Oleh: Indonesian Children | Desember 15, 2009

Moral Politik

Politik berkaitan erat dengan kekuasaan dan ketatanegaraan. Hal itu sesuai dengan etimologi politik: politeia (negara) dan politikos (negarawan). Jika kita kembali melihat hakikat filsafat politik, semakin jelas politik dan moral saling interpendensi. Plato misalnya, mendefinisikan filsafat politik sebagai salah satu cabang etika (filsafat moral) sosial atau kemasyarakatan. Baginya, manusia sudah selalu berpolitik karena manusia tidak pernah terlepas dari negara (politeia).

Dalam negara, hukum, tata aturan, norma pasti dirumuskan dan kemudian diberlakukan. Tujuannya adalah untuk mengatur aktivitas masyarakat, termasuk aktivitas politiknya. Dengan demikian, ini amat sejalan dengan pendapat Immanuel Kant yang mengatakan, moralitas dan politik tidak boleh dipisahkan satu sama lain. Moralitas adalah suatu praksis dalam pengertian objektif: keseluruhan hukum-hukum yang mengikat tanpa syarat, yang seharusnya kita jadikan sebagai acuan bertindak, kewajiban dan tanggung jawab.

Kebijakan politik harus memperhatikan dimensi moral: apa dampak dari kebijakan politik terutama secara sosial, dan ekonomi. Begitu juga, seseorang yang terjun ke dunia politik termasuk anggota dewan seharusnya berlaku moralis. Kalau tidak, mereka akan terjebak pada kepentingan pribadi, pencurian (korupsi) bahkan melegalkan hukum ilegal. Dimensi moral berkaitan erat dengan ‘boleh atau tidak boleh’, jadi, tekanan moral adalah dimensi etika.

Etika politik tidak hanya menyangkut masalah perilaku politik dari para politikus. Tetapi etika politik berhubungan juga dengan praktik institusi sosial, hukum, komunitas, struktur-struktur sosial, politik, ekonomi. Etika politik mengandung aspek individual dan sosial, di satu pihak etika politik sekaligus etika individual dan etika sosial dan institusi yang adil. Di lain pihak, etika politik sekaligus etika institusional dan etika keutamaan.

Dimensi dan tujuan utama dari etika politik kekuasaan adalah terumuskan dalam upaya mencapai kesejahteraan masyarakat dan hidup damai yang didasarkan pada kebebasan dan keadilan, yang tergambarkan dalam serangkaian kebijakannya.

Hilangnya moralitas politik akan berdampak negatif pada sebuah kebijakan sebagai sebuah proses bagi kehidupan masyarakat. Karena dalam proses kehidupan bernegara, masyarakat merupakan sokoguru kekuasaan. Kekuasaan politik hanya bentuk pendelegasian yang diberikan oleh rakyat kepada para wakilnya.
Kedua, hilangnya sensitivitas kepentingan rakyat dalam diri anggota dewan.

Bagaimanapun sensitivitas terhadap kepentingan masyarakat secara umum merupakan aspek moral yang perlu dikembangkan, khususnya di lingkungan elite politik yang terkait langsung dengan warna-warni kebijakan yang dikeluarkan negara. Dimensi nalar perlu terus diasah, tetapi sensitivitas moral harus terus digiatkan juga, sehingga para politisi tidak hanya menjadi alat legitimasi kebijakan negara atau menjadi kuda troya kekuasaan yang menambah beban kehidupan masyarakat bawah.

Moral politik merupakan satu komitmen untuk mewujudkan segala bentuk produk nalar, berupa peraturan dan undang-undang maupun lainnya, demi kemaslahatan masyarakat. Nalar dan moral merupakan dua potensi yang bila disintesakan akan melahirkan sebuah kemajuan yang luar biasa, dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan persamaan (equality). Hakikat mendasar inilah yang kemudian tereduksi sedemikian rupa akibat praktik korupsi, kolusi dan nepotisme yang tergambar dari tiga kasus anggota dewan.

Dengan demikian, praktik suap merupakan bukti konkrit dari tidak adanya landasan moral dalam pelaksanaan agenda-agenda (nalar-nalar) politik. Segala bentuk dan langkah politik ditempuh untuk kepentingan politik sesaat. Yang menjadi korban dari semua ini adalah masyarakat yang secara tidak langsung terkontaminasi sikap-sikap politik para elite yang tidak bermoral.

Realitas ini bisa melahirkan citra yang salah tentang politik. Politik identik dengan atau setali tiga uang dengan korupsi. Pemahaman yang keliru ini bisa menjadi ancaman serius bagi terciptanya tatanan masyarakat madani (civil society) yang jujur dan berkeadilan. Di sisi lain, praktik irasional dan amoral akan melahirkan apatisme politik yang bukan hanya merugikan para politisi, tetapi juga partai politik dicmana politisi itu beraktualisasi dan melakukan manuver-manuver politiknya.

Apatisme muncul karena keterbukaan informasi masyarakat terhadap perilaku elit politik, bisa juga karena kesadaran masyarakat yang semakin tumbuh seiring dengan pendidikan politik yang mereka dapatkan.

Hilangnya kejujuran sebagai dimensi moral yang notabene adalah politik terbaik. Kebijakan politik murni (tanpa ide tersembunyi) menjamin perdamaian lestari karena sang moralis-politik menganggap ide hukum sebagai kewajiban untuk tetap berdamai, bukanlah sebagai tujuan melainkan sebagai sarana demi tujuan-tujuan politik perdamaian lestari mengandaikan kehendak moral untuk tetap berdamai sehingga mekanisme alam dapat mengarahkan kecenderungan-kecenderungan egois manusia ke penjagaan perdamaian.

Immanuel Kant, dalam akhir bukunya tentang Menuju Perdamaian Abadi, menegaskan harmoni antara politik dan moralitas berdasarkan konsep hukum publik yang transcendental. Hubungan harmoni antara politik dan moralitas, memungkinkan manusia untuk memastikan apakah pertimbangan yang akan mendasari tindakan politik secara moral dapat diterima atau tidak. Tolok ukur itu adalah publisitas.

Apabila pertimbangan-pertimbangan itu tidak dapat dibuka terhadap masyarakat luas, pertimbangan-pertimbangan itu secara moral tidak dapat dibenarkan dan tindakan itu secara moral dilarang. Sebaliknya, semua pertimbangan yang hanya dapat mendasari tindakan politis apabila semua pertimbangan dibuka kepada publik, secara moral bersifat benar. Kebijakan politik yang mendasarkan diri pada pertimbangan yang harus menghindar dari sorotan publik, secara moral bersifat jahat.

Dengan demikian, kasus suap yang melibatkan tiga anggota DPR, harus mampu menjadi pelajaran berharga, sehingga anggota DPR mendatang, mampu mengemban amanat moralitas politik yang tercermin dari perilaku politiknya. Partai politik sebagai wadah atau institusi terkait, diharapkan juga mampu mengawal proses rekruitmen para calon anggota legislatif. Apalagi KPU sebentar lagi membuka pendaftaran Daftar Calon Sementara, sebagai bagian integral dari tahapan Pemilu 2009.

KORAN ANAK INDONESIA
Htpp://korananakindonesia.wordpress


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: