KLIPING BERITA YANG MENUNJUKKAN BAHWA SAAT MENJELANG DANA BAIL OUT CENTURY, SEPUTAR BULAN NOVEMBER 2008

Minyak Mentah Makin Tiarap

NEW YORK, KAMIS – Harga minyak mentah dunia terjerembab di bawah 50 dolar AS per barel pada Kamis, karena jatuhnya pasar saham dan melemahnya data AS memicu kekhawatiran baru bahwa resesi seluruh dunia akan menghancurkan permintaan energi.  Di New York, minyak mentah jenis light sweet untuk pengiriman Desember, jatuh 4,00 dolar AS menjadi ditutup pada 49,62 dolar AS. Kontrak Desember  berakhir pada penutupan setelang mencapai posisi terendah perdagangan harian 48,64 dolar AS, sebuah level yang terakhir terlihat pada Mei 2005. Kontrak tidak berada di bawah level 50 dolar AS sejak Januari 2007. Kontrak New York menembus batas psikologis sesaat setelah minyak mentah Brent North Sea untuk pengiriman Januari jatuh di London. Minyak mentah Brent turun ke posisi terendah 47,82 dolar AS, sebelum mantap turun 3,64 dolar AS pada 48,08 dolar AS per barel.
     
Para analis mengatakan sentimen dipicu oleh pengakuan laporan tingkat pengangguran di Amerika Serikat, konsumen energi terbesar dunia. Data resmi menunjukkan klaim awal untuk asuransi pengangguran naik ke posisi tertinggi 16 tahun pekan lalu, karena ekonomi tampak di ambang sebuah resesi mendalam. “Pukulan terhadap ekonomi datang. Klaim awal pengangguran naik 27.000 menjadi 542.000 untuk pekan tersebut, tertinggi sejak 1992. Harga energi berada di bawah tekanan sepanjang malam, dan kehilangan akselerasi di belakang data klaim tersebut,” kata John Kilduff, seorang analis  MF Global.

“Memberikan percepatan penurunan, sebuah zona nilai tentatif terendah saat ini  untuk kami, dan akan menjadi pertimbangan sebuah kesempatan untuk beli,” tambah Kilduff. Harga minyak mentah telah turun hampir dua pertiganya sejak mencapai rekor harga tertinggi di atas 147 dolar AS pada Juli, karena pelambatan ekonomi global memangkas permintaan energi seluruh dunia. “Pasar minyak bereaksi terhadap banyaknya berita negatif pada prospek ekonomi global,” kata analis minyak IHS Global Insight, Simon Wardell. “Dengan pasar saham yang terus jatuh di seluruh dunia, dan terutama di Asia, di sana tidak ada sedikitpun berita positif yang dapat membantu memperbaiki kepercayaan di pasar minyak.”

Wardell mengatakan “pasar masih mencari sebuah lantai hingga di sana ada beberapa sinyal kuat bahwa pasokan akan dikurangi, kami mungkin melihat harga terus melemah.” Sentimen pasar minyak juga berkurang pekan ini setelah bank AS Goldman Sachs mengatakan akan menutup seluruh rekomendasi perdagangan minyak, seraya mengatakan “tidak memperkirakan potensi kenaikan signifikan.”

“Volatilitas dalam beberapa pekan terakhir sebagian besar berada di sisi bawah dan tekanan kompleks pada minyak telah meningkat,” kata Goldman Sachs dalam sebuah laporannya. Ditambah lagi, Federal Reserve AS pada Rabu menurunkan tajam prospek ekonomi AS untuk 2009, menyoroti potensi untuk resesi  tahun depan, sementara  membuka pintu untuk penurunan suku bunganya lagi.
     
Kesehatan ekonomi AS adalah vital untuk pasar minyak, karena Amerika Serikat negara konsumen minyak terbesar di dunia. Torbjorn Kjus, analis pada DnB NOR Markets, mengatakan ia memperkirakan harga akan turun terus pada bulan-bulan mendatang. “Kami memperkirakan harga terus melemah  dalam jangka pendek,” kata Kjus dalam sebuah catatan risetnya.
     
“Fundamental (pasokan dan permintaan), psikologis, sentimen dan tehnikal tidak terlihat bagus,” kata dia. “Namun kami memperkirakan untuk melihat pasar keluar dari dasarnya sebelum akhir tahun dan harga mulai pulih pada Januari.” Pada Senin, Organisasi Negara Pengekspor Minyak (OPEC), yang seluruh anggotanya memasok 40 persen minyak mentah dunia, mengatakan siap melakukan intervensi dalam sebuah basis reguler untuk mendorong kenaikan harga.

PERNYATAAN ANGGITO YANG DIPERMASAHKAN PANSUS SAAT RAPAT TANGGAL 20 NOVEMBER 2008

Berita kompas 21/11/98

Gejolak Rupiah, Pemerintah Masih Percaya Diri

Meskipun nilai tukar rupiah masih mengalami pelemahan terhadap dollar AS, pemerintah masih percaya diri. Sementara Bank Indonesia dengan seluruh instrumen yang dimiliki akan melakukan sejumlah upaya agar rupiah tak bergejolak sangat cepat. ”Rupiah memang terkoreksi. Tetapi, rupiah bukan satu-satunya yang terkoreksi. Bahkan, won Korea terkoreksi lebih dalam daripada rupiah. Pemerintah mengharapkan tidak ada gejolak terlalu tinggi. Bank Indonesia akan berupaya agar rupiah tak cepat melonjak-lonjak,” ujar Kepala Badan Kebijakan Fiskal Departemen Keuangan Anggito Abimanyu dalam jumpa pers di Istana Wapres, Jakarta, Kamis (20/11) kemarin.

Menurut Anggito, dalam rapat yang membahas soal kondisi ekonomi itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla, sejumlah menteri, dan pejabat tinggi mendapat penjelasan dari Gubernur Bank Indonesia Boediono tentang terkoreksinya nilai tukar rupiah. Rapat dihadiri, antara lain, Pelaksana Jabatan Menko Perekonomian yang juga Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Negara BUMN Sofyan Djalil, dan Menteri Perindustrian Fahmi Idris. Pada perdagangan di pasar spot antarbank, Kamis, rupiah ditutup pada level Rp 11.945 per dollar AS, menguat 55 poin dibandingkan dengan penutupan sehari sebelumnya yang Rp 12.000 per dollar AS. Namun, di tengah perdagangan, kurs sempat menyentuh level Rp 12.440 per dollar AS.

Bukan cuma rupiah, pada perdagangan kemarin, kurs rupee India juga melemah tajam. Demikian pula kurs won Korea turun lebih dari 4 persen karena ketakutan bahwa perekonomian Korea Selatan yang sangat bergantung pada ekspor sangat rentan terhadap krisis. Satu dollar AS setara dengan 1.432,5 won, kurs terendah dalam 11 tahun terakhir. Diperkirakan kurs dollar AS akan bergerak antara 1.420 won dan 1.480 won. Adapun kurs rupee mencapai titik terendah dalam sejarah terhadap dollar AS. Satu dollar AS setara dengan 50,01 rupee. Itu merupakan pertama kali kurs dollar AS ditutup di atas level 50 rupee.

Bahas empat hal

Lebih jauh, Anggito menjelaskan, selain soal gejolak rupiah, rapat juga membahas empat hal, yaitu kondisi makroekonomi, penggunaan APBN sebagai instrumen stimulus ekonomi, mempercepat dan memaksimalkan proyek infrastruktur, dan kerja sama internasional multilateral serta bilateral.

Menurut Anggito, makroekonomi 2008 masih sesuai target dengan pertumbuhan rata-rata per tahun 6,2 persen dengan perlambatan di kuartal III dan IV. ”Untuk 2009, kami akan melihat seluruh perkembangan ekonomi dunia. Ada kemungkinan untuk mengoreksi pertumbuhan ekonomi 6 persen,” ujarnya. Koreksi juga akan dilakukan untuk sejumlah indikator ekonomi, seperti nilai tukar rupiah terhadap dollar AS, suku bunga, pasar surat utang negara, dan pasar modal. APBN 2008 juga dinilai aman dengan target pencapaian penerimaan naik 5 persen di atas APBN-P.

Anggito mengemukakan, surplus APBN 2008 cukup membantu pembiayaan APBN 2009 yang kritis. Defisit juga turun menjadi 1,1 persen terhadap PDB (Rp 51 triliun) dari perkiraan 2,1 persen. ”Surplus bisa dipakai untuk 2009,” ujarnya. Sofyan Djalil mengemukakan, pemerintah bersama BUMN akan menciptakan aktivitas ekonomi lebih banyak di dalam negeri untuk menciptakan lapangan kerja. Proyek infrastruktur yang sudah ada pembiayaannya akan dipercepat, sementara untuk yang sudah berkomitmen akan direalisasikan komitmennya.

Untuk pekerja konstruksi Indonesia di luar negeri, seperti di Malaysia dan negara lain, yang kembali ke Tanah Air karena krisis keuangan dan berhentinya proyek konstruksi akan disalurkan ke Timur Tengah. ”Konstruksi di Timur Tengah belum terpengaruh krisis keuangan global,” ujar Sofyan. Rapat dihadiri juga para pemimpin bank BUMN. Menurut Sofyan, bank BUMN masih berkomitmen menyalurkan kredit untuk mempercepat pembangunan infrastruktur

KORAN DEMOKRASI INDONESIA

http://korandemokrasiindonesia.wordpress.com

Oleh: Indonesian Children | Januari 18, 2010

Kumpulan Warta Kasus Century

Dana Bailout Bank Century Ternyata Membengkak 10 Kali Lipat

Dana kebutuhan penyelamatan Bank Century semula ternyata hanya Rp 632 miliar. Namun Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan pembengkakan dana Bank Century hingga 10 kali lipat menjadi Rp 6,7 triliun. Pembengkakan yang sangat besar ini menjadi fokus BPK dalam melakukan audit investigatif untuk menyelidiki proses penyelamatan (bailout ) Bank Century.

Demikian disampaikan Kepala Biro Humas BPK B. Dwita Pradana dalam keterangannya yang dikutip detikFinance , Rabu (29/9/2009). Dwita menjelaskan, pemeriksaan investigasi BPK tidak ditujukan untuk menilai kebijakan pemerintah mengenai penyelamatan Bank Century. Fokus pemeriksaan BPK meliputi 5 poin dan diantaranya adalah terkait membengkaknya dana penyelamatan hingga 10 kali lipat tersebut.

Terkait lamanya waktu audit Bank Century, BPK kemungkinan baru akan menyelesaikannya pada periode pimpinan BPK periode berikutnya. “Perkembangan pemeriksaan di lapangan menunjukkan bahwa penelusuran aliran dana Bank Century memerlukan waktu yang lebih panjang sehingga penyelesaian laporan akhir mungkin tidak dapat diselesaikan oleh pimpinan BPK pada periode ini yang berakhir pada tanggal 19 Oktober 2009,” tuturnya.

Sebelumnya Anggota Komisi XI DPR Dradjad Wibowo mengatakan, keteledoran penilaian Bank Indonesia (BI) menjadi biang kerok membengkaknya suntikan dana ke Bank Century. “Menurut pendapat Komisi XI dari hasil laporan BPK, terjadi pembengkakan biaya pemulihan Bank Century akibat kesalahan penilaian BI,” tutur Dradjad.

Apalagi, lanjut Drajad di kemudian hari ternyata diketahui sebagian pembengkakan tadi akibat dari tindak pidana perbankan yang dilakukan pemilik bank sebelumnya ataupun pihak-pihak lain yang terkait termasuk para anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), maka aparat penegak hukum harus menegakkan keadilan seperti melakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.

Source: detikfinance

http://www.kompas.com/data/photo/2009/09/01/3478778p.jpg

Wapres: Pengucuran Dana ke Bank Century Ilegal

Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla menyatakan bahwa pengucuran dana untuk penyelamatan Bank Century sebesar Rp6,7 triliun tidak ada dasar hukumnya. “Ya tidak, karena Perppu itu dalam UUD mengatakan bila tidak diterima oleh DPR maka harus dicabut waktu itu juga. Jadi tak berlaku lagi, semua pengucuran Desember tentu tidak di bawah payung Perppu itu,” kata Wapres yang ditanya wartawan seusai meresmikan Gedung Persekutuan Gereja-Ggereja Indonesia (PGI) di Makassar, Sabtu.

Menurut Kalla, ketika Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perppu) No 4 tahun 2008 tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK) yang menjadi dasar penyelamatan Bank Century tidak diterima DPR pada 18 Desember 2008, maka berarti Perppu tersebut batal.

Wapres meminta semua pihak menunggu saja laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada minggu depan. Saat ini laporan audit investigasi sedang difinalisasi. “Anwar (Nasution, Ketua BPK – red) bilang hasil audit BPK ada keraguan, sementara KSSK (Komite Stabilitas Sistem Keuangan) tidak punya semacam “second opinion”(pendapat pembanding, red).Ke depan kita tunggu saja laporan BPK minggu depan,” kata Jusuf Kalla.

Ia juga mngatakan pihak Bank Indonesia (BI) harus intensif memeriksa secara objektif dan tegas kasus pengucuran dana itu dan tidak ikut arus. Sebelumnya Bank Century diselamatkan karena dikhawatirkan dapat mengakibatkan 23 bank ikut terkena dampak sistemik, sehingga bank itu mendapat kucuran dana oleh BI dan pemerintah sebesar Rp6,7 triliun melalui Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Padahal saat itu (Desember 2008) belum ada kesepakatan DPR dengan pemerintah soal bank gagal berpotensi sistemik, namun BI mendahului keputusan dengan memakai Perppu itu. Sementara itu, anggota Komisi XI DPR Natsir Mansyur mengatakan, pemerintah mengucurkan dana Rp632 miliar pada 20 November 2008 untuk menutupi kebutuhan modal untuk menaikkan CAR menjadi 8 persen, lalu pada 23 November sebesar Rp2,77 triliun untuk menambah modal sehingga CAR bisa 10 persen. Kemudian, pada 5 Desember Rp2,2 triliun untuk memenuhi ketentuan tingkat kesehatan bank.

Bahkan setelah Perppu tersebut ditolak pun, pemerintah masih saja mengucurkan dana untuk menutup kebutuhan CAR bank itu berdasarkan hasil assesment atau pengkajian BI yakni pada 3 Februari 2009 Rp1,15 triliun dan pada 21 Juli Rp630 miliar. Hasil audit kantor akuntan publik pada November 2008, total aset Bank Century hanya Rp6,9 triliun namun total kewajibannya Rp13,7 triliun.

Source: antaranews.com

LPS suntik empat kali Bank Century

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mengungkapkan telah empat kali menyuntikan dana sebagai penyertaan modal modal pada PT Bank Century TBk hingga mencapai Rp6,7 triliun. Berdasarkan pemaparan Ketua LPS Firdaus Djaelani, suntikan modal pertama kali dilakukan pada 23 NOvember 2008 setelah pada 20–21 November 2008 rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan memutuskan untuk menyelamatkan bank publik itu. Pada rapat komite itu diperkirakan kebutuhan untuk menambah modal sebesar Rp632 miliar guna mendongkrak rasio kecukupan modal (CAR) dari negatif 3,53% menjadi di atas 8%. Namun, suntikan modal pada 23 November 2008 mencapai Rp2,78 triliun untuk mendongkrak modal di atas 8%.

Penambahan modal berikutnya pada 5 Desember 2008 sebesar Rp2,2 triliun dipakai untuk memenuhi ketentuan tingkat kesehatan bank. Selanjutnya, pada 3 Februari 2009, LPS kembali menambahkan dana sebesar Rp1,55 triliun untuk menutup kebutuhan CAR berdasarkan hasil assesment BI atas perhitungan direksi Bank Century. Berikutnya pada 21 Juli LPS kembali menyuntikkan dana Rp630 miliar untuk menutup kebutuhan CAR berdasarkan hasil assesment BI terbaru atas audit kantor akuntan publik.

Saat diambil alih oleh LPS per 20 November 2008, hasil audit Akuntan Publik Aryanto Amir Yusuf & Mawar atas laporan keuangan Bank Century menunjukkan total aset sebesar Rp6,957 triliun, kewajiban Rp13,7 triliun, ekuitas Rp6,7 triliun dan dengan simpanan dana pihak ketiga sebesar Rp9,6 triliun. CAR saat itu menunjukkan kondisi jauh lebih buruk, yakni minus 153,66 persen. (tw)

Source: Bisnis.com – keuangan

Kucuri Bank Century Rp 6,7 Triliun, LPS Hemat Rp 500 Miliar

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mengaku kucuran dana kepada Bank Century (sekarang Bank Mutiara) yang mencapai Rp 6,7 triliun, sudah lebih rendah dari kebutuhan Bank Century berdasarkan hasil audit yang dilakukan akuntan publik.

Kepala Eksekutif LPS Firdaus Djaelani mengatakan, akuntan publik mengatakan, seharusnya dana suntikan yang dibutuhkan Bank Century adalah senilai Rp 7,3 triliun untuk mengembalikan Bank Century menjadi bank sehat. “Jadi harusnya sebesar Rp 7,3 triliun. Tapi kita melakukan penghematan dari apa yang dihitung akuntan publik. Penghematannya senilai Rp 500 miliar,” ujarnya di sebuah rumah makan di kawasan Cikini, Jakarta, Rabu (9/12/2009).

Firdaus mengatakan, dengan kucuran dana Rp 6,7 triliun ini, LPS sudah bisa mengangkat rasio kecukupan modal (CAR) Bank Century menjadi 10%. “Bank Mutiara sekarang sudah sehat, jadi tidak perlu suntikan modal tambahan lagi. Cukup kucuran terakhir pada Juli 2009. Sekarang total ekuitas Bank Mutiara mencapai Rp 600 miliar,” jelas Firdaus.

Pada saat Bank Century diambil alih oleh LPS, total ekuitas Bank Century dikatakan Firdaus mencapai minus Rp 6,7 triliun. Ekuitas Bank Century bisa minus, akibat penggembosan yang dilakukan oleh pemiliknya dengan melakukan pelanggaran-pelanggaran. “Bank Century dibobol pemiliknya, dan nilainya mencapai Rp 4 triliun kerugiannya dari kredit fiktif, L/C bodong. Nah kita harus pantau terus pengejarannya,” tutupnya.

Source: detikfinance

LPS Bantah JK Soal Bailout Century

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) membantah pernyataan Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla yang mengakui tidak tahu menahu tentang membengkaknya bailout (talangan) Bank Century. Kepala Eksekutif LPS Firdaus Djaelani menegaskan, secara rutin pihaknya telah menyampaikan laporan keuangannya. “Laporan rutin kami, laporan tahunan kami, disampaikan kepada pemerintah, kepada presiden dan DPR,” ujarnya dalam Konferensi Pers LPS, di Kantornya, Gedung BRI II, Jakarta, Minggu malam (30/08/2009). Firdaus mengatakan bahwa semua yang dilakukan oleh LPS telah sesuai dengan prosedur, apalagi masalah laporan keuangan. “Kalo wapres belum terima kita tidak tahu, yang jelas kita sudah melaporkan,” tegasnya. Ditambahkannya, setiap pelaporan keuangan LPS terhadap Century juga telah mendapatkan masukan serta penilaian oleh Bank Indonesia (BI).

Sebelumnya, Wapres JK sempat mengatakan dirinya tidak diberitahu mengenai pelaksanaan bailout atau suntikan dana tersebut yang dilakukan oleh pemerintah melalui LPS. “Saya tidak mendalami, penyelesaian tidak tahu. Waktu penyelesaian saya tidak dilapori tidak dikasih tahu,” ujarnya.

Stop Suntik LPS

Firdaus juga menjelaskan, pihaknya mengharapkan tidak ada lagi suntikan modal kepada Bank Century. Hingga tanggal 21 Juli 2009, LPS telah melakukan upaya penyehatan bank sebesar Rp 6,7 triliun melalui penyertaan modal. Selain itu, jika manajemen Bank Century saat ini tidak bisa menjaga rasio kecukupan modal (CAR) diposisi 8 persen maka manajemen harus siap untuk melepas jabatannya masing-masing.

Kepala Eksekutif LPS, Firdaus Djaelani mengatakan suntikan bertahap selama 4 kali hingga Juli 2009 tersebut, merupakan suntikan modal terakhir. “Insya Allah, LPS tidak akan melakukan penyertaan modal kembali karena saat ini posisi CAR telah mencapai 8 persen,” ujarnya

Firdaus menjelaskan dengan posisi CAR yang sudah berada sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia (BI) pihaknya optimistis Century akan terus tumbuh dan sudah tidak perlu lagi mendapatkan suntikan modal. Direktur Klaim dan Resolusi Bank LPS, Noor Cahyo yang ditemui ditempat yang sama menegaskan bahwa manajemen Bank Century harus siap untuk diturunkan jika tidak bisa menjaga CAR tetap diposisi 8 persen.

“Mereka harus menjaga CAR diposisi 8 persen. Itu ada di kontrak manajemen jika gagal maka nantinya harus diganti lagi dengan manajemen baru dan itu kontrak antara direksi yang sekarang dengan LPS sebagai pemilik,” papar Noor Cahyo. Dikatakan Noor Cahyo, batasan CAR sesuai dengan ketetapan Bank Indonesia mengenai bank sehat yakni sebesar 8 persen, maka mereka harus tetap menjaganya.

Source: detikfinance

Kronologi Membengkaknya Bailout Bank Century oleh LPS

Dana talangan atau bailout Bank Century membengkak menjadi Rp 6,7 triliun. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mengaku telah mengkonsultasikan tambahan suntikan dana tersebut kepada Bank Indonesia. Kepala eksekutif LPS, Firdaus Djaelani mengatakan, pihaknya telah mendiskusikan setiap penambahan modal yang digunakan untuk penyehatan PT Bank Century Tbk (Century) kepada Bank Indonesia (BI).

Menurutnya, dana yang sudah dikeluarkan sebesar Rp 6,7 triliun kepada Bank Century didasarkan atas penilaian BI. Sebelum dilakukan penambahan modal LPS berdiskusi dengan BI terlebih dahulu. “Semua suntikan telah sesuai dengan petunjuk dan penilaian BI sebagai regulator. Kalau rasio kecukupan modal (CAR) Century berkurang maka kita akan menambah modalnya,” kata Firdaus dalam Konferensi Persnya di Kantor LPS, Gedung BRI II, Jakarta, Minggu (30/08/2009). Firdaus menjelaskan, membengknya suntikan dana pemerintah ke Bank Century dikarenakan CAR dari bank yang dulunya dimiliki oleh Robert Tantular itu anjlok.

Ia menjelaskan, berdasarkan perhitungan neraca tanggal 31 Oktober 2008, CAR Century sebesar minus 3,25 persen telah anjlok menjadi minus -35,92 persen dan untuk penyertaan modal tersebut CAR Century didorong menjadi 10 persen. “Kita telah berdiskusi dan BI juga telah memberikan masukan dan penilaian,” imbuhnya.

Dikatakan Firdaus, hal tersebut sesuai juga dengan UU yang menyatakan LPS dapat menyuntikan dananya untuk mendongkrak CAR menjadi 10 persen. Ia pun memaparkan bagaimana urutan dari penyuntikan modal oleh LPS. “Dana yang dibutuhkan untuk mencapai CAR 10 persen sebesar Rp 2,77 triliun,” jelasnya.

Sedangkan pada bulan Desember 2008, lanjut Firdaus, LPS kembali menyuntikan dananya sebesar Rp 2,201 triliun untuk menutup kebutuhan likuidiatas sampai dengan 31 Desember 2008. Pada bulan Februari 2009, dan Juli 2009 LPS juga telah menyuntikan dananya kembali sebesar Rp 1,55 triliun dan Rp 630 miliar yang juga dikarenakan untuk memenuhi kebutuhan CAR. “Semua totalnya Rp 6,7 triliun dan merupakan dana LPS,” tegasnya.

Namun ia menegaskan, suntikan dana tersebut saat ini tidaklah hilang begitu saja. Semua masuk ke neraca dan menjadi kepemilikan LPS. “Kemudian setelah penjualan (divestasi) perseroan dana tersebut akan kembali lagi sebagai aset LPS,” pungkasnya.
(dru/qom)

Source: detikfinance

Parahnya Kondisi Bank Century Sebelum Bailout

Komite Stabilitas Sektor Keuangan (KSSK) menetapkan penyelamatan Bank Century oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) pada 21 November 2008. Bagaimana kondisi terakhir Bank Century per 20 November 2008 menurut Bank Indonesia (BI)? Pada 20 November 2008, Gubernur BI saat itu Boediono menyampaikan surat kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani selaku Ketua KSSK. Dalam surat bernomor 10/232/GBI/Rahasia itu, Boediono menyampaikan kondisi terakhir PT Bank Century Tbk.

Dalam suratnya, Boediono mengatakan berdasarkan posisi 31 Oktober 2008, rasio CAR Century kurang dari 2% dan tidak dapat ditingkatkan menjadi 8%. “Penurunan CAR terjadi karena pemegang saham tidak dapat melaksanakan komitmennya untuk melakukan penambahan modal,” ujar Boediono dalam surat yang diperoleh detikFinance, Rabu (23/12/2009).

Anjloknya CAR Century tersebut, menurut Boediono dikarenakan penggolongan Surat-surat Berharga (SSB) Valas Century yang dikategorikan macet yang jumlahnya US$ 76 juta, di antaranya sebesar US$ 11 juta telah jatuh tempo pada 31 Oktober 2008 karena belum diterima pembayarannya (default) sampai dengan 20 November 2008. “Di samping itu terdapat SSB Valas jatuh tempo 3 November 2008 sebesar US$ 45 juta yang juga belum diterima pembayarannya sampai dengan tanggal 20 November 2008,” kata Boediono.

Kemudian ada koreksi pengakuan bunga sebesar Rp 390 miliar yang bukan berasal dari penerimaan tunai, dan kekurangan Penyisihan Penghapusan Aktiva (PPA) Aktiva Yang DIambil Alih (AYDA) yang belum dibentuk sebesar Rp 59 miliar.

Kemudian dari sisi Giro Wajib Minimum (GWM), Boediono dalam surat tersebut mengatakan, Century telah mengajukan permohonan FPJP (Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek) sebesar Rp 1 triliun, namun mengingat terbatasnya agunan yang memenuhi persyaratan, maka BI hanya menyetujui pemberian FPJP kepada Century pada tanggal 14 dan 18 November 2008 sebesar Rp 689 miliar.

“Mengingat keterbatasan agunan bank untuk memenuhi persyaratan pengajuan FPJP, Bank Century tidak dapat mengajukan permohonan FPJP yang baru,” ujarnya. Sementara itu, Century juga memiliki kewajiban Dana Pihak Ketiga (DPK) yang ditunda pembayarannya secara kumulatif sampai dengan 20 November 2008 sebesar Rp 292,5 miliar, serta DPK yang jatuh tempo pada 20 November 2008 sebesar Rp 454 miliar yang telah diminta diperpanjang oleh Century, sehingga total DPK yang ditunda sebesar Rp 746,5 miliar.

“Hal ini mengakibatkan tekanan likuiditas bank semakin berat,” imbuh Boediono dalam surat tersebut. Terakhir, saldo giro Century per 20 November 2008 pukul 17.00 WIB sebesar RP 1,96 miliar. Dengan posisi saldo yang sangat kecil dan kemampuan likuiditas bank dalam 1 minggu terakhir yang semakin menurun serta akumulasi kewajiban DPK yang ditunda pembayarannya. Hal ini menyebabkan Bank Century tidak akan mampu menjaga kecukupan GWM, sehingga tidak dapat mengikuti kliring pada tanggal 21 November 2008.

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengakui adanya surat yang dikirimkan Gubernur BI ini untuk meminta dilakukannya rapat KSSK guna menentukan nasib Bank Century. “Namun sebelumnya saya tidak pernah mendengar yang namanya Bank Century, dan siapa pemilik Bank Century itu,” ujarnya dalam kunjungannya ke redaksi detikcom , Selasa malam (22/12/2009).

Sri Mulyani juga bertanya-tanya kenapa BI hanya memberikan FPJP kepada Century sebesar Rp 689 miliar. “Namun menurut BI, karena jumlah agunan yang memenuhi syarat hanya segitu,” ujarnya. KSSK akhirnya memutuskan penyelamatan Century karena diyakini berdampak sistemik di tengah kondisi krisis ekonomi global dan perkembangan ekonomi di dalam negeri. Sri Mulyani mengatakan, penutupan Bank Century justru dikhawatirkan akan menimbulkan kepanikan di kalangan nasabah perbankan.

Sumber : detik.finance

Presiden Tak Tahu Pengambilan Keputusan Dana Talangan Century

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kembali menegaskan dirinya tidak tahu menahu perihal proses pengambilan keputusan pengucuran dana talangan Bank Century. “Itu sama sekali tidak benar karena pada kenyataannya Presiden tidak tahu menahu,” kata Juru Bicara Presiden Julian Aldrin Pasha di kediaman pribadi Yudhoyono, Puri Cikeas Indah, Bogor, Sabtu (26/12).

Sebelumnya, di sejumlah media ramai diberitakan jika Presiden diindikasikan mengetahui proses pengucuran dana talangan ke Bank Century senilai Rp 6,7 triliun meski tengah berada di luar negeri. Apalagi, dalam rapat Komite Stabilitas Sektor Keuangan (KKSK), yang memutuskan untuk menyelamatkan Bank Century, hadir Ketua Unit Kerja Presiden untuk Pengelolaan Program dan Reformasi (UKP3R) Marsilam Simanjuntak. “Kehadiran Pak Marsilam di sana bukan sebagai perintah presiden atau mendapatkan mandat atau instruksi dari presiden,” kata Julian.

Marsilam, kata Julian, hadir dalam rapat KSSK dalam kapasitasnya sebagai penasihat Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bukan Kepala UKP3R. “Dia memang sebagai Ketua UKP3R, tetapi konteks dalam kasus Bank Century, pada saat pengambilan keputusan dana bailout tidak mewakili presiden sama sekali,” kata dia. Lebih lanjut, kata Julian, Presiden terus mengikuti perkembangan angket kasus Bank Century yang tengah bergulir di parlemen. “Presiden mengamati saja, melihat, mencermati dengan seksama perjalanan dari pansus,” kata dia.

Sumber : tempointeraktif

Rizal Ramli: Laporan Sri Mulyani Melalui SMS Itu Aneh

Mantan Menteri Perekonomian Rizal Ramli menyatakan laporan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Mantan Wapres Jusuf Kalla (JK) melalui Short Messages Service (SMS) terkait penyelamatan Bank Century merupakan hal yang tidak pantas dan aneh. “Melaporkan sebuah kejadian yang sangat penting terkait Bailout Bank Century hanya melalui SMS sangat aneh buat saya. Sewaktu saya menjabat Menteri Perekonomian, jika ada masalah penting dan mendesak sekali minimal melalui sambungan telepon, atau ketemu langsung, kalau sama pacar baru sms,” ujar Rizal dalam diskusi di Warung Daun, Cikini, Jakarta Sabtu (16/01/2010). Rizal menjelaskan, mantan wakil Presiden JK dalam pernyataannya dalam rapat bersama Pansus Century DPR kemarin memberikan keterangan yang sangat terang benderang.  Karena sebelumnya, lanjut Rizal, pelaku-pelaku yang dipanggil menjadi saksi yakni Sri Mulyani, Boediono dan pejabat-pejabat Bank Indonesia dalam memberikan keterangannya tidak lengkap atau tidak memberikan fakta yang sesungguuhnya.

“Namun berbeda dengan Bapak Mantan Wakil Presiden. Disana JK memberikan pernyataan dimana Sri Mulyani merasa tertipu oleh Bank Indonesia (BI). Namun yang juga aneh jika telah merasa ditipu, mengapa Sri Mulyani tetap saja memberikan dana bailout yang awalnya Rp 632 miliar dibiarkan saja hingga Rp 6,7 triliun,” ungkapnya. Rizal memaparkan 2 hal yang sebenarnya terjadi menurut kacamatanya pada masa krisis tahun 2008 kemarin. “Pertama, hampir semua pejabat memakai alasan bailout karena krisis global mengakibatkan bank kesulitan likuditas. Namun ternyata data dan fakta sangat jelas kesulitan likuiditas yang karena kebijakan BI yang melakukan keketatan moneter,” kata Rizal.

Ia menjelaskan, keketatan moneter tersebut diakibatkan Bank Sentral, yang saat itu dipimpin Boediono, menaikkan tingkat suku bunga dan mengurangi pasokan uang sepanjang 2008. Yang kedua, menurut Rizal, Bank Century merupakan bank kecil dan jika ditutup tidak akan menjadi masalah besar. “Bank Century adalah bank yang ecek-ecek, nasabah dan asetnya kecil sekali jika dibandingkan dengan total seluruh industri perbankan. Sehingga salah satu Deputi Gubernurnya yakni Ibu Siti Fadjriah mengatakan dalam rapat kepada Sri Mulyani agar menutup Bank Century,” kata Rizal.

Rizal mengatakan, jika Bank Century ditutup maka tidak akan terjadi masalah seperti halnya yang terjadi pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Tripanca yang juga ditutup dan tidak menimbulkan masalah. “Padahal aset dan jumlah nasabahnya lebih besar daripada Bank Century,” pungkasnya

Raden Kantongi Data SMS Laporan Sri Mulyani Soal Bailout

Mantan Sekretaris Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) Raden Pardede mengaku mengantongi data SMS (Short Message Service ) Ketua KSSK dan Menkeu Sri Mulyani yang berisi laporan kebijakan bailout Bank Century kepada Presiden dan Wapres. SMS itu, menurut Raden, dikirim kepada Presiden SBY yang salinannya juga dikirim ke Wapres (saat itu) Jusuf Kalla dan Gubernur BI (saat itu) Boediono pada 21 November 2008. “Ada (datanya) Pak. Print out -nya bisa dicek ke Telkom,” kata Raden. Raden menjawab pertanyaan dari anggota Pansus Angket Bank Century dari Fraksi Partai Demokrat Anas Urbaningrum, dalam rapat pemeriksaan pansus di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (14/1/2010).

Raden juga mengaku mendapat SMS serupa dari Sri Mulyani. “Kebetulan sebagai Sekretaris KSSK juga di-forward -kan,” kata Raden yang membenarkan salinan SMS juga dikirimkan kepada JK dan Boediono. Atas jawaban itu, Anas meminta kepada pansus untuk menghadirkan bukti print out SMS tersebut. Dalam kesaksiannya, JK membantah mendapat SMS laporan bailout dari Sri Mulyani. Menurut JK, yang saat itu mendapat mandat sebagai kepala pemerintahan, ia baru mendapat laporan dari Sri Mulyani dan Boediono yang datang langsung ke kantornya pada 25 November 2008.

Raden Pardede: Situasi Ekonomi Saat itu Menakutkan

Mantan Sekretaris Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) Raden Pardede mengatakan, situasi perekonomian khususnya sektor keuangan sangat menakutkan saat KSSK mengambil keputusan penyelamatan atau bailout Bank Century.”Situasi saat itu menakutkan tapi tidak panik. Karena itu kita jaga agar jangan sampai panik seperti tahun 1997/1998. Kalau panik akan susah membalikannya,” tegasnya dalam rapat dengan Pansus Century di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (14/1/2010). Raden mengatakan, perekonomian Indonesia saat itu mendapatkan ancaman krisis yang signifikan karena krisis ekonomi global yang terjadi saat itu.”Kita tidak bisa menyampingkan data-data keuangan yang ada sejak bulan September, Oktober, dan November 2008, yang terlihat ada gejolak di sistem keuangan kita,” paparnya. Dalam situasi ekonomi yang rawan seperti itu, Raden mengatakan bank sekecil Century bisa memiliki dampak yang sistemik sehingga perlu penyelamatan agar tidak menimbulkan kepanikan di masyarakat. “Kalau situasinya biasa-biasa saja, Bank Century tak punya dampak sistemik,” tandas Raden.

Mengenai masalah Bank Century, Raden mengatakan, KSSK sudah mengetahui masalah Bank Century sejak tanggal 13 November 2008 dimana ada laporan dari Bank Indonesia (BI) mengenai masalah Bank Century. Pada kesempatan tersebut, Raden juga mengatakan dalam pengambilan keputusan bailout Bank Century, KSSK sama sekali tidak mendapatkan intervensi dari pihak manapun. “Tidak ada intervensi kepada kami. Bahkan Pak Boediono juga pernah mengatakan mempertaruhkan kredibilitasnya di dunia dan akhirat,” tegasnya.

Sumber : detik.finance

Ramli: Laporan Sri Mulyani Melalui SMS Itu Aneh

Mantan Menteri Perekonomian Rizal Ramli menyatakan laporan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Mantan Wapres Jusuf Kalla (JK) melalui Short Messages Service (SMS) terkait penyelamatan Bank Century merupakan hal yang tidak pantas dan aneh. “Melaporkan sebuah kejadian yang sangat penting terkait Bailout Bank Century hanya melalui SMS sangat aneh buat saya. Sewaktu saya menjabat Menteri Perekonomian, jika ada masalah penting dan mendesak sekali minimal melalui sambungan telepon, atau ketemu langsung, kalau sama pacar baru sms,” ujar Rizal dalam diskusi di Warung Daun, Cikini, Jakarta Sabtu (16/01/2010).

Rizal menjelaskan, mantan wakil Presiden JK dalam pernyataannya dalam rapat bersama Pansus Century DPR kemarin memberikan keterangan yang sangat terang benderang.  Karena sebelumnya, lanjut Rizal, pelaku-pelaku yang dipanggil menjadi saksi yakni Sri Mulyani, Boediono dan pejabat-pejabat Bank Indonesia dalam memberikan keterangannya tidak lengkap atau tidak memberikan fakta yang sesungguuhnya.

“Namun berbeda dengan Bapak Mantan Wakil Presiden. Disana JK memberikan pernyataan dimana Sri Mulyani merasa tertipu oleh Bank Indonesia (BI). Namun yang juga aneh jika telah merasa ditipu, mengapa Sri Mulyani tetap saja memberikan dana bailout yang awalnya Rp 632 miliar dibiarkan saja hingga Rp 6,7 triliun,” ungkapnya. Rizal memaparkan 2 hal yang sebenarnya terjadi menurut kacamatanya pada masa krisis tahun 2008 kemarin. “Pertama, hampir semua pejabat memakai alasan bailout karena krisis global mengakibatkan bank kesulitan likuditas. Namun ternyata data dan fakta sangat jelas kesulitan likuiditas yang karena kebijakan BI yang melakukan keketatan moneter,” kata Rizal.

Ia menjelaskan, keketatan moneter tersebut diakibatkan Bank Sentral, yang saat itu dipimpin Boediono, menaikkan tingkat suku bunga dan mengurangi pasokan uang sepanjang 2008. Yang kedua, menurut Rizal, Bank Century merupakan bank kecil dan jika ditutup tidak akan menjadi masalah besar. “Bank Century adalah bank yang ecek-ecek, nasabah dan asetnya kecil sekali jika dibandingkan dengan total seluruh industri perbankan. Sehingga salah satu Deputi Gubernurnya yakni Ibu Siti Fadjriah mengatakan dalam rapat kepada Sri Mulyani agar menutup Bank Century,” kata Rizal.

Rizal mengatakan, jika Bank Century ditutup maka tidak akan terjadi masalah seperti halnya yang terjadi pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Tripanca yang juga ditutup dan tidak menimbulkan masalah. “Padahal aset dan jumlah nasabahnya lebih besar daripada Bank Century,” pungkasnya.

BPK Tolak Audit Ulang Bailout Bank Century

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menolak untuk melakukan audit ulang atas hasil audit investigasi bailout Bank Century yang menelan dana Rp 6,7 triliun. BPK menyatakan semua laporan yang dibuat BPK sudah lengkap.

Menurut Ketua BPK Hadi Poernomo, dalam pasal 20 UU Nomor 15 tahun 2006 tentang pemeriksaan dan  tanggung jawab keuangan negara  menyebutkan bahwa temuan BPK wajib ditindaklajuti, kecuali ada alasan yang pas. Sementara dalam UU BPK, menyebutkan laporan BPK hanya dapat diaudit oleh BPK Internasional yang terdaftar atas perintah BPK RI.”Kita hanya mengikuti UU, apa kata UU bukan apa kata Ketua BPK. What the law says, bukan apa kata menteri, apa kata presiden. BPK hanya tunduk pada UU,” ujar Hadi di sela acara Family Gathering dalam rangka hari ulang tahun BPK yang ke-63 di Kantor Pusat BPK, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Minggu (17/1/2010).Pada kesempatan yang sama, Hadi juga membantah bahwa hasil audit yang dilakukannya tidak lengkap. “Iya, pasti,”jawab dia.Ia malah mempertanyakan bagian mana dari sekitar 563 halaman dari laporan audit investigasi tersebut yang dinilai tidak lengkap.”Kan saya sudah menyerahkan laporan 563 halaman, dibaca semuanya. Yang tidak lengkap yang mana. Halaman mana, masalah apa? jangan ngomong saja,” kata dia.

Sumber : detik.finance

KORAN DEMOKRASI INDONESIA

http://korandemokrasiindonesia.wordpress.com

Oleh: Indonesian Children | Januari 15, 2010

PENJARA MEWAH, GEBRAKAN AWAL HANCURKAN MAFIA HUKUM

PENJARA MEWAH, GEBRAKAN AWAL HANCURKAN MAFIA HUKUM

Gebrakan Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum yang menemukan berbagai fakta mencengangkan dalam inspeksi mendadak ke Rumah Tahanan Pondok Bambu, Jakarta, diharapkan tidak sekadar untuk popularitas. Dasar pembentukannya berupa keputusan presiden juga membuat keefektifan langkah Satgas ini diragukan dapat optimal. Demikian diutarakan anggota Komisi III DPR, T Gayus Lumbuun, dan Direktur Eksekutif Human Rights Working Group Rafendi Djamin di Jakarta, secara terpisah, Senin (11/1/2010). Satgas Antimafia Hukum, yang dipimpin Kuntoro Mangkusubroto itu, dibentuk dengan keppres.

Rafendi mengatakan, inspeksi mendadak (sidak) Satgas Antimafia Hukum jangan sampai hanya untuk menciptakan citra tanpa menyentuh permasalahan sebenarnya. Sidak yang menemukan kondisi riil Artalyta Suryani dan Limarita (Aling), terpidana dalam kasus penyuapan dan narkotika, adalah hal jitu untuk pencitraan. Namun, ia melihat gegap gempita sidak yang diliput media cenderung hanya untuk mencari popularitas sesaat. ”Hentikan cara-cara infotainment dalam penegakan hukum,” kata Rafendi lagi.

Gayus memuji langkah Satgas yang melakukan sidak. Pembentukan Satgas bisa dilihat sebagai niat baik dari pemerintah. Namun, Satgas akan sulit bekerja secara optimal karena dasar hukumnya adalah keppres. Akibatnya, Satgas tidak bisa memasuki wilayah lembaga independen karena dasar hukumnya berada di wilayah eksekutif.

Kinerja aparatur

Gayus menyarankan, dasar hukum pembentukan Satgas Antimafia Hukum sebaiknya peraturan pemerintah (PP) dan melekat pada Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara. Sasaran Satgas adalah peningkatan kinerja aparatur negara.

Terkait sidak Satgas ke Rutan Pondok Bambu, Gayus menuturkan, ”Semestinya Direktur Jenderal Pemasyarakatan dan jajarannya menggunakan hasil sidak itu untuk evaluasi. Bukan justru berusaha menutup-nutupinya.”

Rafendi mengingatkan, Satgas harus kembali pada latar belakang kelahirannya, yakni berhubungan dengan rekaman percakapan Anggodo Widjojo dengan pejabat Polri dan Kejaksaan, yang diputar di Mahkamah Konstitusi pada 3 November lalu. Rekaman itu diduga terkait kasus kriminalisasi terhadap Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah.

”Sekelas Satgas yang dibentuk Presiden seharusnya dimulai dengan mereformasi penegak hukum di Polri dan Kejaksaan serta mulai memproses makelar kasus,” kata Rafendi. Langkah yang harus diambil, antara lain, adalah merombak pejabat bidang penegakan hukum

Penjara Mewah. Namanya penjara harusnya dibatasi fasilitas dan akses-akses lainnya, dan pasti kondisinya pun kondisi penjara yang pas-pasan. Namun ternyata ada juga penjara mewah di Indonesia. Satgas Pemberantasan Mafia Hukum dalam sidaknya di Rutan Wanita Pondok Bambu semalam, Senin (11/01/2010) menguak apa yang selama ini menjadi isu menjadi fakta: sel mewah napi kaya.

Bagaimana mungkin di dalam penjara lebih mewah dari di luar penjara? Jawabannya memang pasti bisa, jikalau tersedianya berbagai fasilitas dan dan terbukanya akses ke luar, yang pasti bisa terjadi jika ada kerjasama “kong kali kong” dengan pihak dalam, baik sipir maupun kepala rutan.

Satgas memeriksa beberapa sel termasuk yang ditempati Artalyta Suryani alias Ayin. Napi 5 tahun kasus suap ini memiliki dua ruangan khusus, selain sel penjara. Ruangan khusus itu terletak di lantai tiga. Ruangan 8×8 ini berisi ranjang, AC dan TV layar datar serta meja kerja. Ruangan itu seharusnya menjadi ruang kantor petugas LP, namun disulap menjadi kamar setara hotel berbintang.

Dirjen Pemasyarakatan (PAS) Depkum HAM Untung Sugiono menyatakan ruangan itu terbuka untuk umum bukan untuk Ayin seorang, ruangan Ayin sebenarnya adalah ruangan ketrampilan Rutan Pondok Bambu.

“Ruang tersebut terbuka untuk umum dan untuk kepentingan umum pula,” kata Untung dalam jumpa pers di kantornya, Jl HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Senin (11/1/2010). Untung tidak menampik bila fasilitas umum itu kemudian disalahgunakan untuk kepentingan pribadi. “Tapi memang ada kepentingan umum yang ditumpangin kepentingan pribadi,” jelas Untung. Menurut Untung, jika ruangan itu untuk kepentingan umum, siapa pun boleh memasukinya. Bahkan ruangan fitness dan home theater diperbolehkan ada di Rutan. “Boleh selama untuk kepentingan umum,” tandasnya.

Namun akhirnya Dirjen Pemasyarakatan (PAS) Depkum HAM Untung Sugiyono mengakui memberi fasilitas untuk Artalyta Suryani alias Ayin. Pihaknya ingin membantu Ayin bertemu keluarga dan mengurus perusahaan.

“Kami akui memberikan fasilitas untuk Artalyta. Itu hanya tempat untuk menerima keluarganya dan untuk kegiatan perusahaan milik Artalyta,” ungkap Untung Sugiyono dalam keterangan pers di Depkum HAM, Jl HR Rasuna Said, Jakarta, Senin (11/1/2010). Untung lalu melanjutkan, Ayin mempekerjakan 50.000-80.000 karyawan dan itu tetap harus diawasi dengan baik oleh Ayin karena berhubungan dengan nasib orang banyak.

Satgas Pemberantasan Mafia Hukum melalui Sekretarisnya, Denny Indrayana membantah hal tersebut. “Seperti teman-teman lihat kemarin ada gambar pribadi Artalyta. Ada boks bayi, itu sudah sangat personal, itu bukan ruang publik tapi ruang pribadi,” ujarnya sai peluncuran buku bertajuk Korupsi Mengorupsi Indonesia di Graha Niaga, Jl Jenderal Sudirman, Jakarta, Selasa (12/1/2010). Menurut Denny, ruangan Aling awalnya merupakan ruangan Dharma Wanita untuk diadakannya pertemuan-pertemuan. Namun ruangan itu kemudian disulap menjadi ruangan karaoke. “Di ruangan itu, ada foto-foto Aling dan barang pribadi dia,” jelas Denny.

Sebagai informasi juga untuk Rutan Pondok Bambu, Jakarta Timur, saat ini dihuni 1.164 orang. Padahal kapasitas penjara itu hanya untuk 504 orang. Bagaimana mungkin di tengah kepadatan penghuni rutan tersebut, masih ada sisi kemewahannya? Keberhasilan menguak skandal penjara mewah ini memang boleh dikatakan gebrakan yang baik dari Kementrian Hukum dan HAM. Hal tersebut juga diakui Denny Indrayana.

Sekretaris Satgas Pemberatasan Mafia Hukum Denny Indrayana mengatakan bahwa sidak yang dilakukan Satgas diketahui Menkum HAM. Bahkan, Menkum HAM yang membantu Satgas dan wartawan ketika mengalami kesulitan masuk ke dalam Rutan.”Saya sebelum melakukan sidak, di rumahnya Patrialis. Beliau yang meminta dan melindungi kita untuk sidak. Ini kerja sama untuk perbaiki Lembaga Pemasyarakatan,” kata Denny.

Sang Menteri, Patrialis Akbar secara terbuka mengambil tanggung jawab permasalahan ini. “Saya yang bertanggung jawab,” kata Patrialis di Gedung Depkum HAM, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (11/1/2010). Patrialis menyatakan akan memeriksa dan memberi sanksi pada yang bertanggung jawab. “Tapi sanksinya kepada siapa kita menunggu hasil pemeriksaan. Yang pasti saya tegas dalam hal ini,” katanya. Patrialis menyatakan akan terus melakukan pembenahan di lembaga pemasyarakatan. Ia mengaku Presiden SBY setuju menggelontorkan dana Rp 1 Triliun untuk pembenahan lapas.

Patrialis pun siap memenuhi panggilan Komisi III DPR terkait terbongkarnya fasilitas mewah di sel Artalyta Suryani cs. “Tentu karena Dirjen Pemasyarakatan berada di bawah Depkum HAM maka kami akan bersama-sama datangnya. Kami pasti datang karena DPR wakil rakyat harus kita hormati. Kapan pun dipanggil harus datang,” kata Patrialis dalam jumpa pers di Depkum HAM, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (12/1/2010).

Langkah reformasi ini patut diapresiasi dan didukung. Karena apa yang sudah terjadi ini bisa saja terjadi di lembaga-lembaga pemasyarakatan atau rumah-rumah tahanan lainnya. Namun kelihatannya tidak akan menemui langkah mudah. Orang dalam saja yang sudah bertahun-tahun mengurusi lapas maupun rutan ini merasa pesimis seperti Kepala Kanwil Depkum HAM DKI Jakarta Asdjudin Rana bahkan tidak yakin atasannya, Menkum HAM Patrialis Akbar, bisa memperbaiki kondisi lapas dan rutan.

Para mafia lapas atau rutan ini, pasti menerima keuntungan besar dalam “kong kali kong” ini, tentunya mereka akan berupaya juga menjegal segala penyelidikan atau pemberesan masalah ini. Jika dilihat dalam UU Tentang Pemasyarakatan, UU No. 12 Tahun 1995 dalam Pasal 5 Bab II dinyatakan pada point b, bahwa system pembinaan dilaksanakan berdasarkan asas persamaan perlakuan dan pelayanan, maka sudah pasti kasus penjara mewah sudah tidak sesuai dengan undang-undang dan akan dilakukan tindakan hukum terhadap pelanggarnya.

Menhumkam, Patrialis Akbar perlu bertindak cepat, didukung oleh Satgas Pemberantasan Mafia Hukum, dan tentunya para pihak berwajib perlu bersatu padu memberantas ketidakadilan ini. Apalagi ini PR penting bagi Patrialis sebelum mengakhiri program 100 hari Kementrian Hukum dan HAM.

Sasarannya tentu dari pihak teratas di lembaga pemasyarakatan, Dirjen Pemasyarakatan dan para Kepala Lapas atau Rutan. Karena merekalah yang seharusnya tahu dan menguasai benar lapas dan rutan di bawah koordinasi mereka.

Langkah Menkumham mencopot Kepala Rutan Pondok Bambu Sarju Wibowo merupakan langkah tepat. Namun bagaimana dengan Dirjen Pemasyarakatan (PAS) Depkum HAM Untung Sugiono dan Kepala Kanwil Depkum HAM DKI Jakarta Asdjudin Rana? Perlu juga rasanya dilakukan penyelidikan. Yang kemudian dilanjutkan penyelidikan ke seluruh wilayah Indonesia lainnya.

Tentu kita tidak mau membuat penjara semakin padat lagi karena masyarakat berebutan masuk penjara, karena di penjara tersebut ada kemewahan. Tentu tidak setimpal dan tidak adil seharusnya kejahatan menuai hukuman dan keterbatasan, malahan menerima kemewahan.

KORAN DEMOKRASI INDONESIA

http://korandemokrasiindonesia.wordpress.com

Oleh: Indonesian Children | Januari 15, 2010

KRONOLOGI PENYELAMATAN BANK CENTURY MENURUT PROF BOEDIONO

KRONOLOGI PENYELAMATAN BANK CENTURY MENURUT PROF BOEDIONO

Mantan Gubernur Bank Indonesia, yang kini menjabat Wakil Presiden, Boediono, menyiapkan satu bundel keterangan tertulis setebal 13 halaman. Keterangan itu diserahkannya secara resmi kepada Pimpinan Pansus Angket Century, Idrus Marham, sebelum memulai kesaksian lisan dengan menjawab pertanyaan para anggota Pansus, Selasa (22/12/2009) di Gedung DPR, Jakarta. Dalam keterangan tertulis tersebut, ia memaparkan kronologi situasi dan apa yang dihadapi oleh Bank Indonesia, terutama sejak mulai ia menjabat pada 22 Mei 2008. Ia menyebutnya sebagai “perkembangan menjelang meledaknya masalah Bank Century”. Berikut kronologi yang dipaparkan Boediono:

Pada bulan-bulan awal 2008, penetapan sejumlah pimpinan dan pejabat Bank Indonesia dalam kasus korupsi sangat memengaruhi suasana dan semangat kerja dan akhirnya kinerja Bank Indonesia sebagai bank sentral. Dengan bahasa terang, pada waktu itu terjadi demoralisasi di antara karyawan Bank Indonesia. Pada saat pergantian Gubernur pada bulan Mei 2008 tersebut, pekerjaan yang paling mendesak adalah bagaimana mengatasi masalah itu.

Boediono tidak akan memaparkan secara rinci langkah-langkah yang diambil selama bulan-bulan itu, tetapi itu mencakup: (1) perbaikan aturan-aturan internal Bank Indonesia yang disinyalir bersifat “koruptif” sesuai dengan saran-saran dari KPK, (2) penggantian dan reposisi pejabat khususnya di bidang pengawasan bank, serta (3) komunikasi intensif dengan para karyawan untuk mengangkat semangat dan moral mereka.

Sementara melaksanakan langkah-langkah itu, krisis mahaberat melanda dunia, yang puncaknya adalah penutupan Lehman Brothers pada pertengahan September 2008. Ini menimbulkan kekacauan dan kepanikan di pasar keuangan global. Di berbagai negara, aliran dana dan kredit terhenti, transaksi dan kegiatan ekonomi sehari-hari terganggu.

Di banyak negara berkembang, termasuk Indonesia, terjadi aliran dana keluar besar-besaran. Capital outflow di Indonesia lebih parah karena hampir semua negara di kawasan ini memberlakukan blanket guarantee, sedangkan kita tidak. Kurs dollar melonjak dan pada 24 November 2008 mencapai Rp 12.700 per dollar AS. Cadangan devisa BI merosot dengan cepat karena BI harus memenuhi paling tidak sebagian dari kebutuhan dollar pasar yang terus meningkat. Dalam bulan Agustus sampai Desember 2008, cadangan devisa Bank Indonesia terkuras sangat besar untuk menahan agar kurs tidak liar dan lepas kendali. Pada puncaknya, cadangan devisa menurun sebesar 50,6 miliar dollar AS per Oktober 2008.

Akibat aliran keluar dana itu, likuiditas di dalam negeri semakin kering dan bank-bank mengalami kesulitan mengelola arus dananya. Pada bulan Oktober 2008, bank-bank BUMN besar meminta injeksi likuiditas hingga Rp 15 triliun dari pemerintah untuk menutup kekurangan likuiditas mereka. Tapi, yang paling menderita adalah bank-bank menengah dan kecil. Simpanan masyarakat atau dana pihak ketiga (DPK) di bank menengah kecil terus menurun sejak September 2008, lari ke luar negeri atau bank-bank besar. Sebagian nasabah bahkan menarik simpanannya dan menyimpan dalam safe deposit box karena takut banknya ditutup. Kesulitan likuiditas bank-bank menengah dan kecil ini makin parah karena salah satu sumber pendanaan yang biasanya sangat diandalkan oleh mereka, yaitu dana antarbank, berhenti mengalir. Pasar Uang Antar Bank (PUAB) macet. Bersamaan dengan itu semua, terjadi tanda-tanda penurunan kualitas aset bank yang muaranya pada penurunan modalnya yang secara susah payah telah kita bangun sejak penanganan krisis 1997-1998. Surat berharga yang banyak dipegang oleh bank-bank, termasuk SUN, merosot tajam nilainya sehingga menimbulkan kerugian dan menurunkan rasio kecukupan modal bank.

Suasana makin mencekam karena pada bulan-bulan itu berbagai rumor beredar santer, bahwa bank-bank tertentu, dan daftarnya makin hari makin bertambah, mengalami kesulitan. Kepercayaan nasabah bank goyang dan suasana akhirnya tidak hanya mencekam, tetapi eksplosif. Mungkin Anda masih ingat, ada seorang analis pasar dari perusahaan sekuritas yang ditahan Kepolisian RI hanya karena dituduh menyebarkan rumor lewat e-mail yang dapat memicu kepanikan. Dengan pemicu kecil pun krisis bisa meledak.

Boediono menggunakan gambaran krisis pada tahun 1997-1998 untuk menggambarkan krisis pada tahun 2008 dan kekhawatiran kembali terjadinya dampak sistemik pada perbankan nasional jika membiarkan salah satu bank bangkrut. Hal ini dijadikan dasar untuk mengucurkan dana talangan bagi Bank Century. Bagaimana kronologi pengucuran dana versi Boediono? Berikut lanjutan keterangan tertulis yang disampaikan Boediono kepada pimpinan Pansus Angket Century, Selasa (22/12/2009):

Apabila ada yang mengatakan bahwa pada bulan-bulan itu tidak ada krisis di sini atau hanya krisis ringan, saya hanya bisa mengatakan bahwa yang bersangkutan tidak mengetahui keadaan atau tidak jujur. Sebagai catatan, DPR saat itu juga menerima Perppu Amandemen UU BI dan Perppu Amandemen UU LPS menjadi UU. DPR juga meminta pemerintah segera mengajukan RUU JPSK. Ini menegaskan bahwa DPR pun menyepakati bahwa kondisi saat itu adalah kondisi krisis dan menyetujui langkah pemerintah dan BI dalam mengambil tindakan untuk mengatasi situasi yang tidak normal.

Keempat kondisi tersebut, yaitu capital outflow, likuiditas kering, Pasar Uang Antar Bank (PUAB) macet, dan rumor yang terus bergulir, mengingatkan kita pada persis yang terjadi pada bulan Oktober dan November 1997 dan bulan-bulan selanjutnya. Pada bulan November 1997, pemerintah menutup 16 bank yang sebenarnya kecil-kecil. Aset total semuanya hanya sekitar 2 persen dari total aset perbankan nasional. Tapi, kondisi eksplosif saat itu menyebabkan dampaknya berantai, seluruh sektor keuangan dan perbankan kita runtuh. Ini sudah menjadi catatan sejarah. Biayanya bagi pemerintah, perekonomian, dan masyarakat luar biasa besarnya.

Kita tidak ingin mengulang kesalahan yang kita buat pada 1997 itu. Alhamdulillah itu tidak terjadi. Bahkan, Indonesia dinilai oleh dunia sebagai negara yang paling sukses mengelola perekonomiannya melewati badai global. Penilaian ini bukan hanya dari kita, tapi juga dari pihak lain termasuk instansi internasional yang kompeten menilai kebijakan dan hasilnya.

Kali ini, kita juga lebih siap dengan perangkat-perangkat yang diperlukan. Koordinasi antar-instansi, terutama antara Departemen Keuangan dan BI, jauh lebih baik daripada 12 tahun lalu. Pemerintah mengeluarkan tiga perppu, yang memberi landasan kuat bagi tindakan-tindakan cepat untuk menghadapi krisis. Dua perppu di antaranya telah disetujui DPR untuk menjadi UU. Dan yang terpenting, langkah-langkah kebijakan yang kita ambil, baik dari segi moneter maupun fiskal, mampu merespons perkembangan keadaan yang berubah sangat cepat.

Dalam situasi eksplosif tersebut, kebijakan yang diambil BI adalah menjaga stabilitas sistem keuangan dan kepercayaan pasar serta menghindari penutupan bank. Bank sekecil apa pun apabila ditutup pada saat seperti itu akan menjadi pemicu runtuhnya kepercayaan nasabah pada bank, seperti yang terjadi 12 tahun lalu. Apabila bank mengalami masalah, harus diupayakan tanggung jawab pemilik atau injeksi modal dari investor baru yang membutuhkan waktu lama. Apabila tidak berhasil, dalam situasi ada risiko sistemik, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dapat mengambil alih bank.

Untuk merespons krisis itu, selama kurun waktu September sampai Desember 2008, BI juga mengambil berbagai langkah kebijakan di bidang moneter, perbankan, dan sistem pembayaran. Kebijakan itu, antara lain, penerbitan Perppu No 2 Tahun 2008 mengenai Amandemen UU BI yang menjadi payung hukum perubahan ketentuan Fasilitas Pembiayaan Jangka Pendek (FPJP), pemberlakuan crisis management protocol, penyesuaian ketentuan GWM hingga dua kali hanya dalam selang 11 hari, perubahan syarat berbagai fasilitas likuiditas, termasuk Operasi Pasar Terbuka dan transaksi swap, serta perubahan beberapa peraturan lainnya. Sementara itu, BI juga harus memasok likuiditas dollar dari dana cadangannya dalam jumlah besar. Semua langkah itu adalah satu kesatuan upaya untuk merespons dengan segera perkembangan krisis yang bergerak demikian cepatnya.

Keputusan KSSK dan BI dalam pengucuran dana talangan Bank Century dinilai banyak kejanggalan. Membengkaknya dana talangan dari yang disetujui Rp 632 miliar menjadi Rp 6,7 triliun menimbulkan tanda tanya besar. Meski diterpa keraguan berbagai pihak atas keputusan penyelamatan Century, mantan Gubernur BI Boediono dengan yakin menyatakan bahwa untuk menghadapi situasi krisis tahun 2008, penyelamatan Century merupakan keputusan terbaik. Alasannya, menjaga stabilitas sistem perbankan nasional. Akan tetapi, Boediono tak menjelaskan bagaimana alotnya proses pengambilan keputusan untuk akhirnya memberi penyelamatan bagi Century.

Keterangan berikut dikutip dari lanjutan keterangan tertulis yang diserahkan Boediono sesaat sebelum memberikan kesaksian di hadapan Pansus Angket Bank Century, Selasa (22/12/2009):

Pada akhir Oktober 2008, Bank Century dilaporkan mengalami masalah likuiditas yang serius. Rapat Dewan Gubernur BI pada 5 November 2008 memutuskan menempatkan Bank Century dalam status pengawasan khusus (SSU). Sementara itu, BI terus mengupayakan secara intensif pencarian investor baru sebagai alternatif pemecahan.

Situasi terus memburuk dengan cepat dan sampai kapan perkembangan itu akan berlanjut masih gelap. Dalam suasana seperti itu, apabila ada bank yang ditutup, akan memicu kepanikan lebih lanjut, terutama hilangnya kepercayaan publik seperti terjadi pada tahun 1997/1998. Menyikapi hal tersebut, pada 5 November 2008, Dewan Gubernur BI mengkaji kembali persyaratan mengenai CAR, agunan, dan lain-lain untuk pemberian FPJP. FPJP adalah instrumen baru BI yang didasarkan pada perppu, dimaksudkan untuk mengatasi keadaan mendesak. Instrumen serupa dipakai oleh banyak negara sewaktu menghadapi krisis saat itu. Sekali lagi, dalam masa krisis itu, perubahan aturan FPJP bukanlah satu-satunya peraturan yang diubah cepat dalam waktu singkat. Seperti dijelaskan sebelumnya, peraturan mengenai GWM juga diubah dalam tempo 11 hari, berlaku untuk seluruh bank guna merespons perubahan yang sangat cepat.

Berdasarkan hasil kajian BI, pendapat hukum dari Direktorat Hukum, interbank stress testing, dan juga kondisi keuangan yang semakin tertekan, maka pada tanggal 13 November 2008, RDG sepakat untuk menyesuaikan Peraturan Bank Indonesia (PBI) mengenai FPJP yang dikeluarkan pada tanggal 14 November 2009 dengan persyaratan CAR yang lebih longgar (positif) dan persyaratan agunan.

Dalam hal Bank Century, kondisi likuiditas dan solvabilitasnya semakin buruk. Pada tanggal 13 November 2008, bank tersebut tidak diizinkan ikut kliring dan selanjutnya pada tanggal 14 November 2008 bank diberikan bantuan FPJP. Dalam situasi yang memburuk dan kondisi sistem keuangan yang sangat rawan, bank apa pun tidak akan dibiarkan tertutup karena ditengarai dapat memicu kerusakan sistem keuangan yang lebih dahsyat lagi.

Meskipun demikian, bantuan FPJP tersebut ternyata tidak mampu memperbaiki kondisi Bank Century, maka pada tanggal 20 November 2008, RDG menetapkan Bank Century sebagai bank gagal yang ditengarai berdampak sistemik. Pada tanggal 21 November 2008, rapat KSSK menetapkan Bank Century sebagai Bank Gagal Berdampak Sistemik dan menyerahkan bank gagal dimaksud kepada LPS sesuai UU No 24 Tahun 2004.

Selanjutnya, pada tanggal yang sama, 21 November 2008, dilanjutkan dengan Rapat Komite Koordinasi (KK) yang menetapkan penyerahan penanganan Bank Century kepada LPS.

Pada tanggal yang sama pula, 21 November 2008, RDK LPS memutuskan untuk melaksanakan keputusan KSSK dan KK dengan Penyertaan Modal Sementara (PMS) dan mengganti pengurus lama.

Dana PMS oleh LPS ke Bank Century sebesar Rp 6,7 triliun dianggap nantinya tidak hilang. Sangat mungkin, penyertaan modal ini kelak bisa kembali ke LPS jika LPS berhasil menyehatkan Bank Century dan selanjutnya menjualnya. Perlu diingat, dana PMA tersebut adalah dana milik LPS yang berasal dari iuran premi bank-bank yang menjadi peserta program penjaminan. Sesuai UU No 24 Tahun 2004 tentang LPS, di luar penjaminan simpanan, dana ini hanya boleh digunakan untuk penyelamatan bank. Pengambilalihan Bank Century oleh LPA sama sekali tidak berarti BI dan pemerintah mengesampingkan penanganan aspek hukum kasus Bank Century.

Pada tanggal 30 November 2008, dengan Depkeu dan LPS, saya telah menegaskan tindakan BI yang secara aktif membantu penegakan hukum untuk mengusut tuntas tindak pidana terkait Bank Century dan pengembalian aset-asetnya. Pada tanggal 21 November, segera setelah pengambilalihan Century oleh LPS, BI menyampaikan surat permohonan pencekalan pemilik dan pengurus Bank Century kepada Menteri Keuangan dan pada hari itu juga pencekalan berlaku.

Jauh hari sebelumnya, Dewan Gubernur telah memerintahkan Direktorat Investigasi dan Mediasi Perbankan BI untuk menyiapkan berkas tentang adanya Tindak Pidana Perbankan pada Bank Century untuk dilaporkan pada aparat penegak hukum. Pada tanggal 25 November 2008, BI melaporkan tindak pidana perbankan tersebut kepada Kepolisian RI. BI secara aktif membantu Kejaksaan Agung dan Polri dalam rangka pelacakan dan pengembalian aset-aset yang dibawa kabur pemilik dan pejabat bank. Proses ini sedang berjalan. Penanganan masalah Bank Century sewaktu perekonomian dan kondisi krisis adalah salah alternatif terbaik yang dapat dilakukan oleh pemerintah dan BI.

KORAN DEMOKRASI INDONESIA

http://korananakindonesia.wordpress.com

Oleh: Indonesian Children | Januari 14, 2010

ANGGODO TERDAKWA DAN DITAHAN KPK

ANGGODO TERDAKWA DAN DITAHAN KPK

Status penyelidikan kasus Anggodo Widjojo telah dinaikkan ke tahap penyidikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada hari ini. Namun, apakah adik Anggoro ini langsung ditahan atau tidak, KPK belum bisa memastikan.

“Saya telah melakukan pemeriksaan selama hampir seminggu, kami menaikkan status penyelidikan menjadi penyidikan, dengan tersangka AW, sejak hari ini,” kata Juru Bicara KPK, Johan Budi, di Kantor KPK, Jl Rasuna Said, Kuningan, Jakarta, Kamis (14/1/2010).

Johan menjelaskan, Anggodo terjerat 3 pasal terkait tindakannya menghalang-halangi penyelidikan suatu kasus korupsi.

“Kita menduga ada 3 hal, yaitu pasal 21, upaya menghalang-halangi penyelidikan korupsi, pasal 15, lalu pasal 53 (UU Tipikor). Sekarang mengenai pasal-pasal itu masih dalam tahap pemeriksaan,” tuturnya. Namun, saat ditanya mengenai penahanan Anggodo, Johan mengaku belum tahu. Dia berdalih tidak ingin mendahului pemeriksaan yang masih dilakukan.

“Kita jangan mendahului pemeriksaan. Saya belum dapat informasi tentang itu. Soal ditahan atau tidak, ada pertimbangan subyektif dan obyektif. Saya belum tahu,” tutupnya. Seperti tersebut dalam pasal 21 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Anggodo terancam hukuman penjara 12 tahun. Demikian bunyi pasal tersebut.

“Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan disidang terdakwa maupun para saksi dalam perkara korupsi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 12 tahun dan atau denda paling sedikit Rp 150 juta dan paling banyak Rp 600 juta.”

Setelah ditetapkan jadi tersangka, Anggodo Widjojo akan ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Anggodo akan dibawa oleh mobil tahanan ke Rutan Cipinang, Jakarta.

Mobil tahanan bernopol B 2040 DQ telah bersiap di depan Gedung KPK, Jl Rasuna Said, Jakarta, Kamis (14/1/2010) pukul 17.55 WIB. Mobil Kijang warna silver tersebut diduga akan membawa Anggodo ke Rutan Cipinang. Mobil Kijang itu memiliki lampu sirine warna biru, berteralis dan berplat merah. Selain Kijang, juga disiapkan mobil Toyota Innova dengan nomor polisi B 8420 WU.

Sumber di KPK memastikan mobil tahanan itu disiapkan untuk membawa Anggodo ke Rutan Cipinang. Hingga kini belum ada pernyataan resmi dari KPK bila Anggodo akan ditahan Kamis ini. Namun kebiasaan KPK, setelah seseorang dijadikan tersangka mereka langsung ditahan. Sebelumnya, status penyelidikan kasus Anggodo Widjojo telah dinaikkan ke tahap penyidikan oleh KPK. Anggodo terjerat 3 pasal terkait tindakannya menghalang-halangi penyelidikan kasus korupsi.

“Kita menduga ada 3 hal, yaitu pasal 21, upaya menghalang-halangi penyelidikan korupsi, pasal 15, lalu pasal 53 (UU Tipikor). Sekarang mengenai pasal-pasal itu masih dalam tahap pemeriksaan,” tutur Juru Bicara KPK, Johan Budi, di Kantor KPK, Jl Rasuna Said, Kuningan, Jakarta, Kamis (14/1/2010).

Ditunggu Karyawan KPK

Puluhan karyawan KPK ikut bergabung dengan seratusan wartawan yang menunggu tersangka Anggodo Widjojo di lobi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mereka ingin melihat langsung detik-detik Anggodo diseret ke mobil tahanan.

Kamis (14/1/2010) pukul 18.45 WIB, para karyawan KPK menyebar dari depan lobi sampai depan lift tempat nanti Anggodo turun dari lantai 8. Mereka juga sudah siap dengan kamera digital dan kamera ponsel untuk mengabadikan momen itu. “Kita mau tunggu Anggodo, Mas,” kata seorang karyawan KPK. Ada jarak 20 meter dari lift sampai mobil tahanan yang menunggu Anggodo. Dengan padatnya ruangan hanya tersisa rentang 1 meter untuk nanti Anggodo lewat. 8 Petugas Pamdal KPK sudah membuat pagar betis.

KPK masih melakukan koordinasi untuk membawa Anggodo ke LP Cipinang. Sejumlah petugas pun masih salat Magrib. Anggodo akan dibawa setelah semua siap. Hingga pukul 18.50 WIB, semua orang masih menunggu Anggodo.

Setelah dinyatakan sebagai tersangka, Anggodo Widjojo malam ini akhirnya ditahan di LP Cipinang, Jakarta Timur. Didampingi pengacaranya, Bonaran Situmeang, Anggodo yang mengenakan baju putih garis-garis dengan jas hitam tampak berkaca-kaca ketika keluar dari Gedung KPK pukul 18.50 tadi. Kepada wartawan, Anggodo sambil berkaca-kaca mengatakan tak terima dirinya ditahan.

Bonaran Situmeang juga menyatakan tak terima kliennya ditahan. Sebab, dalam surat panggilan dinyatakan bahwa Anggodo dipanggil untuk penyidikan. “Kenapa dijadikan tersangka dan kemudian ditahan,” katanya. “Kalau dibilang tidak kooperatif, selama ini Anggodo sangat kooperatif,” tambahnya. Bonaran juga menolak semua pasal yang dituduhkan kepada kliennya.

Berita Terkait

Diancam seumur Hidup

Anggodo Widjojo ditetapkan menjadi tersangka dan dijerat 3 pasal. Anggodo terancam hukuman maksimal penjara seumur hidup.

“Kita menduga ada 3 hal, yaitu pasal 21, upaya menghalang-halangi penyelidikan korupsi, pasal 15, lalu pasal 23 (UU Tipikor). Sekarang mengenai pasal-pasal itu masih dalam tahap pemeriksaan,” kata Juru Bicara KPK, Johan Budi, di Kantor KPK, Jl Rasuna Said, Kuningan, Jakarta, Kamis (14/1/2010).

Pasal 15 UU 31/1999 sebagaimana diubah dengan UU 20/2001 tentang tindak pidana korupsi berbunyi, setiap orang yang melakukan percobaan pembantuan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi dipindana yang sama sebagaimana dimaksud pasal 2, pasal 3, pasal 5 sampai dengan pasal 14.

Ancaman hukuman di dalam pasal 2 ayat 1 maksimal penjara seumur hidup atau pidana paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dengan denda Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar.

Selanjutnya, pasal 21 UU 31/1999 sebagaimana diubah dengan UU 20/2001 tentang tindak pidana korupsi berbunyi, tiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi dipidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 12 tahun dengan denda Rp 150 juta dan paling banyak Rp 600 juta.

Sedangkan, pasal 23 UU 31/1999 sebagaimana diubah dengan UU 20/2001 tentang tindak pidana korupsi ancaman hukuman dipidana paling singkat 1 tahun dan paling lama 6 tahun dengan denda paling sedikit Rp 50 juta dan paling banyak Rp 300 juta.

Hingga pukul 16.50 WIB, Anggodo masih menjalani pemeriksaan terkait dugaan indikasi menghalang-halangi penuntasan kasus dan dugaan penyuapan kepada penegak hukum terkait kasus Anggoro Widjojo yang hingga kini masih menjadi buron KPK.

Puluhan wartawan menunggu Anggodo keluar. Belum ada keterangan resmi dari KPK apakah Anggodo langsung ditahan atau tidak.

KORAN DEMOKRASI INDONESIA

http://korandemokrasiindonesia.wordpress.com

KASUS CENTURY : Buku Putih Sri Mulyani “Upaya Pemerintah dalam Pencegahan dan Penanganan Krisis” Serang Balik Pengkritik

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani makin habis-habisan membela diri dalam kasus skandal pengucuran dana talangan (bailout) Bank Century. Jelang pemanggilan di Panitia Khusus (Pansus) Angket Bank Century, mantan Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) itu mengeluarkan buku putih berjudul Upaya Pemerintah dalam Pencegahan dan Penanganan Krisis.

Sri Mulyani sendiri dijadwalkan hadir dalam rapat pansus pada Rabu, 13 Januari. Secara umum, substansi buku 74 halaman tersebut tidak ada yang baru. Isinya berupa penjelasan Sri Mulyani yang pernah disampaikan ke media massa. Namun, yang menarik, dalam buku ini Sri Mulyani menyerang balik para pengkritiknya, terutama ekonom Dradjad H Wibowo dan anggota pansus Bambang Soesatyo.

Sri Mulyani menuding pengamat ekonomi dan mantan anggota DPR yang mengecam penyelamatan Bank Century, Dradjad H Wibowo, adalah orang mendukung penyelamatan Bank Century pada November 2008 lalu.

Secara gamblang, buku putih di halaman 23-25 ini membeberkan kliping-kliping berita baik dari koran nasional maupun media online yang semua nara sumbernya sangat kritis seperti Drajad Wibowo maupun Bambang Soesatyo.

Buku putih di halaman 23-25 ini juga mengkliping penyataan-pernyataan dari tokoh-tokoh yang saat ini sangat keras mengecam penyelamatan Bank Century. Nama-nama seperti Maruarar Sirait, Rizal Ramli, Ramson Siagian, Ichsanuddin Noorsy, maupun Hendri Saparini pada medio November-Desember 2008 disebutnya justru mendukung penuh upaya penyelamatan bank milik Robert Tantular tersebut saat dampak krisis global.

Pada halaman 57-72, buku putih itu ‘membantah’ adanya instruksi Presiden SBY kepada Sri Mulyani melalui telepon agar menyetujui penyelamatan Bank Century pada rapat pengambilan keputusan KSSK. Selain itu, Sri Mulyani melalui buku putih dengan jelas membantah anggapan bahwa KSSK yang menentukan besaran dana talangan Bank Century sebesar Rp6,76 triliun.

Menurut Sri Mulyani, besaran penyertaan modal sementara (PMS) merupakan hasil pembahasan BI dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dengan mengacu pada UU LPS. KSSK hanya berperan dalam menetapkan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik, bukan besaran dana PMS

KORAN DEMOKRASI INDONESIA

http://korandemokrasiindonesia.wordpress.com

SIDANG PANSUS CENTURY – JK : CELUTUKAN KHAS JK, KONTROVERSI DAN MASALAH YANG TIDAK MENDASAR

Bukan Jusuf Kalla (JK) kalau tanpa celetuk khasnya. Itulah gambaran yang pas saat JK memberikan keterangan di Pansus Century. Jawaban yang singkat namun padat, sambil sesekali diselingi celetukan ringan membuat suasana sidang cair dan menarik.

Celutukan JK

“Pak JK tahu berapa nilai bailout Bank Century? Bisa buat beli beras berapa banyak itu Pak,” tanya anggota pansus dari FPG Agun Gunandjar Sudarsa kepada JK dalam rapat pansus angket Century di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (14/1/2010). Tanpa banyak bicara, JK secara spontan menjawab, “Bisa beli tiga Gedung DPR,” celetuk JK sambil tertawa kecil. Serempak seisi ruang rapat ikut tertawa.

Tak berhenti di situ, JK terus membuat celetukan-celetukan yang membuat sidang pansus terus menjadi menarik disimak. Saat ditanya soal serius pun JK ternyata masih sempat nyeletuk. “Pak JK, tolong dibandingkan dengan kondisi pada saat Ibu Mega Presiden, Pak JK kan masih Menko Kesra waktu itu?,” ujar wakil ketua pansus Century dari FPDIP Gayus Lumbuun. Belum selesai Gayus menuntaskan pertanyaannya, JK malah nyeletuk “Si SBY Menko Polkam juga,” celetuk JK masih sambil tertawa kecil khasnya yang disambut tertawa peserta sidang. Gayus pun terlihat menutup mulutnya menahan tawa juga.

Memang, dalam setiap menjawab pertanyaan pansus angket Century, JK selalu memilih kalimat dan kata-kata singkat dan jelas. Tak pelak, semua pihak merasa puas dengan keterangan dan jawaban JK.

Krisis tapi Tidak Ada Kepanikan

Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla mengakui pada tahun 2008 lalu memang terjadi krisis. Namun krisis tersebut tidak seberat apa yang disampaikan berbagai pihak. “Ada krisis, tapi tidak sejauh itu, tidak seberat apa yang dibicarakan bahwa negara ini mau kolaps dan macam-macam. Enggak lah,” ujar Jusuf Kalla dalam rapat dengan pansus Bank Century di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Kamis (14/1/2010).

Pernyataan Kalla ini sekaligus menepis pernyataan Sri Mulyani dan Boediono bahwa kondisi negara ketika itu sedang krisis akibat terpaan krisis global. Kondisi krisis itulah yang menjadi salah satu dasar menyatakan bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik.

Mantan Gubernur BI Boediono dalam rapat dengan pansus 21 Desember 2009 lalu menyatakan, kondisi pada akhir 2008 dan awal 2009 itu hampir menyerupai krisis tahun 1997-1998. Kurs rupiah melonjak-lonjak dari Rp 9.000 per dolar AS hingga mendekati Rp 13.000 per dolar AS. Cadangan devisa merosot tajam, likuiditas mengering karena aliran dana keluar dan antar bank berhenti saling meminjamkan. “Ini situasi krisis dimana semua harus direspons dengan cepat. Oleh sebab itu, situasinya modal keluar dari Indonesia, meski terjadi banyak negara berkembang, tapi Indonesia paling parah salah satunya karena negara sekeliling kita blankeet guarantee , penjaminan penuh bagi simpanan,” urai Boediono.

Kalla juga membantah kolapsnya Bank Century berkaitan dengan kondisi krisis. Kalla bersikukuh kolapsnya Bank Century berkaitan dengan perampokan oleh mantan pemiliknya. “Itu bank gagal, tapi gagal karena dirampok, bukan krisis,” ketusnya.

Mantan Wapres Jusuf Kalla menilai kondisi pada saat penyelamatan Bank Century November 2008 lalu tidak ada kepanikan. Hal ini disebabkan karena penjaminan dana nasabah oleh LPS sudah dinaikkan dari Rp 100 juta menjadi Rp 2 miliar.

“Tidak ada kepanikan waktu itu,” tegas Jusuf Kalla dalam rapat dengan pansus Bank Century di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Kamis (14/1/2010). Menurut JK, dirinya ketika itu memang menolak penjaminan penuh dana nasabah. Penjaminan dana nasabah atau blanket Guarantee Rp 2 miliar sudah mencapai 99 persen dari seluruh nasabah perbankan.

“Rp 2 miliar itu sudah membuat ekonomi tidak panik karena 99% sudah terjamin,” tegas Kalla lagi.Kalla juga menegaskan, penjaminan penuh tidak diperlukan karena ia meyakini dana nasabah tidak akan keluar dari Indonesia. Dana-dana nasabah itu hanya akan mengalami perpindahan bank.

“Blanket guarantee itu untuk menjaga rupiah, Rupiah tidak kemana-mana, hanya berputar-putar, pindah bank,” imbuhnya lagi. Pernyataan JK ini sekali lagi berbeda dengan pernyataan mantan Gubernur BI Boediono yang menyatakan pada akhir 2008, terjadi kekeringan likuiditas karena aliran dana keluar dan antar bank berhenti saling meminjamkan.

“Ini situasi krisis di mana semua harus direspons dengan cepat. Oleh sebab itu, situasinya modal keluar dari Indonesia, meski terjadi banyak negara berkembang, tapi Indonesia paling parah salah satunya karena negara sekeliling kita blankeet guarantee , penjaminan penuh bagi simpanan,” paparnya. Indonesia ketika itu memilih tidak menerapkan penjaminan penuh dan hanya menaikkan batas penjaminan simpanan nasabah dari Rp 100 juta menjadi Rp 2 miliar. “Ini sangat membuat aliran dana keluar kita lebih besar dari negara lain. Akibatnya kurs melonjak. Ini satu indikasi situasinya tidak normal,” tegas Boediono dalam rapat dengan Pansus Bank Century pada 22 Desember 2009 lalu.

Dipanggil Daeng

Anggota Pansus Angket Century Ruhut Sitompul selalu menarik perhatian. Gaya bicaranya yang khas membuat ia ditertawakan. Saat menyebut JK dengan ‘Daeng’, Ruhut pun dipersoalkan oleh anggota Pansus lainnya.

Ruhut mendapat kesempatan bertanya setelah Fraksi Partai Hanura. Saat Ruhut akan memulai bicara, teriakan ‘huu’ di ruang Pansus di gedung DPR, Kamis (14/1/2010) menggema. Ruhut yang selalu berbicara panjang menyebut JK dengan Daeng. Bahkan, pada saat JK memotong pembicaraan, Ruhut dengan suara agak meninggi mengatakan, “Mohong Daeng tidak marah terlebih dulu. Saya menghormati Daeng.”

JK yang dipanggil dengan Daeng sebenarnya tidak marah. Namun, anggota Pansus lainnya, Akbar Faizal dari Fraksi Partai Hanura, mempersoalkan Ruhut. Dia meminta agar di dalam pemeriksaan Pansus, anggota Pansus tidak menyinggung-nyinggung soal kedaerahan. “Ini bagian dari etika yang harus dipegang,” kata Akbar.

Seorang anggota Pansus lainnya juga berteriak keras. “Saya juga tersinggung dengan pemanggilan Daeng,” terang anggota DPR itu. Akhirnya, setelah dipersoalkan, Ruhut pun mengalah. Ruhut mengaku dia menyebut JK dengan Daeng sebagai penghormatan. “Saya mohon maaf,” kata Ruhut. Pimpinan sidang, Mahfudz Sidik pun meminta agar kejadian seperti yang dilakukan Ruhut tidak terulang lagi.

Bukan Permasalahan Krusial

Dari semua keterangan JK didapatkan beberapa hal yang patut dicermati. Seringkali berulang-ulang memang mengatakan bahwa bank Century adalah perampokan bukan krisis. Sebenarnya hal itu sudah diyakini dan bukan kontroversi lagi. Semua pihak sepakat bahwa memang ikwal masalah ini terjadai adalah mismanagement Century atau istilah JK dirampok. Sebenarnya penetapan dampak sistemik tersebut bukan didasari faktor penyebab kegagalan Century disebabkan krisis. Tetapi penetapan krisis karena krisis dunia yang berdampak di Indonesia.

Perdebatan lain yang tampaknya tidak terlalu urgent dan sedikit melebar adalah masalah laporan pada presiden yang terlambat. Hal ini wajar terjadi karena masalah bank Century sudah masuk ranah politik, jadi celah apapun digunakan bukan untuk menungkapkan kasusnya tapi menjatuhkan lawan politiknya. Memang tidak dapat ditampik bahwa keterlambatan pelaporan itu mungkin merupakan pelanggaran suatu tertib administrasi negara tetapi dampak hukumnya tidak besar. Karena seandainya terlambat dihubungipun bukan masalah besar secara hukum karena tanggung jawab dan aspek hukumnya adalah menteri sebagai pelaksana. Semua itu sesuai Perpu Jaring Pengaman Sektor Keuangan (JPSK) memang digunakan KSSK saat menetapkan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik pada 20-21 November 2008. Namun pada akhirnya ternyata Raden Pardede juga menguatkan bahwa dia sebagai sekretaris KSSK telah mempunyai bukti bahwa saat itu Sri Mulyani sudah melaporkan hal itu ke Presiden dengan cc wakil presiden, gubernur BI dan di foward ke dirinya. Masalah pelaporan SMS ini juga dipermasalahkan anggota pansus, padahal dalam pengungkapan kasus bank Century bukan masalah yang krusial.

Sedangkan perdebatan yang tidak akan pernah tuntas adalah penetapan dampak sistemik atau tidak. JK secara tegas mengatakan bahwa hal itu tidak berdampak sistemik. Tampaknya perdebatan ini pasti tidak akan berujung apalagi kalau yang berdebat para ahli ekonomi dengan kepentingan dan latar belakang yang berbeda. Secara substansi keterangan JK sebenarnya tidak ada yang istimewa dalam pengungkapan kasus Century, karena hanya di dominasi oleh opini dampak sistemik oleh JK.

Demikian pula dalam mengungkapkan masalah. Bila sejak awal semua upaya para anggota pansus bukan diniati untuk kepentingan bangsa maka kasusnya akan melebar kemana-mana tak tentu arah. Bila dalam pengungkapan kasus ini hanya dilandasi kepentingan pribadi dan partai maka masalah kesalahan kecil akan dibesar-besarkan sebagai alat politik untuk menjatuhkan lawan. Sebaliknya dalam penaganan kasus ini semua pihak khususnya anggota DPR lebih mengutamakan kepentingan bangsa dengan mengabaikan kepentingan pribadi dan kelompok. Bila ini tidak dilakukan maka energi bangsa ini hanya dihambur-hamburkan untuk hal yang tidak perlu, dan akan berdampak lebih besar dibandingkan kerugian dana bail out itu sendiri.

KORAN DEMOKRASI INDONESIA

http://korananakindonesia.wordpress.com

SIDANG PANSUS CENTURY- SRI MULYANI : Antara Kepiwaian Menteri dan Perilaku Anggota DPR

Menteri Keuangan Sri Mulyani menjalani pemeriksaan oleh Pansus Angket Kasus Bank Century, Rabu (13/1/2010) di Gedung DPR, Jakarta. Wanita yang akrab disapa Bu Ani itu akan diperiksa dalam kapasitasnya sebagai Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) saat keputusan bailout Bank Century Rp 6,7 triliun dikucurkan.

Permasalahan Yang Akan diangkat Pansus

“KSSK adalah forum pengambilan keputusan terakhir. Sri Mulyani punya hak veto untuk menyatakan setuju atau tidak dengan analisis BI mengenai dampak sistemik dari bangkrutnya Century,” kata Wakil Ketua Pansus Angket Bank Century Mahfudz Sidiq di Gedung DPR, Jakarta.l Menurut Mahfudz, dari dokumen yang dimiliki pansus, Sri Mulyani sejak awal meragukan informasi yang didapatnya dari Bank Indonesia. Sebagai Ketua KSSK, Sri Mulyani dinilai paling bertanggung jawab.

“Kalau dia meragukan informasi yang didapat, baik dari analisis BI maupun masukan dari orang-orang sebelumnya, tapi kok ending-nya, saat pengambilan keputusan, begitu cepat. Perubahannya sangat dramatis. Apakah Sri Mulyani sebenarnya tahu kasus Bank Century atau tidak,” ujar Mahfudz. Jika Sri Mulyani mengetahui kondisi dan rekam jejak Bank Century yang sebenarnya, ia dinilai tak memiliki alasan untuk tetap memberikan dana penyelamatan pada bank milik Robert Tantular tersebut.
Permasalahan krusial lain yang berpotensi diangkat adalah penetapan krisis, kehadiran Marsilam Simanjuntak, Keterlibatan Presiden dalam Penetapan Kebijakan, Tanggung Jawab Sri Mulyani, dan berbagai kontroversi prosedur lainnya.

Benarkah Terjadi Krisis

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan bahwa situasi yang dihadapi pada masa bail-out Century adalah kondisi yang benar-benar sedang krisis. “Ancaman krisis terlihat sangat nyata,” kata Sri Mulyani dalam rapat Panitia Khusus Hak Angket Bank Century di Jakarta, Rabu, 13 Januari 2010.

Dia menjelaskan saat itu, pemerintah menghadapi pergulatan kebijakan yang mungkin memunculkan kepanikan sehingga bisa menimbulkan krisis perbankan. Menurut dia, berdasarkan pemaparan BI, saat itu ada 23 bank yang menghadapi persoalan yang sama. “Lima bank sangat mirip century,” kata Sri Mulyani.

Dia menekankan bila saat itu lebih dari satu bank yang mengalami krisis, maka pemerintah harus mempertimbangkan kapasitas Lembaga Penjamin Simpanan. “Itu semua ada pergulatan yang kami hadapi pada hari-hari itu.” 

Tindakan Benar dan Tidak Merugikan Negara

Anggota Pansus Hak Angket Pengusutan Kasus Bank Century DPR, Anas Urbaningrum meminta konfirmasi dari Menteri Keuangan Sri Mulyani mengenai benar atau tidaknya keputusan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), apakah berdasarkan parameter dan kriteria terukur atau tidak. “Dalam konteks pencegahan krisis sebagai Menkeu dan Ketua KSSK memikiki wewenang. Apakah keputusannya benar? Kalau ditujukan untuk pencegahan krisis, maka untuk cek tidak atau benar kita lihat dampaknya saja, apakah ekonomi Indonesia saat ini masih dalam krisis, apa masih ada keburukan dalam perekonomian Indonesia,” ujar Menkeu di depan Pansus, Rabu (13/1/2010).

Karena itu, jika dirinya ditanya, Sri Mulyani mengatakan tindakan itu benar dan tepat jika dilihat dari dampaknya terhadap perekonomian Indonesia pada saat ini. Sri Mulyani juga membantah bahwa tindakannya itu membuat kerugian negara. Menurutnya, tak ada sedikit pun kerugian negara yang muncul dari keputusan bail out Bank Century.

“Banknya masih hidup. Jadi, saya tak melihat ada kerugian negara. Tapi kalau dibilang bank ini dikelola buruk oleh pemiliknya bahkan kriminal, maka pelacakannya dilakukan oleh penegak hukum. Sehingga kalau nanti direalisasi itu dapat menjadi kompensasi terhadap penyalahgunaan pemiliknya,” ujar Sri Mulyani.

enanganan Bank Century oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sejak keputusan Komite Stabilitas Sektor Keuangan (KSSK) sejak 21 November tak lagi menggunakan Perpu JPSK. Penanganan Bank Century melalui gelontoran bailout Rp 6,7 triliun berdasarkan UU LPS.

Hal tersebut disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam rapat dengan Pansus Bank Century di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Rabu (13/1/2010).

Perpu Jaring Pengaman Sektor Keuangan (JPSK) sejak 21 November 2008

Sri Mulyani menjelaskan, Perpu Jaring Pengaman Sektor Keuangan (JPSK) memang digunakan KSSK saat menetapkan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik pada 20-21 November 2008.

“Sejak 21 November 2008, kita tidak menggunakan Perpu JPSK lagi, tapi UU LPS untuk penanganan Bank Century karena kita menyerahkan ke LPS untuk ditangani,” imbuh Sri Mulyani. Mengenai keputusan DPR untuk menolak Perpu JPSK pada, menurut Sri Mulyani hal itu tidak mempengaruhi penanganan Bank Century oleh LPS.

Demikian pula saat ada perubahan data-data Bank Century dengan CAR yang merosot minus 3% menjadi minus 35%, menurut Sri Mulyani hal itu juga tidak mempengaruhi keputusan KSSK untuk menyelamatkan Bank Century.

“Kalau bank gagal minus 3% jadi minus 35%, statusnya tetap bank gagal. Keputusan tidak menjadi berubah meski ada info baru yang menggambarkan situasi Century lebih buruk dari yang disampaikan Kamis atau Jumat,” urainya.

“Keputusan ini makin menggarisbawahi bahwa biaya penanganan menjadi lebih besar. Tapi keputusan KSSK soal bank gagal tidak menjadi salah atau kemudian saya sesali,” imbuh Sri Mulyani.

BPK sebelumnya menyatakan, dari Rp 6,7 triliun dana penyelamatan atau bailout Bank Century yang disalurkan LPS, sebanyak Rp 2,8 triliun diantaranya tidak memiliki dasar hukum. Hal itu terjadi karena dana penyelamatan masih disalurkan ketika Perpu Jaring Pengaman Sektor Keuangan (JPSK) sudah ditolak DPR.

Hal itu berdasarkan dokumen notulensi rapat paripurna DPR tanggal 18 Desember 2008, penjelasan Ketua DPR periode 2004-2009, surat Ketua DPR RI kepada Ketua BPK pada tanggal 1 September 2009 perihal permintaan audit investigasi dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu terhadap Bank Century serta berdasarkan laporan Komisi XI DPR mengenai pembahasan laporan kemajuan pemeriksaan investigasi kasus Bank Century dalam rapat paripurna DPR tanggal 30 September 2009, DPR menyatakan bahwa Perpu No 4 tahun 2008 tentang JPSK ditolak oleh DPR.

“Penyertaan Modal Sementara kepada Bank Century sebesar Rp 6,7 triliun, dari jumlah tersebut di antaranya sebesar Rp 2,8 triliun disalurkan setelah tanggal 18 Desember 2008,” jelas Hadi.

Sebagian Penyertaan Modal Sementara (PMS) setelah 18 Desember 2008 itu terdiri tahap II sebesar Rp 1,1 triliun, PMS tahap III sebesar Rp 1,15 triliun, dan PMS tahap IV sebesar Rp 630,2 miliar.

“BPK berpendapat bahwa penyaluran dana PMS kepada Bank Century setelah tanggal 18 Desember 2008 tidak memiliki dasar hukum,” tegas Hadi.

Opini Politisi Saat Krisis

Selama ini para politisi termasuk anggota pansus selalu mempermasalahkan dan menyangsikan pertimbangan saat krisis yang dipakai Sri Mulyani dalam pencegahan krisis Century. Tetapi secara mengejutkan kemarin dalam pertemuan dengan pansus Sri Mulyani secara cerdas mengungkapkan bahwa opini dan pendapat politisi dan ahli hukum saat itu menganggap bahwa memang dalam situasi krisis dan mengkritik pemerintah dan mendorong pemerintah untuk segera bertindak. Tetapi saat pemerintah bertindak saat ini mereka berkjata lain.
Menteri Keuangan Sri Mulyani hari ini, Rabu 13 Januari 2010 menjelaskan dampak krisis pada Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Bank Century.

Dijelaskan Sri Mulyani, sebagai ketua Komite Stabilitas Sistem  Keuangan (KSSK) dia bertugas mencegah dan menangani krisis – yang jadi dasar penyelamatan Bank Century.

“Apa yang dicegah? Yaitu krisis,” kata dia di depan Pansus, di Gedung Dewan, Senayan, Jakarta, Rabu siang. Menurut Sri Mulyani, ancaman krisis saat itu adalah riil. Bahwa perekonomian Amerika Serikat jatuh, bahwa 100.000 orang terancam PHK, dan bahwa ada krisis kepercayaan perbankan. “Yang kami hadapi adalah sebuah kondisi perekonomian yang diancam akibat krisis global,” kata Sri Mulyani.

Para ekonom, kata Sri Mulyani, saat itu juga sepakat bahwa kondisi perekonomian Indonesia krisis. Para ekonom itu ada juga yang saat ini duduk di Pansus Bank Century. “Salah satunya, Maruar Sirait, yang menyatakan pemerintah harus bertindak cepat guna mengantisipasi krisis yang sudah melanda pasar modal meluas ke perbankan,” kata dia.
Kemudian, ada Drajad Wibowo yang mengatakan harus ada manuver politik segera meredam krisis. Negara harus melakukan penyelamatan. “Dikhawatirkan kecemasan masyarakat. Pemerintah makin urgent melakukan penjaminan penuh atas simpanan masyarakat di perbankan,” kata Sri Mulyani, menirukan pernyataan Drajad.

Dia juga menyampaikan kepada Pansus, pernyataan ekonom Bambang Soesatyo, yang saat ini duduk dalam Pansus. “Kebijakan mendasar harus diputuskan. Tidak dalam hitungan hari, tapi jam atau menit. Terlambat sedikit saja bisa menghancurkan pasar keuangan,” kata Sri Mulyani, menirukan perkataan Bambang Soesatyo.

Bahkan saat menampilkan opini para ahli ekonomi dan politisi tentang memang benar saat itu terjadi krisis sempat diinterupsa beberapa anggota pansus untuk tidak perlu ditampilkan. Tetapi, ketua sidang dengan tegas mengatakan bahwa penbjelasan itu bisa diteruskan. Tampaknya ambivalensi politikus itu merupakan fenomena yang menunjukkan bahwa kasus bank century sulit ditampik sudah didominasi kepentingan politik

Bantah tidak Melapor Presiden

Menteri Keuangan Sri Mulyani membantah anggapan yang mengatakan bahwa dia tidak melaporkan hasil rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) mengenai kondisi Bank Century ke Wakil Presiden yang saat itu dijabat Jusuf Kalla.

“Saya laporkan,” kata dia menjawab pertanyaan salah satu anggota Panitia Khusus Angket Bank Century Akbar Faisal di DPR, Rabu 13 Januari 2010. Hari ini, Pansus Angket mendengarkan kesaksian Sri Mulyani dalam kasus penggelontoran dana talangan ke Century senilai Rp 6,7 triliun.

Sri Mulyani kemudian menjelaskan bahwa hasil rapat KSSK dikabarkan ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang sedang berada di luar negeri pada 21 November 2008 pukul 8.30 WIB. “CC ke Wapres dan Boediono (saat itu menjabat Gubernur Bank Indonesia),” kata Sri Mulyani.

Akbar kemudian mencecar Sri Mulyani kembali dengan mengatakan bahwa Wapres JK membantah. Menjawab ini, Sri Mulyani kemudian bermaksud untuk menayangkan SMS yang dia kirim 21 November 2008.

Dalam rapat KSSK itu, dibahas mengenai apakah masalah Bank Century berdampak sistemik atau tidak ke dunia perbankan. Penilaian berdampak sistematik inilah yang kemudian menjadi dasar penggelontoran dana talangan (bail out).

Perdebatan Kehadiran Marsilam Simanjuntak

‘Ancaman’ Pansus Angket Bank Century bahwa Sri Mulyani akan dicecar pertanyaan soal kehadiran Marsilam Simanjuntak jadi kenyataan.

Anggota Pansus, Akbar Faisal bolak-balik bertanya soal Marsilam, sehingga membuat Sri Mulyani sedikit jengkel dan berulang kali menghela nafas. “Soal kehadiran Marsilam, dalam kapasitas apa?” tanya Akbar rapat pansus di Gedung DPR, Jakarta, Rabu 13 Januari 2010. Mendapat pertanyaan ini, spontan Sri Mulyani menjawab saat itu Marsilam hadir sebagai narasumber dalam rapat konsultasi yang digelar sebelum rapat KSSK.

Namun Akbar tidak serta merta menerima jawaban Sri Mulyani karena dalam transkrip rapat KSSK, dia menyebutkan bahwa kehadiran Marsilam sebagai ketua UKP3R. “Jadi sebetulnya sebagai narasumber atau UKP3R?” tanya Akbar. Sri Mulyani yang menjadi saksi dalam kapasitas sebagai mantan ketua KSSK itu menjawab bahwa kerjasama UKP3R dengan KSSK memang berdasarkan institusi, indikator dan kinerja ekonomi dalam mencegah dan menangani krisis. “Dia hadir sebagai narasumber. Kalau pertemuan kehadiran sebagai narasumber. Bapak menanyakan kehadiran malam itu, ya sebagai narasumber. Pak Marsilam sebagai UKP3R,” kata dia. “Jadi sebagai apa, narasumber atau UKP3R?” cecar Akbar dengan nada tinggi. “Narasumber. Tapi itu betul juga artinya memang sebagai ketua UKP3R,” jawab Sri Mulyani. Ditanya apakah Presiden tahu soal ini, dia menjawab tahu, karena penanganan pencegahan krisis dilaporkan pada 13 November 2008 sesudah teleconference.

Etika dan Pemahaman Kasus Sebagian Anggota Pansus Lemah

Dalam berbagai sesi tanya jawab, tampak Sri Mulyani sangat mengusai masalah. Bahkan beberapa anggota pansus sempat kelimpungan ketika pendapatnya dibalik ke penanya oleh Sri MUlyani. Terdapat juga beberapa anggota pansus yang hanya menyampaikan opininya, pemaksaan kehendaknya dan langsung memvonis bahwa tindakan saksi salah menurut persepsi anggota Pansus sendiri. Padahal forum tersebut adalah untuk menggali informasi dari Sri Mulyani.
Meski demikian juga terdapat beberapa anggota pansus sangat pintar dan menguasai masalah, tetapi tampaknya kepintarannya belum bisa menggoyahkan kepiwaian Sri Mulyani. Sehingga kadang terjadi debat kusir mempertahankan pendapat masing-masing. Karakteristik anggota pansus yang selalu memaksakan opini dan kehendaknya adalah selalu menyebut : “Tolong dicatat pak ketua masalah itu”. Padahal tanpa berkata demikianpun sekretaris sidang dan ketua sudah mencatatnya.

Sebagian anggota pansus juga tampaknya belum memahami etika dalam berkomunikasi. Dimana sebagian anggota sering menyela jawaban Sri Mulyani padahal jawaban itu relatif tidak panjang lebar. Mudah-mudahan pemahaman etika komunikasi ini bukan karena anggota DPR sekarang berada di atas angin dan berhak untuk menekan seorang menteri secara psikologis. Mudah-mudahan juga hanya sikap seperti itu, anggota DPR dapat berbangga hati karena dapat di atas angin berkonfrontasi dengan menteri.

Anggota Panitia Khusus Hak Angket DPR terlihat menguasai dan memaksakan kehendak terkait pemeriksaan terhadap saksi Menteri Keuangan Sri Mulyani. Itu juga terlihat saat pemeriksaan beberapa saksi sebelumnya. Bahkan, beberapa kali anggota DPR justru memotong ketika penjelasan belum selesai. Anggota Pansus juga beberapa kali ngotot bertanya secara panjang lebar, namun ketika Menkeu menyampaikan jawaban selalu dipotong.

Hal itu terjadi sejak Ana Muawanah dari PKB yang mempertanyakan kondisi dan bagaimana situasi sistemik saat Century diselamatkan. Ketika Sri Mulyani memaparkan bagaimana situasi saat krisis, Ana memotong penjelasannya. Begitupun saat Akbar Faisal dari Partai Hanura bertanya, dia beberapa kali memotong jawaban Sri Mulyani. Dia pun terlihat ngotot, arogan dan bersemangat memaksakan pertanyaan dan mengarahkan agar jawaban Menkeu seperti yang diinginkannya.

Ketika Sri Mulyani mau memaparkan penjelasan lewat slide, DPR juga melarangnya. Begitu pula saat Menteri mau menunjukkan pesan pendek kepada wakil presiden terkait bail-out Century. Bahkan, Menkeu meminta agar kesempatan untuk menjawab diberikan waktu yang sama. “Saya tadi mau menjelaskan, tetapi dipotong,” kata Sri Mulyani.

Vokalis seorang anggota DPR sebenarnya tidak ditabukan dalam negara demokratis. Tetapi bila asal bicara keras dan menjurus kasar tanpa menguasai permasalahan bukan seorang vokalis sejati, karena tidak dilandasi etika dan pengetahuan yang baik

Panitia Khusus (Pansus) Angket Century dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) meminta semua saksi memberikan keterangan yang benar selama pemeriksaan. Tidak ada kecuali, termasuk Menteri Keuangan Sri Mulyani. “FPDIP tetap konsisten untuk meminta semua saksi yang ada, termasuk Sri Mulyani untuk memaparkan data dan fakta secara jelas,” kata anggota Pansus Century dari Fraksi PDIP Hendrawan Supratikno di Gedung DPR, Jakarta, Rabu 13 Januari 2010.

Ribut soal waktu

Panitia Khusus (Pansus) Angket Century ‘tiba-tiba’ kembali meributkan hak dasar proporsional bagi masing-masing fraksi untuk memberikan pertanyaan kepada saksi Menteri Keuangan Sri Mulyani. Sudah lebih 30 menit berlalu Pansus ‘ribut’ soal hal ini. Interupsi awal dilontarkan anggota Pansus Century dari Fraksi Demokrat, Benny K Harman, kepada pimpinan Pansus Idrus Marham di Gedung DPR, Jakarta, Rabu 13 Januari 2010.

Benny meminta agar pimpinan Pansus memberikan hak proporsional dalam memberikan pertanyaan kepada saksi. Benny berharap agar pimpinan memberikan waktu yang lebih lama kepada fraksi beranggota banyak. Jadi, kalau fraksinya besar maka waktunya lebih banyak dari fraksi beranggota kecil. Sebagai perbandingan, Fraksi Demokrat beranggotakan delapan orang di dalam Pansus. Sedangkan, fraksi terkecil adalah Hanura dan Gerindra yang masing-masing hanya satu orang.

Waktu awal yang diberikan oleh masing-masing fraksi adalah 20 menit. Pemberian waktu inilah yang diprotes fraksi beranggota besar. Karena, kesempatan masing-masing anggota fraksinya akan berpeluang kecil memberi pertanyaan dengan jumlah banyak kepada si saksi. ‘Keributan’ soal hak proporsional ini terus melebar kemana-mana. Interupsi pun bersambut. Ada Ruhut Sitompul dari Fraksi Demokrat, Mahfudz Siddiq dari Fraksi PKS, dan Akbar Faisal dari Hanura.

Sudah sekitar 45 menit Pansus ‘meributkan’ soal hak proporsional. Apakah lamanya meributkan hak proporsional fraksi itu karena ‘rebutan’ memberi pertanyaan kepada Sri Mulyani? Belum juga bisa disimpulkan.  Akhirnya, sudah hampir satu jam sudah Idrus Marham langsung memutus sesi pertanyaan dimulai. Pemberi pertanyaan pertama diberikan untuk Fraksi Kebangkitan Bangsa, yang dimulai oleh Anna Muawanah.

Memang, tampaknya keributan tersebut adalah hal biasa dalam pertemuan yang demokratis. Tapi paling tidak hal ini menunjukkan bahwa niat para anggota pansus untuk mengungkap century tidak sama bukan untuk kepentingan bangsa. Karena, mereka lebih mementingkan kepentingan kelompok atau partainya. Bila niat tulus untuk kepentingan bangsa di nomor satukan maka perdebatan ini tidak boleh terjadi. Sekali lagi hal mungkin petujuk bahwa kepentingan politik dan partai masih mendominasi latar belakang pansus.

Demikian pula dalam mengungkapkan masalah. Bila sejak awal semua upaya itu bukan diniati untuk kepentingan bangsa maka kasusnya akan melebar kemana-mana tak tentu arah. Bila dalam pengungkapan kasus ini hanya dilandasi kepentingan pribadi dan partai maka masalah kesalahan kecil akan dibesar-besarkan sebagai alat politik untuk menjatuhkan lawan. Seabaiknya dalam penaganan kasus ini semua pihak khususnya anggota DPR lebih mengutamakan kepentingan bangsa dengan mengabaikan kepentingan pribadi dan kelompok. Bila ini tidak dilakukan maka energi bangsa ini hanya dihambur-hamburkan untuk hal yang tidak perlu, dan akan berdampak lebih besar dibandingkan kerugian 6,7 trilyun itu sendiri.

Dari berbagai sumber

KORAN DEMOKRASI INDONESIA

http://korananakindonesia.wordpress.com

Oleh: Indonesian Children | Januari 8, 2010

Pansus DPR Century Mulai Memanas, Debat Kasar Ruhut dan Gayus

Pansus DPR Century Mulai Memanas, Debat Kasar Ruhut dan Gayus

Dua anggota Panitia Khusus (Pansus) DPR untuk Angket Bank Century, Gayus Lumbun (Fraksi PDIP) dan Ruhut Sitompul (Fraksi Demokrat) seperti seteru abadi. Keduanya kerap kali berselisih pendapat, adu mulut dan menjurus ke pembicaraan kasar. Pada Rabu (6/1) perseteruan itu terulang di Gedung DPR RI Jakarta.

Saat itu, saking kesalnya, Ruhut menyebut Gayus yang memimpin sidang sebagai pemimpin kodok. Perseteruan keduanya terjadi saat Pansus memeriksa tiga pejabat Bank Indonesia (BI), yakni Rusli Simandjuntak, Maman Soemantri, dan Maulana Ibrahim, soal merger Bank Century. Kebetulan, beberapa anggota Pansus dari Fraksi PDIP mendapat jatah bertanya kepada ketiga saksi terperiksa.
Giliran Ganjar Pranowo bertanya cukup memakan banyak waktu, sekitar 5 menit. Lamanya pertanyaan memancing protes Ruhut.

“Pimpinan sidang, ini masih ada dua fraksi lagi yang bertanya. Ini makan waktu lama banget. Pimpinan harus tegas,” protes Ruhut kepada Gayus selaku Wakil Ketua Pansus yang saat itu memimpin sidang.
Kebetulan Gayus baru saja ke luar ruangan untuk buang air kecil sehingga tak tahu-menahu. “Ya, yah, nanti saja,” jawab Gayus.

Entah kenapa komentar keduanya menjadi memanas sembari saling melototkan mata. Adu mulut pun dimulai. Kata-kata tak pantas berhamburan.
“Saya pimpinan rapat, bukan kau,” kata Gayus.

“Eh siapa bilang, kita anggota Panitia Angket berdiri sama tinggi, duduk sama rendah,” cetus Ruhut.
“Kata siapa tinggiku sama kau, kau yang sopan,” balas Gayus lagi disambut tawa meriah anggota Pansus dan wartawan yang memadati balkon atas ruang pemeriksaan.

“Sayangnya, saya pimpinan rapat ini. Kalau tidak, saya usulkan kepada pimpinan agar kau dikeluarkan karena selalu menggangu rapat,” Gayus melanjutkan.

Kemudian, Ruhut pun menimpali,”Jangan marah-marah kodok, pemimpin kodok! Engkau kan profesor.”
Mendengar gelarnya disebut-sebut Ruhut, Gayus yang guru besar Ilmu Administrasi Negara itu tak tinggal diam. “Anda kurang ajar. Jangan kurang ajar ya. Jangan bawa-bawa soal profesor,” timpalnya.
“Ini rapat, supaya si Ruhut itu ditegur. Dari kemarin selalu buat keributan. Supaya dikembalikan saja ke fraksinya,” tambah Gayus.

Ruhut menjawab, “Kita kan beda fraksi nggak usah atur-atur. Pemimpin harus tegas.”
Melihat teman fraksinya komentar tak karuan, Achsanul Qosasi (Fraksi Demokrat) yang duduk di samping kanan Ruhut, lantas mematikan mikrofon di depan Ruhut. Namun, hal itu tak membuat Ruhut kehabisan suara untuk berkoar bicara. Ia terus saja berbicara tak jelas.

Posisi mikrofon Gayus selaku pimpinan sidang tetap menyala, ia katakan, “Satu kata untuk kau, diam kau!”
Namun, Ruhut pun kembali membalasnya. “Kau yang bicara sopan. Kau yang diam, bangsat. Ngaca dong, ngaca,” kata Ruhut dengan muka yang mulai memerah.
“Suara siapa lagi itu?” tanya Gayus.
“Nggak tahu, suara siapa tuh,” jawab Ruhut.

“Kalau begitu, itu suara setan,” balas Gayus, yang disambut tertawa para anggota Pansus.
Sidang kembali tenang, ketika Achsanul kembali menenangkan Ruhut dan Gayus enggan menjawab komentar Ruhut.
Gayus selaku pimpinan sidang akhirnya menyerahkan giliran bertanya kepada anggota fraksi PKS, Andi Rahmat.

Adu mulut antara dua ini memang bukan pertama kalinya. Sebelumnya, Selasa (5/1), pada pemeriksaan Pansus terhadap mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia, Aulia Pohan, kedua anggota DPR ini juga sempat adu mulut sesaat.
Saat itu Ruhut memprotes sikap Pansus yang dinilainya tak etis karena menuding saksi Aulia Pohan, yang juga besan SBY, tak jujur. Namun, Gayus langsung menyatakan sikap tegas. “Saya akan tetap menggunakan hak politik saya.”

Sikap Ruhut Sitompul, yang kerap membuat “panas” dan ramai suasana rapat Pansus, ternyata dirasakan cukup mengganggu oleh beberapa anggota lainnya.
“Saya luar biasa merasa terganggunya. Awalnya, kita diam saja tapi tidak ada perubahan,” kata anggota Pansus asal Fraksi Partai Hanura, Akbar Faisal, di Gedung DPR, Jakarta.
Selama melakukan interupsi, Ruhut dinilai tak pernah berbicara substansi persoalan. Akbar pun mempertanyakan pilihan Fraksi Demokrat menempatkan Ruhut di Pansus yang tengah menguak pengucuran dana talangan Century itu.

“Saya mempertanyakan apa fungsi dia di sini. Saya tidak melihat ada perubahan gaya dan tidak ada upaya untuk menegur yang bersangkutan oleh fraksinya. Dia hanya merusak suasana,” kata Akbar.
“Tapi biarlah dia mempermalukan diri sendiri, cuma kok enggak malu-malu,” ujarnya. Rasa terganggu juga diungkapkan Ganjar Pranowo, anggota Fraksi PDIP.

“Sangat, sudah sangat terganggu. Interupsi itu halal, tapi interupsi untuk melempengkan substansi bukan mengumpat atau berceramah,” ujar Ganjar disaat rehat rapat.

Berbeda dengan Akbar dan Ganjar, rekan sesama anggota Fraksi Demokrat, Benny K Harman, menganggap apa yang dilakukan Ruhut merupakan hal biasa dan dinamika politik di Dewan. “Itu hal yang biasa. Biarlah publik yang menilai. Saya tidak melihat itu sebagai hal yang aneh,” kata Benny.

Anggota Pansus lainnya, Andi Rahmat, justru menganggap aksi Ruhut sebagai hiburan. “Saya melihatnya sebagai hiburan saja di Pansus,” kata anggota Fraksi PKS ini.

Namun, ia menambahkan, sesuai tata tertib, pimpinan rapat seharusnya bisa bersikap jika tindakan anggota sudah mengganggu. Sikap yang bisa diambil, di antaranya memberikan peringatan, menghentikan anggota bicara, dan memaksa keluar ruangan.persda network/amb/kcm

Adu mulut antara politisi Demokrat Ruhut Sitompul dan politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Gayus Lumbuun berbuntut panjang. Fraksi PDIP melayangkan surat protes kepada pimpinan Fraksi Demokrat yang membawahi Ruhut.

Terlepas dari langkah Fraksi PDIP tersebut, siang ini Ruhut meminta agar perseteruannya selama dua hari berturut-turut dengan Gayus, tidak diungkit-ungkit lagi. “Sudahlah, jangan dipanas-panasi lagi,” ujar Ruhut, Kamis 7 Januari 2010. “Aku sudah tidak apa-apa sama Gayus. Saya dan Gayus sahabat lama kok,” kata Ruhut.

Ruhut mengatakan, dirinya sudah lama mengenal Gayus, berhubung mereka berdua mempunyai latar belakang profesi yang sama sebagai advokat. Menurut Ruhut, ia dan Gayus sudah terbiasa berselisih paham, namun selalu berakhir damai.

“Kami sudah damai. Tadi kan sudah salaman dan cium pipi,” ujar Ruhut. Ruhut dan Gayus memang sempat bersalaman sebelum memulai rapat pemeriksaan pansus, karena arahan para fotografer media. Namun Ruhut dan Gayus tidak saling berucap apapun saat bersalaman.

Sementara itu, rekan sefraksi Gayus, Ganjar Pranowo, tetap menilai tindakan Ruhut itu keterlaluan dan melewati batas. “Kalau sudah pakai kata ‘bangsat,’ itu bukan adu argumentasi lagi, tapi kelewatan,” kata Ganjar. Karenanya, lanjut Ganjar, DPP PDIP tetap akan membahas insiden Ruhut secara khusus.

PDI surati Demokrat

Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan akan melayangkan surat keberatan resmi secara tertulis kepada Ketua Fraksi Demokrat, Anas Urbaningrum, terkait ucapan penghinaan yang dilontarkan oleh salah satu anggota Fraksi Demokrat, Ruhut Sitompul. Ruhut melontarkan kata penghinaan itu kepada anggota Fraksi PDIP, Gayus Lumbuun, dalam rapat pansus.

“Itu juga merupakan penghinaan kepada Fraksi PDIP,” kata Ketua Fraksi PDIP, Tjahjo Kumolo, dalam pesan tertulisnya kepada media, Kamis 7 Januari 2010. “Oleh karena itu, Fraksi PDIP akan meminta klarifikasi resmi dari Fraksi Demokrat terkait ucapan tersebut.”

PDIP menyatakan, mereka sangat menghargai perdebatan dan perbedaan pandangan dalam forum-forum DPR. “Tapi ucapan ‘bangsat’ jelas menghina PDIP sebagai partai politik, karena Gayus adalah wakil resmi PDIP di pansus, serta anggota resmi PDIP,” kata Tjahjo.

Surat keberatan dari Fraksi PDIP itu akan langsung disampaikan kepada Ketua Fraksi Demokrat, dengan tembusan kepada pimpinan DPR dan seluruh ketua fraksi di DPR. Meski secara kelembagaan PDIP melayangkan surat protes, namun secara personal, Gayus tidak akan membawa persoalan Ruhut ini ke Badan Kehormatan (BK) DPR karena ia menganggap cacian itu termasuk risiko kerjanya sebagai pimpinan sidang pansus.

Perlukah Badan Kehormatan

Setelah sejumlah besar masyarakat merasa kecewa dan megecam umpatan ‘bangsat’ Ruhut Sitompul kepada Gayus Lumbuun dalam rapat Pansus Century, kabarnya di kalangan DPR ada wacana untuk membawa masalah tsb ke Badan Kehormatan (BK) DPR

Desakan untuk membawa Ruhut Sitompul ke Badan Kehormatan DPR, terkait makian “Bangsat” yang dilontarkannya, tidak diapresiasi oleh Fraksi Demokrat. Karena menurutnya hal itu tidak penting.

“Tidak perlu lah. Badan Kehormatan itu menangani hal-hal yang penting saja. Hal yang tidak penting seharusnya dihindarkan dari agenda anggota dewan,” ucap Ketua Fraksi Partai Demokrat Anas Urbaningrum kepada para wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (7/1/2010).

Demokrat mengakui kejadian tersebut tidak mengenakkan. Namun menanggapi hal ini, dia meminta semua pihak untuk melihatnya secara proporsional.

“Mari kita lihat kasus itu secara proporsional. Ke depan kita harapkan dinamika di Pansus agar jauh dari hal-hal yang tidak perlu,” kata Anas.

Selain itu untuk menghindari kejadian seperti itu, dia juga meminta semua pihak agar berkomitmen untuk fokus pada pembahasan tema, dan konsiten dalam menggunakan jatah waktu, yang menjadi sumber cekcok Ruhut dengan pimpinan Pansus Gayus Lumbuun, kemarin.

“Serta adanya semangat saling menghormati,” ujar Anas.

Ternyata anggota DPR yang juga berperan sebagai Si Poltak tukang minyak eceran ini menyatakan tidak gentar. Dengan gaya seperti orang yang tidak bersalah, artis sinetron ini seperti diberitakan oleh detik.com:7/1/10) memberikan pernyataan-pernyatan sbb:
“Jangankan ke BK, diadukan ke Tuhan yang di atas saja aku siap!” Kata Ruhut sambil menunjukkan tangannya ke atas, saat berada di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (7/1/2010). Seperti diketahui bahwa BK DPR saat ini diketuai oleh Gayus Lumbuun, professor yang sering emosional ini.

Cukup mengejutkan juga kalau kita mendengar Ruhut beranggapan bahwa perkataan bangsat yang dia lontarkan adalah layak, karena Gayus memicunya lebih dulu. Dia juga mengatakan bahwa, di parlemen luar negeri bahkan lebih parah dari apa yang dia lakukan, sampai tonjok-tonjokan, kepala sampai dijedor (rupanya ini mau dijadikan contoh ya ?).
Lebih lanjut Ruhut mengatakan bahwa Partai Demokrat yang bosnya (SBY) sering melontarkan himbauan kesantunan ini mendukung penuh apa yang dilakukannya. Tidak ada teguran dari Partai Demokrat atas aksinya.
“Dari partai nggak ada yang kritik gua kok. Partai MUJI SEMUA,” demikian kata Ruhut dengan yakin. Selain itu menurutnya dia mendapat kiriman 300 SMS yang menyatakan dukungan karena dia berani melawan Gayus. Dari sekitar 300 SMS yang masuk hanya 3 yang kritik, semua mendukung. Soal kasar menurut Ruhut orang boleh bilang apa, tapi ini Poltak,”
Mungkin definisi santun menurut versi Ruhut, SBY, dan Partai Demokrat perlu dikaji ulang kembali oleh masyarakat, setelah Ruhut menyatakan sendiri bahwa Partai Demokrat mendukung penuh apa yang telah dilakukannya. Mendukung penuh mengandung arti bahwa SBY juga turut mendukung.

Selain itu Dukungan Partai Demokrat terhadap Ruhut menunjukkan kalau ucapan “diam kau bangsat” masih termasuk kategori santun, setidaknya dianggap layak menurut pemain sinetron tsb (apa iya ?). Rasanya, jangankan raja minyak, tukang minyak eceran keliling saja cukup paham kalau kata bangsat tidak layak diucapkan oleh siapapun dan di manapun, apalagi oleh anggota DPR

Dari berbagai sumber

KORAN DEMOKRASI INDONESIA

http://korananakindonesia.wordpress.com

Oleh: Indonesian Children | Januari 8, 2010

Susno Membuat Kejutan Saat di Persidangan Antasari

Susno Membuat Kejutan Saat di Persidangan Antasari

Mantan Kabareskrim Komjen Pol Susno Duadji tiba-tiba datang ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Susno dihadirkan pengacara Antasari Azhar sebagai saksi yang meringakan untuk mantan Ketua KPK ini.

Kedatangan Susno tersebut di luar dugaan. Sungguh mengejutkan! Semula pengacara Antasari, Juniver Girsang, mengatakan akan menghadirkan satu saksi ahli pidana. Namun dirinya masih merahasiakan siapa saksi tersebut.

“10 menit lagi sampai ke sini,” ujar Juniver dalam persidangan Antasari, di PN Jakarta Selatan, Jl Ampera Raya, Kamis (7/1/2010).

Sidang tersebut kemudian diskors 10 menit untuk menunggu kedatangan saksi tersebut. Ternyata saksi ahli pidana tersebut adalah Susno Duadji. Sebelumnya, pengacara Antasari yang lain, Ari Yusuf Amir, menyebutkan bahwa hari ini akan ada “kejutan”. Ternyata kejutan tersebut adalah Susno.

Susno tiba pukul 11.00 WIB dengan mengenakan seragam dinas lengkap bintang tiga. Begitu tiba di pengadilan, dia langsung disambut oleh para jurnalis yang mengabadikannya. Sepanjang berjalan, Susno banyak mengumbar senyum.

Begitu masuk ruang sidang, Susno bersalaman dengan Antasari. Lalu dia duduk di sebelah pengacara Antasari.

Jaksa penuntut umum benar-benar tidak menyangka Komjen Susno Duadji dihadirkan ke persidangan kasus pembunuhan Nasrudin Zulkarnaen dengan terdakwa mantan Ketua KPK Antasari Azhar. Namun, mereka diuntungkan karena menilai keterangan mantan Kabareskrim Polri itu justru memberatkan Antasari.

“Keterangan yang bersangkutan (Susno) bukan meringankan, tapi memberatkan,” kata jaksa penuntut umum Cirus Sinaga usai sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jl Ampera Raya, Kamis (7/1/2010).

Menurut Cirus keterangan Susno selaras dengan keterangan 11 saksi verbalisan (penyidik) dan keterangan mantan Wakabareskrim Mabes Polri Irjen Hadiatmoko sebelumnya. Bahwa perkara Antasari tidak ada unsur rakayasa dan sudah disidik dengan independen serta sesuai prosedur hukum.

“Saksi Hadiatmoko telah menerangkan di persidangan bahwa ia tidak mencampuri proses penyidikan,” terang Cirus.

Dikatakan dia, Susno juga mendukung kesaksian Hadiatmoko bahwa terdakwa Kombes Wiliardi Wizar mengeluh selama proses penyidikan karena terbatas berkomunikasi dan bertemu dengan istrinya. Dan keluhan Wili tersebut sudah diselesaikan oleh para penyidik.

Selain tidak menyangka, Cirus sempat memprotes kehadiran Susno yang memakai pakaian dinas ke persidangan. Dia sempat meminta agar Susno melepas baju kebesarannya itu bisa datang ke persidangan atas nama pribadi, bukan institusi.

“Majelis sudah bersikap bijaksana. Majelis memang tidak boleh menolak, karenanya keberatan jaksa dicatat oleh panitera,” pungkasnya.

Susno Seharusnya Izin ke Kapolri

Mantan Kabareskrim Mabes Polri Komjen Pol Susno Duadji boleh saja mengatakan kehadirannya di sidang Antasari Azhar dalam kapasitas pribadi. Tapi prosedur yang ada, Susno harus meminta izin Kapolri. “Kapolri dong. Jadi harus ke Bapak Kapolri,” jelas Kabareskrim Mabes Polri Komjen Pol Ito Sumardi di Mabes Polri, Jl Trunojoyo, Jakarta, Kamis (7/1/2010).

Susno, lanjut Ito, bersaksi di waktu jam dinas. Dan sesuai peraturan pastinya harus ada izin Kapolri. “Ya kalo misalnya kita dalam jam dinas. Dalam jam dinas aturannya minta izin ke pimpinan,” tambahnya.

Apakah Susno sudah meminta izin Kapolri Jenderal Pol Bambang Hendarso Danuri? “Saya belum tahu,” tutupnya.

Susno dihadirkan sebagai saksi oleh pengacara Antasari sebagai saksi yang meringankan mantan ketua KPK itu. Jaksa penuntut umum (JPU) Cirus Sinaga mempersoalkan surat izin dari Mabes Polri terkait kedatangan Susno menjadi saksi Antasari.

Bagi JPU, Susno yang bersaksi pada jam tugas dan mengenakan seragam dinas seharusnya mendapatkan izin terlebih dulu dari Mabes Polri. Susno mengakui kehadirannya ke sidang atas nama pribadi.

Polri Tak Anggap Susno Berkhianat

Kesaksian Kabareskrim Mabes Polri Komjen Pol Susno Duadji menohok Polri. Apa yang disampaikannya di persidangan berbanding terbalik dengan tindakan hukum Polri atas Antasari. Apakah Susno dianggap berkhianat?

“Kita tidak melihat dalam konteks dikhianati atau tidak,” kata Wakadiv Humas Mabes Polri Brigjen Pol Sulistyo Ishak di Mabes Polri, Jl Trunojoyo, Jakarta, Kamis (7/1/2010).

Sulistyo menyampaikan, dalam persidangan, hal apapun bisa terjadi sesuai dinamika. “Dalam sidang apa saja bisa terjadi,” tambahnya.

Sulistyo menjelaskan, kehadiran Susno di sidang itu pun sepenuhnya atas permintaan pengacara.

Komjen Pol Susno Duadji secara mengejutkan hadir di persidangan Antasari. Mantan Kabareskrim Mabes Polri itu akan membuka berbagai misteri yang belum terungkap dalam kasus ini.

Hal tersebut tertuang dalam pesan singkat Susno kepada Koordinator Indonesia Police Watch (IPW), Neta S Pane, Kamis (7/1/2010). Pesan singkat itu disampaikan Susno 30 menit sebelum bersaksi ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan (Jaksel), Jl Ampera, Jaksel.

Berikut bunyi SMS Susno kepada Neta S Pane “30 menit lagi saya bersaksi di PN Jaksel ttg kasus Antasari. Apakah ada grand strategi atau tidak? Dan kenapa SD dikucilkan dlm pemeriksaan terkait pejabat KPK? Sedikit demi sedikit saya buka”.

Neta menilai, isi pesan itu merupakan curahan perasaan Susno. Perwira Polri bintang 3 tersebut merasa dikorbankan oleh atasannya. “SMS Susno ini adalah gambaran perasaan dan hati nuraninya sebagai manusia yang dikorbankan,” ujar Neta.

Neta menambahkan, berdasarkan penelusuran IPW, Susno tampaknya memang dikorbankan atasannya. Susno merupakan korban pertarungan antar angkatan 77 dan 78 menjelang suksesi kepemimpinan Polri.

“Susno tidak disukai karena banyak mengkritik ketidakbecusan internal Polri, terutama mengenai proyek pengadaan barang,” ungkap Neta.

Dianggap Aneh

Menurut kantor berita Antara, Wakil Ketua Komisi III (bidang hukum dan keamanan) DPR RI Azis Syamsuddin menilai janggal keterangan mantan Kepala Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri Komjen Pol Susno Duadji di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan bahwa dirinya tidak tahu-menahu dan tidak dilibatkan dalam tim yang dibentuk untuk mengusut pelaku teror terhadap mantan Ketua KPK Antasari Azhar.

“Masa` ada tim yang bekerja tanpa sepengatahuan Kabareskrim. Ini aneh,” kata Azis kepada pers di Gedung DPR/MPR Jakarta, Kamis.

Azis mengatakan, pengakuan Susno bahwa dirinya tidak ikut serta secara langsung ataupun tidak langsung dan tidak bertanggungjawab karena tidak pernah dilibatkan sama sekali dan justru ada tim lain di luar kendali Kabareskrim adalah satu hal yang seharusnya tidak perlu terjadi di institusi seperti Polri.

Susno Duadji mengaku sama sekali tidak mengetahui adanya pembentukan tim yang dibentuk Kapolri untuk mencari pelaku teror terhadap Antasari Azhar.

“Saya tidak tahu tim itu. Saya juga tahunya terakhir. Saya tidak tahu siapa pembentuk tim itu,” katanya dalam kesaksian di dalam persidangan mantan Ketua KPK Antasari Azhar dalam perkara dugaan pembunuhan Direktur PT Putra Rajawali Banjaran (PRB), Nasruddin Zulkarnaen, di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Kamis.

Susno menambahkan dirinya mengetahui pembentukkan tim itu setelah ramai di pemberitaan media massa dan persidangan.

“Pembentukannya saya tidak tahu, setelah persidangan baru tahu menurut khalayak ramai,” katanya.

Ia mengatakan yang punya otoritas dalam penanganan kasus itu, yakni, Irjen Pol Hadiatmoko –saat itu Wakabareskrim Mabes Polri–dengan langsung melapor ke Kapolri.

“Karena dia (Hadiatmoko) sudah punya otoritas. Jadi tidak perlu lapor ke saya. Dia lapor ke Kapolri, saya tidak mengerti,” katanya.

Disebutkan, Irjen Pol Hadiatmoko menjabat sebagai ketua tim pengawas penyidikan. Ia menjelaskan, kasus Antasari Azhar ditangani Polda Metro Jaya dan pengawas penyidiknya ditunjuk Hadiatmoko. “Hadiatmoko langsung melapor ke Kapolri,” katanya.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Cirus Sinaga dalam dakwaannya menyebutkan adanya pembentukkan tim pencari pelaku teror terhadap Antasari Azhar yang dipimpin oleh Kapolres Jaksel dan merupakan bentukkan dari Kapolri.

Pembentukkan tim itu setelah sebelumnya Antasari Azhar melaporkan adanya tindak teror terhadap dia dan istrinya melalui pesan singkat (SMS).

Tim kemudian mendapatkan Nasruddin Zulkarnaen dan istri sirinya, Rhani Juliani di salah satu hotel di Kendari, Sulawesi Tenggara dalam operasi penggerebekan narkoba.

Kemudian tim menyatakan tidak mendapatkan bukti almarhum Nasruddin melakukan teror terhadap Antasari Azhar.

Jadi Saksi Meringankan Antasari. Tampilnya Komjen Susno Duadji sebagai saksi meringankan mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Antasari Azhar di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Kamis (7/1) menimbulkan masalah serius. Mabes Polri memastikan mantan Kabareskrim tersebut melanggar aturan kedinasan Polri. Apalagi, kehadirannya di persidangan tanpa seizin Kapolri atau Wakapolri sebagai pimpinannya.

Mabes Polri berencana menggelar sidang kode etik dan disipilin internal untuk mengadili Susno. Sanksi terberat yang bisa dikenakan adalah pemberhentian dengan tidak hormat (PTDH). Hal itu disebabkan Susno merupakan jenderal bintang tiga yang tidak mungkin lagi kena demosi (penurunan pangkat) atau dijatuhi sanksi penundaan kenaikan pangkat.

“Dari rangkaian klarifikasi yang kami lakukan, kehadiran Pak Susno bisa dikualifikasikan menyalahi aturan dan melanggar kode etik,” jelas Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen Edward Aritonang, dalam jumpa pers di Jakarta, Kamis (7/1).

Selain mengklarifikasi Susno Duadji, Mabes Polri juga menghubungi PN Jakarta Selatan, Bareskrim Polri, dan kedinasan Polri, tindakan mantan Kabareskrim itu menyalahi aturan yang berlaku dan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang melanggar disiplin dan kode etik.
Menurut Edward, kalau dalam proses pemeriksaan terhadap Susno ternyata ada unsur kesengajaan, maka yang bersangkutan bisa saja dikenakan sanksi terberat seperti PTDH. “Dalam aspek disiplin, tentunya ada pelanggaran disiplin dan akan ada tindakan disiplin,” tegasnya.

Dikatakan Edward, setiap anggota Polri diwajibkan untuk mentaati aturan kedinasan. Aturan tersebut melingkupi kewajiban mentaati jam kerja, meminta izin jika hendak meninggalkan tugas, menjaga citra dan kelembagaan Polri, memegang teguh garis komando, mematuhi jenjang kewenangan dan bertindak berdasarkan aturan serta tata cara yang berlaku, tidak melakukan hal-hal yang menurunkan kehormatan diri, martabat negara, Pemerintah dan Polri.

Edward menegaskan, Susno tidak pernah meminta izin kepada Kapolri maupun Wakil Kapolri untuk menghadiri persidangan Antasari. “Dalam konfirmasi yang kami lakukan terhadap beliau, yang bersangkutan menyatakan kehadirannya dalam sidang tersebut adalah sebagai pribadi dan berpakaian dinas karena saat itu masih jam dinas,” jelas Edward.

Polri juga tidak pernah menerima surat pemanggilan bagi Susno Duadji untuk menghadiri sidang, apalagi menjadi saksi meringankan bagi Antasari Azhar.
Edward mengungkapkan, dalam waktu dekat Polri segera memeriksa Susno Duadji. “Semua kan ada mekanismenya dan kami akan melakukan sesuai dengan mekanisme yang berlaku,” tukasnya.

Susno Berbohong
Polri juga membantah kesaksian Susno yang menyatakan tidak tahu proses penanganan kasus Antasari. “Saya tidak pernah mencampuri persidangan, tetapi saya mau katakan bahwa sistem di Polri itu, dalam proses penanganan kasus ini, berjalan dengan baik. Dokumennya berjalan. Kalau ada Wakil Kabareskrim tentunya ada Kabareskrim. Dan apa yang dilakukan anak buah, tentunya pimpinan mengetahuinya,” jelas Edward.

Edward yakin Susno tahu proses penanganan kasus pembunuhan Nasrudin Zulkarnaen yang melibatkan Antasari Azhar. “Apalagi ada surat perintah yang menujukkan sudah ada sistem yang dibangun dan berjalan,” timpalnya.

Wakil Kepala Divisi Humas Polri Brigjen Sulistyo Ishak menyatakan, surat perintah yang dimaksud adalah adanya surat perintah pembentukan tim pengawas penyidikan untuk kemudian mengawasi jalannya proses penyidikan kasus Nasrudin, yang dikeluarkan Susno Duadji selaku Kabareskrim kala itu.

Tim pengawas penyidikan bertugas mengawal agar penyidikan yang telah dilakukan oleh tim penyidik dapat terjaga independensinya. “Untuk kasus ini sudah dikeluarkan perintah oleh Kabareskrim kepada tiga orang Komisaris Besar untuk melaksanakan pengawasan penyidikan,” terang Sulistyo. Surat tersebut bernomor 479a/V/2009/Bareskrim tertanggal 1 Mei 2009, dan ditandatangani oleh Susno Duadji.

Kabareskrim Mabes Polri, Komjen Ito Sumardi mengatakan mantan Kabareskrim, Komjen Susno Duadji seharusnya meminta izin kepada pimpinan akan menjadi saksi pada persiangan Antasari Azhar.
“Minta izin ke Kapolri dong,” kata Ito Sumardi saat dikonfirmasi wartawan di Mabes Polri, Jakarta Selatan.

Dari berbagai sumber

KORAN DEMOKRASI INDONESIA

http://korananakindonesia.wordpress.com

Oleh: Indonesian Children | Januari 1, 2010

10 besar permasalahan kehidupan sosial dan politik pada tahun 2009

10 besar permasalahan kehidupan sosial dan politik pada tahun 2009

Dalam bermasyarakat dan bernegara selama tahun 2009 dilalui dengan berbagai permasalahan yang patut untuk disimak. Kehidupan sosial dan politik terguncang ketika timbul masalah besar yang membuat perhatian publik tersedot secara kuat dan dalam skala besar

10 besar permasalahan kehidupan sosial dan politik pada tahun 2009

1. Bangkitnya dan sekaligus hancurnya terorisme kelompok Noordin M Top
2. Kontroversi perseteruan Bibit Chandra dan Polri
3. Terungkapnya rekaman suara Anggodo dan berbagai pejabat Indonesia
4. Skandal Bank Century
5. Kasus Antasari dan Pembunuhan
6. Permasalahan Pemilihan Pilpres tahun
7. Kasus suap anggota DPR
8. Kasus Suap Jaksa Agung Muda
9. Kontroversi UU ITE pasal 27 ayat 2, tentang pencemaran nama baik
10.Penegakan hukum bagi Koruptor

Audi Yudhasmara
KORAN ANAK INDONESIA

http://korananakindonesia.wordpress.com

Standar Ganda Terhadap  Luna Maya Dan Prita 

Si Cantik, Luna Maya yang sedang meroket karir profesionalnya tampaknya akan tersandung masalah yang rumit. Hanya gara-gara menulis keluhannya di Twitter, PWI  melayangkan pengaduan ke polisi. Tampaknya kasus Luna tidak jauh berbeda dengan kasus Prita Muliasari, berkeluh kesah di dunia maya. Luna mengeluhkan emosi lewat twitter. Hal ini mungkin merupakan puncaknya, karena sudah sekian lamanya masalah privasinya dikoyak-koyak di depan umum oleh infotainment. Sedangkan Prita mengeluhkan lewat email karena merasa tidak puas dengan pelayanan di RS Omni Internasional. Standar ganda dilakukan masyarakat dan pers, Luna Maya dicaci maki sedangkan Prita dipuja-puja bak pahlawan.

Sebuah media masa menulis di halaman utamanya sebagai berikut : “Berawal tak suka terusik pekerja infotainment, Luna Maya melampiaskan rasa kesal dengan mencaci maki di twitter. Infotainmentpun marah dan siap memenjarakan Luna. Luna Terancam denda 1 miliar dan kurungan 6 tahun penjara karena dijerat pasal 27 ayat 3 UU ITE pasal 310, 311 dan 315 KUHP. Pasal-pasal itu menyangkut pencemaran nama baik, fitnah dan perbuatan tidak menyenangkan”.

Ternyata, saat Luna Maya mengalami masalah dengan insan media, tercetus kalimat yang menyesakkan telinga. “Infotaiment derajatnya lebih hina daripada pelacur, pembunuh! May ur soul burn in hell”. Ungkapan Luna di situs pribadinya itu serta merta membuat PWI melaporkan ke polisi sebagai tindakan fitnah, pencemaran nama baik dan tindakan yang tidak menyenangkan.

Luna Maya sebagai seorang artis besar di negeri ini pasti akan menjadi sorotan publik dalam setiap geraknya. Memang sudah lama artis cantik ini mengeluhkan privasinya seakan tergadaikan oleh santapan media masa dan publik. Bayangkan, hanya karena membeli perlengkapan rumah tangga di suatu toko bersama Ariel kekasih barunya, sudah menjadi santapan publik. Bahkan mungkin saja bila si Cantik Luna bila saat  tidur mendengkur terdengar wartawan pasti akan diekspos ke seluruh pelosok negeri oleh media masa. Media masa yang merasa ikut membesarkan karir Luna Maya, seakan tidak bersalah mengekspos setiap permasalahan pribadi untuk diungkapkan pada masyarakat luas. Tampaknya media masa adalah Raja segala raja yang menguasai jagad media tanpa ada batas etika dan etiket. Sayangnya, bila si artis sulit menghindari beban psikologis dengan  mengungkapkan perasaan teraniayanya akibat perlakuan infotainment. Media masa dengan egonya yang tinggi akan menulis, bahwa itulah resiko artis. Harus tahan mental, kalau tidak kuat mental jangan jadi artis.

Sebenarnya bila dicermati kasus Luna tidak berbeda jauh dengan Prita. Karena merasa tidak mendapatkan pelayanan yang memuaskan dari rumah sakit, lewat email mengadukan keluhannya ke sepuluh temannya. Dalam emailnya Prita menyebutkan bahwa Rumah Sakit dan dokter yang merawatnya adalah penipu dan berbagai anggapan lainnya yang negatif. Saat hal ini terjadi pada Prita, serta merta media masa bak pahlawan pembela rakyat, membela Prita yang dianggap teraniaya. Dengan gencarnya media masa mengungkapkan hanya karena email Prita ditahan dan diadili. Masih adakah keadilan di negeri ini, demikian semua berita yang tersirat di hampir seluruh media masa. Bahkan media masa hampir tidak pernah menyebut bahwa fokus utama kasus Prita bukan sekedar email tapi masalah pencemaran nama baik terhadap dokter dan rumah sakit. Akhirnya karena kepiawaian media dengan cepat membentuk opini di otak sebagian besar masyarakat di Indonesia. Bahwa, di Indonesia sudah tidak ada keadilan lagi buktinya hanya karena menulis  email sesorang mendapatkan pidana. 

Standar Ganda

Memang bila dilihat sepintas kasusnya berbeda, tetapi sebenarnya pesan moral dan subtansi hukum yang dapat ditangkap adalah sama. Berbeda karena yang satu Ibu rumah tangga yang identik dengan masyarakat yang tak berdaya, sedangkan lainnya adalah artis yang penuh glamour dan berlimpah harta. Persamaannya, keduanya mengeluhkan hal yang sama dalam media elektronik di alam maya untuk mengungkapkan kekesalannya atas perlakuan tidak menyenangkan dari suatu pihak.  Dan sama-sama dianggap sebagai pencemaran nama baik, fitnah dan perbuatan tidak menyenangkan.

Secara tidak disadari standar ganda telah dilakukan oleh masyarakat dan pers dalam menyikapi kasus Luna dan Prita. Kasus pencemaran nama baik melalui email dari Prita dibela mati-matian oleh masyarakat, pers dan media masa dengan mengabaikan hukum formal tetapi mengagungkan  ketidak adilan hukum. Hal tampak juga dari dukungan seluruh lapisan masyarakat dan para facebookers, bahkan mungkin tidak ada masyarakat, pers atau seorang facebookers yang menentang arus mengkritisi Prita. Sedangkan dalam kasus Luna Maya dianggap bahwa Luna melanggar pencemaran nama baik dengan melanggar Undang undang ITE. Masyarakat dan para facebookers juga ikut memaki si cantik Luna Maya. Padahal kedua kasusnya sama, yaitu pengungkapan di media internet. Bahkan seperti yang telah banyak diberitakan, Prita sendiri ikut mendukung Luna dan mengatakan bahwa nasibnya sama dengan Luna. Bila konsekuen masyarakat seharusnya juga memberikan Luna sebuah Pedang keadilan Award seperti halnya yang diterima Prita.

Etika dan etiket

Seharusnya Prita, Luna Maya, insan pers dan  semua masyarakat terutama yang mengaku sebagai pejuang rakyat dalam menegakkan keadilan dan kepentingan publik harus mawas diri. Dalam suasana kemajuan demokrasi yang sangat luar biasa di Indonesia, seharusnya harus beretika dan beretiket dalam mengungkapkan perasaan dan berita yang telah menjadi konsumsi publik. Dalam negara demokrasi yang dianggap berhasil di kawasan Asia, kebebasan berpendapat adalah milik semua rakyat. Tidak ada yang boleh melarang berkebasan berpendapat. Tetapi kebebasan berpendapat jangan menenggelamkan dan mengorbankan hak orang lain.  Pencemaran nama baik dan pengebirian hak orang lain adalah tindakan bentuk ketidakadilan dan pelanggaran hukum yang harus diadili sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Pencemaran nama baik adalah pengabaian hak orang lain yang justru akan mencoreng kemurnian keagungan demokrasi itu sendiri.  

Sebaliknya insan pers juga harus legowo bila mendapat kritik atau cercaan. Keadaan ini nantinya akan diterima pihak media masa sebagai akibat kebebasan pers berlebihan yang diciptakannya sendiri. Jangan hanya pihak yang lain untuk disuruh tahan banting tentang peraaan yang terkoyak, tetapi begitu diri sendiri terkoyak perasaannya jadi “mencak-mencak” dan melaporkan ke polisi. Namun, hal ini harus dimaklumi karena media masa adalah raja dari segala raja di area opini publik. Seakan-akan semua yang dilakukan media masa adalah sesuatu yang paling benar. Sepertinya tidak ada kekuatan dan aturan yang membatasi kekuasaan raja opini itu.

Alangkah damainya Indonesia bila semua pihak dalam beropini harus selalu beretika dan beretiket. Dalam berekspresi harus senantiasa menjunjung tinggi budaya sopan santun dan patuh pada aturan yang ada di negara hukum ini. Jangan hanya karena rakyat kecil bila bersalah selalu dianggap benar demi keadilan hukum. Atau sebaliknya hanya karena punya kekuasaan dan harta berlimpah maka hukum selalu diterjang. Indonesia akan senantiasa tanpa gejolak bila hukum berkeadilan akan seimbang dengan penerapan hukum formal. 

Kalau hukum tidak ditegakkan, kasus seperti Prita dan Luna akan terus ada sepanjang masa. Sehingga setiap orang dengan mudah dapat memaki dan mencemarkan nama baik pihak lain meskipun hanya lewat email atau situs pribadi. Bila ini terjadi artis, penguasa media masa dan semua masyarakat harus siap mental bila ada pihak yang menciderai perasaannya. Sehingga bila tidak ingin diciderai perasaannya jangan terlalu mudah menciderai hak dengan mengabaikan privasi kehidupan orang lain. Kasus artis idola ini tampaknya adalah pencerahan bagi semua pihak, di tengah gelombang dukungan membabi buta terhadap pencemaran nama baik yang dilakukan Prita. Semua itu tidak akan terjadi bila semua pihak beretika dan beretiket dalam mengemukakan pendapat. Menghormati hak orang lain, serta menjunjung tinggi etika dan aturan hukum yang ada di dalam masyarakat adalah esensi utama dalam penegakan demokrasi. Masyarakat Indonesia dan pers sesuai fakta yang sudah terjadi ternyata punya dua pilihan, mencaci maki Luna atau memuja-muja Prita ? Mungkin pilihan yang tepat adalah menjunjung tinggi hukum formal dan hukum berkeadilan secara seimbang.

Dr Widodo Judarwanto SpA

KORAN DEMOKRASI INDONESIA
http://korandemokrasiindonesia.wordpress.com

Oleh: Indonesian Children | Desember 15, 2009

Moral Politik

Politik berkaitan erat dengan kekuasaan dan ketatanegaraan. Hal itu sesuai dengan etimologi politik: politeia (negara) dan politikos (negarawan). Jika kita kembali melihat hakikat filsafat politik, semakin jelas politik dan moral saling interpendensi. Plato misalnya, mendefinisikan filsafat politik sebagai salah satu cabang etika (filsafat moral) sosial atau kemasyarakatan. Baginya, manusia sudah selalu berpolitik karena manusia tidak pernah terlepas dari negara (politeia).

Dalam negara, hukum, tata aturan, norma pasti dirumuskan dan kemudian diberlakukan. Tujuannya adalah untuk mengatur aktivitas masyarakat, termasuk aktivitas politiknya. Dengan demikian, ini amat sejalan dengan pendapat Immanuel Kant yang mengatakan, moralitas dan politik tidak boleh dipisahkan satu sama lain. Moralitas adalah suatu praksis dalam pengertian objektif: keseluruhan hukum-hukum yang mengikat tanpa syarat, yang seharusnya kita jadikan sebagai acuan bertindak, kewajiban dan tanggung jawab.

Kebijakan politik harus memperhatikan dimensi moral: apa dampak dari kebijakan politik terutama secara sosial, dan ekonomi. Begitu juga, seseorang yang terjun ke dunia politik termasuk anggota dewan seharusnya berlaku moralis. Kalau tidak, mereka akan terjebak pada kepentingan pribadi, pencurian (korupsi) bahkan melegalkan hukum ilegal. Dimensi moral berkaitan erat dengan ‘boleh atau tidak boleh’, jadi, tekanan moral adalah dimensi etika.

Etika politik tidak hanya menyangkut masalah perilaku politik dari para politikus. Tetapi etika politik berhubungan juga dengan praktik institusi sosial, hukum, komunitas, struktur-struktur sosial, politik, ekonomi. Etika politik mengandung aspek individual dan sosial, di satu pihak etika politik sekaligus etika individual dan etika sosial dan institusi yang adil. Di lain pihak, etika politik sekaligus etika institusional dan etika keutamaan.

Dimensi dan tujuan utama dari etika politik kekuasaan adalah terumuskan dalam upaya mencapai kesejahteraan masyarakat dan hidup damai yang didasarkan pada kebebasan dan keadilan, yang tergambarkan dalam serangkaian kebijakannya.

Hilangnya moralitas politik akan berdampak negatif pada sebuah kebijakan sebagai sebuah proses bagi kehidupan masyarakat. Karena dalam proses kehidupan bernegara, masyarakat merupakan sokoguru kekuasaan. Kekuasaan politik hanya bentuk pendelegasian yang diberikan oleh rakyat kepada para wakilnya.
Kedua, hilangnya sensitivitas kepentingan rakyat dalam diri anggota dewan.

Bagaimanapun sensitivitas terhadap kepentingan masyarakat secara umum merupakan aspek moral yang perlu dikembangkan, khususnya di lingkungan elite politik yang terkait langsung dengan warna-warni kebijakan yang dikeluarkan negara. Dimensi nalar perlu terus diasah, tetapi sensitivitas moral harus terus digiatkan juga, sehingga para politisi tidak hanya menjadi alat legitimasi kebijakan negara atau menjadi kuda troya kekuasaan yang menambah beban kehidupan masyarakat bawah.

Moral politik merupakan satu komitmen untuk mewujudkan segala bentuk produk nalar, berupa peraturan dan undang-undang maupun lainnya, demi kemaslahatan masyarakat. Nalar dan moral merupakan dua potensi yang bila disintesakan akan melahirkan sebuah kemajuan yang luar biasa, dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan persamaan (equality). Hakikat mendasar inilah yang kemudian tereduksi sedemikian rupa akibat praktik korupsi, kolusi dan nepotisme yang tergambar dari tiga kasus anggota dewan.

Dengan demikian, praktik suap merupakan bukti konkrit dari tidak adanya landasan moral dalam pelaksanaan agenda-agenda (nalar-nalar) politik. Segala bentuk dan langkah politik ditempuh untuk kepentingan politik sesaat. Yang menjadi korban dari semua ini adalah masyarakat yang secara tidak langsung terkontaminasi sikap-sikap politik para elite yang tidak bermoral.

Realitas ini bisa melahirkan citra yang salah tentang politik. Politik identik dengan atau setali tiga uang dengan korupsi. Pemahaman yang keliru ini bisa menjadi ancaman serius bagi terciptanya tatanan masyarakat madani (civil society) yang jujur dan berkeadilan. Di sisi lain, praktik irasional dan amoral akan melahirkan apatisme politik yang bukan hanya merugikan para politisi, tetapi juga partai politik dicmana politisi itu beraktualisasi dan melakukan manuver-manuver politiknya.

Apatisme muncul karena keterbukaan informasi masyarakat terhadap perilaku elit politik, bisa juga karena kesadaran masyarakat yang semakin tumbuh seiring dengan pendidikan politik yang mereka dapatkan.

Hilangnya kejujuran sebagai dimensi moral yang notabene adalah politik terbaik. Kebijakan politik murni (tanpa ide tersembunyi) menjamin perdamaian lestari karena sang moralis-politik menganggap ide hukum sebagai kewajiban untuk tetap berdamai, bukanlah sebagai tujuan melainkan sebagai sarana demi tujuan-tujuan politik perdamaian lestari mengandaikan kehendak moral untuk tetap berdamai sehingga mekanisme alam dapat mengarahkan kecenderungan-kecenderungan egois manusia ke penjagaan perdamaian.

Immanuel Kant, dalam akhir bukunya tentang Menuju Perdamaian Abadi, menegaskan harmoni antara politik dan moralitas berdasarkan konsep hukum publik yang transcendental. Hubungan harmoni antara politik dan moralitas, memungkinkan manusia untuk memastikan apakah pertimbangan yang akan mendasari tindakan politik secara moral dapat diterima atau tidak. Tolok ukur itu adalah publisitas.

Apabila pertimbangan-pertimbangan itu tidak dapat dibuka terhadap masyarakat luas, pertimbangan-pertimbangan itu secara moral tidak dapat dibenarkan dan tindakan itu secara moral dilarang. Sebaliknya, semua pertimbangan yang hanya dapat mendasari tindakan politis apabila semua pertimbangan dibuka kepada publik, secara moral bersifat benar. Kebijakan politik yang mendasarkan diri pada pertimbangan yang harus menghindar dari sorotan publik, secara moral bersifat jahat.

Dengan demikian, kasus suap yang melibatkan tiga anggota DPR, harus mampu menjadi pelajaran berharga, sehingga anggota DPR mendatang, mampu mengemban amanat moralitas politik yang tercermin dari perilaku politiknya. Partai politik sebagai wadah atau institusi terkait, diharapkan juga mampu mengawal proses rekruitmen para calon anggota legislatif. Apalagi KPU sebentar lagi membuka pendaftaran Daftar Calon Sementara, sebagai bagian integral dari tahapan Pemilu 2009.

KORAN ANAK INDONESIA
Htpp://korananakindonesia.wordpress

Oleh: Indonesian Children | Desember 15, 2009

PENDIDIKAN POLITIK : Etika Politik

PENDIDIKAN POLITIK : Etika Politik

Perlu dibedakan antara etika politik dengan moralitas politisi. Moralitas politisi menyangkut mutu moral negarawan dan politisi secara pribadi (dan memang sangat diandaikan), misalnya apakah ia korup atau tidak (di sini tidak dibahas). Etika politik menjawab dua pertanyaan:

Etika politik adalah perkembangan filsafat di zaman pasca tradisional. Dalam tulisan para filosof politik klasik: Plato, Aristoteles, Thomas Aquinas, Marsilius dari Padua, Ibnu Khaldun, kita menemukan pelbagai unsur etika politik, tetapi tidak secara sistematik. Dua pertanyaan etika politik di atas baru bisa muncul di ambang zaman modern, dalam rangka pemikiran zaman pencerahan, karena pencerahan tidak lagi menerima tradisi/otoritas/agama, melainkan menentukan sendiri bentuk kenegaraan menurut ratio/nalar, secara etis.

Maka sejak abad ke-17 filsafat mengembangkan pokok-pokok etika politik seperti: Perpisahan antara kekuasaan gereja dan kekuasaan Negara (John Locke), Kebebasan berpikir dan beragama (Locke), Pembagian kekuasaan (Locke, Montesquie), Kedaulatan rakyat (Rousseau), Negara hukum demokratis/republican (Kant), Hak-hak asasi manusia (Locke, dsb) dan Keadilan sosial

Lima Prinsip Dasar Etika Politik Kontemporer

Pluralisme
Dengan pluralism dimaksud kesediaan untuk menerima pluralitas, artinya, untuk hidup dengan positif, damai, toleran, dan biasa/normal bersama warga masyarakat yang berbeda pandangan hidup, agama, budaya, adat. Pluralism mengimplikasikan pengakuan terhadap kebebasan beragama, kebebasan berpikir, kebebasan mencari informasi, toleransi. Pluralisme memerlukan kematangan kepribadian seseorang dan sekelompok orang. Lawan pluralism adalah intoleransi, segenap paksaan dalam hal agama, kepicikan ideologis yang mau memaksakan pandangannya kepada orang lain. Prinsip pluralism terungkap dalam Ketuhanan Yang Maha Esa yang menyatakan bahwa di Indonesia tidak ada orang yang boleh didisriminasikan karena keyakinan religiusnya. Sikap ini adalah bukti keberadaban dan kematangan karakter koletif bangsa.

HAM
Jaminan hak-hak asasi manusia adalah bukti Kemanusia yang adil dan beradab. Mengapa? Karena hak-hak asasi manusia menyatakan bagaimana manusia wajib diperlakukan dan wajib tidak diperlakukan. Jadi bagaimana manusia harus diperlakukan agar sesuai dengan martabatnya sebagai manusia. Hak-hak asasi manusia adalah baik mutlak maupun kontekstual:

Mutlak karena manusia memilikinya bukan karena pemberian Negara, masyarakat, melainkan karena ia manusia, jadi dari tangan Sang Pencipta.

Kontekstual karena baru mempunyai fungsi dan karena itu mulai disadari, di ambang modernitas di mana manusia tidak lagi dilindungi oleh adat/tradisi, dan seblaiknya diancam oleh Negara modern.

Kemanusiaan yang adil dan beradab juga menolak kekerasan dan eklusivisme suku dan ras. Pelanggaran hak-hak asasi manusia tidak boleh dibiarkan (impunity).

Solidaritas mengatakan bahwa kita tidak hanya hidup demi diri sendiri, melainkan juga demi orang lain, bahwa kita bersatu senasib sepenanggungan. Manusia hanya hidup menurut harkatnya apabila tidak hanya bagi dirinya sendiri, melainkan menyumbang sesuatu pada hidup manusia-manusia lain. Sosialitas manusia berkembnag secara melingkar: keluarga, kampong, kelompok etnis, kelompok agama, kebangsaan, solidaritas sebagai manusia. Maka di sini termasuk rasa kebangsaan. Manusia menjadi seimbang apabila semua lingkaran kesosialan itu dihayati dalam kaitan dan keterbatasan masing-masing. Solidaritas itu dilanggar dengan kasar oleh korupsi. Korupsi bak kanker yang mengerogoti kejujuran, tanggung-jawab, sikap objektif, dan kompetensi orang/kelompok orang yang korup. Korupsi membuat mustahil orang mencapai sesuatu yang mutu.

Prinsip “kedaulatan rakyat” menyatakan bahwa tak ada manusia, atau sebuah elit, atau sekelompok ideology, atau sekelompok pendeta/pastor/ulama berhak untuk menentukan dan memaksakan (menuntut dengan pakai ancaman) bagaimana orang lain harus atau boleh hidup. Demokrasi berdasarkan kesadaran bahwa mereka yang dipimpin berhak menentukan siapa yang memimpin mereka dan kemana mereka mau dipimpin. Demokrasi adalah “kedaulatan rakyat plus prinsip keterwakilan”. Jadi demokrasi memrlukan sebuah system penerjemah kehendak masyarakat ke dalam tindakan politik.

Demokrasi hanya dapat berjalan baik atas dua dasar: Pengakuan dan jaminan terhadap HAM; perlindungan terhadap HAM menjadi prinsip mayoritas tidak menjadi kediktatoran mayoritas. Hal kedua adalah kekuasaan dijalankan atas dasar, dan dalam ketaatan terhadap hokum (Negara hukum demokratis). Maka kepastian hokum merupakan unsur hakiki dalam demokrasi (karena mencegah pemerintah yang sewenang-wenang).

Keadilan Sosial

Keadilan merupakan norma moral paling dasar dalam kehidupan masyarakat. Maksud baik apa pun kandas apabila melanggar keadilan. Moralitas masyarakat mulai dengan penolakan terhadap ketidakadilan. Keadilan social mencegah bahwa masyarakat pecah ke dalam dua bagian; bagian atas yang maju terus dan bagian bawah yang paling-paling bisa survive di hari berikut.

Tuntutan keadilan sosial tidak boleh dipahami secara ideologis, sebagai pelaksanaan ide-ide, ideology-ideologi, agama-agama tertentu; keadilan social tidak sama dengan sosialisme. Keadilan social adalah keadilan yang terlaksana. Dalam kenyataan, keadilan social diusahakan dengan membongkar ketidakadilan-ketidakadilan yang ada dalam masyarakat. Di mana perlu diperhatikan bahwa ketidakadilan-ketidakadilan itu bersifat structural, bukan pertama-pertama individual. Artinya, ketidakadilan tidak pertama-tama terletak dalam sikap kurang adil orang-orang tertentu (misalnya para pemimpin), melainkan dalam struktur-struktur politik/ekonomi/social/budaya/ideologis. Struktur-struktur itu hanya dapat dibongkar dengan tekanan dari bawah dan tidak hanya dengan kehendak baik dari atas. Ketidakadilan structural paling gawat sekarang adalah sebagian besar segala kemiskinan. Ketidakadilan struktur lain adalah diskriminasi di semua bidang terhadap perempuan, semua diskriminasi atas dasar ras, suku dan budaya.

Etika Politik, Bukan Hanya Moralitas Politikus
Banyak pengamat politik berpandangan sinis: “Berbicara etika politik itu seperti berteriak di padang gurun.” “Etika politik
itu nonsens”. Realitas politik adalah pertarungan kekuatan dan kepentingan. Politik dibangun bukan dari yang ideal, tidak tunduk kepada apa yang seharusnya. Dalam politik, kecenderungan umum adalah tujuan menghalalkan segala cara.
Dalam konteks ini, bagaimana etika politik bisa berbicara?

Urgensi etika politik
Kalau orang menuntut keadilan, berpihak pada korban, memberdayakan masyarakat melalui civil society, membangun demokrasi, bukanlah semua itu merupakan upaya mewujudkan etika politik? Dalam situasi kacau, bukankah etika politik menjadi makin relevan? Pertama, betapa kasar dan tidak santunnya suatu politik, tindakannya membutuhkan legitimasi.
Legitimasi tindakan ini mau tidak mau harus merujuk pada norma-norma moral, nilai-nilai hukum atau peraturan
perundangan. Di sini letak celah di mana etika politik bisa berbicara dengan otoritas. Kedua, etika politik berbicara dari sisi korban. Politik yang kasar dan tidak adil akan mengakibatkan jatuhnya korban. Korban akan membangkitkan simpati dan
reaksi indignation (terusik dan protes terhadap ketidakadilan). Keberpihakan pada korban tidak akan mentolerir politik
yang kasar. Jeritan korban adalah berita duka bagi etika politik. Ketiga, pertarungan kekuasaan dan konflik kepentingan yang berlarut-larut akan membangkitkan kesadaran akan perlunya penyelesaian yang mendesak dan adil. Penyelesaian
semacam ini tidak akan terwujud bila tidak mengacu ke etika politik. Seringnya pernyataan “perubahan harus
konstitusional”, menunjukkan etika politik tidak bisa diabaikan begitu saja.Kekhasan etika politik

Tujuan etika politik adalah mengarahkan ke hidup baik, bersama dan untuk orang lain, dalam rangka memperluas lingkup
kebebasan dan membangun institusi-institusi yang adil (Paul Ricoeur, 1990). Definisi etika politik membantu
menganalisa korelasi antara tindakan individual, tindakan kolektif, dan struktur-struktur yang ada. Penekanan adanya
korelasi ini menghindarkan pemahaman etika politik yang diredusir menjadi hanya sekadar etika individual perilaku
individu dalam bernegara. Pengertian etika politik dalam perspektif Ricoeur mengandung tiga tuntutan, pertama, upaya hidup baik bersama dan untuk orang lain…; kedua, upaya memperluas lingkup kebebasan…, ketiga, membangun
institusi-institusi yang adil. Tiga tuntutan itu saling terkait. “Hidup baik bersama dan untuk orang lain” tidak mungkin
terwujud kecuali bila menerima pluralitas dan dalam kerangka institusi-institusi yang adil. Hidup baik tidak lain adalah
cita-cita kebebasan: kesempurnaan eksistensi atau pencapaian keutamaan. Institusi-institusi yang adil memungkinkan
perwujudan kebebasan dengan menghindarkan warganegara atau kelompok-kelompok dari saling merugikan.
Sebaliknya, kebebasan warganegara mendorong inisiatif dan sikap kritis terhadap institusi-institusi yang tidak adil.
Pengertian kebebasan yang terakhir ini yang dimaksud adalah syarat fisik, sosial, dan politik yang perlu demi pelaksanaan
kongkret kebebassan atau disebut democratic liberties: kebebasan pers, kebebasan berserikat dan berkumpul,
kebebasan mengeluarkan pendapat, dan sebagainya.

Dalam definisi Ricoeur, etika politik tidak hanya menyangkut perilaku individual saja, tetapi terkait dengan tindakan kolektif (etika sosial). Dalam etika individual, kalau orang mempunyai pandangan tertentu bisa langsung diwujudkan dalam
tindakan. Sedangkan dalam etika politik, yang merupakan etika sosial, untuk dapat mewujudkan pandangannya
dibutuhkan persetujuan dari sebanyak mungkin warganegara karena menyangkut tindakan kolektif. Maka hubungan antara. pandangan hidup seseorang dengan tindakan kolektif tidak langsung, membutuhkan perantara. Perantara ini berfungsi menjembatani pandangan pribadi dengan tindakan kolektif.

Perantara itu bisa berupa simbol-simbol maupun nilai-nilai:
simbol-simbol agama, demokrasi, dan nilai-nilai keadilan, kebebasan, kesetaraan, dan sebagainya. Melalui
simbol-simbol dan nilai-nilai itu, politikus berusaha meyakinkan sebanyak mungkin warganegara agar menerima
pandangannya sehingga mendorong kepada tindakan bersama. Maka politik disebut seni karena membutuhkan
kemampuan untuk meyakinkan melalui wicara dan persuasi, bukan manipulasi, kebohongan, dan kekerasan. Etika politik
akan kritis terhadap manipulasi atau penyalahgunaan nilai-nilai dan simbol-simbol itu. Ia berkaitan dengan masalah
struktur sosial, politik, ekonomi, dan budaya yang mengkondisikan tindakan kolektif.

Etika politik vs Machiavellisme
Tuntutan pertama etika politik adalah “hidup baik bersama dan untuk orang lain”. Pada tingkat ini, etika politik dipahami sebagai perwujudan sikap dan perilaku politikus atau warganegara. Politikus yang baik adalah jujur, santun, memiliki
integritas, menghargai orang lain, menerima pluralitas, memiliki keprihatinan untuk kesejahteraan umum, dan tidak mementingkan golongannya. Jadi, politikus yang menjalankan etika politik adalah negarawan yang mempunyai
keutamaan-keutamaan moral. Dalam sejarah filsafat politik, filsuf seperti Socrates sering dipakai sebagai model yang memiliki kejujuran dan integritas. Politik dimengerti sebagai seni yang mengandung kesantunan. Kesantunan politik diukur dari keutamaan moral. Kesantunan itu tampak bila ada pengakuan timbal balik dan hubungan fair di antara para
pelaku. Pemahaman etika politik semacam ini belum mencukupi karena sudah puas bila diidentikkan dengan kualitas moral politikus. Belum mencukupi karena tidak berbeda dengan pernyataan. “Bila setiap politikus jujur, maka Indonesia
akan makmur”. Dari sudut koherensi, pernyataan ini sahih, tidak terbantahkan. Tetapi dari teori korespondensi, pernyataan hipotesis itu terlalu jauh dari kenyataan (hipotetis irealis).

Etika politik, yang hanya puas dengan koherensi norma-normanya dan tidak memperhitungkan real politic, cenderung
mandul. Namun bukankah real politic, seperti dikatakan Machiavelli, adalah hubungan kekuasaan atau pertarungan
kekuatan? Masyarakat bukan terdiri dari individu-individu subyek hukum, tetapi terdiri dari kelompok-kelompok yang
mempunyai kepentingan yang saling berlawanan. Politik yang baik adalah politik yang bisa mencapai tujuannya, apa pun caranya. Filsuf Italia ini yakin tidak ada hukum kecuali kekuatan yang dapat memaksanya. Hanya sesudahnya, hukum dan hak akan melegitimasi kekuatan itu. Situasi Indonesia saat ini tidak jauh dari gambaran Machiavelli itu. Politik dan moral menjadi dua dunia yang berbeda. Etika politik seakan menjadi tidak relevan. Relevansi etika politik terletak pada
kemampuannya untuk menjinakkan kekuatan itu dan mengatur kepentingan-kepentingan kelompok dengan membangun institusi-institusi yang lebih adil.

Institusi sosial dan keadilan prosedural
Institusi-institusi sosial harus adil karena mempengaruhi struktur dasar masyarakat. Dalam struktur dasar masyarakat, seperti dikatakan John Rawls, sudah terkandung berbagai posisi sosial dan harapan masa depan anggota masyarakat
berbeda-beda dan sebagian ditentukan oleh sistem politik dan kondisi sosial-ekonomi. Terlebih lagi, institusi-institusi
sosial tertentu mendefinisikan hak-hak dan kewajiban masyarakat, yang pada gilirannya akan mempengaruhi masa
depan setiap orang, cita-citanya, dan kemungkinan terwujudnya. Dengan demikian institusi-institusi sosial itu sudah merupakan sumber kepincangan karena sudah merupakan titik awal keberuntungan bagi yang satu dan kemalangan bagi
yang lain. Maka membangun institusi-institusi yang adil adalah upaya memastikan terjaminnya kesempatan sama
sehingga kehidupan seseorang tidak pertama-tama ditentukan oleh keadaan, tetapi oleh pilihannya. Keutamaan moral
politikus tidak cukup tanpa adanya komitmen untuk merombak institusi-institusi sosial yang tidak adil, penyebab laten. kekerasan yang sering terjadi di Indonesia. Maka sering didengar pepatah “yang jujur hancur”. Ungkapan ini menunjukkan. urgensi membangun institusi-institusi yang adil. Ini bisa dimulai dengan menerapkan keadilan prosedural. Keadilan
prosedural adalah hasil persetujuan melalui prosedur tertentu dan mempunyai sasaran utama peraturan-peraturan, hukum-hukum, undang-undang. Jadi prosedur ini terkait dengan legitimasi dan justifikasi. Misalnya, kue tart harus dibagi
adil untuk lima orang. Maka peraturan yang menetapkan “yang membagi harus mengambil pada giliran yang terakhir”
dianggap sebagai prosedur yang adil. Dengan ketentuan itu, bila pembagi ingin mendapat bagian yang tidak lebih kecil
dari yang lain, dengan sendirinya, tanpa harus dikontrol, dia akan berusaha membagi kue itu sedemikian rupa sehingga sama besarnya.

Dengan demikian, meski ia mengambil pada giliran terakhir, tidak akan dirugikan. Di Indonesia, para penguasa, yang dalam arti tertentu adalah pembagi kekayaan atau hasil kerja sosial, justru sebaliknya, berebut untuk mengambil yang pertama. Tentu saja akan mengambil bagian yang terbesar. Maka banyak orang atau kelompok yang mempertaruhkan
semua untuk berebut kekuasaan. Keadilan prosedural menjadi tulang punggung etika politik karena sebagai prosedur sekaligus mampu mengontrol dan menghindarkan semaksimal mungkin penyalahgunaan. Keadilan tidak diserahkan. kepada keutamaan politikus, tetapi dipercayakan kepada prosedur yang memungkinkan pembentukan sistem hukum yang baik sehingga keadilan distributif, komutatif, dan keadilan sosial bisa dijamin. Dengan demikian sistem hukum yang baik juga menghindarkan pembusukan politikus. Memang, bisa terjadi meski hukum sudah adil, seorang koruptor divonis bebas karena beberapa alasan kepiawaian pengacara, tak cukup bukti, tekanan terhadap hakim, dan sebagainya.
Padahal, prosedur hukum positif yang berlaku tidak mampu memuaskan rasa keadilan, penyelesaiannya harus mengacu ke prinsip epieikeia (yang benar dan yang adil).

Menentukan kriteria kebenaran dan keadilan
Semua diperlakukan sama di depan hukum. Ketidaksamaan perlakuan hanya bisa dibenarkan bila memihak kepada yang paling tidak diuntungkan atau korban. Secara struktural, korban biasanya sudah dalam posisi lemah, misalnya, warga terhadap penguasa, minoritas terhadap mayoritas. Prinsip epieikeia ini mengandaikan integritas hakim, penguasa atau yang berkompeten menafsirkan hukum. Maka ada tuntutan timbal balik, prosedur yang adil belum mencukupi bila tidak dilaksanakan oleh pribadi yang mempunyai keutamaan moral.

Audi Yudhasmara
KORAN DEMOKRASI INDONESIA
Htpp://korandemokrasiindonesia.wordpress.com

Oleh: Indonesian Children | Desember 15, 2009

ETIKA POLITIK : etika berpolitik hanya ada di buku

Hakim Mahkamah Konstitusi RI, Mahfud MD, mengatakan, etika berpolitik hanya ada di bangku sekolah atau tercatat di buku saja.

Pernyataan tersebut diungkapkan Mahfud ketika membuka acara debat politik dan konstitusi pelajar SLTA dan santri se-eks-Karesidenan Pati dalam rangka se-abad Hari Kebangkitan Nasional, Hardiknas, dan 10 tahun reformasi, di Aula DPRD Kudus, Kamis.

“Dalam politik tidak dikenal istilah kawan atau lawan. Yang ada adalah kepentingan dalam politik,” katanya.

Akibatnya, muncul istilah politik kotor, karena kawan bisa menjadi lawan, sedangkan lawan bisa menjadi kawan sesuai dengan kepentingannya dalam politik saat itu.

Politik juga dianggap menjadi penyebab terjadinya korupsi prilaku, waktu, dan kekuasaan. Sedangkan realitas berpolitik kotor, kata dia, merupakan bagian dari cerminan kondisi yang ada di masyarakat.

“Masyarakat tidak akan terlepas dari politik. Mau tidak mau, masyarakat akan tetap menjadi bagian dari para politisi tersebut,” katanya.

Ditegaskannya, segala tindakan yang dilakukan masyarakat merupakan bagian dari tindakan politik.

Menurut politisi dari PKB tersebut, salah satu upaya membersihkan politik kotor, hanya bisa dilakukan oleh masyarakat dengan cara terjun atau masuk dan terlibat dalam perpolitikan tersebut melalui partai politik.

“Keterlibatan seseorang dalam parpol juga akan memudahkan kontrol terhadap orang-orang dalam parlemen,” katanya.

Selain itu, peran agama juga penting karena menjadi kendali dan arah yang benar dalam berpolitik, karena politik tanpa agama dapat memunculkan tindakan amoral.

Meski realitas perpolitikan di Indonesia demikian mengkhawatirkan banyak pihak, ternyata pesta demokrasi lewat pemilihan langsung berlangsung secara demokratis.

“Indikasinya, tidak sampai terjadi pertumpahan darah. Apalagi, sebagian besar masyarakatnya muslim,” katanya.

Meski demikian pihaknya tidak menyangkal dengan sebutan demokrasi di Indonesia merupakan demokrasi yang transaksional. Artinya, masyarakat tidak akan meramaikan pesta demokrasi tanpa ada imbalan uang.

Sedangkan Reiner Henfers, Project Director Fur Die Freiheit (LSM dari Jerman), selaku pembicara kedua menanggapi demokrasi di Indonesia, mengatakan bahwa demokrasi tidak benar jika hanya ditentukan oleh suara mayoritas masyarakat.

“Dalam demokrasi, suara masyarakat minoritas pun bisa berperan,” katanya.

Sedangkan untuk menciptakan demokrasi pada kalangan birokrat, dia menyarankan, harus diisi oleh orang-orang yang memiliki kekayaan lebih. “Hal itu untuk menghindari upaya pejabat yang ingin memanfaatkan jabatannya untuk mencari kekayaan, hingga mengabaikan makna demokrasi,” katanya.

Audi Yudhasmara
Htpp://korandemokrasiindonesia.wordpress.co
KORAN DEMOKRASI INDONESIA

Oleh: Indonesian Children | Desember 15, 2009

Etika Berpolitik Sudah Dilupakan

Etika Berpolitik Sudah Dilupakan

Maret 21st, 2009 by Redaksi

Yogyakarta ( Berita ) : Etika dalam berpolitik sudah mulai dilupakan oleh para politisi demi mengejar kepentingan pribadi atau kedudukan dalam sebuah lembaga pemerintahan.

“Saya melihat, etika politik itu sudah mulai dilupakan, seperti oleh para calon anggota legislatif (caleg),” kata salah seorang anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Hifids Asrom, dalam semiloka Etika Politik Politisi, di Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, Sabtu [21/03] .

Kondisi tersebut, kata alumni Fakultas Filsafat UGM itu, diperparah dengan dengan adanya keputusan dari Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan bahwa penentuan calon terpilih berdasarkan suara terbanyak.

Senada dengan Asrom, Wali Kota Yogyakarta, Herry Zudianto juga menyatakan bahwa berpolitik sudah sangat melelahkan karena tidak adanya etika. “Saya adalah praktisi di pemerintahan dengan latar belakang pengusaha yang harus bermain di tengah-tengah politisi,” katanya.

Ia mencontohkan, di dalam dunia usaha, etika adalah sebuah hal yang penting, tetapi dalam dunia politik etika tersebut sudah mulai luntur. Menurut Herry, para elite politik sudah menaganggap bahwa seluruh usaha yang mereka lakukan akan menghasilkan kekuasaan yang identik dengan fasilitas yang tidak akan pernah dinikmati oleh rakyat biasa, sehingga yang terjadi adalah perebutan kekuasaan dan bukan tanggung jawab dalam pekerjaan tersebut.

Secara teori, kata dia, penentuan caleg berdasar suara terbanyak adalah hal yang ideal, tetapi nilai demokrasi di Indonesia belum mampu menerjemahkannya.

“Bagi caleg yang penting adalah maju, baru kemudian bertanya apa masalah yang dihadapi masyarakat. Bukan mengetahui masalah terlebih dulu yang menjadi motivasi untuk berbuat lebih baik,” katanya.

Sementara itu, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Yogyakarta, Arif Noor Hartanto, menyatakan pihaknya berusaha mewujudkan hubungan harmonis dengan pihak eksekutif sehingga pemerintahan dapat berjalan dengan baik.

Audi Yudhasmara
KORAN DEMOKRASI INDONESIA
Htpp://korandemokrasiindonesia.wordpress.com

KASUS BANK CENTURY DALAM SOROTAN MEDIA : Bank Century, dari Kasus Moneter ke “Ranah Politik”

Kasus dana talangan Bank Century yang semula “hanya” merupakan kasus finansial tiba-tiba berubah menjadi “kasus politik” setelah Wakil Presiden Mohammad Jusuf Kalla mengritik bakal penggantinya.

Selama beberapa hari terakhir ini, masyarakat mendapat informasi mengenai kemelut Century dari aspek teknik finansial, misalnya mengapa jumlah dana talangan itu tiba-tiba membengkak .

Namun kemudian Jusuf Kalla yang akan turun dari kursi wakil presiden pada 20 Oktober nanti mengeluarkan pernyataan yang bersifat “menyerang” penggantinya, mantan Menko Perekonomian Boediono yang juga mantan gubernur Bank Indonesia.

Wapres mengatakan, kasus Century bukan disebabkan oleh krisis ekonomi, tetapi kasus kriminal yang dibiarkan berlarut-larut sehingga merugikan keuangan negara.

Masalah Bank Century itu merupakan kasus “perampokan”, kata Jusuf Kalla, karena dilakukan oleh pemegang saham dan anggota direksi dengan cara mengambil uang nasabah, termasuk menerbitkan obligasi bodong.

Menurut dia, penyelesaiannya bukan dengan cara penyuntikkan modal tetapi harus melaporkan kepada polisi dan menangkap manajemen bank tersebut.

“Saya waktu itu minta Gubernur BI melaporkan ke Polri untuk menangkap pemegang saham tersebut tetapi BI ‘tidak berani’ karena mengaku tidak ada dasar hukumnya,” kata Jusuf Kalla.

Calon Wapres dan mantan Gubernur BI Boediono sampai saat ini belum memberikan komentarnya terhadap tudingan yang dilakukan Wapres Jusuf Kalla.

Boediono kemungkinan masih berpikir untuk menanggapi pernyataan Wapres Jusuf Kalla sementara waktu.

Tak lapor

Sementara itu Menkeu Sri Mulyani menyatakan, BI sama sekali tidak melaporkan adanya kasus manipulasi itu.

Manipulasi di Century diketahui setelah Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mengucurkan dana talangan yang mencapai Rp6,76 triliun dari perkiraan semula Rp1,3 triliun.

BI tidak pernah melaporkan adanya manipulasi di bank milik Robert Tantular itu, tegasnya.

Sri Mulyani meminta sejumlah pihak berwenang melakukan investigasi kasus Bank Century agar terungkap dan kisruhnya bisa berakhir.

“Silahkan segera dilakukan audit termasuk investigasi supaya tak ada kekisruhan di masyarakat, karena bisa menimbulkan ekses tak baik bagi industri perbankan secara keseluruhan,” katanya.

Ia menyebutkan, jika kekisruhan tidak segera berakhir, maka bukan tidak mungkin upaya penyelamatan atau menghidupkan Bank Century akan sia-sia.

“Nanti mau diaudit oleh BPK, silahkan diaudit supaya dapat dilihat apakah semuanya sesuai dengan “good governance” atau tata kelola yang baik atau peraturan perundangan atau tidak,” katanya.

Ia mempersilahkan BPK melakukan audit investigasi jika memang diperlukan untuk mendalami kemungkinan adanya `penyelewengan dana di bank itu.

“Nanti kita tunggu hasil audit dari BPK. Ada baiknya dilihat dari semua aspek agar lebih matang,” katanya.

Menurut dia, pemerintah juga berkeinginan agar semua “clear”, “akuntabel”, dan ada kepatuhan terhadap aturan perundangan, dan prosedur yang ada.

“Jadi semua dapat dilihat terbuka bahwa suatu penanganan krisis pada satu waktu tertentu dengan penilaian tertentu, informasi tertentu, dapat dilihat apakah ada yang salah dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan, supaya tak ada kekisruhan di masyarakat,” katanya.

Ia menyebutkan, pihaknya juga menunggu hasil investigasi dari pihak kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan PPATK.

“Pengembalian aset juga dilakukan oleh Polri, Kejaksaan, Menhukham, dan PPATK untuk menelusuri jika ada aset yang dibawa kabur keluar negeri,” katanya.

Kejahatan

Anggota DPR Dradjad Wibowo dalam hubungan ini mengatakan, persoalan keuangan yang dihadapi Bank Century tidak hanya dipicu krisis tetapi juga ada unsur kejahatan perbankan di dalamnya.

Karena itu suatu kejahatan perbankan tidak mengharuskan negara ikut menalangi kerugian yang diderita bank tersebut, katanya.

Untuk itu, menurut Dradjad Wibowo, jika ada bank nakal (kolaps) karena dikelola secara sembrono maka lembaga itu tidak perlu diselamatkan dengan alasan apa pun.

Apalagi bank itu terbukti dimanfaatkan oleh pemegang saham secara tidak wajar dan terindikasi penipuan.

Karena penyelamatan itu hanya akan melukai rasa keadilan masyarakat, ujarnya.

Dradjad Wibowo mengatakan, kasus ini merupakan kesalahan fatal yang telah dilakukan BI dalam menangani Bank Century, karena BI tidak tegas mencabut izin usahanya sejak beberapa tahun lalu dan diambil langkah penyelamatan saat bank itu kolaps.

Kesalahan BI juga bukanlah terletak pada lemahnya pengawasan, tetapi lebih pada tiadanya keberanian untuk menghukum atau mengambil tindakan tegas, ucapnya.

Bantah

Namun di lain pihak, Deputi Gubernur BI Budi Rochadi membantah tudingan bahwa BI tidak melakukan pengawasan terhadap kasus Bank Century yang membuat bank itu harus diselamatkan pemerintah.

“Kami yang melaporkan adanya tindak pidana di Century kepada polisi pada 25 November 2008,” katanya.

Laporan itu, menurut dia berisi tindak pidana yang dilakukan tiga pemegang saham Century antara lain Robert Tantular. Pada 19 Maret 2009 BI juga kembali melaporkan tindak pidana itu kepada polisi.

Ini adalah hasil pengawasan. Inisiatif BI untuk melaporkan ke polisi, tegasnya.

Masalah Century itu bermula dari ketidakberesan Bank CIC (bersama Danpac dan Bank Pikko merger menjadi Bank Century pada 2004) dengan indikasi adanya surat-surat berharga (SSB) valas sekitar Rp2 triliun yang tidak berperingkat berbunga rendah dan sulit dijual.

SSB valas sebenarnya tidak boleh dibeli bank, keberadaannya hanya untuk menyelamatkan neraca bank yang sudah kolaps.

Kandidat Doktor Bidang Perbankan, & Dekan Fakultas Hukum USAID, Laksanto Utomo dalam kasus ini mengatakan, faktor utama kasus ini terjadi disebabkan tidak berjalannya standar operasional prosedur (SOP).

Semua aktifitas ditahan menunggu klarifikasi pengelolaan bank dan prosedur, ujarnya.(*)


Sumber : antara

Audi Yudhasmara
Koran Demokrasi Indonesia
Htpp://korandemokrasiindonesia.wordpress.com

Oleh: Indonesian Children | Desember 11, 2009

UU Kesehatan Belum Ada Kepastian Hukum dan Perlindungannya

UU Kesehatan Belum Ada Kepastian Hukum dan Perlindungannya

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan telah lebih dari 10 tahun diundangkan. Namun, hingga kini belum ada kepastian hukum dan perlindungan hukumnya, baik bagi pemberi jasa pelayanan kesehatan (paramedis) maupun bagi penerima pelayanan kesehatan (pasien). Salah satunya, belum ada peraturan yang mengatur soal malapraktik yang dilakukan oleh dokter.

Demikian dikatakan ahli hukum kesehatan dari Universitas Parahiyangan (Unpar) Bandung, Dr Wila Chandrawila Supriyadi SH CN, dalam diskusi panel Penyusunan Kurikulum Program Magister Hukum dan Kesehatan di Universitas Katolik Soegijapranata di Semarang, Sabtu (8/2).

“Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan sudah lebih dari 10 tahun diundangkan dan terdapat 29 peraturan pelaksana yang harus dibentuk oleh pemerintah. Tetapi sampai saat ini baru enam peraturan pelaksana yang dibentuk. Untuk mengisi kekosongan pengaturan, dikeluarkanlah peraturan menteri. Hanya saja hal-hal yang menyangkut kepentingan publik seperti aborsi, euthanasia tidak mungkin diatur dalam peraturan menteri,” kata Wila.

Karena belum ada pengaturannya, sering kali penyelenggaraan pemeliharaan kesehatan, baik masyarakat maupun individu, masih menggunakan peraturan yang lama. Meski demikian, bukan berarti terjadi kekosongan dalam pengaturan kesehatan sebab masih banyak pengaturan tentang kesehatan yang tersebar di perundang-undangan yang umum. Seperti di Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, bahkan di perundang-undangan Administrasi Negara dalam hal tenaga kesehatan adalah pegawai negeri.

“Tetapi untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada semua pihak, sebaiknya pemerintah menyelesaikan pekerjaan rumah membentuk peraturan pelaksanaan UU No 23 Tahun 1992. Saat ini pemerintah sudah menyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) Praktik Kedokteran. Ini diharapkan dapat mengisi kekosongan peraturan menghadapi malapraktik yang dilakukan dokter,” ujar Wila.

Draf RUU Kedokteran

Dalam kesempatan yang sama, Prof Dr dr Ign Riwanto SpBK dari Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro (Undip) Semarang mengatakan, draf terakhir RUU Praktik Kedokteran sudah dikirim ke DPR-RI , tanggal 6 September 2000. Namun, sampai sekarang belum disahkan.

RUU tersebut memuat ketentuan pengaturan penyelenggaraan praktik kedokteran. Dalam Pasal 3, disebutkan bahwa pengaturan penyelenggaraan praktik kedokteran bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada penerima jasa pelayanan kesehatan. Selain itu juga mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan yang diberikan oleh tenaga medis, serta memberikan kepastian hukum kepada penerima dan penyelenggara pelayanan kesehatan.

Riwanto menjelaskan, inti RUU Praktik Kedokteran adalah perlunya lembaga yang disebut Konsil Kedokteran Indonesia (KKI). Tugas dan tujuan lembaga ini untuk melindungi masyarakat dan menjaga mutu pelayanan kesehatan yang diberikan oleh tenaga kesehatan.

Konsil kedokteran Indonesia berfungsi mengatur, menetapkan, serta membina tenaga medis yang menjalankan praktik kedokteran, untuk meningkatkan mutu pelayanan medis. Wewenang konsil kedokteran antara lain menguji persyaratan regristrasi tenaga medis dengan memberi Sertifikat Regristrasi Tenaga Medis (SRTM). Adapun lisensi untuk para dokter (praktik) diberikan oleh Departemen Kesehatan yang menerbitkan Surat Izin Praktik (SIP).

Wila menambahkan, dalam RUU Praktik Kedokteran terdapat 15 kategori kesalahan yang dilakukan tenaga kesehatan. Antara lain pelanggaran etik, administratif, sampai tidak memenuhi kewajiban sesuai Standar Profesi Medis. Dalam Pasal 90 Ayat 2, disebutkan bahwa penerima jasa pelayanan kesehatan dapat menggugat melalui Pengadilan Disiplin Profesi Tenaga Medis.

Hal lain yang dibutuhkan pengaturannya adalah penentuan Standar Profesi Tenaga Kesehatan. Tujuannya agar para tenaga kesehatan dalam melaksanakan pekerjaannya mempunyai ukuran baku, yang diatur dalam hukum. (IKA)

Sumber: Kompas, Senin 10 Februari 2002

KORAN DEMOKRASI INDONESIA
Htpp://korananakindonesia.wordpress.com

Etika Kedokteran Indonesia dan Penanganan Pelanggaran Etika di Indonesia

Di dalam praktek kedokteran terdapat aspek etik dan aspek hukum yang sangat luas, yang sering tumpang-tindih pada suatu issue tertentu, seperti pada informed consent, wajib simpan rahasia kedokteran, profesionalisme, dll.  Bahkan di dalam praktek kedokteran, aspek etik seringkali tidak dapat dipisahkan dari aspek hukumnya, oleh karena banyaknya norma etik yang telah diangkat menjadi norma hukum, atau sebaliknya norma hukum yang mengandung nilai-nilai etika.

Aspek etik kedokteran yang mencantumkan juga kewajiban memenuhi standar profesi mengakibatkan penilaian perilaku etik seseorang dokter yang diadukan tidak dapat dipisahkan dengan penilaian perilaku profesinya. Etik yang memiliki sanksi moral dipaksa berbaur dengan keprofesian yang memiliki sanksi disiplin profesi yang bersifat administratif.

Keadaan menjadi semakin sulit sejak para ahli hukum menganggap bahwa standar prosedur dan standar pelayanan medis dianggap sebagai domain hukum, padahal selama ini profesi menganggap bahwa memenuhi standar profesi adalah bagian dari sikap etis dan sikap profesional. Dengan demikian pelanggaran standar profesi dapat dinilai sebagai pelanggaran etik dan juga sekaligus pelanggaran hukum.

Kemungkinan terjadinya peningkatan ketidakpuasan pasien terhadap layanan dokter atau rumah sakit atau tenaga kesehatan lainnya dapat terjadi sebagai akibat dari (a) semakin tinggi pendidikan rata-rata masyarakat sehingga membuat mereka lebih tahu tentang haknya dan lebih asertif, (b) semakin tingginya harapan masyarakat kepada layanan kedokteran sebagai hasil dari luasnya arus informasi, (c) komersialisasi dan tingginya biaya layanan kedokteran dan kesehatan sehingga masyarakat semakin tidak toleran terhadap layanan yang tidak sempurna, dan (d) provokasi oleh ahli hukum dan oleh tenaga kesehatan sendiri.

Etik Profesi Kedokteran

Etik profesi kedokteran mulai dikenal sejak 1800 tahun sebelum Masehi dalam bentuk Code of Hammurabi dan Code of Hittites, yang penegakannya dilaksanakan oleh penguasa pada waktu itu. Selanjutnya etik kedokteran muncul dalam bentuk lain, yaitu dalam bentuk sumpah dokter yang bunyinya bermacam-macam, tetapi yang paling banyak dikenal adalah sumpah Hippocrates yang hidup sekitar 460-370 tahun SM. Sumpah tersebut berisikan kewajiban-kewajiban dokter dalam berperilaku dan bersikap, atau semacam code of conduct bagi dokter.

World Medical Association dalam Deklarasi Geneva pada tahun 1968 menelorkan sumpah dokter (dunia) dan Kode Etik Kedokteran Internasional. Kode Etik Kedokteran Internasional berisikan tentang kewajiban umum, kewajiban terhadap pasien, kewajiban terhadap sesama dan kewajiban terhadap diri sendiri. Selanjutnya, Kode Etik Kedokteran Indonesia dibuat dengan mengacu kepada Kode Etik Kedokteran Internasional.[1] 

Selain Kode Etik Profesi di atas, praktek kedokteran juga berpegang kepada prinsip-prinsip moral kedokteran, prinsip-prinsip moral yang dijadikan arahan dalam membuat keputusan dan bertindak, arahan dalam menilai baik-buruknya atau benar-salahnya suatu keputusan atau tindakan medis dilihat dari segi moral. Pengetahuan etika ini dalam perkembangannya kemudian disebut sebagai etika biomedis. Etika biomedis memberi pedoman bagi para tenaga medis dalam membuat keputusan klinis yang etis (clinical ethics) dan pedoman dalam melakukan penelitian di bidang medis.

Nilai-nilai materialisme yang dianut masyarakat harus dapat dibendung dengan memberikan latihan dan teladan yang menunjukkan sikap etis dan profesional dokter, seperti autonomy (menghormati hak pasien, terutama hak dalam memperoleh informasi dan hak membuat keputusan tentang apa yang akan dilakukan terhadap dirinya), beneficence (melakukan tindakan untuk kebaikan pasien), non maleficence (tidak melakukan perbuatan yang memperburuk pasien) dan justice (bersikap adil dan jujur), serta sikap altruisme (pengabdian profesi).

Pendidikan etik kedokteran, yang mengajarkan tentang etik profesi dan prinsip moral kedokteran, dianjurkan dimulai dini sejak tahun pertama pendidikan kedokteran, dengan memberikan lebih ke arah tools dalam membuat keputusan etik, memberikan banyak latihan, dan lebih banyak dipaparkan dalam berbagai situasi-kondisi etik-klinik tertentu (clinical ethics), sehingga cara berpikir etis tersebut diharapkan menjadi bagian pertimbangan dari pembuatan keputusan medis sehari-hari. Tentu saja kita pahami bahwa pendidikan etik belum tentu dapat mengubah perilaku etis seseorang, terutama apabila teladan yang diberikan para seniornya bertolak belakang dengan situasi ideal dalam pendidikan.

            IDI (Ikatan Dokter Indonesia) memiliki sistem pengawasan dan penilaian pelaksanaan etik profesi, yaitu melalui lembaga kepengurusan pusat, wilayah dan cabang, serta lembaga MKEK (Majelis Kehormatan Etik Kedokteran) di tingkat pusat, wilayah dan cabang. Selain itu, di tingkat sarana kesehatan (rumah sakit) didirikan Komite Medis dengan Panitia Etik di dalamnya, yang akan mengawasi pelaksanaan etik dan standar profesi di rumah sakit. Bahkan di tingkat perhimpunan rumah sakit didirikan pula Majelis Kehormatan Etik Rumah Sakit (Makersi).

            Pada dasarnya, suatu norma etik adalah norma yang apabila dilanggar “hanya” akan membawa akibat sanksi moral bagi pelanggarnya. Namun suatu pelanggaran etik profesi dapat dikenai sanksi disiplin profesi, dalam bentuk peringatan hingga ke bentuk yang lebih berat seperti kewajiban menjalani pendidikan / pelatihan tertentu (bila akibat kurang kompeten) dan pencabutan haknya berpraktik profesi. Sanksi tersebut diberikan oleh MKEK setelah dalam rapat/sidangnya dibuktikan bahwa dokter tersebut melanggar etik (profesi) kedokteran.

Majelis Kehormatan Etik Kedokteran

Dalam hal seorang dokter diduga melakukan pelanggaran etika kedokteran (tanpa melanggar norma hukum), maka ia akan dipanggil dan disidang oleh Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK) IDI untuk dimintai pertanggung-jawaban (etik dan disiplin profesi)nya. Persidangan MKEK bertujuan untuk mempertahankan akuntabilitas, profesionalisme dan keluhuran profesi. Saat ini MKEK menjadi satu-satunya majelis profesi yang menyidangkan kasus dugaan pelanggaran etik dan/atau disiplin profesi di kalangan kedokteran. Di kemudian hari Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI), lembaga yang dimandatkan untuk didirikan oleh UU No 29 / 2004, akan menjadi majelis yang menyidangkan dugaan pelanggaran disiplin profesi kedokteran.

 MKDKI bertujuan menegakkan disiplin dokter / dokter gigi dalam penyelenggaraan praktik kedokteran. Domain atau yurisdiksi MKDKI adalah “disiplin profesi”, yaitu permasalahan yang timbul sebagai akibat dari pelanggaran seorang profesional atas peraturan internal profesinya, yang menyimpangi apa yang diharapkan akan dilakukan oleh orang (profesional) dengan pengetahuan dan ketrampilan yang rata-rata. Dalam hal MKDKI dalam sidangnya menemukan adanya pelanggaran etika, maka MKDKI akan meneruskan kasus tersebut kepada MKEK.

Proses persidangan etik dan disiplin profesi dilakukan terpisah dari proses persidangan gugatan perdata atau tuntutan pidana oleh karena domain dan jurisdiksinya berbeda. Persidangan etik dan disiplin profesi dilakukan oleh MKEK IDI, sedangkan gugatan perdata dan tuntutan pidana dilaksanakan di lembaga pengadilan di lingkungan peradilan umum. Dokter tersangka pelaku pelanggaran standar profesi (kasus kelalaian medik) dapat diperiksa oleh MKEK, dapat pula diperiksa di pengadilan – tanpa adanya keharusan saling berhubungan di antara keduanya. Seseorang yang telah diputus melanggar etik oleh MKEK belum tentu dinyatakan bersalah oleh pengadilan, demikian pula sebaliknya.

            Persidangan MKEK bersifat inkuisitorial khas profesi, yaitu Majelis (ketua dan anggota) bersikap aktif melakukan pemeriksaan, tanpa adanya badan atau perorangan sebagai penuntut. Persidangan MKEK secara formiel tidak menggunakan sistem pembuktian sebagaimana lazimnya di dalam hukum acara pidana ataupun perdata, namun demikian tetap berupaya melakukan pembuktian mendekati ketentuan-ketentuan pembuktian yang lazim.

            Dalam melakukan pemeriksaannya, Majelis berwenang memperoleh :

1.      Keterangan, baik lisan maupun tertulis (affidavit), langsung dari pihak-pihak terkait (pengadu, teradu, pihak lain yang terkait) dan peer-group / para ahli di bidangnya yang dibutuhkan

2.      Dokumen yang terkait, seperti bukti kompetensi dalam bentuk berbagai ijasah/ brevet dan pengalaman, bukti keanggotaan profesi, bukti kewenangan berupa Surat Ijin Praktek Tenaga Medis, Perijinan rumah sakit tempat kejadian, bukti hubungan dokter dengan rumah sakit, hospital bylaws, SOP dan SPM setempat, rekam medis, dan surat-surat lain yang berkaitan dengan kasusnya.

            Majelis etik ataupun disiplin umumnya tidak memiliki syarat-syarat bukti seketat pada hukum pidana ataupun perdata. Bar’s Disciplinary Tribunal Regulation, misalnya, membolehkan adanya bukti yang bersifat hearsay dan bukti tentang perilaku teradu di masa lampau. Cara pemberian keterangan juga ada yang mengharuskan didahului dengan pengangkatan sumpah, tetapi ada pula yang tidak mengharuskannya. Di Australia, saksi tidak perlu disumpah pada informal hearing, tetapi harus disumpah pada formal hearing (jenis persidangan yang lebih tinggi daripada yang informal).[2] Sedangkan bukti berupa dokumen umumnya di”sah”kan dengan tandatangan dan/atau stempel institusi terkait, dan pada bukti keterangan diakhiri dengan pernyataan kebenaran keterangan dan tandatangan (affidavit).

            Dalam persidangan majelis etik dan disiplin, putusan diambil berdasarkan bukti-bukti yang dianggap cukup kuat. Memang bukti-bukti tersebut tidak harus memiliki standard of proof seperti pada hukum acara pidana, yaitu setinggi beyond reasonable doubt, namun juga tidak serendah pada hukum acara perdata, yaitu preponderance of evidence. Pada beyond reasonable doubt tingkat kepastiannya dianggap melebihi 90%, sedangkan pada preponderance of evidence dianggap cukup bila telah 51% ke atas. Banyak ahli menyatakan bahwa tingkat kepastian pada perkara etik dan disiplin bergantung kepada sifat masalah yang diajukan. Semakin serius dugaan pelanggaran yang dilakukan semakin tinggi tingkat kepastian yang dibutuhkan.5

            Perkara yang dapat diputuskan di majelis ini sangat bervariasi jenisnya. Di MKEK IDI Wilayah DKI Jakarta diputus perkara-perkara pelanggaran etik dan pelanggaran disiplin profesi, yang disusun dalam beberapa tingkat berdasarkan derajat pelanggarannya. Di Australia digunakan berbagai istilah seperti unacceptable conduct, unsatisfactory professional conduct, unprofessional conduct, professional misconduct dan infamous conduct in professional respect. Namun demikian tidak ada penjelasan yang mantap tentang istilah-istilah tersebut, meskipun umumnya memasukkan dua istilah terakhir sebagai pelanggaran yang serius hingga dapat dikenai sanksi skorsing ataupun pencabutan ijin praktik. [3]

Putusan MKEK tidak ditujukan untuk kepentingan peradilan, oleh karenanya tidak dapat dipergunakan sebagai bukti di pengadilan, kecuali atas perintah pengadilan dalam bentuk permintaan keterangan ahli. Salah seorang anggota MKEK dapat memberikan kesaksian ahli di pemeriksaan penyidik, kejaksaan ataupun di persidangan, menjelaskan tentang jalannya persidangan dan putusan MKEK. Sekali lagi, hakim pengadilan tidak terikat untuk sepaham dengan putusan MKEK.

Eksekusi Putusan MKEK Wilayah dilaksanakan oleh Pengurus IDI Wilayah dan/atau Pengurus Cabang Perhimpunan Profesi yang bersangkutan. Khusus untuk SIP, eksekusinya diserahkan kepada Dinas Kesehatan setempat. Apabila eksekusi telah dijalankan maka dokter teradu menerima keterangan telah menjalankan putusan.

Pengalaman MKEK IDI Wilayah DKI Jakarta 1997-2004 (8 tahun)

Dari 99 kasus yang diajukan ke MKEK, 13 kasus (13 %) tidak jadi dilanjutkan karena berbagai hal – sebagian karena telah tercapai kesepakatan antara pengadu dengan teradu untuk menyelesaikan masalahnya di luar institusi. Selain itu MKEK juga menolak 14 kasus (14 %), juga karena beberapa hal, seperti : pengadu tidak jelas (surat kaleng), bukan yurisdiksi MKEK (bukan etik-disiplin, bukan wilayah DKI Jakarta, etik RS, dll), sudah menjadi sengketa hukum sehingga sidang MKEK dihentikan. Dengan demikian hanya 74 kasus (75 %) yang eligible sebagai kasus MKEK IDI Wilayah DKI Jakarta.

Dari 74 kasus yang eligible tersebut ternyata sidang MKEK menyimpulkan bahwa pada 24 kasus diantaranya (32,4 % dari kasus yang eligible atau 24 % dari seluruh kasus pengaduan) memang telah terjadi pelanggaran etik dan atau pelanggaran disiplin profesi. Namun perlu diingat bahwa pada kasus-kasus yang dicabut atau ditolak oleh MKEK terdapat pula kasus-kasus pelanggaran etik, dan mungkin masih banyak pula kasus pelanggaran etik dan profesi yang tidak diadukan pasien (fenomena gunung es).

Dari 24 kasus yang dinyatakan melanggar etik kedokteran, sebagian besar diputus telah melanggar pasal 2 yang berbunyi “Seorang dokter harus senantiasa berupaya melaksanakan profesinya sesuai dengan standar profesi yang tertinggi”.

Pasal lain dari Kodeki yang dilanggar adalah pasal 4 yang berbunyi “Setiap dokter harus menghindarkan diri dari perbuatan yang bersifat memuji diri”, pasal 7 yang berbunyi “Seorang dokter hanya memberi surat keterangan dan pendapat yang telah diperiksa sendiri kebenarannya”, dan pasal 12 yang berbunyi “Setiap dokter wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang seorang pasien, bahkan juga setelah pasien itu meninggal”.

Apabila dilihat dari cabang keahlian apa yang paling sering diadukan oleh pasiennya adalah : SpOG (24), SpB (17), DU (14), SpPD (10), SpAn (7), SpA (4), SpKJ (3), SpTHT (4), SpJP (2), SpM (2), SpP (2), SpR (2) kemudian masing-masing satu kasus adalah SpBO, SpBP, SpBS, SpF, SpRM, SpKK, SpS dan SpU. Mereka pada umumnya bekerja di rumah sakit atau klinik ( 90 % ), bukan di tempat praktek pribadi.

Dan apabila dilihat dari sisi pengadunya, maka terlihat bahwa pada umumnya pengadu adalah pasien atau keluarganya, tetapi terdapat pula kasus-kasus yang diajukan oleh rumah sakit tempat dokter bekerja dan oleh masyarakat (termasuk media masa).

Dari sisi issue yang dijadikan pokok pengaduan, atau setidaknya terungkap di dalam persidangan, dapat dikemukakan bahwa menduduki tempat teratas adalah komunikasi yang tidak memadai antara dokter dengan pasien dan keluarganya. Kelemahan komunikasi tersebut muncul dalam bentuk : kurangnya penjelasan dokter kepada pasien – baik pada waktu sebelum peristiwa maupun sesudah peristiwa, kurangnya waktu yang disediakan dokter untuk dipakai berkomunikasi dengan pasien, komunikasi antara staf rumah sakit dengan pasien.

Ditinjau dari sisi sanksi yang diberikan dapat dikemukakan bahwa pada umumnya diberikan sanksi berupa teguran lisan atau teguran tertulis. Terdapat dua kasus diberi sanksi reschooling. Tidak ada yang memperoleh sanksi skorsing ataupun pencabutan ijin praktek.

Dari sekian banyak yang ditolak oleh MKEK terdapat kasus-kasus sengketa antar dokter, sengketa dokter dengan rumah sakit, dan surat kaleng; sedangkan mereka yang mencabut kasusnya umumnya tidak diketahui alasannya, hanya sebagian yang menyatakan sebagai akibat dari upaya damai.

Kesimpulan

            Pelajaran yang dapat dipetik adalah bahwa masalah yang paling sering menjadi pokok sengketa adalah kelemahan komunikasi antara dokter dengan pasien atau antara rumah sakit dengan pasien, baik dalam bentuk komunikasi sehari-hari yang diharapkan mempererat hubungan antar manusia maupun dalam bentuk pemberian informasi sebelum dilakukannya tindakan dan sesudah terjadinya risiko atau komplikasi.

            Pelajaran lain adalah bahwa sosialisasi nilai-nilai etika kedokteran, termasuk kode etik profesi yang harus dijadikan pedoman berperilaku profesi (professional code of conduct), kepada para dokter yang bekerja di Indonesia belumlah cukup memadai, sehingga diperlukan crash-program berupa pendidikan kedokteran berkelanjutan yang agresif di bidang etik dan hukum kedokteran, pemberian mata ajaran etik dan hukum kedokteran bagi mahasiswa Fakultas Kedokteran sejak dini dan bersifat student-active, serta pemberian bekal buku Kodeki bagi setiap dokter lulusan Indonesia (termasuk adaptasi).

 

Pustaka lanjutan

Beauchamp TL and Childress JF. Principles of Biomedical Ethics. 3rd ed. New York: Oxford University Press, 1989.

Breen K, Plueckhahn V, Cordner SM. Ethics, Law and Medical Practice. St Leonard NSW: Allen & Unwin, 1997

Carroll R (ed). Risk Management Handbook for health care organizations. San Fransisco: Jossey-Bass, 2001

Dix A, Errington M, Nicholson K, Powe R. Law for the medical profession in Australia. Second ed. Australia: Butterworth-Heinemann, 1996

Elliot C and Quinn F. Tort Law. Second edition. Essex: Pearson Education Limited, 1999.

Harpwood V. Modern Tort Law. 5th ed. London: Cavendish Publ Ltd, 2003.

Hickey J. The Medical Protection Society Experience Worldwide. Singapore: Medico-legal Annual Seminar, 27-28 October 2001.

Jackson JP (ed). A Practical Guide to Medicine and the Law. London: Springer-Verlag, 1991

Jones MA. Medical Negligence. London: Sweet & Maxwell, 1996.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kode Etik Kedokteran Indonesia

Kohn LT, Corrigan JM, Donaldson MS (eds). To Err is Human, building a safer health system. Washington: National Academy Press, 2000

Kuhse H and Singer P. Bioethics on Anthology. Oxford: Blackwell Publ, 1999.

Leenen H, Gevers S, Pinet G. The Rights of Patients in Europe. Deventer : Kluwer Law and Taxation Publ, 1993

Mann A. Medical Negligence Litigation, Medical Assessment of Claims. Redfern: International Business Communications Pty Ltd, 1989.

McNair T. Medical Negligence. BBC Health, 28 January 2002.

O’Rourke K. A Primer for Health Care Ethics. 2nd ed. Washington DC: Gergetown University Press, 2000.

Plueckhahn VD and Cordner SM. Ethics, Legal Medicine & Forensic Pathology. Melbourne : Melbourne University Press, 1991.

Pozgar GD. Legal Aspects of Health Care Administration. 8th ed, Gaithersburg: An Aspen Publication, 2002

Sanbar SS, Gibofsky A, Firestone MH, LeBlang TR. Legal Medicine. 4th ed. St Louis : American College of Legal Medicine, 1998.

Schutte JE. Preventing Medical Malpractice Suits. Seattle: Hogrefe & Huber Publ, 1995

Tan SY. The Medical Malpractice Epidemic in Singapore: Thoughts From Across the Sea. Singapore: Medico-legal Annual Seminar, 27-28 October 2001.

Tjiong R. Worldwide trends of medical negligence claims and implications for Singapore from UMP perspective. Singapore: Medico-legal Annual Seminar, 27-28 October 2001.

Undang-Undang No 23 tahun 1992 tentang Kesehatan

Undang-Undang No 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.

WMA. Statement on Medical Malpractice, adopted by the 4th World Medical Assembly, Marbella, Spain, September 1992

 

[1] Lebih lanjut agar dibaca buku “Kode Etik Kedokteran Indonesia”

[2] Breen K, Plueckhahn V, Cordner SM. Ethics, Law and Medical Practice. St Leonard NSW: Allen & Unwin, 1997

[3] Dix A, Errington M, Nicholson K, Powe R. Law for the medical profession in Australia. Second ed. Australia: Butterworth-Heinemann, 1996

Oleh: Indonesian Children | Desember 11, 2009

UU Praktik Kedokteran Bukan Hukum Kesehatan

UU Praktik Kedokteran Bukan Hukum Kesehatan

Dua-tiga tahun terakhir ini merupakan masa suram bagi bangsa Indonesia. Cobaan demi cobaan seakan tiada henti.
Penanganan korupsi yang ternyata baru sedikit menampakkan titik terang tentu saja juga menambah keprihatinan
masyarakat yang minta keadilan, sementara sekian juta anak harus dibiayai karena tidak mampu membayar biaya
pengobatan. Upaya pengentasan masalah di atas membawa angin segar. Pemerintah mulai menunjukkan kepedulian dan keberpihakan kepada yang lemah. Namun, niat baik pemerintah mengalihkan subsidi hanya kepada yang pantas menerima telah menimbulkan masalah baru di lapangan karena pelaksanaannya belum seperti yang diharapkan.

Hal ini membuktikan bahwa setiap peraturan perundang-undangan yang ditetapkan tidak otomatis dapat dilaksanakan untuk menyelesaikan segala permasalahan. Untuk itu, tulisan ini akan mengulas Undang-Undang Praktik Kedokteran (UUPK) yang telah ditetapkan dan mulai dilaksanakan pada 6 Oktober 2005.

UUPK sering kali dipahami sebagai (sama dengan) hukum kesehatan atau hukum kedokteran. Pandangan tersebut
muncul apabila hukum dimaknai sebagai peraturan untuk memenuhi kebutuhan praktis (dengan menghafal pasal-pasal).
Memang diakui bahwa peraturan perundang-undangan adalah bagian tersurat dari wujud hukum, tetapi filosofi yang tersirat di balik peraturan tersebut merupakan bagian penting dari pemaknaan hukum yang lebih luas dari sekadar peraturan perundang-undangan dan yang masih harus diselami dengan nurani kemanusiaan.

Van der Mijn menyatakan bahwa hukum kesehatan sebagai  … a body of rules that relates directly to the case for health as
well as to the application of general civil, criminal and administrative law 1 atau: … meliputi ketentuan yang secara
langsung mengatur masalah kesehatan, berkaitan dengan penerapan ketentuan hukum pidana, hukum perdata, dan
hukum administratif yang berhubungan dengan masalah kesehatan.

Ruang lingkup
Analog dengan pendapat tersebut, maka hukum kesehatan memiliki ruang lingkup, pertama, peraturan
perundang-undangan yang secara langsung dan tidak langsung mengatur masalah bidang kedokteran. Contoh UUPK.
Kedua, penerapan ketentuan hukum administrasi, hukum perdata, dan hukum pidana yang tepat untuk itu.
Ketiga, kebiasaan yang baik dan diikuti secara terus-menerus (dalam bidang kedokteran), perjanjian internasional,
perkembangan ilmu pengetahuan, dan teknologi yang diterapkan dalam praktik bidang kedokteran, merupakan sumber
hukum dalam bidang kedokteran.

Keempat, putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, menjadi sumber hukum dalam bidang kedokteran.
Pokok masalah yang dihadapi masyarakat dalam hubungannya dengan tenaga kesehatan adalah penyelenggaraan
praktik kedokteran yang tidak memuaskan sehingga UUPK disusun dengan penekanan pada pengaturan praktik kedokteran dan bukan untuk penyelesaian sengketa.

Tujuan dari pengaturan praktik adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat, kemudian mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan, dan memberikan kepastian hukum. Apabila sengketa diibaratkan sebagai akibat suatu perbuatan (yang terjadi di hilir), maka pengaturan merupakan upaya preventif untuk menghindarkan sengketa. UUPK memang bukan peraturan pertama yang dibuat untuk mengatur pelaksanaan tugas profesional kesehatan, tetapi diharapkan dapat mengeliminasi permasalahan kesehatan yang akhir-akhir ini merebak di masyarakat.

Pemberitaan di media massa cetak maupun elektronik, yang seakan-akan menuding petugas kesehatan telah melalaikan kewajibannya, menumbuhkan keprihatinan dan ketidakpercayaan masyarakat kepada komunitas yang menyediakan pelayanan kesehatan. Ironisnya, pers yang diharapkan menjadi media pembelajaran bagi masyarakat tidak selalu mewartakan kebenaran, misalnya mem-blow-up kematian setelah diimunisasi. Ini justru dapat menyesatkan masyarakat yang membutuhkan pertolongan untuk mengupayakan kesehatan secara baik dan benar demi kehidupan di masa depan yang lebih produktif.

Dengan menunjukkan bahwa UUPK hanya salah satu aspek hukum dalam penyelenggaraan praktik kedokteran,
diharapkan dapat menghilangkan anggapan bahwasanya UUPK adalah hukum kesehatan. Bagi profesional medik, perlu
memahami ruh yang terkandung dalam UUPK supaya perilaku dan pelayanannya tidak menyimpang dari etika dan norma
yang telah disepakati bersama sehingga dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada profesi yang
diembannya.

Oleh: Drg Hargianti Dini Iswandari, MM Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang
Sumber: Kompas Cyber Media

KORAN DEMOKRASI INDONESIA
Htpp://korananakindonesia.wordpress.com

Oleh: Indonesian Children | Desember 11, 2009

10 BESAR PERMASALAHAN BANGSA INDONESIA DI TAHUN 2009

10 BESAR PERMASALAHAN BANGSA INDONESIA DI TAHUN 2009 VERSI KORAN ANAK INDONESIA

Perhelatan panjang hidup manusia selama tahun 2009 kini telah berakhir. Banyak permasalahan pelik dan suka duka seluruh bangsa ini tercoreng dalam catatan buku harian bangsa ini. Baik berupa korupsi, kemiskinan, pengangguran, kelaparan dan lainnya tampak mewarnai kehidupan sehari-hari. Demikian juga krisis politik mungkin dikatakan telah menjadi bagian dari itu semua. Sesaat mulai meninggalkan tanggal 31 Desember 2009 itu adalah nafas terakhir di tahun ini> Bisa dilihat mulai malam itu ketika detik terakhir menjelang pukul 24.00. dengan pesta-pora seluruh masyarakat baik dari berbagai kalangan tumpah ruah untuk merayakan tahun baru. Inikah bangsa indonesia, sebagai bangsa yang selalu lupa akan penderitaan panjang dan tersistem. Seolah ritualitas akhir tahun ini mencairkan permasalahan ekonomi, politis sosial dan budaya bangsa ini. Sesaat otak manusia tanpa terkendali beragam cara dilampiaskan untuk mengucapkan selamat datang tahun baru, selamat tinggal 2009.

Di akhir tahun 2009 ini terdapat 10 besar masalah bangsa selama tahun 2009 yang patut direnungkan oleh semua pihak. Perenungan itu ada di dalam diri sendiri  dan di lingkungan keluarga. Adakah masalah tersebut juga ada di dalam lingkup terkecil itu. Bila tidak ada baru bisa melangkah permasalahan ada di lingkungan kita. Bila masalah korupsi, kebihongan dan kekerasan pada lingkungan maka sebaiknya sebelum nya kita wajib introspeksi diri sendiri, sebelum berkoar-koar di luar sana dalam bentuk opni, demonstrasi dan kegiatan hura-hura seremonial lainnya.

Sepuluh  besar permasalahan bangsa ini disusun oleh Koran Anak Indonesia berdasarkan besarnya perhatian masyarakat dan besarnya dampak yang ditimbulkan bagi masyarakat dan bangsa ini. Besarnya perhatian masyarakat diukur dari kualitas dan kuantitas masalah tersebut diungkapkan oleh media masa cetak atau elektronik dan perbincangan hangat masyarakat dalam kehidupan sehari hari.

10 BESAR PERMASALAHAN BANGSA INDONESIA DI TAHUN 2009 VERSI KORAN ANAK INDONESIA

  1. Korupsi sebagai penyakit bangsa yang belum teratasi
  2. Ketidak Percayaan masyarakat terhadap Lembaga peradilan dan  Penegak hukum (kasus Bibit Chandra dan dugaan konspirasi besar Anggodo)
  3. Permasalahan Krisis Bank Century
  4. Krisis ketidakpercayaan dan demoralisasi pada politikus di DPR
  5. Buruknya sistem birokrasi di pemerintahan mulai dari level paling bawah hingga ke atas
  6. Hancurnya Perekonomian Global yang sedikit berimbas pada perekonomian bangsa
  7. Masalah NARKOBA yang mengancam generasi produktif bangsa ini
  8. Angka Kemiskinan dan pengangguran yang masih besar
  9. Masalah kesejahteraan dan kesehatan yang masih mengancam khususnya HIV AIDS, malnutrisi (kurang gizi), flu babi dan kesehatan ibu dan anak
  10. Kekerasan dan pengabaian hak terhadap kaum lemah khususnya anak, perempuan dan kaum miskin

 

Semoga dengan teridentifikasinya permaslahan besar bangsa ini dapat dijadikan renungan semua pihak bahwa manusia Indonesia harus bersatu padu untuk memperbaiki dan menghadapi masalah itu. Memperbaiki dan mengatasi masalah  besar bangsa itu bukan dengan saling menyalahkan dan jangan mengganggap diri sendiri paling benar dan paling bersih. Introspeksi harus dilakukan pada diri sendiri. Apakah selama ini moral, etika dan etiket yang ada pada diri kita selama ini sudah berjalan sesuai dengan jalan agama dan aturan hukum yang benar.

Semoga masalah bangsa ini dapat terselesaikan dan tidak diperkeruh oleh kepentingan indvidu setiap manusia. Permasalahan bangsa ini sering diperkeruh oleh kepentingan bisnis media masa dalam menyampaikan berita. Kekacauan akan bertambah rumit karena diperburuk oleh kepentingan partai dan individu para politikus dalam berperilaku politik. Seharusnya semua tindak dan pikir yang dilakukan siapapun dalam mengentaskan permasalahan bangsa itu seharus dilakukan sikap iklas  tanpa pamrih demi kebaikan sesama umat manusia di muka bumi Indonesia ini.

 

 

 

dr Widodo Judarwanto SpA

KORAN DEMOKRASI INDONESIA

Yudhasmara Publisher

Jl Taman Bendungan Asahan 5 Jakarta Pusat

Phone : (021) 70081995 – 5703646

email : judarwanto@gmail.com

http://korandemokrasiindonesia.wordpress.com/

 

 

 

 

Copyright © 2009, Koran Demokrasi Indonesia  Network  Information Education Network. All rights reserved.

Oleh: Indonesian Children | Desember 11, 2009

Kejaksaan Usut Dugaan Korupsi Rp1,7 Miliar di PDAM Barito Kuala

Kejaksaan Usut Dugaan Korupsi Rp1,7 Miliar di PDAM Barito Kuala

Kejaksaan Negeri (Kejari) Marabahan, Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan, mulai menyelidiki dugaan korupsi di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Barito Kuala senilai Rp1,7 miliar.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Marabahan Gatot, Selasa (27/10), mengatakan pengusutan dugaan korupsi di PDAM Barito Kuala merupakan tindak lanjut atas laporan hasil audit investigatif Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kalimantan Selatan (Kalsel) terhadap dugaan penyimpangan pengelolaan keuangan PDAM Kabupaten Batola periode 2005-2007.

Dugaan sementara terjadi penyimpangan keuangan PDAM sebesar Rp1,7 miliar, katanya. Hingga kini kejaksaan belum menetapkan tersangka, tetapi sejumlah pejabat terkait sudah dimintai keterangan.

Sebelumnya Kepala Inspektorat Barito Kuala Amalin Wajen mengatakan BPKP menemukan penyimpangan yang berhubungan dengan pengelolaan kegiatan rutin sebesar Rp1,7 miliar lebih.

Penyimpangan terjadi dalam administrasi pertanggungjawaban penggunaan dana yang tidak sesuai ketentuan. Dari audit atas 702 item bukti pengeluaran dana Rp1,7 miliar lebih sepanjang 2005 sampai 2007 diindikasikan fiktif.

Sebagai contoh adanya penyimpangan pertanggungjawaban atas pembayaran kepada beberapa pemasok, termasuk merekayasa bukti pembayaran berupa kuitansi (internal) dan voucher, serta tidak adanya faktur, nota dan bukti penerimaan dana dari pihak ketiga.

Mereka yang terlibat dalam dugaan tindak pidana korupsi itu meliputi Kepala Sub Bagian Keuangan, Kepala Sub Bagian Hubungan Langganan, dan Kepala Bagian Keuangan atas perintah dan sepengetahuan Direktur PDAM Barito Kuala

sumber : Media Indonesia Online

Audi Yudhasmara

KORAN DEMOKRASI INDONESIA

Yudhasmara Publisher

Jl Taman Bendungan Asahan 5 Jakarta Pusat

Phone : (021) 70081995 – 5703646

email : judarwanto@gmail.com 

http://korandemokrasiindonesia.wordpress.com/

 

 

 

 

Copyright © 2009, Koran Demokrasi Indonesia  Network  Information Education Network. All rights reserved.

Oleh: Indonesian Children | Desember 10, 2009

80 Pegawai Imigrasi Tilep Biaya ‘Visa on Arrival’

80 Pegawai Imigrasi Tilep Biaya ‘Visa on Arrival’

Sebanyak 80 pegawai kantor imigrasi terlibat dugaan penyimpangan visa on arrival (voa). Namun mereka hanya ditangani secara internal.

Depkum HAM mengatakan tindakan 80 pegawai kantor imigrasi itu mengakibatkan kerugian negara lebih dari Rp3 miliar. Mereka terlibat dalam kasus penggelapan pembayaran voa elektronik di Bandara Ngurah Rai, Bali.

Delapan puluh orang tersebut adalah pegawai dari dinas imigrasi,” ujar Menkum HAM Andi Mattalata di kantor Depkum HAM, Jakarta, Jumat (31/7).

Penyimpangan itu dilakukan dengan menerapkan biaya voa selama satu bulan untuk wisatawan yang mengajukan visa selama seminggu. Biaya visa selama seminggu sebesar US$10, dan sebulan sebesar US$25.

Voucher ini dibayar secara elektronik di beberapa bandara Internasional melalui ATM. Namun dalam laporan turis yang membeli voucher US$25 ternyata dilaporkan hanya memakai voucher US$10. Voucher US$10 tersebut diduga juga voucher lama.
Turis tersebut tetap tinggal lebih dari seminggu tetapi selisih US$15 tersebut dinikmati oleh oleh oknum pegawai imigrasi, ujarnya.

Di Indonesia ada 3 bandara yang melayani voa yaitu di Bali, Batam, dan Medan. Penyimpangan ini sendiri diawali dengan temuan BPK atas kerugian negara sebesar Rp3 miliar dalam periode Oktober 2008-Mei 2009.

Andi menyatakan, saat ini Depkumham belum membawa penyelewengan voa tersebut ke ranah hukum. Dia hanya meminta 80 orang yang pernah menyelewengakan dana pendapatan voa tersebut untuk mengembalikan semua.

Pegawai yang pernah menerima itu diharapkan mengembalikan duitnya. Ada yang Rp 10juta ada yang Rp100 juta, ujarnya.

Rencanaya, pegawai ini akan dikenai sanksi sesuai dengan PP 30 tahun 1980 tentang peraturan disiplin pegawai negeri sipil.

Namun jika ada pihak yang akan melaporkan pegawai ini kepada penegak hukum, Andi tidak akan menghalang-halangi proses hukum. Saya persilahkan KPK untuk menyelidiki ini. Karena ini urusan KPK. saya kan cuma punya kewajinban sebagai pembina pegawai negeri sesuai dengan PP 30 tahun 1980, ujarnya. (AO/OL-7)

Sumber: Media Indonesia Online

Audi Yudhasmara

KORAN DEMOKRASI INDONESIA

Yudhasmara Publisher

Jl Taman Bendungan Asahan 5 Jakarta Pusat

Phone : (021) 70081995 – 5703646

email : judarwanto@gmail.com 

http://korandemokrasiindonesia.wordpress.com/

 

 

 

 

Copyright © 2009, Koran Demokrasi Indonesia  Network  Information Education Network. All rights reserved.

Oleh: Indonesian Children | Desember 10, 2009

KPK Tangkap Umar Syarifudin, Mantan Direktur Bank Jabar Banten

KPK Tangkap Mantan Direktur Bank Jabar

 

KPK menangkap mantan Direktur Bank Jabar Banten Umar Syarifudin atas kasus dugaan korupsi Bank Jabar Banten tahun 2003-2005.

Sebelumnya KPK telah menetapkan Umar sebagai tersangka atas kasus ini sejak 7 Mei 2009. Umar tiba di KPK sekitar pukul 19.45 WIB dengan tangan terborgol, Kamis (30/7).

Juru Bicara KPK Johan Budi, menyatakan penangkapan ini dilakukan setelah tersangka tidak memenuhi panggilan KPK selama dua kali. Tersangka sudah kami panggil pada tanggal 7 dan 23 Mei 2009. Tapi dia tidak datang tanpa konfirmasi, ujar Johan Budi.

KPK sebelumnya sempat melakukan pengejaran terhadap tersangka. Johan menyatakan bahwa tim penyidik KPK bahkan telah mendatangi rumah tersangka di Bandung selama dua hari terkahir. Kami mengirimkan tim ke Bandung, ujarnya.

Menurut informasi dari masyarakat, tim penyidik mendapatkan petunjuk bahwa tersangka selama ini berada di Rangkas Bitung, Banten. Ia bersembunyi di sebuah rumah milik paranormal. Ia telah bersembunyi di rumah dukun selama 10 hari, jelasnya.

KPK menjemput paksa tersangka dengan dua mobil Kijang Innova. Ia diiringi oleh istrinya ketika memasuki Gedung KPK.


Umar Syarifuddin diduga melakukan pungutan ilegal kepada 33 kantor cabang Bank Jabar pada periode tahun 2003-2005. Ia beralasan, uang ini merupakan fee (biaya) setoran modal dan fee setoran pajak yang wajib disetorkan ke kantor Pusat Bank Jabar. Tetapi ternyata pungutan tersebut dinikmati oleh tersangka dan digunakan untuk kepentingan pribadi. Akibat perbuatan ini, diduga kerugian negara mencapai Rp37 miliar.

Umar disangkakan dengan pasal melanggar ketentuan 2 ayat 1 dan atau Pasal 3 UU Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 KUHP. Ia juga melanggar pasal 3 ayat 1 UU Nomor 17/2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 2 UU No 10/2008 tentang perubahan UU No 7/1992 tentang Perbankan, Pasal 12 ayat 3 atau pendirian Bank Jabar. (AO/OL-03)

Sumber: Kompas.Com

Audi Yudhasmara

KORAN DEMOKRASI INDONESIA

Yudhasmara Publisher

Jl Taman Bendungan Asahan 5 Jakarta Pusat

Phone : (021) 70081995 – 5703646

email : judarwanto@gmail.com 

http://korandemokrasiindonesia.wordpress.com/

 

 

 

 

Copyright © 2009, Koran Demokrasi Indonesia  Network  Information Education Network. All rights reserved.

Oleh: Indonesian Children | Desember 10, 2009

TAK ADA AMPUN BUAT KORUPTOR

TAK ADA AMPUN BUAT KORUPTOR

Pada tanggal 15 Agustus 2002 Pemerintah China mengumumkan akan mengajukan sangkaan korupsi terhadap Zhu Xiaohua, bankir kelas kakap yang dikenal dekat dengan mantan Perdana Menteri Zhu Rongji. Zhu Xiaohua adalah mantan Presiden China Everbright, bank-bank komersial terbesar keenam.

Lewat sangkaan yang melibatkan orang dekat mantan PM ini, Pemerintah China ingin menunjukkan keseriusannya bahwa korupsi tidak boleh dibiarkan. Zhu menjadi pebisnis kelas kakap pertama yang menjalani pemeriksaan korupsi sejak China melaksanakan modernisasi perekonomian dua dasawarsa lalu.

Kasusnya diselesaikan di pengadilan hanya dalam tempo tiga bulan. Pengadilan nomor satu Beijing memvonis Zhu Xiaohua hukuman penjara 15 tahun pada tanggal 10 Oktober 2002.

Keseriusan yang sama ditunjukkan tatkala pemerintah menyeret Wang Xuebing, juga orang dekat Zhu Rongji. Wang dicopot tahun 2002 dari posisi Presiden China Construction Bank karena harus mempertanggungjawabkan posisi sebelumnya sebagai Presiden Bank of China 1993-1999.

Kasusnya tidak setransparan Zhu Xiaohua sehingga dibutuhkan waktu satu tahun lebih hingga vonis pengadilan. Ia dihukum 12 tahun penjara, Desember 2003.

Zhu Rongji sebagai Perdana Menteri China (1997-2002) digantikan oleh PM Wen Jiabao dikenal sebagai orang yang sangat keras menyuarakan pemberantasan korupsi. Ia bahkan sudah dikenal vokal sejak menjadi Wali Kota Shanghai di akhir tahun 1980-an.

Menurut pandangannya, terlalu banyak pegawai dengan gaji rendah yang kerjanya duduk-duduk, baca koran sambil minum teh. Ini merupakan sinyal bagi sebuah ketidakefisienan dan perilaku korupsi. Makanya ia melakukan perampingan pegawai pemerintah.

Lewat mulutnya pula dikenal ucapan yang melegenda. Beri saya 100 peti mati, katanya. Sembilan puluh sembilan akan saya pergunakan untuk mengubur para koruptor, dan satu untuk mengubur saya, kalau saya melakukan tindak korupsi lanjut Zhu Rongji saat itu.

Oleh sebab itu tak mengherankan kalau ia mengatakan bahwa dirinya berharap hanya pada satu hal. Kelak setelah meninggalkan posisi sebagai PM, orang berkomentar, Dia seorang yang bersih, bukan seorang pejabat korup!

Upaya yang dilakukan Zhu Rongji merupakan tekad Pemerintah China untuk secara konsisten mengawal pembangunan ekonomi dengan menekan sekecil mungkin penyalahgunaan wewenang di dalam tubuh birokrasi.

Pada tanggal 19 Oktober 2005 Komite Sentral Partai Komunis China mengeluarkan sebuah buku putih bertajuk Membangun Demokrasi Politik di China. Di dalam kebijakan ini dipaparkan bagaimana Pemerintah China serius dalam upayanya membangun pemerintahan yang bersih dan memberantas korupsi.

Sejak Desember 2003 hingga November 2004, menurut buku putih tersebut, sudah diserahkan 162.032 kasus korupsi yang melibatkan pejabat terendah hingga ke tingkat pusat.

Mengingat dalam banyak kasus tindak korupsi berhubungan dengan tindak penyuapan pejabat, maka mulai tahun 2006 nanti Pemerintah China, melalui Kantor Audit Nasional, akan mengumumkan daftar hitam siapa-siapa pemberi suap. Daftar ini terbuka bagi masyarakat untuk diketahui. Pemberantasan korupsi juga bersifat lintas sektoral, tidak hanya menyangkut pejabat China, tetapi juga swasta atau pebisnis.

Di dalam daftar itu akan dimuat nama individu maupun unit yang telah melakukan penyuapan terhitung mundur sejak tahun 1997 yang melibatkan sektor-sektor seperti konstruksi, keuangan, pendidikan, kesehatan, dan bagian pengadaan barang dari lembaga pemerintah. Tindakan ini dilakukan agar seluruh elemen masyarakat terlibat dalam gerakan antikorupsi.

Tahun 2003 beberapa proyek rintisan pembuatan daftar hitam pemberi suap sudah dilakukan di Provinsi Sichuan, Jiangsu, dan Zhejiang yang sedang gencar membangun. Hasilnya cukup memuaskan. Di sana kontraktor konstruksi yang masuk dalam daftar hitam dilarang melakukan penawaran bagi proyek-proyek baru.

Kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) China mengatur mereka yang menawarkan dan menerima suap, dan sama-sama bisa dihukum. Hukuman mati bagi penerima suap dan hukuman seumur hidup bagi pemberi suap.

Perhatian yang serius pada pemberantasan korupsi sempat dilontarkan Deng Xioping pada tanggal 10 April 1982, tiga tahun sejak pencanangan modernisasi ekonomi China. Ia mengkritik penanganan yang lembek bagi pelaku tindak korupsi yang disebutnya melakukan kejahatan ekonomi. Penggelapan uang 6.000 yuan diberi teguran, yang menggelapkan 50.000 yuan divonis 16 tahun penjara. Aparat yang berkepentingan tidak berani bertindak keras. Ia menggambarkan bagaimana mentalitas ragu dalam mengambil tindakan justru tidak akan menyukseskan reformasi yang sudah dimulai. Tindakan keras terhadap kejahatan ekonomi, tak bisa tidak, harus dilakukan.

Tindak lanjut dari kebijakan menuju pemerintahan yang bersih juga dilakukan pada tingkat pelaksana teknis. Radio Nasional China pada 20 Oktober 2005 melaporkan bahkan Tentara Pembebasan Rakyat membuka situs dalam pemenuhan kebutuhan militernya.

Lewat situs http://www. plap.cn dibuka kemungkinan pengadaan barang-barang kebutuhan militer untuk mencegah transaksi korupsi di balik pintu. Kebutuhan militer dengan total anggaran tahun 2005 senilai 30,2 miliar dollar AS di dalam situs ini dibagi ke dalam 21 kategori besar meliputi, di antaranya, kendaraan, kebutuhan akan daging hewan, makanan, tekstil, produk kimia, dan seterusnya, selain kendaraan militer dan pesawat tentunya.

Hu Angang, Direktur Pusat Kajian China di bawah Lembaga Ilmu Pengetahuan China, pernah memperkirakan uang yang hilang akibat korupsi senilai 123-157 miliar dalam setahun, sama dengan 13-17 persen dari produksi domestik bruto (PDB) China.

Untuk menunjukkan keseriusan Pemerintah China dalam memberantas korupsi, pada akhir Oktober 2005 Kongres Rakyat Nasional meratifikasi Konvensi PBB melawan korupsi yang memasukkan suap kepada pejabat publik sebagai tindak kriminal.

(F Harianto Santoso/ Litbang Kompas)

Sumber: Kompas Cyber Media — www.kompas.com

Audi Yudhasmara

KORAN DEMOKRASI INDONESIA

Yudhasmara Publisher

Jl Taman Bendungan Asahan 5 Jakarta Pusat

Phone : (021) 70081995 – 5703646

email : judarwanto@gmail.com 

http://korandemokrasiindonesia.wordpress.com/

 

 

 

 

Copyright © 2009, Koran Demokrasi Indonesia  Network  Information Education Network. All rights reserved.

Oleh: Indonesian Children | Desember 10, 2009

Sebanyak 68,9 persen Kasus Korupsi Divonis Bebas oleh Pengadilan Umum

Sebanyak 68,9 persen Kasus Korupsi Divonis Bebas oleh Pengadilan Umum

 

Sebanyak 68,9 persen perkara korupsi yang disidangkan di pengadilan umum divonis bebas. Kepercayaan masyarakat terhadap hakim karir pun menurun.

Koordinator Hukum dan Peradilan Indonesian Corruption Watch (ICW) Ilian Deta Artasari mengatakan, fakta tersebut menjadi prestasi buruk bagi lembaga peradilan di Indonesia dan berpengaruh terhadap tingginya korupsi di Indonesia.

Angka korupsi tinggi karena lemahnya penegakan hukum, terangnya di Jakarta, Rabu (5/8).

Berdasarkan penelitian ICW selama semester I tahun 2009, sebanyak 119 perkara korupsi dengan 222 terdakwa disidangkan di peradilan umum. Dari seluruh terdakwan, sebanyak 153 terdakwa divonis bebas.

Padahal kerugian negara atas semua kasus itu mencapai Rp1,662 triliun, ujarnya.

Atas fakta vonis tersebut, efek jera putusan hakim diragukan karena hanya 69 terdakwa yang divonis bersalah.

Deta menyatakan bahwa efektivitas peradilan umum terhadap pemberantasan korupsi sangat rendah. Menurutnya, hal ini berkaitan dengan komitmen Ketua Mahkamah Agung.

Pengadilan Umum dibawah kepemimpinan Harfin Tumpa (Ketua MA) gagal memberikan perubahan bagi pemberantasan korupsi, ujarnya.

Peneliti ICW, Febridiansyah menyatakan trend putusan bebas di pengadilan umum, menurut kajian ICW dapat terjadi salah satunya akibat dakwaan yang di susun jaksa lemah atau sengaja dilemahkan. Selain itu Hakim dengan sengaja mencari-cari pertimbangan yang menguntungkan bagi terdakwa korupsi, jelas.

Kinerja buruk pengadilan umum dalam memberantas korupsi menambah daftar panjang terdakwa korupsi yang divonis bebas dalam pengadilan umum. Sebelumnya, 812 orang terdakwa divonis bebas atau lepas dari tuntutan oleh pengadilan umum sejak tahun 2005.

Dari 69 terdakwa yang divonis bersalah juga tidak terlalu mengembirakan karena hukuman yang diterima sangat kecil. Sehingga sulit memberikan efek jera, ujarnya.

Febri mengaku fenomena pembebasan koruptor di peradilan umum ini akan mempengaruhi prestasi hakim karir. Jika komposisi hakim karir mendominasi pengadilan tipikor, maka akan merusak efektivitas yang selama ini terjadi. Prestasi pengadilan Tipikor disebabkan karena terdapat hakim adhoc sedangkan pada pengadilan umum semuanya adalah hakim karier, ujarnya.

Untuk itu, dia meminta agar pemerintah dan DPR dengan cepat menyelesaikan RUU Pengadilan Tipikor dan menetapkan komposisi hakim adhoc lebih banyak dari hakim karir.

Pembahasan RUU pengadilan tipikor yang berjalan lambat menjadi cerminan sikap pemerintah dan DPR dalam pemberantasan korupsi. Padahal mereka di beri mandate oleh Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikan RUU Tipikor sebelum 19 desember 2009, ujarnya. (AO/OL-7)

Sumber: Media Indonesia Online

Audi Yudhasmara

KORAN DEMOKRASI INDONESIA

Yudhasmara Publisher

Jl Taman Bendungan Asahan 5 Jakarta Pusat

Phone : (021) 70081995 – 5703646

email : judarwanto@gmail.com 

http://korandemokrasiindonesia.wordpress.com/

 

 

 

 

Copyright © 2009, Koran Demokrasi Indonesia  Network  Information Education Network. All rights reserved.

Oleh: Indonesian Children | Desember 10, 2009

BPK Temukan Potensi Kerugian Negara Rp33,5 Triliun

BPK Temukan Potensi Kerugian Negara Rp33,5 Triliun

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan temuan sebesar Rp33,56 triliun dalam 491 Laporan Hasil Pemeriksaan Semester I/2009. Dari temuan tersebut, di antaranya adalah temuan ketidakpatuhan yang mengakibatkan adanya kerugian negara/daerah/perusahaan seniali Rp28,49 triliun.

Selama proses pemeriksaan berlangsung dari nilai temuan tersebut telah ditindaklanjuti dengan penyetoran ke kas negara/daerah senilai Rp525,32 miliar. BPK juga mencatat, dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester, kerugian negara pada semester I/2009 sebanyak Rp4,5 triliun, US$46,9 juta dan sejumlah valuta asing lainnya.

Tingkat penyelesaiannya sampai saat ini sudah mencapai hampir 40 persen atau senilai Rp1,14 triliun dan US$40,7 juta, kata Ketua BPK Anwar Nasution di Jakarta, Selasa (15/9).

Menurut data BPK, total kerugian keuangan negara hingga semester I/2009 total temuan BPK mencapai 62 ribu senilai Rp3.000 triliun dengan jumlah rekomendasi 112 ribu senilai Rp2.000 triliun. Dari jumlah itu, 49 ribu rekomendasi senilai Rp1.285 triliun telah dan masih ditindaklanjuti. Sisanya sebanyak 41 ribu rekomendasi senilai Rp313 triliun belum ditindaklanjuti.

Selain temuan kerugian negara, BPK juga menyebutkan tentang temuan yang berindikasi unsur pidana yang disampaikan kepada instansi berwenang. Sampai dengan Semester I/2009, BPK telah menemukan sebanyak 223 kasus senilai Rp 30,5 triliun dan US$ 470 juta. Dari 223 kasus tersebut, yang telah ditindaklanjuti oleh penegak hukum (Kejaksaan, Kepolisian, dan KPK) sebanyak 132 kasus (59 persen), dalam proses peradilan sebanyak 20 kasus (9 persen), penyidikan 15 kasus (7 persen), dan penuntutan 8 kasus (4 persen), putusan 37 kasus (17 persen), dihentikan 10 kasus (4 persen), dan dilimpahkan kepada Kejaksaan Tinggi atau KPK sebanyak 42 kasus (18 persen).

Sementara untuk periode Januari hingga Juni 2009, hasil pemeriksaan BPK yang berindikasi unsur pidana yang diserahkan kepada instansi penegak hukum sebanyak 19 kasus senilai Rp 340 miliar dan US$ 94,6 ribu. Sebanyak 8 kasus senilai Rp 92 miliar telah diserahkan kepada Kejaksaan Agung dan 11 kasus senilai Rp 248 miliar dan US$ 94,6 ribu diserahkan kepada KPK.

Jenis pemeriksaan BPK pada IHPS I/2009 meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan PDTT. Total objek pemeriksaan keuangan mencapai 491 entitas terdiri dari 382 objek pemeriksaan keuangan yang mencakup pemeriksaan neraca dan laporan realisasi anggaran (LRA). Rincian neraca terdiri dari aset Rp2.400 triliun, kewajiban Rp1.700 triliun, dan ekuitas senilai Rp761 triliun. Sedang LRA terdiri dari pendapatan Rp1.212 triliun dan belanja/biaya Rp1.219 triliun.

Anwar mengungkapkan, potensi kerugian dan kekurangan penerimaan negara diidentifikasi dari Pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) BPK yang mencakup 103 objek pemeriksaan senilai Rp136,63 triliun. Rinciannya, 46 objek pemeriksaan di pusat, 36 objek di daerah, 16 objek pemeriksaan BUMN, dan 5 objek di BUMD. (RR/OL-7)

Sumber: Media Indonesia Online

Audi Yudhasmara

KORAN DEMOKRASI INDONESIA

Yudhasmara Publisher

Jl Taman Bendungan Asahan 5 Jakarta Pusat

Phone : (021) 70081995 – 5703646

email : judarwanto@gmail.com 

http://korandemokrasiindonesia.wordpress.com/

 

 

 

 

Copyright © 2009, Koran Demokrasi Indonesia  Network  Information Education Network. All rights reserved.

Oleh: Indonesian Children | Desember 10, 2009

ICW: RUU Tipikor Untungkan Koruptor

ICW: RUU Tipikor Untungkan Koruptor

Anggota Badan Pekerja dan Koordinator Divisi Hukum dan Peradilan Indonesia Corruption Watch (ICW), Emerson Yuntho, berpendapat, Rancangan Undang Undang (RUU) Tindak Pidana Korupsi yang diajukan pemerintah kepada DPR pada tanggal 25 Mei 2009, lebih menguntungkan para koruptor.
    
“RUU itu tentu disukai dan menguntungkan koruptor yang telah merugikan uang negara. Meskipun koruptor dipenjara, uang hasil korupsi masih berada di dalam kekuasaannya,” kata Emerson.


 
Ia mengungkapkan, dalam naskah RUU Tipikor itu sedikitnya memiliki 20 persoalan yang justru tidak mendukung agenda pemberantasan korupsi.      

“Salah satu hal persoalan yang krusial dalam RUU Tipikor itu, adalah pemerintah menghapus hukuman pidana tambahan berupa membayar uang pengganti,” katanya mengungkapkan.

Ketentuan uang pengganti sebagai pidana tambahan sebelumnya diatur dalam pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah menjadi UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (terlampir).

Dalam pasal tersebut, lanjut dia, pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.
    
Jika pelaku tidak mau membayar paling lama satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka kejaksaan dapat menyita dan melelang aset milik koruptor untuk menutup uang pengganti tersebut.
    
“Jika koruptor tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya,” katanya menjelaskan.  
    
Menurut dia, semangat pemberantasan korupsi tidak saja memberikan efek jera bagi pelaku (koruptor) dalam bentuk penjatuhan pidana penjara (menghukum badan), namun juga mengembalikan uang yang telah dikorupsi ke kas negara (asset recovery).  
    
“Faktanya, uang pengganti hasil korupsi jika berhasil dieksekusi ke kas negara setidaknya dapat mengurangi kerugian lebih besar dari uang negara yang dikorupsi,” kata Emerson.
    
Ia menyebutkan, sesuai laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), uang pengganti korupsi yang menjadi kewajiban Kejaksaan Agung yang hingga kini belum disetorkan ke kas negara mencapai Rp6,3 triliun.  
    
“Jika RUU Tipikor yang tidak mengatur soal hukuman uang pengganti itu disahkan, maka ini merupakan langkah mundur bagi upaya pemberantasan korupsi khususnya dalam upaya ’asset recovery’,” katanya menegaskan.
    
Oleh sebab itu, dia meminta DPR mengembalikan RUU Tipikor tersebut kepada pemerintah untuk dirombak ulang dan disosialisasikan kepada seluruh lapisan masyarakat untuk mendapatkan masukan

Sumber : kompas.com

Audi Yudhasmara

KORAN DEMOKRASI INDONESIA

Yudhasmara Publisher

Jl Taman Bendungan Asahan 5 Jakarta Pusat

Phone : (021) 70081995 – 5703646

email : judarwanto@gmail.com 

http://korandemokrasiindonesia.wordpress.com/

 

 

 

 

Copyright © 2009, Koran Demokrasi Indonesia  Network  Information Education Network. All rights reserved.

Oleh: Indonesian Children | Desember 10, 2009

Koruptor Divonis Bebas, Kejari Indramayu Kecewa

Koruptor Divonis Bebas, Kejari Indramayu Kecewa

Kepala Kejaksaan Negeri Indramayu Kusnin, SH, MH merasa kecewa setelah mendengar putusan Pengadilan Negeri Indramayu memvonis bebas Drs Sanusi Gofur, Wakil Ketua DPRD Indramayu, yang diduga telah menyelewengkan dana bantuan partai.

“Perjuangan melawan korupsi di Indramayu cukup berat, tetapi dia tidak akan mengurangi penyelidikan semua kasus korupsi tersebut. Bidikan kepala dinas dan kasus Prona BPN terus berlanjut,” kata Kusni kepada wartawan di Indramayu, Selasa (8/12).

Dia mengatakan, vonis bebas yang diputuskan oleh PN Indramayu tidak akan pernah menyurutkan perjuangannya memberantas korupsi meski setiap kasus korupsi tersebut vonis bebas menjadi kekecewaan, itu merupakan sebuah tantangan baru yang harus dihadapi.

“Saya akan buat koruptor tidak betah hidup di Kabupaten Indramayu. Semua gerak-gerik mereka terus diawasi, kasus korupsi adalah target utama,” kata Kusni.

Jaksa penuntut, Bima, SH, mengaku kecewa putusan hakim terhadap terdakwa diduga menyelewengkan dana bantuan partai yang tidak jelas, tetapi dirinya telah berusaha semaksimal mungkin untuk menjerat Drs Sanusi Gofur, tapi hakim berkehendak lain.

“Dari awal persidangan, dia telah menyudutkan terdakwa dengan berbagai barang bukti dan saksi, tetapi setelah putusan semua menjadi berubah, padahal sudah cukup bukti,” ucap Bima.

Dikatakan, pihak kejaksaan telah berupaya maksimal, seperti terdakwa ditahan, tetapi setelah dilimpahkan ke PN Indramayu statusnya berubah menjadi tahanan kota.

Imam, warga Indramayu yang sering hadir dalam persidangan kasus korupsi Wakil Ketua DPRD, mengaku kecewa setelah hakim menyatakan vonis bebas. Dikatakan, dari persidangan sudah ada rasa kurang percaya terhadap PN Indramayu karena sering sekali kasus korupsi tersebut vonis bebas, apalagi setelah terdakwa berubah status menjadi tahanan kota.

“Padahal, sering didengarnya tersangka korupsi tidak mendapatkan penangguhan tahanan, kecuali sakit kenapa di Indramayu bisa terjadi,” kata Imam.

Warga Indramayu yang mengetahui persidangan dari awal hingga putusan vonis bebas hanya bisa kecewa. Kekecewaan tersebut tidak pernah ada yang peduli, sehingga para koruptor tampak hidup nyaman tinggal di Indramayu.

Sumber : kompas.com

Audi Yudhasmara

KORAN DEMOKRASI INDONESIA

Yudhasmara Publisher

Jl Taman Bendungan Asahan 5 Jakarta Pusat

Phone : (021) 70081995 – 5703646

email : judarwanto@gmail.com 

http://korandemokrasiindonesia.wordpress.com/

 

 

 

 

Copyright © 2009, Koran Demokrasi Indonesia  Network  Information Education Network. All rights reserved.

Oleh: Indonesian Children | Desember 10, 2009

Bersatu Mengganyang Korupsi

Bersatu Mengganyang Korupsi

 

Seekor katak secara refleks dapat melompat menyelamatkan diri jika ia secara tiba-tiba dimasukkan ke dalam kuali yang berisi air mendidih. Namun, jika dari awal katak itu dimasukkan ke dalam kuali yang airnya dingin, ia akan diam karena berada dalam zona nyaman.

Sekalipun air itu dipanaskan secara perlahan-lahan, si katak tetap akan diam. Bahkan, si katak terlelap tidur!

Dia tidak berusaha menyelamatkan diri karena menikmati hangatnya perpindahan suhu air. Ini berarti si katak sudah beradaptasi dengan panasnya air karena dari awal dia sudah beradaptasi dengan ”ancaman lambat”. Akibatnya, si katak tidak pernah menyadari adanya ancaman lambat hingga ia mati dalam air mendidih dan lebih celaka menikmatinya (Peter Senge, The Fifth Discipline, 1990).

Korupsi meluas

Mutatis mutandis, Indonesia juga mengalami keadaan seperti ”balada katak rebus” itu: kurang memiliki kepekaan terhadap ancaman korupsi. Korupsi bermula dari kejadian kecil-kecilan pada akhir tahun 1960-an, sekarang sudah berubah dan berkembang menjadi extra-ordinary crime (kejahatan luar biasa).

Pada tahun 1967 Jenderal (Purn) Abdul Haris Nasution, yang mulai mengkhawatirkan perkembangan korupsi, sudah mengingatkan, jika korupsi terus dibiarkan, akan berbahaya bagi masa depan bangsa. Saat itu mulai terdengar menteri-menteri yang didakwa korupsi. Seorang petinggi Orde Baru ketika itu bisik-bisik menyebut korupsi seperti ”kentut tidak kelihatan, tetapi terasa baunya”.

Korupsi mulai meluas antara lain ditandai kemunculan bentuk-bentuk korupsi baru yang tidak dilakukan secara individual, melainkan secara kolektif. Bangsa kita bukannya tidak sadar akan ancaman kejahatan luar biasa karena sudah sejak reformasi ”keadaan darurat perang melawan korupsi” dilontarkan. Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi secara tragis justru dibubarkan Mahkamah Agung setelah berupaya memeriksa sejumlah hakim agung yang diduga terlibat mafia peradilan.

Dalam sejarah pemberantasan korupsi, Indonesia pernah memiliki enam komisi atau lembaga antikorupsi sejenis Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang telah bubar atau dipaksa dibubarkan. Diperlukan komisi independen dalam pemberantasan korupsi karena di samping penegak hukum konvensional gagal memberantas korupsi, hukum juga tidak mungkin mengarah kepada aparat penegak hukum sendiri sehingga diperlukan lembaga yang mempunyai kewenangan superbody.

Belakangan ini, penegak hukum bukannya serius memerangi korupsi, tetapi seolah justru sibuk memeriksa kelompok antikorupsi. Setelah polisi menjerat petinggi KPK, sekarang jaksa berusaha memenjarakan aktivis propemberantasan korupsi (ICW) dengan pasal karet pencemaran nama baik.

Para koruptor bersorak menikmati siaran langsung pertarungan antara ”buaya dan cicak”. Sejak itu, kita tidak pernah lagi mendengar ada koruptor kelas kakap yang diperiksa.

Bersatu padu

Kalau kita andaikan para koruptor melakukan kerja sama secara rapi untuk melakukan korupsi, mengapa polisi, jaksa, hakim, dan KPK justru saling berhadapan satu sama lain. Mengapa mereka tidak bekerja bersama-sama untuk menghadapi musuh bersama, yaitu korupsi dan koruptor?

Terdengar aneh, aparat penegak hukum sibuk bertikai di antara mereka sendiri. Namun, itulah yang terjadi sekarang ini, aparat penegak hukum mengalami disorientasi dalam pemberantasan korupsi. Komponen penegakan hukum (polisi, jaksa, hakim, dan KPK) saling berhadapan demi menjaga dan melindungi korps.

”Perang saudara” antarsesama aparat penegak hukum hanya akan memberi napas para koruptor untuk bangkit dan menyusun kekuatan kembali. Apabila semua komponen aparat penegak hukum tidak kunjung bekerja sama dan bersatu padu memberantas korupsi, para koruptor bernapas lega. Para koruptor hanya takut apabila semua komponen bersatu padu memberantas korupsi.

Artikel Prof Satjipto Rahardjo, ”Saatnya Melakukan Konsolidasi” (Kompas, 12/10/2009), menggugah aparat penegak hukum untuk bekerja sama memberantas korupsi. Warga sebuah republik yang sudah lama babak belur didera korupsi berharap bisa melihat polisi dan jaksa tidak lagi ”bertikai” berhadapan dengan KPK. Semangat korps dan bendera menjadi tidak penting sehingga apabila ada ”orang dalam” yang terlibat korupsi atau melindungi koruptor, harus didudukkan sebagai warga negara biasa untuk diperiksa menurut hukum yang berlaku. Bangsa ini sudah sekarat karena korupsi.

Ada kepentingan bangsa yang lebih besar yang harus diselamatkan dan didahulukan.

Widodo Dwi Putro Dosen Fakultas Hukum Universitas Mataram

 

Sumber : kompas.com

Audi Yudhasmara

KORAN DEMOKRASI INDONESIA

Yudhasmara Publisher

Jl Taman Bendungan Asahan 5 Jakarta Pusat

Phone : (021) 70081995 – 5703646

email : judarwanto@gmail.com

http://korandemokrasiindonesia.wordpress.com/

 

 

 

 

Copyright © 2009, Koran Demokrasi Indonesia  Network  Information Education Network. All rights reserved.

Oleh: Indonesian Children | Desember 10, 2009

Korupsi Kejahatan Luar Biasa

Marzuki Alie: Korupsi Kejahatan Luar Biasa

Korupsi sudah termasuk kejahatan luar biasa karena membawa dampak kerusakan yang sangat besar terhadap masyarakat, bangsa, dan negara. Korupsi menggerogoti sendi-sendi pembangunan yang membuat kondisi bangsa menjadi statis, bahkan mundur.

Demikian dikatakan Presiden Asian Parliamentary Assembly (APA) dan Ketua DPR Marzuki Alie dalam pertemuan APA.

“Korupsi kejahatan besar yang kompleks dan sistemik. Maka dari itu, pemberantasannya perlu sistematis, komprehensif, dan melibatkan semua pihak,” ujarnya di Bandung, Rabu (9/12/09).

Marzuki mengatakan, APA yang terdiri dari 41 parlemen anggota dan 16 parlemen peninjau mengajak seluruh lapisan masyarakat Indonesia, bahkan Asia dan dunia, untuk merenungkan kembali hakikat korupsi sebagai kejahatan luar biasa.

“Korupsi menghancurkan sendi-sendi pembangunan bangsa. Mari bekerja sama dan bahu-membahu dalam mengatasi dan melawan korupsi,” ujarnya.

Dalam kerangka APA, penguatan komitmen pemberantasan korupsi telah menjadi pembahasan penting di setiap sidangnya. Menurut Marzuki, APA juga telah menghasilkan resolusi dan rencana aksi untuk memberantas korupsi sebagai wujud konkret komitmen tersebut.

Beberapa unsur penting yang harus dilakukan untuk meniadakan korupsi, yaitu menegakkan prinsip-prinsip mendasar, seperti transparansi atau terbuka, mudah, terkontrol, dan dapat diakses semua pihak. Prinsip lain adalah akuntabilitas, partisipatif, dan kesamaan hak.

“Akuntabilitas, yaitu dapat dipertanggungjawabkan. Partisipatif berarti mendorong peran serta masyarakat, dan kesamaan hak yaitu tidak diskriminatif,” kata Marzuki.

Menurut dia, PBB menyepakati pembentukan United Nations Convention Against Corruption pada 1 Oktober 2003. Langkah itu ditindaklanjuti dalam Sidang ke-58 Majelis Umum PBB berdasarkan Resolusi 58/4 tanggal 31 Oktober 2003. Berbagai negara telah meratifikasi hal tersebut.  

“Itu menunjukkan komitmen bersama yang menginginkan proses dan kemajuan pembangunan dicapai dengan meniadakan korupsi serta segala derivasinya,” ujar Marzuki.

Komitmen itu terutama terkait dengan target pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium 2015. 

 

 

Sumber : kompas.com

Audi Yudhasmara

KORAN DEMOKRASI INDONESIA

Yudhasmara Publisher

Jl Taman Bendungan Asahan 5 Jakarta Pusat

Phone : (021) 70081995 – 5703646

email : judarwanto@gmail.com 

http://korandemokrasiindonesia.wordpress.com/

 

 

 

 

 

Copyright © 2009, Koran Demokrasi Indonesia  Network  Information Education Network. All rights reserved.

Oleh: Indonesian Children | Desember 10, 2009

Korupsi di Peradilan Meningkat dan Semakin Rapi

Korupsi di Peradilan Meningkat dan Semakin Rapi

 

Ketua Komisi Yudisial Busyro Muqoddas menilai korupsi di bidang peradilan atau judiciary corruption dari tahun ke tahun kian meningkat dan canggih. Modus yang dilakukan pun semakin rapi dan tersembunyi.

Hal itu diungkapkan Busyro di Jakarta, Rabu (9/12). Yang dimaksud korupsi peradilan adalah tindak pidana korupsi yang berjalan bersamaan dengan proses peradilan yang bisa melibatkan polisi, jaksa, hakim, makelar kasus, cukong, dan sebagainya.

 

Menurut Busyro, Komisi Yudisial (KY) menerima banyak laporan pengaduan masyarakat terkait putusan hakim. Jumlah pengaduan itu setiap tahunnya semakin banyak.

Dari pendalaman KY atas laporan itu, Busyro mengatakan, KY menemukan begitu banyak persoalan yang dicoba ditutupi dengan sangat rapi. Misalnya, penggelapan barang bukti, manipulasi barang bukti dan berita acara persidangan, atau hakim yang secara sengaja tidak mengelaborasi keterangan saksi sehingga tidak ditemukan kebenaran materiil.

Selain itu, tambah Busyro, KY juga menemukan adanya putusan yang konstruksi hukumnya dibuat sedemikian rupa untuk kepentingan salah satu pihak. Hakim kadang juga memanipulasi yurisprudensi dan ketentuan perundang-undangan untuk kepentingan tertentu.

”Modus-modus operandi ini makin terbuka. Ini sesuatu yang serius,” kata dia.

Putusan bermasalah

Dalam perbincangan dengan Kompas beberapa waktu lalu, Busyro menengarai setidaknya ada sekitar 60 persen putusan hakim yang bermasalah. Terkadang, pertimbangan hukum dalam sebuah putusan berbeda dengan fakta yang terungkap dalam persidangan. Hal itu terjadi karena berita acara persidangan yang digunakan hakim memutus perkara dimanipulasi. Hal itu diduga juga melibatkan panitera pengganti.

”Persoalannya, hal ini sulit disentuh KY. Mahkamah Agung (MA) dan hakim selalu beralasan, itu terkait dengan teknis yudisial. Selain itu, kami juga tidak pernah dapat menyentuh panitera pengganti. Wilayah kami pengawasan hakim saja,” papar Busyro.

Padahal, tambahnya, kesalahan atau manipulasi berita acara persidangan (BAP) adalah hal yang fatal mengingat BAP akan digunakan terus oleh hakim tingkat banding, kasasi, atau peninjauan kembali (PK). Tidak adanya mekanisme pembacaan atau pemeriksaan BAP oleh para pihak membuat manipulasi itu mungkin dilakukan.

Wakil Koordinator Badan Pekerja Indonesia Corruption Watch (ICW) Emerson Yuntho sepakat dengan sinyalemen peningkatan korupsi di bidang peradilan. Hal itu, antara lain, disebabkan lemahnya kepemimpinan di internal lembaga dan tidak efektifnya lembaga pengawas eksternal.

”Ada kesan pembiaran oleh pimpinan terhadap praktik seperti itu. Sementara pengawas eksternal juga tidak terlalu berfungsi optimal,” ujar Emerson.

Emerson mengaku mengapresiasi diajukannya dua hakim tingkat pertama ke Majelis Kehormatan Hakim, Selasa lalu. Namun, hal itu tidak lantas membuat hakim jera bermain-main perkara.

”Kalau sanksinya cuma administratif, bahkan sanksi pemecatan, hal itu tidak akan membuat jera, kecuali kasus itu diteruskan ke proses hukum,” kata Emerson lagi.

Hal yang sama juga berlaku untuk Kejaksaan Agung. Jaksa penuntut umum sering memainkan pasal dan besar tuntutan yang diajukan. Hal itu juga sudah menjadi rahasia umum.

Terkait anggapan tidak efektifnya lembaga pengawas eksternal, Busyro mengatakan, terdapat kendala berupa minimnya kewenangan yang diberikan undang-undang. Untuk KY, persoalan kian pelik ketika Mahkamah Konstitusi membatalkan pasal pengawasan. ”Kalau mau memberantas secara sistemik, seharusnya juga dilakukan secara sistemik. Mulai dari UU-nya,” ujar dia

Sumber : kompas.com

Audi Yudhasmara

KORAN DEMOKRASI INDONESIA

Yudhasmara Publisher

Jl Taman Bendungan Asahan 5 Jakarta Pusat

Phone : (021) 70081995 – 5703646

email : judarwanto@gmail.com 

http://korandemokrasiindonesia.wordpress.com/

 

 

 

 

Copyright © 2009, Koran Demokrasi Indonesia  Network  Information Education Network. All rights reserved.

Oleh: Indonesian Children | Desember 10, 2009

Indeks Korupsi Indonesia Rawan

Indeks Korupsi Indonesia Rawan

Angka Indeks Persepsi Korupsi Indonesia naik dari 2,6 tahun 2008 menjadi 2,8 tahun 2009, disertai kenaikan 15 peringkat dari tahun lalu. Namun, jika tidak ada upaya penyelamatan Komisi Pemberantasan Korupsi, indeks Indonesia dipastikan akan melorot tahun depan.

”Ada usaha sistematis melemahkan KPK. Jika tak ada upaya penyelamatan KPK, indeks Indonesia akan jatuh seperti terjadi di Malaysia,” kata Sekretaris Jenderal Transparansi Internasional (TI) Indonesia Teten Masduki dalam acara peluncuran Indeks Persepsi Korupsi (IPK) 2009, Selasa (17/11) di Jakarta. IPK adalah indeks gabungan dari 13 survei oleh 10 lembaga independen yang mengukur persepsi tingkat korupsi di 180 negara di dunia.

Meski skor dalam IPK 2009 naik, Indonesia masih dipandang rawan korupsi oleh para pelaku bisnis dan analis. Dalam IPK 2009 yang diluncurkan TI, peringkat Indonesia naik dari posisi buncit ke peringkat ke-5 dari 10 negara ASEAN. Namun, angka indeks Indonesia masih di bawah Singapura, Brunei, Malaysia, dan Thailand.

Indonesia juga berada di urutan ke-111 dari 180 negara, berada dalam kelompok sama dengan Aljazair, Djibouti, Mesir, Mali, Kepulauan Solomon, dan Togo.

Prestasi KPK

Riset untuk IPK 2009 diadakan sebelum konflik KPK dan Polri mencuat sehingga tidak mencerminkan persepsi publik pada pemberantasan korupsi di Indonesia. ”Sekiranya penelitian yang sama diadakan hari ini, saya yakin skor Indonesia jauh lebih terpuruk dari 2,8. Prestasi pemberantasan korupsi Indonesia beberapa tahun terakhir ini identik dengan kerja keras KPK,” kata Ketua Badan Pengurus TI Indonesia Todung Mulya Lubis dalam sambutan tertulisnya.

Perubahan skor dalam IPK dapat terjadi jika ada perbaikan atau perubahan yang terobservasi dengan jelas. Menurut analisis TI Indonesia, kenaikan skor dan peringkat Indonesia terkait prestasi KPK dan reformasi Departemen Keuangan. ”Perubahan di kedua institusi itu signifikan dan dapat diobservasi jelas,” kata Teten.

Usaha KPK dalam pemberantasan korupsi relatif baik dan konsisten dibandingkan dengan institusi penegak hukum lain di Indonesia. Adapun reformasi di Depkeu dirasakan langsung oleh rakyat dan pelaku bisnis, terutama bidang pajak dan bea cukai.

Namun, prestasi itu belum diikuti perubahan signifikan di institusi publik lain, termasuk kejaksaan dan kepolisian.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan, kerawanan korupsi terjadi di hilir lewat praktik pungutan liar dan penyuapan kepada petugas ataupun di hulu melalui manipulasi kebijakan. Karena itu, perumusan kebijakan pemerintah harus transparan dan bisa dipertanggungjawabkan.

Sumber : kompas.com

Audi Yudhasmara

KORAN DEMOKRASI INDONESIA

Yudhasmara Publisher

Jl Taman Bendungan Asahan 5 Jakarta Pusat

Phone : (021) 70081995 – 5703646

email : judarwanto@gmail.com 

http://korandemokrasiindonesia.wordpress.com/

 

 

 

 

Copyright © 2009, Koran Demokrasi Indonesia  Network  Information Education Network. All rights reserved.

Oleh: Indonesian Children | Desember 10, 2009

Diduga Korupsi, Camat Ciputat Timur Buron

Korupsi Rp 15,97 Miliar, Camat Ciputat Timur Buron

Kejaksaan Negeri (Kejari) Tangerang, Banten, hingga dua bulan terakhir ini belum berhasil menangkap Camat Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan (Tangsel) bernama Dj, yang telah dinyatakan sebagai buron.

“Sampai saat ini yang bersangkutan belum ditangkap, kabar yang mengatakan kita sudah menangkap camat itu tidak benar,” kata Kepala Kejari Tangerang Suyono, Selasa (24/11).

Pihaknya sampai saat ini tidak mengetahui keberadaan Dj, setelah ditetapkan sebagai daftar pencarian orang (DPO) dan buron. Meski begitu, Kejari Tangerang akan terus melakukan pengejaran terhadap Dj.

Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Metro Kabupaten Tangerang Kombes Ari Wibowo mengatakan hal yang senada bahwa pihaknya juga belum berhasil menciduk Dj.

Polres Metro Kabupaten Tangerang akan terus melakukan koordinasi dengan Kejari Tangerang guna menangkap Camat Ciputat Timur itu.

“Kita sudah menyebarkan petugas di beberapa titik untuk mencari di mana camat itu bersembunyi,” ungkap Ari.

Sementara itu, pelayanan masyarakat seperti penandatanganan kartu tanda penduduk dan pengurusan surat-surat penting di Kantor Kecamatan Ciputat Timur dalam sebulan terakhir ini mengalami gangguan.

Hal ini terjadi karena Dj tidak lagi beraktivitas sebagai Camat Ciputat Timur selama dua bulan setelah ditetapkan sebagai buron oleh Kejari Tangerang.

“Urusan kedinasan Camat Ciputat Timur itu tanyakan saja kepada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Tangsel,” ujar Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Tangsel Nanang Komara.

Dj menjadi tersangka dalam kasus dugaan penyelewengan dana pendidikan keaksaraan fungsional atau pemberantasan buta aksara Kabupaten Tangerang 2007 sebesar Rp 15,97 miliar.

Kejaksaan menetapkan status buron terhadap Dj setelah tiga kali mangkir dalam panggilan kejaksaan.

Status tersangka dialamatkan Kejari Tangerang kepada dirinya karena Dj ketika itu menjabat sebagai Ketua Forum Penilik Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Kabupaten Tangerang tahun 2007

sumber : kompas.com

Audi Yudhasmara

KORAN DEMOKRASI INDONESIA

Yudhasmara Publisher

Jl Taman Bendungan Asahan 5 Jakarta Pusat

Phone : (021) 70081995 – 5703646

email : judarwanto@gmail.com 

http://korandemokrasiindonesia.wordpress.com/

 

 

 

 

Copyright © 2009, Koran Demokrasi Indonesia  Network  Information Education Network. All rights reserved.

Oleh: Indonesian Children | Desember 10, 2009

Korupsi Pengadaan Barang di Depdiknas Rp 20 Miliar

Korupsi Pengadaan Barang di Depdiknas Rp 20 Miliar

Dalam merespons langkah Kejaksaan Tinggi Jakarta Pusat yang menangkap mantan Dirjen Pendidikan Luar Sekolah (PLS) Depdiknas Ace Suryadi beberapa waktu lalu atas dugaan korupsi, Indonesia Corruption Watch (ICW) menengarai adanya dugaan korupsi dalam tiga proyek pengadaan di tubuh Depdiknas, khususnya Dirjen PLS.

ICW mencatat korupsi pengadaan buku dan modul belajar, ijazah dan sistem manajemen komputer oleh Dirjen PLS mencapai sekitar Rp 20 miliar. Koordinator Investigasi ICW, Agus Sunaryanto, Selasa (23/9), mengatakan dia dan rekannya Febry Hendri membawa berkas-berkas kontrak pengadaan masing-masing pengadaan, hasil pemeriksaan nilai kerugian, serta modus pengadaan dan menyerahkannya kepada Asisten Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Jakarta Pusat Muhammad Yusuf. Tujuannya untuk dipertimbangkan sebagai bahan tambahan dalam penyelesaian kasus korupsi di tubuh Dirjen PLS.

Ketiganya total kontraknya Rp 20 miliar dan berdasarkan data yang kita peroleh ada penggelembungan dana sebesar Rp 6,8 miliar atau 34 persen dari harga sebenarnya, ujar Agus usai diterima Aspidsus.

ICW juga mencatat ada sekitar 22 nama pejabat teras Depdiknas yang terlibat dalam tiga kasus pengadaan ini. Nama-namanya juga sudah dilampirkan dalam berkas. ICW menuntut agar Kejati dapat menyelesaikan kasus ini secara hukum karena ICW mengaku menangkap indikasi bahwa Mendiknas akan menyelesaikan kasus ini hanya secara adminsitratif. Artinya, para pejabat yang terlibat hanya diminta untuk mengembalikan jumlah uang yang sudah dikorupsi.

Saya prihatin Mendiknas juga seperti berupaya melindungi pelaku yang terlibat hanya dengan sanksi administratif. Tidak ada komitmen dari Mendiknas untuk menyelesaikannya secara hukum yang dapat memberikan efek jera supaya institusi ini bebas korupsi, ujar Agus.

Agus juga semakin khawatir mengingat dalam pidato kenegaraan 15 Agustus lalu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sudah memutuskan anggaran pendidikan meningkat menjadi 20 persen dari total anggaran pada APBN 2009. Saya khawatir anggaran yang harusnya diperuntukkan bagi masyarakat akan semakin berkurang karena dikorupsi oleh Depdiknas sendiri, tandas Agus.

LIN

Sumber: Kompas.Com

Audi Yudhasmara

KORAN DEMOKRASI INDONESIA

Yudhasmara Publisher

Jl Taman Bendungan Asahan 5 Jakarta Pusat

Phone : (021) 70081995 – 5703646

email : judarwanto@gmail.com 

http://korandemokrasiindonesia.wordpress.com/

 

 

 

 

Copyright © 2009, Koran Demokrasi Indonesia  Network  Information Education Network. All rights reserved.

Oleh: Indonesian Children | Desember 10, 2009

ICW Lapor KPK Soal Penggelembungan Biaya Haji

ICW Lapor KPK Soal Penggelembungan Biaya Haji

 

Indonesia Corruption Watch (ICW) melaporkan dugaan penggelembungan biaya haji tahun 2005 sampai 2007 ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Data terbaru yang ditemukan ICW adalah ‘mark up’ (penggelembungan) biaya haji tahun 2005, 2006, dan 2007, kata Koordinator Divisi Monitoring Pelayanan Publik ICW Ade Irawan di gedung KPK, Jakarta, Selasa (9/6).

Dalam laporan tersebut diduga telah terjadi penggelembungan biaya haji sebesar Rp332,56 miliar. Angka itu didapat dari telaah lanjutan atas laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap biaya haji dari komponen biaya penerbangan, konsumsi, biaya tinggal, general service, dan angkutan darat.

Penggelembungan itu, menurut Ade, salah satunya bisa dilihat dari kemahalan komponen biaya penerbangan. Sejak penyelenggaran haji 2003, diberlakukan mekanisme free seat atau diskon dalam ongkos penerbangan.

Berdasar data BPK, Departemen Agama hanya menerapkan diskon itu sampai dengan tahun haji 2005. Dengan demikian, tarif yang berlaku untuk tahun 2006 dan 2007 diduga tidak dipotong diskon, sehingga terjadi kemahalan yang mencapai Rp106,57 miliar.

Selain itu, menurut Ade, BPK juga menemukan dugaan kemahalan biaya tinggal jemaah haji di Arab Saudi akibat penetapan biaya tinggal sebesar 1500 SAR (US$400). Tarif itu mengakibatkan kemahalan biaya tinggal sebesar Rp30,08 miliar.

Kemudian, Ade juga menyebut telah terjadi kemahalan biaya konsumsi Arafah-Mina. Biaya konsumsi Arafah-Mina adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi jamaah reguler selama wukuf. Menurut ICW, Departemen Agama menetapkan biaya konsumsi sebesar 300 SAR per jamaah, lebih mahal dari kontrak sebesar 200 SAR, sesuai dengan laporan BPK. Hal itu mengakibatkan kemahalan biaya konsumsi sebesar Rp122,08 miliar. Dalam laporannya, ICW juga menyertakan penggelembungan biaya haji dari komponen biaya ‘general service’ (Rp35,5 miliar) dan biaya angkutan darat (Rp38,31 miliar). (Ant/OL-06)

Sumber: Media Indonesia Online

Audi Yudhasmara

KORAN DEMOKRASI INDONESIA

Yudhasmara Publisher

Jl Taman Bendungan Asahan 5 Jakarta Pusat

Phone : (021) 70081995 – 5703646

email : judarwanto@gmail.com 

http://korandemokrasiindonesia.wordpress.com/

 

 

 

 

Copyright © 2009, Koran Demokrasi Indonesia  Network  Information Education Network. All rights reserved.

Oleh: Indonesian Children | Desember 10, 2009

KORUPSI : Mengapa Banyak Kasus Korupsi Melibatkan Lelaki?

Mengapa Banyak Kasus Korupsi Melibatkan Lelaki?

Persepsi masyarakat bahwa wanita adalah makhluk yang suci dan tidak akan melakukan korupsi tidak sepenuhnya benar. Para politisi perempuan juga berpotensi melakukan tindakan korupsi.

Korupsi itu genderless, semua dapat melakukannya. Termasuk politisi perempuan, ujar Ketua Transparancy Internasional Todung Mulya Lubis, di Jakarta, Selasa (27/10). Menurut dia, potensi korupsi terletak pada kekuasaan dan wewenang yang dipunyai para politisi.

Todung sangat prihatin dengan aneka praktik korupsi. Selain anak-anak, pihak yang paling dirugikan dengan tindakan korupsi adalah perempuan. Sebagian besar masyarakat Indonesia adalah perempuan, kalau anggaran untuk kesehatan dan pendidikan disunat yang menjadi korban juga perempuan, jelasnya.

Ani Soetjipto, aktivis perempuan sekaligus dosen FISIP UI, mengatakan, sama halnya dengan pria, perempuan juga dapat melakukan tindakan-tindakan yang melanggar aturan. Perempuan ada yang bagus, ada juga yang melakukan korupsi, kata dia.

Menurut Ani, sedikitnya kasus korupsi yang dilakukan perempuan disebabkan karena jabatan-jabatan penting masih dipegang politisi pria. Kalau politisi perempuan memegang jabatan penting, juga akan melakukan hal yang sama, kata dia.

Untuk mencegah maraknya kasus korupsi yang dilakukan politisi perempuan, Ani menyarankan, sebelum memegang suatu jabatan diperlukan suatu kontrak politik. Kontrak tersebut berfungsi mengikat para politisi perempuan untuk tidak melakukan tindakan yang melanggar, termasuk korupsi di dalamnya.

Dari 100 perempuan, tidak semuanya bagus. Kita tidak boleh memberikan cek kosong, yang dimaksudkan agar ada perwakilan perempuan di jajaran elite politik. Harus ada kontrak yang mengikatnya, tegas dia.

Sumber: Kompas.Com

Audi Yudhasmara

KORAN DEMOKRASI INDONESIA

Yudhasmara Publisher

Jl Taman Bendungan Asahan 5 Jakarta Pusat

Phone : (021) 70081995 – 5703646

email : judarwanto@gmail.com

http://korandemokrasiindonesia.wordpress.com/

 

 

 

 

Copyright © 2009, Koran Demokrasi Indonesia  Network  Information Education Network. All rights reserved.

Oleh: Indonesian Children | Desember 10, 2009

Definisi Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Masih Sempit

 

KPK: Definisi Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Masih Sempit

 

 

 

 
       

 

 

KPK: Definisi Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Masih Sempit

Definisi tindak pidana korupsi (TPK) di Indonesia dinilai masih sempit. Definisi TPK saat ini hanya terkait dengan perbuatan suap yang berkaitan dengan pejabat publik Republik Indonesia.

Padahal, Undang-Undang Pemberantasan Korupsi milik PBB, UNCAC, menyebutkan tentang TPK yang sudah berpindah tangan, penyuapan pejabat publik asing dan pejabat internasional, serta penyuapan di sektor swasta.

Hal tersebut terdapat pada Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 21 UNCAC, ujar Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Mochammad Jasin, dalam diskusi Suap Keharusan Bagi Pengusaha? di Hotel Nikko, Jakarta, Senin (16/2).

Pada Pasal 15 UNCAC menyebutkan tentang penyuapan pejabat publik. Hal ini, lanjut Jasin, memang sudah banyak ter-cover oleh UU RI. Kecuali, definisi sempit TPK suap, pejabat publik yang meminta suap atau sebelum suap itu sendiri sudah berpindah tangan.

Sementara Pasal 16 UNCAC mengatur tentang penyuapan pejabat publik asing dan pejabat organisasi internasional. Hal tersebut, kata dia, belum ter-cover UU RI karena definisi TPK masih terkait perbuatan suap yang berkaitan dengan pejabat publik.

Pasal 21 UNCAC tentang penyuapan di sektor swasta. Ini belum ter-cover. Mungkin hal itu bisa dimasukkan dalam UU Pemberantasan Korupsi yang baru, tutur Jasin.

Sumber: Kompas.Com

Audi Yudhasmara

KORAN DEMOKRASI INDONESIA

Yudhasmara Publisher

Jl Taman Bendungan Asahan 5 Jakarta Pusat

Phone : (021) 70081995 – 5703646

email : judarwanto@gmail.com

http://korandemokrasiindonesia.wordpress.com/

 

 

 

 

Copyright © 2009, Koran Demokrasi Indonesia  Network  Information Education Network. All rights reserved.

Oleh: Indonesian Children | Desember 10, 2009

Korupsi, Budaya yang Mengancurkan Masa Depan Bangsa

Korupsi, Budaya yang Mengancurkan Masa Depan Bangsa

Korupsi adalah penyakit masyarakat yang dapat membuat sistem hukum, sistem domokrasi dan tatanan budaya, sosial dan masyarakat semakin rapuh. Korupsi akan menyemsarakan rakyat  dan akan menghancurkan nasib masa depan bangsa ini. Perilaku buruk ini semakin hari semakin meningklat dan  harus menjadi musuh utama dan musuh bersama seluruh lapisan masyarakat bangsa ini.

Korupsi (bahasa Latin: corruptio dari kata kerja corrumpere = busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, menyogok) menurut adalah perilaku pejabat publik, baik politikus|politisi maupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka.

Dari sudut pandang hukum, tindak pidana korupsi secara garis besar mencakup unsur-unsur sebagai berikut:

  • perbuatan melawan hukum;
  • penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana;
  • memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi;
  • merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Terdapat beberapa jenis tindak pidana korupsi , diantaranya:

  • memberi atau menerima hadiah atau janji (penyuapan);
  • penggelapan dalam jabatan;
  • pemerasan dalam jabatan;
  • ikut serta dalam pengadaan (bagi pegawai negeri/penyelenggara negara);
  • menerima gratifikasi (bagi pegawai negeri/penyelenggara negara).

Dalam arti yang luas, korupsi atau korupsi politis adalah penyalahgunaan jabatan resmi untuk keuntungan pribadi. Semua bentuk pemerintah|pemerintahan rentan korupsi dalam prakteknya. Beratnya korupsi berbeda-beda, dari yang paling ringan dalam bentuk penggunaan pengaruh dan dukungan untuk memberi dan menerima pertolongan, sampai dengan korupsi berat yang diresmikan, dan sebagainya. Titik ujung korupsi adalah kleptokrasi, yang arti harafiahnya pemerintahan oleh para pencuri, di mana pura-pura bertindak jujur pun tidak ada sama sekali.

Korupsi yang muncul di bidang politik dan birokrasi bisa berbentuk sepele atau berat, terorganisasi atau tidak. Walau korupsi sering memudahkan kegiatan kriminal seperti penjualan narkotika, pencucian uang, dan prostitusi, korupsi itu sendiri tidak terbatas dalam hal-hal ini saja. Untuk mempelajari masalah ini dan membuat solusinya, sangat penting untuk membedakan antara korupsi dan kriminalitas|kejahatan.

Tergantung dari negaranya atau wilayah hukumnya, ada perbedaan antara yang dianggap korupsi atau tidak. Sebagai contoh, pendanaan partai politik ada yang legal di satu tempat namun ada juga yang tidak legal di tempat lain.

Kondisi yang mendukung munculnya korupsi

  • Konsentrasi kekuasan di pengambil keputusan yang tidak bertanggung jawab langsung kepada rakyat, seperti yang sering terlihat di rezim-rezim yang bukan demokratik.
  • Kurangnya transparansi di pengambilan keputusan pemerintah
  • Kampanye-kampanye politik yang mahal, dengan pengeluaran lebih besar dari pendanaan politik yang normal.
  • Proyek yang melibatkan uang rakyat dalam jumlah besar.
  • Lingkungan tertutup yang mementingkan diri sendiri dan jaringan “teman lama”.
  • Lemahnya ketertiban hukum.
  • Lemahnya profesi hukum.
  • Kurangnya kebebasan berpendapat atau kebebasan media massa.
  • Gaji pegawai pemerintah yang sangat kecil.
  • Rakyat yang cuek, tidak tertarik, atau mudah dibohongi yang gagal memberikan perhatian yang cukup ke pemilihan umum.
  • Ketidakadaannya kontrol yang cukup untuk mencegah penyuapan atau “sumbangan kampanye”.

Dampak Buruk korupsi

Demokrasi

Korupsi menunjukan tantangan serius terhadap pembangunan. Di dalam dunia politik, korupsi mempersulit demokrasi dan tata pemerintahan yang baik (good governance) dengan cara menghancurkan proses formal. Korupsi di pemilihan umum dan di badan legislatif mengurangi akuntabilitas dan perwakilan di pembentukan kebijaksanaan; korupsi di sistem pengadilan menghentikan ketertiban hukum; dan korupsi di pemerintahan publik menghasilkan ketidak-seimbangan dalam pelayanan masyarakat. Secara umum, korupsi mengkikis kemampuan institusi dari pemerintah, karena pengabaian prosedur, penyedotan sumber daya, dan pejabat diangkat atau dinaikan jabatan bukan karena prestasi. Pada saat yang bersamaan, korupsi mempersulit legitimasi pemerintahan dan nilai demokrasi seperti kepercayaan dan toleransi.

Ekonomi

Korupsi juga mempersulit pembangunan ekonomi dengan membuat distorsi dan ketidak efisienan yang tinggi. Dalam sektor privat, korupsi meningkatkan ongkos niaga karena kerugian dari pembayaran ilegal, ongkos manajemen dalam negosiasi dengan pejabat korup, dan risiko pembatalan perjanjian atau karena penyelidikan. Walaupun ada yang menyatakan bahwa korupsi mengurangi ongkos (niaga) dengan mempermudah birokrasi, konsensus yang baru muncul berkesimpulan bahwa ketersediaan sogokan menyebabkan pejabat untuk membuat aturan-aturan baru dan hambatan baru. Dimana korupsi menyebabkan inflasi ongkos niaga, korupsi juga mengacaukan “lapangan perniagaan”. Perusahaan yang memiliki koneksi dilindungi dari persaingan dan sebagai hasilnya mempertahankan perusahaan-perusahaan yang tidak efisien.

Korupsi menimbulkan distorsi (kekacauan) di dalam sektor publik dengan mengalihkan investasi publik ke proyek-proyek masyarakat yang mana sogokan dan upah tersedia lebih banyak. Pejabat mungkin menambah kompleksitas proyek masyarakat untuk menyembunyikan praktek korupsi, yang akhirnya menghasilkan lebih banyak kekacauan. Korupsi juga mengurangi pemenuhan syarat-syarat keamanan bangunan, lingkungan hidup, atau aturan-aturan lain. Korupsi juga mengurangi kualitas pelayanan pemerintahan dan infrastruktur; dan menambahkan tekanan-tekanan terhadap anggaran pemerintah.

Para pakar ekonomi memberikan pendapat bahwa salah satu faktor keterbelakangan pembangunan ekonomi di Afrika dan Asia, terutama di Afrika, adalah korupsi yang berbentuk penagihan sewa yang menyebabkan perpindahan penanaman modal (capital investment) ke luar negeri, bukannya diinvestasikan ke dalam negeri (maka adanya ejekan yang sering benar bahwa ada diktator Afrika yang memiliki rekening bank di Swiss). Berbeda sekali dengan diktator Asia, seperti Soeharto yang sering mengambil satu potongan dari semuanya (meminta sogok), namun lebih memberikan kondisi untuk pembangunan, melalui investasi infrastruktur, ketertiban hukum, dan lain-lain. Pakar dari Universitas Massachussetts memperkirakan dari tahun 1970 sampai 1996, pelarian modal dari 30 negara sub-Sahara berjumlah US $187 triliun, melebihi dari jumlah utang luar negeri mereka sendiri.

(Hasilnya, dalam artian pembangunan (atau kurangnya pembangunan) telah dibuatkan modelnya dalam satu teori oleh ekonomis Mancur Olson). Dalam kasus Afrika, salah satu faktornya adalah ketidak-stabilan politik, dan juga kenyataan bahwa pemerintahan baru sering menyegel aset-aset pemerintah lama yang sering didapat dari korupsi. Ini memberi dorongan bagi para pejabat untuk menumpuk kekayaan mereka di luar negeri, diluar jangkauan dari ekspropriasi di masa depan.

Kesejahteraan umum

Korupsi politis ada dibanyak negara, dan memberikan ancaman besar bagi warga negaranya. Korupsi politis berarti kebijaksanaan pemerintah sering menguntungkan pemberi sogok, bukannya rakyat luas. Satu contoh lagi adalah bagaimana politikus membuat peraturan yang melindungi perusahaan besar, namun merugikan perusahaan-perusahaan kecil (SME). Politikus-politikus “pro-bisnis” ini hanya mengembalikan pertolongan kepada perusahaan besar yang memberikan sumbangan besar kepada kampanye pemilu mereka.

Bentuk-bentuk penyalahgunaan

Korupsi mencakup penyalahgunaan oleh pejabat pemerintah seperti penggelapan dan nepotisme, juga penyalahgunaan yang menghubungkan sektor swasta dan pemerintahan seperti penyogokan, pemerasan, campuran tangan, dan penipuan.

  • Penyogokan: penyogok dan penerima sogokan
  • Korupsi memerlukan dua pihak yang korup: pemberi sogokan (penyogok) dan penerima sogokan. Di beberapa negara, budaya penyogokan mencakup semua aspek hidup sehari-hari, meniadakan kemungkinan untuk berniaga tanpa terlibat penyogokan.

Negara-negara yang paling sering memberikan sogokan pada umumnya tidak sama dengan negara-negara yang paling sering menerima sogokan.

Duabelas negara yang paling kurang korupsinya, menurut survey persepsi (anggapan ttg korupsi oleh rakyat) oleh Transparansi Internasional di tahun 2001 adalah sebagai berikut (disusun menurut abjad): Australia, Kanada, Denmark, Finlandia, Islandia, Luxemburg, Belanda, Selandia Baru, Norwegia, Singapura, Swedia, dan Swiss

Menurut survei persepsi korupsi , tigabelas negara yang paling korup adalah (disusun menurut abjad): Azerbaijan, Bangladesh, Bolivia, Kamerun, Indonesia,Irak, Kenya, Nigeria, Pakistan, Rusia, Tanzania, Uganda, dan Ukraina

Namun demikian, nilai dari survei tersebut masih diperdebatkan karena ini dilakukan berdasarkan persepsi subyektif dari para peserta survei tersebut, bukan dari penghitungan langsung korupsi yg terjadi (karena survey semacam itu juga tidak ada)

Politisasi dan Krupsi dalam Kehidupan Politik/

Di arena politik, sangatlah sulit untuk membuktikan korupsi, namun lebih sulit lagi untuk membuktikan ketidakadaannya. Maka dari itu, sering banyak ada gosip menyangkut politisi.

Politisi terjebak di posisi lemah karena keperluan mereka untuk meminta sumbangan keuangan untuk kampanye mereka. Sering mereka terlihat untuk bertindak hanya demi keuntungan mereka yang telah menyumbangkan uang, yang akhirnya menyebabkan munculnya tuduhan korupsi politis. Sering terjadi di mana politisi mencari cara untuk mencoreng lawan mereka dengan tuduhan korupsi. Di Republik Rakyat Cina, fenomena ini digunakan oleh Zhu Rongji, dan yang terakhir, oleh Hu Jintao untuk melemahkan lawan-lawan politik mereka.

Parameter Ukuran  korupsi

Mengukur korupsi – dalam artian statistik, untuk membandingkan beberapa negara, secara alami adalah tidak sederhana, karena para pelakunya pada umumnya ingin bersembunyi. Transparansi Internasional, LSM terkemuka di bidang anti korupsi, menyediakan tiga tolok ukur, yang diterbitkan setiap tahun: Indeks Persepsi Korupsi (berdasarkan dari pendapat para ahli tentang seberapa korup negara-negara ini); Barometer Korupsi Global (berdasarkan survei pandangan rakyat terhadap persepsi dan pengalaman mereka dengan korupsi); dan Survei Pemberi Sogok, yang melihat seberapa rela perusahaan-perusahaan asing memberikan sogok. Transparansi Internasional juga menerbitkan Laporan Korupsi Global; edisi tahun 2004 berfokus kepada korupsi politis. Bank Dunia mengumpulkan sejumlah data tentang korupsi, termasuk sejumlah Indikator Kepemerintahan.

Sejarah pemberantasan korupsi di Indonesia

Orde Lama

  • Kabinet Djuanda : Di masa Orde Lama, tercatat dua kali dibentuk badan pemberantasan korupsi. Yang pertama, dengan perangkat aturan Undang-Undang Keadaan Bahaya, lembaga ini disebut Panitia Retooling Aparatur Negara (Paran). Badan ini dipimpin oleh A.H. Nasution dan dibantu oleh dua orang anggota, yakni Profesor M. Yamin dan Roeslan Abdulgani. Kepada Paran inilah semua pejabat harus menyampaikan data mengenai pejabat tersebut dalam bentuk isian formulir yang disediakan. Mudah ditebak, model perlawanan para pejabat yang korup pada saat itu adalah bereaksi keras dengan dalih yuridis bahwa dengan doktrin pertanggungjawaban secara langsung kepada Presiden, formulir itu tidak diserahkan kepada Paran, tapi langsung kepada Presiden. Diimbuhi dengan kekacauan politik, Paran berakhir tragis, deadlock, dan akhirnya menyerahkan kembali pelaksanaan tugasnya kepada Kabinet Djuanda.
  • Operasi Budhi  Pada 1963, melalui Keputusan Presiden No. 275 Tahun 1963, pemerintah menunjuk lagi A.H. Nasution, yang saat itu menjabat sebagai Menteri Koordinator Pertahanan dan Keamanan/Kasab, dibantu oleh Wiryono Prodjodikusumo dengan lembaga baru yang lebih dikenal dengan Operasi Budhi. Kali ini dengan tugas yang lebih berat, yakni menyeret pelaku korupsi ke pengadilan dengan sasaran utama perusahaan-perusahaan negara serta lembaga-lembaga negara lainnya yang dianggap rawan praktek korupsi dan kolusi.
  • Lagi-lagi alasan politis menyebabkan kemandekan, seperti Direktur Utama Pertamina yang tugas ke luar negeri dan direksi lainnya menolak karena belum ada surat tugas dari atasan, menjadi penghalang efektivitas lembaga ini. Operasi ini juga berakhir, meski berhasil menyelamatkan keuangan negara kurang-lebih Rp 11 miliar. Operasi Budhi ini dihentikan dengan pengumuman pembubarannya oleh Soebandrio kemudian diganti menjadi Komando Tertinggi Retooling Aparat Revolusi (Kontrar) dengan Presiden Soekarno menjadi ketuanya serta dibantu oleh Soebandrio dan Letjen Ahmad Yani. Bohari pada tahun 2001 mencatatkan bahwa seiring dengan lahirnya lembaga ini, pemberantasan korupsi di masa Orde Lama pun kembali masuk ke jalur lambat, bahkan macet.

Orde Baru

  • Pada masa awal Orde Baru, melalui pidato kenegaraan pada 16 Agustus 1967, Soeharto terang-terangan mengkritik Orde Lama, yang tidak mampu memberantas korupsi dalam hubungan dengan demokrasi yang terpusat ke istana. Pidato itu seakan memberi harapan besar seiring dengan dibentuknya Tim Pemberantasan Korupsi (TPK), yang diketuai Jaksa Agung. Namun, ternyata ketidakseriusan TPK mulai dipertanyakan dan berujung pada kebijakan Soeharto untuk menunjuk Komite Empat beranggotakan tokoh-tokoh tua yang dianggap bersih dan berwibawa, seperti Prof Johannes, I.J. Kasimo, Mr Wilopo, dan A. Tjokroaminoto, dengan tugas utama membersihkan Departemen Agama, Bulog, CV Waringin, PT Mantrust, Telkom, Pertamina, dan lain-lain.
  • Empat tokoh bersih ini jadi tanpa taji ketika hasil temuan atas kasus korupsi di Pertamina, misalnya, sama sekali tidak digubris oleh pemerintah. Lemahnya posisi komite ini pun menjadi alasan utama. Kemudian, ketika Laksamana Sudomo diangkat sebagai Pangkopkamtib, dibentuklah Operasi Tertib (Opstib) dengan tugas antara lain juga memberantas korupsi. Perselisihan pendapat mengenai metode pemberantasan korupsi yang bottom up atau top down di kalangan pemberantas korupsi itu sendiri cenderung semakin melemahkan pemberantasan korupsi, sehingga Opstib pun hilang seiring dengan makin menguatnya kedudukan para koruptor di singgasana Orde Baru.begitu

Era Reformasi

  • Di era reformasi, usaha pemberantasan korupsi dimulai oleh B.J. Habibie dengan mengeluarkan UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme berikut pembentukan berbagai komisi atau badan baru, seperti Komisi Pengawas Kekayaan Pejabat Negara (KPKPN), KPPU, atau Lembaga Ombudsman. Presiden berikutnya, Abdurrahman Wahid, membentuk Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TGPTPK) melalui Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2000. Namun, di tengah semangat menggebu-gebu untuk memberantas korupsi dari anggota tim ini, melalui suatu judicial review Mahkamah Agung, TGPTPK akhirnya dibubarkan dengan logika membenturkannya ke UU Nomor 31 Tahun 1999. Nasib serupa tapi tak sama dialami oleh KPKPN, dengan dibentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi, tugas KPKPN melebur masuk ke dalam KPK, sehingga KPKPN sendiri hilang dan menguap. Artinya, KPK-lah lembaga pemberantasan korupsi terbaru yang masih eksis.
  • KPK di bawah Taufiequrachman Ruki (2003-2007)  Pada tanggal 16 Desember 2003, Taufiequrachman Ruki, seorang alumni Akademi Kepolisian (Akpol) 1971, dilantik menjadi Ketua KPK. Di bawah kepemimpinan Taufiequrachman Ruki, KPK hendak memposisikan dirinya sebagai katalisator (pemicu) bagi aparat dan institusi lain untuk terciptanya jalannya sebuah “good and clean governance” (pemerintahan baik dan bersih) di Republik Indonesia. Sebagai seorang mantan Anggota DPR RI dari tahun 1992 sampai 2001, Taufiequrachman walaupun konsisten mendapat kritik dari berbagai pihak tentang dugaan tebang pilih pemberantasan korupsi. Menurut Taufiequrachman Ruki, pemberantasan korupsi tidak hanya mengenai bagaimana menangkap dan memidanakan pelaku tindak pidana korupsi, tapi juga bagaimana mencegah tindak pidana korupsi agar tidak terulang pada masa yang akan datang melalui pendidikan antikorupsi, kampanye antikorupsi dan adanya contoh “island of integrity” (daerah contoh yang bebas korupsi). Pernyataan Taufiequrachman mengacu pada definisi korupsi yang dinyatakan dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001. Menurutnya, tindakan preventif (pencegahan) dan represif (pengekangan) ini dilakukan dengan “memposisikan KPK sebagai katalisator (trigger) bagi aparat atau institusi lain agar tercipta good and clean governance dengan pilar utama transparansi, partisipasi dan akuntabilitas”. Taufiequrachman mengemukakan data hasil survei Transparency Internasional mengenai penilaian masyarakat bisnis dunia terhadap pelayanan publik di Indonesia. Hasil survei itu memberikan nilai IPK (Indeks Persepsi Korupsi) sebesar 2,2 kepada Indonesia. Nilai tersebut menempatkan Indonesia pada urutan 137 dari 159 negara tersurvei. Survei Transparency International Indonesia berkesimpulan bahwa lembaga yang harus dibersihkan menurut responden, adalah: lembaga peradilan (27%), perpajakan (17%), kepolisian (11%), DPRD (10%), kementerian/departemen (9%), bea dan cukai (7%), BUMN (5%), lembaga pendidikan (4%), perijinan (3%), dan pekerjaan umum (2%).
  • Lebih lanjut disampaikan, survei terbaru Transparency International yaitu “Barometer Korupsi Global”, menempatkan partai politik di Indonesia sebagai institusi terkorup dengan nilai 4,2 (dengan rentang penilaian 1-5, 5 untuk yang terkorup). Masih berangkat dari data tersebut, di Asia, Indonesia menduduki prestasi sebagai negara terkorup dengan skor 9.25 (terkorup 10) di atas India (8,9), Vietnam (8,67), Filipina (8,33) dan Thailand (7,33).
  • Dengan adanya data tersebut, terukur bahwa keberadaan korupsi di Indonesia telah membudaya baik secara sistemik dan endemik. Maka Taufiequrachman berasumsi bahwa kunci utama dalam pemberantasan korupsi adalah integritas yang akan mencegah manusia dari perbuatan tercela, entah itu “corruption by needs” (korupsi karena kebutuhan), “corruption by greeds” (korupsi karena keserakahan) atau “corruption by opportunities” (korupsi karena kesempatan). Taufiequrachman juga menyampaikan bahwa pembudayaan etika dan integritas antikorupsi harus melalui proses yang tidak mudah, sehingga dibutuhkan adanya peran pemimpin sebagai teladan dengan melibatkan institusi keluarga, pemerintah, organisasi masyarakat dan organisasi bisnis. Pada tahun 2007 Taufiequrachman Ruki digantikan oleh Antasari Azhar sebagai Ketua KPK

 

Audi Yudhasmara

KORAN ANAK INDONESIA
Htpp://korananakindonesia.wordpress.com

Oleh: Indonesian Children | Desember 2, 2009

PSIKOPAT, KORUPTOR DAN UJI SKRENINGNYA

PSIKOPAT, KORUPTOR DAN UJI SKRENINGNYA

            Belakangan ini permintaan surat keterangan kesehatan jiwa kepada beberapa rumah sakit di Jakarta  meningkat. Pemerintah memang mensyaratkan calon legislator lulus tes MMPI (Minnesota Multiphasic Personality Inventory). Pemeriksaan ini dapat mendeteksi adanya kondisi kejiwaan seseorang mulai gambaran perasaan, kelemahan psikis, kemampuan berpikir rasional, kejujuran, kecenderungan bertindak kriminal hingga psikopat. Ternyata kondisi kejiwaan termasuk psikopat  berpotensi terjadi perbuatan korupsi atau perbuatan kriminal lainnya. 

Korupsi adalah penyakit kronis bangsa ini yang sejak terjadi dahulu dan belum tersembuhkan hingga kini. Ternyata korupsi bak penyakit kanker yang sudah menjalar kemana-mana dan sulit diobati. Penanganan kasus korupsi harus dilakukan secara holistik. Disamping pembenahan sistem dan penegakkan hukum, ternyata kondisi kejiwaan dengan pola genetik tertentu berpotensi menjadi koruptor. Kondisi kejiwaan yang sering dikaitkan dengan perilaku korupsi dan tindak kriminal tersebut adalah psikopat. Bila faktor kondisi kejiwaan ini dapat dideteksi sejak dini maka perilaku korupsi dapat diminimalkan.  Sehingga sangatlah penting adanya perangkat yang dapat mendeteksi para calon koruptor sebelum diterima sebagai anggota legislatif dan eksekutif.

PSIKOPAT DAN KORUPTOR

Psikopat adalah suatu gejala kelainan yang sejak dulu dianggap berbahaya dan mengganggu masyarakat. Istilah psikopat yang sudah sangat dikenal masyarakat justru tidak ditemukan dalam Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder (DSM) IV. Artinya, psikopat tidak tercantum dalam daftar penyakit, gangguan atau kelainan jiwa di lingkungan ahli kedokteran jiwa Amerika Serikat. Psikopat dalam kedokteran jiwa masuk dalam klasifikasi gangguan kepribadian dissosial. Selain psikopatik, ada gangguan antisosial, asosial, dan amoral yang masuk dalam klasifikasi gangguan kepribadian dissosial.

Psikopat berasal dari kata psyche yang berarti jiwa dan pathos yang berarti penyakit. Psikopat tak sama dengan skizofrenia karena seorang psikopat sadar sepenuhnya atas perbuatannya. Gejalanya sendiri sering disebut dengan psikopati, pengidapnya seringkali disebut “orang gila tanpa gangguan mental”. Menurut penelitian sekitar 1% dari total populasi dunia mengidap psikopat. Beberapa seorang ahli memprediksi tiga dari 10 laki-laki di Amerika Serikat dan satu dari 30 laki-laki di Inggris adalah psikopat. Prediksi ini didasarkan pada penelitiannya, yang sebagian besar respondennya adalah laki-laki.

Selama ini mungkin tidak disadari psikopat banyak hidup di sekitar kita. Apakah tetangga, teman kerja, anggota DPR, bupati, gubernur bahkan apakah pasangan hidup kita adalah seorang psikopat.  Penyimpangan perilaku itu adalah sikap egois, tidak pernah mengakui kesalahan bahkan selalu mengulangi kesalahan, tidak memiliki empati dan tidak punya hati nurani. Bila itu semua ada kecurigaan psikopat layak diberikan. Psikopat ditemukan di berbagai profesi dan kelas sosial, laki- laki dan perempuan. Karena yang dirugikan oleh kejahatannya tak hanya individu tetapi juga masyarakat luas, Pengidap ini sulit dideteksi karena sebanyak 80% lebih banyak yang berkeliaran daripada yang mendekam di penjara atau dirumah sakit jiwa, pengidapnya juga sukar disembuhkan. Dalam kasus kriminal, psikopat dikenali sebagai pembunuh, pemerkosa, pemabuk, penjudi, penipu, pelaku kekerasan dalam rumah tangga dan koruptor. Namun, kasus kriminal itu hanya terjadi pada sekitar 15-20 persen dari semua penderita psikopat. Selebihnya adalah pribadi yang berpenampilan sempurna, pandai bertutur kata, mempesona, mempunyai daya tarik luar biasa dan menyenangkan.

Sampai saat ini masih belum diketahui secara pasti penyebab psikopat. Berbagai teori dikemukakan oleh para peneliti. Teori kelainan struktural otak seperti penurunan intensitas beberapa bagian otak. Teori lain adalah gangguan metabolisme  serotonin, gangguan fungsi otak dan  genetik yang diduga ikut menciptakan karakter monster seorang psikopat. Selain ada anomali di otak, faktor genetik dan lingkungan juga berperan besar melahirkan karakter psikopat.

Terdapat beberapa karakter spesifik untuk mengenali psikopat. Di antaranya adalah tidak memiliki empati, emosi dangkal, manipulatif, pembohong, egosentris, pintar bicara, toleransi yang rendah pada frustasi, membangun relasi yang singkat dan episodik, gaya hidup parasitik, dan melanggar norma sosial yang persisten. Seorang psikopat selalu membuat kamuflase yang rumit, memutar balik fakta, menebar fitnah, dan kebohongan untuk mendapatkan kepuasan dan keuntungan dirinya sendiri. Egosentris, pembohong dan manipulatif tampaknya dapat menjadikan cikal bakal bakat koruptor. Seorang koruptor tidak akan memperdulikan akibat tindakannya dapat  menyengsarakan ribuan bahkan jutaan umat manusia Indonesia.

UJI SKRENING

Tidak mudah mendiagnosis seorang mengalami psikopat. Alat diagnosis yang sering digunakan berdasarkan teori yang sudah teruji secara klinis dengan metode deduksi adalah MMPI, Primitive Defense Guide, Rorschach, ToM (Theory of Mind), SCT (Sentence Completion Test), dan NEO PIR. Pemeriksaan modifikasi yang terahkir dikembangkan adalah Psychopathy Checklist (PCL) dan versi revisinya Psychopathy Checklist-Revised (PCL-R). 

MMPI adalah metode yag selama ini digunakan untuk mendeteksi adanya gangguan jiwa secara umum, termasuk psikopat. Terdapat beberapa kumpulan pertanyaan yang harus terselesaikan dalam waktu kurun waktu 1,5 jam. Jawaban pertanyaan tersebut bersifat kualitatif, seperti ya atau tidak. Namun MMPI masih mempunyai kelemahan. Tidak sulit bagi seorang psikopat yang cerdas untuk merekayasa laporan dan berbohong.

Adanya beberapa kelemahan tersebut skhirnya dikembangkan Psychopathy Checklist (PCL) dan versi revisinya Psychopathy Checklist-Revised (PCL-R). Pemeriksaan ini tampaknya dapat menunjukkan hasil yang valid dan benar tentang psikopat. PCL-R merupakan metode yang sudah dilengkapi dasar-dasar interview semi-struktural dengan seseorang yang dicurigai sebagai psikopat, bersama-sama diolah dengan berbagai informasi tentang orang tersebut. Penilaian ditentukan dengan skala, mulai dari 0 artinya tidak ada insikasi psikopat hingga 2 yang artinya seseorang positif memiliki karakter psikopat. Total skor adalah 40, dan seseorang didiagnosa psikopat jika dia memiliki skor antara 30 hingga 40. Pada beberapa kasus, skor 25 juga sudah dikategorikan psikopat.

Terdapat sekitar 20 kriteria dalam PCL-R dalam menegakkan diagnosis psikopat. Di antaranya  sebagai berikut  : persuasif dan memesona di permukaan, menghargai diri yang berlebihan, butuh stimulasi atau gampang bosan, pembohong yang patologis, menipu dan manipulatif, kurang rasa bersalah dan berdosa, emosi dangkal, kasar dan kurang empati, hidup seperti parasit, buruknya pengendalian perilaku, longgarnya perilaku seksual, masalah perilaku dini (sebelum usia 13 tahun), tidak punya tujuan jangka panjang yang realistis, impulsif, tidak bertanggung jawab atas kewajiban, tidak bertanggung jawab atas tindakan sendiri, pernikahan jangka pendek yang berulang, kenakalan remaja, melanggar norma dan keragaman kriminal.

Memang tidak semua koruptor adalah psikopat dan tidak semua psikopat adalah koruptor. Tetapi skrening awal dalam menentukan adanya psikopat atau kondisi kejiwaan yang lain diharapkan dapat menurunkan angka kejadian korupsi dan tindak kriminal lainnya di lingkungan legislatif dan eksekutif. Bila memang sensitifitas dan spesifitas uji skrening tersebut sangat baik, maka sudah selayaknya pemerintah membuat aturan untuk  persyaratan skrening bagi calon anggota di semua instansi pemerintah yang terkait. 

Mengingat kompleksitas penderita psikopat maka sebaiknya tidak ada pengecualian dalam penerimaan calon legislatif, eksekutif bahkan mungkin bagi calon pegawai negeri sipil. Seorang psikopat tidak bisa disembuhkan secara sempurna tetapi hanya bisa terobservasi dan terdeteksi. Untuk tahap pengobatan dan rehabilitasi psikopat saat ini baru dalam tahap kopleksitas pemahaman gejala. Terapi yang paling mungkin adalan non obat seperti konseling. Seorang psikopat tidak merasa ada yang salah dengan dirinya sehingga memintanya datang teratur untuk terapi adalah hal yang mustahil. Yang bisa dilakukan manusia adalah menghindari orang-orang psikopat, mencegah timbul korban lebih banyak dan mencegah psikopat jangan berubah menjadi kriminal termasuk korupsi.

dr Widodo Judarwanto SpA, Children Allergy clinic dan Picky Eaters Clinic Jakarta. Phone 5703646   0817171764 – 70081995.

KORAN DEMOKRASI INDONESIA

Yudhasmara Publisher

Jl Taman Bendungan Asahan 5 Jakarta Pusat

Phone : (021) 70081995 – 5703646

email : judarwanto@gmail.com

http://korandemokrasiindonesia.wordpress.com/

 

 

 

 

Copyright © 2009, Koran Demokrasi Indonesia  Network  Information Education Network. All rights reserved.

Oleh: Indonesian Children | Desember 1, 2009

Berita dibalik Gemuruhnya Bank Century

Nasabah Bank Century Banyak Yang Stres dan Bunuh Diri

Jakarta – Komisi III DPR RI mengadakan rapat dengar pendapat dengan Nasabah Bank Century terkait nasib mereka. Banyak nasabah Bank Century yang stres dan kemudian bunuh diri karena deposito mereka hilang.
 
“Kami sudah ke Komisi XI periode lalu sebelum banyak timbul korban bunuh diri.  Banyak nasabah stres dan kemudian meninggal,” ujar salah seorang nasabah Bank Century, Siput (60), saat rapat dengar pendapat  di ruang Komisi III, DPR-MPR, Senayan, Jakarta, Selasa (24/11/2009).

Menurut para nasabah tersebut, bukan hanya Rp 6,7 triliun saja yang perlu diselamatkan, tapi juga ada hak sebesar Rp 1,7 triliun yang merupakan dana nasabah.

“Sejak LPS (Lembaga Penjamin Simpanan) mengambil alih Bank Century ada Rp 1,7 triliun yang sebenarnya harus diberikan pada nasabah. Nasabah yang punya deposito di Bank Century LPS tidak mau membayar karena menganggap produk kami bukan produk bank,” sesal Siput.

Terkait tidak bisa dicairkanya deposito Bank Century ini, para nasabah mengaku sudah menyurati Presiden SBY, namun hingga kini belum mendapat tanggapan. “Kami juga telah mendatangi BI termasuk rapat dengan Direkturnya, tapi tetap saja tidak bisa,” pungkas Siput.

sumber : detik.news

Upaya Menjinakkan Gelombang Protes Bank Century

BI (Bank Indonesia) rupanya mulai gerah dengan gelindingan bola salju polemik yang menyeruak pasca terungkapnya kasus bailout bank Century, yang dana tombokannya sampai menggelembung sebesar Rp. 6,7 Trilyun.

Senin, 7 September 2009, menurut kabar, pihak BI mengumpulkan para analis dan pengamat politik. Pertemuan di hotel Nikko itu, tampak hadir antara lain, Iman Sugema, Yanuar Rizki, Toni Prasentiantono, Prajoto, Fauzi Ichsan, Deputi Gubernur BI.

Saya dipanggil terkait masalah sistemik Bank Century, jadi BI menuturkan bailout Century memang harus dilakukan karena jika tidak berdampak sistemik, tapi saya tidak sependapat“, kata Iman Sugema. 

Menurut kabar, para analis dan pengamat yang diundang itu diminta bergabung di forum group discussion melakukan sharing session terkait bailout Century.

Ini sesuatu ide yang baik, asalkan ide ini tidak dimanfaatkan untuk menjinakkan para analis garis keras dalam soal kritik dan beda pendapat soal penanganan bank Century. Apalagi tentu tak elok jika dimaksudkan untuk mensetting opini di ranah publiknya, giliran selanjutnya opini akan cukup kondusif untuk mempeti-eskan kausus ini. Seperti diketahui bersama, kasus bailout bank Century ini ditengarai banyak pihak, mengandung kejanggalan-kejanggalan dan keanehan dalam alasan yang mendasari pengambilan keputusan bailoutnya.

Unjuk Rasa Tuntaskan Kasus Bank Century

image

Bandung, CyberNews. Unjuk rasa mahasiswa yang menuntut penyelesaian kasus Bank Century digelar massa dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) di depan Gedung Sate Bandung, Selasa (1/12) siang.

Selain berorasi, pengunjuk rasa membakar pula ban bekas. Di tengah api yang menjilat, pengunjuk rasa sempat pula membakar gambar dua figur yang dianggap perlu dimintai pertanggungjawabannya atas kebijakan melakukan bail out terhadap Bank Century. Kedua figur itu adalah Boediono (mantan Gubernur BI) dan Menkeu Sri Mulyani.

Aksi tersebut dilakukan pengunjuk rasa dengan pengawalan barisan aparat kepolisian yang berjaga-jaga di depan pintu gerbang gedung pusat pemerintahan Jabar itu.

Massa juga menyatakan dukungannya atas upaya pengusutan kasus tersebut melalui mekanisme Hak Angket DPR. Mereka bahkan meminta pembentukan Pansus Bank Century dipercepat. Dengan catatan, Pansus diisi oleh anggota dewan yang memiliki kapasitas dan integritas tanpa mempunyai konflik kepentingan atas kasus itu.

Untuk itu, mereka memperingatkan anggota dewan tidak memberikan ruang kompromi selama menjalankan hak angket itu. Permintaan terhadap PPATK agar membuka aliran dana bail out Bank Century juga dikumandangkan. KPK pun diminta turun tangan dalam kasus tersebut.

sumber : suara merdeka.com

Kasus Bank Century, Tim 9 Lakukan Politisasi?

E-mail
 
 
Para penggagas hak angket Bank Century yang tergabung dalam Tim 9 gencar bergerilya menemui sejumlah tokoh-tokoh bangsa. Mulai dari mantan Presien RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Megawati Soekarnoputri hingga Amien Rais, Wiranto, Prabowo Subiyanto dan Syafii Maarif. Upaya mencari dukungan bagi pelaksanaan hak angket ini dinilai sebagai tindakan mempolitisasi kasus yang menghebohkan tersebut.

Pernyataaan ini dilontarkan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI Muladi. “Itu jelas merupakan sebuah langkah politis,” ucapnya di Kantor Wakil Presiden Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Senin (30/11). “Tapi saya bisa maklum kok. Mereka kan dari parpol, jadi kalau mereka melakukan langkah-langkah politik, ya memang bidangnya di situ.”
Begitu pun Muladi berharap agar agar pertemuan-pertemuan yang digagas Tim 9 dengan sejumlah tokoh itu tidak berdampak pada munculnya kegoncangan dalam masyarakat. “Jangan sampai memunculkan tekanan-tekanan yang mengakibatkan terjadinya kegoncangan sosial politik,” katanya.
Terkait tuntutan agar Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Wakil Presiden Boediono mundur dari jabatannya, Muladi menganggapnya sebagai hal yang terlalu berlebihan. Menurut Muladi, sangat tidak arif jika hanya bekal curiga kemudian seorang tokoh langsung disuruh mundur. “Beri kesempatan Boediono memberikan penjelasannya terlebih dahulu, terutama tentang efek sistemik terkait dengan pengucuran dana buat Bank Century pada saat itu,” ujarnya.
Kesaksian JK
Selain bergerilya mendatangi tokoh-tokoh nasional, para inisiator hak angket juga bersiap memanggil sejumlah nama yang terkait dengan proses penyelamatan bank ini. Di samping Boediono dan Sri Mulyani, nama lain yang masuk daftar panggilan adalah Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK). Menurut anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golongan Karya (FPG) Bambang Soesatyo, JK bisa menjelaskan bagaimana proses penyelamatan itu dilakukan.
JK Sendiri memastikan akan datang jika undangan tersebut telah diterimanya. JK berjanji akan mengungkap semua hal yang diketuhuinya. “Saya pada dasarnya tidak terlalu mengetahui secara mendalam perihal prosesnya. Karena itu saya hanya akan menjawab apa yang saya lihat, apa yang saya rasakan. Dan saya tentunya tidak akan menjelaskan apa yang tidak saya ketahui. Kalau tidak tahu, tentu saya akan bilang bahwa saya tidak tahu. Saya tidak mau berandai-andai. Toh tim Pansusnya juga belum dibentuk. Kepastiannya juga menunggu hasil sidang Paripurna 1 Desember (Selasa hari ini – red),” kata JK di Makassar, kemarin.
Menurut JK, kunci penyelesaian kasus ini harus dimulai dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). “Kan sudah ada audit BPK, lembaga resmi negara yang kita akui  bersama. Mulai saja dari audit yang tebalnya 500 halaman itu. Jangan memulai dari rumor. Audit itu sendiri harus dilihat secara keseluruhan, dibedah betul apa yang terjadi, sehingga penilaiannya fair untuk semua orang,” ujarnya.
PD Jangan Pimpin Pansus
Terkait posisi pimpinan Pansus Hak Angket yang sekarang malah terkesan menjadi rebutan, suara-suara yang meminta agar Fraksi Partai Demokrat (FPD) meredam ambisi mereka, terdengar kian kencang. “Keinginan FPD itu jika dipaksakan malah bisa mendorong kelompok-kelompok masyarakat menggerakkan parlemen jalanan guna memberi tekanan ekstra pada pansus hak angket,” kata Bambang Soesatyo.
Sebelumnya, Fraksi Partai Demokrat lewat anggotanya, Marzuki Alie, mengatakan mekanisme pemilihan ketua angket berdasarkan musyawarah mufakat dengan mengedepankan asal proporsionalitas. FPD adalah fraksi terbesar di DPR dengan 148 anggota. “Biasanya yang terbanyak itulah yang memimpin,” kata Marzuki.
Menanggapi pernyataan ini, pengusul angket dari F-PDIP Gayus Lumbuun mengatakan, asas proporsionalitas hanya berlaku bagi komposisi anggota pansus yang berjumlah 30 orang. Soal pimpinan, katanya, mekanisme ditentukan “Oleh dan dari anggota”.
Pendapat Lumbuun disikapi dingin Ketua Fraksi Demokrat Anas Urbaningrum. “Kami sedang menggodok nama anggota. Prioritasnya kami akan mengusulkan anggota dulu. Kalau pimpinan kan dipilih anggota,” ujarnya. Anas membantah pernyataan bahwa Demokrat akan menggembosi pansus Century sehingga pansus tidak akan berjalan. “Itu tudingan, buktikan nanti. Kita ingin pansus bekerja baik dan betul-betul efektif.”

 

 

 

KORAN DEMOKRASI INDONESIA

Yudhasmara Publisher

Jl Taman Bendungan Asahan 5 Jakarta Pusat

Phone : (021) 70081995 – 5703646

email : judarwanto@gmail.com

http://korandemokrasiindonesia.wordpress.com/

 

 

 

 

 

Copyright © 2009, Koran Demokrasi Indonesia  Network  Information Education Network. All rights reserved

Oleh: Indonesian Children | Desember 1, 2009

SKPP dari Kejaksaan untuk kasus Bibit-Chandra

Dua pimpinan nonaktif Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah, akhirnya bebas dari tuntutan perkara terkait dugaan penyalahgunaan wewenang dan dugaan pemerasan.

Kejaksaan Agung memastikan menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKPP) hari ini,Selasa (1/12/2009). Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Marwan Efendy mengungkapkan, keputusan penerbitan SKPP diambil Kejaksaan dengan alasan demi kepentingan hukum, karena perkara tersebut dinilai tidak layak untuk dibawa ke pengadilan.

“Paling lambat besok (hari ini) jam 13.00 WIB, Kejari Jaksel akan menandatangani Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKPP) atas nama Pak Chandra Hamzah dan Bibit Samad Rianto,” ungkap Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Marwan Effendy dalam jumpa pers di gedung bundar Kejagung, Jakarta, Senin kemarin.

Kejaksaan Agung juga meminta kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan (Kejari Jaksel) agar mengundang Bibit dan Chandra untuk menandatangani dan menerima surat SKPP secara langsung sekitar pukul 16.00 WIB, setelah surat tersebut dikeluarkan. Setelah SKPP turun, Bibit dan Chandra segera kembali menduduki jabatannya di KPK.

Staf Khusus Bidang Hukum Deny Indrayana menyatakan bahwa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) telah menyiapkan draf Keppres pengaktifan kembali Bibit-Chandra. Denny juga mengungkapkan, sesuai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) No 4 Tahun 2009 sebagai pengganti UU No 30 Tahun 2002 tentang KPK, maka pelaksana tugas (plt) pimpinan KPK yang menggantikan Bibit dan Chandra, yakni Mas Ahmad Santosa dan Waluyo, akan diberhentikan secara hormat dari jabatannya.

Menurut Perppu, Chandra dan Bibit dapat aktif lagi sebagai pimpinan KPK apabila pengadilan memutuskan keduanya tidak bersalah atau perkara mereka dihentikan oleh kepolisian atau Kejaksaan Agung. “Sesuai Perppu Plt Pimpinan KPK, Keppres pengaktifan kembali Chandra dan Bibit dan pemberhentian dengan hormat Plt Waluyo dan Mas Ahmad Santosa akan diterbitkan segera setelah SKPP dari Jaksa Agung secara resmi diterima oleh Presiden,” jelas Deny.

Sebelumnya, Presiden SBY telah meminta kepolisian dan kejaksaan tidak membawa kasus Bibit-Chandra ke pengadilan. Mantan Kepala Staf Teritorial TNI ini menggariskan bahwa cara yang ditempuh harus tetap mengacu pada ketentuan perundang-undangan dan tatanan hukum yang berlaku.

Sikap Presiden ini merespons rekomendasi Tim Delapan yang mendapat mandat memverifikasi kasus tersebut. Marwan memastikan tidak ada tekanan yang menyebabkan kasus ini akhirnya dihentikan. Semua pertimbangan hukum telah diperhitungkan dalam proses penerbitan SKPP tersebut. “Jaksa Agung bertanya kepada saya siang tadi, ?Pak Pidsus, apa bisa proses ini lebih cepat. Kalau bisa dipercepat kenapa lama-lama. Kan begitu kira-kira,” ujar Marwan.

Mantan Kajati Jawa Timur ini juga menegaskan bahwa proses penerbitan SKPP tersebut bukan suatu yang mendadak, karena sudah dipertimbangkan dari berbagai aspek yang diuraikannya dalam kesempatan tersebut. “Ini tidak tiba-tiba. Saya sudah diskusi dengan Jaksa Agung (Hendarman Supandji),” kata Marwan.

 

sumber : okezone.com

 

KORAN INDONESIA SEHAT

Yudhasmara Publisher

Jl Taman Bendungan Asahan 5 Jakarta Pusat

Phone : (021) 70081995 – 5703646

http://koranindonesiasehat.wordpress.com/

 

 

 

 

 

Copyright © 2009, Koran Indonesia  Sehat  Network  Information Education Network. All rights reserved.

Oleh: Indonesian Children | November 30, 2009

FREE DOWNLOAD KONSTITUSI DI INDONESIA : UUD 1945

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Amandemen 1 s.d. 4) uud_1945.htm (42.94 kb) uud_1945.pdf (141.52 kb) 
  - Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945 (Amandemen 4) amand4.pdf (82.51 kb) 
  - Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar 1945 (Amandemen 3) amand3.pdf (37.97 kb) 
  - Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar 1945 (Amandemen 2) amand2.pdf (31.8 kb) 
  - Perubahan Pertama Undang-Undang Dasar 1945 (Amandemen 1) amand1.pdf (14.74 kb) 
  - The Second Amendment to The 1945 Constitution of The Republic of Indonesia amand2eng.pdf (25.63 kb) 
  - The First Amendment to The 1945 Constitution of The Republic of Indonesia amand1eng.pdf (14.86 kb) 
  - Undang-Undang Dasar Negara Sementara Tahun 1950

 

 

KORAN DEMOKRASI INDONESIA

Yudhasmara Publisher

Jl Taman Bendungan Asahan 5 Jakarta Pusat

Phone : (021) 70081995 – 5703646

email : judarwanto@gmail.com 

http://korandemokrasiindonesia.wordpress.com/

 

 

 

 

 

Copyright © 2009, Koran Demokrasi Indonesia  Network  Information Education Network. All rights reserved.

Oleh: Indonesian Children | November 30, 2009

KONSTITUSI DI BERBAGAI NEGARA

BRUNEI DARUSALAM  
  - Constitution of Brunei Darussalam brunei.pdf (173.52 kb) 
  03. MALAYSIA  
  - Constitution of Malaysia malaysia.pdf (778.22 kb) 
  04. PHILIPINA  
  - The Constitution of The Republic of The Philippines philipina1987.htm (158.88 kb) 
  -    
02. AFGHANISTAN  
  - The Constitution Of Afghanistan 1990 Afghanistan 1990.pdf (302.88 kb) 
  - The Constitution Of Afghanistan 1987 Afghanistan 1987.pdf (390.39 kb) 
  - The Constitution Of Afghanistan 1976 Afghanistan 1976.pdf (313.85 kb) 
  - The Constitution Of Afghanistan 1963 Afghanistan 1963.pdf (355.81 kb) 
  - The Constitution Of Afghanistan 1923 Afghanistan 1923.pdf (173.18 kb) 
03. ALBANIA  
  - Albanian Constitution Albania.htm (87.4 kb) 
04. ALGERIA  
  - The Constitution of the People’s Democratic Republic of Algeria Algeria.pdf (325.72 kb) 
05. ANDORRA  
  - The Constitution of the Principality of Andorra Andorra.htm (55.53 kb) 
06. ANGOLA  
  - Angola Constitution Angola.pdf (346.36 kb) 
07. ANTIGUA AND BARBUDA  
  - Antigua and Barbuda Constitution Antigua.htm (233.41 kb) 
08. ARGENTINA  
  - Argentina Constitution Argentina.htm (84.53 kb) 
09. BAHAMAS  
  - Bahamas Constitution 1973 Bahamas.htm (249.13 kb) 
10. BARDOSA  
  - The Barbados Independence Order 1966

 

KORAN DEMOKRASI INDONESIA

Yudhasmara Publisher

Jl Taman Bendungan Asahan 5 Jakarta Pusat

Phone : (021) 70081995 – 5703646

email : judarwanto@gmail.com 

http://korandemokrasiindonesia.wordpress.com/

 

 

 

 

 

Copyright © 2009, Koran Demokrasi Indonesia  Network  Information Education Network. All rights reserved.

Oleh: Indonesian Children | November 30, 2009

KONSTITUSI NEGARA DI DUNIA

   
  01. INDONESIA  
  - Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Amandemen 1 s.d. 4) uud_1945.htm (42.94 kb) uud_1945.pdf (141.52 kb) 
  - Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945 (Amandemen 4) amand4.pdf (82.51 kb) 
  - Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar 1945 (Amandemen 3) amand3.pdf (37.97 kb) 
  - Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar 1945 (Amandemen 2) amand2.pdf (31.8 kb) 
  - Perubahan Pertama Undang-Undang Dasar 1945 (Amandemen 1) amand1.pdf (14.74 kb) 
  - The Second Amendment to The 1945 Constitution of The Republic of Indonesia amand2eng.pdf (25.63 kb) 
  - The First Amendment to The 1945 Constitution of The Republic of Indonesia amand1eng.pdf (14.86 kb) 
  - Undang-Undang Dasar Negara Sementara Tahun 1950 uuds50.htm (323.89 kb) 
  02. BRUNEI DARUSALAM  
  - Constitution of Brunei Darussalam brunei.pdf (173.52 kb) 
  03. MALAYSIA  
  - Constitution of Malaysia malaysia.pdf (778.22 kb) 
  04. PHILIPINA  
  - The Constitution of The Republic of The Philippines philipina1987.htm (158.88 kb) 
  -    
02. AFGHANISTAN  
  - The Constitution Of Afghanistan 1990 Afghanistan 1990.pdf (302.88 kb) 
  - The Constitution Of Afghanistan 1987 Afghanistan 1987.pdf (390.39 kb) 
  - The Constitution Of Afghanistan 1976 Afghanistan 1976.pdf (313.85 kb) 
  - The Constitution Of Afghanistan 1963 Afghanistan 1963.pdf (355.81 kb) 
  - The Constitution Of Afghanistan 1923 Afghanistan 1923.pdf (173.18 kb) 
03. ALBANIA  
  - Albanian Constitution Albania.htm (87.4 kb) 
04. ALGERIA  
  - The Constitution of the People’s Democratic Republic of Algeria Algeria.pdf (325.72 kb) 
05. ANDORRA  
  - The Constitution of the Principality of Andorra Andorra.htm (55.53 kb) 
06. ANGOLA  
  - Angola Constitution Angola.pdf (346.36 kb) 
07. ANTIGUA AND BARBUDA  
  - Antigua and Barbuda Constitution Antigua.htm (233.41 kb) 
08. ARGENTINA  
  - Argentina Constitution Argentina.htm (84.53 kb) 
09. BAHAMAS  
  - Bahamas Constitution 1973 Bahamas.htm (249.13 kb) 
10. BARDOSA  
  - The Barbados Independence Order 1966

 
Asas Legalitas masih harus dipandang perlu eksistensinya dalam sistem Hukum Pidana Indonesia, hal ini disebabkan selain adanya suatu kepastian hukum, juga menghindari adanya suatu bentuk kesewenang-wenangan dari aparatur penegak hukum maupun penguasa dalam konteks yang lebih luas. Untuk mempertegas permasalahan di atas yaitu apabila terjadi pertentangan mana yang didahulukan antara kepastian hukum dan keadilan, perlu saya tulis bunyi pasal 12 draft RUU KUHP 2005-2006 yang kurang lebih berbunyi ” Dalam mempertimbangkan hukum yang diterapkan, hukum sejauh mungkin menerapkan keadilan di atas kepastian hukum”. RUU KUHP mungkin kedepan bisa di jadikan guidance (penunjuk) apabila ada dilemma pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal itu haruslah diperhatikan karena sering kali keadilan terdesak, maka apabila keadilan dan kepastian hukum saling mendesak maka hakim sejauh mungkin mengutamakan keadilan di atas kepastian hukum. Karena muara akhir dari tujuan hukum adalah keadilan social.
 
Tujuan hukum adalah keadilan namun konsep keadilan itu tersendiri memiliki beberapa pandangan dari beberapa teoritikus hukum, namun kita harus mengerti bahwa dalam konsep negara hukum apalagi dalam pandangan aliran positifistik dimensi sosiologis hukum menjadi kurang perhatian artinya hubungan bagaimana norma hukum itu bekerja dalam ranah sosial tidak menjadi urusan dan apa konsekuensi sosial dari berlakunya norma hukum juga bukan menjadi point karen itu ranah sosial bukan ranah hukum itu sendiri.
yang menjadi masalah adalah pandangan yang kurang memahami hukum dan mengambil dimensi sosial bahkan sosiologi dan antropologi sebagai miskroskop untuk membedah hukum tapi kita sadari labnya hukum adalah masyarakat namun kurang tepat apabila dimensi sosiologi dan antropologi mendasari hukum yang bersifat positif mungkn untuk hukum adat dapat kita terima
 
 
Keadilan sosial
Keadilan hukum berbicara tentang penghukuman pelaku kejahatan. Keadilan sosial berbicara tentang kesejahteraan seluruh rakyat dalam negara merdeka. Keadilan yang bisa diperoleh melalui pengadilan formal di mana saja disebut “keadilan hukum.” Keadilan hukum itu cukup sederhana, yaitu apa yang sesuai dengan hukum dianggap adil sedang yang melanggar hukum dianggap tidak adil. Jika terjadi pelanggaran hukum, maka harus dilakukan pengadilan untuk memulihkan keadilan. Dalam hal terjadinya pelanggaran pidana atau yang dalam bahasa sehari-hari disebut “kejahatan” maka harus dilakukan pengadilan yang akan melakukan pemulihan keadilan dengan menjatuhkan hukuman kepada orang yang melakukan pelanggaran pidana atau kejahatan tersebut.

Dengan demikian, keadilan hukum itu sangat sempit dan memiliki kelemahan. Misalnya, untuk kejahatan-kejahatan berat  jika yang ditegakkan keadilan hukum saja, yang terjadi hanyalah para pelaku di hadapkan ke pengadilan dan dijatuhi hukuman sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Misalnya orang-orang yang paling bertanggungjawab akan dihukum seumur hidup, pelaksana di lapangan sepuluh tahun, dan sebagainya. Tetapi keadaan para korban akan tetap saja. Orang-orang yang diperkosa tetap dalam penderitaan batin.

Mungkin karena menyadari kelemahan tersebut, ada upaya pemikiran dalam keadaan tertentu mempertimbangkan kan “keadilan sosial” sebagai pengganti keadilan hukum. Padangan ini diperkuat oleh kenyataan bahwa pengadilan internasional itu memakan biaya yang sangat besar.

Pengertian keadilan sosial memang jauh lebih luas daripada keadilan hukum. Keadilan sosial bukan sekadar berbicara tentang keadilan dalam arti tegaknya peraturan perundang-undangan atau hukum, tetapi berbicara lebih luas tentang hak warganegara dalam sebuah negara. Keadilan sosial adalah keadaan dalam mana kekayaan dan sumberdaya suatu negara didistribusikan secara adil kepada seluruh rakyat. Dalam konsep ini terkadung pengertian bahwa pemerintah dibentuk oleh rakyat untuk melayani kebutuhan seluruh rakyat, dan pemerintah yang tidak memenuhi kesejahteraan warganegaranya adalah pemerintah yang gagal dan karena itu tidak adil.

Dari perspektif keadilan sosial, keadilan hukum belum tentu adil. Misalnya menurut hukum setiap orang adalah sama, tetapi jika tidak ada keadilan sosial maka ketentuan ini bisa menimbulkan ketidakadilan. Misalnya, karena asas persamaan setiap warganegara setiap orang mendapatkan pelayanan listrik dengan harga yang sama. Tetapi karena adanya sistem kelas dalam masyarakat, orang kaya yang lebih bisa menikmatinya karena ia punya uang yang cukup untuk membayar, sedangkan orang miskin tidak atau sedikit sekali menikmatinya.

Menurut keadilan sosial, setiap orang berhak atas “kebutuhan manusia yang mendasar” tanpa memandang perbedaan “buatan manusia” seperti ekonomi, kelas, ras, etnis, agama, umur, dan sebagainya. Untuk mencapai itu antara lain harus dilakukan penghapusan kemiskinan secara mendasar, pemberantasan butahuruf, pembuatan kebijakan lingkungan yang baik, dan kesamaan kesempatan bagi perkembangan pribadi dan sosial. Inilah tugas yang harus dilaksanakan pemerintah.

Apakah Indonesia memerlukan keadilan hukum atau keadilan sosial. Keadilan hukum, yaitu pengadilan dan penghukuman bagi para pelaku kejahatan di masa pendudukan militer Indonesia diperlukan agar tragedi kekerasan seperti itu tidak terulang lagi. Agar tidak ada orang atau kelompok yang melakukan kekerasan untuk mencapai tujuan politiknya. Sedang keadilan sosial diperlukan agar para korban khususnya, dan seluruh rakyat umumnya, bisa membangun hidup baru yang tidak hanya tanpa kekerasan tetapi juga tidak kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar sebagai manusia maupun kebutuhan lain yang diperlukan untuk meningkatkan

Asas legalitas formal dan asas legalitas materiil

Prinsip “Legality” merupakan konsep dasar, baik ia dikemukakan oleh “Rule of Law” – konsep, maupun oleh faham “Rechstaat” dahulu, maupun oleh konsep “Socialist Legality”. Indonesia dewasa ini masih berpegang teguh dengan asas legalitas, walaupun asas legalitas sering mengabaikan keadilan hukum.

Pasal 1 ayat 1 KUHPidana memuat asas (beginsel) yang tercakup dalam rumus (formule) : nullum dellictum, nulla poenasiene lege poenali, yaitu tiada delik, tiada hukuman tanpa suatu peraturan yang terlebih dahuklu menyebut perbuatan yang bersangkutan sebagai delik dan memuat suatu hukuman yang dapat dijatuhkan atas delik itu. Pada mulanya saya respek dan sempat kaget terhadap pasal ini karena menurut saya yang baru belajar hukum pidana pasal ini hampir mirip dengan ayat yang pernah saya pelajari di hukum islam yang bertumpu pada ayat ” wa maa kunnaa mu’adzibina hatta nab’atsa rasuula” ” kami (allah) tidak menjatuhkan siksa sebelum kami mengutus seorang rasul” yang kemudian ayat ini melahirkan kaidah fiqhiyyah ” la hukma li af’al al’uqola qobla wurudi al-nash” (tidak ada hukum bagi orang brakal sebelum ada ketentuan nashnya).

Terlepas dari membanding-bandingkan antara asas legalitas yang ada di hukum islam dan KUHP, ada sedikit permasalahan ketika memahami bunyi pasal 1 ayat 1 KUHP : Pertama, Tentang konfrontasi antara kepastian hukum dan keadilan sosial bagi orang atau barang siapa yamg ingin menegakkan atau menjalankan undang-undang pidana, karena pasal 1 ayat 1 merupakan tiang-tiang dari hukum pidana. Pertentangan tersebut terjadi karena pasal 1 ayat 1 menghendaki adanya peraturan sebelum tindakan yang dianggap melanggar hukum itu terjadi hal ini menunjukkan tentang kepastian hukum dan mengesampingkan keadilan, hal itu disebabkan karena proses hukum pidana bermuara pada penjatuhan pidana. Sungguh kiranya hal ini tidak akan mencerminkan nilai-nilai keadilan bagi korban apabila pemidanaan itu saat terpidana tersebut melakukan perbuatan, akan tetapi aturan hukumnya yang mengancam perbuatannya belum ada.

Pasal 1 ayat 1 lebih mementingkan kepastian hukum diatas keeadilan sosial, Jika kita berpegang secara teguh terhadap asas legalitas sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP maka pertanyaan ini tak akan muncul, karena konsekuensinya sudah jelas, yaitu terhadap perbuatan yang demikian tak akan ada hukumannya dan pelakunya bebas dari jerat hukum. Pertanyaan ini menjadi lebih tajam jika dikaitkan dengan persoalan keadilan bagi para korban kejahatan, apakah hukum akan mengabaikan salah satu fungsinya dengan membiarkan ketidakadilan bagi para korban dengan menguntungkan pelaku kejahatan. Perlu diingat hal itu akan mencederai keadilan hukum yang ada di masyarakat khususnya hukum yang hidup dalam masyarakat (The Living Law).

Sejarah dan perkembangan asas legalitas

Memaknai Asas Legalitas memang tercantum di dalam pasal 1 ayat (1) KUHP. Kalau redaksionalitas kata-katanya asli dalam bahasa Belanda disalin ke dalam bahasa Indonesia, makan berbunyi : ”Tiada suatu perbuatan (feit) yang dapat dipidana selain berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang mendahuluinya”. Perlu pula untuk menjadi perhatian bahwa menurut Moeljatno istilah feit itu juga diartikan dengan kata ”peristiwa”, karena dengan istilah feit itu mengandung suatu pengertian sebagai perbuatan yang melanggar sesuatu yang dilarang oleh hukum pidana maupun perbuatan yang mengabaikan sesuatu yang diharuskan. Penerapan hukum pidana atau suatu perundang-undangan pidana berkaitan dengan waktu dan tempat perbuatan dilakukan.

Berlakunya Hukum Pidana menurut waktu menyangkut penerapan hukum pidana dari segi lain. Hazewinkel- Suringa berpendapat, jika suatu perbuatan (feit) yang memenuhi rumusan delik yang dilakukan sebelum berlakunya ketentuan yang bersangkutan, maka bukan saja hal itu tidak dapat dituntut tetapi untuk orang yang bersangkutan sama sekali tidak dapat dipidana, itulah legalitas yang mengikat perbuatan yang ditentukan secara tegas oleh undang-undang. Makna Asas Legalitas yang tercantum di alam Pasal 1 ayat (1) KUHP dirumuskan di dalam bahasa Latin: ”Nullum delictum nulla poena sine praevia legi poenali”, yang dapat diartikan harfiah dalam bahasa Indonesia dengan: ”Tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa ketentuan pidana yang mendahuluinya”.

Sering juga dipakai istilah Latin: ”Nullum crimen sine lege stricta, yang dapat diartikan dengan: ”Tidak ada delik tanpa ketentuan yang tegas”. Hazewinkel-Suringa memakai kata-kata dalam bahasa Belanda ”Geen delict, geen straf zonder een voorfgaande strafbepaling” untuk rumusan yang pertama dan ”Geen delict zonder een precieze wettelijke bepaling” untuk rumusan kedua.

Paul Johann Aslem von Feuerbech (1775-1833), seorang pakar hukum pidana Jerman di dalam bukunya : ”Lehrbuch des peinlichen Rechts” pada tahun 1801 mengemukakan ajaran klasik pada permulaan abad ke sembilan belas (Beccaria). Adagium dari von Feuerbach itu dapat dialirkan menjadi tiga asas seperti yang dirumuskan oleh W.A. van der Donk, yaitu nulla poena sine lege, nulla poena sine crimine, nullum crimen sine poena legali. Ternyata pengapilkasian adaqium ini memiliki berbagai pandangan tentang ”nulla poena sine lege”, bahwa di dalam dasar yang sama itu disatu pihak lebih menitik beratkan kepada asas politik agar rakyat mendapat jaminan pemerintah tidak sewenang-wenang (Monstesquieu dan Rousseau), dan di lain pihak menitik beratkan kepada asas hukum yang terbagi atas titik berat pada hukum acara pidana dengan maksud peraturan ditetapkan lebih dahulu agar individu mendapat perlindungan dan para penerap hukum terikat pada peraturan itu, dan yang paling terkenal adalah fokus yang menitik beratkan pada hukum pidana pidana materiel dengan maksud setiap pengertian perbuatan pidana dan pemidanaannya itu didasarkan pada undang-undang yang ada (Beccaria dan von Feurbach).

Menurut Hazewinkel-Suringa, pemikiran yang terkandung di dalam rumusan tersebut ditemukan juga dalam ajaran Montesquieu mengenai ajaran pemisahan kekuasaan, bukan hakim yang menyebutkan apa yang dapat dipidana, pembuat undang-undang menciptakan hukum. Pembuat undang-undang tidak saja menetapkan norma tetapi juga harus diumumkan sebagai norma-norma sebelumperbuatan. Manifestasi pertama kali di dalam Konstitusi Amerika pada tahun 1783 dan berikutnya dan kemudian di dalam Pasal 8 Declaration desdroits de l’homme et du citoyen tahun 1789.

Akhirnya muncul di dalam Pasal 4 Code Penal dan WvS Belanda yang kemudian turun ke KUHP Indonesia, dan KUHP Belgia pada Pasal 2. Sebagaimana telah dikemukakan diatas, Asas Legalitas dalam KUHP Indonesia (yang berasal dari WvS. Ned.) ini sebenarnya merupakan peraturan yang tercantum dalam Declaration Des Droits De L’Homme Et Du Citoyen tahun 1789, yang berbunyi: ”Tidak ada orang yang dapat dipidana selain atas kekuatan undang-undang yang sudah ada sebelumnya”. Pandangan ini dibawa oleh Lafayette dari Amerika ke Perancis setelah ia membaca dan mempelajari Bill of Rights Virginia tahun 1776 (Bill of Rights = Piagam Hak Asasi Manusia). Dalam Bill of Rights hanya ditentukan, bahwa tidak ada orang yang boleh dituntut atau ditangkap selain dengan dan dalam peristiwa-peristiwa yang terdapat dalam undang-undang. Jadi asas ini memberikan perlindungan terhadap tuntutan dan penangkapan sewenang-wenang.

Asas ini berasal dari Habeas Corpus Act tahun 1679 (UU. Inggris yang menetapkan bahwa seseorang yang ditangkap harus diperiksa dalam waktu singkat), yang pada gilirannya berasal dari Pasal 39 Magna Charta tahun 1215, yang memberikan perlindungan terhadap penangkapan, penahanan, penyitaan, pembuangan, dikeluarkannya seseorang dari perlindungan hukum atau undang-undang (vogelvrij), selain dari jika dijatuhkan putusan pengadilan yang sah oleh “orang-orang yang sederajad” dari orang yang bebas dituntut itu.

Diketahui dalam perjalanan sejarah bahwa Belanda pun yang menganut asas itu didalam KUHP, didalam situasi yang darurat, pernah meninggalkan asas itu, yaitu pada tanggal 22 Desember 1943 di London saat dikeluarkan Keputusan Luar Biasa tentang Hukum Pidana (S.d 61), mengenai beberapa delik terhadap keamanan Negara dan kemanusiaan diberlakukan ketentuan yang berlaku surut. Bahwa pidana mati yang tidak kenal di dalam KUHP Belanda dapat dikenakan sebagai hukum negara dalam keadaan darurat, sebagaimana kita kenal dengan istilah “abnormal recht voor abnormal tijden”., walaupun menurut Pasal 1 ayat (1) KUHP di Indonesia dianut asas legalitas, namun dahulu sewaktu masih adanya pengadilan Swapraja dan pengadilan adat, dimungkinkan oleh Undang-undang Nomor 1 Drt Tahun 1951 Pasal 5 ayat (3) nurit b, hakim menjatuhkan pidana penjara maksimum 3 (tiga) bulan dan/ atau denda paling banyak lima ratus rupiah bagi perbuatan yang menurut hukum yang hidup harus dianggap delik yang belum ada padanannya di dalam KUHP.

Penerapan asas legalitas di dalam hukum indonesia. Dari uraian di atas dapat ditegaskan hal-hal penting yang merupakan dasar kelahiran asas legalitas sebagai bangunan fondasi hukum:

  1. Asas legalitas sebgai sarana utama untuk mencegah kesewenang-wenangan penguasa dalam pemidanaan, maksudnya segala kewenangan penguasa harus berdasarkan peraturan perundang-undanganyang telah ditetapkan.
  2. Sebagai sarana kepastiam hukum bagi rakyat, hal ini berarti asas legalitas dapat menjadi sarana mewujudkan keadilan dalam pemidanaan dalam satu segi.
  3. Sebagai sarana pencegahan kejahatan.

Keberadaan asas legalitas khususnya formil/ hukum tertulis menyebabkan hukum pidana dan praktek penegakanya menjadi kaku. Karena tidak semua tindakan tercela selalu sudah ada aturan hukumnnya secara tertulis. Keberadaanya asas legalitas secara tidak langsung akan menyebabkan lenyapnya fakta social berupa eksistensi hukum pidana adat yang masih dijunjung tinggi di Indonesia ini. Keberadaanya akan menyuburkan faham individualitas yang berseberangan dengan paham kolektifitas Perlu dipahami untuk bisa membuktikan seseorang benar-benar telah melakukan suatu tindak pidana, pertama harus diperhatikan dahulu perbuatan orang tersebut memang sudah ada diatur dalam hukum yang menegaskan sebagai perbuatan tercela/terlarang.

Maksud dari ini adalah “hukum” sebagai dasar menilai perbuatan orang tersebut adalah adakalanya bisa berupa Hukum tertulis atau Undang-undang (berarti asas legalitas formil) tetapi juga berupa hukum tidak tertulis( asas legalitas material) kedua, fakta menunjukkan perbuatan orang tersebut memenuhi unsure tindak pidana sesuai dengan hukum. Namun yang perlu digarisbawahi yaitu pemahaman tentang wujud pengertian asas legalitas material, yang tidak kaku harus berdasarkan hukum yang tertulis saja.

Tampaknya sas legalitas materiel mengakui keberadaan hukum adat atau bahkan hukum yang tidak tertulis. Wet Boek van Strafrecht (WvS) merupakan peninggalan colonial Belanda, sehingga dalam pelaksanaannya memerlukan beberapa penyesuaian dalam konteks Indonesia. Di antaranya terdapat pasal-pasal yang tidak diberlakukan dan diamandemen dengan menambah pasal-pasal yang dianggap masih kurang.

Dalam perkembangannya, kebijakan mengamandemen pasal-pasal KUHP ini ditinggalkan dengan membentuk undang-undang baru. Sehingga muncul apa yang disebut dengan tindak pidana di luar KUHP. Tetapi ternyata pengaturan tindak pidana di luar KUHP ini membentuk sistem tersendiri yang menyimpang dari ketentuan umum hukum pidana sebagaimana diatur dalam buku I KUHP. Baik itu mengenai asas hukumnya maupun ketentuan pemidanaannya. Sebagai peraturan peninggalan Belanda, asas legalitas kemudian menjadi problem dalam penerapannya. Asas legalitas dihadapkan pada realitas masyarakat Indonesia yang heterogen.

KUHP maupun ketentuan pidana di luarnya masih menyisakan bidang perbuatan yang oleh masyarakat dianggap sebagai perbuatan yang dilarang, sementara undang-undang tertulis tidak mengatur larangan itu. Tetapi, dalam sejarah hukum pidana Indonesia, keberadaan pengadilan adat memungkinkan diterapkannya pidana adat dan hukum yang hidup dalam masyarakat (living law) walaupun tindak pidana adat itu tidak diatur dalam KUHP. Oleh karena itu, asas legalitas dalam praktek di Indonesia tidak diterapkan secara murni seperti yang dikehendaki Pasal 1 KUHP.

Melalui asas legalitas, hukum pidana menghendaki aturan yang tertulis dan cermat. Sementara hukum yang hidup dalam masyarakat tidak tertulis. Pada dasarnya, munculnya terminologi hukum yang hidup dalam masyarakat dalam RUHP tidak lain adalah untuk menunjuk hukum selain hukum yang dibentuk oleh negara. Dengan demikian, secara kasat mata RKUHP ini seolah membuka peluang pluralisme hukum walaupun mekanisme penyelesaiannya tetap menggunakan peradilan pidana. asas legalitas dihadapkan dengan pemberlakuan hukum yang hidup dalam masyarakat. Di Indonesia, dapat dikatakan hukum yang tidak tertulis itu kebanyakan adalah hukum adat.

Dalam konteks RKUHP termasuk di situ maksudnya adalah delik adat, penyebutan delik adat atau perbuatan pidana adat adalah kurang tepat, melainkan pelanggaran adat. Oleh karena sebenarnya yang dimaksud adalah penyelewengan dari berbagai ketentuan hukum adat, berupa sikap tindak yang mengganggu kedamaian hidup yang juga mencakup lingkup laku kebiasaan-kebiasaan yang hidup berupa kepatutan dalam masyarakat. Delik adat atau pelanggaran adat berasal dari istilah Belanda adat delicten recht. Istilah ini tidak dikenal dalam berbagai masyarakat adat di Indonesia. Lagi pula, hukum adat tidak membedakan antara hukum pidana dan hukum adat. Hukum pelanggaran adat dimaknai sebagai aturan-aturan hukum adat yang mengatur peristiwa atau perbuatan kesalahan yang berakibat terganggunya keseimbangan masyarakat, sehingga perlu diselesaikan (dihukum) agar keseimbangan masyarakat tidak terganggu. Di dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP dipakai kata-kata “perundang-undangan pidana” bukan undang-undang pidana, ini berarti bukan undang-undang dalam arti formal saja, tetapi juga meliputi semua ketentuan yang secara materiel merupakan undang-undang seperti Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Peraturan Daerah dan lain-lain peraturan yang memiliki perumusan delik dan ancaman pidana, baik yang masuk dalam lingkup Hukum Perdata maupun Hukum Administrasi (Civil Penal Law dan Administrative Penal Law). Perlu pula untuk dikemukakan mengenai adanya pemdapat para pengarang yang pro dan kontra terhadap eksistensi asas legalitas tersebut di dalam KUHP Indonesia.

Kontroversi menjadi sering mencuat dipermukaan tentang berbagai masalah tersebut. Beberapa pendapat keberatan dianutnya asas tersebut di Indonesia. Alasannya ialah banyak sekali perbuatan yang sepatutnya dipidana (strafwaardig) tidak dipidana karena adanya asas tersebut. Begitu pula asas tersebut menghalangi berlakunya hukum pidana adat yang masih hidup dan akan hidup. Menurut pendapat Andi Hamzah, adanya asas tersebut di dalam KUHP Indonesia merupakan dilemma, karena memang dilihat dari segi yang satu tentang hukum adat yang masih hidup. Kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak asasi manusia dari perlakuan yang tidak wajar dan tidak adil dari penguasa dan hakim sehingga diperlukan adanya asas itu. Lagipula sebagai Negara berkembang yang pengalaman dan pengetahuan para hakim masih sering dipandang kurang sempurna sehingga sangat berbahaya jika asas itu ditinggalkan.

Pengungkapan media yang berlebihan akan menibngkatkan tekanan publik yang demikian besar. Sehingga beban kemasyarakatan dan kenyataan-kenyataan dalam masyarakat akibat perubahan dan perkembangan masyarakat dewasa ini khususnya di bidang hukum dan keadilan, perlu diimbangi dengan sikap tanggap untuk lebih memantapkan prinsip “kembali pada hukum, keadilan dan kemanusiaan”  secara proposional

dari berbagai sumber

KORAN ANAK INDONESIA

Yudhasmara Publisher

Jl Taman Bendungan Asahan 5 Jakarta Pusat

Phone : (021) 70081995 – 5703646

email : judarwanto@gmail.com 

http://korananakindonesia.wordpress.com/

 

 

 

 

Copyright © 2009, Koran Anak Indonesia  Indonesia  Network  Information Education Network. All rights reserved.

Berbagai kasus hukum  Bibit Chandra dan Minah pencuri Kakao yang dihukum 6 bulan menghangatkan perbincangan hukum di anatara masyarakat. Tampaknya kepercayaan terhadap penegak hukum sudah dalam titik nadir. Orang miskin terlalu mudah mendapatkan hukuman orang kaya sulit mendapatkan hukuman. Memang hukum harus berkeadilan tetapi keadaan abnormal ini akhirnya jadi kebablasan. Para pencuri baik miskin atau kaya dianggap wajar. Bila hukum semakin tidak dipercaya kekacauan tinggal menunggu waktu
 
Tidak ada yang lebih jahat ketimbang penegakan hukum tanpa keadilan. Hukum tanpa keadilan ibarat tubuh tak bernyawa. Pasal-pasal pada secarik kertas tidak bermakna apa-apa. Pasal-pasal mati.  Keadilan lebih dari sekadar nyawa bagi dokumen hukum. Institusi penegak hukum pun sepatutnya bernyawakan keadilan. Semua proses yang terjadi pada institusi itu harus bernapaskan keadilan. Proses yang terjadi bukan sekadar memenuhi proseduralitas dan formalitas legal.  Formalitas dan proseduralitas legal sekadar sarana bagi keadilan. Apabila sarana itu dipakai untuk melukai rasa keadilan, tidak ada pilihan lain: keputusan politik harus dijatuhkan berdasar doktrin kedaruratan.
Tertib sosial hanya dapat tercipta apabila hukum dibangun dengan kesadaran dan tanggungjawab moral untuk membela keadilan. Tanpa keadilan sebagai tujuan ultimnya, maka hukum hanya akan terperosok menjadi alat pembenaran kesewenang-wenangan mayoritas atau pihak penguasa terhadap minoritas atau pihak yang dikuasai. Tak salah kalau Aristoteles melihat bahwa keadilan merupakan keutamaan yang lengkap dibandingkan dengan keutamaan lainnya. Menegakkan keadilan dalam hukum merupakan tugas krusial lembaga negara dalam menegakkan hakekat keadilan itu sendiri dan menegakkan cahaya hakekat kebenaran yang akan memancar menebarkan kedamaian dan ketertiban sosial.

Dalam menegakkan keadilan inilah, terjadi silang sengkarut yang problematik, khususnya dalam realisasi praksisnya di lapangan politik. Seringkali fakta yang telah diletakkan penyelidikan hukum bisa berubah sekejap saja menjadi fakta politik yang kebal hukum. Disamping juga tidak sedikit aparat penegak hukum seringkali memainkan perundang-undangan yang berlaku, sehingga menjadikan hukum semakin menjauh dari idealitas yang tertuang dalam teks hukum. Gejolak politik, mau tidak mau, menjadi faktor paling dominan yang telah meletakkan hukum dalam hukum rimba yang saling menerkam satu dengan lainnya, bahkan antar penegak hukum itu sendiri. Untuk itulah, gejolak politik dan sosial yang berpengaruh kuat atas problematika hukum, haruslah disingkap dengan kritis lewat pintu analisis filsafat hukum.

Masyarakat kita pada umumnya sangat sederhana dalam pola pikirnya, terutama dalam masyarakat adat yang
hanya mampu mengucapkan kalimat yang singkat saja, yaitu nyuwun adil (minta keadilan). Bahkan mitos yang
pernah berkembang dan pernah kita dengar di masyarakat adalah “kapan datangnya ratu adil”. Itu menunjukkan
bahwa keadilan adalah sesuatu yang bersifat mendasar dalam kehidupan seorang manusia dan karena itu pula
masalah yang juga paling mendasar ialah bagaimana “ukuran keadilan” itu sendiri.

Persoalan ini sudah berkembang sejak munculnya ilmu-ilmu sosial, dan sampai sekarang masih terus
diperdebatkan orang. Karena itu ada yang beranggapan, bahwa ukuran keadilan itu “subyektif” dan “relatif”.
“Subyektif”, karena ditentukan oleh manusia yang mempunyai wewenang memutuskan itu tidak mungkin
memiliki kesempurnaan yang absolut. “Relatif”, karena bagi seseorang dirasakan sudah adil, namun bagi orang
lain dirasakan sama sekali tidak adil.

Bangsa Indonesia tetap memandang keadilan dan norma-norma kemanusiaan yang adil dan beradab sebagai
sesuatu yang luhur dan suci, yang dapat memberi ketentraman dan ketenangan lahir dan batin, karena keadilan memang merupakan kepentingan utama dalam kehidupan manusia. Karena itu dapat dimengerti, apabila terdapat perbedaan dalam melihat takaran atau ukuran keadilan.

Memang ada bermacam-macam teori dan pandangan mengenai hukum dan keadilan yang dapat kita pelajari, namun pertanyaan praktis yang timbul adalah: Apakah anggota masyarakat yang meminta keadilan mendapat perlakuan dan pelayanan secara wajar oleh polisi, jaksa dan hakim? Apakah polisi, jaksa dan hakim melayani anggota masyarakat tersebut secara jujur dan tidak memihak?
Apakah proses penangkapan, penahanan, penyidikan sampai pemeriksaan di pengadilan tidak menyimpang dari asas praduga tidak bersalah dan perlindungan hak asasi manusia? Apakah proses tersebut tetap berada pada
bingkai atau pigura hukum? 

Keadilan dalam hukum secara harfiahnya mempunyai makna yang sempit yakni apa yang sesuai dengan hukum dianggap adil sedang yang melanggar hukum dianggap tidak adil. Jika terjadi pelanggaran hukum, maka harus dilakukan pengadilan untuk memulihkan keadilan. Dalam hal terjadinya pelanggaran pidana atau yang dalam bahasa sehari-hari disebut “kejahatan” maka harus dilakukan pengadilan yang akan melakukan pemulihan keadilan dengan menjatuhkan hukuman kepada orang yang melakukan pelanggaran pidana atau kejahatan tersebut.

Pengertian yang sempit demikian sejalan dengan tujuan dari hukum itu sendiri yakni mengatur hubungan antara individu dengan individu dan atau antara individu dengan negara selaku penguasa.Bahwa kemudian seseorang atau suatu golongan yang merasa tidak mendapat keadilan dari suatu proses hukum hal tersebut karena di masyarakat ada pengertian tentang “keadilan sosial” yang notabene memiliki perbedaan yang jauh dari pengertian tentang “keadilan hukum“. Dari perspektif keadilan sosial, keadilan hukum belum tentu adil.

Perspektif keadilan sosial yang tumbuh dan berkembang di masyarakat selalu mengartikan bahwa setiap orang berhak atas “kebutuhan manusia yang mendasar” tanpa memandang perbedaan “buatan manusia” seperti ekonomi, kelas, ras, etnis, agama, umur, dan sebagainya. Inilah menyulitkan memaknai “keadilan” dalam suatu proses hukum. Seorang yang haknya telah dilukai dalam suatu kejahatan tentunya akan kecewa sekali ketika mengetahui bahwa si pelaku kejahatan mendapatkan hukuman yang ringan. Si korban sudah pasti menghendaki hukuman yang seberat-beratnya untuk si pelaku

 

Oleh: Indonesian Children | November 29, 2009

Benarkah Pelanggaran Demokrasi ?

Kompak: Itu Melanggar UUD 1945

Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi (Kompak) mengecam tindakan Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo yang melarang Kompak mendirikan panggung di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI).

“Itu melanggar Undang-undang Dasar 1945. melanggar kebebasan untuk menyatakan kebebasan berpendapat,” kata Fadjroel Rachman, Koordinator Kompak, di sela-sela demo Kompak di Bundaran HI, Minggu (29/11).

Hal senada diungkap anggota Kompak yang juga anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP) DPR RI Maruarar Sirait. Ia menilai tindakan Foke, panggilan akrap Gubernur sebagai sebuah pemasungan demokrasi. “Yang saya tahu, kalau demokrasi semakin dipasung maka gelombang perlawanan itu akan semakin membesar,” ujar Maruarar.

Seperti telah diberitakan, Foke melarang aksi yang tidak mewakili kelompok luas di Bundaran HI. Hal tersebut disampaikannya dalam sambutan Peresmian Stasiun Pemantau Kualitas Udara pada hari ini di Bundaran HI, sebelum Kompak menggelar aksi. Rencananya Kompak akan menggelar aksi di atas panggung kecil.

Lebih lanjut anggota Kompak Yudi Latief mengaku kecewa dengan keputusan Foke. Karena pemasangan panggung salama ini tidak masalah apalagi dalam suasana hari bebas kendaraan bermotor. “Beliau menggunakan garda ganda. Seharusnya tidak boleh, satu dilarang yang lain juga,” ucap Yudi.

Aksi Kompak ini saja mendapat “gangguan”  dari Foke. Tapi juga ada sekelompok massa tidak dikenal yang mencoba membubarkan Kompak. Polisi dan Satpol PP telah menjaga bakal panggung sejak semalam untuk berjaga-jaga bila Kompak nekad mendirikan panggung.

“Tidak ada jalan lain kami melawan siapa saja yang menentang UUD 1945. Siapapun yang cinta Indonesia cinta damai. Kita lakukan aksi ini dengan damai dan terhormat,” ucap Fadjoel. Aksi Kompak pun ditutup dengan doa oleh Romo Ignatius Sandyawan Sumardi.

 

Coba Bubarkan Aksi Kompak, Siapakah Mereka?

 

Aksi Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi (Kompak) di Bundaran Hotel Indonesia mendapat tentangan dari sekelompok massa yang tidak memiliki nama. Kedua kelompok tersebut sempat bersetegang, tetapi untung pihak kepolisian berhasil meredamnya sehingga tidak terjadi kericuhan.

Massa tersebut menuntut aksi Kompak dibubarkan mengingat Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo melarang Kompak mendirikan panggung untuk aksi mereka. Selain itu, mereka juga memberi dukungan pihak kepolisian dan membubarkan Komisi Pemberantasan Korupsi. “Hidup polisi. Antasari penjahat. Hancurkan KPK,” kata salah satu dari mereka.

Suara mereka semakin keras ketika Kompak nekat menjalankan aksinya. Kompak yang terdiri atas beberapa tokoh politik, akedemisi, dan artis itu terus melantangkan dukungan untuk menuntaskan kasus Bank Century. Walau cacian terus menerpa, lagu “Indonesia Raya”, ‘Indonesia Pusaka”, “dan KPK di Dadaku” terus berkumandang dibawa aktivis Kompak, Edo Kondologit.

Kelompok massa yang menentang Kompak mengklaim berasal dari lapisan masyarakat yang heterogen. “Kami dari lapisan masyarakat yang membutuhkan polisi. Kami dari Sabang dan Marauke,” kata salah satu anggota massa yang mengaku bernama Ari.

Hal menarik lain, ternyata di antara mereka tidak saling kenal. Ketika Kompas.com meminta Ari menyebutkan nama dua orang anggota massa yang paling vokal ternyata ia tidak mengetahuinya.

Aksi massa yang berjumlah sekitar 70 orang itu semakin mengundang tanda tanya ketika salah satu dari mereka sempat terlibat adu mulut dengan salah satu wartawan online. Ia menuduh wartawan, yang kebetulan tidak memakai kartu identitas pers, sebagai anggota Kompak. Walau si wartawan menjelaskan sedang meliput dan dibantu oleh beberapa wartawan lain, orang tersebut tetap mengajak adu mulut. Untunglah, aksi tersebut diredam oleh koordinator massa. “Sudah. Itu pekerjaan mereka, mereka sedang bekerja sebagaimana kita,” ucapnya.

Seusai aksi, mereka tidak langsung pulang. Mereka duduk-duduk di trotoar Hotel Nikko dan di seputar air mancur. Kelompok ini duduk-duduk dan merokok. Mereka sudah berada sejak sekitar pukul 06.00.

 

sumber : kompas

KORAN DEMOKRASI INDONESIA

Yudhasmara Publisher

Jl Taman Bendungan Asahan 5 Jakarta Pusat

Phone : (021) 70081995 – 5703646

email : judarwanto@gmail.com 

http://korandemokrasiindonesia.wordpress.com/

 

 

 

 

Copyright © 2009, Koran Demokrasi Indonesia  Network  Information Education Network. All rights reserved.

Demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warganegara) atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut.

Salah satu pilar demokrasi adalah prinsip trias politica yang membagi ketiga kekuasaan politik negara (eksekutif, yudikatif dan legislatif) untuk diwujudkan dalam tiga jenis lembaga negara yang saling lepas (independen) dan berada dalam peringkat yg sejajar satu sama lain. Kesejajaran dan independensi ketiga jenis lembaga negara ini diperlukan agar ketiga lembaga negara ini bisa saling mengawasi dan saling mengontrol berdasarkan prinsip checks and balances.

Ketiga jenis lembaga-lembaga negara tersebut adalah lembaga-lembaga pemerintah yang memiliki kewenangan untuk mewujudkan dan melaksanakan kewenangan eksekutif, lembaga-lembaga pengadilan yang berwenang menyelenggarakan kekuasaan judikatif dan lembaga-lembaga perwakilan rakyat (DPR, untuk Indonesia) yang memiliki kewenangan menjalankan kekuasaan legislatif. Di bawah sistem ini, keputusan legislatif dibuat oleh masyarakat atau oleh wakil yang wajib bekerja dan bertindak sesuai aspirasi masyarakat yang diwakilinya (konstituen) dan yang memilihnya melalui proses pemilihan umum legislatif, selain sesuai hukum dan peraturan.

Selain pemilihan umum legislatif, banyak keputusan atau hasil-hasil penting, misalnya pemilihan presiden suatu negara, diperoleh melalui pemilihan umum. Pemilihan umum tidak wajib atau tidak mesti diikuti oleh seluruh warganegara, namun oleh sebagian warga yang berhak dan secara sukarela mengikuti pemilihan umum. Sebagai tambahan, tidak semua warga negara berhak untuk memilih (mempunyai hak pilih).

Kedaulatan rakyat yang dimaksud di sini bukan dalam arti hanya kedaulatan memilih presiden atau anggota-anggota parlemen secara langsung, tetapi dalam arti yang lebih luas. Suatu pemilihan presiden atau anggota-anggota parlemen secara langsung tidak menjamin negara tersebut sebagai negara demokrasi sebab kedaulatan rakyat memilih sendiri secara langsung presiden hanyalah sedikit dari sekian banyak kedaulatan rakyat. Walapun perannya dalam sistem demokrasi tidak besar, suatu pemilihan umum sering dijuluki pesta demokrasi. Ini adalah akibat cara berpikir lama dari sebagian masyarakat yang masih terlalu tinggi meletakkan tokoh idola, bukan sistem pemerintahan yang bagus, sebagai tokoh impian ratu adil. Padahal sebaik apa pun seorang pemimpin negara, masa hidupnya akan jauh lebih pendek daripada masa hidup suatu sistem yang sudah teruji mampu membangun negara. Banyak negara demokrasi hanya memberikan hak pilih kepada warga yang telah melewati umur tertentu, misalnya umur 18 tahun, dan yang tak memliki catatan kriminal (misal, narapidana atau bekas narapidana).

Demokrasi di Indonesia

Tidak bisa dipungkiri paska era reformasi eberhasilan Indonesia dalam bidang demokrasi yang tidak banyak disadari itu, membuka mata bangsa Indonesia bahwa keberhasilan tersebut merupakan sebuah prestasi yang luar biasa. Prestasi tersebut juga menjadikan Indonesia sangat berpotensi mengantar datangnya suatu era baru di Asia yang demokratis dan makmur. Demokrasi,  adalah pemberian kebebasan kepada warga negara, sedangkan kegagalan atau keberhasilan ekonomi menyangkut sistem yang diterapkan.

Bisa dikatakan bahwa Indonesia sangat berpotensi menjadi kiblat demokrasi di kawasan Asia, berkat keberhasilan mengembangkan dan melaksanakan sistem demokrasi. Keberhasilan Indonesia dalam bidang demokrasi bisa menjadi contoh bagi negara-negara di kawasan Asia yang hingga saat ini beberapa di antaranya masih diperintah dengan ‘tangan besi’. Indonesia juga bisa menjadi contoh, bahwa pembangunan sistem demokrasi dapat berjalan seiring dengan upaya pembangunan ekonomi.

Demokrasi Indonesia merupakan jawaban terhadap skeptisme perjalanan demokrasi di negeri ini. Sebelumnya berbagai negara di dunia seringkali mengungkapkan beberapa nada skeptis yang ditujukan kepada Indonesia. Pertama, demokrasi akan membawa situasi kacau dan perpecahan. Demokrasi di Indonesia hanyalah perubahan rezim, demokrasi akan memicu ekstrimisme dan radikalisme politik di Indonesia.

Demokrasi di Indonesia mempunyai karakteristik yang unik. Berbeda dengan negara demokrasi di negara maju, di Indonesia menunjukkan Islam dan moderitas dapat berjalan bersama. Dan terlepas dari goncangan hebat akibat pergantian 4 kali presiden selama periode 1998-2002, demokrasi Indonesia telah menciptakan stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Selain itu, Indonesia juga telah berhasil menjadi sebuah negara demokrasi terbesar di dunia dan melaksanakan pemilu yang kompleks dengan sangat sukses.

Meski pada awalnya banyak yang meragukan pelaksanaan demokrasi di Indonesia, kenyataannya demokrasi di Indonesia saat ini telah berusia 10 tahun dan akan terus berkembang. Sebagian orang pernah berpendapat bahwa demokrasi tidak akan berlangsung lama di Indonesia, karena masyarakatnya belum siap. Mereka juga pernah mengatakan bahwa negara Indonesia terlalu besar dan memiliki persoalan yang kompleks. Keraguan tersebut bahkan menyerupai kekhawatiran yang dapat membuat Indonesia chaos yang dapat mengakibatkan perpecahan.

Semenjak kemerdekaan 17 agustus 1945, Undang Undang Dasar 1945 memberikan penggambaran bahwa Indonesia adalah negara demokrasi.Dalam mekanisme kepemimpinannya Presiden harus bertanggung jawab kepada MPR dimana MPR adalah sebuah badan yang dipilih dari Rakyat. Sehingga secara hirarki seharusnya rakyat adalah pemegang kepemimpinan negara melalui mekanisme perwakilan yang dipilih dalam pemilu. Indonesia sempat mengalami masa demokrasi singkat pada tahun 1956 ketika untuk pertama kalinya diselenggarakan pemilu bebas di indonesia, sampai kemudian Presiden Soekarno menyatakan demokrasi terpimpin sebagai pilihan sistem pemerintahan. Setelah mengalami masa Demokrasi Pancasila, sebuah demokrasi semu yang diciptakan untuk melanggengkan kekuasaan Soeharto, Indonesia kembali masuk kedalam alam demokrasi pada tahun 1998 ketika pemerintahan junta militer Soeharto tumbang. Pemilu demokratis kedua bagi Indonesia terselenggara pada tahun 1999 yang menempatkan Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan sebagai pemenang Pemilu.

Demokrasi telah berjalan baik di Indonesia dan hal itu telah menjadikan Indonesia sebagai negara dengan populasi 4 besar dunia yang berhasil melaksanakan demokrasi. Hal ini juga membuat Indonesia sebagai negara berpenduduk Islam terbesar di dunia yang telah berhasil menerapkan demokrasi. Dia juga berharap agar perkembangan ekonomi juga makin meyakinkan sehingga demokrasi bisa disandingkan dengan kesuksesan pembangunan. Hal tersebut tentunya bisa terjadi bila demokrasi dapat mencegah korupsi dan penumpukan kekayaan hanya pada elit tertentu.

Untuk membangun suatu sistem demokrasi di suatu negara bukanlah hal yang mudah karena tidak menutup kemungkinan pembangunan sistem demokrasi akan mengalami kegagalan. Namun, demokrasi dinegara Indonesia sudah mengalami kemajuan yang sangat pesat contahnya dari segi kebebasan, berkeyakinan, berpendapat atau pun berkumpul mereka bebas bergaul tanpa ada batasan-batasan yang membatasi mereka.

Tapi sibalik keberhasilan tersebut, bukan berarti demokrasi di Indonesia saat ini sudah berjalan sempurna masih banyak kekurangan dan penyimpangan  yang belum sepenuhnya bisa menjamin kebebasan warga negaranya.  Berdasarkan survei tingkat kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi smakin besar bahkan demokrasi adalah sistem yang terbaik meskipun system demokrasi itu tidak sempurna.

Dengan begitu banyaknya persoalan yang telah melanda bangsa Indonesia ini. Keberhasilan Indonesia dalam menetapkan demokrasi tentu harus dibanggaan karena banyak Negara yang sama dengan Negara Indonesia tetapi Negara tersebut tidak bisa menegakan system demokrasi dengan baik dalam artian gagal. Akibat demokrasi jika dilihat diberbagai persoalan dilapangan adalah meningkatnya angka pengangguran, bertambahnya kemacetan dijalan, semakin parahnya banjir masalah korupsi, penyelewengan dan itu adalah contoh penomena dalam suatu Negara system demokrasi, demokrasi adalah sistem yang buruk diantara alternatif lainnya tetapi demokrasi memberikan harapan untuk kebebasan, keadilan dan kesejahtraan oleh karena itu banyak Negara-negara yang berlomba-lomba menerapkan sistem demokrasi ini.

 

 

KORAN DEMOKRASI INDONESIA

Yudhasmara Publisher

Jl Taman Bendungan Asahan 5 Jakarta Pusat

Phone : (021) 70081995 – 5703646

email : judarwanto@gmail.com 

http://korandemokrasiindonesia.wordpress.com/

 

 

 

 

Copyright © 2009, Koran Demokrasi Indonesia  Network  Information Education Network. All rights reserved.

Oleh: Indonesian Children | November 29, 2009

KEKALAHAN PEMILU DAN DEMOKRASI YANG INDAH

Hiruk pikuk pesta demokrasi telah mencapai antiklimaknya. Ketika sejumlah lembaga survey menayangkan hasil quick countnya, ternyata dari sekian banyak partai hanya 9 partai berhak duduk di kursi legislatif. Mungkin hanya sebagian partai yang sukses, akan bertepuk tangan dan bertepuk dada. Sebaliknya sebagian yang hasilnya tidak memuaskan secara tidak kesatria mulai menampilkan kambing hitam. Mulai dari tudingan kecurangan pemilu, masalah DPT, KPU tidak becus, pemerintah curang dan berbagai paranoid lainnya. Tampaknya hal ini adalah sebuah antiklimaksnya yang berpotensi menciderai sebuah demokrasi yang indah yang diharapkan tumbuh di Indonesia.

Dalam sebuah kompetisi demokrasi seperti perhelatan pemilu, kalah dan menang adalah hasil yang harus dihadapi. Sebagian kelompok partai yang sukses pasti sukacita menyikapinya. Sebaliknya tampaknya sebagian besar lagi yang lain akan berduka. Terutama yang perolehan  suaranya turun dari pemilu sebelumnya atau partai yang tidak melampaui “electoral threshold”.

 

Demokrasi indah

Barack Obama memenangkan pemilihan presiden Amerika Serikat secara luar biasa. Kandidat Demokrat itu menang telak atas rivalnya John McCain dari partai Republik. John McCain juga luar biasa. Dengan kepala tegak dan kebesaran hati seorang negarawan, dia langsung mengucapkan selamat kepada rivalnya. Dia bahkan menyatakan siap mendukung Obama sebagai Presiden AS. Pernyataan itu disampaikan di hadapan ribuan pendukungnya, kendati para pendukung ada yang mencemooh Obama. Sikap positif McCain sama dengan yang ditunjukkan Hillary Clinton ketika dikalahkan Obama saat bertarung untuk menjadi calon Presiden AS mewakili Partai Demokrat.

“Saya tahu bahwa kemenangannya merupakan kebanggaan bagi kaum Afrika-Amerika. Tapi kemenangannya juga merupakan pilihan rakyat AS. Di negara kita, kesempatan itu terbuka bagi semua orang, tak terkecuali senator Obama yang memiliki ide dan kemampuan. Kita semua orang Amerika. Buat saya, itu ikatan paling penting,” ujar McCain berusaha menenangkan pendukungnya. “Biarkan dia memimpin kita. Seluruh warga Amerika harus saling bahu-membahu membantu untuk membawa Amerika kepada kesejahteraan, melindungi segenap bangsa,” seru McCain disambut tepuk tangan meriah oleh para pendukungnya.

McCain bahkan mengatakan, nenek Obama Madelyn Dunham, yang meninggal dua hari sebelum pemilihan, pasti bangga dengan keberhasilan cucunya “Sayang dia tidak melihat. Dia pasti bangga dengan kemenangan ini,” ujar McCain.

 

Di Indonesia langka

Sikap patriotis dan kedewasaan berdemokrasi yang dilakukan McCain itu tampaknya langka dijumpai di Indonesia.  Tampaknya sampai saat ini tidak banyak yang bersikap elegan seperti McCain. Banyak kasus menunjukkan seorang calon bupati atau gubernur kalah, bukan memberi selamat kepada pemenang. Tetapi selalu mencari celah untuk menggugat pemilu yang telah dilakukan.

Sebuah contoh besar bagi bangsa ini adalah Megawati sewaktu dikalahkan SBY. Jangankan mengucapkan selamat, sampai sekarang untuk bicara, bertemu muka atau bertegur sapa saja belum pernah. Contoh besar tadi banyak diteladani contoh kecil yang lain. Setelah kalah pemilu, bebagai calon gubernur, calon walikota yang kalah bukan memberi selamat kepada pemenang. Tetapi selalu mencari celah untuk menggugat pemilu yang telah dilakukan. Terdapat calon bupati atau gubernur yang kalah masanya melakukan pengrusakan kantor KPU atau demo ke DPR. Sementara calon bupati lainnya ada yang sampai sekarang sakit hati mempermasalahkan keabsahan ijazah lawannya yang sudah menang, dan masih banyak lagi contoh ketidak dewasaan, ketidak-eleganan yang belum mencerminkan sikap dewasa dalam berdemokrasi.

Paska pemilu legislatif tampaknya kedewasaan berdemokrasi pelaku politik di Indonesia mulai diuji. Bila dicermati sikap kaum yang kalah ini dapat dinilai kualitas kedewasaan berdemokrasi. Meskipun jarang tetapi harus diapresiasi beberapa politisi yang kalah dengan sportif memberi selamat kepada pemenang dan menyatakan dukungan dan mawas diri terhadap ketidak berhasilannya.

Adalah sesuatu yang manusiawi bila kecewa dalam sebuah kekalahan. Apalagi kekalahan itu melalui pertarungan dengan pengorbanan habis-habisan yang menguras harta dan seluruh hidupnya. Jangankan uang miliaran kadangkala harga diri sudah dikorbankan. Dengan pengorbanan yang demikian besar tersebut maka wajar kalau sikap “tidak siap kalah” akan dialami. Kalaupun sikap tidak elegan tersebut dilakukan, yang pasti tidak akan pernah menguntungkan. Sikap sakit hati dan ketidakdewasaan berpolitik ini akan menambah masalah baru. Lost cost akan bertambah dan memperburuk kredibilitas di mata masyarakat. McCain pun pasti telah mengorbankan jutaa dolar dan segalanya, tapi dengan jiwa demokrat dan tanpa tedeng aling-aling langsung mengucapkan selamat dan dukungan kepada Obama.

Tidaklah heran, saat ini bagi politisi yang tidak sukses sangat mudah untuk menyebutkan kekurangan pemilu. Begitu mudahnya mereka menyebutkan bahwa di kecamatan tertentu ratusan bahkan ribuan orang tidak terdaftar dalam DPT. Padahal faktanya hanya sebagian orang saja yang seperti itu. Apalagi beberapa kasus tersebut dihembuskan lebih kuat lagi oleh berbagai media masa atau elektronik.

Tetapi bila berpikir jernih dan rasional sebenarnya berbagai permasalahan seperti kecurigaan kecurangan pemilu, masalah DPT, KPU tidak becus, dan berbagai paranoid lainnya itu sebenarnya dialami semua peserta pemilu. Atau dengan kata lain, hal itu bukan merupakan penyebab utama kekalahan partai tertentu. Kalaupun hal itu merugikan partai tertentu biasanya tidak terlalu signifikan.

Tetapi bila diduga terjadi kecurangan yang masif dan berat mungkin bisa saja diajukan dalam jalur hukum yang tersedia. Saksi dan partai politik dapat mengadukan melalui KPU kecamatan, kabupaten dan propinsi. Berbagai putusan tentang gugatan pemilu semuanya diputuskan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara. Sejatinya, setiap perkara yang memperkarakan keputusan yang dibuat oleh pejabat Negara atau pihak yang melaksanakan urusan pemerintahan diselesaikan di PTUN. KPU selaku pejabat Negara ketika mengeluarkan keputusan, maka memiliki peluang untuk digugat oleh individu atau badan hukum perdata. Hanya ada satu keputusan KPU yang tidak bisa digugat oleh melalui PTUN adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum (UU no 9 tahun 2004 pasal 2 angka 7). Artinya selain tahapan penghitungan suara, semua tahapan pemilu memiliki peluang untuk digugat melalui mekanisme hukum. Mengingat setiap tahapan pemilu memiliki dasar hukum yakni Surat Keputusan KPU, maka SK KPU tentang setiap tahapan itulah yang berpeluang menjadi obyek perkara dalam PTUN. Bila hal ini masih belum dapat diselesaikan dapat diajukan pada Mahkamah Konstitusi.

Seyogjanya sikap demokratis McCain harus mengilhami semua politisi di Indonesia. Demokrasi indah yang dipertontonkan negara demokrasi itu harus menjadi contoh setiap politisi dan masyarakat kita. Keberhasilan pemilu di Indonesia nantinya jangan dirusak oleh hujatan kepada KPU dari kaum yang tidak siap kalah. Ketidakberdayaan KPU dalam penyelenggaraaan pemilu yang sempurna adalah sebuah hal yang normatif dalam sebuah kerja yang sangat besar dan berat ini. Kekurangan yang terjadi pada pemilu ini adalah sebuah pelajaran berharga bagi pemilu presiden berikutnya. Ketidakpuasan elit politik dan sikap gugatan yang berlebihan bagi pemilu akan berpotensi merambah ke masyarakat luas. Bila ini terjadi maka kerawan sosial dan keamanan dalam masyarakat menjadi taruhannya.

Dalam pertarungan demokrasi, kalah atau menang adalah kehendak yang harus diterima. Pemenangpun harus bijak, tidak harus bertepuk dada tetapi harus mawas diri. Bahwa kehendak menang itu adalah amanah dari masyarakat yang harus diperjuangkan. Sedangkan kehendak kalahpun, akan menjadi terhormat bila dengan sikap jantan memberi selamat kepada pemenang. Kekalahan adalah kemenangan tertunda yang harus diperjuangkan dalam pertarungan berikutnya dengan penuh mawas diri dan kerja keras.

 

 

Oleh : dr Widodo Judarwanto SpA, Children Allergy clinic dan Picky Eaters Clinic Jakarta. Phone 5703646   0817171764 – 70081995.

email : judarwanto@gmail.com,

 

KORAN INDONESIA SEHAT

Yudhasmara Publisher

Jl Taman Bendungan Asahan 5 Jakarta Pusat

Phone : (021) 70081995 – 5703646

http://koranindonesiasehat.wordpress.com/

KORAN DEMOKRASI INDONESIA

Yudhasmara Publisher

Jl Taman Bendungan Asahan 5 Jakarta Pusat

Phone : (021) 70081995 – 5703646

email : judarwanto@gmail.com 

http://korandemokrasiindonesia.wordpress.com/

 

 

 

 

 

Copyright © 2009, Koran Demokrasi Indonesia  Network  Information Education Network. All rights reserved.

BI Bungkam Soal BPK Tidak Menelusuri Dana Century

JAKARTA. Bank Indonesia (BI) enggan mengomentari langkah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang memutuskan untuk tidak menelusuri aliran dana bail out Bank Century dalam audit investigatif tempo hari. “Jangan tanya saya, tanya pada BPK kenapa (tidak memanfaatkan akses),” cetus Pejabat Sementara Gubernur BI Darmin Nasution di Gedung DPR, Rabu (25/11).

Darmin menutup mulutnya rapat-rapat saat ditanya kemungkinan pemberian akses itu lagi oleh BI kepada BPK, jika ada permintaan ulang dari BPK atau bila ada desakan dari DPR. “Jangan tanya saya,” ulangnya.

Dalam tanggapan BI terhadap hasil audit BPK kemarin, Darmin menegaskan, bahwa BI sudah memberikan semua data yang dibutuhkan oleh BPK untuk melakukan audit.

“Kami juga persilahkan BPK untuk masuk memeriksa aliran dana. Pada awalnya itu direspon oleh BPK, dengan akses kami sebagai regulator. Jadi masuk atas nama BI masuknya. Tapi setelah dipertimbangkan oleh BPK, mereka menganggap itu ada resiko-resiko dari aturan-aturan bila menyebutkan nama. BI kerjasama penuh dalam proses ini,” papar Darmin.

LPS: Tidak Ada Uang Negara Buat Bailout Century

JAKARTA. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menjamin tidak ada duit negara yang dipakai dalam penyelamatan Bank Century. “Duit negara masih tetap utuh,” tegas Kepala LPS Firdaus Djaelani di Jakarta, Kamis (26/11).

Firdaus menjelaskan, aset LPS saat ini Rp 18 triliun, termasuk penyertaan modal sementara (PMS) sebesar Rp 6,7 triliun. “Jadi, sisanya ada Rp 11,3 triliun yang kami tempatkan 70% di Surat Utang Negara (SUN) dan 30% di Sertifikat Bank Indonesia (SBI),” katanya.

Selain untuk menyuntik Bank Century, sebelumnya LPS juga sudah membayar penjaminan untuk duit nasabah 13 BPR dan 1 bank yakni Bank IFI. “Uang yang kami gunakan untuk keperluan bailout dan pembayaran penjaminan BPR dan bank likuidasi adalah dari premi bank yang dibayarkan bank peserta penjaminan LPS,” ujar Firdaus.

Berdasarkan fakta tersebut, kata Firdaus, sisa dana LPS saat ini sebesar Rp 11,3 triliun. “Duit modal pemerintah sebesar Rp 4 triliun masih tetap utuh,” katanya. Dia menambahkan, karena tidak memakai duit negara yang bersumber dari APBN, LPS tidak merasa perlu meminta persetujuan dari DPR dalam mengeluarkan dana talangan.

“Saya dua kali melakukan Rapat Dengar Pendapat dengan DPR, salah satunya pada Februari 2009. Di sana tidak pernah ada pembicaraan bahwa DPR itu menyetujui pemberian bailout Rp 1,3 triliun. Sebab, memang tidak ada Undang-Undang yang mengatur hal itu,” papar Firdaus.

Bentuk pertanggungjawaban LPS adalah kepada Presiden dalam bentuk Laporan Keuangan. “Sejauh ini audit BPK atas LPS juga selalu mendapat Opini Wajar Tanpa Pengecualian,” katanya.

sumber : kontan.co.id

Ketua BPK: Bantuan Dana ke Century Melanggar Aturan

Metrotvnews.com, Jakarta: Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), berdasarkan hasil audit akhir atas kasus Bank Century, menyatakan, pengucuran dana bantuan terhadap Bank Century tidak memiliki dasar hukum. BPK pun melihat adanya rekayasa dalam penyaluran dana tersebut.
“Di dalam audit tersebut, patut diduga telah terjadi suatu pelanggaran, di mana SSB macet, dinilai lancar,” jelas Ketua BPK Hadi Purnomo dalam konferensi pers di Gedung DPR/MPR Senayan Jakarta, seusai menyerahkan audit akhir terkait kasus Bank Century, Senin (23/11) pagi.
BPK menyerahkan hasil audit investigasi terkait kasus Bank Century kepada Ketua DPR Marzuki Alie. Hadir pula dalam acara itu pimpinan Komisi XI DPR, yaitu Ketua Komisi XI Emir Moeis, Wakil Ketua Komisi XI DPR Aksanul Kosasi, Melchias Markus Mekeng, Muhammad Sohibul Iman, serta sejumlah anggota DPR. Hadir juga para Wakil Ketua DPR, yaitu Priyo Budi Santoso, Pramono Anung, dan Marwoto Mitrohardjono. Sementara itu dari BPK, selain Ketua BPK Hadi Purnomo, juga tampak hadir anggota BPK Tengku Muhamad Nurlif dan Hasan Bisri.
Seusai menyerahkan hasil audit akhir, Ketua BPK Hadi Purnomo didampingi para pimpinan DPR menggelar konferensi pers terkait hasil audit tersebut. Dalam paparannya, Hadi menyatakan bahwa kasus dana talangan Bank Century patut diduga terjadi pelangggaran-pelanggaran pada waktu proses merger dan pengawasan Bank Century (BC) oleh Bank Indonesia (BI).
“Satu dalam proses akuisisi dan merger Bank Century, BI bersikap tidak tegas dalam menerapkan aturan dan persyaratan yang ditetapkannya sendiri,”  kata Hadi. Dia menambahkan, BI pun dinilai tidak tegas atas pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan BC selama 2005-2008.
“Sepertinya BI tidak menempatkan BC sebagai bank dalam pengawasan khusus, meskipun CAR BC telah negatif, 132,5 persen,” tambah Hadi. BI pun tidak menerapkan sanksi pidana atas pelanggaran batas maksimum pemberian kredit.
Terkait pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP). BI patut diduga melakukan perubahan persyaratan CAR agar BC dapat memperoleh FPJP. Itu terlihat pada saat pemberian fasilitas, CAR BC sebenarnya sudah negatif 3,53 persen. Itu pada akhir Oktober 2008.
“Hal ini melanggar ketentuan PBI (Peraturan BI) nomor 10/30/PBI/2008 yang menyatakan bank yang dapat FPJP dengan CAR positif,” ujar Hadi. Selain itu, jaminan FPJP yan diperjanjikan hanya berkisar 83 persen. Itu pun melanggar ketentuan PBI 10/30/PBI/2008 yang menyebutkan bahwa jaminan dalam bentuk aset kredit minimal 150 persen dari plafon FPJPsumber : metrotvnews.com 
 

BPK : Kebijakan Bailout Century Salah! (Rp 500 M Mengalir Ke Politisi)

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam laporan audit investigasinya, menyatakan kebijakan yang diambil oleh Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau (KSSK) dalam pengucuran dana sebesar Rp 6,7 triliun terhadap Bank Century dinilai salah.
Kesalahan disebabkan antara lain karena ketidaktepatan penilaian terhadap kondisi bank tersebut sehingga dana yang cukup besar dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sampai dikeluarkan untuk penyehatan bank tersebut (Kompas). Ini merupakan informasi-informasi yang berhasil dihimpun Kompas dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Minggu (22/11) malam di Jakarta.
BPK telah menyerahkan laporan final Audit Investigasi Bailout Bank Century  pada hari ini, 23 November 2009 Pukul 10.00 WIB kepada DPR. Laporan Audit BPK ini ditunggu-tunggu oleh banyak pihak karena menyangkut masalah besar bangsa ini, terlebih mereka yang bertanggungjawab dalam pengucuran dana talangan Bank Century kini menduduki posisi sentral di pemerintahan. Setahun lalu tepatnya 21 November 2009, Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) memutuskan menyelamatkan Bank Century. Dari perkiraan awalnya hanya Rp 632 miliar membengkak menjadi Rp 6,76 triliun.
“Telah terjadi suatu hal yang diduga menjadi pelanggaran dimana Century punya SSB (Surat-Surat Berharga) macet dinilai lancar oleh BI, kemudian pada proses merger dan akuisisi 2005 BI bersikap tidak tergas,” ungkap Ketua BPK Hadi Purnomo.
Hadi mengatakan, BI tidak tegas dalam meninak berbagai pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Bank Century. BPK menilai BI memberikan keringanan sanksi kepada Bank Century. “BI tidak memberikan sanksi karena pelanggaran BMPK (Batas Maksimum Pemberian Kredit), karena Bank Century telah melewati BMPK,” ujarnya.
Pemberian FPJP (Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek) oleh BI kepada Bank Century dikatakan Hadi diduga tidak sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI). “CAR Century pada posisi akhir Oktober 2009 minus 3,53%, ini melanggar PBI No. 10, 30 dimana bank yang mendapat FPJP harus CAR positif,” katanya.
Dikatakannya, dalam penetapan status Bank Century sebagai bank gagal, BI tidak memberikan informasi berdasarkan data-data yang akurat sehingga pengucuran dana bailout Bank Century membengkak dari rencana semula Rp 632 miliar menjadi Rp 6,7 triliun.
sumber : (detikfinance)

Drajad Wibowo Dikecam Pemerintah Soal Century

Keterangan Ekonom dan Politisi PAN Drajad Wibowo soal keberatan Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Departemen Keuangan atas analisis risiko sistemik Bank Century yang diajukan Bank Indonesia (BI) membuat geram pemerintah.
Kepala Biro Humas Departemen Keuangan Harry Harry Z. Soeratin dalam keterangan tertulis Kamis (19/11) malam mengatakan, keterangan Drajad dalam diskusi di Dewan Perwakilan Daerah (DPD), 18 November 2009. yang dikutip beberapa media tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya. ”Apalagi bersumber dari fotocopy dokumen,” kata dia.
Menurut Harry, fotocopy yang dibagikan tersebut bukanlah dokumen yang berisi informasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini mengingat yang bersangkutan tidak menjelaskan dari mana dokumen tersebut berasal.
Sehingga, patut diduga adanya pelanggaran etika dan hukum dalam memperoleh dokumen tersebut maupun yang memberikannya. ”Terlebih lagi, fotocopy tersebut belum diklarifikasi untuk dapat dijadikan informasi publik,” papar dia.
Sebagai perbandingan, hasil pemeriksaan sementara Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang disampaikan oleh Komisi XI DPR RI pada Rapat Paripurna tanggal 30 September 2009 lalu belum dapat dibuka kepada publik karena bersifat sementara dan rahasia serta masih dalam pendalaman oleh BPK.
”Dalam kaitan ini, kami menyayangkan sikap Sdr. Dradjat yang malah membuka fotocopy dokumen yang nyata-nyata belum terklarifikasi dan belum dapat dijadikan salah satu alat bukti formal audit. Dengan demikian apa yang dilansir oleh Sdr. Dradjat Wibowo bersifat menyesatkan dan patut diduga mempunyai tujuan-tujuan politik tertentu,” kata dia.
Saat ini, jelas Harry, hal-hal yang dikemukakan Dradjat masih dalam pemeriksaan BPK. Sehingga sudah sepatutnya pihak-pihak yang berkepentingan menunggu hasil pemeriksaan tersebut. Hal ini dimaksudkan agar tidak ada lagi penafsiran, interpretasi, opini atau komentar yang hanya berdasarkan intuisi, copy-copy dokumen, rekaan, dan rumor yang justru bisa menyesatkan publik untuk kepentingan pribadi maupun golongan
sumber ; replubika.online

Pengambilalihan Bank Century, Karena Takut Efek Domino

Bank Century sudah sempoyongan sejak lama.

ENAM tahun lalu, saat masih bernama Bank Century Intervest Corporation (CIC), sesungguhnya bank ini sudah mulai sempoyongan. Rasio kecukupan modal (CAR) jeblok hingga 83,6 persen dan  kekurangan modal hingga Rp 2,67 triliun. Bank Indonesia memasukan bank itu dalam pengawasan khusus.
Saat itu banyak yang menduga bank ini segera tutup buku. Faktanya tidak. Bank Indonesia memilih meleburkan bank sakit itu dengan Bank Danpac dan Bank Pikko. Nama baru tiga bank ini adalah Century, lahir tanggal 6 Desember 2004.
Tapi kondisinya tidak kunjung membaik, malah kian limbung. Likuiditas seret dan ujungnya kalah kliring. Pemerintah tersudut. Menutup bank saat sektor keuangan  terhempas krisis global bisa fatal akibatnya. Efeknya bisa ke mana-mana dan bisa berujung pada memburuknya ekonomi.
Tidak ada pilihan lain, pemerintah akhirnya mengambil alih bank itu. Apakah langkah itu benar? Seberapa buruk kondisi ekonomi jika bank itu disudahi? Berikut pendapat sejumlah ekonom, manajemen baru Century dan juga nasabah yang menaruh uangnya di bank itu.
Fauzi Ichsan (Ekonom Standard-Chartered)Pengawasan Bank Indonesia (BI) atas bank itu harus dipertanyakan. Bagaimana mungkin sebuah bank dengan kinerja buruk terlambat dideteksi. Kini, pemerintah tidak punya pilihan selain menyelamatkan Bank Century. Sebab, bila tidak diselamatkan, bank itu akan ambruk karena di-rush, kolaps, dan para nasabah kehilangan uang karena tidak ada blanket guarantee.

Lalu, apakah para pemilik bank itu bertanggungjawab atas kesulitan yang terjadi? Bisa ya, bisa pula tidak. Kalau  masalah yang membelit bank itu dipicu krisis global, pemiliknya tidak bertanggungjawab.
Di Amerika saja, bank raksasa seperti Citibank Grup dan JP Morgan ditolong. Apakah pemilik kedua bank itu bertanggungjawab  saat terjadi krisis ekonomi. Tidak juga. Pemilik tidak bertanggungjawab jika memang tidak ditemukan unsur mismanagement.
Tapi jika Bank Indonesia menemukan unsur pidana, maka pemilik bank harus bertanggungjawab secara individual. Jika itu benar, tetap saja ada pertanyaan yang belum terjawab, mengapa pelanggaran itu tidak terdeteksi sejak lama.
Faisal Basri (Pengamat Ekonomi)
Pengambilalihan Bank Century oleh Lembaga Penjamin Simpanan  merupakan langkah cepat pemerintah untuk menghindari kemungkinan yang  lebih buruk. Pemerintah tidak ingin mengambil resiko sekecil apa pun. Saat itu Bank Century memerlukan suntikan dana untuk memperoleh kecukupan modal. Ini merupakan konsekuensi logis. Tidak ada gunanya Bank Century ini diambil kalau tidak ada suntikan dana baru.
Suntikan dana pemerintah ini diharapkan dapat dimanfaatkan secara maksimal. Sebab, bila terjadi transaksi yang memicu kerugian, sehingga kecukupan modal bank merosot, untuk menjadi sehat, bank harus mendapatkan suntikan modal. Nah, inilah yang harus dihitung pemerintah.
Raden Pardede (Ketua Komite Stabilitas Sektor Keuangan)
Bank Century memang harus diselamatkan pemerintah. Dan kebijakan ini sudah  dilakukan. Kebijakan itu diambil atas pertimbangan Komite Stabilitas Sektor Keuangan, Bank Indonesia dan pemerintah.
Mengapa rapat penentuan berlangsung sampai pagi? Karena kita memperhitungkan seluruh resiko jika Bank Century ditutup. Bank Century harus ditolong karena kini di dunia tengah terjadi krisis kepercayaan.
Krisis ini tak boleh dibiarkan. Lihat saja Amerika Serikat. Pemerintah di sana memilih menyelamatkan (bail out) Bank Citigroup. Bank Century harus ditolong karena kita khawatir akan terjadi efek domino ke sistem keuangan kita.
Bila kita bicara kenapa Bank Century tidak ditutup saat namanya Bank CIC, sebaiknya tanya ke Bank Indonesia. Sebab Bank Indonesia yang lebih tahu mengapa mereka tidak menutup Bank CIC lima tahun lalu.
Maryono  (Direktur Utama Bank Utama Century yang baru)
Sejak Jumat pekan lalu, 21 November 2008, bank ini telah diambil alih pemerintah. Manajemen baru yang ditunjuk pemerintah telah mengambil sejumlah langkah taktis untuk menyelamatkan bank itu.
Ketika bertemu dengan nasabah di Hotel Atlet Century, Kamis 27 November 2008, saya menegaskan bahwa tim yang saya pimpin telah melakukan sejumlah langkah strategis. Salah satunya dengan membentuk Business Command Center selaku satuan tugas (task force).
Tim ini mulai bekerja sejak bank kembali beroperasi Senin, 24 November 2008. Hasilnya menjanjikan. Pada hari pertama, tercatat 784 transaksi. Namun pada hari kedua transaksi dana keluar telah turun menjadi 360 transaksi.  Manajemen bank  juga mampu melakukan penempatan dana baru sebesar Rp 100 miliar.
Linawati (42 tahun, nasabah Bank Century)
Langkah pemerintah mengambil alih  bank ini tidak membuat nasabah terguncang. Saat ditemui awal pekan ini, Linawati tengah melakukan transfer dana dari Century di Jakarta ke Bank Central Asia cabang Surabaya Jawa Timur. Jumlahnya Rp 300 juta. Ini transaksi rutin yang kerap dilakukan Linawati sebelumnya.

Sepekan sebelumnya Linawati gagal melakukan transfer  menyusul pengambilalihan Lembaga Penjamin Simpanan atas Bank Century. Saat bank ini goyah, Linawati mengaku tak ikut-ikutan melakukan rush atau mengambil dana.
Linawati sudah dua tahun menjadi nasabah bank itu. Dan dia mengaku masih tetap percaya dengan Bank Century.
sumber : vivanews.com

Ketika Century Resahkan Istana

Hasil audit BPK memojokkan elit pemerintah. Pusat kekuasaan pun gerah.

SELASA sore, 24 November 2009, suasana di kantor Departemen Keuangan, Jakarta tak seperti biasanya. Belasan petinggi ekonomi negeri ini berkumpul untuk menggelar jumpa pers. Personel mereka lengkap, mulai dari jajaran Departemen Keuangan, Bank Indonesia (BI), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). Di depannya, puluhan tape, kamera foto dan video jurnalis TV siap merekam.
Dipimpin Menteri Keuangan Sri Mulyani, mereka bersuara lantang soal penyelamatan Century yang menelan dana Rp 6,7 triliun. Selama lebih dari dua jam, mereka menyangkal berbagai temuan audit investigasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam kasus bail-out PT Bank Century Tbk yang menyudutkan sejumlah lembaga di bawah naungan KSSK.

Sambil membacakan berlembar-lembar berkas jawaban atas temuan BPK, Menkeu dan Deputi Gubernur Senior BI Darmin Nasution memaparkan situasi krisis finansial yang menghantui dunia saat Century diselamatkan. Keduanya mengelak atas tudingan BPK yang meragukan analisis dampak sistemik jika Century ditutup, serta informasi BI yang disembunyikan dan tidak mutakhir. Menurut mereka, temuan audit BPK salah dan tidak memberikan gambaran menyeluruh. “Tidak benar, tudingan analisa sistemik dibuat terburu-buru,” ujar Darmin.

Dia membacakan bagian-bagian penting dari 15 halaman jawaban BI atas berbagai tudingan BPK dalam bail-out bank yang berganti nama menjadi Bank Mutiara itu. Selain Menkeu dan BI, bantahan juga disampaikan oleh  Sekretaris KSSK Raden Pardede dan Ketua Dewan Komisioner Rudjito.

Tangkisan ini sesungguhnya merupakan rentetan dari peristiwa sehari sebelumnya, serta berita-berita Century yang turut memanaskan suhu politik di Tanah Air. Pada Senin pagi, pukul 10.00 WIB, Ketua BPK Hadi Poernomo menyerahkan hasil audit investigasi kasus Century kepada pimpinan DPR. Hasil audit BPK sebenarnya berisi lima poin utama. Perinciannya adalah:

Pertama, BI tidak tegas dan prudent dalam menyetujui proses akuisisi dan merger tiga bank menjadi Century. Kedua, perubahan kebijakan soal fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP) yang melanggar aturan BI.
Ketiga, soal penetapan Century sebagai bank gagal sistemik tidak didasarkan pada pasokan informasi lengkap dan mutakhir dari BI, tidak ada kriteria terukur dari KSSK, serta tidak disebut berapa biaya yang harus ditanggung LPS. Ironisnya, Rp 2,8 triliun penyertaan modal sementara (PMS) LPS tak ada dasar hukum lantaran Perpu Jaring Pengaman Sistem Keuangan ditolak DPR pada 18 Desember 2008.

Keempat, soal penggunaan dana FPJP dan PMS yang disalahgunakan, seperti ditarik oleh pihak terkait, serta penggunaan dana PMS untuk mengganti deposito US$ 18 juta milik salah satu nasabah besar Century yang statusnya tidak jelas apakah dipinjamkan atau digelapkan. Terakhir soal praktek-praktek tak sehat yang dilakukan oleh mantan pemilik dan pengurus bank. Akibat ulah Robert Tantular, Rafat Ali Rizfi dan Hesham Al Warraq, Century dirugikan Rp 6,1 triliun.

Berdasarkan temuan BPK itu, bukan tiga mantan pemilik bank yang mendesak untuk diusut. Tetapi, peran petinggi negara yang justru lebih menyedot perhatian para pengamat, ekonom dan politisi DPR. Tudingan miring mengarah pada Menkeu sebagai Ketua KSSK dan mantan Gubernur BI Boediono sebagai anggota sebagai tokoh sentral dibalik bail-out Century. 

Banyak kalangan mendesak agar Sri Mulyani dan Boediono, yang terpilih sebagai Wakil Presiden itu, bertanggung jawab atas putusan bail-out kontroversial. Itu bukan hanya mencuat dalam aksi demo serabutan di jalan. Namun, mantan Ketua MPR Amien Rais juga menyerukan kedua petinggi nonaktif dari jabatannya. “Ini agar investigasi lebih mudah dan cepat, sebab BPK melihat keduanya sebagai tokoh sentral dalam kasus Century,” kata Amien.

Namun, tudingan ini masih belum cukup seksi. Yang lebih hot lagi adalah soal kabar aliran dana Century ke partai politik. Ekonom senior Kwik Kian Gie menduga Century menjadi tempat cuci uang untuk kepentingan politik.

Kecurigaan juga datang dari para inisiator Hak Angket Kasus Century. Salah satu poin penyelidikan Hak Angket adalah menelusuri aliran dana  Century ke partai politik. Itu tertuang dalam surat usulan Hak Angket yang ditujukan kepada pimpinan DPR, pada 12 November lalu.

“Adakah faktor kesengajaan membobol uang negara demi kepentingan tertentu, politik misalnya, melalui skenario bail-out bagi Bank Century?,” demikian tertulis dalam surat usulan Hak Angket tersebut.

Sejak surat itu diserahkan, bak bola salju, Hak Angket terus menggelinding. Kecurigaan isu bail-out Century terkait kepentingan politik terus berhembus. Bahkan, dalam sebuah kronologis yang dibuat oleh PDIP menyebutkan kapan bail-out Century dilakukan, kapan suntikan modal dikucurkan, serta periode pemilihan umum dilakukan.

Selama dua pekan, berita-berita Century terus menerus menghiasi media massa, tak terkecuali soal kabar miring aliran dana ke partai politik. Kecurigaan kepada Partai Demokrat kian meninggi lantaran partai ini ogah  mendukung Hak Angket Kasus Century. Demokrat baru mendukung Angket setelah BPK menyerahkan audit Century ke DPR pada 23 November 2009.

Rumor yang terus menerus berhembus itu membuat panas telinga Susilo Bambang Yudhoyono, presiden terpilih yang diusung oleh Partai Demokrat. Meski kegerahan, SBY mencoba menahan diri karena dia mengaku tidak mau mengintervensi proses audit yang dilakukan BPK. 

Setelah audit diserahkan ke DPR pada Senin pagi, 23 November, pada sore harinya pukul 16.00 WIB, Presiden memanggil sejumlah petinggi negara menyusul laporan audit Bank Century di kantor Presiden. Di antaranya adalah Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri, Jaksa Agung Hendarman Supandji, Ketua BPK Hadi Poernomo, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menko Perekonomian Hatta Rajasa, Menko Polkam Djoko Suyanto, Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi, serta Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar.

Pada malam harinya, SBY mulai buka suara soal Century, serta kasus Bibit-Chandra. Pada malam hari sebelumnya, SBY sempat mengundang para pemimpin redaksi media massa, juga untuk menjelaskan kasus Century dan KPK. Dia menekankan Century diselamatkan untuk mencegah krisis finansial mengancam Indonesia.

Dalam dua kesempatan itu, SBY mwmbantah dengan tegas tudingan bahwa sebagian dana bail-out itu dirancang untuk dialirkan ke dana kampanye Partai Demokrat dan Capres SBY. “Itu fitnah yang sungguh kejam dan sangat menyakitkan,” kata SBY dalam pidatonya Senin malam.

Presiden juga meminta agar aliran dana Century ini dibuka semuanya. “Kasus Century harus dibedah semua, saya juga ingin (tahu) aliran dana ke mana saja, buka semuanya,” kata presiden saat bertemu Pimred sehari sebelumnya. Pada kesempatan terpisah, Wapres Boediono juga mendukung aliran dana Century diusut.

Agar kasus ini menjadi terang benderang, juga SBY meminta pihak-pihak berwenang, yakni Menteri Keuangan dan Bank Indonesia memberikan klarifikasi mengenai kebijakan penyelamatan Century. “Saya ingin semua kebohongan dan fitnah disingkirkan dengan cara menghadirkan fakta dan kebenaran sesungguhnya.”

Esoknya, dalam jumpa pers di Depkeu, selain menjelaskan secara gamblang proses bail-out Century, Sri Mulyani juga menekankan tidak ada konflik kepentingan dalam putusan ini, baik pribadi atau kelompok. “Ini murni untuk menyelamatkan sistem perbankan dan perekonomian Indonesia.”

Bantahan juga datang dari LPS, direktur utama Bank Century hingga Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang bertugas menelusuri aliran dana Century. Dari hasil penelusuran PPATK hingga dua lapis, diketahui ada 50 transaksi pada 10 bank. Tetapi, belum ada aliran dana ke parpol.

Semua bantahan itu tak menyurutkan langkah anggota Dewan untuk menggolkan Hak Angket pada Rapat Paripurna 1 Desember nanti. Melalui Panitia Angket Century, DPR ingin membuka tabir aliran dana Century. Bahkan, DPR ingin PPATK membuka aliran dana hingga tujuh lapis.

“Kalau Presiden sudah minta dibuka, ya harus dibuka biar tidak menimbulkan spekulasi,” ujar anggota DPR dari Fraksi PDIP, Prof Hendrawan Supratikno di Jakarta, Kamis, 26 November 2009. “Panitia Angket DPR punya waktu dua bulan untuk membuktikan benar tidaknya kabar itu.”

 

Drajad Wibowo: Baiknya Wapres dan Menkeu Nonaktif

Metrotvnews.com, Jakarta:  Wacana penonaktifan Wapres Boediono dan Menkeu Sri Mulyani mengemuka dalam diskusi mengenai kasus Bank Century di Jakarta, Sabtu (28/11). “Untuk mempermudah proses penyelidikan dan penyidikan kasus Bank Century, Wapres Boediono dan Menkeu Sri Mulyani sebaiknya non aktif sementara,” kata ekonom Drajad Wibobo yang juga pembicara diskusi tersebut.

Drajat juga mengatakan, hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait kasus Bank Century, mengindikasikan adanya tindak pidana korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Menurutnya, BPK berwenang melanjutkan kasus Century menjadi kasus hukum. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga dapat mengusut kasus dana talangan tersebut sebesar Rp 6,7 triliun.

Sependapat dengan Drajad, anggota DPR dari fraksi PDI Perjuangan, Effendy Simbolon, sepakat bila Wapres dan Menkeu nonaktif dari jabatannya. Boediono menjabat Gubernur Bank Indonesia ketika kasus Century terjadi. “Mantan Gubernur Bank Indonesia ini, memiliki peran penting dalam pengucuran dana ke Bank Century.(BEY)

 

 sumber : metroyvnews.com

 

KORAN DEMOKRASI INDONESIA

Yudhasmara Publisher
Jl Taman Bendungan Asahan 5 Jakarta Pusat
Phone : (021) 70081995 – 5703646
email : judarwanto@gmail.com 
http://korandemokrasiindonesia.wordpress.com/

 

 

 

                                                                                                 

Copyright © 2009, Koran Demokrasi Indonesia  Network  Information Education Network. All rights reserved.

« Newer Posts - Older Posts »

Kategori

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.