Oleh: Indonesian Children | November 28, 2009

KONTROVERSI SEPUTAR UJIAN NASIONAL, JALAN TERUS ATAU DIHENTIKAN ?

Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan kasasi yang diajukan pemerintah terkait dengan pelaksanaan Ujian Nasional (Unas). Dalam laman MA, di Jakarta, Rabu, disebutkan, pemohon dalam perkara tersebut yakni pihak negara RI cq Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono, Negara RI cq Wakil Presiden RI, M. Jusuf Kalla –saat permohonan itu diajukan–, Negara RI cq Presiden RI cq Menteri Pendidikan Nasional, Bambang Sudibyo –saat permohonan itu diajukan–.

Kemudian, Negara RI cq Presiden RI cq Menteri Pendidikan Nasional cq Ketua Badan Standar Nasional Pendidikan, Bambang Soehendro melawan Kristiono dkk (selaku para termohon Kasasi dahulu para Penggugat/para Terbanding).  “Menolak permohonan kasasi para pemohon,” demikian laman itu menyebutkan.

Selain itu, MA juga membebankan para Pemohon Kasasi/para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500 ribu.  Putusan itu sendiri diucapkan dalam Rapat Permusyawaratan hakim agung pada 14 September 2009 dengan ketua majelis hakim, Abbas Said, dan anggota Mansyur Kartayasa dan Imam Harjadi.

Dengan putusan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa UN yang selama ini dilakukan adalah cacat hukum, dan selanjutnya UN dilarang untuk diselenggarakan.  Adanya putusan tersebut, sekaligus menguatkan dengan putusan Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta pada 6 Desember 2007, namun pemerintah tetap menyelenggaran UN untuk 2008 dan 2009.  Pemerintah dianggap telah lalai dalam meningkatkan kualitas guru baik sarana maupun prasarana, hingga pemerintah diminta untuk memperhatikan terjadinya gangguan psikologis dan mental para siswa sebagai dampak dari penyelenggaran UN.

Perkara menyoal bermula dari citizen lawsuit (gugatan masyarakat) yang diajukan oleh Kristiono dan kawan-kawan terhadap Presiden, Wakil Presiden, Menteri Pendidikan Nasional, serta Ketua BSNP, yang dinilai lalai memenuhi kebutuhan hak asasi manusia (HAM) di bidang pendidikan. Pada peradilan tingkat pertama di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, gugatan tersebut diterima.

Pengadilan Tinggi Jakarta kemudian menguatkan putusan tersebut pada 6 Desember 2007. Pemerintah lalu mengajukan kasasi ke MA. Akhirnya, MA melarang UN yang digelar oleh Depdiknas. Sebab, kasasi gugatan UN yang diajukan pemerintah ditolak MA. MA memutuskan menolak kasasi perkara itu dengan nomor register 2596 K/PDT/2008 yang diputuskan pada 14 September 2009.

Sedari awal pengadaan ujian nasional adalah sesuatu yang sangat kontroversial.  Berbagai pro dan konta mengenai ujian nasional  muncul dari berbagai kalangan guru, sekolah, elite politik, dan siswa-siswi peserta ujian nasional. Salah satu alasan mereka yang setuju  diadakannya ujian nasional adalah karena dimungkinkan tidak adanya intervensi pihak sekolah terutama mengenai soal-soal yang akan diuji. disamping itu bila diadakan oleh ujian lokal maka kualitas soal kualitasnya diragukan karena pertimbangan belum meratanya kualitas guru yang ada.

Sedangkan alasan mereka yang kontra diadakannya ujian nasional adalah karena banyak terdapat kecurangan dan kemungkinan soal-soal yang akan keluar nanti tidak akan sesuai dengan apa yang telah diajarkan tim pengajar kepada siswa-siswinya. Bagi beberapa pengamat pendidikan yang tidak setuju mengatakan bahwa keputusan Mahkamah Agung (MA) melarang ujian nasional (UN) yang diselenggarakan Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) telah memenuhi rasa keadilan masyarakat.  Oleh karena itu, pemerintah melalui Depdiknas tidak perlu mengajukan peninjauan kembali (PK) terhadap keputusan MA tentang pelarangan pelaksanaan UN. Pemerintah sebaiknya menaati keputusan MA. Dalam berbagai opini disebutkan bahwa sejak awal UN memang cacat hukum sehingga pemerintah semestinya tidak perlu memperpanjang dengan mengajukan PK. UN dihapuskan karena disinyalir memang penuh ketidakadilan bagi banyak orang.  UN yang dilaksanakan seragam secara nasional tidak adil karena kualitas pendidikan termasuk penyelenggaraan serta sarana dan prasarana pendidikan belum standar.

Ujian Nasional jalan Terus

Salah satu anggota Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP), Prof Mungin Eddy Wibowo, mengatakan bahwa putusan Mahkamah Agung (MA) yang melarang pelaksanaan Ujian Nasional (UN) tak memengaruhi penyelenggaraan UN pada 2010. Pemerintah tampaknya akan tetap menyelenggarakan UN pada 2010 sesuai dengan jadwal yang ditetapkan, dan hal itu juga telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Sesuai amanat PP Nomor 19/2005 tersebut, BSNP berkewajiban untuk menyelenggarakan UN bekerja sama dengan berbagai pihak, antara lain pemerintah, pemerintah daerah, satuan pendidikan, termasuk kalangan perguruan tinggi. Penyelenggaraan UN 2010, juga didasari dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 75/2009 tentang UN tingkat SMA dan SMP, serta Permendiknas Nomor 74/2009 tentang Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (UASBN) untuk SD. Sesuai PP Nomor 74/2009 tersebut, UN tingkat SMA, MA, dan SMK tahun ajaran 2010 akan diselenggarakan pada minggu ketiga Maret 2010 mendatang. Sementara itu, UN tingkat SMP akan diselenggarakan satu minggu setelah pelaksanaan UN tingkat SMA, MA, dan SMK.

“Kami memang mengakui, dalam penyelenggaraan UN terdapat berbagai tindak kecurangan, namun kami tetap melakukan evaluasi dan perbaikan berkaitan dengan penyelenggaraan UN setiap tahunnya,” kata guru besar Universitas Negeri Semarang itu. Penyelenggaraan UN secara obyektif, transparan, dan akuntabel tetap diperlukan. Sebab, hasilnya dapat digunakan untuk memetakan mutu pendidikan secara nasional, menentukan kelulusan, serta digunakan dalam seleksi masuk ke perguruan tinggi. Namun, UN hanya salah satu indikator penentu kelulusan, sebab masih ada beberapa indikator lain yang menjadi penentu kelulusan seperti ujian akhir sekolah (UAS).

 

 

dari brbagai sumber

 

KORAN DEMOKRASI INDONESIA

Yudhasmara Publisher

Jl Taman Bendungan Asahan 5 Jakarta Pusat

Phone : (021) 70081995 – 5703646

email : judarwanto@gmail.com 

https://korandemokrasiindonesia.wordpress.com/

 

 

 

 

                                                                                                 

Copyright © 2009, Koran Demokrasi Indonesia  Network  Information Education Network. All rights reserved.

 

 


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: