Oleh: Indonesian Children | Desember 11, 2009

UU Kesehatan Belum Ada Kepastian Hukum dan Perlindungannya

UU Kesehatan Belum Ada Kepastian Hukum dan Perlindungannya

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan telah lebih dari 10 tahun diundangkan. Namun, hingga kini belum ada kepastian hukum dan perlindungan hukumnya, baik bagi pemberi jasa pelayanan kesehatan (paramedis) maupun bagi penerima pelayanan kesehatan (pasien). Salah satunya, belum ada peraturan yang mengatur soal malapraktik yang dilakukan oleh dokter.

Demikian dikatakan ahli hukum kesehatan dari Universitas Parahiyangan (Unpar) Bandung, Dr Wila Chandrawila Supriyadi SH CN, dalam diskusi panel Penyusunan Kurikulum Program Magister Hukum dan Kesehatan di Universitas Katolik Soegijapranata di Semarang, Sabtu (8/2).

“Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan sudah lebih dari 10 tahun diundangkan dan terdapat 29 peraturan pelaksana yang harus dibentuk oleh pemerintah. Tetapi sampai saat ini baru enam peraturan pelaksana yang dibentuk. Untuk mengisi kekosongan pengaturan, dikeluarkanlah peraturan menteri. Hanya saja hal-hal yang menyangkut kepentingan publik seperti aborsi, euthanasia tidak mungkin diatur dalam peraturan menteri,” kata Wila.

Karena belum ada pengaturannya, sering kali penyelenggaraan pemeliharaan kesehatan, baik masyarakat maupun individu, masih menggunakan peraturan yang lama. Meski demikian, bukan berarti terjadi kekosongan dalam pengaturan kesehatan sebab masih banyak pengaturan tentang kesehatan yang tersebar di perundang-undangan yang umum. Seperti di Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, bahkan di perundang-undangan Administrasi Negara dalam hal tenaga kesehatan adalah pegawai negeri.

“Tetapi untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada semua pihak, sebaiknya pemerintah menyelesaikan pekerjaan rumah membentuk peraturan pelaksanaan UU No 23 Tahun 1992. Saat ini pemerintah sudah menyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) Praktik Kedokteran. Ini diharapkan dapat mengisi kekosongan peraturan menghadapi malapraktik yang dilakukan dokter,” ujar Wila.

Draf RUU Kedokteran

Dalam kesempatan yang sama, Prof Dr dr Ign Riwanto SpBK dari Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro (Undip) Semarang mengatakan, draf terakhir RUU Praktik Kedokteran sudah dikirim ke DPR-RI , tanggal 6 September 2000. Namun, sampai sekarang belum disahkan.

RUU tersebut memuat ketentuan pengaturan penyelenggaraan praktik kedokteran. Dalam Pasal 3, disebutkan bahwa pengaturan penyelenggaraan praktik kedokteran bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada penerima jasa pelayanan kesehatan. Selain itu juga mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan yang diberikan oleh tenaga medis, serta memberikan kepastian hukum kepada penerima dan penyelenggara pelayanan kesehatan.

Riwanto menjelaskan, inti RUU Praktik Kedokteran adalah perlunya lembaga yang disebut Konsil Kedokteran Indonesia (KKI). Tugas dan tujuan lembaga ini untuk melindungi masyarakat dan menjaga mutu pelayanan kesehatan yang diberikan oleh tenaga kesehatan.

Konsil kedokteran Indonesia berfungsi mengatur, menetapkan, serta membina tenaga medis yang menjalankan praktik kedokteran, untuk meningkatkan mutu pelayanan medis. Wewenang konsil kedokteran antara lain menguji persyaratan regristrasi tenaga medis dengan memberi Sertifikat Regristrasi Tenaga Medis (SRTM). Adapun lisensi untuk para dokter (praktik) diberikan oleh Departemen Kesehatan yang menerbitkan Surat Izin Praktik (SIP).

Wila menambahkan, dalam RUU Praktik Kedokteran terdapat 15 kategori kesalahan yang dilakukan tenaga kesehatan. Antara lain pelanggaran etik, administratif, sampai tidak memenuhi kewajiban sesuai Standar Profesi Medis. Dalam Pasal 90 Ayat 2, disebutkan bahwa penerima jasa pelayanan kesehatan dapat menggugat melalui Pengadilan Disiplin Profesi Tenaga Medis.

Hal lain yang dibutuhkan pengaturannya adalah penentuan Standar Profesi Tenaga Kesehatan. Tujuannya agar para tenaga kesehatan dalam melaksanakan pekerjaannya mempunyai ukuran baku, yang diatur dalam hukum. (IKA)

Sumber: Kompas, Senin 10 Februari 2002

KORAN DEMOKRASI INDONESIA
Htpp://korananakindonesia.wordpress.com


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: