Oleh: Indonesian Children | November 28, 2009

KOALISI POLITIK BUKAN PENTINGKAN RAKYAT

Semakin dekat hari pemilihan pemilu presiden, semakin gencar partai politik di Indonesia melakukan komunikasi politik di antara mereka. Berbagai strategi dan cara dilakukan untuk melakukan ikatan politik. Berbagai upaya untuk koalisi itu dikemas sebagai silaturahim politik, kontrak politik, diskusi politik dan berbagai istilah lainnya. Benarkah koalisi politik ini demi kepentingan rakyat agar pemerintahan berikutnya berjalan aman dan tenang ?

Koalisi politik akan menjadi lazim dalam dunia perpolitikan di Indonesia selama budaya politik kita masih seperti sekarang.  Sistem politik Indonesia bermuka dua, kadang berwajah presidensiil kadang parlementer. Seharusnya dengan pemilihan presiden langsung oleh rakyat praktek politik yang terjadi adalah sIstem presidensiil. Namun dalam praktek sehari-hari kekuatan parlemen sangat mendominasi setiap langkah presiden. Sebenarnya pola seperti ini menjadi suatu yang sangat normatif dalam kehidupan politik.  Sebenarnya kondisi tersebut dapat menjadi suatu sistem yang ideal untuk mengontrol jalannya pemerintah. Tetapi akan menjadi suatu permasalahan baru, bila parlemen dalam mengontrol langkah pemerintah tidak menggunakan rasionalitas tetapi hanya didasari oleh kepentingan partai atau kelompok bukan demi kepentingan rakyat..

Rawan konflik

Sistem presidensiil yang juga didominasi sistem parlementer tersebut menjadikan kondisi yang rawan konflik. Apalagi  bila dominasi partai yang ada dalam pemerintah tidak terlalu kuat dan dominan dalam parlemen. DPR dengan garang dan leluasa seringkali dapat mengganggu setiap langkah pemerintah secara tidak rasional. Kepentingan partai dan kelompok bukan dengan landasan kepentingan rakyat dapat dilihat dengan berbagai cara yang ditempuh fraksi di DPR. Banyak sekali standard ganda diterapkan dalam trik politik yang terjadi selama ini terjadi di parlemen.  Sebut saja hak interpelasi tentang kenaikkan harga BBM. Hak interpelasi kenaikkan harga BBM tersebut menjadi komoditas politik yang tidak produktif karena menggunkanan standard ganda. Saat partai politik tertentu dalam pemerintahan kenaikkan harga BBM adalah menjadi suatu kewajaran tetapi saat partai lain memerintah menjadi masalah. Seperti  forum dengar pendapat dengan pemerintah, hak interpelasi, hak tanya dan berbagai hak politik anggota dewan tampak sekali didominasi kepentingan partai  dan individu.

Perilaku inilah yang menjadi sumber penyebab jalannnya dunia politik dan pemerintah di Indonesia sangat rawan untuk terjadi konflik politik yang tidak produktif.  Sehingga selalu saja timbul konflik politik yang tidak sehat antara parlemen dan presiden. Sehingga setiap melakukan langkah dalam melakukan pemerintahan presiden selalu dihantui oleh recokan anggota parlemen. Hal ini akan mengakibatkan dalam setiap kebijaksanaan pemerintah harus melobi fraksi yang membutuhkan waktu, biaya dan prasarat kepentingan partai ikut terlibat. Bila ini terus terjadi maka jalannya pemerintah akan tidak optimal hanya karena untuk membuat kebijaksanaan harus membutuhkan tenaga ekstra untuk melakukan lobi dengan parlemen. Fenomena ini pulalah yang mengakibatkan dominasi parlemen menjadi sangat tinggi. Maka tidak heran kerawanan kecurangan korupsi dan nepotisme sekarang berada pada tangan anggota dewan.

Koalisi semu

                Dengan kondisi sistem perpolitikan tersebut akhirnya memaksa semua pelaku politik untuk memfokuskan pada kekuatan parlementer. Partai politik akhirnya terjerat pada budaya pembentukan koalisi untuk mengatur kekuatan dal;am parlemen. Elektabilitas presiden yang sangat tinggi tidak menjamin kelangsungan  pemerintah yang stabil bila tidak didukung parlemen. Dominasi parlementer ini pulalah yang menjadikan dasar pemilihan menteri kabinet nantinya tidak berorientasi pada kopentensi dan profesionalitas. Carut marut sistem perpolitikan inilah yang akhirnya menimbulkan anggapan bahwa para elit politik saat ini sangat sibuk berkoalisi  hanya karena mengejar posisi tertentu di pemerintahan. 

Tingkah polah para politisi untuk melakukan koalisi tersebut sepentas sering didengungkan hanya demi kemasalaatan rakyat.

 

Oleh : dr Widodo Judarwanto SpA, Children Allergy Clinic, Picky Eaters Clinic (Klinik Khusus kesulitan makan pada Anak), Phone : (021) 70081995 – 5703646 – 0817171764

 

 

 

KORAN DEMOKRASI INDONESIA

Yudhasmara Publisher

Jl Taman Bendungan Asahan 5 Jakarta Pusat

Phone : (021) 70081995 – 5703646

email : judarwanto@gmail.com 

https://korandemokrasiindonesia.wordpress.com/

 

 

 

 

                                                                                                 

Copyright © 2009, Koran Demokrasi Indonesia  Network  Information Education Network. All rights reserved.


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: