismail dalam bidang sastra, Taufik Abdullah dalam bidang sejarah, dan dua warganegara asing yakni Ish Diro (Spanyol) dalam bidang komputer, dan Daisaku (Jepang) dalam bidang perdamaian.

KORAN DEMOKRASI INDONESIA

http://korandemokrasiindonesia.wpordpress.com

BENARKAH KASUS ANTASARI SEBUAH KONSPIRASI DAN SKENARIO BESAR YANG MENJEBAK KETUA BEKAS KPK ?

Benarkah Antasari korban konspirasi tingkat tinggi? Ataukah ia sebenarnya bagian dari konspirasi itu? Atau ia hanyalah seorang laki-laki yang tidak berdaya di pelukan hangat seorang wanita? Dalam peristiwa yang mengejutkan secara politik, teori konspirasi, yang sebenarnya lebih bersifat hipotesis-spekulatif, ditawarkan untuk menjawab teka-teki yang menarik perhatian publik. Dalam kasus Antasari, ada tiga skenario yang mungkin bisa menjawab teka-teki itu. Konspirator dalam skenario ini adalah para koruptor yang dendam karena telah menjadi korban sepak terjang Antasari dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Mereka hanya ingin memuaskan nafsu dendamnya itu. Kemungkinan motif lainnya adalah penciptaan opini publik yang buruk, yang dapat mengancam kredibilitas KPK.Kelompok konspirator lainnya adalah yang dalam teori konspirasi disebut Machiavellian conspirator. Mereka ini biasanya para penguasa yang berpengaruh yang merencanakan permufakatan jahat (secret plot) untuk mencapai tujuan-tujuan pribadi, politik, dan ekonominya. Dalam kasus Antasari, mereka adalah individu, kelompok, atau institusi yang merasa terancam oleh sepak terjang KPK. Tujuan mereka mendelegitimasi KPK sebagai institusi penegak hukum antikorupsi. Pesan ancaman terhadap KPK yang hendak mereka sampaikan adalah “kami bisa berbuat apa saja untuk menghentikan Anda”. Tujuan jangka panjangnya adalah pembubaran KPK. Rasanya sulit diterima akal, penegak hukum berpengalaman sekelas Antasari berbuat bodoh meninggalkan jejak kejahatannya dengan mengirim pesan pendek yang berisi ancaman terhadap korban Nasrudin. Bukankah akan lebih aman bila dia menyampaikan ancamannya tersebut secara langsung, melalui perantara, atau telepon? Lalu mengapa dia harus membunuh korban dengan cara menembak? Padahal dia tahu korban menyimpan pesan pendeknya yang berisi ancaman yang bisa dilacak oleh penyidik.

“Kejanggalan” lainnya adalah mengapa dia harus membunuh korban hanya karena seorang perempuan. Tidakkah dia tahu bahwa ancaman hukuman bagi pembunuhan berencana adalah hukuman mati? Apakah rasional ketakutan dia terhadap ancaman Nasrudin untuk mengungkap perselingkuhannya dengan RJ dibalasnya dengan cara membunuh korban? Padahal dia mengerti, jika kejahatannya terungkap, dia bisa dihukum mati. Risiko hukuman mati ini tentu tidak seimbang bila dibandingkan dengan risiko diungkapnya kasus perselingkuhannya. Bukankah dia juga paham bahwa membunuh orang sepenting Nasrudin akan menyita perhatian publik, yang biasanya mendorong polisi lebih serius mengungkapnya? Segala cara memang bisa dilakukan oleh mereka yang merasa terancam karena skandal korupsinya akan diungkap. Contohnya, Ernest Manirumva, seorang pemimpin organisasi antikorupsi di Burundi, dibunuh karena hendak mengungkap kasus korupsi di kepolisian dan institusi pemerintah lainnya.Kemungkinan lain, Antasari dan para tersangka adalah bagian dari konspirasi itu. Tujuannya mengganggu agenda antikorupsi dan membangun opini publik yang buruk terhadap KPK. Kemungkinan skenario ini adalah bagian dari kontrak politiknya dengan pihak-pihak tertentu yang telah memuluskan jalannya menjadi Ketua KPK. Ia membawa misi dan agenda rahasia untuk melumpuhkan KPK. Sejak semula, terpilihnya Antasari, yang diragukan integritasnya sebagai Ketua KPK, memang telah menuai kritik tajam dari para penggiat antikorupsi (Brata, Majalah Tempo, 10 Desember 2007). Bagaimana mungkin seorang yang diragukan integritasnya terpilih menjadi Ketua KPK? Lihatlah betapa raut mukanya begitu tenang, padahal dia sedang menghadapi kasus berat. Lalu mengapa dia mau dikorbankan sebagai tersangka pembunuh berencana? Ini bagian dari permufakatan jahat itu. Dia dipilih menjadi Ketua KPK dan mungkin juga menerima keuntungan ekonomi, tapi ia dibebani misi untuk mengganggu kinerja dan citra KPK. Bisa jadi proses hukum terhadapnya nanti hanyalah rekayasa. Ia akan dibebaskan karena tuduhan pembunuhan berencana tidak terbukti. Namun, ia akan pura-pura mengakui perselingkuhannya dengan RJ. Itu sudah cukup untuk merusak citra KPK.

Setelah hiruk-pikuk kasus Bibit-Chandra, publik dikejutkan dengan kesaksian Williardi Wizar (WW). WW menyatakan bahwa dirinya ditekan oleh pimpinan Polri untuk “menjerumuskan” Antasari Azhar (AA). Sebelumnya, eksekutor Nasrudin mencabut keterangannya dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) karena mereka berada di bawah tekanan (disiksa penyidik); Rekonstruksi penembakan Nasrudin dilakukaan dari jarak jauh sedangkan keterangan ahli menyatakan bahwa penembakan dilakukan dari jarak 60 cm. Fakta-fakta tersebut kembali mencuatkan adanya skenario kriminalisasi KPK. Mabes Polri segera bergerak cepat dengan melakukan konperensi press untuk meng-counter pernyataan WW di persidangan dan tudingan publik tentang adanya skenario kriminalisasi KPK. Polri tanpa banyak bicara langsung memutar rekaman video pemeriksaan AA dan WW. Yang menarik adalah pernyataan AA bahwa jika dirinya keluar dari KPK, maka ia adalah orang pertama yang menyatakan bahwa KPK tidak diperlukan lagi. Assegaf, pengacara AA, menyatakan bahwa rekaman video tersebut terpotong dan ada pernyataan AA bahwa jika Kepolisian dan Kejaksaan sudah bisa melaksanakan tugasnya sesuai harapan masyarakat, maka KPK tidak diperlukan lagi. Lalu, siapa yang benar dan siapa yang berbohong .

Sejumlah Keanehan Dalam Kasus Antasari

Pemberitaan mengenai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) nonaktif Antasari Azhar yang menjadi tersangka dalam kasus dugaan pembunuhan Direktur PT Putra Rajawali Banjaran (PBR) dalam waktu sepekan terakhir selalu ditempatkan di halam muka media cetak.  Demikian pula dalam pemberitaan di media elektronik. Bahkan salah satu televisi swasta nasional membuat logo khusus dalam penayangan pemberitaan kasus yang menimpa orang yang dikenal sebagai “pendekar pemberantas korupsi” tersebut.

Pada sisi lain, muncul sejumlah keluhan yang, antara lain, menyebut bahwa pemberitaan kasus itu mengarah pada pembunuhan karakter orang yang selama ini memiliki prestasi sangat dalam mengungkap praktik korupsi di tanah air. Maraknya berita soal Antasari bisa disebut dimulai ketika sejumlah wartawan mendapat sms dari nomor tidak dikenal yang isinya: Ass.ww ibu negara yth. pelaku penembakan Nasrudin Direktur anak perusahaan RNI telah ditangkap dan mengaku dibayar Antasari, mohon pemerintah segera mengumumkan dan segera menangkap Ketua KPK.

Pesan singkat itu diterima wartawan pada Kamis (30/4). Esok harinya, pemberitaan soal itu mulai menghiasi media massa, tanpa kecuali. Media massa, pada hari pertama berita besar itu beredar mendapat “umpan” baru, yaitu ketika Kejaksaan Agung mengumumkan kepada pers mengenai status Antasari Azhar yang menjadi tersangka dalam kasus itu. Disebutkan, status itu diperoleh dari surat Badan Reserse dan Kriminal Polri. Saat itu, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Jasman Pandjaitan menyebutkan, surat dari Mabes Polri itu bersifat rahasia. Sejumlah wartawan “berkasak-kusuk” mengenai surat rahasia yang isinya diumumkan secara terbuka tersebut. Surat itu oleh Kejaksaan dijadikan dasar untuk melakukan pencekalan terhadap Antasari Azhar. Biasanya, pengumuman status tersangka merupakan kewenangan dari kepolisian. Bagi wartawan yang biasa meliput kasus hukum, ini merupakan keanehan kedua setelah sms dari orang tidak dikenal.

Menurut peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Febri Diansyah, pengumuman penetapan sebagai tersangka itu merupakan kewenangan penyidik, yaitu polisi.  Sebelum pengumuman itu, sejumlah petinggi Mabes Polri datang ke kantor Jaksa Agung Hendarman Supandji, Jumat (1/5) pagi. Tapi, semua pejabat kejaksaan melakukan gerakan tutup mulut saat ditanya mengenai pertemuan tersebut. Kejaksaan juga tutup mulut ketika wartawan bertanya dasar hukum atau pun alasan yang membuat korps penuntut itu mendahului polisi dalam hal penetapan status tersangka kepada Antasari. Pada pengumuman Jumat itu, Jasman Pandjaitan menyatakan, penyidik Polri saat itu sudah melakukan penyidikan terhadap pembunuhan berencana Nasrudin yang terjadi di Tangerang pada 14 Maret 2009. Dalam pengumuman itu juga disebutkan nama AA sebagai aktor intelektual pembunuhan tersebut. Ketika wartawan merasakan suasana kehati-hatian Polri dalam kasus ini, isu terus berkembang dengan bahan baru yang menyebutkan adanya kasus asmara yang melatarbelakangi pembunuhan tersebut. Muncul nama Rhani Juliani, gadis pendamping (caddy) di Lapangan Golf Modernland, Tangerang, yang disebut-sebut memiliki kaitan dengan Antasari dan Nasrudin.  Akhirnya kepolisian pada Senin (4/5) atau tiga hari setelah pengumuman di Kejaksaan Agung, menetapkan status Antasari Azhar sebagai tersangka.  Namun, tidak ada keterangan mengenai motif motif dari pembunuhan itu. Pengumuman itu dilakukan pada siang hari, setelah pada pagi harinya polisi memeriksa Antasari.  Antasari Azhar pun harus ditahan di Rumah Tahanan Narkoba Polda Metro Jaya. Dia diancam hukuman pidana seumur hidup karena dikenai Pasal 340 KUHP mengenai pembunuhan berencana. Pemberitaan soal Antasari Azhar terus membesar.

Bantah pertemuan

Sementara itu, Jaksa Agung Hendarman Supandji membantah adanya pertemuan khusus menjelang penahanan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Antasari Azhar. “Enggak,” katanya ketika dikonfirmasi ada tidaknya pertemuan khusus itu. Dia hanya menjawab singkat seperti itu ketika ditemui seusai mengikuti Rapat Koordinasi Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilu di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Kamis.

Yang dibantah itu menyebutkan, sebelum penahanan terhadap Antasari, sempat digelar pertemuan dengan sejumlah pihak terkait kasus dugaan pembunuhan terhadap Direktur PT Putra Rajawali Banjaran (PRB) Nasrudin Zulkarnaen.  Jaksa Agung kemudian menyatakan, kejaksaan sudah menerima Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) dari pihak kepolisian. “Saya hanya menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan. Karena locus delictie (tempat kejadian) perkara itu ada di wilayah Kejati Banten, maka saya minta untuk ditunjuk jaksa pada Kejati Banten,” katanya. Ketika ditanya wartawan mengenai sikap kejaksaan yang mengumumkan Antasari Azhar sebagai tersangka mendahului pernyataan kepolisian sebagai bentuk rivalitas dengan KPK, Jaksa Agung menjawabnya, “kalau membalas, itu kan dipukul lalu membalas mukul, ini tidak ada,” katanya.

Ia juga menyatakan, pengumuman kejaksaan mengenai status Antasari Azhar sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan itu karena ditanya wartawan. Keterangan Jaksa Agung itu bertentangan dengan fakta jumpa pers pada Jumat (1/5). Ketika itu, nama AA yang disebut sebagai aktor intelektual keluar dari mulut Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Jasman Pandjaitan.  Saat itu, Jasman sedang mengumumkan surat rahasia Polri yang diterima Kejaksaan Agung. Jadi bukan pada saat tanya jawab dengan wartawan. Pengacara Juniver Girsang SH, yang menjadi para pembela Antasari Azhar, mengatakan, ada skenario besar di balik kasus pembunuhan Nasarudin Zulkarnain. “Ada pihak lain yang ingin mengarahkan agar Antasari jadi tersangka,” kata Jurniver Girsang.

Dia mengatakan, pemberitaan tentang Antasari menyangkut kasus pembunuhan Nasarudin itu dianggap berlebihan sehingga terkadang mendahului penyidik dan ada pula yang menyebutkan Antasari menjadi tersangka. Menurut Girsang, tidak tertutup kemungkinan dalam kasus tersebut Antasari diarahkan sebagai tersangka karena ia sering mengungkap kasus korupsi dengan skala besar. Kuasa hukum Ari Yusuf Amir menyesalkan sikap kejaksaan yang mengumumkan status kliennya sebagai tersangka.  “Kita menyesalkan sikap kejaksaan, karena itu bukan kewenangannya,” katanya kepada ANTARA News.  Ia mengatakan, sikap kejaksaan itu terlalu cepat menyimpulkan.

Masyarakat curiga

Penetapan status tersangka kepada Antasari Azhar itu juga menjadi tanda tanya dari anggota masyarakat.  “Saya tidak percaya dengan tuduhan terhadap Antasari Azhar, dia kan sedang gigihnya melawan korupsi. Tentunya dia banyak musuhnya,” kata salah seorang warga yang sengaja datang ke Polda Metro Jaya saat menjelang pemeriksaan terhadap Antasari Azhar.  Keluarga Antasari Azhar juga menyatakan ketidakpercayaan atas tuduhan itu.  “Saya yakin seratus persen, tidak mungkin Antasari Azhar berbuat sebodoh itu,” kata Ariman Azhar, kakak kandung Antasari Azhar. Ia menjelaskan adik kandungnya itu memiliki dua anak perempuan, yang sudah menjadi dokter hingga tidak mungkin melakukan tindakan seperti itu.

Ketika ditanya apakah dalam kasus itu, adik kandungnya menjadi korban konspirasi, dia menjawab “No comment”.
 Hal senada dikatakan rekan Antasari Azhar bernama Yuniar. Rekan ketika saat sama-sama mengambil program S2, Yuniar yang mengatakan dirinya tidak percaya dengan yang disangkakan terhadap rekannya tersebut.
 “Saya tidak percaya. Ini ada konspirasi. Apalagi dia jadi Ketua KPK banyak kasus korupsi yang ditangani. Saya tahu pribadi dia,” kata rekan kuliah S2 Antasari itu.

sumber : antara
 

Polri: Kasus Antasari Murni Pribadi, Tak Ada Kaitan Dengan KPK

Polri menegaskan bila kasus penembakan Nasrudin Zulkarnaen dengan tersangka Antasari Azhar murni pembunuhan. Tidak ada konspirasi apapun. “Tidak ada kaitannya dengan korupsi, ini urusan pribadi. Tidak ada kaitan dengan Ketua KPK atau kaitan dengan institusi. Ini pribadi motifnya,” kata Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Pol Abubakar Nataprawira saat dihubungi melalui telepon, Selasa (5/5/2009). Menurut dia, memang para pelaku eksekutor diiming-imingi dengan doktrin untuk keamanan negara, jadi seolah-olah ada sesuatu yang besar.

“Itu rekayasa. Jadi tidak ada itu yang lain. Nanti motifnya akan terbuka semua di pengadilan karena yang tahunya Pak Antasari, kenapa dia menyuruh orang membunuh,” jelasnya. Abubakar juga meminta agar masyarakat percaya sepenuhnya pada kepolisian dalam pengusutan kasus ini. “Masyarakat harusnya percaya, oknum polisi pangkat apapun, pejabat apapun kalau bisa dilakukan pembuktian tindak pidana akan kita proses,” tutupnya.

Sigid Haryo Menilai JPU Gunakan Fakta Fiktif

Sigid Haryo Menilai JPU Gunakan Fakta Fiktif
Terdakwa Sigit Haryo Wibisono.
kasus pembunuhan Direktur PT Putra Rajawali Banjaran (PRB) Nasrudin Zulkarnaen, Sigid Haryo Wibisono menyesalkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang menggunakan fakta-fakta fiktif dalam surat tuntutan hukuman mati terhadap dirinya. “Karena itu, Jaksa Agung Hendarman Supandji harus menegur JPU yang menangani perkara itu,” kata juru bicara (jubir) Sigid Haryo Wibisono, Eddy Junaidi, di Jakarta, Rabu.

Sebelumnya, JPU menuntut Sigid Haryo Wibisono dengan hukuman mati, dan hukuman serupa dituntut pula pada Antasari Azhar (mantan Ketua KPK), dan Kombes Pol Williardi Wizar (mantan Kapolres Jaksel).Eddy Junaidi mengatakan surat tuntutan itu benar-benar ironis karena isinya tidak cermat dan penuh rekayasa atau dengan menggunakan fakta-fakta fiktif. “Dari 19 tuntutan JPU , terlihat konstruksi tuntutannya berupaya melibatkan Sigid dari mulai unsur motif sampai kepada eksekusi. Hal itu terlihat dari kronologis poin-poin tuntutan yang memaksakan keterlibatan Sigid,” katanya.Tuntutan yang menggunakan fakta fiktif itu, dapat terlihat saat JPU menyebutkan bahwa Sigid bertemu dengan terdakwa Jerry Hermawan Lo di kantor Jerry.”Padahal, dalam fakta persidangan tanggal 3 Desember 2009, Jerry Lo mengatakan tidak mengenal Sigid dan tidak pernah bertemu dengan Sigid,” katanya. Fakta fiktif lainnya dimana pada awal Mei 2008 terjadi pertemuan antara Antasari Azhar dengan Rani Juliani (istri siri Nasruddin) di kamar nomor 803 hotel Grand Mahakam.  Padahal, Kamar 803 Hotel Grand Mahakam itu tidak ada kaitan sama sekali dengan Sigid. Bahkan, kata dia, saksi Rani Juliani mengatakan kalau pemesan kamar atas nama “Pak Sidik” dan bukan “Sigid”.

“Jaksa seolah-olah mau mengasumsikan kalau Sigid Haryo Wibisono yang memesan kamar. Padahal kalau Sigid yang memesan kamar pastilah dipercayakan kepada sekretaris pribadinya Setyo Wahyudi. Pemesanan kamar itu terjadi pada bulan Mei 2008, sementara keluhan Antasari Azhar kepada Sigid Haryo Wibisono terjadi sekitar November-Desember 2008,” katanya. Selain itu, ia menambahkan dalam surat tuntutan JPU kepada Sigid terlihat mengambil fakta-fakta dari persidangan terdakwa lain. “Sehingga fakta-fakta di dalam surat tuntutan JPU kepada Sigid banyak sekali yang tidak sesuai dengan fakta-fakta di dalam persidangan Sigid,” katanya. Eddy menjelaskan surat tuntutan kepada Sigid itu tidak sesuai dengan Pasal 139 KUHAP

Wiliardi: Penangkapan Antasari Diskenariokan Polisi

wiliardiTEMPO Interaktif, Jakarta – Kombes Wiliardi Wizard yang menjadi saksi kunci dalam persidangan Antasari Azhar mengatakan dirinya menyetujui menandatangani Berita Acara Pemeriksaan setelah adanya pendekatan dari pimpinan kepolisian.  “Demi Allah saya bersumpah, waktu itu ada ada Direktur, Wadir, Kabag dan Kasat-Kasat. Dikatakan sasaran kami cuman Antasari,” ujarnya dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (10/11)

Setelah itu ia diperlihatkan Berita Acara Pemeriksaan Sigid dan menyetujui menyesuaikan BAP miliknya dengan BAP milik Sigid. “Kalau memang itu perintah pimpinan, kita samakan saja,” tambahnya. Kemudian BAP tersebut keluar di televisi dan Wiliardi langsung mengirim pesan pendek ke Direktur Reserse. “Tolong diklarifikasi, saya tidak pernah melakukan ini,” kata Wiliardi.  Pengakuan Wiliardi ini langsung disambut kehebohan peserta sidang. Hakim sidang Herri Swantoro segera menenangkan situasi dan sidang kemudian diskors.

Di sela reses sidang terdakwa Antasari Azhar mengatakan merasa terharu karena kebenaran mulai terungkap. “Saya tidak masalah berada di dalam tahanan, tapi hari ini saya dengar bagaimana orang menzolimi saya,” ujarnya kepada wartawan. Kuasa Hukum Antasari Juniver Girsang mengatakan kesaksian Wiliardi memperlihatkan Antasari menjadi terdakwa dengan cara diskenariokan. “Beliau tidak kecewa ditahan taip kecewa dizholimi,” kata dia.
Juniver menambahkan satu – satunya keterangan saksi yang menyatakan keterlibatan Antasari adalah keterangan Wiliardi dan saat ini keterangan tersebut telah terbantahkan.

Terbongkarnya Skenario Konspirasi Terhadap Antasari Ashar 

Wiliardi Wizar membuat pengakuan mengejutkan. Penahanan mantan Ketua KPK Antasari Azhar dikondisikan oleh beberapa petinggi kepolisian.“Pukul 00.00 WIB saya diperiksa dengan didatangi oleh Direktur Reserse Polda Metro Jaya yang katanya itu perintah atasan,” kata Wiliardi berapi-api. Wiliardi menyatakan saat itulah dikatakan bahwa Antasari adalah sasaran mereka. Wiliardi bersumpah bahwa kejadian itu benar. “Di situ dikatakan — Demi Allah ini saya bersumpah — sasaran kita hanya Antasari. Demi Allah saya bersumpah, biar mati lampu ini, mati saya Pak,” ujarnya. Wiliardi mengungkapkan itu dalam kesaksiannya di sidang dengan terdakwa Antasari Azhar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jl Ampera, Selasa (10/11/2009).

Sebelumnya hakim ketua Herry Swantoro menanyakan kebenaran kesaksiannya yang selalu berubah-ubah. “Jadi waktu itu saya dikondisikan oleh direktur, wadir, kabag, kasat, semuanya hadir di situ. Mereka menyebutkan kalau sasaran kita hanya Antasari. Saya diperlihatkan BAP-nya Sigid dibacakan kepada saya minta disamakan saja,” imbuh mantan Kapolres Jakarta Selatan ini.

sumber : detik.com

KORAN DEMOKRASI INDONESIA

http://korandemokrasiindonesia.wordpress.com

HASIL KESIMPULAN RAPAT KONSULTASI PANSUS : Pansus Mendapatkan Data dengan Cara Apapun

Panitia Khusus Hak Angket Century hari ini menggelar rapat konsultasi dengan sejumlah pihak. Di antaranya, rapat bersama Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Adapun poin penting yang akan dibahas dalam rapat itu, mengenai aliran dana yang belum terungkap.
 
Pantauan di Ruang Pimpinan DPR, Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Jumat (29/1/2010), rapat dimulai sekira pukul 14.10 WIB.Dari lembaga yang telah dijadwalkan hadir yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Bank Indonesia, KPK, Mahkamah Konstitusi, dan Mahkamah Agung, hanya MA dan KPK yang absen.

Hingga kini belum ada konfirmasi kenapa MA tidak hadir. Dari jajaran BPK terlihat Taufiqurrahman Ruqi, Hadi Poernomo, Hasan Bisri. Ketua PPATK, Yunus Husein, PJS Gubernur BI, Darmin Nasution. Sementara anggota Pansus, Idrus Marham, Maruarar Sirait, dan Akbar Faisal. Pimpinan DPR, Priyo Budi Santoso, Pramono Anung dan Anis Matta.Awalnya, rapat dilakukan tertutup, namun atas permintaan Maruarar Sirait rapat akhirnya digelar terbuka. Para wartawan yang sejak tadi menunggu langsung menghambur ke dalam ruangan Pimpinan DPR.

Ketua DPR Priyo Budi Santoso menyayangkan ketidakhadiran Mahkamah Agung dalam rapat konsultasi antara pansus Century dengan pimpinan DPR, BPK, PPATK, BI, KPK, dan MA. Priyo heran MA yang menghadiri panggilan Presiden tidak memenuhi panggilan DPR dengan alasan ingin menjaga independensi. “Awalnya kami bertiga (pimpinan rapat) agak terperanjat, kenapa di pertemuan Bogor hadir. Kami tegaskan rapat konsultasi ini bukan untuk menandingi pertemuan Bogor,” kata Priyo saat membuka rapat konsultasi antara pimpinan DPR, pansus Century, BPK, PPATK, MA, KPK, dan BI, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta. Alasan ketidakhadiran MA juga menuai protes keras anggota pansus. MA ingin menjaga independensi dari pansus Century. “Dikatakan berkait mengkhawatirkan independensi hakim,” papar Priyo. Masalah ini, menurut Priyo, tidak akan dibiarkan begitu saja. Pimpinan DPR bersama pimpinan pansus akan rapat khusus untuk menghadirkan MA dalam pertemuan selanjutnya.

Rapat konsultasi antara Panitia Khusus hak angket Century dengan beberapa pimpinan lembaga tinggi negara itu telah menghasilkan beberapa kesimpulan. Di antaranya, Pansus berhak melakukan penyitaan untuk memperoleh data.

Dalam kesimpulan rapat konsultasi, tersebut dihasilkan dua poin penting. Pertama yakni, mempersilahkan kepada Pansus Angket untuk memperoleh data yang diperlukan dengan cara apapun yang sah, baik melalui penyitaan pengadilan sesuai pasal 19 UU 6/1954 tentang hak angket ataupun UU 27/2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

Kedua, mengimbau ke seluruh lembaga terkait utamanya, BPK, BI, dan Gubernur BI untuk dapat memberikan data kepada Pansus Angket dengan komitmen waktu agar Pansus dapat menuntaskan tugas dalam taktu yang ditetapkan undang-undang. Ketiga, kepada BPK agar menyerahkan dokumen dan atau data KKP (Kertas Kerja Pemeriksaan) sesuai dengan aturan yang ada.

Sebelumnya sempat diperdebatkan mengenai status hukum bagi BPK, PPATK dan BI jika memberikan data kepada DPR. Untuk BPK, kata Ketua BPK Hadi Purnomo, tidak bisa memberikan data-data yang diperoleh selama pemeriksaan kepada DPR karena dibatasi oleh UU No 15 Tahun 2006 tentang BPK.

Dalam UU tersebut disebutkan bahwa Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) tidak boleh diberikan dalam status penyidikan seperti yang dilakukan Pansus. “Kita tidak bisa menyerahkan data pendukung laporan kami, yang bisa diberikan hanya laporan itu sendiri,” kata Hadi. Jika tanpa adanya terobosan yuridis, lanjut Hadi, dirinya khawatir jika melanggar ketentuan perundang-perundangan dan berimplikasi dibawa ke meja hijau atas kebijakan yang diambilnya. “Kami mendukung kerja Pansus, tapi jangan paksa kami menerabas UU. Maaf, kami tidak mau jadi tersangka. Siapa yang bisa menjamin saya nanti tidak dituntut oleh Pak Darmin (Gubernur BI) dan Pak Yunus (Ketua PPATK),” kata Hadi.

Dan dengan dasar itulah, BPK menyarankan agar Pansus meminta penetapan pengadilan yang memerintahkan BPK menyerahkan data dan dokumen kepada Pansus Angket Kasus Bank Century. Anggota BPK Taufiqurrahman Ruki mencontohkan, pemutaran rekaman percakapan Anggodo atas perintah Mahkamah Konstitusi. Dikatakannya, dokumen rekaman itu merupakan rahasia. Namun, atas perintah MK, maka bisa dibuka di persidangan. “Seperti rekaman Anggodo, Pak Tumpak (Plt Ketua KPK) kan aman dari tuntutan,” kata Ruki, yang juga mantan Ketua KPK.

Sedangkan anggota Pansus Angket Kasus Bank Century asal Fraksi Partai Hanura, Akbar Faisal, memilih walk out dari rapat konsultasi tersebut lantaran tidak puas dengan penjelasan PPATK, BPK, dan BI terkait kewenangan Pansus untuk memeperoleh data yang dibutuhkan. “Pansus ini dibentuk berdasarkan UUD 1945. Alasan yang Bapak-Bapak sampaikan tadi dasarnya UU, kesampingkan UU, karena Pansus ini dibentuk berdasarkan kehendak tertinggi yaitu rakyat. Kalau pembahasan begini terus, saya memilih keluar saja dari forum ini,” kata Akbar. Akbar berdalih, tindakan yang dilakukannya untuk meluruskan posisi DPR dan Pansus. “Kalau begini terus, tidak ada ujungnya. Soal UU sudah clear kok,” katanya.

Menanggapi kesimpulan Rapat Konsultasi tersebut, ketua BPK Hadi Purnomo dan wakilnya, Hasan Bisri, tetap kukuh menyuarakan keluhannya bahwa ia tidak bisa serta merta membuka aliran dana Bank Centtury.

Menjawab kekhawatiran BPK itu, Ketua Pansus Century Idrus Marham menyatakan, “Percayakan ke panitia angket. Kami tidak akan mencelakakan Anda.”. Namun setelah rapat konsultasi berakhir, Idrus mengatakan ada kesimpulan tambahan. “Yakni agar ada audit investigatif lanjutan oleh BPK terkait aliran dana segera diselesaikan,” ujar Idrus. Idrus juga menyatakan bahwa kekurangan data-data yang dibutuhkan oleh Pansus dari pihak-pihak terkait harus sudah diterima pansus minggu depan atau 7 Februari 2010.

KORAN DEMOKRASI INDONESIA

http://korandemokrasiindonesia.wordpress.com

Oleh: Indonesian Children | Januari 28, 2010

DEMO 100 HARI SBY TIDAK FOKUS DAN TIDAK CERDAS

DEMO 100 HARI SBY, TIDAK FOKUS DAN TIDAK CERDAS

Demonstrasi besar-besaran telah dilaksanakan pada tanggal 28 Januari 2010 oleh berbagai lapisan elemen masyarakat, mahasiswa dan kelompok tertentu. Demo ini dilakukan untuk mengkritisi hasil 100 hari pemerintahan SBY-Boediono. Melihat logika politik yang dibangun untuk melatarbelakangi filosofi demo itu tampaknya tidak fokus pada suatu masalah dan tidak cerdas dalam memilih momen atau tema. Tetapi terkesan hanya sekedar menghujat dan ingin menurunkan SBY.

Banyak yang mengkawatirkan demo yang berlangsung 28 Januari akan terjadi kerusuhan, dan untuk mengantisipasi dugaan tersebut ribuan polisi dipastikan akan dikerahkan untuk mengamankan berlangsungnya demo yang direncanakan berpusat di istana Presiden. Tetapi kekawatiran tersebut tidak terjadi meski di berbagai daerah timbul perilaku anarkis dari sebagian pendemo.

Jatuhkan SBY ?
Beberapa ahli berpendapat bahwa demo ini dianggap sebagai demonstrasi biasa. Demo ini tidak akan menggoyahkan apalagi menjatuhkan pemerintahan SBY. Demo akan menggoyahkan pemerintah, kalau diikuti ratusan ribu massa yang didukung pemberitaan media yang masif. Pemerintah akan jatuh, jika jutaan orang tumpah ruah di jalanan untuk memprotes pemerintahan SBY. Jika itu terjadi, aparat keamanan tidak akan mampu mengatasi aksi demonstrasi tersebut. Ekonomi akan lumpuh, dan akan terjadi chaos sosial. Peluang terjadinya aksi semacam itu sangat kecil karena menghadirkan ratusan ribu demonstran apalagi jutaan orang, tidak mudah. Rencana demo besar-besaran yang dilakukan mahasiswa maupun elemen masyarakat di beberapan kota di Indonesia yang mengkritisi program 100 hari pemerintahan SBY-Boediono, diperkirakan tidak akan dapat melengserkan SBY. Tampaknya tidak ada ada pemakzulan terhadap SBY, karena situasi ekonomi saat ini relatif lebih baik dibandingkan negara-negara lainnya. Indikatornya perekonomian masih stabil. Selain itu, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan juga masih bagus. Meskipun akhir-akhir ini media massa mengekspos besar-besaran kasus Bank Century, hal itu tidak membuat pemerintahan SBY goyang. Sekarang ini masyarakat lebih pintar menilai. Kecuali masyarakat mengalami frustasii atau kecewa luar biasa, seperti harga gula, harga beras atau BBM mengalami kenaikan luar biasa yang dinilai dapat memberatkan masyarakat, maka akan bisa jatuh. SBY bisa lengser, jika para menteri pecah dan situasi di jajaran kabinet sudah tidak solid lagi. Presiden bisa jatuh, kalau menterinya pecah, angkatan bersenjatanya pecah. Kalau kekuasaan itu masih mengerucut, pemerintah itu masih kuat. Rezim yang kuat, tidak bisa dijatuhkan dengan parlemen jalanan atau aksi demo. Rezim Soeharto lengser dari presiden, karena banyak menteri yang mengundurkan diri dan angkatan juga terpecah. Dari survey, fakta dan opini yang ada, kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah masih sekitar 70 persen.

Aksi demo besar-besaran yang akan dilakukan sebagian mahasiswa dan elemen masyarakat lainnya adalah perilaku wajar dalam alam demokrasi ini. Namun demonstrasi itu oleh pihak pemerintah dianggap sudah di luar kewajaran dalam berdemokrasi, karena jelas-jelas berniat menurunkan SBY dan Wapres Boediono dari jabatannya. Demonstrasi adalah hal yang wajar dalam negara demokrasi, dan karena itu seharusnya berjalan dengan ketentuan dan prinsip demokrasi serta tidak dimanfaatkan untuk hal-hal yang tidak sesuai dengan norma dan etika yang berlaku.

Tidak Fokus dan Tidak Cerdas
Secara umum fenomena demonstrasi ini jadi pembelajaran berpolitik dan berdemokrasi yang sehat dan cerdas. Bila dicermati 100 hari SBY sebenanya mungkin target normal suatu management atau sebuah sasaran antara dan bukan merupakan hasil akhir. Tetapi momentum ini digunakan secara berlebihan oleh kelompok tertentu. Bayangkan pada umumnya para pendemo berharap sangat banyak dalam 100 hari itu. Berbagai isu sosial, ekonomi dan politik dengan mengatasnamakan rakyat diangkat tidak dengan cerdas dan tidak logis. Berbagai kelompok beragam menuntut berbagai hal derita rakyat. Mulai gaji buruh, korupsi, gizi buruk, bank century, harga naik, kemiskinan, lingkungan hidup, harga beras, bahkan mobil dinas pejabat dipermasalahkan. Fokus utama demo tersebut tampak tidak fokus dengan satu masalah 100 hari program SBY. Justru fokus utama yang terlihat adalah upaya menjatuhkan kepemimpinan SBY tanpa menyentuh subtansi yang pokok.

Program 100 hari Pemerintahan SBY-Boediono tidak bisa menjadi ukuran keberhasilan atau kegagalan pemerintahan, karena program 100 hari hanyalah langkah awal dari program pemerintahan selama lima tahun. Padahal para pendemo juga mungkin belum secara langsung mengetahui dengan cermat parameter keberhasilan 100 hari. Lantas bagaimana mungkin mosi tidak percaya dari hanya ribuan orang kepada pemerintahan baru yang dipilih secara demokratis oleh lebih dari 70 juta pemilih. Tentu saja fenomena itu tidak mengikuti kaidah dan prinsip demokrasi.

Melihat relevansi gugatan para pendemo dengan moment 100 hari tersebut tampaknya banyak kepentingan lain yang menjadi sasaran utama. Meskipun berulang para tokoh demo menampik, tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa sasaran akhir dan utama adalah menjatuhkan kredibilitas dan merongrong SBY. Fakta ini jelas terlihat dengan yel-yel dan spanduk turunkan SBY dan pembakaran foto SBY.

Gerakan sistemik di seluruh negeri ini bila dicermati tampaknya terdapat kekuatan besar dan terorganisir untuk mendisain skenarionya. Berbagai sumber intelejen menyebutkan penggagas gerakan demo pada hari Antikorupsi Internasional tanggal 9 Desember ikut banyak berperanan. Dengan kegagalan pengerahan masa saat 9 Desember itu, tampaknya termotivasi untuk melakukan hal yang sama dengan secara terencana dan terorganisir untuk melakukan demo yang lebih besar. Buktinya ada gerakan sistemik dan dengan modus yang sama bergerak diperbagai kota dan daerah. Seperti gerakan memaksa menerobos barikade untuk masuk kantor gubernur, kantor DPRD bahkan beberapa pendemo merencanakan menduduki istana. Melakukan gerakan dan tipikal yang sama dengan karakteristik menutup jalan, membakar ban bekas meski hanya dilakukan sedikit kelompok masa. Diberbagai daerah juga didominasi oleh bendera merah yang bisa diduga siapa yang bergerak dibelakangnya.

Beberapa dugaan bahwa demo ini juga didukung oleh kelompok besar dan dana besar, didapatkannya kelompok bayaran. Bahkan anak-anak dilibatkan dalam demo itu demi uang. Dalam berita yang dilansir di Metrotv jumat pagi (29/1/10), dilaporkan anak berusia 14 tahun memakai baju pocong dan dibayar Rp 20.000,- untuk mengikuti acara demo itu.  Ketika ditanya maksud dan tujuan demo, ternyata anak tersebut mengaku hanya untuk senang-senang. Yang menyedihkan  usia anak mendominasi kelompok tersebut. Bisa saja eksploatasi anak ini dilakukan karena biaya untuk demo pada anak lebih murah dibandingkan orang dewasa.

Fakta yang juga terjadi saat demo tersebut ternyata tidak seperti yang diekpos secara vulgar oleh media seminggu sebelum peristiwa. Media masa dengan kepiwaiannya juga secara tidak disadari memprovokasi gerakan demokratis yang tidak sehat. Puluhan ribu bahkan ratusan ribu yang digembar-gemborkan ternyata tak terjadi. Bahkan beberapa jurnalis, mengatakan jumlah demonstrans saat 28 Januari tidak lebih banyak dibanding saat demo anti korupsi 9 Desember. Padahal demonstrasi tanggal 9 Desember juga dianggap gagal karena tidak banyaknya pendukung seperti direncanakan.Saat kejadian ternyata pasar uang dan pelaku ekonomi tidak terpengaruh dengan gejala menguatnya nilai rupiah dan naiknya IHGS di pasar modal.

Tetapi apapun spekulasi yang muncul tampaknya masyarakat sudah mulai pintar untuk mengenali setiap perilaku dan gerakan politik individu atau kelompok tertentu. Pentolan pelaku hanya kelompok atau individu yang sama dan orangnya hanya itu-itu saja.

Pembelajaran Demokrasi dan Politik

Demo 100 hari SBY jadi pembelajaran bagi para pelaku politik dan demokrasi di negeri ini untuk bertindak sportif, cerdas dan tidak meninggalkan etika politik, hukum dan budaya. Rakyat nantinya akan sudah mulai pintar bahwa apakah memang benar mereka dibela pendemo atau hanya demi kepentingan individu dan kelompok.
Demokrasi di Indonesia tumbuh dengan ideal dan berguna bagi rakyat jika dijalankan secara konstitusional dan tidak boleh memaksakan kemauan, pikiran dan kehendak pribadi dan kelompok.  Sebaiknya para oposan bertugas untuk mengkritisi pemerintah bukan sekedar menghujat dan untuk memaksakan kehendaknya. Kaum oposan sebaiknya memberi kesempatan pada SBY untuk menikmati kemenangan Pemilu dan melakukan tugas yang diembankan rakyat. Kekalahan kaum oposan saat pemilu jangan dijadikan alasan untuk selalu menggoyang pemerintahan pilihan rakyat.

Pelajaran lain adalah pendemo sebaiknya berlaku santun dengan tidak menghujat, melecehkan simbol bangsa, anarkis atau mengganggu kepentingan umum. Dalam demonstrasi 28 Januari tampak tindakan anarkis dari pendemo dengan melempar petugas, membakar foto kepala negara, mencoret cat ke mobil, membakar ban bekas, menutup jalan bahkan menghentikan dan memukul-mukul mobil plat merah yang saat itu terjadi di berbagai daerah.

Idealnya demonstrasi itu sebagai sumber inspirasi bagi SBY untuk bekerja lebih giat lagi bagi rakyatnya. Pendemo dan siapapun dibelakangnya harus sadar bahwa SBY adalah presiden yang dipilih langsung oleh rakyat. Bila itu dipungkiri maka berarti para pendemo hanya sekedar mengangkat rakyat demi komoditas politik semata. Pendemo yang demokratis dan beretika akan menjadi sumber inspirasi dan motivator bagi kekurangan dan pekerjaan yang belum terselesaikan bagi SBY dan pemerintahanya. Tetapi sebaliknya demonstrasi yang anarkis, tidak cerdas dan tidak fokus menunjukkan suatu pemaksaan kepentingan individu atau kelompok dan sulit untuk mendapat simpati rakyat yang diperjuangkannya.

Dr Widodo Judarwanto SpA
KORAN DEMOKRASI INDONESIA

http://korandemokrasiindonesia.wordpress.com

PARA BANKIR TAMPAKNYA MEMBENARKAN BAILOUT BANK CENTURY.
Pansus Century Harusnya Minta Pendapat Bankir

Seharusnya Pansus Hak Angket Kasus Bank Century untuk meminta pendapat dari para bankir seputar keputusan bailout Century. Karena bankir lebih merasakan dampak krisis ekonomi global tahun 2008 kemarin. Hal ini untuk menyikapi kontroversi Bank Century berdampak sistemik yang banyak disangsikan. Seharusnya Pansus menanyakan pendapat praktisi atau para bankir pada saat penyelamatan tersebut dilakukan, karena yang merasakan dampaknya para bankir. Pansus tidak hanya memanggil ahli-ahli ekonomi sebagai ahli dalam penyelidikan kasus bailout Bank Century.

Sampai saat ini , Pansus Century DPR sudah memanggil Menteri Keuangan Sri Mulyani, Wapres Boediono, Gubernur BI Darmin Nasution, dan mantan-mantan pejabat BI untuk dimintai keterangan. Bahkan ketidaksetujuan penetapan bailout tersebut didepan Pansus didominasi oleh Kwik Kian Gie, Drajad Wibowo atau Jusuf Kalla yang bukan praktisi perbankan tetapi lebih kental warna politiknya. Tapi tidak ada satupun bankir yang dimintai keterangan.

Menurut Ketua Umum Perbanas Sigit Pramono, semua bankir jika ditanyakan soal penyelamatan Century, pasti mereka menyetujui bailout yang dilakukan. “Karena ya memang kami yang merasakan langsung bagaimana mengelola bank sewaktu krisis. Apalagi waktu itu yang terjadi IHSG (Indeks Harga Saham Gabungan) anjlok 50%, kemudian rupiah juga terdepresiasi 30% yang merupakan nilai terendah sejak krisis tahun 1998,” papar Sigit.

Selain itu, Sigit menambahkan keadaan situasi cukup rawa karena CDS (credit default swap ) yang naik terus dan diikuti oleh yield (imbal hasil) Surat Utang Negara (SUN) yang turun. “Hal-hal seperti ini tidak dirasakan langsung oleh orang-orang yang tidak berhubungan dengan operasi perbankan. Dan mungkin mereka semua tidak ada rasa khawatir,” jelas Sigit. “Jika diminta (Pansus) Perbanas siap-siap saja,” ujar Sigit.

KORAN DEMOKRASI INDONESIA

http://korananakindonesia.wordpress.com

Oleh: Indonesian Children | Januari 25, 2010

PANSUS CENTURY dan AHLI HUKUM

PANSUS CENTURY dan AHLI HUKUM : Beda Pendapat 2 ahli dan Pemaksaan Pendapat Anggota Pansus

Kembali Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket DPR untuk Bank Century akan para ahli. Saat ini yang giliran mendapatkan pemanggilan adalah dua pakar hukum tata negara. Mereka adalah Erman Rajagukguk dan Ahmad Syarifuddin Natabaya. Keduanya akan dimintai pendapat soal keabsahan bail out Rp 6,7 triliun untuk bank yang kini bersalin nama Bank Mutiara.

Keduanya menguasai masalah hukum, yakni ketatanegaraan. Disitu anggota pansus akan menerima informasi tentang landasan hukum suatu proses pengambilan keputusan. Terkait dasar hukum bail out, apakah valid atau tidak.
Keterangan Erman dan Ahmad amat penting guna membantu Pansus menyikapi kasus Bank Century. Jangan sampai hasil rekomendasi Pansus salah dan menyalahi wewenang. Informasi soal dasar hukum bail out harus dipahami dengan jelas oleh para anggota pansus. Jangan sampai nanti kesimpulan Pansus dipermasalahkan.
Namun tampaknya sebagian anggota Pansus masih memaksakan pendapat dan opininya dengan para ahli dengan mempermasalahkan opini para ahli itu. Bahkan terdapat anggota Pansus yang menyindir salah seorang ahli hukum tersebut dalam akhir debatnya dengan sindiran, “Terima kasih bapak Profesor, yang berilmu dan terpelajar. Sempat terjadi skorsing sidang saat terjadi kisruh tentang itu. Akhirnya ketua Sidang menegaskan bahwa, pendapat saksi ahli hendaknya diterima untuk dijadikan wacana bukan didebat. Seharusnya memang para anggota Pansus hanya mendengarkan dan menyimak bukan malah berdebat dan memaksakan pendapatnya kepada para ahli tersebut.

Beda Pendapat Tentang Uang Negara

Dua pakar hukum tata negara yang dimintai keterangan Panitia Khusus (Pansus) Bank Century berbeda pendapat soal apakah dana talangan (bail out) Rp 6,7 trilun yang dikucurkan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) untuk Bank Century merupakan uang negara atau bukan.  Ahmad Syarifudin Natabaya menyimpulkan dana LPS adalah keuangan negara. Sedangkan Erman Rajagukguk menyatakan uang LPS bukanlah uang negara. “Kita harus punya bijaksana, kekayan LPS uang negara yang dipisahkan dan batu pijaknya adalah Undang-undang,” kata Ahmad di hadapan Pansus Bank Century di Gedung DPR Jakarta. Pasal 1 ayat 1 UU Keuangan Negara dan Pasal 2 huruf G menerangkan, keuangan negara meliputi surat berharga, piutang dan lain-lain. Karena itu, dana yang digunakan LPS untuk Bank Century adalah bagian Keuangan Negara.

Erman menuturkan, modal sebesar Rp 4 triliun yang dipisahkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara adalah keuangan LPS. Sementara dana yang digunakan menyelamatkan Bank Century adalah premi yang diterima LPS dari bank. “LPS bukan keuangan negara, karena tidak bisa mengalahkan doktrin hukum universal. Bahwa badan hukum punya keuangan sendiri,” jelas Erman.

Tak Perlu Panggil Presiden

Dua pakar hukum tata negara itu, berpendapat Panitia Khusus (Pansus) Bank Century tak perlu memanggil Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Pasalnya, Presiden sudah memandatkan penyelesaian skandal ini kepada Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati.

“Jadi Presiden tidak perlu dipanggil,” ujar Erman di hadapan Pansus Century di Gedung DPR Jakarta, Senin (25/1) siang. Menurut dia, keterangan Presiden di media massa sudah cukup untuk digunakan sebagai data oleh Pansus bank yang berganti nama Bank Mutiara.

Senada dengan Erman, Ahmad mengemukakan, sesuai Pasal 6 Ayat 1 dan 2 Undang-undang Keuangan Negara Nomor 17 Tahun 2003, Menkeu bisa mengelola kekayaan negara yang dipisahkan. Jadi, soal Century yang diduga merugikan negara sebesar Rp 6,7 triliun, Presiden tidak perlu dipanggil. “UU menjelaskan bahwa hal itu diserahkan ke Menkeu,” ujar Ahmad.
 

KORAN DEMOKRASI INDONESIA

http://korandemokrasiindonesia.wordpress.com

Oleh: Indonesian Children | Januari 22, 2010

PANSUS CENTURY DAN KRONOLOGISNYA

PANSUS CENTURY DAN KRONOLOGISNYA

http://media.vivanews.com/images/2009/12/21/82130_pansus_century__miranda_goeltom.jpg

Kesimpulan Sementara Pansus pada 4 Februari.

Panitia Khusus DPR tentang Hak Angket Bank Century akan menyampaikan kesimpulan sementara atas hasil kerjanya dalam rapat paripurna, 4 Februari 2010. Dalam rapat itu juga akan ditentukan apakah data yang dikumpulkan Pansus cukup hingga dapat langsung dibuat kesimpulan atau masih perlu mengumpulkan data lagi. ”Pendapat saya, sekarang Pansus tinggal melakukan pengecekan silang dan pendalaman. Data dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), saksi, dan ahli sudah cukup,” kata Wakil Ketua Pansus dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia T Gayus Lumbuun, Kamis (21/1/2010) di Jakarta. Sebelumnya, sejumlah aktivis dan lembaga swadaya masyarakat mendesak Pansus segera membuat kesimpulan sementara sebagai bentuk pertanggungjawaban Pansus kepada publik.

Secara terpisah, Kamis, pengamat ekonomi, Dradjad Wibowo, saat dimintai keterangan sebagai ahli dalam rapat Pansus, mengatakan, uang Rp 900 miliar dalam proses pemberian dana talangan (bail out) Bank Century diduga belum diketahui. Audit investigasi BPK terhadap Bank Century menyebutkan, kerugian bank itu Rp 5,8 triliun. Namun, biaya bail out mencapai Rp 6,7 triliun. ”Ada gap sekitar Rp 900 miliar yang belum ditemukan,” ucap Dradjad. Dalam keterangan yang diberikan mulai pukul 20.00, ia berbicara bersama tiga pengamat ekonomi, yaitu Rizal Ramli, Faisal Basri, dan Fauzi Ikhsan. Kamis siang, Pansus mendengarkan pendapat dari ekonom Chatib Basri, Ichsanuddin Noorsy, dan Hendri Saparini. Dradjad juga menjelaskan, dalam lampiran surat Bank Indonesia (BI) kepada Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang menjadi pertimbangan bail out disebutkan, dibutuhkan modal Rp 632 miliar untuk menaikkan rasio kecukupan modal bank itu dari kurang dua menjadi delapan. Namun, dalam lampiran surat juga disebutkan, dibutuhkan Rp 4,79 triliun untuk keperluan likuiditas. ”Artinya, jika menurut surat itu, untuk menyelamatkan Bank Century dibutuhkan Rp 632 miliar ditambah Rp 4,79 triliun. Jadi, mungkin Rp 5,4 triliun sehingga dalam rapat KSSK 21 November 2008 (yang memutuskan bail out Bank Century), seharusnya sudah tahu biaya yang diusulkan BI minimal Rp 5,4 triliun,” katanya. Jadi, papar Dradjad, kalau Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengklaim hanya tahu biaya bail out Bank Century Rp 632 miliar, ada kemungkinan tak membaca lampiran surat BI secara lengkap. Ketika bersaksi di depan rapat Pansus, pekan lalu, Sri Mulyani mengakui, saat memutuskan bail out Bank Century, BI menyebutkan biaya yang dibutuhkan Rp 632 miliar. Bahkan, Dradjad mengatakan, mendapat dokumen yang diberikan kepada BPK pada 15 September 2009. Data yang masuk dalam audit BPK itu disebutkan, untuk mencapai kecukupan rasio modal 8 persen, Bank Century membutuhkan modal Rp 1,77 triliun. Jika dokumen ini yang menjadi dasar, BI sudah menghitung dana yang dibutuhkan Rp 6,5 triliun, yaitu Rp 1,7 triliun ditambah Rp 4,79 triliun.

Rizal Ramli menuturkan, semestinya pengucuran dana ke Bank Century dihentikan saat tidak ada rush atau penarikan dana besar-besaran dari nasabah. Tiadanya rush menunjukkan tak adanya dampak sistemik dalam kasus Bank Century. ”Namun, mengapa dana terus dikucurkan hingga 24 Juli 2009? Uang itu ternyata hanya diambil Robert Tantular (pemilik Bank Century) dan nasabah besar lainnya,” katanya. Rizal melanjutkan, ”Penyelamatan Bank Century juga menjadi penyelamatan yang dibayarkan dengan uang tunai paling besar. Di negara lain, pemberian dengan transfer. Pembayaran tunai memungkinkan adanya pencucian uang.”

Namun, Faisal Basri mempertanyakan keterangan Rizal itu. ”Saya tak dapat bayangkan uang triliunan rupiah dibayarkan dengan tunai. Gedung ini mungkin tidak cukup untuk menampungnya,” ujarnya. Faisal juga mengatakan, kondisi pada 2008 tidak dapat diukur dengan keadaan sekarang.  Dari Makassar, Kamis, dilaporkan, pengusaha bengkel, Amiruddin Rustam, yang diduga menerima aliran dana Bank Century lebih dari Rp 30,5 miliar, diduga menghilang beberapa hari sebelum namanya disebut di Pansus.

RAPAT KONSULTASI PANSUS PANSUS

Dalam kesimpulan rapat konsultasi, Jumat (29/1), tersebut dihasilkan dua poin penting. Pertama yakni, mempersilahkan kepada Pansus Angket untuk memperoleh data yang diperlukan dengan cara apapun yang sah, baik melalui penyitaan pengadilan sesuai pasal 19 UU 6/1954 tentang hak angket ataupun UU 27/2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Kedua, mengimbau ke seluruh lembaga terkait utamanya, BPK, BI, dan Gubernur BI untuk dapat memberikan data kepada Pansus Angket dengan komitmen waktu agar Pansus dapat menuntaskan tugas dalam taktu yang ditetapkan undang-undang. Ketiga, kepada BPK agar menyerahkan dokumen dan atau data KKP (Kertas Kerja Pemeriksaan) sesuai dengan aturan yang ada.

Sebelumnya sempat diperdebatkan mengenai status hukum bagi BPK, PPATK dan BI jika memberikan data kepada DPR. Untuk BPK, kata Ketua BPK Hadi Purnomo, tidak bisa memberikan data-data yang diperoleh selama pemeriksaan kepada DPR karena dibatasi oleh UU No 15 Tahun 2006 tentang BPK. Dalam UU tersebut disebutkan bahwa Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) tidak boleh diberikan dalam status penyidikan seperti yang dilakukan Pansus. “Kita tidak bisa menyerahkan data pendukung laporan kami, yang bisa diberikan hanya laporan itu sendiri,” kata Hadi.

Jika tanpa adanya terobosan yuridis, lanjut Hadi, dirinya khawatir jika melanggar ketentuan perundang-perundangan dan berimplikasi dibawa ke meja hijau atas kebijakan yang diambilnya. “Kami mendukung kerja Pansus, tapi jangan paksa kami menerabas UU. Maaf, kami tidak mau jadi tersangka. Siapa yang bisa menjamin saya nanti tidak dituntut oleh Pak Darmin (Gubernur BI) dan Pak Yunus (Ketua PPATK),” kata Hadi. Dan dengan dasar itulah, BPK menyarankan agar Pansus meminta penetapan pengadilan yang memerintahkan BPK menyerahkan data dan dokumen kepada Pansus Angket Kasus Bank Century. Anggota BPK Taufiqurrahman Ruki mencontohkan, pemutaran rekaman percakapan Anggodo atas perintah Mahkamah Konstitusi. Dikatakannya, dokumen rekaman itu merupakan rahasia. Namun, atas perintah MK, maka bisa dibuka di persidangan. “Seperti rekaman Anggodo, Pak Tumpak (Plt Ketua KPK) kan aman dari tuntutan,” kata Ruki, yang juga mantan Ketua KPK.
Sedangkan anggota Pansus Angket Kasus Bank Century asal Fraksi Partai Hanura, Akbar Faisal, memilih walk out dari rapat konsultasi tersebut lantaran tidak puas dengan penjelasan PPATK, BPK, dan BI terkait kewenangan Pansus untuk memeperoleh data yang dibutuhkan. “Pansus ini dibentuk berdasarkan UUD 1945. Alasan yang Bapak-Bapak sampaikan tadi dasarnya UU, kesampingkan UU, karena Pansus ini dibentuk berdasarkan kehendak tertinggi yaitu rakyat. Kalau pembahasan begini terus, saya memilih keluar saja dari forum ini,” kata Akbar. Akbar berdalih, tindakan yang dilakukannya untuk meluruskan posisi DPR dan Pansus. “Kalau begini terus, tidak ada ujungnya. Soal UU sudah clear kok,” katanya. Sebelumnya rapat yang dihadiri oleh Wakil Ketua DPR Pramono Anung Wibowo, Anis Matta, dan Priyo Budi Santoso sebelumnya direncanakan terbuka, namun beberapa anggota Pansus yang hadir meminta untuk tertutup. Akhirnya rapat pun diputuskan untuk terbuka

Sumber : kompas.com

KESIMPULAN SEMENTARA PANSUS, PERLUKAH ?

Kesimpulan Sementara Diserahkan ke Fraksi-fraksi

Pansus Hak Angket Century belum mengambil kesimpulan. Pansus menyerahkan kesimpulan sementara kepada fraksi-fraksi. “Kesimpulannya data FPJP dan merjer sudah mencukupi untuk membuat rekomendasi besok. Kalau ditanyakan siapa-siapa yang bertanggungjawab akan kita bahas kemudian di tingkat fraksi,” kata Ketua Pansus Century Idrus Marham usai rapat evaluasi pansus di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (26/1/2010). Masing-masing fraksi, menurut Idrus, akan membuat tim kecil untuk mengambil kesimpulan sementara per fraksi. Kemudian pandangan fraksi akan disampaikan di pansus dalam kurun dua minggu kedepan. “Itu kan tim kecil merumuskan mengkompilasi apa yang ada bahwa fraksi akan membuat pandangan.Apakah ada perbedaan atau tidak nanti titik temunya akan dibicarakan dalam rapat konsultasi ,” papar Idrus. Sebelumnya sempat terjadi tarik ulur di pansus seputar kesimpulan sementara. Partai Demokrat, PAN, dan PKB menginginkan pansus tidak menyimpulkan sementara, sisanya ingin pansus membuat kesimpulan sementara sekalipun tidak jadi diambil.

Rapat eva­luasi Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Kasus Bank Century, Selasa (26/1) malam, gagal menetapkan ke­simpulan sementara hasil penyelidikannya. Dua fraksi besar, yakni Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi Partai Golkar adalah aktor di balik kegagalan Pansus me­ne­lurkan hasil kesim­pul­an semen­ta­ra tersebut. Dalam ra­­pat yang ber­langsung sekitar em­pat jam, Pan­sus hanya ber­hasil memutus­kan untuk memberikan ke­sem­patan kepada setiap fraksi me­nya­takan pan­dangan atas proses pe­nyeli­dikan yang telah dilalui. Ren­cananya, pandangan setiap fraksi itu akan dilakukan, Rabu (27/1).   Sejak awal memang mereka tidak mau ada kesimpulan sementara, tapi forum berhasil diarahkan untuk tidak mengeluarkan kesimpulan sementara, seperti yang diharapkan publik,” demikian anggota Pansus dari Fraksi  Partai Hanura Akbar Faisal, Rabu pagi, di Jakarta. Menurutnya, hanya Fraksi Partai Demokrat, PAN dan PKB yang  menolak kesimpulan sementara, sedangkan fraksi yang lain setuju Pansus memenuhi tuntutan publik mengeluarkan kesimpulan sementara. Anggota Pansus yang juga Ketua FPD Anas Urbaningrum menilai kesimpulan sementara tidak relevan. Ini karena kerja-kerja Pansus merupakan rangkaian penyelidikan yang akan bermuara pada kesimpulan final yang menyeluruh. Anas juga berpendapat, masya­rakat sudah bisa menetapkan kesimpulan sementara karena kerja-kerja Pansus selama ini sudah dilakukan secara terbuka dan terus disorot media massa. “Tidak perlu Pansus menghasilkan kesimpulan sementara, karena kerja-kerja kita selama ini disorot publik. Masyarakat tentu sudah memiliki kesimpulannya masing-masing,” kata Anas di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (26/1).   Anggota Pansus Agun Gunandjar Sudarsa (FPG) berpendapat, belum waktunya bagi Pansus menetapkan kesimpulan sementara. Pasalnya, masih banyak data dan dokumen yang belum didapat pansus. Agun menduga ada sekitar 70 persen data dan dokumen yang belum berhasil didapat Pansus dari lembaga-lembaga yang terkait dengan kasus Bank Century.  “Kalau kita diminta kesimpulan men-judgement a, b, c, d, menurut saya belum cukup. Yang paling bisa kita lakukan masih pada posisi mengevaluasi hasil kerja panitia angket selama ini. Kita bisa mengambil kesimpulan kalau proses-proses yang diminta dari saksi termasuk alat-alat bukti yang dibutuhkan sudah memadai,” katanya.

Partai Koalisi Harus Malu
Partai koalisi pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Boe­diono harus malu jika ke­sim­pulan panitia angket DPR tpidak sesuai dengan harapan publik. Proses rapat panitia ang­ket selama dua bulan de­ngan jelas mengungkap kepada masyarakat berbagai fakta pelanggaran dalam kebijakan dana talangan (bailout) Bank Century. “Partai Golkar, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Amanat Nasional (PAN) harus malu nanti kalau kesimpulannya melenceng jauh. Mereka selama ini sangat menohok dalam memberi pertanyaan kepada saksi di rapat angket. Mereka juga mengaku pengusung hak angket. Seka­rang itu dipertaruhkan,” tegas aktivis Koalisi Masyarakat Si­pil Antikorupsi (Kompak) Ray Rangkuti di Jakarta, Rabu pagi.
Sangat berisiko bagi DPR dan terutama partai-partai koalisi pemerintah jika menelikung apa yang diharapkan publik selama ini. Saat ini, jelas Ray Rangkuti, kemarahan publik terarah kepada pemerintah dan berharap DPR bekerja se­suai dengan peran dan fung­si­nya. “Saya tidak yakin DPR bi­sa menahan beban berat yang ada sekarang. Risikonya terlalu tinggi karena masyarakat sangat berharap pada Pansus Bank Century,” katanya. Anggota panitia angket kasus Bank Century, Eva Ku­sumah Sundari (PDI Perjuang­an), mengatakan apa yang terjadi sekarang adalah ujian bagi DPR, apakah lembaga itu masih bisa diharapkan publik atau sekadar panggung untuk bermain-main. “Saya berharap semua memiliki rasa malu. Ini memang proses politik, tapi saya berharap semua berpolitik untuk keadilan publik,” kata Eva Kusumah Sundari. Kalau dari proses di Pansus, jelasnya, siapapun bisa mengambil kesimpulan dengan mudah sebab rekonstruksi fakta dan alur pencairan dana talangan tidak sesuai dengan aturan yang ada. “Saya melihat, bandul tergantung Partai Golkar, PKS, PAN dan juga PPP saja. Apakah mereka mau pertaruhkan semua apa yang sudah mereka lakukan atau tidak?” kata Eva. Tenaga ahli Pansus akan menyelesaikan penyusunan rekonstruksi fakta berdasarkan hasil rapat panitia angket selama ini, Jumat (29/1) menda­tang. Setelah itu diserahkan ke­pada semua fraksi untuk kemudian memberi pandangan masing-masing. Tenaga ahli kemudian merangkum semua untuk kemudian dibahas lagi dalam rapat angket sebelum disahkan menjadi kesimpulan akhir.
Informasi yang diperoleh dari ruang Pansus, Selasa malam, Fraksi Partai Golkar dan FPKS diperkirakan akan satu pendapat dengan PDI Perjuangan, Partai Hanura dan Partai Gerindra. Sementara PPP, PKB dan Partai Demokrat berada dalam satu barisan. “Kalau saja PAN bisa konsisten maka pertarungan dalam pengambilan kesimpulan tidak terlalu sulit. Saya hanya kasihan dengan Pak Tjatur (Tjatur Sapto Eddy-red) yang kalau dilihat, apa kurang getolnya dalam memberi pertanyaan,” kata seorang anggota Pansus.

PDI Plin Plan

Ketua Fraksi PDI Perjuangan di DPR RI, Tjahjo Kumolo, menyatakan, fraksi dan partainya sangat berharap, Pansus Angket Century segera dapat mengambil kesimpulan sementara. “Yang pasti, tampilnya Komjen Susno Duadji sebagai saksi terakhir yang dipangil Pansus Angket Skandal Century DPR RI, kami harap semakin memperjelas berbagai kesaksian dan segera dapat disimpulkan sementara,” ujarnya melalui ANTARA, di Jakarta, Jumat. Tjahjo Kumolo menegaskan, Pansus harus segera menjawab harapan publik tentang megaskandal Bank Century, mulai dari kebijakan dana talangannya yang tidak transparan, hingga ke mana larinya dana-dana bernilai triliunan di bank tersebut. “Dan publik juga sangat mengharapkan, ada kesimpulan-kesimpulan tentang siapa yang memang harus diproses lebih lanjut di pengadilan untuk mendapat sanksi hukum seadil-adilnya, guna memenuhi azas keadilan serta penegakkan hukum yang benar,” tuturnya. Fraksinya berpendapat, berdasarkan berbagai masukan (kalangan pakar ekonomi, ahli hukum, penggiat LSM dan banyak elemen rakyat lainnya), yang dibandingkan dengan realitas kebijakan dana talangan Bank Century, juga dilandaskan pada hasil telaahan detail, memang ada kejahatan sistemik di balik semua itu.

Tetapi sebeliknya Wakil Ketua Pansus Bank Century DPR-RI Gayus Lumbuun menyatakan, pihaknya tidak akan membuat kesimpulan sementara terkait dengan keterangan yang telah dikumpulkan dari sejumlah saksi. “Kami tidak akan melakukan kesimpulan sementara dari hasil yang telah dikumpulkan tersebut. Bahkan masukan dari staf ahli akan dijadikan untuk membuat konstruksi pendapat,” kata Gayus Lumbuun di Denpasar, Rabu malam. Tujuan bertemu dengan pimpinan lembaga tersebut, kata Gayus, untuk mendengar masukan dan saran yang akan dijadikan rekomendasi pada sidang paripurna yang rencananya dilakukan hari Jumat (29/1). “Masukan dan saran dari pimpinan lembaga negara itu kita akan bahas dalam sidang paripurna, yang selanjutnya dijadikan rekomendasi,” katanya.

Sebelumnya Gayus Lumbuun di Jakarta mengatakan, Pansus Century juga akan memperingatkan Ketua DPR karena tidak segera menggelar rapat konsultasi dengan Mahkamah Agung (MA) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

KORAN DEMOKRASI INDONESIA

http://korandemokrasiindonesia.wordpress.com

PANSUS CENTURY – PARA AHLI : PERDEBATAN PANJANG YANG TIDAK TERSELESAIKAN

Pansus Century telah bekerja keras untuk mengungkapkan kasus bank Century yang sangat kompleks. Setelah para pejabat di bidang terkait telah diperiksa dengan jelas, lengkap, terbuka dan detail. Bahkan SMS, transkrip rapat dan video rapat semua diungkap secara terbuka. Meski masih ada beberapa anggota pansus yang masih merasa para saksi belum mengungkapkan dengan jelas atau dianggap masih menyembunyikan sesuatu.

Dalam pergulatan pencarian informasi dari para saksi tampak sekali permasalahan jadi meluas tak tentu arah. Hal ini dimungkinkan karena para anggota pansus mempunyai berbagai latar belakang dan kepentingan baik individu dan partai. Sehingga pertimbangan politik mendominasi penanganan kasus tersebut,

Demikian pula dengan dengar pendapat dari para ahli, tampaknya akan tetap tidak optimal dan tidak seperti yang diharapkan. Karena, para ahli yang dipanggil didominasi para pemain politik lama dan sering dipihak oposan seperti Kwik Kian Gie, Drajad Wibowo, Ichsanuddin Noorsyi atau Rizal Ramli. Para ahli idealnya adalah ahli yang murni berlandaskan pola pikir ekonomi tidak terkontaminasi politik. Seharusnya para ahli yang dipanggil adalah yang steril terhadap politik dan kepentingan pribadi atau kelompok. Sosok seperti ini mungkin diambil dari teknokrat atau ilmuwan dari kelompok masyarakat ilmiah dari kampus.
Bila itu tetap terjadi maka kontroversi itu akan terus tiada henti tanpa ada keputusan dan jalan keluar yang ideal. Karena, dalam berpendapat dan dalam menentukan keputusan bukan dari niat tulus untuk kepentingan bangsa yang lebih besar.

1. Pansus Century Tetapkan 24 Nama Ahli

Pansus Hak Angket Pengusutan Kasus Bank Century DPR RI menetapkan 24 nama ahli yang akan mendampingi Pansus dalam penyelidikan kasus Century. Hal ini diputuskan dalam rapat konsultasi pimpinan Pansus dengan perwakilan fraksi, Selasa (15/12/2009). Ke-24 nama ahli yang ditetapkan bersifat open list, artinya belum semua nama ahli tersebut bersedia atau memiliki waktu untuk dipanggil sehingga masih bisa berubah dan bisa diganti.

Nama-nama ahli tersebut adalah:

1. Dradjad Wibowo
2. Ichsanuddin Noorsy
3. Kwik Kian Gie
4. Hendri Saparini
5. Yanuar Rizky
6. Jimly Asshidiqie
7. Tholip Sukiantono
8. Yenti Gunarsih ahli kebij publik
9. Sukoyo
10. Irman Putra Sidin
11. Refli Harun
12. Bambang Purnomo ahli pidana
13. Purbaya Yudi Sadewo
14. Refrisond Baswir
15. Rudi Satrio
16. Tony Prasetyantono
17. Prasetyantoko
18. Erman Rajagukguk
19. Amir Sunaryadi
20. Sigit Pramono
21. Fauzi Ikhsan
22. Saidi Irsan
23. Rian Nugroho
24. Arifin Suryaatmaja

“Sebagian sudah setuju, sebagian masih konfirmasi,” tutur Ketua Pansus Gayus Lumbuun yang juga politisi PDI Perjuangan in.

2. 9 Ahli Dimintai Pendapat Oleh Pansus Century

Dradjad Wibowo yang selama ini disebut-sebut menyetujui adanya bailout Rp 6,7 triliun ke Bank Century oleh pemerintah, siang hari ini Kamis 21 Januari akan diundang  Panitia Khusus (Pansus) Bank Century bersama delapan  orang saksi ahli lain. Kesembilan saksi ahli ini diminta memberikan pendapat dan pandangannya seputar kasus Bank Century pada rapat Pansus Kamis ini di Gedung DPR RI.
Selain Dradjad, politisi dari PAN tersebut, anggota pansus juga pada sesi pertama akan memanggil ahli ekonomi Ichsanuddin Nooersy, Hendri Saparini, dan Fauzi Ichsan yang dimulai pukul 09.00. Setelah itu mulai pukul 14.00 WIB hadir Rizal Ramli, Chatib Basri, dan Faisal Basri.bAhli hukum Erman Rajagukguk dan HAS Natabaya juga akan dimintai pendepat pada pukul 19.00. Sebelumnya, Rabu malam tadi (20/1), anggota pansus juga  sudah mendengarkan pendapat dan pandangan ekonom Kwik Kian Gie dan Christianto Wibisono. Drama kasus bailout Bank Century dinilai ekonom Christianto Wibisono sebagai sarana untuk menjegal Presiden Susilo Bambang Yudhoyono oleh partai-partai yang kalah pemilu 2009. Ekonom Christianto Wibisono menilai bergulirnya kasus Century hingga ke Pansus Angket karena keinginan partai-partai yang kalah pemilu. “Mereka ingin merebut kekuasaan, tidak melalui pemilu,” kata Christianto usai diskusi di Jakarta, Sabtu 16 Januari 2010. Menurutnya, Pansus Angket Century mengarahkan pendapat umum untuk melakukan impeachment terhadap kepala negara. “Kalau impeachment di tingkat Boediono maka bisa dilakukan melalui mekanisme sidang MPR. Ini pun akhirnya bisa dibajak oleh MPR,” katanya. Dengan posisi pemenangan suara lebih dari 60 persen saat pemilu 2009, menurutnya, Presiden SBY harus memberikan ketegasan bahwa upaya penyelamatan Century karena krisis. “Kalau 20 November, tidak terjadi putusan itu (bailout) maka bisa saja kejadian seperti 1998 terulang kembali,” ujarnya. Dalam hal ini, SBY tidak hanya berhadapan dengan partai opisisi yakni Hanura dan Gerindra, namun juga partai koalisi yang bergerak di wilayah abu-abu. “Sri Mulyani dan Boediono hanya sasaran antara. Sasaran sebenarnya ya SBY sendiri,” kata Christianto

3. Pansus Century Undang Sembilan Saksi Ahli

Panitia Khusus Century akan mengundang sembilan orang saksi ahli untuk memberikan pendapat dan pandangannya seputar kasus Bank Century pada rapat Pansus Kamis ini di Gedung DPR RI. “Saksi ahli yang kami undang yang memiliki pendapat dan pandangan yang tidak sama sehingga bisa memberikan persfektif dari beberapa sudut pandang dan saling mengkritisi,” kata Anggota Panitia Angket Kasus Bank Century, Romahurmuziy, di Jakarta, Kamis. Dia mengatakan Pansus mengundang saksi ahli yang memiliki pandangan berbeda untuk mengakomodasi beberapa pandangan masyarakat serta menggali kajian kasus Bank Century lebih dalam dari pendekatan ilmiah dan akademis.

Pada sesi pagi hari mulai pukul 10.00 WIB Pansus akan menghadirkan ahli ekonomi Ichsanuddin Nooersy, Hendri Saparini, dan Fauzi Ichsan. Siangnya, mulai pukul 14.00 WIB hadir Rizal Ramli, Dradjad Wibowo, Chatib Basri, dan Faisal Basri. Sedangkan, pada malam hari mulai pukul 19.00 WIB akan menghadirkan saksi ahli hukum Erman Rajagukguk dan HAS Natabaya. Dia mengatakan, dari pendapat dan pandangan para saksi ahli akan menjadi masukan dalam membuat kesimpulan sementara setelah mendengarkan sejumlah saksi-saksi yang telah dihadirkan sebelumnya. Rabu malam tadi (20/1), Panitia Angket sudah mendengarkan pendapat dan pandangan ekonom Kwik Kian Gie dan Christianto Wibisono.

Sumber ; antara

4. Kwik Kian Gie: Kebijakan Bail Out Bank Century Tidak Memiliki Dasar yang Kuat

Dalam kesaksiannnya sebagai saksi ahli pada Rapat Pansus Century DPR tadi malam, mantan Menteri Negara Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Kwik Kian Gie  mengaku, solusi alternatif penyelesaiaian penyelamatan Bank Century dalam rapat konsultasi tanggal 17 Nopember 2008 dengan berbagai pertimbangan, di antaranya pemberian fasilitas pinjaman darurat serta private solusi pasal 37 huruf e Undang-undang Perbankan, diupayakan Bank Century dapat diakuisisi oleh bank Lain dengan memperlonggar persyaraatan. Dasar-dasar pertimbangan tersebut memiliki keilmuan sesuai dengan sistem perbankan. Namun, dasar-dasar tersebut tidak digunakan para ahli di Bank Indonesia, karena lebih mengedepankan faktor psikologis. Mantan Menko Ekuin itu juga mempertanyakan kebijakan bail out oleh Bank Indonesia dan Ketua KSSK, sementara Menteri Keuangan Sri Mulyani pada waktu itu tidak melaporkan kepada Jusuf kala sebagai Wakil Presiden dan Kepala Pemerintahan sebelum bail out Bank Century melalui kucuran dana Rp6,7 trilyun. Karena itu, Kwik Kian Gie berpendapat, kebijakan bail out Bank Century meruipakan penyalahgunaan wewenang dari seorang Gubernur Bank Indonesia dan Menteri Keuangan sebagai ketua KSSK. Rapat Pansus Angket Bank Century DPR yang menghadirikan saksi ahli Kwik Kian Gie dan Chritianto Wibisono, berakhir sekitar pukul 22.45 WIB tadi malam.

5. Keterangan Kwik Kian Gie Dibantah Anggota Pansus dari PD

Saksi ahli dipanggil Pansus Angket Century untuk dimintai keterangan tambahan. Namun Partai Demokrat justru membantah keterangan saksi ahli. “Yang menjadi pertanyaan Pansus adalah dana bailout yang membengkak menjadi Rp 6,7 triliun, Rp 632 miliar yang diketahui Menkeu setelah dikucurkan LPS menjadi Rp 6,7 triliun. Apa yang mempengaruhi hanya dalam beberapa hari,” kata salah satu saksi ahli yang dipanggil, Kwik Kian Gie dalam rapat Pansus Angket Century di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (20/1/2010) malam. Agaknya apa yang disampaikan Kwik tidak memuaskan anggota Pansus dari FPD Ichsanul Khosasi. “Interupsi ketua. Pernyataan soal pemerintah adalah asumsi pribadi Pak Kwik, sekali lagi apa yang disampaikan Pak Kwik adalah asumsi pribadi,” kata Ichsan menyela apa yang disampaikan Kwik. Mendengar apa yang disampaikannya interupsi, Kwik pun tetap tenang. Kwik membuka bantahan pihak mana pun. “Sangat ingin mengakui sepenuhnya bahwa yang saya sampaikan adalah bisa dipatahkan dan saya menunggu itu,” kata Kwik sambil tersenyum. Kwik pun melanjutkan penjelasan. Kali ini Kwik menarik logika Antaboga ke Century. “Mestinya kalau ada sekomplotan yang ditipu begitu semua orang marah, itulah karena Antaboga sangat kecil itu tidak sistemik,” papar Kwik. Anggota Pansus Angket Century dari Fraksi Partai Hanura, Akbar Faisal pun membela Kwik. Akbar ingin Kwik memberi penjelasan seluas-luasnya. “Jangan kita kerangkeng apa yang menjadi cara berpikirnya agar kita mendapat penjelasan sejelas-jelasnya,” tutupnya.

6. Diusir dari Rapat Pansus Century

Rapat panitia khusus Century kembali diwarnai ketegangan antar sesama anggota. Hal itu terjadi ketika panitia khusus meminta keterangan dari Muchammad Chatib Basri, Ichsanuddin Noorsy, serta Hendri Saparina sebagai perwakilan kalangan ekonom, pada Kamis (21/1). Ketegangan terjadi antara pimpinan rapat Gayus Lumbuun dengan anggota panitia khusus dari Fraksi Demokrat. Peristiwa terjadi ketika rapat sesi kedua dimulai sekitar pukul 14.00 WIB setelah sebelumnya rapat ditunda satu jam. Saat itu, yang kebagian mendapat jatah bertanya adalah dari Fraksi Demokrat. Kesempatan pertama dari Demokrat dimanfaatkan Benny Kabur Harman. Dari tiga ekonom tersebut, rupanya kalangan Demokrat melihat hanya Chatib Basri-lah yang setuju dengan kebijakan talangan dana ke Bank Century. Sementara Noorsy dan Hendri lebih cenderung menolak kebijakan yang kini menjadi sorotan itu. Jawaban-jawaban yang memojokan kebijakan dana talangan itu, rupanya membuat Benny gerah. Kegerahan terutama ditujukan pada Noorsy. Selama sesi pertama, Noorsy memang menjawab pertanyaan bukan saja dari aspek ekonomi. Dia juga terlihat lincah saat mengurai kejanggalan kebijakan bailout dari sisi hukum. Dia misalnya mengurai soal kejanggalan keberadaan Komite Stabilitas Sektor Keuangan (KSSK) maupun Komite Koordinasi (KK). ‘Kelancangan’ Noorsy yang bicara dari sisi hukum inilah yang kemudian disorot Benny. Saat mendapat jatah bicara, dia sengaja menyindir Noorsy tentang kompetensi yang dimiliki Noorsy dari sisi hukum. Sebagai ekonom, Benny menganggap Noorsy tidak layak bicara dari sisi itu. Sebab, kata Benny, sebagai saksi ahli, Noorsy sama sekali tidak ada latar belakang hukum. “Apa kompetensi saksi ahli untuk bicara seperti itu. Saudara tahu tidak latar belakang dan landasan pemikiran yang saudara utarakan,” kata Benny yang juga Ketua Komisi Hukum DPR ini dengan nada tinggi. Mendengar ini, Gayus mengingatkan Benny dengan nada yang tak kalah tinggi. Posisi tiga ekonom itu, kata Gayus, adalah sebagai ahli, bukan sebagai saksi ahli. Karena itu dia meminta agar pertanyaan-pertanyaan kepada ahli tidak diarahkan untuk memojokkan. Benny tak puas dengan penjelasan Gayus. “Pertanyaan saya tetap diarahkan sebagai saksi ahli,” kata Benny.

Jawaban ketus Benny langsung disambut Gayus. Dia menyatakan bahwa posisi sebagai ahli adalah sesuai dengan undang-undang yang mengatur pansus. “Dalam UU Nomor 6 Tahun 1954 Pasal 4 disebutkan saksi-saksi dan ahli-ahli. Jadi tidak ada yang namanya saksi ahli,” kata Gayus. Karena itu Gayus melarang Benny untuk memposisikan ahli sebagai saksi ahli. Rupanya Benny tetap ngotot. Dia tidak mau berpatok pada undang-undang itu. Hal itu pun membuat Gayus naik pitam. “Kalau begitu silakan saudara keluar,” kata Gayus. Melihat kenyataan tak menguntungkan, Ruhut Sitompul, rekan satu fraksi Benny, pun interupsi. Dia minta agar rapat diskors lima menit. Permintaan Ruhut diterima. Gayus pun mengetuk palu dan menskors rapat lima menit. Dalam masa skors itu, Ruhut mendekati Benny. Setelah itu dia pun mendekati meja pimpinan. Hal itu diikuti satu orang dari masing-masing fraksi. Di depan meja pimpinan, kesepakatan dibuat. Ruhut, Gayus, Tjatur Sapto Edi, Ganjar Pranowo, dan beberapa anggota lainnya tampak bersalaman. Setelah itu mereka kembali ke meja masing-masing dan skors dicabut. Ternyata usiran Gayus terhadap Banny tidak berlanjut. Rupanya, lobby Ruhut manjur: Benny tidak diusir tapi Benny harus mengerti bahwa dia tidak boleh menempatkan tiga ekonom itu sebagai saksi ahli. Ditemui seusai rapat, Noorsy mengaku paham maksud Benny. “Begini-begini saya pengajar filsafat hukum,” kata Noorsy. “Kalau mau fight (pemikiran), ayo kita fight,” kata Noorsy sambil tertawa.


Sumber : tempointeraktif

7. Faisal Basri-Pansus Century Ribut Soal Ideologi

Rapat Pansus Hak Angket Bank Century dengan agenda mendengarkan keterangan ahli berlangsung hingga tengah malam. Terlihat kelelahan, kedua belah pihak mulai keluar dari konteks dan justru berdebat soal ideologi. Anggota Pansus berdebat dengan ekonom Faisal Basri yang memberi penjelasan sebagai ahli dalam rapat pansus Century di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (21/1/2010). “Negara kita ini tidak punya ideologi negara. Tidak ada ideologi yang jelas dirumuskan,” kata Faisal Basri mengungkapkan kekecewaannya terhadap berbagai masalah yang mendera tanah air akhir-akhir ini. Mendengar apa yang dikatakan Faisal, anggota pansus pun “melek”. Rupanya mereka tidak terima Indonesia dibilang tidak punya ideologi. “Itu tolong dijelaskan apa maksudnya pimpinan. Bagaimana mungkin Indonesia dibilang tidak punya ideologi,” ujar anggota pansus dari FPG Agung Gunanjar Sudarsa, interupsi.

Mendengar pandangannya dibantah, Faisal pun angkat bicara. “Jangan diinterpretasikan saya tidak sependapat dengan pancasila. Pancasila adalah nilai-nilai  luhur yang sangat saya hormati ketua,” terang Faisal. Melihat perdebatan itu pimpinan rapat, Wakil Ketua Pansus dari FPKS Mahfud Siddiq pun menengahi. “Sudah, ya, karena di luar konteks kita tutup,” kata Mahfud sambil tersenyum. Rupanya Agun belum puas. “Ini masalah fundamental pimpinan. Bagaimana mungkin negara kita yang jelas ada Pancasila dan nilai-nilainya tegas sebagai ideologi dianggap tidak ada ideologi. Tapi nanti mungkin kita perdebatkan di forum lain di luar ini,” papar Agun. “Iya, tapi yang undang Pak Agun, ya, tuan rumahnya,” saut Mahfud masih sambil tersenyum.

Faisal Basri: Susno Tak Layak Dipercaya

Mantan Kabareskrim Susno Duadji dalam laporannya menyebut, akan menyidik Boediono karena diduga terkait skandal bailout Century. Namun, hal itu tidak dipercaya Ekonom Faisal Basri. Pada rapat Pansus Century, Jumat (22/1) dini hari di Gedung DPR, Jakarta, anggota pansus dari Fraksi PDIP Maruarar Sirait menanyakan terkait laporan Susno tersebut kepada Faisal Basri yang menjadi ahli dalam rapat tersebut. “Dari apa yang disampaikan oleh Pak Susno pada point C, apa bisa disampaikan saudara siapa yang bertanggung jawab?” tanya pria yang akrab disapa Ara itu.

Faisal pun menjawab, dirinya tidak ingin menanggapi apa yang jadi laporan Susno itu. Menurutnya, Susno tidak layak untuk dipercayai. “Buat apa saya merespon sesuatu yang meragukan itu, sorry to say. Saya mendengar apa yang disampaikan oleh beliau, tapi saya juga dengar banyak yang kurang baik tentang dia. Saya tidak mempercayai pak susno, seperti saya juga tidak percaya Robert Tantular,” jawabnya. Point C yang dimaksud Ara itu adalah pada laporan penangan kasus Century yang disampaikan Susno tertulis; Bareskrim tidak memprioritaskan penyidikan kasus penyertaan dana LPS sebesar Rp6,762 triliun dikarenakan pertimbangan sebagai berikut: “Ada di antara anggota KSSK saat itu yang sedang mengikuti Pemilu Wakil Presiden, yang tentunya kalau langsung disidik akan terjadi kehebohan, walaupun sebenarnya untuk membuktikan adanya korupsi dalam kasus penyertaan modal dari LPS senilai Rp 6,762 triliun ke Bank Century tidak terlalu sulit.”

Sumber : inilah.com

9. Rizal: Ada Alternatif Lain Selamatkan Century

Mantan Menko Perekonomian Rizal Ramli mengatakan masih ada cara-cara lain untuk menyelesaikan kasus Bank Century selain pemberian dana talangan (bailout). “Masih ada alternatif lain yang bisa diambil selain pemberian dana talangan. Hanya sayang tak dibahas secara sungguh-sungguh,” kata Rizal Ramli, saat memberikan keterangan di Pansus Angket kasus Bank Century di gedung DPR-RI Senayan Jakarta, Kamis. Pansus Angket malam itu meminta keterangan para ahli yakni Faisal Basri, Fauzi Iksan, Rizal Ramli dan Drajat Wibowo.

Rizal menjelaskan pada saat itu ada usulan dari Siti Fajriah yang melontarkan kemungkinan Bank Century ditutup. Selain itu, kata Rizal, juga ada usul dari Dirut Bank Mandiri Agus Martowardoyo yang menyatakan kemungkinan mengambil alih Bank Century oleh Bank Mandiri.”Namun, sayangnya alternatif lain ini tidak dibahas sungguh-sungguh, tetapi langsung pilihannya kemungkinan `bailout`,” kata Rizal. Dalam kesempatan itu Rizal menjelaskan pengalamannya saat menjabat sebagai Menko Perekonomian. Saat itu, katanya, terjadi penarikan dana nasabah besar-besaran (rush) terhadap Bank BII. Menurut Rizal, saat itu saran dari IMF dan Bank Dunia pilihannya hanya dua, yakni bank BII ditutup dengan biaya Rp5 triliun, atau di-`bailout` dengan biaya Rp4 triliun. Menurut Rizal, dengan saran tersebut sepertinya “kita” dihadapkan pada pilihan yang sama-sama harus mengeluarkan uang. “Saya ambil cara lain dengan BII diambil alih oleh Bank Mandiri dan diumumkan ke masyarakat,” kata Rizal. Namun, kata Rizal, ditegaskan kepada Dirut Bank Mandiri ICW Nelloe agar tak boleh ada dana keluar (penarikan dana) sedikit pun.”Dan ternyata dalam waktu tiga minggu bisa diselamatkan. Itu contoh selamatkan bank tanpa keluar uang sedikit pun,” kata Rizal. Sementara mengenai sistemik atau tidak, Rizal Ramli menjelaskan sesuatu berdampak sistemik bisa dilihat jika bank mengalami `rush` yakni nasabah kecil menarik uang ramai-ramai. Namun pada saat digelontorkan dana FPJP sebesar Rp632 miliar, jika sistemik maka nasabah biaya yang ramai-ramai melakukan penarikan dana nasabah. “Tapi ini yang terjadi hanya Robert Tantular dan nasabah besar yang menarik uang. Jadi tak ada nasabah kecil yang ramai-ramai menarik,” kata Rizal. Menurut Rizal dengan demikian argumen berdampak sistemik dengan fakta seperti itu menjadi buyar.

Sumber : antara

KORAN DENMOKRASI INDONESIA

http://korandemokrasiindonesia.wordpress.com

Oleh: Indonesian Children | Januari 20, 2010

Susno : Penangkapan Robert bukan Karena JK

Susno : Penangkapan Robert bukan Karena JK

Penangkapan Robert yang dilakukan Polri hanya berdasarkan fakta hukum bukan hanya karena perintah JK, demikian aku Susno Duadji di depan pansus Century (20/1/10). Demikian ungkap Susno atas pertanyaan Ruhut Sitompul.”Jadi ini harus diketahui oleh masyarakat, bahwa selama ini dianggap JK sebagai pahlawan untuk menangkap Robert. Padahal hal itu adalah jerih payah Polri untuk mengungkapkannya” Demikian dengan berapi-api Ruhut menimpali.

http://img.youtube.com/vi/DceqoNes9WI/0.jpg

Koran Demokrasi Indonesia

http://korandemokrasiindonesia.wordpress.com

Oleh: Indonesian Children | Januari 20, 2010

VONIS PENGADILAN KASUS ANTASARI

VONIS PENGADILAN KASUS ANTASARI

Antasari dan Wiliardi Wizar Dituntut Hukuman Mati Mantan ketua KPK Antasari Azhar dan Wiliardi Wizar, terdakwa dalam kasus pembunuhan Nasruddin Zulkarnaen, dituntut hukuman mati oleh jaksa penuntut umum di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (19/1). Menurut jaksa, Wiliardi didakwa telah mengatur tim eksekutor untuk membunuh Direktur Putra Rajawali Banjaran itu. Tuntutan hukuman mati ini dibacakan Ketua Jaksa Penuntut Umum (JPU) Iwan Setiawan. “Menjatuhkan tuntutan terhadap terdakwa Wiliardi Wizar dengan pidana mati,” ucap JPU Iwan Setiawan pada persidangan di PN Jakarta Selatan, Jl Ampera Raya, Jakarta. Menurut jaksa, Wiliardi Wizar dituduh telah menyalahgunakan kekuasaan dengan kekerasan atau ancaman, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 55 (1) ke-1 jo pasal 55 (1) ke-2 pasal 340 KUHP. Terdakwa, lanjut Iwan, juga terbukti secara sah melakukan tindak pidana, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi Sigid Haryo dan Antasari Azhar. Antasari sendiri diberikan waktu selama sepekan untuk pembelaan.

Sumber: Liputan6

Dituntut Mati
Pengacara Wiliardi: Tuntutan Jaksa Terlalu Over Acting

Mantan Kapolres Jakarta Selatan Wiliardi Wizar menggangap tuntutan mati terhadap dirinya over acting. Ia menuding sidang pembunuhan Nasrudin Zulkarnaen yang menyeretnya sebagai terdakwa direkayasa. “Tuntutannya terlalu over acting. Fakta tidak diterapkan sebagaimana rasio dalam proses sidang,” kata pengacara Wiliardi, Santrawan Paparang, seusai persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jl Ampera Raya, Selasa (19/1/2010). Santrawan menyatakan, seluruh fakta dalam persidangan telah direkayasa dan tidak sesuai dengan yang sebenarnya. “Tuntutannya itu bukan melihat fakta sebenarnya,” katanya. Sidang Wiliardi akan dilanjutkan lagi pada 28 Januari 2010 dengan agenda pembelaan dari kuasa hukum. “Kalau (pengacara) tidak siap berarti dianggap tidak melakukan pembelaan terhadap tuntutan jaksa,” kata ketua majelis hakim Artha Theresia.

Tuntutan Jaksa Membabibuta

Juniver Girsang, mengaku shock dengan tuntutan hukuman mati jaksa penuntut hukum terhadap Antasari. “Kami shock. Semula kami sangka akan ada tuntutan berat, 15 atau 20 tahun penjara, tapi ternyata tuntutannya hukuman mati,” kata Juniver usai persidangan kasus pembunuhan Direktur PT Putra Rajawali Banjaran Nasrudin Zulkarnaen di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (19/1). Dalam persidangan tersebut jaksa penuntut umum yang dipimpin oleh Cirus Sinaga menuntut hukuman pidana mati terhadap Antasari. Antasari dinilai telah terbukti melakukan penganjuran pembunuhan terhadap Nasrudin. “Tuntutan mati oleh jaksa penuntut umum itu membabibuta,” kata Juniver.

Juniver bersikukuh bahwa tuntutan jaksa penuntut umum tidak sesuai dengan fakta persidangan. “Sejumlah saksi dalam persidangan, seperti Wiliardi Wizar, telah mengakui bahwa Antasari tidak terlibat,” kata Juniver. Dalam Berita Acara Pemeriksaan awalnya, Wiliardi memang sempat mengatakan bahwa Antasari yang meminta agar Nasrudin dileyapkan. Namun dalam persidangan, Wiliardi menyatakan mencabut BAP dia dan mengatakan bahwa dia dalam tekanan pada saat pemeriksaan dan pembuatan BAP. “Kalau kita cermati, tuntutan itu hanya memindahkan BAP pada tuntutan. Kalau seperti ini, untuk apa ada sidang? Langsung aja dituntut mati,” ujar Juniver. Dalam berkas tuntutan setebal sekitar 600 halaman tersebut, jaksa penuntut umum menuntut hukuman mati terhadap Antasari karena dinilai telah terbukti melakukan penganjuran pembunuhan terhadap Nasrudin. Nasib serupa juga dialami oleh Mantan Kepala Kepolisian Resor Jakarta Selatan Komisaris Besar Wiliardi Wizar dan pengusaha Sigid Haryo Wibisono. Dalam sidang terpisah di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, jaksa penuntut umum menuntut mereka berdua hukuman mati. Antasari Azhar bersama Wiliardi Wizar dan Sigid Haryo Wibisono didakwa melakukan penganjuran pembunuhan terhadap Nasrudin. Nasrudin tertembak mati usai bermain golf di Padang Golf Moderland, Cikokol, Tanggerang, 14 Maret 2009.

Sumber : tempointeraktif

Wiliardi Pertanyakan Tuntutan Hukuman Mati

Mantan Kapolres Jakarta Selatan, Kombes Pol Wiliardi Wizard, mempertanyakan tuntutan hukuman mati dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) terhadapnya dalam kasus pembunuhan Direktur PT Putra Rajawali Banjaran (PRB), Nasruddin Zulkarnaen. “Sah-sah saja hukuman mati, kalau bisa dibuktikan oleh JPU,” katanya usai persidangan dengan agenda pembacaan tuntutan terhadapnya di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Selasa. JPU menuntut hukuman mati terhadap Wiliardi karena secara sah dianggap telah melakukan pembunuhan tersebut dan dikenai Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 340 KUHP. Selain Wiliardi, Antasari Azhar (mantan Ketua KPK) dan Sigit Haryo Wibisono, dituntut hukuman mati, sedangkan terdakwa Jerry Hermawan Lo dituntut 15 tahun penjara. Ia menyatakan persoalannya dari fakta persidangan tidak ada yang menuduhnya memerintahkan dan diperintahkan untuk membunuh Nasruddin Zulkarnaen. “Kan fakta persidangan tidak ada yang menuduh seperti itu, kok jaksa menuntut itu,” katanya.

Kendati demikian, dia menyerahkan seluruhnya kepada majelis hakim yang akan memutuskan perkara dirinya tersebut. “Kita serahkan kepada majelis hakim yang akan memutuskannya,” katanya. Sementara itu, kuasa hukum Wiliardi Wizard, Sastrawan T Paparang, menyatakan, jaksa terlaku bernafsu menuntut kliennya itu. “Over acting putusan jaksa itu, berdasarkan fakta sesungguhnya Wiliardi harusnya bebas,” katanya.

Sumber : antara

Wiliardi: Hukuman Mati Sah Saja, Kalau Bisa Dibuktikan

Mantan Kapolres Jakarta Selatan, Kombes Pol Wiliardi Wizard, mempertanyakan tuntutan hukuman mati oleh jaksa penuntut umum (JPU) terhadap dirinya terkait pembunuhan Direktur PT Putra Rajawali Banjaran (PRB), Nasruddin Zulkarnaen. “Sah-sah saja hukuman mati, kalau bisa dibuktikan oleh JPU,” ujarnya seusai persidangan dengan agenda pembacaan tuntutan terhadap dirinya, di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Selasa (19/1/2010). Sebelumnya, JPU menuntut hukuman mati terhadap Wiliardi Wizard karena dianggap secara sah telah melakukan pembunuhan tersebut dan dikenai Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 340 KUHP. Selain Wiliardi, Antasari Azhar (mantan Ketua KPK) dan Sigit Haryo Wibisono, juga dituntut hukuman mati, sedangkan terdakwa Jerry Hermawan Lo dituntut 15 tahun penjara. Ia menyatakan persoalannya dari fakta persidangan tidak ada yang menuduh dirinya memerintahkan dan diperintahkan untuk membunuh Nasruddin Zulkarnaen.

“Kan fakta persidangan tidak ada yang menuduh seperti itu, kok jaksa menuntut itu,” jelasnya. Kendati demikian, ia menyerahkan seluruhnya kepada majelis hakim yang akan memutuskan perkara tersebut. “Kita serahkan kepada majelis hakim yang akan memutuskannya,” katanya. Sementara itu, kuasa hukum Wiliardi Wizard, Sastrawan T Paparang, menyatakan, tuntutan jaksa terhadap kliennya tersebut, terlalu bernafsu.”Dan over acting tuntutan jaksa itu, berdasarkan fakta sesungguhnya Wiliardi harusnya bebas,” tandasnya

Sumber : berita 8

Wiliardi Diminta Mengaku

Istri Wiliardi Wizard, Novarina, mengatakan, ada perubahan dalam berita acara pemeriksaan suaminya terkait pembunuhan Direktur PT Putra Rajawali Banjaran Nasrudin Zulkarnaen. Perubahan itu berupa keterangan mengenai perintah membunuh Nasrudin. Nova menyampaikan hal itu dalam sidang kasus pembunuhan berencana Nasrudin dengan terdakwa mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Antasari Azhar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (29/12). Ia dihadirkan sebagai saksi oleh penasihat hukum Antasari. Wiliardi kini juga menjalani persidangan di PN Jakarta Selatan sebagai terdakwa dalam kasus yang sama. Menjawab pertanyaan penasihat hukum Antasari, antara lain Ari Yusuf Amir, Maqdir Ismail, dan Hotma Sitompoel, Nova mengatakan, pada berita acara pemeriksaan (BAP) tertanggal 29 April 2009, suaminya menjelaskan, ia kenal Antasari dan Sigit Haryo Wibisono. Namun, pada BAP tertanggal 30 April 2009 ada keterangan soal perintah untuk membunuh. Nova mengatakan, pada 30 April 2009 pagi ia ke rumah tahanan Mabes Polri untuk menjenguk Wiliardi yang ditahan. Namun, ia dilarang masuk sebab Wakil Kepala Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri bertemu Wiliardi. Saat itu, Wakil Kepala Bareskrim Polri dijabat Inspektur Jenderal Hadiatmoko. Sepeninggal Hadiatmoko, Wiliardi memberikan penjelasan kepada Nova. ”Kata suami saya, ada perintah dari atasan untuk mengakui adanya perintah Antasari membunuh Nasrudin. Padahal, kata suami saya, dia tidak melakukan itu,” katanya. Nova juga mengaku, ia pernah berada dalam ruangan pemeriksaan Wiliardi. Saat itu ada Direktur Kriminal Umum Polda Metro Jaya Komisaris Besar Mohammad Iriawan yang juga teman seangkatan Wiliardi. ”Saya tanya, ’Apa ini’? Lalu Direktur bilang, ’Yang sabar, targetnya Antasari. Pokoknya nanti kita bantu’,” ujarnya. Lima hari sebelum berkas perkara dinyatakan lengkap, Nova ditelepon Wiliardi yang memintanya datang ke Mabes Polri karena ada berita gembira. Nova bersama Wiliardi dan Iriawan ke Mabes Polri, bertemu Kepala Bareskrim Polri yang saat itu dijabat Komisaris Jenderal Susno Duadji. Susno mengatakan, Wiliardi tidak akan dipecat. ”Saya yang penting kalau Antasari bebas, kamu juga bebas. Saya tidak mau Antasari bebas, kamu malah dihukum berat,” kata Nova mengutip kata-kata Susno kepada Wiliardi ketika itu. ”Saat itu, suami saya mengatakan, ’Demi Allah, tidak pernah mendapat perintah dari Antasari’,” ujar Nova.

Tim jaksa penuntut umum yang diketuai Cirus Sinaga menanyakan apakah Nova kenal dengan Jerry Hermawan Lo. Jerry juga didakwa terlibat dalam pembunuhan berencana terhadap Nasrudin. ”Saya kenal sejak tahun 1998, dikenalkan suami saya. Kami kadang saling mengunjungi ke rumah,” ujar Nova. Penasihat hukum Antasari juga menghadirkan Roy Haryanto, ahli senjata dan amunisi. Roy adalah atlet tembak yang menjadi pemasok untuk tim menembak TNI Angkatan Darat. Penasihat hukum meminta jaksa menunjukkan kembali barang bukti. Penasihat hukum dan jaksa sempat saling bantah soal barang bukti. Penasihat hukum menilai, serpihan peluru yang dihadirkan saat itu berbeda dengan yang ditunjukkan pada sidang sebelumnya. Ketua Majelis Hakim Herri Swantoro sampai mengetukkan palunya, meminta penasihat hukum dan jaksa tenang. Roy menilai, penembakan terhadap Nasrudin tak mungkin dilakukan orang yang amatir. Penembakan dilakukan orang yang melaju di sepeda motor.

Sumber ; kompas

Kuasa Hukum Antasari Curigai Perubahan Penting BAP Wiliardi

Juniver Girsang, kuasa hukum terdakwa pembunuhan Nasrudin Zulkarnaen, Antasari Azhar, mencurigai perubahan signifikan antara BAP Wiliardi Wizard pada 29 dan 30 April 2009. “Kami melihatnya ada sesuatu yang terjadi yang menyebabkan berubahnya secara signifikan BAP WW antara tertanggal 29 dan 30 April,” ujar Juniver di sela-sela skors makan siang sidang tersebut di PN Jaksel pada Kamis (19/11).

Perubahan yang dimaksud Juniver tersebut adalah, pada BAP 29 April 2009, sama sekali tidak disebut-sebut bahwa ketua KPK saat itu, Antasari Azhar, berkaitan dengan usaha penghilangan nyawa Nasruddin. “Namun, di BAP 30 April 2009, tiba-tiba nama Antasari mendominasi dan dihubungkan dengan usaha pembunuhan Nasrudin,” ungkapnya. Ditanyakan kepada penyidik Polri Komisaris Polisi Jurius Saragih yang di sidang Kamis ini dihadirkan sebagai saksi, Juniver menyatakan ketidakpuasannya. “Kami tanyakan apakah Jarius yang saat itu sebagai penyidik WW merasa curiga tiba-tiba masuk nama Antasari yang saat itu ketua KPK, Jarius mengatakan ketidaktahuannya,” ungkap Juniver. Juniver berharap majelis hakim dapat menilainya secara bijaksana. “Kami menyerahkan semua kepada majelis hakim. Semoga majelis hakim tidak terlalu mendengarkan opini yang berkembang di luar persidangan. Majelis hakim harusnya hanya mempertimbangkan keterangan yang dilakukan di persidangan,” ujar Juniver tanpa mau menjawab maksud dari opini yang berkembang di luar tersebut.

Sumber : mediaindonesia
KORAN DEMOKRASI INDONESIA
http://korandemokrasiindonesia.wordpress.com

PANSUS CENTURY – SUSNO DUAJI : Susno Duadji Siap Buka-bukaan di Pansus Century

1. Susno Duadji Siap Buka-bukaan di Pansus Century

Mantan Kabareskrim Polri Komjen (pol) Susno Duaji hari ini dijadwalkan bakal memberikan keterangan di rapat Panitia Khusus (Pansus) Kasus Bank Century hari ini. Susno pun mengaku siap datang memenuhi undangan Pansus untuk buka-bukaan.
 
“Sebagai warga negara yang baik, masa tidak datang  memenuhi panggilan (DPR),” ujar Susno Duaji, di Mabes Polri, Selasa (19/1), menjawab pertanyaan wartawan tentang rencana Pansus tersebut. Dalam kesempatan itu juga, Susno justru membantah keterangan mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) Boediono, yang mengaku meminta Polri menangkap Robert Tantular. Susno justru memperkuat kesaksian mantan wakil Presiden Jusuf Kalla. Menurut Susno, perintah penangkapan itu memang datang dari Jusuf Kalla selaku Wapres. JK memerintahkan Kapolri Jendral (Pol) Bambang Hendarso Danuri. “Kemarin sudah saya katakan, yang bener yang JK,” ujarnya Susno singkat.

Sementara saat ditanya mengenai kasusnya di Mabes Polri, Susno, enggan berkomentar. Menurutnya hal itu mestinya ditanyakan ke Propam. Seperti sebelumnya jenderal bintang tiga itu, merasa tak bersalah meskipun dinilai melanggar aturan polri, kala menghadiri sidang Antasari Azhar, di PN Jakarta Selatan, beberapa waktu lalu. “Saya tidak ada masalah, saya ngga tau persis, masa orang datang ke pengadilan disidang (dipersoalkan),” tegasnya. Seperti diketahui, Mabes Polri telah merampungkan pemeriksaannya terhadap Susno. Namun sanksi apa dan bagaimana hasil pemeriksaan internal itu masih dirahasiakan. Bahkan saat kembali di konfirmasi wartawan sore kemarin, Kadiv Humas Polri Irjen (pol) Edward Aritonang, masih  enggan berkomentar. “Tanya yang lain saja,” kilahnya seraya menegaskan, masalah ini telah diselesaikan secara internal dan hasilnya tidak dibuka ke publik.

Sumber : JPNN

2. Susno Duadji Siap Dipanggil Pansus Century

Bekas Kepala Badan Reserse dan Kriminal Polri Komisaris Jenderal Susno Duadji siap bila dipanggil Pantia Khusus Angket Century. Dia berjanji akan membeberkan apa yang diketahuinya. “Kalau saya dianggap pas untuk memberikan keterangan, saya siap. Saya akan bantu sepanjang yang saya ketahui,” ujar Susno di Jakarta, Sabtu (12/12). Susno mengaku, tak akan ragu demi membantu negara. Menurut dia, dana bailout sebesar Rp 6,7 triliun yang dikucurkan ke Bank Century adalah duit pemerintah. “Duit dikucurkan akan bank [Century] bisa jalan,” kata Susno, santai.

Sumber : detik.com

3. Susno : Penangkapan Robert bukan Karena JK

Penangkapan Robert yang dilakukan Polri hanya berdasarkan fakta hukum bukan hanya karena perintah JK, demikian ungkap Susno Duadji di depan pansus Century (20/1/10) atas pertanyaan Ruhut.
“Jadi ini harus dketahui oleh masyarakat, bahwa selama ini dianggap JK sebagai pahlawan untuk menangkap Robert” Demikian dengan berapi-api Ruhut menimpali. Sebelumnya Susno juga mengaku bahwa sebenarnya untuk mengungkap kasus itu kabareskrim sudah menyiapkan beberapa data dan informasi sekitar 2 bulan bersama tim BI, Kejaksaan Agung dan Polri.
Saat berkunjung ke BI yang ditemuai staf deputi BI Siti F, Susno mengungkapkan sempat deputi Bi tersebut menanyakan apakah bukti untuk menangkap Robert sudah cukup. Tetapi selanjutnya setelah dijelaskan dan didiskusikan bersama bahwa bukti awal sudah cukup untuk menangkap Robert. Jadi, ngga ada masalah dengan BI saat itu, perbedaan pendapat adalah hal biasa toh akhirnya BI dan Polri bekerja sama untuk menangkap Robert, demikian Susno menandaskan.
Dalam penjelasan lainnya, Susno menepis bahwa tidak ada hambatan atau penolakan dari BI dalam upaya penagkapan Robert.

Sumber : Koran Demokrasi Indonesia

4. Diperiksa Pansus, Susno Duadji Bagi-bagikan Buku


Puluhan buku dibagikan sejumlah pria berpakaian polisi di Gedung DPR, tepatnya di depan Ruang Rapat Pansus Angket Kasus Bank Century, Rabu (20/1/2010). Pembagian buku itu dilakukan tak lama setelah mantan Kabareskrim Komjen Susno Duadji tiba untuk memberikan kesaksian di hadapan Pansus. Buku apa gerangan? Rupanya, buku-buku itu adalah buku karya Susno, juga buku yang bercerita tentang Susno. Kompas.com menjumpai, setidaknya ada tiga buku dengan judul berbeda. Buku berjudul Susno Duadji di Mata Pers adalah salah satunya. Dalam buku yang ditulis Achmad Setijaji dan Edi Nasution itu, dimuat beberapa artikel mengenai kiprah Susno selama menjadi pejabat Polri yang dimuat sejumlah media. Buku setebal 165 halaman itu bersampul depan beberapa foto Susno. Dua buku lainnya merupakan karangan Susno Duadji, berjudul Perjalanan KUHAP Seperempat Abad Lebih dan Selayang Pandang Praktik Pencucian Uang dan Kejahatan Asal. Tak jelas apa maksud Susno membagi-bagikan buku tersebut. Yang jelas, buku-buku itu langsung ludes diserbu para wartawan dan pegawai DPR yang bertugas di Pansus.

Sumer : kompas

5. Susno: Saya Tak Pernah Terlibat Pencairan Dana Boedi Sampoerna

Mantan Kabareskrim Mabes Polri Komjen pol Susno Duadji mengaku tidak pernah terlibat dalam pencairan dana Boedi Sampoerna di Bank Century sebesar US$ 18 juta yang digelapkan oleh Dewi Tantular. Demikian disampaikan oleh mantan Kabareskrim Mabes Polri Komjen pol Susno Duadji dalam rapat dengan Pansus Century di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (20/1/2010). “Saya tidak pernah terlibat dalam pencairan dana Boedi Sampoerna di Century, karena tugas kami adalah penyelidikan. Tidak pernah saya bikin surat untuk mencairkan dana Boedi Sampoerna,” ujarnya. Dalam rapat tersebut, anggota Pansus Tjaptur Sapto Edi bertanya kepada Susno mengenai informasi yang mengatakan ada 2 surat yang disampaikan Kabareskrim kepada Bank Century terkait dana Boedi Sampoerna. Susno menjawab, memang ada 2 surat yang dikirimkan oleh Kabareskrim kepada Bank Century, namun sama sekali tidak berkaitan dengan permintaan pencairan dana Boedi Sampoerna. “Dalam surat tersebut sama sekali tidak minta pencairan,” tegas Susno. Dikatakannya surat tersebut merupakan surat jawaban kepada manajemen Bank Century yang menanyakan mengenai status dana Boedi Sampoerna yang dibawa kabur Dewi Tantular. “Kami bilang kami tidak ada masalah, jadi mau dicairkan atau tidak, itu terserah pada mereka,” cetusnya.

Sumber : detik.com

6. Keterangan Boediono dan Susno Jangan Dipertentangkan

Juru Bicara Wakil Presiden Boediono, Yopie Hidayat, menyatakan, pernyataan Boediono yang pernah menjadi Gubernur Bank Indonesia jangan dipertentangkan dengan keterangan mantan Kepala Badan Reserse Kriminal Mabes Polri Komjen (Pol) Susno Duadji soal penangkapan mantan pemilik Bank Century, Robert Tantular. “Pernyataan dan keterangan Pak Boediono dengan Pak Susno itu saling melengkapi. Sebagai wakil Pak Boediono, saya hanya menyampaikan fakta hukum saja bahwa pada tanggal 25 November 2008, Bank Indonesia (BI) sudah melaporkan tindak pidana perbankan Robert Tantular dan pemilik bank lainnya ke Mabes Polri,” tandas Yopie, dalam keterangan pers, di Istana Wapres, Rabu (20/1/2010) sore. Yopie sebelumnya dimintai tanggapannya oleh pers seputar keterangan Susno di Panitia Khusus (Pansus) DPR tentang Bank Century. Boediono, dalam pernyataannya ke pers saat kunjungan kerja di Balikpapan, Kalimantan Timur, Jumat pekan lalu, mengatakan dirinya memang diperintah Kalla untuk menangkap Robert Tantular. Namun, buktinya kurang cukup sehingga ia tidak berani. Akan tetapi, kemudian ia memerintah petugas BI untuk melaporkan ke Mabes Polri. Dengan demikian, penangkapan Robert Tantular didasari dengan bukti-bukti yang diserahkan BI.

Sebelumnya, dalam keterangannya di Pansus, Rabu pagi hingga sore ini, Susno mengatakan bahwa perintah penangkapan datang dari Kepala Kepolisian Negara RI Jenderal (Pol) Bambang Hendarso Danuri setelah diperintahkan oleh Jusuf Kalla yang waktu itu Wakil Presiden pada tanggal 25 November 2008. Menurut Susno, Surat BI yang melaporkan tindak pidana Robert Tantular ke Mabes Polri dikirimkan setelah Robert ditangkap anak buahnya. Susno mengaku ketika mendapat perintah menangkap, ia datang lebih dulu ke BI untuk menanyakan bukti-bukti. Di sana, Susno mengaku bertemu dengan salah satu Deputi Gubernur BI Siti CH Fadjriah, yang mengatakan bukti-buktinya belum ada untuk bisa menangkap Robert. Namun, saat berbicara dengan Sit Fadjriah, Susno mengaku tiba-tiba telepon genggamnya berbunyi karena ada pesan layanan singkat (SMS) anak buahnya yang menceritakan Robert sudah tertangkap. Bukti-bukti dari BI datang dua hari setelah hari Robert ditangkap. “Perintah Pak Kalla kan secara eksekutif dan secara formalnya diikuti laporan dari BI di hari yang sama. Jadi, keduanya saling melengkapi dan jangan dipertentangkan,” lanjut Yopie. Yopie mengaku tidak tahu jam berapa surat BI masuk ke Mabes Polri terkait permintaan penangkapan Robert

Sumber : kompas

7. BI Sudah Laporkan Robert Tantular ke Mabes

Juru Bicara Wakil Presiden, Yopie Hidayat mengatakan, Bank Indonesia (BI) sudah melaporkan tindak pidana yang dilakukan pemegang saham Bank Century, Robert Tantular ke Mabes Polri pada 25 Nopember 2008. “Jadi faktanya BI sudah melaporkan Robert Tantular ke Bareskrim Mabes Polri pada 25 Nopember 2008,” kata Yopie Hidayat kepada wartawan di Kantor Wapres Jakarta. Lebih lanjut Yopie membacakan foto copy surat laporan yang dibuat salah seorang pegawai BI bernama Hizbullah. Laporan ke Bareskrim tersebut diterima oleh petugas Ipda, R Sulistiawan dengan tanda bukti lapor Nopol; TBL/531/XI/2008/SIAGA I. Dalam surat tersebut, yang dilaporkan adalah Robert Tantular, Hesham Al Warraq dan Rafat Ali Rizvi. Namun ketika ditanyakan pada pukul berapa surat laporan tersebut disampaikan ke Bareskrim, Yopie tidak mengetahui persis. Sementara itu, Mantan Kabareskrim Susno Duadji dalam rapat Pansus Angket Century di DPR menegaskan, bahwa surat laporan BI diterima Bareskrim setelah Robert Tantular ditangkap. Sebelumnya dalam kesaksian mantan Wapres M Jusuf Kalla di Pansus Angket mengatakan, telah memerintahkan Kapolri untuk menangkap pemegang saham Bank Century Robert Tantular karena tindak pidana perbankan. Menurut Yopie, tindakan yang dilakukan Wapres (waktu itu) Jusuf Kalla maupun Gubernur BI Boediono sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. “Wapres JK sudah menjalankan tugasnya sesuai kapasitasnya dan pak Boediono sebagai Gubernur BI, lebih berhati-hati sesuai dengan prosedur perbankan,” kata Yopie.

Fakta tersebut menjelaskan, bahwa BI sudah mempersiapkan tindakan hukum pada Robert Tantular dan kawan-kawan. “Tanggal 21 Nopember 2008 Gubernur BI Boediono mengajukan surat pencekalan kepada Menkeu Sri Mulyani,” kata Yopie. Surat permintaan cekal tersebut dimintakan BI ke Menkeu. Surat pencekalan tersebut ditujukan kepada delapan orang yakni Komisaris Utama Bank Century Soelaiman AB, Purwanto Kamiadi (komisaris), Rusli Prakarsa (Komisaris), Hermanus Hasan Muslim (Dirut), Hamidi (Wakil Direktur), Lila K Gondokusumo (Dirut pemasaran), Edward Situmorang (Direktur kepatuhan) dan Robert Tantular (pemegang saham). Namun dalam kesaksian mantan Kabareskrim Komjen Susno Duadji mengatakan, Robert Tantular pada 21 Nopember 2008 pergi ke Singapura dan kembali ke Indonesia pada 23 Nopember 2008. Kemudian 25 Nopember 2008 Robert Tantular ditangkap.

8. Susno: Tidak Ada Parpol Dalam Aliran Century

Mantan Kabareskrim, Polri Komjen Susno Duadji mengemukakan, Mabes Polri sudah memeriksa aliran dana dari Bank Century dan dari hasil penyelidikan itu, tidak ditemukan nama-nama tokoh politik atau rekening suatu parpol, saat menyampaikan kesaksiannya di depan panitia angket Bank Century di Gedung DPR Jakarta, Rabu (20/1). Susno menegaskan, pihaknya pernah memeriksa aliran dana yang dirampok Robert Tantular melalui Bank Century. “Terkait Bank Century ini, aliran dana nasabah yang dimaling Robert Tantular cs itu nama-nama nasabah itu juga ada di sini,” katanya. Dia mengemukakan, ada ribuan aliran dana dari Bank Century itu dan dari keseluruhan nama dan rekening yang diperiksa itu tidak ada ada satu partai pun yang masuk dalam aliran dana tersebut. Pemeriksaan aliran dana Bank Century itu, terkait dengan produk Antaboga yang dikeluarkan bank bermasalah itu. Penjelasan Susno tersebut, terkait dengan pertanyaan anggota panitia angket yang menanyakan seputar informasi, bahwa dalam data transaksi Century yang ada di Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) ada sejumlah nama yang mirip tokoh atau politisi. Terkait dengan pengejaran aset-aset Robert Tantular, Susno mengungkapkan, pemerintah Singapura ternyata juga siap memberikan bantuannya kepada Indonesia untuk menelusuri rekening yang bersangkutan. “Ini merupakan yang pertama kalinya terjadi. Singapura baru-baru ini memberitahu rekening Robert,” ujarnya.

Berdasarkan informasi yang disampaikan pihak Singapura diketahui, bahwa jumlah aset dalam rekening Tantular di negara tersebut cukup besar. Selain Singapura, menurut Susno, negara lain yang telah bersedia memberikan bantuannya untuk menelusuri aset bermasalah itu adalah Australia. “Pada Senin pekan depan, Australia, Inggris dan Hong Kong akan datang ke Indonesia terkait aset-aset Robert di luar negeri,” ujarnya seraya menambahkan, bahwa Robert bersama pemegang saham Century lainnya menyimpan uang di luar negeri. Namun, kata Susno lagi, kebanyakan dari aset-aset tersebut sudah dibekukan. Dalam rapat yang dipimpin Wakil Ketua Panitia Angket Century, Yahya Sacawirya itu, kericuhan antaranggota panitia angket kembali mewarnai rapat itu, yakni antara Ruhut Sitompul (FPD) dengan Maruarar Sirait (FPDIP), terkait aliran dana Bank Century yang diselidiki Bareskrim Polri.

Maruarar merasa tersinggung, setelah Ruhut berulangkali menyindir Maruarar yang selalu mempertanyakan hal yang sama kepada setiap saksi yang dipanggil DPR. Melalui pimpinan panitia angket, politisi PDIP itu memprotes bahwa berdasarkan kesepakatan sebelumnya sesama anggota tidak diperkenankan untuk mengomentari satu-persatu anggota pansus. “Kalau mau konsekuen sebagai fraksi pansus, jangan mengomentari. Ayo, saya bisa saja komentari satu per satu orang kalau mau, tapi saya menahan diri, saya konsekuen. Kita fokus bertanya pada Pak Susno saat ini,” kata Maruarar seraya menambahkan bahwa atas nama PDIP pihaknya konsekuen dengan tidak akan menyebut nama partai.

Sumber : tvone

9. Susno: Robert Tantular Licik, Ibarat Pakai Oli

Fakta baru terungkap dalam rapat Pansus Kasus Bank Century saat memanggil mantan Kabareskrim Komjen Susno Duaji, Rabu (20/1). Kepada para anggota Pansus, pihak Bank Indonesia (BI) baru memberikan data, setelah Robert Tantular ditangkap pada 25 November 2008. Ketika itu, diakui Susno,BI menyatakan kepadanya dugaan kepada Robert belum cukup bukti.

Susno juga mengungkapkan, sebenarnya pihak BI tahu permasalahan Robert Tantular sebelum ditangkap. Robert Tantular, kata Susno, ditangkap karena adanya dugaan awal terkait kredit macet, kredit tanpa agunan, serta dugaan kredit fiktif. . Anggota Pansus, Ahmad Muzani sempat bertanya kepada Susno Duaji, apakah sepakat bila mengatakan Robert Tantular orang yang lihai. “Dia (Robert Tantular), bukan lihai lagi, tapi licik, ibarat pakai oli,” kata Susno Duaji yang membuat tawa para anggota Pansus Kasus Bank Century. Hampir seluruh anggota Pansus sempat mempertanyakan penangkapan Robert Tantular yang kemudian dijawab Susno Duaji, penangkapan, setelah ada perintah Kapolri Jendral Polisi Bambang Hendarso Danuri setelah ditelfon Wapres Jusuf Kalla ketika itu. Akbar Faisal (Hanura) sempat bertanya kepada Susno yang mendatangi BI terkesan dihalang-halangi sebelum penangkapan Robert Tantular. BI, kata Susno, bukan menghalang-halangi, akan tetapi tidak memberikan data soal Robert karena tidak cukup bukti.

“Saya katakan, saya datang ke sini (ke BI)  untuk memberi informasi menangkap Robert Tantular.  Walau tidak diberi izin, tetap ditangkap,” kata Susno seraya mengakui, ketika itu ia ditemui oleh Siti Fadjriyah (mantan Deputi Gubernur BI bidang pengawasan). Terkait pertanyaan anggota Pansus soal penangkapan Robert Tantular Susno menjawab lagi; Saya diperintahkan Pak Kapolri. Kapolri panggil saya. Perintah Kapolri pendek, tangkap ini, saya pendek juga,” kata Susno di depan anggota Pansus. Sebelumnya, di depan anggota Pansus Kasus Bank Century, mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla  menyatakan perintah penangkapan Robert datang dari dirinya. Jusuf Kalla menelepon langsung Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri untuk segera menangkap Robert Tantular. “Waktu itu saya melihat karena ini kejahatan perbankan, selayaknya BI yang laporkan. Tidak ada dasar hukumnya, katanya (Boediono). Maka, saya sebagai wapres tahu ada tindak kejahatan, maka saya  akan laporkan. Alasan beliau (Boediono) tidak ada dasar hukumnya untuk ditangkap,” kata Jusuf Kalla di depan anggota Pansus Century, pada  Kamis (14/1) lalu.

Susno Duaji kemudian mempertegas lagi pernyataan Jusuf Kalla pada, Selasa (19/1) kemarin yang menyatakan penangkapan Robert atas perintah Jusuf Kalla melalui Kapolri.“Sama seperti yang saya sampaikan kemarin-kemarin. Yang perintahkan (penangkapan) ya Pak JK,” ujarnya “Saya tidak tahu, kenapa BI tidak tahu. Selain itu, BI juga baru memberikan dokumen mengenai penyimpangan Ban Century setelah Robert ditahan. Yaitu, 2 hari setelah Robert ditahan (25 November), BI baru memberikan dokumen lengkap,” Susno menegaskan di depan anggota Pansus Kasus Bank Century DPR. (persda network/yat/ade)

Sumber : tribun

9. Faisal Basri: Susno Tak Layak Dipercaya

Mantan Kabareskrim Susno Duadji dalam laporannya menyebut, akan menyidik Boediono karena diduga terkait skandal bailout Century. Namun, hal itu tidak dipercaya Ekonom Faisal Basri. Pada rapat Pansus Century, Jumat (22/1) dini hari di Gedung DPR, Jakarta, anggota pansus dari Fraksi PDIP Maruarar Sirait menanyakan terkait laporan Susno tersebut kepada Faisal Basri yang menjadi ahli dalam rapat tersebut.

“Dari apa yang disampaikan oleh Pak Susno pada point C, apa bisa disampaikan saudara siapa yang bertanggung jawab?” tanya pria yang akrab disapa Ara itu. Faisal pun menjawab, dirinya tidak ingin menanggapi apa yang jadi laporan Susno itu. Menurutnya, Susno tidak layak untuk dipercauai. “Buat apa saya merespon sesuatu yang meragukan itu, sorry to say. Saya mendengar apa yang disampaikan oleh beliau, tapi saya juga dengar banyak yang kurang baik tentang dia. Saya tidak mempercayai pak susno, seperti saya juga tidak percaya Robert Tantular,” jawabnya. Point C yang dimaksud Ara itu adalah pada laporan penangan kasus Century yang disampaikan Susno tertulis; Bareskrim tidak memprioritaskan penyidikan kasus penyertaan dana LPS sebesar Rp6,762 triliun dikarenakan pertimbangan sebagai berikut:

“Ada di antara anggota KSSK saat itu yang sedang mengikuti Pemilu Wakil Presiden, yang tentunya kalau langsung disidik akan terjadi kehebohan, walaupun sebenarnya untuk membuktikan adanya korupsi dalam kasus penyertaan modal dari LPS senilai Rp 6,762 triliun ke Bank Century tidak terlalu sulit.”

KORAN DEMOKRASI INDONESIA

http://korandemokrasiindonesia.wordpress.com

Oleh: Indonesian Children | Januari 19, 2010

Hari Buruh

Hari Buruh

Hari Buruh pada umumnya dirayakan pada tanggal 1 Mei, dan dikenal dengan sebutan May Day. Hari buruh ini adalah sebuah hari libur (di beberapa negara) tahunan yang berawal dari usaha gerakan serikat buruh untuk merayakan keberhasilan ekonomi dan sosial para buruh.

Sejarah Hari Buruh

May Day lahir dari berbagai rentetan perjuangan kelas pekerja untuk meraih kendali ekonomi-politis hak-hak industrial. Perkembangan kapitalisme industri di awal abad 19 menandakan perubahan drastis ekonomi-politik, terutama di negara-negara kapitalis di Eropa Barat dan Amerika Serikat. Pengetatan disiplin dan pengintensifan jam kerja, minimnya upah, dan buruknya kondisi kerja di tingkatan pabrik, melahirkan perlawanan dari kalangan kelas pekerja.

Pemogokan pertama kelas pekerja Amerika Serikat terjadi di tahun 1806 oleh pekerja Cordwainers. Pemogokan ini membawa para pengorganisirnya ke meja pengadilan dan juga mengangkat fakta bahwa kelas pekerja di era tersebut bekerja dari 19 sampai 20 jam seharinya. Sejak saat itu, perjuangan untuk menuntut direduksinya jam kerja menjadi agenda bersama kelas pekerja di Amerika Serikat.

Ada dua orang yang dianggap telah menyumbangkan gagasan untuk menghormati para pekerja, Peter McGuire dan Matthew Maguire, seorang pekerja mesin dari Paterson, New Jersey. Pada tahun 1872, McGuire dan 100.000 pekerja melakukan aksi mogok untuk menuntut mengurangan jam kerja. McGuire lalu melanjutkan dengan berbicara dengan para pekerja and para pengangguran, melobi pemerintah kota untuk menyediakan pekerjaan dan uang lembur. McGuire menjadi terkenal dengan sebutan “pengganggu ketenangan masyarakat”.

Pada tahun 1881, McGuire pindah ke St. Louis, Missouri dan memulai untuk mengorganisasi para tukang kayu. Akhirnya didirikanlah sebuah persatuan yang terdiri atas tukang kayu di Chicago, dengan McGuire sebagai Sekretaris Umum dari “United Brotherhood of Carpenters and Joiners of America”. Ide untuk mengorganisasikan pekerja menurut bidang keahlian mereka kemudian merebak ke seluruh negara. McGuire dan para pekerja di kota-kota lain merencanakan hari libur untuk Para pekerja di setiap Senin Pertama Bulan September di antara Hari Kemerdekaan dan hari Pengucapan Syukur.

Pada tanggal 5 September 1882, parade Hari Buruh pertama diadakan di kota New York dengan peserta 20.000 orang yang membawa spanduk bertulisan 8 jam kerja, 8 jam istirahat, 8 jam rekreasi. Maguire dan McGuire memainkan peran penting dalam menyelenggarakan parade ini. Dalam tahun-tahun berikutnya, gagasan ini menyebar dan semua negara bagian merayakannya.

Pada 1887, Oregon menjadi negara bagian pertama yang menjadikannya hari libur umum. Pada 1894. Presider Grover Cleveland menandatangani sebuah undang-undang yang menjadikan minggu pertama bulan September hari libur umum resmi nasional.

Kongres Internasional Pertama diselenggarakan pada September 1866 di Jenewa, Swiss, dihadiri berbagai elemen organisasi pekerja belahan dunia. Kongres ini menetapkan sebuah tuntutan mereduksi jam kerja menjadi delapan jam sehari, yang sebelumnya (masih pada tahun sama) telah dilakukan National Labour Union di AS: Sebagaimana batasan-batasan ini mewakili tuntutan umum kelas pekerja Amerika Serikat, maka kongres merubah tuntutan ini menjadi landasan umum kelas pekerja seluruh dunia.

Satu Mei ditetapkan sebagai hari perjuangan kelas pekerja dunia pada Konggres 1886 oleh Federation of Organized Trades and Labor Unions untuk, selain memberikan momen tuntutan delapan jam sehari, memberikan semangat baru perjuangan kelas pekerja yang mencapai titik masif di era tersebut. Tanggal 1 Mei dipilih karena pada 1884 Federation of Organized Trades and Labor Unions, yang terinspirasi oleh kesuksesan aksi buruh di Kanada 1872 [1], menuntut delapan jam kerja di Amerika Serikat dan diberlakukan mulai 1 Mei 1886.

Peristiwa Haymarket

Pada tanggal 1 Mei tahun 1886, sekitar 400.000 buruh di Amerika Serikat mengadakan demonstrasi besar-besaran untuk menuntut pengurangan jam kerja mereka menjadi 8 jam sehari. Aksi ini berlangsung selama 4 hari sejak tanggal 1 Mei.

Pada tanggal 4 Mei 1886. Para Demonstran melakukan pawai besar-besaran, Polisi Amerika kemudian menembaki para demonstran tersebut sehingga ratusan orang tewas dan para pemimpinnya ditangkap kemudian dihukum mati, para buruh yang meninggal dikenal sebagai martir. Sebelum peristiwa 1 Mei itu, di berbagai negara, juga terjadi pemogokan-pemogokan buruh untuk menuntut perlakukan yang lebih adil dari para pemilik modal.

Kongres Sosialis Dunia

Peristiwa Haymarket, Polisi menembaki para demonstran disusul dengan perlawanan dari kaum buruh.

Pada bulan Juli 1889, Kongres Sosialis Dunia yang diselenggarakan di Paris menetapkan peristiwa di AS tanggal 1 Mei itu sebagai hari buruh sedunia dan mengeluarkan resolusi berisi: Sebuah aksi internasional besar harus diorganisir pada satu hari tertentu dimana semua negara dan kota-kota pada waktu yang bersamaan, pada satu hari yang disepakati bersama, semua buruh menuntut agar pemerintah secara legal mengurangi jam kerja menjadi 8 jam per hari, dan melaksanakan semua hasil Kongres Buruh Internasional Perancis.

Resolusi ini mendapat sambutan yang hangat dari berbagai negara dan sejak tahun 1890, tanggal 1 Mei, yang diistilahkan dengan May Day, diperingati oleh kaum buruh di berbagai negara, meskipun mendapat tekanan keras dari pemerintah mereka.

Hari buruh di Indonesia

Indonesia pada tahun 1920 juga mulai memperingati hari Buruh tanggal 1 Mei ini. Tapi sejak masa pemerintahan Orde Baru hari Buruh tidak lagi diperingati di Indonesia, dan sejak itu, 1 Mei bukan lagi merupakan hari libur untuk memperingati peranan buruh dalam masyarakat dan ekonomi. Ini disebabkan karena gerakan buruh dihubungkan dengan gerakan dan paham komunis yang sejak kejadian G30S pada 1965 ditabukan di Indonesia.

Semasa Soeharto berkuasa, aksi untuk peringatan May Day masuk kategori aktivitas subversif, karena May Day selalu dikonotasikan dengan ideologi komunis. Konotasi ini jelas tidak pas, karena mayoritas negara-negara di dunia ini (yang sebagian besar menganut ideologi nonkomunis, bahkan juga yang menganut prinsip antikomunis), menetapkan tanggal 1 Mei sebagai Labour Day dan menjadikannya sebagai hari libur nasional. Setelah era Orde Baru berakhir, walaupun bukan hari libur, setiap tanggal 1 Mei kembali marak dirayakan oleh buruh di Indonesia dengan demonstrasi di berbagai kota.

Kekhawatiran bahwa gerakan massa buruh yang dimobilisasi setiap tanggal 1 Mei membuahkan kerusuhan, ternyata tidak pernah terbukti. Sejak peringatan May Day tahun 1999 hingga 2006 tidak pernah ada tindakan destruktif yang dilakukan oleh gerakan massa buruh yang masuk kategori “membahayakan ketertiban umum”. Yang terjadi malahan tindakan represif aparat keamanan terhadap kaum buruh, karena mereka masih berpedoman pada paradigma lama yang menganggap peringatan May Day adalah subversif dan didalangi gerakan komunis.

2006

Aksi May Day 2006 terjadi di berbagai kota di Indonesia, seperti di Jakarta, Lampung, Makassar, Malang, Surabaya, Medan, Denpasar, Bandung, Semarang, Samarinda, Manado, dan Batam.

Di Jakarta unjuk rasa puluhan ribu buruh terkonsentrasi di beberapa titik seperti Bundaran HI dan Parkir Timur Senayan, dengan sasaran utama adalah Gedung MPR/DPR di Jalan Gatot Subroto dan Istana Negara atau Istana Kepresidenan. Selain itu, lebih dari 2.000 buruh juga beraksi di Kantor Wali Kota Jakarta Utara. Buruh yang tergabung dalam aksi di Jakarta datang dari sejumlah kawasan industri di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) yang tergabung dalam berbagai serikat atau organisasi buruh.

2007

Di Jakarta, ribuan buruh, mahasiswa, organisasi kepemudaan, dan masyarakat turun ke jalan. Berbagai titik di Jakarta dipenuhi para pengunjuk rasa, seperti Kawasan Istana Merdeka, Gedung MPR-DPR-DPD, Gedung Balai Kota dan DPRD DKI, Gedung Depnaker dan Disnaker DKI, serta Bundaran Hotel Indonesia.

Di Yogyakarta, ratusan mahasiswa dan buruh dari berbagai elemen memenuhi Kota Yogyakarta. Simpang empat Tugu Yogya dijadikan titik awal pergerakan. Buruh dan mahasiswa berangkat dari titik simpul Tugu Yogya menuju depan Kantor Pos Yogyakarta. Di Solo, aksi dimulai dari Perempatan Panggung yang dilanjutkan dengan berjalan kaki menuju Bundaran Gladag sejauh 3 km untuk menggelar orasi lalu berbelok menuju Balaikota Surakarta yang terletak beberapa ratus meter dari Gladag. Aksi serupa juga digelar oleh dua ratusan buruh di Sukoharjo. Massa aksi tersebut mendatangi Kantor Bupati dan Kantor DPRD Sukoharjo. Di Bandung, para buruh melakukan aksi di Gedung Sate dan bergerak menuju Polda Jawa Barat dan kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinaskertrans) Jawa Barat. Di Serang, ruas jalan menuju Pandeglang, Banten, lumpuh sejak pukul 10.00 WIB. Sekitar 10.000 buruh yang tumplek di depan Gedung DPRD Banten memblokir Jalan Palima. Di Semarang, ribuan buruh berunjuk rasa secara bergelombang sejak pukul 10.00 WIB. Mengambil start di depan Masjid Baiturrahman di Kawasan Simpang Lima, Kampus Undip Pleburan, dan Bundaran Air Mancur di Jalan Pahlawan, lalu menuju gedung DPRD Jawa Tengah. Sekitar 2 ribu buruh di kota Makassar mengawali aksinya dengan berkumpul di simpang Tol Reformasi. Dari tempat tersebut, mereka kemudian berjalan kaki menuju kantor Gubernur Sulsel Jl Urip Sumoharjo. Di kota Palembang, aksi buruh dipusatkan di lapangan Monumen Perjuangan Rakyat (Monpera). Di Sidoarjo, ratusan buruh yang melakukan aksi di Gedung DPRD Sidoarjo, Jawa Timur. Ribuan buruh di Pekalongan melakukan demo mengelilingi Kota Pekalongan. Aksi dimulai dari Alun-alun Pekauman Kota Pekalongan, melewati jalur pantura di Jalan Hayam Wuruk, dan berakhir di halaman Gedung DPRD Kota Pekalongan. Longmarch dilakukan sepanjang sekitar enam kilometer. Di Medan, sekitar 5 ribu buruh mendatangi DPRD Sumut dan Pengadilan Negeri Medan.

2008

Sekitar 20 ribu buruh melakukan aksi longmarch menuju Istana Negara pada peringatan May Day 2008 di Jakarta. Mereka berkumpul sejak pukul 10 pagi di Bundaran Hotel Indonesia.

Sementara itu 187 aktivis Jaringan Anti Otoritarian dihadang dan ditangkap dengan tindakan represif oleh personil Polres Jakarta Selatan seusai demonstrasi di depan Wisma Bakrie, saat hendak bergabung menuju bundaran HI [3]. Di Depok, 5 truk rombongan buruh yang hendak menuju Jakarta ditahan personel Polres Depok. Di Medan, polisi melarang aksi demonstrasi dengan alasan hari raya Kenaikan Isa Almasih. Aksi buruh di Yogyakarta juga dihadang Forum Anti Komunis Indonesia.

Aksi ini dilakukan oleh pelbagai organisasi buruh yang tergabung Aliansi Buruh Menggugat dan Front Perjuangan Rakyat, serta diikuti berbagai serikat buruh dan organisasi lain, seperti Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta, Buruh Putri Indonesia, Kesatuan Alinasi Serikat Buruh Independen (KASBI), Serikat Pekerja Carrefour Indonesia, Serikat Buruh Jabotabek (SBJ), komunitas waria, organ-organ mahasiswa dan lain sebagainya.

2008

Belasan ribu buruh, aktivis dan mahasiswa dari berbagai elemen dan organisasi memperingati Hari Buruh Sedunia dengan melakukan aksi longmarch dari Bundaran HI menuju Istana Negara, Jakarta. Aksi ini tergabung dalam dua organisasi payung, Front Perjuangan Rakyat (FPR) dan Aliansi Buruh Menggugat (ABM). Ribuan buruh yang tergabung dalam ABM, tertahan dan dihadang oleh ratusan aparat kepolisian sekitar 500 meter dari Istana

KORAN DEMOKRASI INDONESIA

http://korandemokrasiindonesia.wordpress.com

Oleh: Indonesian Children | Januari 19, 2010

TEMPAT UNJUK RASA YANG PALING BANYAK DITUJU PARA DEMONSTRANS

TEMPAT UNJUK RASA YANG PALING SERING DITUJU PARA DEMONSTRANS

Unjuk rasa atau demonstrasi (“demo”) adalah sebuah gerakan protes yang dilakukan sekumpulan orang di hadapan umum. Unjuk rasa biasanya dilakukan untuk menyatakan pendapat kelompok tersebut atau penentang kebijakan yang dilaksanakan suatu pihak atau dapat pula dilakukan sebagai sebuah upaya penekanan secara politik oleh kepentingan kelompok. Unjuk rasa umumnya dilakukan oleh kelompok mahasiswa yang menentang kebijakan pemerintah, atau para buruh yang tidak puas dengan perlakuan majikannya. Namun unjuk rasa juga dilakukan oleh kelompok-kelompok lainnya dengan tujuan lainnya.

Unjuk rasa kadang dapat menyebabkan pengrusakan terhadap benda-benda. Hal ini dapat terjadi akibat keinginan menunjukkan pendapat para pengunjuk rasa yang berlebihan.

Unjuk rasa di Indonesia

Di Indonesia, unjuk rasa menjadi hal yang biasa terjadi dalam sehari-hari. Khususnya sejak era reformasi atau sejak jatuhnya rezim kekuasaan Soeharto pada tahun 1998. Unjuk rasa menjadi simbol kebebasan berekspresi di negara ini. Unjuk rasa terjadi hampir setiap hari di berbagai bagian di Indonesia, khususnya Jakarta. Terutama Jakarta unjuk rasa paling sering terjadi,. Karena , Jakarta adalah pusat kekuasaan, pusat kegiatan politik dan ibukota negara yang jadi perhatian seluruh bangsa ini. Beberapa tempat yang dituju oleh pendemo untuk menungkapkan keinginannya biasanya dipengaruhi oleh peranan strategis lokasi dan topik yang diajukan. Tempat favorit adalah bundarab HI, karena dianggap lokasi itu paling strategis dilalui banyak orang dan simbol kota ada di sana.

Tempat Unjuk Rasa Yang Paling Sering Dituju Para Demonstrans pada tahun 2009 di Jakarta :

1. Bundaran HI
2. Gedung DPR
3. Istana Negara
4, Kantor KPU
5. Monumen Nasional
6. Kedubes AS
7. Kantor Kejaksaan
8. Kantor KPK
9, Kantor Kepolisian
10. Jalan Protokol Sudirman – Tamrin

KORAN DEMOKRASI INDONESIA

http://korandemokrasiindonesia.wordpress.com

Oleh: Indonesian Children | Januari 19, 2010

Kabut Panas Century Menjalar Sampai Jauh

Kabut Panas Century Menjalar Sampai Jauh

Keberadaan Komite Koordinasi, lembaga yang memerintahkan Bank Century ditangani Lembaga Penjamin Simpanan, dinilai tak sah. Sejumlah anggota DPR bersiap “menembak” Menteri Keuangan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani punya perbanding­an untuk menggambarkan dampak sistemik Bank Century jika tak diselamatkan. Ia mengibaratkan Bank Century itu rumah terbakar. Menurut Sri, se­kalipun rumah itu milik pelaku tindak pidana, tetap saja harus diselamatkan, disiram air. Jika tidak, api bisa menjalar ke mana-mana. ”Apakah bisa dijamin tidak menjalar ke rumah lain,” katanya Selasa pekan lalu.

Gerojokan Rp 6,7 triliun untuk menyelamatkan Bank Century agar tidak menjelma menjadi ”badai sistemik” itulah yang kini menjadi pembicaraan hangat anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Sejak Badan Pemeriksa Ke­uangan menyerahkan laporan investigasinya ke DPR, Senin pekan lalu, peran Sri Mulyani di balik pengucuran duit itu ramai dibicarakan. Ia disorot karena posisinya sebagai Ketua Komite Koordinasi. Komite ini yang menetapkan Bank Century sebagai bank gagal yang berdampak sistemik sehingga harus ditangani Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Anggota Komite: Gubernur Bank Indonesia, kala itu dijabat Boediono (kini wakil presiden), dan Ketua Dewan Komisioner LPS Rudjito.

Keberadaan Komite ini dipersoalkan sekarang. Dalam audit BPK disebutkan, Komite ini belum pernah dibentuk berdasarkan undang-undang. Sesuai dengan penjelasan Pasal 21 ayat 2 Undang-Undang LPS, menurut BPK, lembaga seperti itu seharusnya dibentuk berdasarkan undang-undang tersendiri. Ketentuan ini dipertegas Pasal 11 ayat 5 Undang-Undang Bank Indonesia. Dengan argumentasi itulah, penyelamatan Century bisa dianggap cacat hukum lantaran status hukum Komite tak jelas.

Sri Mulyani tak setuju atas tudingan seperti ini. Menurut dia, pembentukan Komite sudah sesuai dengan Undang-Undang LPS. Beleid itu menyebutkan, dalam rangka memberikan masukan ke Komite Koordinasi, dibentuk Forum Stabilitas Sistem Keuangan. Forum Stabilitas ini pun dibentuk atas dasar Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan, Gubernur BI, dan Ketua Dewan Komisioner LPS per 29 Juni 2007. Menurut Sri, penjelasan pasal 21 itu sifatnya tidak mengikat. Dengan demikian, Komite Koordinasi dianggap tidak perlu dibentuk dengan undang-undang tersendiri.

Anggota Komisi Perbankan DPR, Andi Rahmat, tetap menuding Komite tak memiliki payung hukum. Undang-Undang LPS, kata dia, justru yang meminta Komite ini dibentuk oleh undang-undang tersendiri. ”Ini dipaksa­kan,” katanya. Hal senada diungkapkan pengamat hukum tata negara Irmanputra Sidin. Menurut Sidin, jika ketentuan yang ada memerintahkan perlunya undang-undang tersendiri, lembaga itu baru bisa bertugas setelah undang-undangnya keluar. ”Tanpa itu, Presiden pun tak bisa melakukannya,” kata mantan Staf Ahli Mahkamah Konstitusi ini.

Setelah terbit Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK) pada pertengahan Oktober 2008, Forum Stabilitas berganti nama menjadi Komite Stabilitas Sektor Keuangan. Medio Desember 2008, perpu itu tidak diterima Dewan. Saat itu DPR memberi catatan, yakni pemerintah diminta mengajukan rancangan undang-undang baru tentang hal yang sama. Pada 30 September, perpu itu secara resmi ditolak dalam sidang paripurna. Sejak itulah Komite Stabilitas resmi dibubarkan.

RUANG rapat Menteri Keuangan, 21 November 2008. Jumat tengah malam itu, Komite Stabilitas menggelar rapat superpenting, membahas nasib Bank Century. Hadir di situ, semua anggota Komite. Di antaranya, Gubernur BI, para Deputi Gubernur BI, pejabat eselon satu Departemen Keuangan, Badan Kebijakan Fiskal, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK), serta Komisioner LPS.

Tiga jam sebelumnya Komite Stabi­litas menerima surat dari Bank Indonesia. Isinya: Rapat Dewan Gubernur BI memutuskan Bank Century sebagai bank gagal yang ditengarai berdampak sistemik. Analisis dampaknya menggunakan memorandum of understanding (MOU) Uni Eropa. Aspek yang di­ukur dampaknya, yakni terhadap institusi keuangan, pasar keuangan, sistem pembayaran, sektor riil, dan psikologi pasar. Hasilnya, bank sentral menganggap adanya ketidakpastian psikologi masyarakat atau pasar yang dapat memicu gangguan ekonomi. ”Ini tidak dapat dilepaskan dari ciri krisis 1998,” kata Deputi Gubernur Senior BI Darmin Nasution. Seorang petinggi BI, dalam audit itu, mengaku bahwa MOU itu baru pertama kali digunakan dan masih tahap coba-coba.

Langkah cepat dilakukan BI. Sikap itu langsung disampaikan ke Komite Stabilitas. Dalam suratnya, BI mengusulkan Komite Stabilitas memutuskan kebijakan penanganan bank itu apakah tergolong berdampak sistemik atau tidak. Tak menunggu waktu, Komite Stabilitas bergegas menggelar rapat. Nah, dalam rapat itu keputusan Dewan Gubernur BI dikuliti.

Yang paling alot, tentu saja, soal penetapan dampak sistemik. Badan Kebijakan Fiskal, misalnya, menilai analisis BI lebih pada dampak psiko­logi karena tidak didukung data cukup dan terukur. Bapepam juga beranggapan secara finansial penutupan Bank Century tidak bakal menimbulkan risiko signifikan terhadap bank lain karena asetnya kecil. Sebagai perusahaan publik, sahamnya pun tidak aktif diperdagangkan. Bahkan seorang anggota Komisioner LPS mengatakan, jika analisisnya seperti itu, semua bank bisa dikategorikan berdampak sistemik. Tapi, tentang ini semua, kepada Tempo, Oktober lalu, Sri Mul­yani menyanggah. ”Itu rumor,” katanya.

Pada akhirnya, BI tetap pada pendapatnya. Alasannya, dampak sis­temik sulit diukur karena risikonya berantai. BI meminta Komite Stabilitas mengambil pendekatan hati-hati. Sri Mulyani meminta masukan dari anggotanya. Setelah itu, rapat Komite Stabilitas ditutup menjelang subuh. Setelah rehat sejenak, masukan di tingkat Komite Stabilitas itu dibawa ke Komite Koordinasi untuk diputuskan. Hasilnya sama dengan yang diputuskan rapat Dewan Gubernur BI.

Menurut ekonom Drajad Wibowo, ada yang janggal dalam rapat Komite Koordinasi itu. Pasalnya, dalam rapat di Komite Stabilitas, penetapan dampak sistemik masih menjadi perdebatan. ”Ada missing link, rapat itu kotak hitamnya kasus ini,” katanya. Hal senada diungkapkan ekonom Kwik Kian Gie. Menurut Kwik, ada yang salah dalam rapat Komite Koordinasi itu. ”Terkesan ada yang memaksa,” ujarnya.

TIGA hari setelah mendapat mandat, LPS langsung melakukan penanganan Bank Century dengan melakukan penyertaan modal pertama Rp 2,7 triliun. Sampai Juli 2009, jumlah duit yang digelontorkan Rp 6,762 triliun. Dana ini untuk mendongkrak rasio kecukupan modal Bank Century dari minus 3,53 persen menjadi 8 persen. Pembengkakan ini baru diketahui DPR pada pertengahan Agustus lalu. Sebelumnya DPR hanya tahu yang digelontorkan Rp 1,3 triliun. Sejak itu kasus ini membuat geger.

Menurut BPK, penyertaan modal tahap kedua Rp 2,2 triliun tidak dikoordinasi dengan Komite Koordinasi. Hal ini dianggap melanggar Peraturan LPS Nomor 5/PLPS/2006. Selain itu, BPK beranggapan, dana yang dikucurkan setelah Perpu JPSK ditolak pada 18 Desember 2008 tidak sah. Nilainya Rp 2,88 triliun. Maka, dari total yang dikucurkan, total jenderal yang dianggap BPK melanggar ketentuan adalah Rp 4 triliun.

Sri Mulyani menyanggah jika dikatakan pihaknya melanggar aturan. Dalam setiap penyertaan modal, kata dia, LPS selalu melapor ke Komite Koordinasi. Hal ini dibenarkan Ketua Komisioner LPS Rudjito. Karena menggunakan dana lembaga penjamin, menurut Sri, tak perlu persetujuan DPR. Soal perpu, pemerintah menganggap belum ditolak. ”Karena DPR tidak secara resmi menolak, hanya meminta pemerintah mengajukan RUU baru,” Sri Mulyani menjelaskan.

KORAN DEMOKRASI INDONESIA

http://korandemokrasiindonesia.wordpress.com

Oleh: Indonesian Children | Januari 19, 2010

KONTROVERSI DAMPAK SISTEMIK BANK CENTURY

KONTROVERSI DAMPAK SISTEMIK BANK CENTURY

1. Lima Alasan Kenapa Century Berdampak Sistemik

Sumber: infobanknews.com

Jangan sampai, politisasi terhadap penyehatan bank akan membuat pengambil keputusan takut mengambil keputusan jika ada bank yang ukurannya lebih besar mengalami kegagalan. Kasus Bank Century menimbulkan kontroversi dari berbagai pakar  apakah berdampak sistemik atau tidak. Apakah bank tersebut ditutup pada November 2008 lalu?
 
Berbagai pertimbagan dan latar belakang yang meyikapi keadaan tersebut adalah
Kita lihat dampak pertama, yaitu kondisi sistem pembayaran. Sistem pembayaran boleh jadi berjalan normal, namun dengan gejala segmentasi di pasar uang antarbank (PUAB) yang makin meluas. Bukan hanya itu. Terdapat potensi kerentanan apabila terjadi flight to quality atau capital outflow yang mengakibatkan bank-bank menengah-kecil akan mengalami kesulitan likuditas. Bahkan, terdapat 18 bank yang berpotensi mengalami kesulitan likuiditas bila hal tersebut terjadi. Di sisi lain, ada lima bank yang memiliki karakteristik mirip Bank Century diduga akan mengalami kesulitan likuiditas.
 
Kepanikan seperti itu membuat bank-bank cenderung menahan likuiditas, baik rupiah maupun valuta asing (valas), untuk keperluan likuiditasnya masing-masing. Kondisi seperti ini akan membahayakan bank-bank yang tidak memiliki kekuatan
likuiditas yang cukup. Lebih mengerikan lagi, jika kemudian muncul rumor atau berita negatif mengenai. kegagalan bank dalam settlement kliring/real time gross settlement (RTGS), hal. ini akan dengan cepat memicu terjadinya kepanikan di kalangan masyarakat dan. berpotensi menimbulkan bank run. Disebut-sebut, dari 23 bank tersebut ada Rp30 triliun yang berpotensi fligt to quality. Dari jumlah itu, ada sekitar Rp18 triliun yang akan menjadi beban LPS jika dilakukan penutupan.

Kedua, dampak terhadap pasar keuangan. Ketika itu, situasi pasar keuangan masih
relatif labil dalam menyerap berita-berita negatif. Waktu itu terdapat potensi sentimen negatif di pasar keuangan,terutama dalam kondisi pasar yang sangat rentan terhadap berita-berita yang dapat merusak kepercayaan terhadap pasar keuangan.
 
Ketiga, dampak kepercayaan publik atau psikologis pasar. Penutupan bank dapat menambah ketidakpastian pada pasar domestik dan diyakini dapat berakibat fatal pada psikologi pasar yang sedang
sensitif. Pada waktu itu rumor kalah kliring dan situasi rawan fligt to quality sedang terjadi dengan isu-isu bank kekurangan likuiditas dan negera-negara tetangga. menerapkan kebijkan penjaminan 100%. Psikologi pasar inilah yang bisa memorak-porandakan sistem keuangan, kendati. bank tersebut berukuran kecil.
 
Keempat, berdampak pada bank lain. Jujur, harus diakui, jika dilihat dari peran bank memang tidak signifikan dalam hal fungsinya sebagai lembaga intermediasi atau pemberian kredit, ukuran bank, substitutability, dan keterkaitan dengan bank atau lembaga keuangan lain. Namun, dari sisi jumlah nasabah dan jaringan kantor cabang, bank ini
termasuk memiliki jumlah nasabah yang cukup besar (65.000 nasabah) dan jaringan cukup luas di seluruh Indonesia dengan 65 kantor.
 
Dalam kondisi pasar yang normal, jika bank ini ditutup,diperkirakan relatif tidak akan menimbulkan dampak sistemik bagi bank lain. Namun, dalam kondisi pasar yang saat itu cenderung rentan terhadap. berita-berita negatif, penutupan bank berpotensi menimbulkan contagion effect berupa upaya rush terhadap bank-bank lain, terutama peer banks atau bank yang lebih kecil. Situasinya ketika itu sedang terjadi penurunan kepercayaan masyarakat akibat psikologi pasar yang tidak menentu. Bahkan, akan menimbulkan kekacauan yang lebih besar dan dapat menyeret bank-bank lain.
 
Kelima, kondisi sektor riil dan sistem keuangan. Saat itu,menurut data-data, kondisi sistem keuangan mengalami tekanan sejalan dengan kondisi ekonomi dan keuangan global yang terus memburuk. Hal yang sama juga terjadinya penurunan cadangan devisa dan tekanan terhadap nilai tukar rupiah. Namun, karena perannya pada pemberian kredit terhadap sektor riil tidak signifikan, kegagalan bank ini memiliki dampak yang relatif terbatas terhadap sektor riil
 
Nah, jika memperhatikan kenyataan pada November 2008, permasalahan yang terjadi pada Bank Century berpotensi menimbulkan dampak sistemik, terutama melalui jalur psikologi pasar, sistem pembayaran, dan pasar keuangan. Psikologi pasar bisa merembet ke bank-bank yang lebih besar sehingga menimbulkan kekacauan (rush).
 
Itu artinya, kondisi saat pengambilalihan perlu diperhatikan. Tidak bisa dilihat dari kacamata sekarang ini. Hanya, sialnya, dalam situasi yang sistemik dengan psikologi pasar yang tak menentu, celakanya terjadi pada Bank Century, yang sebelum diambil alih dikelola dengan penuh moral hazard. Hal yang sama juga akan dilakukan jika terjadi pada bank lain karena memang situasi pada setahun lalu sangat rawan rush.
Psikologi masyarakat sangat rentan akan terjadinya bank run. Sebab,penyelamatan Bank Century atau sebuah bank gagal bukan semata-mata menyelamatkan satu bank, melainkan menyelamatkan industri
perbankan.
 
Jangan sampai, politisasi terhadap penyehatan bank akan membuat
pengambil keputusan takut mengambil keputusan jika ada bank yang ukurannya lebih besar mengalami kegagalan. Jika demikian, akan terjadi kiamat perbankan yang akan menghancurkan sistem perbankan. Harapannya, politisasi terhadap penyehatan perbankan
ini tidak akan memakan biaya krisis yang lebih besar lagi.  Jangan sampai di masa-masa mendatang jika ada bank gagal yang ukurannya lebih besar dibiarkan hanya karena ketakutan disalahkan dan
diseret-seret setelah menetapkan sebagai bank gagal. Jika demikian, tentunya akan merusak sistem perbankan.

Awal Mula Keributan “Sistemik”

Keributan kembali terjadi dalam sidang Panitia Khusus Angket Century DPR. Kali ini yang ribut adalah Politisi Gayus Lumbuun mengaku telah berdamai dengan Benny K Harman. “Apakah Anda mengerti teori sistem? Saya tanyakan ini karena menurut teori sistem, Bank Century adalah subsistem dari sistem ekonomi nasional, yang akan berpengaruh terhadap sistem keuangan nasional. Ini juga ada kaitannya dengan status Century sebagai bank gagal berdampak sistemik,” demikian Benny K Harman melontarkan pertanyaan kepada para ahli ekonomi yang diundang pansus dalam rapat Pansus Angket Century di Gedung DPR RI, 21 Januari 2010. Pertanyaan itulah yang menjadi awal keributan “sistemik” di Pansus.

Kata “sistem” dan “sistemik” memang kini seolah menjadi trend sejak kasus Century mengemuka. Tercatat, tak kurang dari lima kali Benny mengucapkan kata “sistem” maupun “sistemik” dalam satu kali lontaran pertanyaan. Namun pertanyaan tersebut berbuah masalah, ketika Benny tak puas dengan jawaban para ahli, yang ia rasa bukan merupakan ahli teori sistem. Benny pun mulai mempertanyakan bidang keahlian dan kompetensi para pakar tersebut. “Anda ahli apa?” tanya Benny kepada salah satu ahli, Ichsanuddin Noorsyi. “Saya disebut ahli ekonomi politik,” jawab Ichsanuddin. “Siapa yang menyebut Anda ahli ekonomi politik?” tanya Benny lagi. “Surat Rektor UGM,” jawab Ichsanuddin kalem. Namun keterangan ini rupanya tak memuaskan Benny. Ia kemudian mengawali pertanyaannya kepada Ichsanuddin dengan kalimat “Kepada Anda yang mengaku-aku ahli ekonomi politik.” Sontak perilaku Benny ini diprotes Gayus Lumbuun selaku pimpinan rapat, karena dianggap tak patut. Gayus mengingatkan Benny untuk menghormati para ahli ekonomi tersebut. Menanggapi peringatan Gayus itu, Benny hanya sedikit merubah pola kalimatnya menjadi “Kepada Anda yang disebut-sebut ahli ekonomi politik.” Melihat kebandelan ini, Gayus pun berang. “Kita harus menghormati para ahli. Kita sendiri yang sepakat untuk mengundang mereka kemari,” tegas Gayus. Namun Benny tampak tidak sepaham dengan Gayus, sehingga mereka berdua pun terlibat adu mulut.

Di tengah adu mulut tersebut, anggota Pansus dari Fraksi Golkar, Agun Gunandjar Sudarsa, melakukan interupsi. “Saya keberatan dengan cara Saudara Benny meminta keterangan kepada ahli. Kita sendirilah (Pansus) yang sudah mengklasifikasikan, men-declare, dan mengakui mereka sebagai ahli, sehingga mereka diundang ke sini,” tegas Agun. Bagai gayung bersambut, anggota Pansus dari Fraksi PDIP, Eva Kusuma Sundari, juga menyambung dengan interupsi senada. “Saya mendukung Pak Agun. Kita di sini tidak sedang uji kebijakan moneter. Mohon fokus pada substansi masalah,” tandasnya. Melihat keberatan serupa dari sejumlah anggota Pansus, Gayus pun kembali meminta Benny agar menghargai para ahli sebagai tamu, tanpa perlu mempertanyakan kapasitas mereka. “Mereka di sini karena kita ingin meminta keterangan mereka. Kalau tidak butuh keterangan mereka, ya tidak apa-apa. Biar yang lain yang butuh saja,” ujar Gayus kepada Benny. Terdesak, Benny pun tidak lagi meributkan soal kompetensi para ahli. Namun, baru beberapa detik Benny mulai melontarkan pertanyaan kembali kepada mereka, ia lagi-lagi diprotes karena menyebut para ahli sebagai “saksi ahli.” Gayus kembali memotong kalimat Benny, dan mengingatkan bahwa para undangan adalah “ahli,” dan bukan “saksi ahli.” Gayus menjelaskan, “saksi” dan “ahli” memiliki posisi yang berbeda.

Tapi, lagi-lagi Benny tidak menerima penjelasan Gayus, dan tetap ngotot memanggil “saksi ahli.” Akhirnya Gayus membacakan UU terkait Pansus. Dalam salah satu pasal UU tersebut, disebutkan bahwa yang ada adalah istilah “saksi-saksi” dan “ahli-ahli.” Jadi, tegas Gayus, tidak ada istilah “saksi ahli,” yang ada adalah “saksi” dan “ahli.” Tetap saja, Benny tidak sependapat dan bersikukuh memangggil para ahli dengan sebutan “saksi ahli.” Ia meminta Gayus untuk menghargai perbedaan pendapatnya. Namun Gayus tidak mau kompromi. “Saya larang Saudara menggunakan kata-kata yang bertentangan dengan UU, atau Saudara keluar,” tukas Gayus naik pitam. Keributan pun kembali melanda keduanya. Untunglah, kali ini rekan sefraksi Benny, Ruhut Sitompul — yang biasanya menjadi biang onar, justru bertindak sebagai juru damai. Ia meminta Gayus dan Benny berdamai, dan bersedia untuk melakukan lobi guna mencari solusi terbaik. Rapat Pansus pun diskors selama lima menit, dan perwakilan tiap fraksi maju ke meja pimpinan rapat untuk melakukan lobi kecil. Tidak sampai lima menit, lobi tercapai. Dalam lobi tersebut, Fraksi Demokrat menjamin untuk tidak lagi mengeluarkan kata-kata yang melanggar ketentuan UU. Akhirnya, skors dicabut dan rapat pun dilanjutkan kembali. Namun, kali ini Benny tampak sudah tak ingin lagi bertanya kepada para ahli, meskipun saat itu masih gilirannya untuk bertanya. “Saya tak butuh jawaban Anda,” tukasnya singkat

2. Pengamat Indef yakin Kasus Century Berdampak Sistemik

Pengamat ekonomi Aviliani mengatakan secara aset Century tidak mempengaruhi perbankan, tapi berdampak sistemik. Dia mensejajarkan posisi Century dengan penutupan 16 bank pada krisis 1998 sehingga kepercayaan pasar jatuh dan bank-bank lain akan ikut jatuh.

Pasalnya, Indonesia tidak memiliki blanket guarantee yang menjamin dana nasabah. Penjaminan dibatasi Rp 2 miliar. Berbeda dengan negara-negara tetangga yang menjamin hingga 100 persen. Kejatuhan perbankan merupakan mimpi buruk perekonomian. “Sembilan puluh persen transaksi ekonomi dunia terjadi di perbankan,” katanya dalam diskusi Analasis Bank Century di Hotel Aryaduta, Jakarta, Kamis (10/12). Dia menilai langkah pemerintah penggulirkan talangan Rp 6,7 triliun tepat. Aksi demonstrasi yang marak belakangan ini dinilainya hanya menguntungkan elit politik dan merugikan masyarakat. Ketidakstabilan politik memicu hengkangnya investasi asing. Investasi turun bisa mengakibatkan pemutusan hubungan kerja.

Dia menilai kebanyakan pihak yang kontra pengguliran dana talangan tidak mengerti pokok masalah. Hal itu terlihat dari berkembangnya wacana perampokan uang rakyat untuk Century. “Perlu tempatkan institusi pada perannya,” ujar ekonomo Institute for Development Economy and Finance (Indef) itu. Lembaga Penjamin Simpanan yang mengeluarkan dana talangan merupakan lembaga yang pemangku kepentingannya adalah bank. “Mereka sebagai nasabah yang bayar premi,” katanya. Premi yang terkumpul digulirkan untuk bantuan bagi bank yang bermasalah untuk menyelamatkan ekonomi, layaknya asuransi. Dia mendukung upaya Dewan Perwakilan Rakyat dalam mengungkap aliran dana Bank Century. “Tapi bukan pada keputusannya,” kata Aviliani. Pasalnya tidak ada yang salah pada proses pengambilan keputusan penalangan Bank Century. Aviliani menyayangkan panitia khusus Bank Century yang hanya berbekal audit Badan Pemeriksa Keuangan. Menurut dia, hasil pemeriksaan tersebut hanya didasarkan perhitungan angka. “Tidak ada unsur situasi (krisis) saat itu,” ujarnya. Kisruh ini bisa mempengaruhi investasi. Aviliani mengatakan Indonesia harusnya memanfaatkan 2010 sebagai masa mempercepat pertumbuhan ekonomi. Sebab diperkirakan pada 2011 negara lain mulai keluar dari krisis dan sulit bagi Indonesia bersaing jika tidak memacu ekonominya lebih dahulu.”PAda 2010 harusnya jadi era ekspansi perbankan,” kata Komisaris Bank Rakyat Indonesia itu. Hal itu terlihat dari obligasi bank Indonesia yang sangat diminati investor dalam dan luar negeri. “Tapi itu sulit terjadi jika kasus ini bergulir terus,” ujar Aviliani.

3. BPK Ragukan Penilaian Dampak Sistemik Century

Alasan penyelamatan Bank Century (BC) sampai menelan Rp 6,7triliun adalah karena bank tersebut dikhawatirkan berdampak sistemik, namun alasan ini diragukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) karena tidak memiliki kriteria yang jelas dan terukut. Dalam laporan hasil audit investigasi soal bailout Bank Century, BPK meragukan penilaian Bank Indonesia (BI) dan Komite Stabilitas Sektor Keuangan (KSSK) tentang dampak sistemik BC. Laporan Hasil Pemeriksaaan Investigasi Atas Kasus BC yang dikeluarkan BPK menyatakan 3 hasil analisis proses assessment terhadap dampak sistemik oleh BI menunjukkan: Terdapat inkonsistensi dalam penerapan Mou Uni Eropa yaitu dengan penambahan satu aspek berupa aspek psikologi pasar dalam pembuatan analisis dampak sistemik BC yang dilakukan oleh BI. Selain itu, BI juga tidak menggunakan indikator kuantitatif dalam melakukan penilaian terhadap dampak selain dampak pada institusi keuangan. Assessment pada masing-masing aspek lebih banyak didasarkan pada judgement dan mengandung sejumlah kelemahan dalam penentuan indikatornya. Proses pembuatan analisis dampak sistemik BC terkesan tergesa-gesa karena hanya dibuat dalam waktu dua hari dengan menggunakan suatu metode yang baru pertama kali digunakan dan belum pernah diujicobakan sebelumnya. Data yang digunakan adalah data yang tidak mutakhir karena menggunakan data per 31 Oktober 2008 bukan data yang paling dekat dengan tanggal penetapan BC sebagai bank gagal yang ditengarai berdampak sistemik (pada 20 November 2008). Sementara posisi CAR yang digunakan untuk menetapkan BC sebagai bank gagal berdampak sistemik adalah posisi tanggal 31 Oktober 2008. “KSSK juga tidak mempunyai suatu kriteria yang terukur untuk menetapkan dampak sistemik BC, tetapi penetapannya lebih didasarkan kepada judgement,” ujar laporan tersebut seperti dikutip detikFinance , Senin (23/11/2009).

BPK juga menilai, dari aspek institusi keuangan, terlihat bahwa size BC tidak signifikan dibandingkan dengan industri perbankan secara nasional. Namun KSSK lebih memperhatikan aspek psikologis pasar yang diperkirakan dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan secara keseluruhan yang pada akhirnya dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi dan keuangan. Maka KSSK menetapkan BC sebagai bank gagal yang berdampak sistemik. “Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa KSSK menetapkan BC sebagai bank gagal berdampak sistemik serta menetapkan penanganannya kepada LPS mengacu pada Perpu No.4 Tahun 2008. Tetapi proses pengambilan keputusan tersebut tidak dilakukan berdasarkan data kondisi bank yang lengkap dan mutakhir, serta tidak berdasarkan data pada kriteria yang terukur,” tutur laporan tersebut.

Sumber : detik.com

4. Darmin Bantah Kalla Soal Sistemik Century

Bekas anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan Darmin Nasution berbeda pendapat dengan pernyataan Jusuf Kalla soal kondisi Bank Century. Meskipun kolaps karena dirampok pemiliknya, penutupan Bank Century, kata Darmin, tetap berpotensi merembet ke perbankan lainnya. “Yang dikatakan Pak Jusuf Kalla itu sumber persoalan, tapi saat itu yang dibicarakan akibat-akibat persoalan,” kata Darmin saat pemeriksaan Panitia Khusus Angket Bank Century Dewan Perwakilan Rakyat, di gedung DPR, Jakarta, Senin (18/1). Menurut Darmin, meskipun sumber persoalan Bank Century lebih disebabkan dirampok pemiliknya, dalam situasi saat itu penutupan Bank Century tetap berpotensi sistemik kepada bank-bank lainnya. Karena itu dia mengatakan penyelamatan Bank Century tetap perlu dilakukan. Darmin menganalogikan situasi penyelamatan Bank Century saat itu seperti menangani rumah yang terbakar. “Kalau rumah terbakar, kan kita harus melindungi rumah-rumah tetangga agar tidak ikut terbakar,” kata Darmin.

Senada dengan Darmin, mantan anggota Dewan Komisioner lainnya Fuad Rahmany juga menyatakan penutupan Century bisa berdampak sistemik. Dia mengakui jika Century termasuk bank kecil, begitu juga dari sisi finansial yang tidak terlalu besar.
“Tapi ini ibarat api dan minyaknya sudah menyebar,” ujar Fuad. Karena itu, dalam rapat KSSK, kata Fuad, setelah mempertimbangkan berbagai hal, KSSK menyadari bahwa penutupan Bank Century berpotensi sistemik.

Sumber : korantempo

5. Skandal Century, Jusuf Kalla Tak Setuju Dampak Sistemik

Dalam kesaksiannya di depan pansus hak angket DPR, mantan wakil presiden Jusuf Kalla kembali menegaskan, ketua KSSK saat itu Sri Mulyani tidak melaporkan secara resmi kepada dirinya mengenai keputusan Bailout Bank Century. Jusuf Kalla juga menyatakan tidak setuju putusan bailout Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik. Keterangan mantan wakil presiden di pansus hak angket DPR tidak hanya membuat anggota dewan, pengunjung serta wartawan segar karena celotehan, dan pendapatnya yang lugas akan tetapi juga mematahkan semua argumentasi dan pendapat mantan gubernur BI Budiono dan mantan ketua KSSK Sri Mulyani. Yang mengatakan proses bailout Bank Century dikarenakan alasan ekonomi yang akan berdampak sistemik. Kalla juga mengatakan, dirinya juga tidak pernah membaca tembusan SMS dari Sri Mulyani pada tanggal 21 November 2008. JK mengaku, Sri Mulyani datang kepadanya tanggal 25 November 2008, menemui dirinya di kantor wapres untuk melaporkan telah dikeluarkan Bailout Bank Century. JK juga sudah memerintahkan Budiono untuk segera melaporkan kepada kapolri untuk menangkap Robert Tantular. Namun perintah tersebut tidak digubris oleh Budiono dengan alasan tidak ada dasar hukum.

Sumber : indosiar

6. LPS: Jika Century Ditutup, Negara Langsung Rugi Rp 5,4 Triliun

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menyatakan, jika pemerintah memutuskan untuk menutup Bank Century, maka dana yang akan dikeluarkan dan langsung menjadi kerugian negara nilainya mencapai Rp 5,4 triliun. Namun jika bentuknya bailout melalui dana Penyertaan Modal Sementara (PMS) sebesar Rp 6,7 triliun seperti saat ini, maka dana itu masih dimungkinkan kembali setelah penjualan bank yang saat ini bernama Mutiara tersebut. Demikian dikatakan oleh Kepala Eksekutif LPS, Firdaus Djaelani ketika diperiksa Pansus Hak Angket di Gedung DPR-RI, Jakarta, Selasa (19/01/2010). “Kami menggunakan data Bank Indonesia (BI), jika Century harus ditutup nilai kerugiannya bisa mencapai Rp 5,4 triliun,” ujar Firdaus. Ia menjelaskan, berdasarkan data tersebut nasabah dengan simpanan di bawah Rp 2 miliar tercatat sebanyak Rp 5,4 triliun. “Itu sudah pasti kami tanggung,” tegasnya. Kemudian, lanjut Firdaus, nasabah di atas Rp 2 miliar sekitar Rp 5 triliun yang terdiri atas 500 rekening. “Sekitar Rp 1 triliun nasabah di atas Rp 2 miliar yang sesuai suku bunga penjaminan saat itu yakni sebesar 10 persen, akan dibayar Rp 2 miiliar,” tambahnya.”Yang melampuai suku bunga 10 persen itu Rp 1 triliun. Jadi Rp 6,4 triliun dikurangi Rp 1 triliun, sehingga Rp 5,4 triliun,” ungkapnya. Ditambah lagi, LPS mencatat penjualan aset Bank Century hanya sekitar Rp 500 miliar. “Belum lagi proses likuidasi yang bisa memakan waktu hingga 5 tahun. Ini sangat lama dan tidak lupa jika ada efek domino yang ditimbulkan kepada bank lain. Tetapi, Firdaus mengatakan dengan diselamatkannya Bank Century berikut dana PMS sebesar Rp 6,7 triliun masih ada kemungkinan besar untuk kembali. “Masih ada harapan menjual bank. Paling rendah saja diprediksikan bisa laku Rp 3 triliun sampai Rp 4 triliun dalam waktu 5 tahun.

7. Demokrat Minta JK Ikut Bertanggungjawab

Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla harus ikut bertanggungjawab atas kebijakan pemerintah menetapkan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik pada November 2008. “JK sebaiknya bersikap negarawan. Jangan karena kalah Pilpres membuka kembali perbedaan pendapat di internal pemerintah saat itu ia sebagai wakil presiden,” tegas anggota Pansus Angket Century dari Fraksi Partai Demokrat, Benny Kabur Harman, saat ditemui di gedung DPR, Jakarta, Rabu petang (20/1). Benny mengingatkan, para pembuat kebijakan saat itu adalah jajaran bawahan JK di pemerintahan. Kesaksian JK di hadapan Pansus yang terkesan menyalahkan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) atas bailout Century, dinilainya tidak mencerminkan sikap kesatria. “Dia harus membela keputusan itu. Bukan salahkan keputusan itu apalagi para mantan pembantunya, karena itu sikap yang tidak kesatria. Jangan lupa, persoalan ini muncul setelah Pemilu,” jelasnya

8. Pansus Dua Kali Ribut Gara-gara ‘Sistemik’

Sumber : VIVAnews –

Rapat Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Century mengundang tiga pakar ekonomi, Hendri Saparini dari econit, Chatib Basri yang juga staf ahli Menko Perekonomian, dan Ichsanuddin Noorsy dari UGM. Setidaknya, terdapat dua kali keributan sistemik dalam pertemuan pansus kali ini. Keributan sistemik yang pertama terjadi pada rapat sesi pagi ini di Gedung DPR, Jakarta, Kamis 21 Januari 2010. Di sini, Hendri Saparini ekonom dari econit dan Chatib Basri memegang dua pendirian yang berbeda terkait proses bail-out atau penalangan dana Century. “Kebijakan bail-out sudah tepat,” tegas Chatib Basri di dalam forum pansus.

Chatib berpendapat, dalam kasus bail-out ini, permasalahannya bukanlah sekedar soal Century. “Kebetulan saja obyeknya Century,” kata Chatib. Menurut dia, dalam kondisi saat itu, bank sekecil apapun yang kolaps harus diselamatkan agar tidak mengganggu sistem perbankan secara keseluruhan. “Bahwa kemudian bank itu ternyata bermasalah, ya silahkan berproses secara hukum,” ujar Chatib. Di sisi lain, Hendri Saparini mengemukakan pandangan yang berbeda. Menurut dia, masalah Bank Century sebagai satu bank berskala kecil, cenderung dibesar-besarkan sehingga gambarannya berubah menjadi masalah besar dalam sistem perbankan.

Lebih lanjut, Hendri merasa bahwa alasan penyelamatan Bank Century seperti yang dikemukakan dalam buku putih Depkeu, sangat tidak tepat. Dalam buku putih itu, kata Hendri, Bank Century dibandingkan dengan Northern Rock Bank di Inggris yang juga dianggap sebagai bank kecil yang kemudian diselamatkan oleh pemerintah Inggris. “Padahal alasan ini salah, karena Northern Rock Bank adalah bank besar — terbesar nomor 8 di Inggris. Northern Rock sama sekali bukan bank kecil,” tandas Hendri. Oleh karena itu, ia menekankan bahwa kondisi Bank Century sangat tidak bisa dibandingkan dengan Northern Rock Bank. “Jangan cari justifikasi dengan membandingkan dengan Northern Rock. Kok seolah-olah cuma ada satu alternatif sebagai asumsi. Seperti zaman IMF saja,” tukas Hendri. Terlebih, masalah yang dihadapi Century ialah terkait persoalan perampokan, bukan soal krisis. Jadi, simpul Hendri, Bank Century bukanlah representasi dari seluruh industri perbankan.

10. Bankir Setujui Bailout karena alasan Sitemik :

Pansus Century Harusnya Minta Pendapat Bankir

sumber : detikcom

Perhimpunan Bank-bank Umum Nasional (Perbanas) meminta Pansus Hak Angket Kasus Bank Century untuk meminta pendapat dari para bankir seputar keputusan bailout Century. Karena bankir lebih merasakan dampak krisis ekonomi global tahun 2008 kemarin. Hal ini disampaikan oleh Ketua Umum Perbanas Sigit Pramono ketika ditemui usai acara Dialog Industri Perbankan Tahun 2010 di Gedung LPPI, Kemang,
Jakarta, Senin (25/01/2010). “Seharusnya mereka (Pansus) menanyakan pendapat bankir pada saat penyelamatan tersebut dilakukan, karena yang merasakan dampaknya ya para bankir,” ujarnya. Sigit mengatakan, Pansus tidak hanya memanggil ahli-ahli ekonomi sebagai ahli dalam penyelidikan kasus bailout Bank Century.
Sampai saat ini , Pansus Century DPR sudah memanggil Menteri Keuangan Sri Mulyani, Wapres Boediono, Gubernur BI Darmin Nasution, dan mantan-mantan pejabat BI untuk dimintai keterangan. Tapi tidak ada satupun bankir yang dimintai keterangan. Menurut Sigit, semua bankir jika ditanyakan soal penyelamatan Century, pasti mereka menyetujui bailout yang dilakukan. “Karena ya memang kami yang merasakan langsung bagaimana mengelola bank sewaktu krisis. Apalagi waktu itu yang terjadi IHSG (Indeks Harga Saham Gabungan) anjlok 50%, kemudian rupiah juga terdepresiasi 30% yang merupakan nilai terendah sejak krisis tahun 1998,” papar Sigit.

Selain itu, Sigit menambahkan keadaan situasi cukup rawa karena CDS (credit default swap ) yang naik terus dan diikuti oleh yield (imbal hasil) Surat Utang Negara (SUN) yang turun. “Hal-hal seperti ini tidak dirasakan langsung oleh orang-orang yang tidak berhubungan dengan operasi perbankan. Dan mungkin mereka semua tidak ada rasa khawatir,” jelas Sigit. “Jika diminta (Pansus) Perbanas siap-siap saja,” ujar Sigit.

KORAN DEMOKRASI INDONESIA

http://korandemokrasiindonesia.wordpress.com

PANSUS CENTURY – MARSILAM SIMANJUNTAK : JAM TERBANG MARSILAM MENUNDUKKAN ANGGOTA PANSUS

Marsilak Simanjuntak adalah sosok yang paling disegani para anggota pansus. Hal ini tampak ketika Marsilam dengan berani dan tegas tidak tertekan seperti saksi yang lain. Bahkan dengan berani dia selalu menginterupsi, mengkritik bahkan mengomentari para anggota pansus. Bahkan Marsilam selalu berdebat tentang hukum yang kurang dikuasai sebagian anggota Pansus. Ternyata garangnya anggota pansus yang selama ini dianggap terhormat sebagai anggota dapat dikalahkan dengan keberanian dan kepintaran.

Kalau ingin dihormati jangan memulai untuk tidak menghormati orang lain. Karena, ketika setiap saksi protes saat disela dan dipotong bicaranya oleh anggota pansus, atau anggota pansus kalah berdebat lansung diancam anggota pansus : “anda jangan melecehkan anggota dewan”. Ancaman inilah yang sering terjadi di arena pansus. Bahkan profesor Gayus Lumbun juga sempat terusik saat Marsilam menguasai perdebatan, dan dianggap tidak etis. Padahal mereka tidak menyadari perilaku anggota pansus selama ini sidang berlangsung, yang memaksakan pendapat, memaksakan opini dan langsung memvonis para saksi bersalah. Mana yang lebih tidak etis, atau pihak mana yang selama ini yang tidak memakai etika berkomunikasi dan bersidang ? Padahal forum itu adalah bukan forum penyelidikan bukan forum penyidikan.

Berbagai Kliping Berita :

Marsilam kepada Bambang: Untung Anda Tidak Panggil Saya Robert

Sumber : detikNews

Marsilam Simanjuntak tampil dengan tenang saat menjawab pertanyaan anggota Pansus Century. Saat anggota Pansus Century, Bambang Soesatyo mendapat giliran bertanya, Marsilam pun menyindir, “Untung Anda tidak panggil saya Robert Tantular.” Peristiwa ini terjadi sekitar pukul 20.20 WIB, Senin (18/1/2010), hanya beberapa detik setelah Bambang Soesatyo memulai bicara. Saat itu, anggota Pansus dari Fraksi Partai Golkar itu sedikit bergurau, “Kita ini kalah jam terbang kalau berdebat.” Dengan mimik sedikit tersenyum, Marsilam menyeletuk, “Untung Anda tidak panggil saya Robert Tantular.”. Tentu, Marsilam sedang menyindir Bambang Soesatyo. Maklum, beberapa waktu lalu, Bambang Soesatyo sempat mengira bahwa percakapan dalam rapat brainstorming KSSK itu adalah suara Robert Tantular. Karena itu, Bambang Soesatyo sempat yakin bahwa Robert ikut dalam pertemuan itu. Namun, ternyata perkiraan Bambang Soesatyo meleset. Yang bicara saat itu adalah Marsilam Simanjuntak. Dalam permintaan keterangan itu, Bambang Soesatyo juga sempat salah menyebut UKP3R. Karena ditertawakan, Bambang pun mengatakan, “Terselip sedikit gak apalah, daripada menyebut Robert.” Bambang juga sempat meminta Marsilam tidak marah dengan dirinya saat mempersoalkan transkrip rapat brainstorming. “Saya tidak marah dengan saudara,” kata Marsilam. Atas pernyataan itu, Bambang pun mengatakan, “Siapa yang berani marah sama saudara.” Sebelum Bambang, Agun Gunanjar Sudarsa yang mengawali pertanyaan. Agun menyampaikan pertanyaan terkait transkrip rapat brainstorming dan juga dalam kapasitas apa. Marsilam menjelaskan dirinya dipanggil dalam rapat itu dalam kapasitas sebagai narasumber. Hingga pukul 20.40 WIB, pemeriksaan Marsilam masih berlangsung di gedung DPR, Jakarta.

Awal Pemeriksaan Marsilam Simanjuntak Diwarnai Debat Hukum

Sumber : detikNews

Pemeriksaan Marsilam Simanjuntak diwarnai perdebatan soal dasar hukum acara tersebut. Perdebatan itu muncul tatkala Marsilam setuju disumpah karena sesuai dengan UU No 6 tahun 1954 yang mengatur tentang Pansus.

Penyumpahan berjalan lancar, namun tatkala pimpinan sidang Mahfud Sidik hendak memulai pemeriksaan, anggota pansus Benny K Harman melancarkan interupsi. Jika berpatokan dengan UU No 6 tahun 1954 maka pemeriksaan harus berlangsung tertutup. “Kita semua tadi setuju saat Pak Marsilam mengatakan dasar hukum pemeriksaan adalah UU No 6 tahun 1954. Maka dengan dasar itu maka pemeriksaan harus berjalan tertutup,” sela Benny dalam rapat Pansus Angket Century di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (18/1/2010) malam. Namun Mahfud berkelit apa yang dikatakannya soal penyumpahan bukanlah persetujuan. “Saya menggunakan kata ‘ya’ bukan setuju. Tidak semata-mata merujuk UU tahun 1954 tapi juga UU Susduk dan tatib DPR RI. Terkait norma berbeda antara UU sudah disepakati rapat internal pansus sampai sekarang belum ada perubahan,” terangnya. Tidak sampai di situ, Marsilam pun mempertanyakan soal hak dan kewajibannya selaku pihak yang diperiksa. Marsilam juga bertanya apakah jawaban yang diberikannya harus berdasarkan fakta atau boleh juga opini atau pendapat. “Saya ingin tahu kewajiban dan hak saya supaya tidak melanggar UU,” tanyanya. “Bagaimana dengan pendapat atau opini?” tanyanya lagi.

Mahfud pun lalu menerangkan kewajiban Marsilam dalam pemeriksaan adalah datang ke pemeriksaan dan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Sedangkan hak Marsilam adalah berhak menjawab apa yang diketahuinya dan mengajukan permintaan terkait pemeriksaan. “Tidak ada dibatasi fakta atau opini. Jadi kalau saksi merasa relevan atau merasa bisa dijawab ya dijawab. Kalau tidak perlu boleh tidak menjawab disertai argumentasi,” jelas Mahfud soal pertanyaan Marsilam soal materi jawaban. Setelah itu terjadi beberapa interupsi kecil yang dilakukan anggota pansus lainnya. Namun akhirnya perdebatan tidak berlarut-larut dan pemeriksaan terhadap Marsilam bisa dimulai.

Pastikan Dasar UU 6/1954, Marsilam Berkenan Disumpah

Marsilam Simanjuntak yang selama ini jarang mau ditemui wartawan menghadiri Pansus Angket Century DPR, Senin (18/1/2010). Saat ditanya apakah berkenan disumpah, Marsilam menjawab berkenan. Akhirnya sekitar pukul 19.40 WIB, Marsilam pun disumpah.

Namun, sebelum menyatakan berkenan disumpah, Marsilam menanyakan kepada pimpinan sidang Mahfudz Sidik apakah sidang juga berlangsung atas dasar UU 6/1954. Atas pertanyaan Marsilam, Mahfudz menyatakan ‘ya’. “Kalau begitu saya berkenan,” kata Marsilam sambil meninggalkan tempat duduknya. Akhirnya, Marsilam pun disumpah oleh rohaniwan dengan dibimbing oleh pimpinan sidang. Hingga pukul 19.49 WIB, permintaan keterangan terhadap Marsilam masih berlangsung. Marsilam, mantan Ketua UKP3R tampak tenang mengenakan baju batik lengan panjang warna putih bercorak cokelat.

Pansus Century Periksa Marsillam Simanjuntak dan Darmin Nasution

Pansus Century DPR kembali melakukan pemeriksaan. Hari ini, Senin (18/1/2010), Pansus akan memintai keterangan ketua UKP3R Marsillam Simanjuntak dan mantan Dirjen Pajak Darmin Nasution. Keterangan Marsillam dalam Pansus sudah ditunggu-tunggu. Sebab, status kehadiran Marsillam dalam rapat Komite Stabilitas Sektor Keuangan (KSSK) belum jelas. Ada yang menyebut kehadiran mantan Jaksa Agung itu sebagai utusan Presiden SBY. Karena itu posisi kehadiran Marsillam dinilai penting untuk mengetahui apakah kebijakan bailout Rp 6,7 T itu diketahui Presiden SBY atau tidak.

Selain memeriksa Marsillam, Pansus juga akan meminta keterangan dari mantan Dirjen Pajak Darmin Nasution. Darmin yang hadir dalam rapat KSSK diketahui tidak mendukung penberian bailout, karena tidak sepakat dengan penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sitemik. Darmin akan diperiksa pertama oleh Pansus pukul 10.00 WIB. Sementara Marsillam dijadwalkan setelahnya.

Giliran Marsilam Simanjuntak Dicecar Pansus Century

Pansus Bank Century hari ini, Senin (18/1), memanggil mantan Ketua Unit Kerja Presiden untuk Pengelolaan Program Reformasi (UKP3R) Marsilam Simanjuntak ke Gedung DPR, Jakarta. Menurut anggota Pansus Century dari Fraksi PPP, M Romahurmuziy, Marsilam akan dimintai keterangan soal keikutsertaannya dalam rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).

“Untuk jadwal pak Marsilam itu sore pukul 15.00,” ujar pria yang akrab disapa Romi itu kepada INILAH.COM, Jakarta, Minggu (17/1). Menurut Romi, Selain Marsilam Simanjuntak, pagi harinya, pansus akan memangil Kepala Bapepam Fuad Rahmani dan mantan Dirjen Pajak yang kini menjadi Plt Gubernur Bank Indonesia, Darmin Nasution. “Pagi jam 10.00, mereka akan dimintai keterangan bersamaan,” katanya. Keduanya, kata Romi akan dipertanyakan kembali soal ucapannya dalam notulen rapat KSSK yang menyatakan tidak setuju ditetapkannya Bank Century sebagai bank gagal yang berdampak sistemik.

Pansus Century: Marsilam, Apa Peranmu di Sana?

Pansus Hak Angket Century DPR memandang perlu mendengarkan keterangan mantan Ketua Unit Kerja Presiden untuk Pengelolaan Program Kebijakan dan Reformasi (UP3R) Marsilam Simanjuntak dalam rapat pemeriksaan Pansus ke depan. Pansus mempertanyakan perihal kehadiran Marsilam dalam rapat pengambilan keputusan mengenai bail out kepada Bank Century. “Mengacu kepada audit investigasi BPK, tidak melibatkan Presiden secara definitif, tapi yang kemudian jadi pertanyaan masyarakat, hadir Marsilam yang katanya diutus oleh Presiden,” tutur Wakil Ketua Pansus, Mahfudz Siddiq, seusai rapat pleno Pansus di Gedung DPR, Senin (14/12/2009). Audit BPK, ungkapnya lagi, tidak menjelaskan tujuan kehadiran Marsilam dan serta tindak lanjut laporan UP3R kepada Presiden dan respons Presiden. Audit BPK hanya mencantumkan kehadiran Marsilam untuk memberikan pandangan tentang konsep bank gagal dan bank sistemik. Di laporan audit dicantumkan Marsilam memang tampak tak setuju. “Tapi, dia dapat pesan apa dari Presiden, kita enggak tahu. Kalau Pak Marsilam dipanggil ke sini, ya kami tanya, apa penugasan. Kalau melapor juga bagaimana, bagaimana responsnya,” kata politisi PKS ini. Hal senada juga diungkapkan oleh Anggota Pansus dari Fraksi Golkar Bambang Soesatyo. Dia juga mempertanyakan kehadiran Marsilam dalam rapat. “UP3R kan sudah bubar. Lantas apa kapasitasnya? Mewakili Presiden? Apa dia kredibel? Masalahnya bisa melebar kalau begini,” ujarnya.

Sumber : kompas

Pansus Century Tampak Minder Menghadapi Marsilam Simanjuntak ?

Jika anda menyaksikan kesaksian Marsilan Simanjuntak sejak awal kesaksiannya di depan sidang Pansus Century (Senin malam, 18/1/10), mungkin anda memiliki kesan yang sama dengan judul tulisan di atas.
Lebih dari itu tampaknya sejak awal kesaksian Marsilam, Pansus sepertinya terbawa arah pembicaraan Marsilam. Kesan minder tampaknya cukup jelas terlihat ketika giliran Bambang Soesatyo bertanya dia sempat berkata: “Kita semua kalah jam terbang dengan Pak Marsilam.”
Pada awal kesaksian sudah terlihat bagaimana Pansus sepertinya terbawa arah pembicaraan Marsilam ketika dia mempertanyakan soal hak dan kewajibannya selaku pihak yang diperiksa. Dia juga bertanya apakah jawaban yang diberikannya harus berdasarkan fakta atau boleh juga opini atau pendapat.
Pimpinan sidang Mahfud Sidik, lalu menerangkan kewajiban Marsilam dalam pemeriksaan adalah datang ke pemeriksaan dan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Sedangkan Marsilam adalah berhak menjawab apa yang diketahuinya dan mengajukan permintaan terkait pemeriksaan.
Lebih jauh Mahfud Sidik menerangkan bahwa tidak dibatasi fakta atau opini. Jadi kalau saksi merasa relevan atau merasa bisa dijawab ya dijawab. Kalau tidak perlu boleh tidak menjawab disertai argumentasi.” Pernyataan Mahfud Sidik yang menyatakan boleh tidak menjawab jika perlu tapi disertai argumentasi tampaknya telah membuat Marsilam lebih menguasai arah perdebatan. Ini bisa dilihat pada saat ditanya Pasus, Marsilam justru bisa balik bertanya, melakukan interupsi, berdebat, dan bahkan mengeritik. Tampaknya di dalam menghadapi Marsilam anggota Pansus tidak bisa bersikap seperti mengghadapi saksi-saksi sebelumnya. Bahkan ketika Aziz Syamsudin meminta bukti tanda tangan dan paraf sebagai cross check kehadiran nya di rapat KSSK, Marsilam juga memperdebatkan hal tsb. Meski kemudian dia bersedia membubuhkan tanda tangan dan parafnya, Marsilam masih sempat berkilah: “Butuh tanda tangan berapa ? Tapi jangan disalahgunakan ya.” Selanjutnya melihat gaya kesaksian Marsilam seperti itu, Prof.Gayus Lumbun meminta Marsilam menggunakan etika dalam rapat DPR. “Ternyata saksi ini tidak punya etika. Tidak meminta izin saat berinterupsi,” kata Gayus. “Saya minta kita punya komitmen bersama untuk menjaga etika.” Setelah Prof.Gayus Lumbun mengatakan hal tsb, barulah tanya jawab Pansus dengan Marsilam berjalan lebih lancar meski tetap saja terlihat kalau Pansus tidak bisa bersikap seperti terhadap saksi-saksi sebelumnya.

Sumber : kompasiana

Marsilam Sering Potong Pertanyaan Anggota Pansus Diperingatkan

Jakarta, CyberNews. Karena seringnya memotong pertanyaan dari anggota pansus Century, Marsilam Simanjuntak mendapatkan teguran dari Gayus Lambuun dan Fraksi PDIP untuk menjaga etika. Anggota Pansus Century malam ini melemparkan banyak pertanyaan terkait dengan kedatangan Marsilam Simanjuntak dalam sidang KSSK serta UKP3R, sempat terjadi adu argumentasi antara Marsilam dengan salah satu anggota pansus dari Fraksi golkar, saat Azis anggota tersebut meminta tandatangan dari Marsilam. Suasana tiba-tiba mulai panas karena Marsilam seringkali memotong pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan Azis maupun Melky dari FG, beberapa anggota pansus pun tiba-tiba mengajukan interupsi sehingga terjadi saling debat antar anggota pansus.  Melihat hal itu Gayus langsung meminta Marsilam untuk menggunakan etika dalam rapat DPR. Setelah rapat berlangsung 2,5 jam lebih, terlihat rapat mulai menunjukkan tanpa irama, bila pada awal rapat selalu dipenuhi interupsi dan perdebatan-perdebatan saat ini nyaris tidak terdengar interupasi, Senin (19/1). Fraksi PDI-P dan PKS dalam sesi tanya jawab berjalan datar-datar saja, anggota pansus dari PDIP Maruar Sirait yang selama ini pertanyaannya acap kali tajam malam ini tidak seperti biasanya.

Marsilam ketika didesak tentang apakah saran pendapatnya dalam pertemuan rapat bail out Century, didengar atau tidak oleh tim KSSK dia menjawab. “Didengar atau tidak bermanfaat atau tidak itu orang lain yang menilai,” ungkapnya. Pertanyaan cukup menarik disampaiakan oleh salah satu anggota dari Fraksi Golkar yang dipanggil Marsilam dengan sebutan Ibu Eva. Eva menanyakan perihal pembentukan UKP3R, dibentuk oleh siapa dan apakah mendapat gaji dan bertanggung jawab terhadap siapa. Atas pertanyaan tersebut dijawab dibentuk oleh presiden dan mendapatkan gaji.Eva pun mengembangkan pertanya tadi dengan pertanyaan lanjutan, kalau mendapat gaji laporan hasil kerja dilaporkan ke siapa. Dijawab kepada presiden, namun berkaitan dengan kasus Bank Century yang membuat laporan KSSk dan Menko Perekonomian yang melapor ke presiden, karena UKP3R hanya sebagai narasumber.

Rapat yang berlangsung marathon seharian ini membuat sejumlah anggota pansus kehabisan “energi” bahkan ada diantaranya yang beberapa kali terlihat mengantuk, rapat yang dipimpin wakil ketua Mahfud Sidiq dari Fraksi PKS saat ini masih berlangsung. Permintaan keterangan Pansus Angket Century terhadap Marsilam Simanjuntak sempat berlangsung memanas. Sesama anggota Pansus sempat ribut. Ada anggota Pansus yang meminta agar Pansus memegang etika. Marsilam juga sempat diprotes soal etika. Mantan Kepala Unit Kerja Presiden untuk Pengelolaan Program Reformasi (UKP3R) Marsilam Simanjuntak, beberapa kali menyela pertanyaan yang diajukan pansus. Marsilam juga berargumentasi dengan hati-hati.

Sumber : kompas

Pansus Duga Marsilam Utusan Presiden

Anggota Panitia Khusus (Pansus) Angket Bank Century DPR RI BambanG Soesatyo menengarai, kehadiran mantan Kepala Unit Kerja Presiden bidang Pengelolaan Program dan Reformasi (UKP3R) Marsilam Simanjuntak dalam rapat KSSK yang dipimpin Menkeu Sri Mulyani pada Novembver 2008 lalu bukanlah sebagai nara sumber,d an ada kemungkinan diutus Presiden untuk hadir dalam rapat membahas bailout Bank ‘abal-abal’ Century. “Saya punya fakta bapak (Marsilam, red) diundang bukan sebagai narsum. Ini surat rahasia, notulen rapat KSSK tanggal 21. Ini ditandatangani Boediono dan Sri Mulyani, ini dokumen otentik,” tegas Bambang Soesatyo (Fraksi Partai Golkar) dalam rapat Pansus Century yang menghadirkan Marsilam Simanjuntak untuk dimintai keterangan di Gedung DPR, Senayan, Senin (18/1) malam. Menurut Bambang, dalam notulen tersebut tertulis selain peserta rapat, ada Gubernur Bank Indonesia (Boediono), Ketua KSSK (Sri Mulyani) dan Ketua UKP3R. “Dalam pendapat dan saran, pertanyaan Marsilam juga dituliskan sebagai UKP3R bukan nara sumber, mohon ini sebagai catatan,” ungkap vokalis DPR ini.

Di depan Pansus Century DPR, Marsilam pun mengakui bahwa dirinya memang hadir dalam rapat KSSK sebagai Ketua UKP3R. “Status saya itu nara sumber dalam rapat. Kalau diri saya itu Marsilam, lebih jauh lagi saya sebagai Ketua UKP3R,” kilahnya. Pada kesempatan itu, anggota Pansus Aziz Syamsuddin juga mengungkapkan, dirinya memiliki bukti kehadiran Marsilam bukan sebagai nara sumber. “Saya juga punya bukti. Anda (Marsilam) mengisi daftar hadir dan menulisnya sebagai UKP3R dengan tangan anda sendiri pertama pada 3 Desember dan pada 24 nov 2008,” tegas politisi Golkar ini. “Saya sudah akui. Tandatangan dan paraf adalah sebagai nilai bukti,” jawab Marsilam pula. Sebelumnya, anggota Pansus Agun Gunanjar Sudarsa menanyakan transkrip rapat brainstorming dan kehadiran Marsilam dalam kapasitas apa. Marsilam menjelaskan, dirinya dipanggil dalam rapat KSSK tersebut dalam kapasitas

Sumber : Jakartapress

Marsilam Jelaskan Kapasitasnya Dalam Rapat KSSK

Mantan Kepala Unit Kerja Presiden Pengelolaan Program dan Reformasi (UKP3R) Marsilam Simanjuntak menegaskan kehadirannya dalam rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang memutuskan dana talangan Bank Century pada 20 November 2008 dalam kapasitas sebagai narasumber. Selain itu, ujarnya dalam rapat panitia khusus angket Bank Century DPR di Gedung DPR Jakarta, Senin malam, kehadirannya dalam rapat tersebut tidak diutus atau tidak mewakili Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. “Saya tidak diutus (presiden), saya tidak mewakili (presiden), dan saya tidak melapor kepada Presiden,” ujarnya.

Dijelaskannya pula bahwa dalam undangan tertulis Ketua KSSK Sri Mulyani dan Sekretaris KSSK Raden Pardede yang diterimanya disebutkan bahwa kehadiran dalam rapat yang menyetujui pengucuran dana talangan senilai Rp6,7 triliun itu hanya sebagai narasumber yang diharapkan memberikan masukan-masukan kepada KSSK. Mengenai kesimpang-siuran terkait status kehadirannya dalam rapat itu, Marsilam menilai hal tersebut bersumber dari transkrip yang tidak jelas, yakni dalam transkrip itu ada kata kurung Ketua UKP3R di belakang penyebutan nama Marsilam. Kehadiran Marsilam dalam rapat pengucuran dana talangan Rp6,7 triliun itu sempat menjadi sorotan setelah sebagian kalangan menganggap kehadiran Marsilam dalam rapat KSSK 20 November 2008 itu dalam kapasitas sebagai Kepala UKP3R yang mewakili Presiden Yudhoyono. Dengan asumsi Marsilam hadir sebagai Kepala UKP3R, maka Presiden SBY akan dianggap mengetahui keputusan mengucurkan dana talangan tersebut. Sebagaimana saksi-saksi lainnya, sesaat sebelum Marsilam memberikan kesaksiannya pimpinan panitia angket mengambil sumpah yang bersangkutan. Namun, sebelum Marsilam diambil sumpahnya, dia sempat mempertanyakan apa hak dan kewajibannya sebagai saksi yang akan diperiksa.

Marsilam yang mengenakan kemeja batik lengan panjang warna putih bercorak cokelat itu bertanya kepada Wakil Ketua Panitia Angket Mahfudz Sidiq yang memandu rapat tersebut apakah sidang itu berlangsung atas dasar UU 6/1954 tentang Hak Angket DPR. Atas pertanyaan Marsilam itu, Mahfudz menyatakan “ya” dan akan membacakan apa hak dan kewajiban Marsilam sebagai saksi/terperiksa setelah dilakukannya pengambilan sumpah. Marsilam akhirnya bersedia disumpah oleh rohaniwan dengan dibimbing oleh Wakil Ketua Panitia Angket lainnya, Yahya Sacawirya. Mantan Ketua UKP3R Marsilam Simanjuntak, Memenuhi undangan tim Pansus Bank Century, di Gedung Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (18 / 1).

Sumber : antaranews.com

KORAN DEMOKRASI INDONESIA

http://korananakindonesia.wordpress.com

Oleh: Indonesian Children | Januari 18, 2010

KLIPING BERITA CENTURY : PERLUKAH PRESIDEN DIPANGGIL PANSUS ?

KLIPING BERITA CENTURY : PERLUKAH PRESIDEN DIPANGGIL PANSUS ?

Kasus bank Century akan merembet kemana-mana tak tentu arah. Hal inilah yang ditakutkan bila dalam pengungkapan suatu kasus negara telah masuk ranah politik. Siapan yang terlibat dalam kasus tersebut tampaknya akan beresiko terciprat dan dikaitkan bau busuk bank century. Siapapun anggota pansus dengan apapun latar belakang kepentingan baik kepentingan pribadi, partai atau kepentingan bangsa akan dapat menjerat siapapun. Bila bukan untuk kepetingan bangsa dan hanya kepentingan sesaat partai atau kelompok maka perjalanan pansus pasti akan keluar dari jalan yang benar.

Bila presiden akan hadir dalam pansus maka akan menjadi sasaran empuk lawan politik untuk menjatuhkannya. Karena, dalam politik kesalahan sekecil apapun ternyata dapat dijadikan sejata ampuh untuk menjatuhkan siapaun yang ada di depan pansus. Fakta ini tampaknya dapat terlihat dalam sidang pansus selama ini. Siapapun pejabat tinggi yang ada, bahkan seorang wakil presidenpun telah disikat habis oleh para anggota pansus tanpa etika, logika dan norma yang diyakini banyak pihak. Dengan kepentingan pribadi dan keloompoknya dan dengan memaksakan kebenaran yang ada pada diri setiap anggota pansus dapat menjatuhkan siapun yang dihadapi. Maka bila presiden hadir di depana pansus, maka langkah untuk memasgulkan presiden tinggal selangkah lagi. Hal inilah yang sudah diendus berbagai kalangan bahwa niat tulus anggota Pansus bukan sekedar demi rakyat tetapi dalam mengimpeach presiden yang terpilih secara langsung oleh rakyatnya.

Pengamat: Presiden Layak Dipanggil Pansus Century

Pakar Hukum Tata Negara Universitas Andalas Saldi Isra menegaskan pemanggilan terhadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sangat layak untuk dilakukan oleh Panitia Khusus Angket Bank Century. “Tidak bisa tidak, ini sistem presidensiil. Tidak mungkin kebijakan diambil tanpa diketahui Presiden,” kata dia ketika dihubungi Tempo, Kamis (14/1). Menurut Saldi, akan menjadi sangat keliru jika Presiden tidak dihadirkan dalam pemeriksaan Pansus. Apalagi setelah kehadiran Sri Mulyani sebagai mantan Ketua Komite Stabilitas Sektor Keuangan (KSSK) dan Menteri Keuangan yang menyatakan pengambilan kebijakan bail out Bank Century sudah diketahui Presiden.

Tentu saja, katanya,  informasi itu diperlukan konfirmasi agar lebih jelas mengenai beberapa hal terkait yang dipaparkannya dalam pemeriksaan tersebut. Ditambah lagi, katanya, keterangan yang dijabarkan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla hari ini semakin menegaskan bahwa Presiden Yudhoyono memang layak juga untuk diperiksa. Menurut pengakuan Kalla, ia baru diberitahu mengenai keputusan itu oleh Boediono dan Sri Mulyani tanggal 25 November 2008.

Saldi menilai ada hal penting yang harus diketahui dari Presiden, seperti seberapa jauh yang ia ketahui mengenai proses pengambilan kebijakan bail out setahun silam. “Kalau ini keseluruhan sistem, ya sebuah keniscayaan Presiden juga dimintai keterangan,” kata dia. Dalam rapat Pansus siang tadi, anggota dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Gayus Lumbuun mengusulkan kepada Pansus agar memanggil Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Usul ini juga disetujui oleh Akbar Faisal dari Fraksi Partai Hanura. Namun, Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha mengatakan belum bisa berkomentar mengenai usulan beberapa anggota ini. “Kami belum dengar langsung, karena baru selesai rapat kabinet. Sementara ini belum bisa beri komentar,” kata dia. “Tentunya harus dilihat dulu dalam konteks dan urgensinya. Kita juga mendengar pernyataan Ketua Pansus Century, belum dilihat adanya urgensi pemanggilan. Jangan cuma melihat pendapat orang per orang,” tandasnya.

Bantah Jatuhkan SBYKetua Pansus Angket Century DPR Idrus Marham menyesalkan sikap petinggi Partai Demokrat yang berprasangka buruk atas kerja pansus, yaitu pansus ingin menjatuhkan SBY. Apa yang dilakukan pansus hanya ingin mengungkap apa yang sebenarnya terjadi terkait penyelamatan Bank Century. “Itu sangat disayangkan, itu tidak memahami perjalanan pansus,” kata Idrus.

Sumber : tempointeraktif

Jubir: SBY Tolak Dipanggil Pansus

Berbagai kalangan, termasuk mantan anggota Wantimpres Adnan Buyung Nasution, mendesak agar Presiden SBY memberi keterangan di Pansus Angket Century DPR. Desakan itu dianggap tidak perlu dilakukan sebab sikap Presiden SBY soal kasus Bank Century telah lama dipaparkan.

“Presiden telah berkali-kali menyatakan pendapat sebagai kepala negara. Intinya apa yang diambil oleh Gubernur BI dan Menkeu sesuai dengan UU yang berlaku,” kata Juru Bicara (Jubir) Presiden SBY bidang Dalam Negeri, Julian Aldrin Pasha, Minggu (17/1). Julian memaparkan, masyarakat seyogianya tidak serta merta menganggap kebijakan tersebut keliru karena konteks pemerintah mengambil kebijakan tersebut karena situasi dan kondisi pada saat itu yang mengharuskan. “Indonesia punya pengalaman krisis ekonomi 10 tahun lalu, maka kemudian kebijakan pemerintah terhadap Bank Century adalah untuk menyelamatkan situasi yang terjadi saat itu,” jelas mantan Wakil Dekan Fisip UI ini.

Pihak-pihak yang meminta agar Presiden SBY datang memberi keterangan di Pansus Angket Century, lanjut Julian, seharusnya melihat kembali pidato SBY pada 23 November. “Lebih pastinya, pihak-pihak yang menginginkan agar Presiden menyatakan sikapnya soal Bank Century sebaiknya melihat kembali pidato Presiden 23 November soal kasus Bank Century dan KPK,” katanya.

Jadi tidak benar Presiden seolah-olah membiarkan kasus ini bergulir? “Tidak benar sama sekali. Presiden sangat menghormati hukum. Biarkan proses ini berjalan di DPR,” papar Julian. Secara tegas, Idrus pun menepis tudingan tersebut. Pansus hingga kini masih mengumpulkan data, jadi bagaimana mungkin ingin menjatuhkan SBY. “Tidak ada seperti itu. Pansus tidak pernah mengambil kesimpulan,” tandas Sekjen DPP Partai Golkar. Sedang terkait etika anggota Pansus, menurut Idrus, sebenarnya hal tersebut muncul karena reaksi dari pihak-pihak yang dimintai keterangan. “Itu sebagai reaksi respons yang diberikan saksi-saksi yang tidak menunjukkan itikad baik,” argumen Idrus. . “AS saja butuh US$ 700 miliar untuk atasi krisis tersebut. Jadi ada upaya pembodohan publik oleh pansus,” ujar Hayon.

Din Menilai Wajar jika Pansus Century Panggil SBY

Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Din Syamsuddin menilai wajar bila Panitia Angket Bank Century DPR memanggil Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

“Itu wajar. Presiden harus mengklarifikasi beberapa hal,” katanya di Jakarta, Minggu (17/1/2010) di sela-sela Silaturahmi Nasional Keluarga Besar Pondok Modern Darussalam Gontor. Menurut Din, Presiden Yudhoyono perlu memberikan klarifikasi terutama soal laporan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang disampaikan lewat layanan pesan singkat atau SMS.

“Presiden SBY tidak boleh diam. SBY perlu mengambil alih tanggung jawab. Sudah cukup alasan untuk dipanggil pansus, tidak perlu dihindari,” ujar Din. Selain itu, Presiden Yudhoyono berkomitmen dan menyatakan agar kasus itu diusut secara tuntas. Pro dan kontra pemanggilan terhadap Presiden Yudhoyono untuk memberi keterangan dalam rapat Panitia Angket Kasus Century DPR terus bergulir.

Usul pemanggilan terhadap Presiden antara lain disampaikan anggota panitia asal Fraksi Partai Hanura, Akbar Faisal, dan asal Fraksi Golkar, Bambang Soesatyo. Desakan agar panitia memanggil Yudhoyono sebelumnya disampaikan oleh sejumlah aktivis antikorupsi yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi (Kompak).

Mereka mengatakan, banyak hal yang perlu diklarifikasi kepada Yudhoyono selaku kepala pemerintahan. Salah satunya adalah menjelaskan kehadiran Ketua Unit Kerja Presiden Pengelolaan Program dan Reformasi (UKP3R) Marsilam Simanjuntak. Pada kesempatan terpisah, Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Ahmad Mubarok mengatakan, pemanggilan terhadap Presiden Yudhoyono sebagai hak DPR yang berlebihan.

“Itu justru bisa menimbulkan isu yang tak terkendali atau bola liar di masyarakat. Apa perlu dihadirkan Pak SBY? untuk apa? kan, sudah jelas,” ujarnya. Menurut dia, pemanggilan mantan Gubernur Bank Indonesia yang kini menjabat Wakil Presiden Boediono dan Menteri Keuangan Sri Mulyani telah cukup memberi informasi kepada anggota panitia.

Mubarok menambahkan, jika panitia bersikeras memanggil Presiden Yudhoyono, maka mantan Presiden Megawati Soekarnoputri juga harus dipanggil. Bank Century merupakan hasil merger dari Bank Pikko, Denpac, dan Bank CIC pada 2001. “Jadi, kalau (Yudhoyono) dipanggil, Megawati juga harus,” katanya.

Sumber : jakartapress.com

PDIP: Harusnya SBY yang Tawarkan Diri Hadir di Pansus
Senin, 18 Januari 2010
18:36:03 WIB

Laporan: Ari Purwanto
Jakarta, RMOL. Wacana pemanggilan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam rapat pemeriksaan Pansus Hak Angket Century mendapat tanggapan positif dari Fraksi PDI Perjuangan.

Kepada Rakyat Merdeka Online, anggota Komisi VI DPR dari Fraksi PDIP, Hendrawan Supratikno mengatakan seharusnya presiden yang menawarkan diri untuk datang ke Pansus dan menjelaskan dengan gamblang kasus Bank Century. “Bukan menunggu panggilan dari Pansus,” ujar Hendrawan yang juga anggota Pansus Century di gedung DPR, Senin (18/1).

Kendati begitu, Hendrawan juga menyatakan Pansus tetap bekerja dalam koridor mencari data dan fakta terlebih dahulu. “Biarkan data dan fakta yang berbicara,” tambah profesor ekonom dari Universitas Satya Wacana ini. Isu pemanggilan SBY mengemuka menyusul pernyataan Sri Mulyani keputusan bailout Bank Century telah diberitahukan kepada SBY. Selain itu, posisi SBY sebagai penanggungjawab tertinggi keuangan negara dipandang penting untuk mengklarifikasikan kehadiran Marsilam Simanjuntak sebagai utusan presiden dalam Rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan. Hal ini diharapkan dapat menjelaskan duduk kasus Bank Century kepada Pansus

Sumber : mmol

Desakan Presiden Dipanggil Pansus Century Terus Muncul

Marsillam Simanjuntak terindentifikasi mewakili Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam rapat-rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) terkait penanganan kasus Bank Century.

Untuk menjelaskan posisi Marsillam, SBY perlu dipanggil untuk menjelaskannya kepada Panitia Angket DPR tentang pengusutan Bank Century. “Dalam notulensi rapat-rapat KSSK, Marsillam hadir sebagai Ketua Unit Kerja Presiden untuk Pengelolaan Program Kebijakan dan Reformasi (UKP3R). Dari notulensi rapat tersebut, Marsillam hadir pada 13 November 2008, 21 November 2008, dan 3 Desember 2008. Pada 21 November, pada saat menyatakan Bank Century gagal, Marsillam hadir sebagai UKP3R seolah-olah mewakili Presiden. Ini perlu diklarifikasi kepada Pak Presiden SBY,” ujar anggota Panitia Angket DPR dari PAN Chandra Tirta Wijaya di Jakarta, Minggu (27/12).

Chandra mengatakan, Panitia Angket perlu mempertimbangkan memanggil SBY sebagai presiden saat kasus Bank Century terjadi. Pasalnya, banyak keterangan yang simpang siur dan dugaan-dugaan keterlibatannya dalam kasus Bank Century tersebut. “Itu yang harus diklarifikasi. Sebaiknya pansus mempertimbangkan memanggil Pak SBY untuk menjelaskan soal Pak Marsillam. Pak SBY juga perlu menjelaskan posisinya sebagai pihak yang telah mendapat laporan mengenai penanganan kasus Bank Century dari KSSK,”

Sumber : mediaindonesia.com

KORAN DEMOKRASI INDONESIA

http://korandemokrasiindonesia.wordpress.com

Oleh: Indonesian Children | Januari 18, 2010

KLIPING BERITA CENTURY : Presiden Tidak Copot Sri Mulyani

KLIPING BERITA CENTURY : Benarkah Presiden Akan Segera Mencopot Century ?

Kesepakatan SBY-Ical: Sri Mulyani Dicopot Februari

Hawa kisruh Bank Century semakin panas. Presiden SBY telah bersepakat dengan Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie untuk mencopot Menteri Keuangan Sri Mulyani. Sri Mulyani akan dicopot Februari 2010 mendatang.

Seperti dilansir The Jakarta Post, Senin (18/1/2010), seorang petinggi Golkar yang dekat dengan Ketua DPP Golkar Aburizal Bakrie mengatakan pada Minggu (17/1/2010) kemarin, Presiden SBY telah bersepakat dengan Ical untuk mencopot Menkeu Sri Mulyani. Calon penggantinya adalah Kepala Badan Kebijakan Fiskal Anggito Abimanyu. Anggito yang merupakan calon Wakil Menkeu, dinilai tepat untuk menggantikan Sri Mulyani. Anggito dekat dengan Ical sekaligus juga dekat dengan Menko Perekonomian Hatta Rajasa. Sumber lain menyebutkan, salah satu alasan Istana mengamini rencana pencopotan ini adalah kekecewaan SBY terhadap Sri Mulyani. Dia dianggap lalai berkonsultasi kepada SBY mengenai rencana bailout Bank Century pada November 2008 lalu. Meski demikian Sri Mulyani mengatakan di depan Pansus bahwa dia telah melaporkan semua kebijakannya.

Presiden Tidak Copot Sri Mulyani

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membantah akan mencopot Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan menggantinya dengan Anggito Abimanyu. “Soal informasi itu, saya harus klarifikasi itu tidak benar. Tidak ada statement resmi akan ada pergantian Sri Mulyani dengan Anggito(Kepala Badan Kebijakan Fiskal Depkeu, red) ,” kata Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha di Ngawi, Jatim Senin. Ketika ditanya apakah Presiden belum lama ini melakukan pertemuan dengan sejumlah pimpinan parpol koalisi, Julian tidak menjawab dengan tegas dan hanya mengatakan tidak ada pertemuan yang membahas reshufle. “Tidak ada pertemuan yang membahas reshufle,” katanya.

Mengenai permintaan sejumlah orang agar Presiden hadir untuk memberikan kesaksian dalam rapat Pansus Century, Julian mengatakan hal itu belum merupakan permintaan resmi Panitia angket Bank Century. “Itu bukan suara Pansus. Ketua Pansus( Idrus Marham, red) belum meminta secara resmi. Jadi tidak ada keharusan untuk hadir,” katanya.(*)

Sumber : antara.com

Golkar: Ical Dekat Anggito Abimanyu, Sah-sah Saja

Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie dikabarkan hendak mengatrol pejabat Departemen Keuangan Anggito Abimanyu menggantikan posisi Sri Mulyani Indrawati sebagai Menteri Keuangan. Berdasarkan kabar yang beredar, hal ini dikarenakan kedekatan Ical dengan Anggito. Hal itu dibantah Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham, Senin (18/1/2010) di DPR. Namun, Idrus tidak menolak bahwa Ical memang memiliki kedekatan dengan Anggito. “Saya pikir sah-sah saja. Ketua Umum saya kan mantan Menko Kesra, anggota kabinet periode lalu,” ujar Idrus kepada para wartawan. Terlebih, lanjutnya, Ical dikenal komunikatif sehingga bisa dekat dengan siapa pun. Idrus pun meminta semua pihak yang mudah memberikan intepretasi miring soal kedekatan Ical-Anggito. “Itu tidak benar,” tambahnya.

Sumber : kompas.com

Isu Ical-SBY Bersepakat
Sudi Bantah SBY Punya Deal Copot Sri Mulyani

Kabar rencana pencopotan Menteri Keuangan Sri Mulyani mendapat bantahan dari dalam kabinet. Presiden SBY bahkan tidak punya rencana me-reshuflle menterinya. “Tentang informasi mengatakan ada reshuflle, itu sama sekali tidak benar,” kata Mensesneg Sudi Silalahi di sela-sela penanaman pohon dan penyebaran benih ikan nila di Waduk Bening, Kabupaten Madiun, Jawa Timur, Senin (18/1/2010). Menurut Sudi, tidak pernah dibicarakan masalah pergantian menteri apalagi Sri Mulyani. Sudi tidak menampik jika Presiden SBY kerap melakukan pertemuan politik, namun tidak ada agenda pergantian menteri. “Pertemuan-pertemuan politik itu ada, tapi sama sekali tidak dibahas reshuffle,” pungkas Sudi. Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie dikatakan telah bersepakat dengan Presiden SBY pada Minggu (17/1/2010) untuk mencopot Menkeu Sri Mulyani terkait Bank Century. Kubu Ical melalui Wasekjen DPP Partai Golkar Lalu Mara Satriawangsa membantah. Ical sibuk dengan agenda Golkar di Sumatera sepanjang akhir pekan.

Kasus Century :
Mengorbankan Sri Mulyani Lebih Murah Dibandingkan Boediono

Dalam pemberitaan di The Jakarta Post, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono disebut telah membuat kesepakatan dengan Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie, untuk mencopot Sri Mulyani bulan depan. Sri Mulyani disebut dikorbankan dalam kasus Century.

Hal ini dinilai ada benarnya. Dalam kasus Century, mengorbankan Sri Mulyani memang dinilai paling mudah daripada pejabat yang lebih tinggi. “Spekulasi ini mungkin ada benarnya. Dalam kasus ini memang paling mudah dan paling murah ya mengorbankan Sri Mulyani,” ujar pengamat politik dari Lembaga Survei Indonesia (LSI) Burhanuddin Muhtadi pada detikcom, Senin (18/1/2010). Burhanudin menjelaskan resistensi mengorbankan Sri Mulyani dibandingkan dengan mengorbankan Boediono, jauh lebih sedikit. Sri Mulyani dipandang tidak memiliki back up politik di parlemen. Sehingga, mengorbankan Sri Mulyani dianggap tidak akan menimbulkan perselisihan dengan sekutu politik SBY.

“Saat itu Boediono memang Gubernur BI, tetapi posisi politiknya saat ini sebagai wapres. Jauh lebih sulit untuk mencopot wapres. Kalau mencopot menteri keuangan kan memang hak Presiden. Lebih mudah,” terang Burhan. Mengenai isu bahwa SBY merasa kecewa karena Sri Mulyani kurang berkoordinasi soal bailout Century, Burhan menjelaskan alasan apa pun bisa dicari. Ada kemungkinan elite-elite politik menurunkan target dari Boediono ke Sri Mulyani. “Mungkin kalau mengincar Boediono, elite-elite itu takut disangka masih mengincar kursi RI-2. Mungkin mereka menurunkan targetnya setelah bertemu dengan elite Demokrat. Jadilah Sri Mulyani (sebagai target),” analisisnya.

Sumber : detik.com

Bambang Soesatyo : Anggito Layak Gantikan Sri Mulyani

Kesepakatan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie dan Presiden SBY perihal penggantian Sri Mulyani oleh Anggito Abimanyu memang masih sebatas rumor. Tapi nada positif menanggapi isu ini datang dari politisi Golkar. “Anggito memang mampu menggantikan Sri Mulyani,” kata Bambang, yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Bendahara Umum Partai Golkar, melalui pesan singkat, Senin (18/1/2010). Dia menjelaskan, Anggito mempunyai berbagai kelebihan sehingga mampu menjalankan tugas Menkeu.

“Dia selama ini berperan besar dalam membantu tugas-tugas Menkeu dan ahli asumsi fiskal,” alasan Bambang. Seperti dilansir The Jakarta Post, Senin (18/1/2010), seorang petinggi Golkar yang dekat dengan Ketua Umum DPP Golkar Aburizal Bakrie mengatakan pada Minggu (17/1/2010) kemarin, Presiden SBY telah bersepakat dengan Ical untuk mencopot Menkeu Sri Mulyani karena dianggap lalai berkonsultasi dalam kasus bailout Bank Century. Calon penggantinya adalah Kepala Badan Kebijakan Fiskal Anggito Abimanyu.

Presiden Bantah Akan Copot Sri Mulyani

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membantah akan mencopot Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan menggantinya dengan Anggito Abimanyu.

“Soal informasi itu,  saya harus klarifikasi, itu tidak benar. Tidak ada statement resmi akan ada pergantian Sri Mulyani dengan Anggito Abimanyu (Kepala  Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan),” kata Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha di Ngawi, Jawa Timur, Senin (18/1/2010). Ketika ditanya apakah Presiden belum lama ini melakukan pertemuan dengan sejumlah pemimpin parpol koalisi, Julian tidak menjawab dengan tegas dan hanya mengatakan, tidak ada pertemuan yang membahas reshuffle.

“Tidak ada pertemuan yang membahas reshuffle,” katanya. Mengenai permintaan sejumlah orang agar Presiden hadir untuk  memberikan kesaksian dalam rapat Pansus Century, Julian mengatakan, hal itu belum merupakan permintaan resmi Panitia Angket Bank Century. “Itu bukan suara Pansus. Ketua  Pansus (Idrus Marham) belum meminta secara resmi. Jadi, tidak ada keharusan untuk hadir,” katanya.

Golkar: Tidak Ada Kesepakatan Gulingkan Sri Mulyani

Partai Golkar menegaskan, tidak ada kesepakatan antara Partai Golkar dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk menggulingkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Sebelumnya, harian berbahasa Inggris, The Jakarta Post, memberitakan adanya kesepakatan di antara kedua pihak itu untuk memberhentikan Sri Mulyani pada Februari 2010.

“Sama sekali tidak ada deal seperti itu. Koalisi antara Partai Golkar dan pemerintahan SBY-Boediono tetap firmed,” ujar Idrus Marham, Sekjen Partai Golkar yang juga Ketua Pansus Hak Angket Kasus Bank Century, kepada wartawan.

Selain itu, lanjutnya, partai berlambang pohon beringin itu pun tidak pernah mewacanakan pencopotan tersebut. Menurut dia, Golkar tidak pernah bermain wacana dan selalu mengedepankan fakta dan data.

Sumber : kompas.com

Ical Bantah Ada Kesepakatan Ganti Sri Mulyani

Wakil Sekjen DPP Partai Golkar Lalu Mara Satriawangsa membantah, Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie mempunyai kesepakatan dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk mencopot Menteri Keuangan Sri Mulyani.

“Dukungan Golkar dalam pembentukan Pansus Century bukan untuk menjatuhkan orang per orang melainkan mencari kebenaran agar pemerintahan SBY makin kuat dan tidak terus diterpa oleh gosip,” kata Lalu Mara yang juga juru bicara Aburizal Bakrie di Jakarta, Senin (18/1/2010). Lalu Mara memastikan bahwa Aburizal Bakrie tidak pernah melakukan pertemuan dengan SBY terkait soal pergantian anggota kabinet sebagaimana ditulis salah satu media nasional terbitan ibu kota.

“Berita itu sangat meresahkan karena Pak Ical (Aburizal) kini sedang fokus melakukan konsolidasi organisasi dan sepanjang akhir pekan lalu sibuk melakukan kunjungan ke Aceh, Medan dan Lampung terkait menyukseskan program partai tersebut,” katanya. Ia juga menegaskan bahwa di berbagai rapat internal Partai Golkar, juga tidak pernah dibahas soal janji-janji atau “deal” semacam itu. “Yang menjadi concern(perhatian, red)  Pak Ical sebagai Ketua Umum Partai Golkar sekarang adalah menyukseskan program Catur Sukses Partai Golkar yang diantaranya adalah konsolidasi partai, pemenangan pemilu kepala daerah dan legislatif. Program konsolidasi  partai sendiri ditargetkan sudah dapat selesai Juni 2010,” ujar Lalu Mara.

Harian berbahasa Inggris, The Jakarta Post dalam salah satu artikelnya, Senin memberitakan bahwa Ketua Umum Partai Golkar, Aburizal Bakrie telah mencapai kesepakatan dengan Presiden SBY untuk mengganti Menteri Keuangan Sri Mulyani dengan Kepala Badan Kebijakan Fiskal Departemen Keuangan, Anggito Abimanyu. Koran tersebut  mengutip sumbernya yang mengatakan bahwa Anggito dipilih menggantikan Sri Mulyani mengingat kedekatan Anggito baik dengan Aburizal maupun Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa, yang juga salah satu orang kepercayaan Presiden.

Sumber : kompas.com

Pergantian Sri Mulyani Bisa Timbulkan Reaksi Negatif di Pasar Modal

Pasar modal akan bereaksi atas rencana pencopotan jabatan Menteri Keuangan Sri Mulyani pada bulan Februari 2010 mendatang. Sebagai sosok yang sangat dihormati oleh pelaku pasar modal, Sri Mulyani dianggap berhasil dalam aksi pencegahan krisis tahun 2008 lalu.

Menurut kepala riset PT Paramitra Alfa Sekuritas Pardomuan Sihombing, rencana pergantian Sri Mulyani pasti berpengaruh terhadap kondisi pasar. Namun pasar menyayangkan jika pencopotan benar terjadi, tanpa melewati proses hukum. “Dari sisi hukum, nggak bisa main copot macam itu. Namun pasti ada pengaruh, namun harus dicek lagi,” kata Pardomuan ketika dihubungi detikFinance melalui sambungan telepon di Jakarta Senin (18/1/2010). Ia menambahkan, langkah yang diambil Sri Mulyani dalam bailout Bank Century (sekarang Bank Mutiara) sudah tepat. Keputusan juga dianggap tidak secara otoriter, namun melibatkan beberapa pihak melalui KSSK (Komite Stabilitas Sistem Keuangan). “Pasar melihat sudah tepat, dan buktinya tidak terjadi krisis. Kalau sudah ya sudah. Tujuannya kan proses (penyelamatan), bukan Karena gara-gara SMS dan tidak dilaporkan,” ujarnya.

Sebagai pengganti Menteri Keuangan, dari berita yang berkembang adalah calon Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu, yang saat ini masih menjabat Kepala Badan Kebijakan Fiskal Departemen Keuangan. Namun, analis pasar dari Valbury Asia Futures Nico Omer Jonckheere menyebutkan pencopotan Sri Mulyani sudah menjadi rahasia umum di pasar modal. “Dia memang sengaja dikorbankan atas kisruh bank Century, walaupun sejatinya sosok Sri Mulyani mendapat kehormatan tertinggi dari pasar,” jelas Nico kepada detikFinance Senin (18/1/2010). Lanjutnya, pasar tetap melihat dan akan merespon atas keputusan yang akan diambil Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kelak. Tetapi, jika pengganti yang ditunjuk SBY tepat, maka pasar akan kembali normal.

“Yang terpenting liht penggantinya siapa. Kalau ada koreksi awal, nanti pasti akan rebound kembali. Yang paling terpenting bagi pasar adalah stabilitas politik ekonomi secara umum. Jika Anggito sebagai pengganti tentu baik, dan saya yakin dirinya tetap melanjutkan kebijakan sebelumnya,” imbuhnya. Sebagai bukti, saat gonjang-ganjing politik KPK, pansus, dirinya mengaku, pasar tetap melaju positif. “Jadi, belum tentu berpengaruh atas penggantian Sri Mulyani,” kata Nico.

Sumber : detikfinance

KORAN DEMOKRASI INDONESIA

http://korananakindonesia.wordpress.com

KLIPING BERITA KASUS CENTURY : PERSETUJUAN DPR TENTANG TALANGAN DANA BAIL OUT CENTURY

DPR pada bulan November 2008 telah mendukung penyelamatan Bank Century karena menyadari dampak sistemik jika bank itu ditutup. Jika satu saja nasabah Bank Century kesulitan mengambil dana di bank, maka akan menjadi rumor dan memberikan efek psikologis demikian salah satu alasan para anggota komisi IX.

Staf Khusus Presiden Minta Drajad Diperiksa

Staf Khusus Presiden, Andi Arif, minta Pansus Bank Century memanggil mantan anggota Komisi XI DPR, Dradjad Wibowo, dan anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar (FPG), Melchias Mekeng, yang November 2008 ikut menyetujui pemberian dana talangan. “Pansus harus memanggil Dradjad Wibowo dan Melchias yang ada bukti otentik menyetujui bailout Century untuk menyelamatkan ekonomi Indonesia dari krisis keuangan waktu itu,” kata Andi di Jakarta, Minggu. Dalam beberapa kali rapat kerja Komisi XI dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani waktu itu, Melchias menyatakan bahwa dalam keadaan krisis keuangan yang terjadi, pemerintah harus bersiap-siap adanya lembaga keuangan dan perbankan yang akan terkena imbas dari krisis keuangan global itu.

Dradjad Wibowo, lanjut Andi, bahkan pada saat itu kepada sebuah majalah berita mengatakan mendukung penyelamatan Bank Century karena menyadari dampak sistemik jika bank itu ditutup. “Jika satu saja nasabah Bank Century kesulitan mengambil dana di bank, maka akan menjadi rumor dan memberikan efek psikologis,” kata Andi mengutip pernyataan Dradjad Wibowo waktu itu.

Dijelaskan Andi, setelah memanggil Dradjad dan Melchias untuk mengetahui latar belakang keduanya menyetujui kebijakan pemerintah untuk menyelamatkan Bank Century, maka Pansus bisa memanggil anggota Komisi XI lainnya yang menyetujui keputusan pemerintah itu. “Pada waktu itu, mereka tentu mereka sangat mengerti dan merasakan situasi krisis keuangan yang terjadi sehingga menyetujui untuk memutuskan memberikan talangan kepada Bank Century. Kalau Komisi XI waktu itu saja menyetujui untuk membantu Century, kenapa Pansus sekarang mempersoalkan hal itu,” katanya.

Menurut Andi Arif , jika masyarakat harus dijelaskan bahwa kebijakan Pemerintah dalam hal ini KSSK(Komite Stabilitas Sistem Keuangan ) memberikan dana talangan dari LPS kepada Bank Century sudah mendapat persetujuan dari DPR sehingga seharusnya DPR sekarang kalau mau menyelidiki kasus ini juga harus memeriksa anggota DPR yang menyetujui keputusan pemerintah itu.

21 Desember 2009
Dradjad Disebut Setujui Bailout , Tolak Penonaktifan, SBY Amankan Kabinet

Mantan anggota DPR dari Fraksi PAN Dradjad Wibowo. disebut-sebut ikut menyetujui bailout kepada Bank Century, November 2008. Pernyataan yang cukup mengejutkan itu dilontarkan Staf Khusus Presiden, Andi Arif, kemarin. Selain Dradjad, Andi juga menyebut anggota Pansus Hak Angket Century Melchias Markus Mekeng ikut menyetujui pengucuran dana talangan Rp 6,7 triliun itu. Saat terjadi bailout, Dradjad dan Melchias adalah anggota Komisi XI DPR.

“Pansus harus memanggil Dradjad Wibowo dan Melchias. Ada bukti otentik keduanya menyetujui bailout Century untuk menyelamatkan ekonomi Indonesia dari krisis keuangan waktu itu,” kata Andi. Pernyataan Andi terbilang mengagetkan. Apalagi, Dradjad termasuk sosok yang getol mengkritisi bailout ke Bank Century. Menurut Andi, dalam beberapa kali rapat kerja Komisi XI dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani waktu itu, Melchias menyatakan bahwa dalam keadaan krisis keuangan, pemerintah harus bersiap-siap ada lembaga keuangan dan perbankan yang akan terkena imbas krisis keuangan global.

Adapun Dradjad Wibowo, lanjut Andi, saat itu mengatakan kepada sebuah majalah berita bahwa dirinya mendukung penyelamatan Bank Century karena menyadari dampak sistemik jika bank itu ditutup. “Jika satu saja nasabah Bank Century kesulitan mengambil dana di bank, akan menjadi rumor dan memberikan efek psikologis,” kata Andi mengutip pernyataan Dradjad ketika itu. Dijelaskan oleh Andi, setelah memanggil Dradjad dan Melchias, pansus bisa memanggil mantan anggota Komisi XI lainnya yang ikut menyetujui keputusan pemerintah itu.

“Pada waktu itu, tentu mereka sangat mengerti dan merasakan situasi krisis keuangan yang terjadi sehingga menyetujui dana talangan kepada Bank Century. Kalau Komisi XI waktu itu saja setuju untuk membantu Century, kenapa pansus sekarang mempersoalkan hal itu,” katanya.Ketika dikonfirmasi, Dradjad mengaku siap memberikan keterangan.
“Saya siap memberikan keterangan mengenai apa yang saya ketahui dalam kasus Century,” ujarnya melalui pesan singkat. Sebelumnya anggota Pansus Century Andi Rahmad mengatakan, pansus akan memanggil dan memintai keterangan Dradjad terkait Perppu Nomor 4 Tahun 2008 tentang Jaring Pengamanan Sistem Keuangan (JPSK). “Ya, tapi sebagai ahli, bukan saksi,” ujarnya.

Adapun Melchias tegas membantah tudingan Andi Arif. “Tuduhan itu tidak mendasar, karena yang bersangkutan baru jadi jubir (maksudnya staf khusus) presiden,” ujar anggota FPG itu. Melchias mengatakan, DPR telah menolak  Perppu No 4/2008 tentang JPSK pada 18 Desember 2008. Seluruh fraksi satu suara menolak perppu tersebut.
“Nggak ada itu (seperti yang dikatakan Andi Arif), apa lagi pernyataan yang mewakili fraksi. Itu perppu sudah ditolak,” imbuhnya. Dalami Temuan Sementara itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih mendalami data temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Penyelidikan intensif terus dilakukan, termasuk meneliti proses pengawasan di Bank Indonesia (BI) pada Bank Century. “Kita lihat fakta yuridisnya, masuk korupsi apa tidak,” kata Wakil Ketua KPK Bibit Samad Rianto, Minggu.

Menurut dia, proses penyelidikan masih dilakukan, termasuk menyelidiki proses merger Century  hingga bank itu di-bailout. “Kita lihat fakta yuridisnya saja,” tambahnya. Menurut informasi, KPK telah mengantongi sejumlah pelanggaran pidana perbankan yang diduga kuat masuk ranah korupsi. Sejumlah nama disebut-sebut telah masuk daftar calon terperiksa. Selain data hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), KPK juga telah menerima laporan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Menurut Bibit, semua data tersebut akan didalami. Untuk mempelajari sembilan temuan BPK perihal dugaan pelanggaran dalam pengucuran dana talangan Bank Century, KPK telah membentuk sembilan tim khusus. Terkait laporan PPATK, Bibit menyebut data tersebut sangat rahasia karena menyangkut nama individu.

Sebelumnya, Bibit menangkis perdebatan terkait dana Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), apakah termasuk uang negara atau bukan. Dia menegaskan, dana LPS termasuk uang negara. Menurutnya, pengelolaan LPS juga menggunakan APBN. Dicontohkannya, hal yang sama pernah terjadi dalam kasus Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia (YPPI). ‘’Dihukum kan (pelakunya), karena juga menggunakan uang negara,’’ tambahnya. Sementara itu, setelah KPK batal melakukan pertemuan pada pekan lalu, rencananya rapat bersama kepolisian dan Kejagung akan dilaksanakan pada pekan ini. ‘’Rencananya begitu,’’ kata Bibit. Kamis pekan lalu, pembahasan kasus Bank Century oleh KPK, Kejaksaan Agung, dan Polri ditunda. Jaksa Agung dan Kapolri batal datang memenuhi undangan pimpinan KPK.

Di sisi lain, pro-kontra soal penolakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terhadap imbauan agar Wapres Boediono dan Menkeu Sri Mulyani nonaktif terus berlanjut. Menurut Wakil Ketua Komisi XI DPR Harry Azhar Aziz, presiden mengutamakan agar kinerja Kabinet Indonesia Bersatu II tidak terganggu. ‘’Saya kira posisi presiden bukan membela wapres dan menterinya. Karena kita nggak tahu mereka salah atau tidak, kan belum ada keputusan. Tapi, yang saya lihat presiden lebih mengamankan dan mengutamakan kinerja kabinetnya nggak terganggu,’’ katanya. Dia menilai, Pansus Hak Angket Bank Century sangat membutuhkan kedua tokoh tersebut mundur. Pasalnya, terdapat beberapa hambatan akibat keduanya masih aktif, yakni keengganan BPK menyerahkan rekaman rapat KSSK pada pansus. Harry menambahkan, beberapa anggota Pansus Hak Angket Bank Century merasa terganggu dengan masih aktifnya Boediono dan Sri Mulyani. Adapun Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa meminta kepada semua pihak untuk tidak melakukan intervensi ataupun mendikte Pansus Angket Bank Century. Sebab, semua anggota pansus sudah sangat mengerti tugas-tugas yang diembannya.

‘’Pansus juga tidak sembarangan dalam melakukan pemeriksaan, mengambil sikap politik maupun memutuskan kesimpulan. Karena itu, biarkan pansus bebas bekerja tanpa tekanan,’’ kata Ketua FPKB DPR RI Marwan Ja’far. Selain itu, semua anggota pansus juga sangat paham batas konstitusi, mana yang boleh dilakukan dan batas mana yang tidak boleh dilanggar. Marwan yang juga anggota Pansus Century menambahkan, pansus bukanlah ‘’kuda troya’’ dari pertarungan orang per orang. Selain itu, pansus tidak akan bergeser dari tugas dan tujuan asalnya. ‘’Kami juga meminta agar semua pihak bisa bekerja sama dan menunjukkan sikap kooperatif terhadap pansus, dengan tidak berlindung atau menggunakan serta memanfaatkan posisinya sebagai penyelenggara negara untuk menghalang-halangi kerja pansus,’’ tegasnya. Bentuk ‘’menghalangi’’ dimaksud antara lain berupa tidak mengindahkan panggilan atau mempersulit proses pemeriksaan. ‘’Atau bahkan menghilangkan barang bukti yang diperlukan pansus,’’ ujar Marwan.

Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin menilai imbauan pansus agar Wapres Boediono dan Menkeu Sri Mulyani nonaktif, positif dari aspek moral, kelancaran pemeriksaan, dan menjamin tidak ada intervensi. Jika Boediono dan Sri Mulyani masih menjabat, secara moral berpengaruh dengan jabatannya. Apalagi dikhawatirkan ada upaya-upaya melakukan intervensi terhadap bukti-bukti. ‘’Secara moral tidak menguntungkan karena menimbulkan kecurigaan munculnya intervensi.’’ Menurut Din, Boediono dan Sri Mulyani tidak perlu merasa khawatir dan takut jika tidak bersalah. ‘’Apa yang dikhawatirkan dan ditakutkan jika tidak bersalah. Kan nonaktif hanya selama pemeriksaan pansus.’’ Aspek Etika Hal senada juga disampakan Wakil Ketua Komisi VI Aria Bima. SBY, menurutnya,  jangan terfokus soal yuridis formal semata, namun juga mempertimbangkan aspek etika dan moral. ‘’Kalau tidak dipertimbangkan, terus bagaimana solusi dari aspirasi masyarakat,’’ujarnya.

Pernyataan Yudhoyono bahwa nonaktif bagi Wapres Boediono dan Menkeu Sri Mulyani tidak diatur dalam konstitusi (UUD 45) dan UU Kementerian Negara, dinilai Aria Bima terlalu prematur dan tidak mencerminkan sikap seorang negarawan. Ketua Umum PBNU KH Hasyim Muzadi berharap SBY menjamin tidak ada intervensi dari pemerintah dalam proses pemeriksaan oleh Pansus Angket Century terhadap Wapres Boediono dan Menkeu Sri Mulyani. “Yang penting ada jaminan Presiden SBY, jika ada hambatan soal nonaktifnya Boediono dan Sri Mulyani,” ujar Hasyim.

Ketua DPP Partai Demokrat (DPP PD), Anas Urbaningrum menegaskan, semua pihak tidak perlu mengkhawatirkan  intervensi, menyusul pernyataan SBY tentang Wapres Boediono dan Menkeu Sri Mulyani tidak perlu nonaktif.
Menurutnya, pernyataan Yudhoyono   sudah tepat. ‘’Itu sudah semestinya begitu dan tidak ada pertentangan dengan imbauan Pansus Angket Century,’’ ujar Anas. Dikatakannya, imbauan pansus untuk nonaktif adalah imbauan bersyarat. Syaratnya ada dua. Pertama, jika tidak bisa menjamin tugas-tugas pemerintahan tidak terganggu. Kedua, harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Artinya, lanjut Anas, jika pemerintah bisa menjalankan tugas-tugas pemerintahan dengan baik, maka otomatis tidak perlu nonaktif. Apalagi, kalau dikaitkan dengan peraturan perundangan, jelas tidak ada mekanisme nonaktif untuk wakil presiden. Untuk menteri pun, aturannya jelas diatur dalam UU Kementerian negara. ‘’Kami yakin Boediono dan Sri Mulyani tidak perlu nonaktif. Sebab, mereka tetap bisa menjalankan tugas dengan baik.’’

Istana Tuding Dradjad Ikut Setujui Bailout Century

Ekonom Dradjad H Wibowo selama ini merupakan orang yang paling keras mengkritik pengucuran dana talangan (bailout) Bank Century Rp6,7 triliun. Namun, pihak Istana justru menuding politikus PAN itu merupakan orang yang menyetujui bailout saat menjadi anggota Komisi XI DPR.

Staf Khusus Presiden, Andi Arif menyebut saat itu kepada sebuah majalah berita Dradjad menyatakan mendukung penyelamatan Bank Century karena menyadari dampak sistemik jika bank itu ditutup. “Jika satu saja nasabah Bank Century kesulitan mengambil dana di bank, maka akan menjadi rumor dan memberikan efek psikologis,” kata Andi mengutip pernyataan Dradjad. Karena itu, Andi minta Pansus Bank Century memanggil Dradjad Wibowo. Dia juga meminta pansus memanggil anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar (FPG) Melchias Mekeng yang November 2008 ikut menyetujui pemberian dana talangan .

“Pansus harus memanggil Dradjad Wibowo dan Melchias. Ada bukti otentik mereka menyetujui bailout Century untuk menyelamatkan ekonomi Indonesia dari krisis keuangan waktu itu,” kata Andi di Jakarta, Minggu (20/12). Ia menuturkan, dalam beberapa kali rapat kerja Komisi XI dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani waktu itu, Melchias menyatakan bahwa dalam keadaan krisis keuangan yang terjadi, pemerintah harus bersiap-siap adanya lembaga keuangan dan perbankan yang akan terkena imbas dari krisis keuangan global itu.

Andi menegaskan, setelah memanggil Dradjad dan Melchias untuk mengetahui latar belakang keduanya menyetujui kebijakan pemerintah untuk menyelamatkan Bank Century, maka Pansus bisa memanggil anggota Komisi XI lainnya yang menyetujui keputusan pemerintah itu. “Pada waktu itu, mereka tentu mereka sangat mengerti dan merasakan situasi krisis keuangan yang terjadi sehingga menyetujui untuk memutuskan memberikan talangan kepada Bank Century. Kalau Komisi XI waktu itu saja menyetujui untuk membantu Century, kenapa Pansus sekarang mempersoalkan hal itu,” katanya.

Staf SBY: Seret Dradjat

Senin, 21/12/2009 11:00 WIB – dtc/ant

Staf Khusus Presiden Andi Arif meminta Panitia Khusus (Pansus) kasus Bank Century memanggil pengamat ekonomi yang mantan anggota Komisi XI DPR RI Dradjat Wibowo dan anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar (FPG) Melchias Mekeng. “Pansus harus memanggil Dradjat Wibowo dan Melchias yang ada bukti autentik menyetujui bailout Century untuk menyelamatkan ekonomi Indonesia dari krisis keuangan waktu itu,” kata Andi di Jakarta, Minggu (20/12).
Dradjat dan Melchias pada Novpember 2008 ikut menyetujui pemberian dana talangan kepada bank itu karena kondisi krisis keuangan yang parah pada waktu itu. Dalam beberapa kali rapat kerja Komisi XI dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani waktu itu, Melchias menyatakan bahwa dalam keadaan krisis keuangan yang terjadi, pemerintah harus bersiap-siap adanya lembaga keuangan dan perbankan yang akan terkena imbas dari krisis keuangan global itu. Dradjad Wibowo, lanjut Andi bahkan pada saat itu kepada sebuah majalah berita mengatakan mendukung penyelamatan Bank Century karena menyadari dampak sistemik jika bank itu ditutup.
“Jika satu saja nasabah Bank Century kesulitan mengambil dana di bank, akan menjadi rumor dan memberikan efek psikologis,” ujar Andi mengutip pernyataan Dradjat Wibowo waktu itu.
Dijelaskan Andi, setelah memanggil Dradjat dan Melchias untuk mengetahui latar belakang keduanya menyetujui kebijakan pemerintah untuk menyelamatkan Bank Century, Pansus bisa memanggil anggota Komisi XI lainnya yang menyetujui keputusan pemerintah itu. “Pada waktu itu, mereka tentu mereka sangat mengerti dan merasakan situasi krisis keuangan yang terjadi sehingga menyetujui untuk memutuskan memberikan talangan kepada Bank Century. Kalau Komisi XI waktu itu saja menyetujui untuk membantu Century, kenapa Pansus sekarang mempersoalkan hal itu,” tukasnya. Menurutnya, jika masyarakat harus dijelaskan bahwa kebijakan Pemerintah dalam hal ini KSSK memberikan dana talangan dari LPS kepada Bank Century sudah mendapat persetujuan dari DPR sehingga seharusnya DPR sekarang kalau mau menyelidiki kasus ini juga harus memeriksa anggota DPR yang menyetujui keputusan pemerintah itu.
Tak terima dengan pernyataan Staf Khusus SBY itu, mantan anggota DPR FPAN Dradjat Wibowo memberi peringatan kepada Andi Arief. Drajat meminta Andi hati-hati dalam memberikan pernyataan. “Hati-hati, kalau sudah jadi staf ahli Presiden, sebaiknya lihat faktanya, dan lihat dokumen-dokumennya dulu,” tandas Dradjat, seperti dikutip inilah.com, Minggu (20/12).Drajat mengatakan DPR tidak pernah rapat menyetujui bailout. Bahkan, ujarnya, anggota DPR RI masa bakti 2004-2009 lalu baru tahu biaya Bank Century sekitar bulan Februari 2009. Meski begitu Dradjat menegaskan kesiapannya jika memang harus diperiksa Pansus Hak Angket Bailout Bank Century. “Oh, siap!” tegasnya.

Tidak Mendasar
Senada, anggota Pansus Hak Angket Bank Century Melchias Mekeng turut berang. Melchias menegaskan tuduhan Andi Arief itu tidak benar adanya. “Tuduhan itu ngawur dan tidak mendasar, karena yang bersangkutan baru jadi Jubir (staf khusus) Presiden,” ujarnya.

Menanggapi lebih lanjut, Melchias mengatakan DPR telah menolak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 4/2008 tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK), pada 18 Desember 2008. Seluruh fraksi partai, lanjutnya, sudah satu suara menolak Perppu tersebut. “Nggak ada itu (seperti yang dikatakan Andi Arief), apa lagi pernyataan yang mewakili fraksi. Itu Perppu sudah ditolak,” imbuhnya.
Terpisah, Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Pramono Anung menyatakan bahwa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memiliki kewenangan untuk tidak melaksanakan imbauan Pansus Bank Century untuk menonaktifkan Wapres Boediono dan Menkeu Sri Mulyani.
“Apa yang menjadi kesepakatan Pansus Bank Century di DPR RI adalah imbauan dan bukan keputusan, karena kedua hal itu memiliki konteks yang berbeda sehingga apabila presiden memilih untuk tidak menonaktifkan Wapres dan Menkeu, itu adalah kewenangan presiden,” tandas Pramono usai membuka Rapat Kerja Daerah PDIP DPD DIY di Yogyakarta.
Namun demikian, ia menegaskan bahwa imbauan Pansus tersebut didasarkan pada nilai moral dalam pengungkapan kasus Bank Century sehingga penonaktifan Wapres dan Menkeu diharapkan dapat menggali kasus itu lebih dalam. “Pansus tidak memiliki beban psikologis saat menggali informasi dari Wapres dan Menkeu karena kedudukan mereka,” ucapnya. Ia juga menyebutkan bahwa penonaktifan seseorang dari jabatan saat harus menjalani pemeriksaan adalah hal yang biasa, seperti yang harus dijalani oleh Ritonga saat diperiksa oleh Tim Delapan dalam kasus kriminalisasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Namun demikian, ia tetap menegaskan bahwa PDIP memiliki data yang kuat atas persoalan Bank Century, terkait dengan bailout sebesar Rp 6,7 triliun yang dilakukan pemerintah dengan dana anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). “Kami akan fokus pada faktor alasan mengapa Bank Century mendapatkan dana sebesar itu dan siapapun yang bersalah harus bertanggung jawab dan PDIP akan tetap fokus untuk mengawal Pansus,” tegasnya. Sementara itu, Pansus Century tidak merasa penolakan SBY menonaktifkan Wapres Boediono dan Menkeu Sri Mulyani akan melemahkan kerja Pansus.
 “Sejauh ini kita tidak dilemahkan,” ujar anggota Pansus, Bambang Soesatyo, dalam diskusi yang digelar di PB HMI, Jakarta. Bambang justru mempertanyakan respons cepat SBY terhadap permintaan Pansus itu yang langsung disampaikan dari Kopenhagen, Denmark.

KORAN DEMOKRASI INDONESIA

http://korandemokrasiindonesia.wordpress.com

Older Posts »

Kategori

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.