Oleh: Indonesian Children | November 28, 2009

BERITA SEPUTAR KASUS CENTURY : “CENTURY GATE” BENARKAH AKAN MENGACAUKAN STABILITAS PEMERINTAHAN SBY ?

BI Bungkam Soal BPK Tidak Menelusuri Dana Century

JAKARTA. Bank Indonesia (BI) enggan mengomentari langkah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang memutuskan untuk tidak menelusuri aliran dana bail out Bank Century dalam audit investigatif tempo hari. “Jangan tanya saya, tanya pada BPK kenapa (tidak memanfaatkan akses),” cetus Pejabat Sementara Gubernur BI Darmin Nasution di Gedung DPR, Rabu (25/11).

Darmin menutup mulutnya rapat-rapat saat ditanya kemungkinan pemberian akses itu lagi oleh BI kepada BPK, jika ada permintaan ulang dari BPK atau bila ada desakan dari DPR. “Jangan tanya saya,” ulangnya.

Dalam tanggapan BI terhadap hasil audit BPK kemarin, Darmin menegaskan, bahwa BI sudah memberikan semua data yang dibutuhkan oleh BPK untuk melakukan audit.

“Kami juga persilahkan BPK untuk masuk memeriksa aliran dana. Pada awalnya itu direspon oleh BPK, dengan akses kami sebagai regulator. Jadi masuk atas nama BI masuknya. Tapi setelah dipertimbangkan oleh BPK, mereka menganggap itu ada resiko-resiko dari aturan-aturan bila menyebutkan nama. BI kerjasama penuh dalam proses ini,” papar Darmin.

LPS: Tidak Ada Uang Negara Buat Bailout Century

JAKARTA. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menjamin tidak ada duit negara yang dipakai dalam penyelamatan Bank Century. “Duit negara masih tetap utuh,” tegas Kepala LPS Firdaus Djaelani di Jakarta, Kamis (26/11).

Firdaus menjelaskan, aset LPS saat ini Rp 18 triliun, termasuk penyertaan modal sementara (PMS) sebesar Rp 6,7 triliun. “Jadi, sisanya ada Rp 11,3 triliun yang kami tempatkan 70% di Surat Utang Negara (SUN) dan 30% di Sertifikat Bank Indonesia (SBI),” katanya.

Selain untuk menyuntik Bank Century, sebelumnya LPS juga sudah membayar penjaminan untuk duit nasabah 13 BPR dan 1 bank yakni Bank IFI. “Uang yang kami gunakan untuk keperluan bailout dan pembayaran penjaminan BPR dan bank likuidasi adalah dari premi bank yang dibayarkan bank peserta penjaminan LPS,” ujar Firdaus.

Berdasarkan fakta tersebut, kata Firdaus, sisa dana LPS saat ini sebesar Rp 11,3 triliun. “Duit modal pemerintah sebesar Rp 4 triliun masih tetap utuh,” katanya. Dia menambahkan, karena tidak memakai duit negara yang bersumber dari APBN, LPS tidak merasa perlu meminta persetujuan dari DPR dalam mengeluarkan dana talangan.

“Saya dua kali melakukan Rapat Dengar Pendapat dengan DPR, salah satunya pada Februari 2009. Di sana tidak pernah ada pembicaraan bahwa DPR itu menyetujui pemberian bailout Rp 1,3 triliun. Sebab, memang tidak ada Undang-Undang yang mengatur hal itu,” papar Firdaus.

Bentuk pertanggungjawaban LPS adalah kepada Presiden dalam bentuk Laporan Keuangan. “Sejauh ini audit BPK atas LPS juga selalu mendapat Opini Wajar Tanpa Pengecualian,” katanya.

sumber : kontan.co.id

Ketua BPK: Bantuan Dana ke Century Melanggar Aturan

Metrotvnews.com, Jakarta: Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), berdasarkan hasil audit akhir atas kasus Bank Century, menyatakan, pengucuran dana bantuan terhadap Bank Century tidak memiliki dasar hukum. BPK pun melihat adanya rekayasa dalam penyaluran dana tersebut.
“Di dalam audit tersebut, patut diduga telah terjadi suatu pelanggaran, di mana SSB macet, dinilai lancar,” jelas Ketua BPK Hadi Purnomo dalam konferensi pers di Gedung DPR/MPR Senayan Jakarta, seusai menyerahkan audit akhir terkait kasus Bank Century, Senin (23/11) pagi.
BPK menyerahkan hasil audit investigasi terkait kasus Bank Century kepada Ketua DPR Marzuki Alie. Hadir pula dalam acara itu pimpinan Komisi XI DPR, yaitu Ketua Komisi XI Emir Moeis, Wakil Ketua Komisi XI DPR Aksanul Kosasi, Melchias Markus Mekeng, Muhammad Sohibul Iman, serta sejumlah anggota DPR. Hadir juga para Wakil Ketua DPR, yaitu Priyo Budi Santoso, Pramono Anung, dan Marwoto Mitrohardjono. Sementara itu dari BPK, selain Ketua BPK Hadi Purnomo, juga tampak hadir anggota BPK Tengku Muhamad Nurlif dan Hasan Bisri.
Seusai menyerahkan hasil audit akhir, Ketua BPK Hadi Purnomo didampingi para pimpinan DPR menggelar konferensi pers terkait hasil audit tersebut. Dalam paparannya, Hadi menyatakan bahwa kasus dana talangan Bank Century patut diduga terjadi pelangggaran-pelanggaran pada waktu proses merger dan pengawasan Bank Century (BC) oleh Bank Indonesia (BI).
“Satu dalam proses akuisisi dan merger Bank Century, BI bersikap tidak tegas dalam menerapkan aturan dan persyaratan yang ditetapkannya sendiri,”  kata Hadi. Dia menambahkan, BI pun dinilai tidak tegas atas pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan BC selama 2005-2008.
“Sepertinya BI tidak menempatkan BC sebagai bank dalam pengawasan khusus, meskipun CAR BC telah negatif, 132,5 persen,” tambah Hadi. BI pun tidak menerapkan sanksi pidana atas pelanggaran batas maksimum pemberian kredit.
Terkait pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP). BI patut diduga melakukan perubahan persyaratan CAR agar BC dapat memperoleh FPJP. Itu terlihat pada saat pemberian fasilitas, CAR BC sebenarnya sudah negatif 3,53 persen. Itu pada akhir Oktober 2008.
“Hal ini melanggar ketentuan PBI (Peraturan BI) nomor 10/30/PBI/2008 yang menyatakan bank yang dapat FPJP dengan CAR positif,” ujar Hadi. Selain itu, jaminan FPJP yan diperjanjikan hanya berkisar 83 persen. Itu pun melanggar ketentuan PBI 10/30/PBI/2008 yang menyebutkan bahwa jaminan dalam bentuk aset kredit minimal 150 persen dari plafon FPJPsumber : metrotvnews.com 
 

BPK : Kebijakan Bailout Century Salah! (Rp 500 M Mengalir Ke Politisi)

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam laporan audit investigasinya, menyatakan kebijakan yang diambil oleh Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau (KSSK) dalam pengucuran dana sebesar Rp 6,7 triliun terhadap Bank Century dinilai salah.
Kesalahan disebabkan antara lain karena ketidaktepatan penilaian terhadap kondisi bank tersebut sehingga dana yang cukup besar dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sampai dikeluarkan untuk penyehatan bank tersebut (Kompas). Ini merupakan informasi-informasi yang berhasil dihimpun Kompas dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Minggu (22/11) malam di Jakarta.
BPK telah menyerahkan laporan final Audit Investigasi Bailout Bank Century  pada hari ini, 23 November 2009 Pukul 10.00 WIB kepada DPR. Laporan Audit BPK ini ditunggu-tunggu oleh banyak pihak karena menyangkut masalah besar bangsa ini, terlebih mereka yang bertanggungjawab dalam pengucuran dana talangan Bank Century kini menduduki posisi sentral di pemerintahan. Setahun lalu tepatnya 21 November 2009, Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) memutuskan menyelamatkan Bank Century. Dari perkiraan awalnya hanya Rp 632 miliar membengkak menjadi Rp 6,76 triliun.
“Telah terjadi suatu hal yang diduga menjadi pelanggaran dimana Century punya SSB (Surat-Surat Berharga) macet dinilai lancar oleh BI, kemudian pada proses merger dan akuisisi 2005 BI bersikap tidak tergas,” ungkap Ketua BPK Hadi Purnomo.
Hadi mengatakan, BI tidak tegas dalam meninak berbagai pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Bank Century. BPK menilai BI memberikan keringanan sanksi kepada Bank Century. “BI tidak memberikan sanksi karena pelanggaran BMPK (Batas Maksimum Pemberian Kredit), karena Bank Century telah melewati BMPK,” ujarnya.
Pemberian FPJP (Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek) oleh BI kepada Bank Century dikatakan Hadi diduga tidak sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI). “CAR Century pada posisi akhir Oktober 2009 minus 3,53%, ini melanggar PBI No. 10, 30 dimana bank yang mendapat FPJP harus CAR positif,” katanya.
Dikatakannya, dalam penetapan status Bank Century sebagai bank gagal, BI tidak memberikan informasi berdasarkan data-data yang akurat sehingga pengucuran dana bailout Bank Century membengkak dari rencana semula Rp 632 miliar menjadi Rp 6,7 triliun.
sumber : (detikfinance)

Drajad Wibowo Dikecam Pemerintah Soal Century

Keterangan Ekonom dan Politisi PAN Drajad Wibowo soal keberatan Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Departemen Keuangan atas analisis risiko sistemik Bank Century yang diajukan Bank Indonesia (BI) membuat geram pemerintah.
Kepala Biro Humas Departemen Keuangan Harry Harry Z. Soeratin dalam keterangan tertulis Kamis (19/11) malam mengatakan, keterangan Drajad dalam diskusi di Dewan Perwakilan Daerah (DPD), 18 November 2009. yang dikutip beberapa media tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya. ”Apalagi bersumber dari fotocopy dokumen,” kata dia.
Menurut Harry, fotocopy yang dibagikan tersebut bukanlah dokumen yang berisi informasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini mengingat yang bersangkutan tidak menjelaskan dari mana dokumen tersebut berasal.
Sehingga, patut diduga adanya pelanggaran etika dan hukum dalam memperoleh dokumen tersebut maupun yang memberikannya. ”Terlebih lagi, fotocopy tersebut belum diklarifikasi untuk dapat dijadikan informasi publik,” papar dia.
Sebagai perbandingan, hasil pemeriksaan sementara Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang disampaikan oleh Komisi XI DPR RI pada Rapat Paripurna tanggal 30 September 2009 lalu belum dapat dibuka kepada publik karena bersifat sementara dan rahasia serta masih dalam pendalaman oleh BPK.
”Dalam kaitan ini, kami menyayangkan sikap Sdr. Dradjat yang malah membuka fotocopy dokumen yang nyata-nyata belum terklarifikasi dan belum dapat dijadikan salah satu alat bukti formal audit. Dengan demikian apa yang dilansir oleh Sdr. Dradjat Wibowo bersifat menyesatkan dan patut diduga mempunyai tujuan-tujuan politik tertentu,” kata dia.
Saat ini, jelas Harry, hal-hal yang dikemukakan Dradjat masih dalam pemeriksaan BPK. Sehingga sudah sepatutnya pihak-pihak yang berkepentingan menunggu hasil pemeriksaan tersebut. Hal ini dimaksudkan agar tidak ada lagi penafsiran, interpretasi, opini atau komentar yang hanya berdasarkan intuisi, copy-copy dokumen, rekaan, dan rumor yang justru bisa menyesatkan publik untuk kepentingan pribadi maupun golongan
sumber ; replubika.online

Pengambilalihan Bank Century, Karena Takut Efek Domino

Bank Century sudah sempoyongan sejak lama.

ENAM tahun lalu, saat masih bernama Bank Century Intervest Corporation (CIC), sesungguhnya bank ini sudah mulai sempoyongan. Rasio kecukupan modal (CAR) jeblok hingga 83,6 persen dan  kekurangan modal hingga Rp 2,67 triliun. Bank Indonesia memasukan bank itu dalam pengawasan khusus.
Saat itu banyak yang menduga bank ini segera tutup buku. Faktanya tidak. Bank Indonesia memilih meleburkan bank sakit itu dengan Bank Danpac dan Bank Pikko. Nama baru tiga bank ini adalah Century, lahir tanggal 6 Desember 2004.
Tapi kondisinya tidak kunjung membaik, malah kian limbung. Likuiditas seret dan ujungnya kalah kliring. Pemerintah tersudut. Menutup bank saat sektor keuangan  terhempas krisis global bisa fatal akibatnya. Efeknya bisa ke mana-mana dan bisa berujung pada memburuknya ekonomi.
Tidak ada pilihan lain, pemerintah akhirnya mengambil alih bank itu. Apakah langkah itu benar? Seberapa buruk kondisi ekonomi jika bank itu disudahi? Berikut pendapat sejumlah ekonom, manajemen baru Century dan juga nasabah yang menaruh uangnya di bank itu.
Fauzi Ichsan (Ekonom Standard-Chartered)Pengawasan Bank Indonesia (BI) atas bank itu harus dipertanyakan. Bagaimana mungkin sebuah bank dengan kinerja buruk terlambat dideteksi. Kini, pemerintah tidak punya pilihan selain menyelamatkan Bank Century. Sebab, bila tidak diselamatkan, bank itu akan ambruk karena di-rush, kolaps, dan para nasabah kehilangan uang karena tidak ada blanket guarantee.

Lalu, apakah para pemilik bank itu bertanggungjawab atas kesulitan yang terjadi? Bisa ya, bisa pula tidak. Kalau  masalah yang membelit bank itu dipicu krisis global, pemiliknya tidak bertanggungjawab.
Di Amerika saja, bank raksasa seperti Citibank Grup dan JP Morgan ditolong. Apakah pemilik kedua bank itu bertanggungjawab  saat terjadi krisis ekonomi. Tidak juga. Pemilik tidak bertanggungjawab jika memang tidak ditemukan unsur mismanagement.
Tapi jika Bank Indonesia menemukan unsur pidana, maka pemilik bank harus bertanggungjawab secara individual. Jika itu benar, tetap saja ada pertanyaan yang belum terjawab, mengapa pelanggaran itu tidak terdeteksi sejak lama.
Faisal Basri (Pengamat Ekonomi)
Pengambilalihan Bank Century oleh Lembaga Penjamin Simpanan  merupakan langkah cepat pemerintah untuk menghindari kemungkinan yang  lebih buruk. Pemerintah tidak ingin mengambil resiko sekecil apa pun. Saat itu Bank Century memerlukan suntikan dana untuk memperoleh kecukupan modal. Ini merupakan konsekuensi logis. Tidak ada gunanya Bank Century ini diambil kalau tidak ada suntikan dana baru.
Suntikan dana pemerintah ini diharapkan dapat dimanfaatkan secara maksimal. Sebab, bila terjadi transaksi yang memicu kerugian, sehingga kecukupan modal bank merosot, untuk menjadi sehat, bank harus mendapatkan suntikan modal. Nah, inilah yang harus dihitung pemerintah.
Raden Pardede (Ketua Komite Stabilitas Sektor Keuangan)
Bank Century memang harus diselamatkan pemerintah. Dan kebijakan ini sudah  dilakukan. Kebijakan itu diambil atas pertimbangan Komite Stabilitas Sektor Keuangan, Bank Indonesia dan pemerintah.
Mengapa rapat penentuan berlangsung sampai pagi? Karena kita memperhitungkan seluruh resiko jika Bank Century ditutup. Bank Century harus ditolong karena kini di dunia tengah terjadi krisis kepercayaan.
Krisis ini tak boleh dibiarkan. Lihat saja Amerika Serikat. Pemerintah di sana memilih menyelamatkan (bail out) Bank Citigroup. Bank Century harus ditolong karena kita khawatir akan terjadi efek domino ke sistem keuangan kita.
Bila kita bicara kenapa Bank Century tidak ditutup saat namanya Bank CIC, sebaiknya tanya ke Bank Indonesia. Sebab Bank Indonesia yang lebih tahu mengapa mereka tidak menutup Bank CIC lima tahun lalu.
Maryono  (Direktur Utama Bank Utama Century yang baru)
Sejak Jumat pekan lalu, 21 November 2008, bank ini telah diambil alih pemerintah. Manajemen baru yang ditunjuk pemerintah telah mengambil sejumlah langkah taktis untuk menyelamatkan bank itu.
Ketika bertemu dengan nasabah di Hotel Atlet Century, Kamis 27 November 2008, saya menegaskan bahwa tim yang saya pimpin telah melakukan sejumlah langkah strategis. Salah satunya dengan membentuk Business Command Center selaku satuan tugas (task force).
Tim ini mulai bekerja sejak bank kembali beroperasi Senin, 24 November 2008. Hasilnya menjanjikan. Pada hari pertama, tercatat 784 transaksi. Namun pada hari kedua transaksi dana keluar telah turun menjadi 360 transaksi.  Manajemen bank  juga mampu melakukan penempatan dana baru sebesar Rp 100 miliar.
Linawati (42 tahun, nasabah Bank Century)
Langkah pemerintah mengambil alih  bank ini tidak membuat nasabah terguncang. Saat ditemui awal pekan ini, Linawati tengah melakukan transfer dana dari Century di Jakarta ke Bank Central Asia cabang Surabaya Jawa Timur. Jumlahnya Rp 300 juta. Ini transaksi rutin yang kerap dilakukan Linawati sebelumnya.

Sepekan sebelumnya Linawati gagal melakukan transfer  menyusul pengambilalihan Lembaga Penjamin Simpanan atas Bank Century. Saat bank ini goyah, Linawati mengaku tak ikut-ikutan melakukan rush atau mengambil dana.
Linawati sudah dua tahun menjadi nasabah bank itu. Dan dia mengaku masih tetap percaya dengan Bank Century.
sumber : vivanews.com

Ketika Century Resahkan Istana

Hasil audit BPK memojokkan elit pemerintah. Pusat kekuasaan pun gerah.

SELASA sore, 24 November 2009, suasana di kantor Departemen Keuangan, Jakarta tak seperti biasanya. Belasan petinggi ekonomi negeri ini berkumpul untuk menggelar jumpa pers. Personel mereka lengkap, mulai dari jajaran Departemen Keuangan, Bank Indonesia (BI), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). Di depannya, puluhan tape, kamera foto dan video jurnalis TV siap merekam.
Dipimpin Menteri Keuangan Sri Mulyani, mereka bersuara lantang soal penyelamatan Century yang menelan dana Rp 6,7 triliun. Selama lebih dari dua jam, mereka menyangkal berbagai temuan audit investigasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam kasus bail-out PT Bank Century Tbk yang menyudutkan sejumlah lembaga di bawah naungan KSSK.

Sambil membacakan berlembar-lembar berkas jawaban atas temuan BPK, Menkeu dan Deputi Gubernur Senior BI Darmin Nasution memaparkan situasi krisis finansial yang menghantui dunia saat Century diselamatkan. Keduanya mengelak atas tudingan BPK yang meragukan analisis dampak sistemik jika Century ditutup, serta informasi BI yang disembunyikan dan tidak mutakhir. Menurut mereka, temuan audit BPK salah dan tidak memberikan gambaran menyeluruh. “Tidak benar, tudingan analisa sistemik dibuat terburu-buru,” ujar Darmin.

Dia membacakan bagian-bagian penting dari 15 halaman jawaban BI atas berbagai tudingan BPK dalam bail-out bank yang berganti nama menjadi Bank Mutiara itu. Selain Menkeu dan BI, bantahan juga disampaikan oleh  Sekretaris KSSK Raden Pardede dan Ketua Dewan Komisioner Rudjito.

Tangkisan ini sesungguhnya merupakan rentetan dari peristiwa sehari sebelumnya, serta berita-berita Century yang turut memanaskan suhu politik di Tanah Air. Pada Senin pagi, pukul 10.00 WIB, Ketua BPK Hadi Poernomo menyerahkan hasil audit investigasi kasus Century kepada pimpinan DPR. Hasil audit BPK sebenarnya berisi lima poin utama. Perinciannya adalah:

Pertama, BI tidak tegas dan prudent dalam menyetujui proses akuisisi dan merger tiga bank menjadi Century. Kedua, perubahan kebijakan soal fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP) yang melanggar aturan BI.
Ketiga, soal penetapan Century sebagai bank gagal sistemik tidak didasarkan pada pasokan informasi lengkap dan mutakhir dari BI, tidak ada kriteria terukur dari KSSK, serta tidak disebut berapa biaya yang harus ditanggung LPS. Ironisnya, Rp 2,8 triliun penyertaan modal sementara (PMS) LPS tak ada dasar hukum lantaran Perpu Jaring Pengaman Sistem Keuangan ditolak DPR pada 18 Desember 2008.

Keempat, soal penggunaan dana FPJP dan PMS yang disalahgunakan, seperti ditarik oleh pihak terkait, serta penggunaan dana PMS untuk mengganti deposito US$ 18 juta milik salah satu nasabah besar Century yang statusnya tidak jelas apakah dipinjamkan atau digelapkan. Terakhir soal praktek-praktek tak sehat yang dilakukan oleh mantan pemilik dan pengurus bank. Akibat ulah Robert Tantular, Rafat Ali Rizfi dan Hesham Al Warraq, Century dirugikan Rp 6,1 triliun.

Berdasarkan temuan BPK itu, bukan tiga mantan pemilik bank yang mendesak untuk diusut. Tetapi, peran petinggi negara yang justru lebih menyedot perhatian para pengamat, ekonom dan politisi DPR. Tudingan miring mengarah pada Menkeu sebagai Ketua KSSK dan mantan Gubernur BI Boediono sebagai anggota sebagai tokoh sentral dibalik bail-out Century. 

Banyak kalangan mendesak agar Sri Mulyani dan Boediono, yang terpilih sebagai Wakil Presiden itu, bertanggung jawab atas putusan bail-out kontroversial. Itu bukan hanya mencuat dalam aksi demo serabutan di jalan. Namun, mantan Ketua MPR Amien Rais juga menyerukan kedua petinggi nonaktif dari jabatannya. “Ini agar investigasi lebih mudah dan cepat, sebab BPK melihat keduanya sebagai tokoh sentral dalam kasus Century,” kata Amien.

Namun, tudingan ini masih belum cukup seksi. Yang lebih hot lagi adalah soal kabar aliran dana Century ke partai politik. Ekonom senior Kwik Kian Gie menduga Century menjadi tempat cuci uang untuk kepentingan politik.

Kecurigaan juga datang dari para inisiator Hak Angket Kasus Century. Salah satu poin penyelidikan Hak Angket adalah menelusuri aliran dana  Century ke partai politik. Itu tertuang dalam surat usulan Hak Angket yang ditujukan kepada pimpinan DPR, pada 12 November lalu.

“Adakah faktor kesengajaan membobol uang negara demi kepentingan tertentu, politik misalnya, melalui skenario bail-out bagi Bank Century?,” demikian tertulis dalam surat usulan Hak Angket tersebut.

Sejak surat itu diserahkan, bak bola salju, Hak Angket terus menggelinding. Kecurigaan isu bail-out Century terkait kepentingan politik terus berhembus. Bahkan, dalam sebuah kronologis yang dibuat oleh PDIP menyebutkan kapan bail-out Century dilakukan, kapan suntikan modal dikucurkan, serta periode pemilihan umum dilakukan.

Selama dua pekan, berita-berita Century terus menerus menghiasi media massa, tak terkecuali soal kabar miring aliran dana ke partai politik. Kecurigaan kepada Partai Demokrat kian meninggi lantaran partai ini ogah  mendukung Hak Angket Kasus Century. Demokrat baru mendukung Angket setelah BPK menyerahkan audit Century ke DPR pada 23 November 2009.

Rumor yang terus menerus berhembus itu membuat panas telinga Susilo Bambang Yudhoyono, presiden terpilih yang diusung oleh Partai Demokrat. Meski kegerahan, SBY mencoba menahan diri karena dia mengaku tidak mau mengintervensi proses audit yang dilakukan BPK. 

Setelah audit diserahkan ke DPR pada Senin pagi, 23 November, pada sore harinya pukul 16.00 WIB, Presiden memanggil sejumlah petinggi negara menyusul laporan audit Bank Century di kantor Presiden. Di antaranya adalah Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri, Jaksa Agung Hendarman Supandji, Ketua BPK Hadi Poernomo, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menko Perekonomian Hatta Rajasa, Menko Polkam Djoko Suyanto, Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi, serta Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar.

Pada malam harinya, SBY mulai buka suara soal Century, serta kasus Bibit-Chandra. Pada malam hari sebelumnya, SBY sempat mengundang para pemimpin redaksi media massa, juga untuk menjelaskan kasus Century dan KPK. Dia menekankan Century diselamatkan untuk mencegah krisis finansial mengancam Indonesia.

Dalam dua kesempatan itu, SBY mwmbantah dengan tegas tudingan bahwa sebagian dana bail-out itu dirancang untuk dialirkan ke dana kampanye Partai Demokrat dan Capres SBY. “Itu fitnah yang sungguh kejam dan sangat menyakitkan,” kata SBY dalam pidatonya Senin malam.

Presiden juga meminta agar aliran dana Century ini dibuka semuanya. “Kasus Century harus dibedah semua, saya juga ingin (tahu) aliran dana ke mana saja, buka semuanya,” kata presiden saat bertemu Pimred sehari sebelumnya. Pada kesempatan terpisah, Wapres Boediono juga mendukung aliran dana Century diusut.

Agar kasus ini menjadi terang benderang, juga SBY meminta pihak-pihak berwenang, yakni Menteri Keuangan dan Bank Indonesia memberikan klarifikasi mengenai kebijakan penyelamatan Century. “Saya ingin semua kebohongan dan fitnah disingkirkan dengan cara menghadirkan fakta dan kebenaran sesungguhnya.”

Esoknya, dalam jumpa pers di Depkeu, selain menjelaskan secara gamblang proses bail-out Century, Sri Mulyani juga menekankan tidak ada konflik kepentingan dalam putusan ini, baik pribadi atau kelompok. “Ini murni untuk menyelamatkan sistem perbankan dan perekonomian Indonesia.”

Bantahan juga datang dari LPS, direktur utama Bank Century hingga Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang bertugas menelusuri aliran dana Century. Dari hasil penelusuran PPATK hingga dua lapis, diketahui ada 50 transaksi pada 10 bank. Tetapi, belum ada aliran dana ke parpol.

Semua bantahan itu tak menyurutkan langkah anggota Dewan untuk menggolkan Hak Angket pada Rapat Paripurna 1 Desember nanti. Melalui Panitia Angket Century, DPR ingin membuka tabir aliran dana Century. Bahkan, DPR ingin PPATK membuka aliran dana hingga tujuh lapis.

“Kalau Presiden sudah minta dibuka, ya harus dibuka biar tidak menimbulkan spekulasi,” ujar anggota DPR dari Fraksi PDIP, Prof Hendrawan Supratikno di Jakarta, Kamis, 26 November 2009. “Panitia Angket DPR punya waktu dua bulan untuk membuktikan benar tidaknya kabar itu.”

 

Drajad Wibowo: Baiknya Wapres dan Menkeu Nonaktif

Metrotvnews.com, Jakarta:  Wacana penonaktifan Wapres Boediono dan Menkeu Sri Mulyani mengemuka dalam diskusi mengenai kasus Bank Century di Jakarta, Sabtu (28/11). “Untuk mempermudah proses penyelidikan dan penyidikan kasus Bank Century, Wapres Boediono dan Menkeu Sri Mulyani sebaiknya non aktif sementara,” kata ekonom Drajad Wibobo yang juga pembicara diskusi tersebut.

Drajat juga mengatakan, hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait kasus Bank Century, mengindikasikan adanya tindak pidana korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Menurutnya, BPK berwenang melanjutkan kasus Century menjadi kasus hukum. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga dapat mengusut kasus dana talangan tersebut sebesar Rp 6,7 triliun.

Sependapat dengan Drajad, anggota DPR dari fraksi PDI Perjuangan, Effendy Simbolon, sepakat bila Wapres dan Menkeu nonaktif dari jabatannya. Boediono menjabat Gubernur Bank Indonesia ketika kasus Century terjadi. “Mantan Gubernur Bank Indonesia ini, memiliki peran penting dalam pengucuran dana ke Bank Century.(BEY)

 

 sumber : metroyvnews.com

 

KORAN DEMOKRASI INDONESIA

Yudhasmara Publisher
Jl Taman Bendungan Asahan 5 Jakarta Pusat
Phone : (021) 70081995 – 5703646
email : judarwanto@gmail.com 
https://korandemokrasiindonesia.wordpress.com/

 

 

 

                                                                                                 

Copyright © 2009, Koran Demokrasi Indonesia  Network  Information Education Network. All rights reserved.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: