Oleh: Indonesian Children | Desember 10, 2009

TAK ADA AMPUN BUAT KORUPTOR

TAK ADA AMPUN BUAT KORUPTOR

Pada tanggal 15 Agustus 2002 Pemerintah China mengumumkan akan mengajukan sangkaan korupsi terhadap Zhu Xiaohua, bankir kelas kakap yang dikenal dekat dengan mantan Perdana Menteri Zhu Rongji. Zhu Xiaohua adalah mantan Presiden China Everbright, bank-bank komersial terbesar keenam.

Lewat sangkaan yang melibatkan orang dekat mantan PM ini, Pemerintah China ingin menunjukkan keseriusannya bahwa korupsi tidak boleh dibiarkan. Zhu menjadi pebisnis kelas kakap pertama yang menjalani pemeriksaan korupsi sejak China melaksanakan modernisasi perekonomian dua dasawarsa lalu.

Kasusnya diselesaikan di pengadilan hanya dalam tempo tiga bulan. Pengadilan nomor satu Beijing memvonis Zhu Xiaohua hukuman penjara 15 tahun pada tanggal 10 Oktober 2002.

Keseriusan yang sama ditunjukkan tatkala pemerintah menyeret Wang Xuebing, juga orang dekat Zhu Rongji. Wang dicopot tahun 2002 dari posisi Presiden China Construction Bank karena harus mempertanggungjawabkan posisi sebelumnya sebagai Presiden Bank of China 1993-1999.

Kasusnya tidak setransparan Zhu Xiaohua sehingga dibutuhkan waktu satu tahun lebih hingga vonis pengadilan. Ia dihukum 12 tahun penjara, Desember 2003.

Zhu Rongji sebagai Perdana Menteri China (1997-2002) digantikan oleh PM Wen Jiabao dikenal sebagai orang yang sangat keras menyuarakan pemberantasan korupsi. Ia bahkan sudah dikenal vokal sejak menjadi Wali Kota Shanghai di akhir tahun 1980-an.

Menurut pandangannya, terlalu banyak pegawai dengan gaji rendah yang kerjanya duduk-duduk, baca koran sambil minum teh. Ini merupakan sinyal bagi sebuah ketidakefisienan dan perilaku korupsi. Makanya ia melakukan perampingan pegawai pemerintah.

Lewat mulutnya pula dikenal ucapan yang melegenda. Beri saya 100 peti mati, katanya. Sembilan puluh sembilan akan saya pergunakan untuk mengubur para koruptor, dan satu untuk mengubur saya, kalau saya melakukan tindak korupsi lanjut Zhu Rongji saat itu.

Oleh sebab itu tak mengherankan kalau ia mengatakan bahwa dirinya berharap hanya pada satu hal. Kelak setelah meninggalkan posisi sebagai PM, orang berkomentar, Dia seorang yang bersih, bukan seorang pejabat korup!

Upaya yang dilakukan Zhu Rongji merupakan tekad Pemerintah China untuk secara konsisten mengawal pembangunan ekonomi dengan menekan sekecil mungkin penyalahgunaan wewenang di dalam tubuh birokrasi.

Pada tanggal 19 Oktober 2005 Komite Sentral Partai Komunis China mengeluarkan sebuah buku putih bertajuk Membangun Demokrasi Politik di China. Di dalam kebijakan ini dipaparkan bagaimana Pemerintah China serius dalam upayanya membangun pemerintahan yang bersih dan memberantas korupsi.

Sejak Desember 2003 hingga November 2004, menurut buku putih tersebut, sudah diserahkan 162.032 kasus korupsi yang melibatkan pejabat terendah hingga ke tingkat pusat.

Mengingat dalam banyak kasus tindak korupsi berhubungan dengan tindak penyuapan pejabat, maka mulai tahun 2006 nanti Pemerintah China, melalui Kantor Audit Nasional, akan mengumumkan daftar hitam siapa-siapa pemberi suap. Daftar ini terbuka bagi masyarakat untuk diketahui. Pemberantasan korupsi juga bersifat lintas sektoral, tidak hanya menyangkut pejabat China, tetapi juga swasta atau pebisnis.

Di dalam daftar itu akan dimuat nama individu maupun unit yang telah melakukan penyuapan terhitung mundur sejak tahun 1997 yang melibatkan sektor-sektor seperti konstruksi, keuangan, pendidikan, kesehatan, dan bagian pengadaan barang dari lembaga pemerintah. Tindakan ini dilakukan agar seluruh elemen masyarakat terlibat dalam gerakan antikorupsi.

Tahun 2003 beberapa proyek rintisan pembuatan daftar hitam pemberi suap sudah dilakukan di Provinsi Sichuan, Jiangsu, dan Zhejiang yang sedang gencar membangun. Hasilnya cukup memuaskan. Di sana kontraktor konstruksi yang masuk dalam daftar hitam dilarang melakukan penawaran bagi proyek-proyek baru.

Kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) China mengatur mereka yang menawarkan dan menerima suap, dan sama-sama bisa dihukum. Hukuman mati bagi penerima suap dan hukuman seumur hidup bagi pemberi suap.

Perhatian yang serius pada pemberantasan korupsi sempat dilontarkan Deng Xioping pada tanggal 10 April 1982, tiga tahun sejak pencanangan modernisasi ekonomi China. Ia mengkritik penanganan yang lembek bagi pelaku tindak korupsi yang disebutnya melakukan kejahatan ekonomi. Penggelapan uang 6.000 yuan diberi teguran, yang menggelapkan 50.000 yuan divonis 16 tahun penjara. Aparat yang berkepentingan tidak berani bertindak keras. Ia menggambarkan bagaimana mentalitas ragu dalam mengambil tindakan justru tidak akan menyukseskan reformasi yang sudah dimulai. Tindakan keras terhadap kejahatan ekonomi, tak bisa tidak, harus dilakukan.

Tindak lanjut dari kebijakan menuju pemerintahan yang bersih juga dilakukan pada tingkat pelaksana teknis. Radio Nasional China pada 20 Oktober 2005 melaporkan bahkan Tentara Pembebasan Rakyat membuka situs dalam pemenuhan kebutuhan militernya.

Lewat situs http://www. plap.cn dibuka kemungkinan pengadaan barang-barang kebutuhan militer untuk mencegah transaksi korupsi di balik pintu. Kebutuhan militer dengan total anggaran tahun 2005 senilai 30,2 miliar dollar AS di dalam situs ini dibagi ke dalam 21 kategori besar meliputi, di antaranya, kendaraan, kebutuhan akan daging hewan, makanan, tekstil, produk kimia, dan seterusnya, selain kendaraan militer dan pesawat tentunya.

Hu Angang, Direktur Pusat Kajian China di bawah Lembaga Ilmu Pengetahuan China, pernah memperkirakan uang yang hilang akibat korupsi senilai 123-157 miliar dalam setahun, sama dengan 13-17 persen dari produksi domestik bruto (PDB) China.

Untuk menunjukkan keseriusan Pemerintah China dalam memberantas korupsi, pada akhir Oktober 2005 Kongres Rakyat Nasional meratifikasi Konvensi PBB melawan korupsi yang memasukkan suap kepada pejabat publik sebagai tindak kriminal.

(F Harianto Santoso/ Litbang Kompas)

Sumber: Kompas Cyber Media — www.kompas.com

Audi Yudhasmara

KORAN DEMOKRASI INDONESIA

Yudhasmara Publisher

Jl Taman Bendungan Asahan 5 Jakarta Pusat

Phone : (021) 70081995 – 5703646

email : judarwanto@gmail.com 

https://korandemokrasiindonesia.wordpress.com/

 

 

 

 

Copyright © 2009, Koran Demokrasi Indonesia  Network  Information Education Network. All rights reserved.


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: