Oleh: Indonesian Children | November 28, 2009

KRIMINALISASI KPK ATAU KRIMINAL MURNI

Penahanan yang dilakukan Polri terhadap dua Pimpinan KPK non-aktif Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah terkait dugaan penyalahgunaan wewenang kekuasan menimbulkan gemuruh politik yang sangat keras. Bagaimana tidak, berbagai lapisan masyarakat Indonesia baik masyarakat umum, mahasiswa, politikus dan tokoh masyarakat secara bertubu-tubi mengeluarkan sumpah serapahnya pada kepolisian, kejaksaan, bahkan pemerintah dalam hal ini presiden SBY terkena getahnya. Benarkah penahan Bibit-Chandra sebuah kriminal murni atau hanya sekedar kriminalisasi KPK ?

Setelah sempat suhu politik mendingin paska pilpres, kembali Indonesia dibakar lagi suhu politiknya. Suhu politik memanas ketika  dua Pimpinan KPK non-aktif ditahan oleh Mabes Polri. Suhu politik mencapai puncaknya ketika hasil sadapan telepon KPK dengan pelaku utama Anggodo diperdengarkan di Mahkamah Konstitusi.

Bila dicermati dapat diambil pangkal masalahnya sebenarnya perseteruan ini bermula dari interpretasi apakah kasus Bibit-Chandra kriminal Murni atau Kriminalisasi KPK ?  Pertentangan ini makin rumit karena masyarakat luas saat ini sedang paranoid bahwa KPK sedang digembosi oleh berbagai pihak. Waham paranoid ini wajar terjadi  karena selama ini KPK dianggap dewa dalam memberantas korupsi. Di lain pihak polisi yang masih merasa punya idealisme hendak mempertotonkan bahwa KPK ternyata juga manusia alias bisa juga KKN. Perjalanan kasus itu ternyata dimanfaatkan kepiwaian media masa dengan memvulgarkannya dengan sebuah  episoda Cicak dan buaya. Dari sinilah awal cerita muncul bahwa buaya sedang bertempur dengan cicak. Dan sang cicak yang merasa terdzolimi didukung arus jutaan  masyarakat untuk melawan buaya. Sedangkan sang buaya meskipun sedang di bawah angin, tetap dengan teguh berusaha menggantung cicak ke pengadilan.

Ketidakpercayaan publik

Permasalahan ini bila dicermati tampaknya bukan sekedar adanya kasus seorang Bibit atau Chandra. Bagi sebagian aparat hukum dan praktisi hukum mungkin saja kasus ini adalah hal biasa. Tetapi karena akumulasi berbagai ketidakpercayaan publik kepada aparat penegak hukum dan penegak keadilan di negeri ini, kasus ini menjadi luar biasa. Ketidakpercayaan yang berlarut-larut yang tidak terselesaikan inilah yang mengakibatkan kecurigaan berlebihan dari berbagai kalangan dalam menyikapi kasus ini. Apalagi dari hasil sadapan telepon oleh KPK menginterpretasikan bagaimana Anggodo sang cukong besar dengan mudahnya mengatur skenario penangkapan Bibit Chandra. Dari sinilah mulai muncul kecurigaan skenario kriminalisasi KPK. Akhirnya saat ini angin sedang berhembus dibelakang KPK untuk melawan ancaman pemidanaan oleh polisi. 

Kapolri Bambang Hendarso Danuri beberapa kali memberikan keterangan mengenai penanganan yang dilakukan Polri terhadap dua Pimpinan KPK non-aktif Bibit dan Chandra terkait dugaan penyalahgunaan wewenang kekuasan. Polisi dengan bukti obyektif dan subyektif dikatakan sudah cukup untuk mempidanakannya. Beberapa bukti sudah ditemukan dengan adanya aliran dana sejumlah 18 milyar yang berkaitan dengan pencekalan Joko Chandra dan Anggoro. Bahkan lebih lanjut Kapolri mengungkap beberapa orang calo perkara yang selama ini disangkal KPK. Polisi telah mempunyai bukti kunjungan berupa buku tamu, data arsip parkir mobil dan pintu khusus yang dilalui perantara tersebut untuk masuk kantor menemui petinggi  KPK beberapa kali. Melihat argumen dan fakta hukum tersebut tampaknya upaya kriminalisasi murni dari KPK juga jangan dianggap sesuatu yang mustahil. Tetapi tampaknya masyarakat bahkan media masa tidak ada yang tertarik dengan argumentasi dan fakta hukum Kapolri.

Badai besar itu saat ini dengan penuh kemarahan dan kebencian tanpa mempertimbangkan rasionalisasi dan fakta hukum bertubi-tubi menghantam Polri dan kejaksaan. Kehidupan sosial, politik dan hukum di Indonesia tampaknya sedang di uji. Arus bawah dalam masyarakat saat ini sulit untuk dibelokkan. Kebanyakan orang di Indonesia sekarang di belahan otaknya sudah terpatri bahwa KPK adalah dewa kebenaran dan aparat penegak hukum  adalah pendekar yang sedang sakit. Dalam keadaan seperti ini fakta hukum dan penjelasan apapun dari berbagai pihak tidak akan berhasil mengubah kekokohan pola pikir dan kecurigaan yang sudah terlanjur melekat tersebut.

Bahkan presiden dengan managemen krisisnya mencoba memberikan terobosan hukum dan politik dengan membentuk Tim Pencari Fakta  (TPF) yang disebut tim delapan. Tindakan ini adalah pilihan terakhir presiden untuk menyikapi mistrust dan distrust yang sedang terjadi dalam masyarakat terhadap aparat penegak hukum di Indonesia. Tetapi tindakan inipun juga tidak sanggup meredam kegelisahan publik.

Pembentukan TPF dan gelar perkara dengan melibatkan pihak luar yang independen melanggar prinsip penegakan dan supremasi hukum di negara yang demokratis. Prinsip penegakan hukum di sebuah negara yang demokratis harus bebas dari adanya intervensi pihak luar selain lembaga peradilan dan penegak hukum. Tim delapa mempunyai banyak keterbatasan karena  bukan merupakan suatu perangkat hukum sehingga akan banyak menemui kendala. Bahkan kalaupun tim delapan mampu mengungkapkan fakta hukum yang ada tetapi tetap nantinya tidak akan mempunyai kekuatan hukum. Bisa saja TPF ini hanyalah strategi pertahanan politik yang merupakan alat untuk memenangkan psikologi masa yang sedang kalut hukum.

Jalan Terakhir

Tampaknya jalan terakhir yang bisa ditempuh adalah memproses hukum bagi mereka yang terlibat kasus oleh institusi penegak hukum. Namun hal itu harus dilakukan dengan percepatan, baik oleh kepolisian maupun kejaksaan, dan dilakukan secara transparan di depan publik.  Kekuasaan kehakiman dan sistem peradilan harus terbuka dan  independen. Proses penegakan hukum juga harus bersifat tegas, tidak pandang bulu serta adil dan tidak memihak, juga mampu memberikan kepastian hukum.

Transparansi mutlak diperlukan dalam negara demokratis. Untuk itu dalam kasus tersebut nantinya di pengadilan harus mampu menunjukkan secara transparan bukti-bukti tuduhan, baik terkait penyuapan, pemerasan, atau terkait penyalahgunaan wewenang. Dengan transparansi penegakkan hukum maka peluang untuk mafia peradilan dan “kong kalikong” akan semakin sulit. Sebaiknya proses hukum di mahkamah konstitusi dapat dijadikan contoh sistem pengadilan di Indonesia. Dalam sidang pengadilan apapun di Mahkamah Konstitusi selalu dilakukan dengan terbuka dan transparan. Hal ini terbukti dengan mudahnya mendapatkan transkrip jalannya persidangan secara detil yang dapat segera diakses dalam situs Mahkamah Konstitusi.

Proses penegakkan hukum yang sempurna harus tidak terpengaruh tekanan dari pihak manapun baik oleh demonstrasi masa, jutaan facebookers, tokoh masyarakat bahkan seorang presidenpun.

Peristiwa krisis kepercayaan terhadap aparat penegak hukum saat ini adalah pelajaran yang sangat berharga bagi bangsa ini. Masyarakat sebagai obyek hukum harus taat dan percaya hukum meski sedang didera cobaan yang sangat berat ini. Publik harus sabar dan percaya bahwa saat ini mungkin mereka tidak butuh hukum tapi butuh keadilan. Untuk mencapai keadilan dalam keadaan seperti ketidak percayaan hukum ini mungkin tidak ada salahnya memberi kesempatan terakhir kepada abdi hukum untuk menunjukkan idealismenya yang tersisa. Bahwa dengan transparansi hukum dalam pengadilan yang benar-banar adil nantinya akan diharapkan kebenaran akan terungkap secara telanjang.

Bila hal kesempatan terakhir itu juga tidak dapat dimanfaatkan dengan baik bagi abdi dan penegak hukum kita maka tangan Tuhanlah yang nanti akan ikut berbicara. Bila Tuhan sebagai sutradara kehidupan ini murka terhadap umatnya yang keblablasan maka tidak mungkin akan memberikan azab yang lebih pedih. Mungkin saja tangan Tuhan tersebut berupa gerakan rakyat atau revolusi publik akan menggema dimana-mana untuk menuntut keadilan. Bila ini terjadi akan mengorbankan ongkos sosial, ekonomi dan politik yang sangat besar, akhirnya rakyat jugalah yang akan merugi.

 

 

oleh : dr Widodo judarwanto SpA

KORAN DEMOKRASI INDONESIA

Yudhasmara Publisher

Jl Taman Bendungan Asahan 5 Jakarta Pusat

Phone : (021) 70081995 – 5703646

email : judarwanto@gmail.com 

https://korandemokrasiindonesia.wordpress.com/

 

 

 

 

                                                                                                 

Copyright © 2009, Koran Demokrasi Indonesia  Network  Information Education Network. All rights reserved.


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: