Oleh: Indonesian Children | Desember 10, 2009

BPK Temukan Potensi Kerugian Negara Rp33,5 Triliun

BPK Temukan Potensi Kerugian Negara Rp33,5 Triliun

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan temuan sebesar Rp33,56 triliun dalam 491 Laporan Hasil Pemeriksaan Semester I/2009. Dari temuan tersebut, di antaranya adalah temuan ketidakpatuhan yang mengakibatkan adanya kerugian negara/daerah/perusahaan seniali Rp28,49 triliun.

Selama proses pemeriksaan berlangsung dari nilai temuan tersebut telah ditindaklanjuti dengan penyetoran ke kas negara/daerah senilai Rp525,32 miliar. BPK juga mencatat, dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester, kerugian negara pada semester I/2009 sebanyak Rp4,5 triliun, US$46,9 juta dan sejumlah valuta asing lainnya.

Tingkat penyelesaiannya sampai saat ini sudah mencapai hampir 40 persen atau senilai Rp1,14 triliun dan US$40,7 juta, kata Ketua BPK Anwar Nasution di Jakarta, Selasa (15/9).

Menurut data BPK, total kerugian keuangan negara hingga semester I/2009 total temuan BPK mencapai 62 ribu senilai Rp3.000 triliun dengan jumlah rekomendasi 112 ribu senilai Rp2.000 triliun. Dari jumlah itu, 49 ribu rekomendasi senilai Rp1.285 triliun telah dan masih ditindaklanjuti. Sisanya sebanyak 41 ribu rekomendasi senilai Rp313 triliun belum ditindaklanjuti.

Selain temuan kerugian negara, BPK juga menyebutkan tentang temuan yang berindikasi unsur pidana yang disampaikan kepada instansi berwenang. Sampai dengan Semester I/2009, BPK telah menemukan sebanyak 223 kasus senilai Rp 30,5 triliun dan US$ 470 juta. Dari 223 kasus tersebut, yang telah ditindaklanjuti oleh penegak hukum (Kejaksaan, Kepolisian, dan KPK) sebanyak 132 kasus (59 persen), dalam proses peradilan sebanyak 20 kasus (9 persen), penyidikan 15 kasus (7 persen), dan penuntutan 8 kasus (4 persen), putusan 37 kasus (17 persen), dihentikan 10 kasus (4 persen), dan dilimpahkan kepada Kejaksaan Tinggi atau KPK sebanyak 42 kasus (18 persen).

Sementara untuk periode Januari hingga Juni 2009, hasil pemeriksaan BPK yang berindikasi unsur pidana yang diserahkan kepada instansi penegak hukum sebanyak 19 kasus senilai Rp 340 miliar dan US$ 94,6 ribu. Sebanyak 8 kasus senilai Rp 92 miliar telah diserahkan kepada Kejaksaan Agung dan 11 kasus senilai Rp 248 miliar dan US$ 94,6 ribu diserahkan kepada KPK.

Jenis pemeriksaan BPK pada IHPS I/2009 meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan PDTT. Total objek pemeriksaan keuangan mencapai 491 entitas terdiri dari 382 objek pemeriksaan keuangan yang mencakup pemeriksaan neraca dan laporan realisasi anggaran (LRA). Rincian neraca terdiri dari aset Rp2.400 triliun, kewajiban Rp1.700 triliun, dan ekuitas senilai Rp761 triliun. Sedang LRA terdiri dari pendapatan Rp1.212 triliun dan belanja/biaya Rp1.219 triliun.

Anwar mengungkapkan, potensi kerugian dan kekurangan penerimaan negara diidentifikasi dari Pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) BPK yang mencakup 103 objek pemeriksaan senilai Rp136,63 triliun. Rinciannya, 46 objek pemeriksaan di pusat, 36 objek di daerah, 16 objek pemeriksaan BUMN, dan 5 objek di BUMD. (RR/OL-7)

Sumber: Media Indonesia Online

Audi Yudhasmara

KORAN DEMOKRASI INDONESIA

Yudhasmara Publisher

Jl Taman Bendungan Asahan 5 Jakarta Pusat

Phone : (021) 70081995 – 5703646

email : judarwanto@gmail.com 

https://korandemokrasiindonesia.wordpress.com/

 

 

 

 

Copyright © 2009, Koran Demokrasi Indonesia  Network  Information Education Network. All rights reserved.


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: