Oleh: Indonesian Children | Desember 10, 2009

80 Pegawai Imigrasi Tilep Biaya ‘Visa on Arrival’

80 Pegawai Imigrasi Tilep Biaya ‘Visa on Arrival’

Sebanyak 80 pegawai kantor imigrasi terlibat dugaan penyimpangan visa on arrival (voa). Namun mereka hanya ditangani secara internal.

Depkum HAM mengatakan tindakan 80 pegawai kantor imigrasi itu mengakibatkan kerugian negara lebih dari Rp3 miliar. Mereka terlibat dalam kasus penggelapan pembayaran voa elektronik di Bandara Ngurah Rai, Bali.

Delapan puluh orang tersebut adalah pegawai dari dinas imigrasi,” ujar Menkum HAM Andi Mattalata di kantor Depkum HAM, Jakarta, Jumat (31/7).

Penyimpangan itu dilakukan dengan menerapkan biaya voa selama satu bulan untuk wisatawan yang mengajukan visa selama seminggu. Biaya visa selama seminggu sebesar US$10, dan sebulan sebesar US$25.

Voucher ini dibayar secara elektronik di beberapa bandara Internasional melalui ATM. Namun dalam laporan turis yang membeli voucher US$25 ternyata dilaporkan hanya memakai voucher US$10. Voucher US$10 tersebut diduga juga voucher lama.
Turis tersebut tetap tinggal lebih dari seminggu tetapi selisih US$15 tersebut dinikmati oleh oleh oknum pegawai imigrasi, ujarnya.

Di Indonesia ada 3 bandara yang melayani voa yaitu di Bali, Batam, dan Medan. Penyimpangan ini sendiri diawali dengan temuan BPK atas kerugian negara sebesar Rp3 miliar dalam periode Oktober 2008-Mei 2009.

Andi menyatakan, saat ini Depkumham belum membawa penyelewengan voa tersebut ke ranah hukum. Dia hanya meminta 80 orang yang pernah menyelewengakan dana pendapatan voa tersebut untuk mengembalikan semua.

Pegawai yang pernah menerima itu diharapkan mengembalikan duitnya. Ada yang Rp 10juta ada yang Rp100 juta, ujarnya.

Rencanaya, pegawai ini akan dikenai sanksi sesuai dengan PP 30 tahun 1980 tentang peraturan disiplin pegawai negeri sipil.

Namun jika ada pihak yang akan melaporkan pegawai ini kepada penegak hukum, Andi tidak akan menghalang-halangi proses hukum. Saya persilahkan KPK untuk menyelidiki ini. Karena ini urusan KPK. saya kan cuma punya kewajinban sebagai pembina pegawai negeri sesuai dengan PP 30 tahun 1980, ujarnya. (AO/OL-7)

Sumber: Media Indonesia Online

Audi Yudhasmara

KORAN DEMOKRASI INDONESIA

Yudhasmara Publisher

Jl Taman Bendungan Asahan 5 Jakarta Pusat

Phone : (021) 70081995 – 5703646

email : judarwanto@gmail.com 

https://korandemokrasiindonesia.wordpress.com/

 

 

 

 

Copyright © 2009, Koran Demokrasi Indonesia  Network  Information Education Network. All rights reserved.


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: