Oleh: Indonesian Children | Desember 10, 2009

Sebanyak 68,9 persen Kasus Korupsi Divonis Bebas oleh Pengadilan Umum

Sebanyak 68,9 persen Kasus Korupsi Divonis Bebas oleh Pengadilan Umum

 

Sebanyak 68,9 persen perkara korupsi yang disidangkan di pengadilan umum divonis bebas. Kepercayaan masyarakat terhadap hakim karir pun menurun.

Koordinator Hukum dan Peradilan Indonesian Corruption Watch (ICW) Ilian Deta Artasari mengatakan, fakta tersebut menjadi prestasi buruk bagi lembaga peradilan di Indonesia dan berpengaruh terhadap tingginya korupsi di Indonesia.

Angka korupsi tinggi karena lemahnya penegakan hukum, terangnya di Jakarta, Rabu (5/8).

Berdasarkan penelitian ICW selama semester I tahun 2009, sebanyak 119 perkara korupsi dengan 222 terdakwa disidangkan di peradilan umum. Dari seluruh terdakwan, sebanyak 153 terdakwa divonis bebas.

Padahal kerugian negara atas semua kasus itu mencapai Rp1,662 triliun, ujarnya.

Atas fakta vonis tersebut, efek jera putusan hakim diragukan karena hanya 69 terdakwa yang divonis bersalah.

Deta menyatakan bahwa efektivitas peradilan umum terhadap pemberantasan korupsi sangat rendah. Menurutnya, hal ini berkaitan dengan komitmen Ketua Mahkamah Agung.

Pengadilan Umum dibawah kepemimpinan Harfin Tumpa (Ketua MA) gagal memberikan perubahan bagi pemberantasan korupsi, ujarnya.

Peneliti ICW, Febridiansyah menyatakan trend putusan bebas di pengadilan umum, menurut kajian ICW dapat terjadi salah satunya akibat dakwaan yang di susun jaksa lemah atau sengaja dilemahkan. Selain itu Hakim dengan sengaja mencari-cari pertimbangan yang menguntungkan bagi terdakwa korupsi, jelas.

Kinerja buruk pengadilan umum dalam memberantas korupsi menambah daftar panjang terdakwa korupsi yang divonis bebas dalam pengadilan umum. Sebelumnya, 812 orang terdakwa divonis bebas atau lepas dari tuntutan oleh pengadilan umum sejak tahun 2005.

Dari 69 terdakwa yang divonis bersalah juga tidak terlalu mengembirakan karena hukuman yang diterima sangat kecil. Sehingga sulit memberikan efek jera, ujarnya.

Febri mengaku fenomena pembebasan koruptor di peradilan umum ini akan mempengaruhi prestasi hakim karir. Jika komposisi hakim karir mendominasi pengadilan tipikor, maka akan merusak efektivitas yang selama ini terjadi. Prestasi pengadilan Tipikor disebabkan karena terdapat hakim adhoc sedangkan pada pengadilan umum semuanya adalah hakim karier, ujarnya.

Untuk itu, dia meminta agar pemerintah dan DPR dengan cepat menyelesaikan RUU Pengadilan Tipikor dan menetapkan komposisi hakim adhoc lebih banyak dari hakim karir.

Pembahasan RUU pengadilan tipikor yang berjalan lambat menjadi cerminan sikap pemerintah dan DPR dalam pemberantasan korupsi. Padahal mereka di beri mandate oleh Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikan RUU Tipikor sebelum 19 desember 2009, ujarnya. (AO/OL-7)

Sumber: Media Indonesia Online

Audi Yudhasmara

KORAN DEMOKRASI INDONESIA

Yudhasmara Publisher

Jl Taman Bendungan Asahan 5 Jakarta Pusat

Phone : (021) 70081995 – 5703646

email : judarwanto@gmail.com 

https://korandemokrasiindonesia.wordpress.com/

 

 

 

 

Copyright © 2009, Koran Demokrasi Indonesia  Network  Information Education Network. All rights reserved.


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: