Oleh: Indonesian Children | Januari 14, 2010

SIDANG PANSUS CENTURY – JK : CELUTUKAN JK, KONTROVERSI DAN MASALAH YANG TIDAK MENDASAR

SIDANG PANSUS CENTURY – JK : CELUTUKAN KHAS JK, KONTROVERSI DAN MASALAH YANG TIDAK MENDASAR

Bukan Jusuf Kalla (JK) kalau tanpa celetuk khasnya. Itulah gambaran yang pas saat JK memberikan keterangan di Pansus Century. Jawaban yang singkat namun padat, sambil sesekali diselingi celetukan ringan membuat suasana sidang cair dan menarik.

Celutukan JK

“Pak JK tahu berapa nilai bailout Bank Century? Bisa buat beli beras berapa banyak itu Pak,” tanya anggota pansus dari FPG Agun Gunandjar Sudarsa kepada JK dalam rapat pansus angket Century di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (14/1/2010). Tanpa banyak bicara, JK secara spontan menjawab, “Bisa beli tiga Gedung DPR,” celetuk JK sambil tertawa kecil. Serempak seisi ruang rapat ikut tertawa.

Tak berhenti di situ, JK terus membuat celetukan-celetukan yang membuat sidang pansus terus menjadi menarik disimak. Saat ditanya soal serius pun JK ternyata masih sempat nyeletuk. “Pak JK, tolong dibandingkan dengan kondisi pada saat Ibu Mega Presiden, Pak JK kan masih Menko Kesra waktu itu?,” ujar wakil ketua pansus Century dari FPDIP Gayus Lumbuun. Belum selesai Gayus menuntaskan pertanyaannya, JK malah nyeletuk “Si SBY Menko Polkam juga,” celetuk JK masih sambil tertawa kecil khasnya yang disambut tertawa peserta sidang. Gayus pun terlihat menutup mulutnya menahan tawa juga.

Memang, dalam setiap menjawab pertanyaan pansus angket Century, JK selalu memilih kalimat dan kata-kata singkat dan jelas. Tak pelak, semua pihak merasa puas dengan keterangan dan jawaban JK.

Krisis tapi Tidak Ada Kepanikan

Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla mengakui pada tahun 2008 lalu memang terjadi krisis. Namun krisis tersebut tidak seberat apa yang disampaikan berbagai pihak. “Ada krisis, tapi tidak sejauh itu, tidak seberat apa yang dibicarakan bahwa negara ini mau kolaps dan macam-macam. Enggak lah,” ujar Jusuf Kalla dalam rapat dengan pansus Bank Century di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Kamis (14/1/2010).

Pernyataan Kalla ini sekaligus menepis pernyataan Sri Mulyani dan Boediono bahwa kondisi negara ketika itu sedang krisis akibat terpaan krisis global. Kondisi krisis itulah yang menjadi salah satu dasar menyatakan bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik.

Mantan Gubernur BI Boediono dalam rapat dengan pansus 21 Desember 2009 lalu menyatakan, kondisi pada akhir 2008 dan awal 2009 itu hampir menyerupai krisis tahun 1997-1998. Kurs rupiah melonjak-lonjak dari Rp 9.000 per dolar AS hingga mendekati Rp 13.000 per dolar AS. Cadangan devisa merosot tajam, likuiditas mengering karena aliran dana keluar dan antar bank berhenti saling meminjamkan. “Ini situasi krisis dimana semua harus direspons dengan cepat. Oleh sebab itu, situasinya modal keluar dari Indonesia, meski terjadi banyak negara berkembang, tapi Indonesia paling parah salah satunya karena negara sekeliling kita blankeet guarantee , penjaminan penuh bagi simpanan,” urai Boediono.

Kalla juga membantah kolapsnya Bank Century berkaitan dengan kondisi krisis. Kalla bersikukuh kolapsnya Bank Century berkaitan dengan perampokan oleh mantan pemiliknya. “Itu bank gagal, tapi gagal karena dirampok, bukan krisis,” ketusnya.

Mantan Wapres Jusuf Kalla menilai kondisi pada saat penyelamatan Bank Century November 2008 lalu tidak ada kepanikan. Hal ini disebabkan karena penjaminan dana nasabah oleh LPS sudah dinaikkan dari Rp 100 juta menjadi Rp 2 miliar.

“Tidak ada kepanikan waktu itu,” tegas Jusuf Kalla dalam rapat dengan pansus Bank Century di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Kamis (14/1/2010). Menurut JK, dirinya ketika itu memang menolak penjaminan penuh dana nasabah. Penjaminan dana nasabah atau blanket Guarantee Rp 2 miliar sudah mencapai 99 persen dari seluruh nasabah perbankan.

“Rp 2 miliar itu sudah membuat ekonomi tidak panik karena 99% sudah terjamin,” tegas Kalla lagi.Kalla juga menegaskan, penjaminan penuh tidak diperlukan karena ia meyakini dana nasabah tidak akan keluar dari Indonesia. Dana-dana nasabah itu hanya akan mengalami perpindahan bank.

“Blanket guarantee itu untuk menjaga rupiah, Rupiah tidak kemana-mana, hanya berputar-putar, pindah bank,” imbuhnya lagi. Pernyataan JK ini sekali lagi berbeda dengan pernyataan mantan Gubernur BI Boediono yang menyatakan pada akhir 2008, terjadi kekeringan likuiditas karena aliran dana keluar dan antar bank berhenti saling meminjamkan.

“Ini situasi krisis di mana semua harus direspons dengan cepat. Oleh sebab itu, situasinya modal keluar dari Indonesia, meski terjadi banyak negara berkembang, tapi Indonesia paling parah salah satunya karena negara sekeliling kita blankeet guarantee , penjaminan penuh bagi simpanan,” paparnya. Indonesia ketika itu memilih tidak menerapkan penjaminan penuh dan hanya menaikkan batas penjaminan simpanan nasabah dari Rp 100 juta menjadi Rp 2 miliar. “Ini sangat membuat aliran dana keluar kita lebih besar dari negara lain. Akibatnya kurs melonjak. Ini satu indikasi situasinya tidak normal,” tegas Boediono dalam rapat dengan Pansus Bank Century pada 22 Desember 2009 lalu.

Dipanggil Daeng

Anggota Pansus Angket Century Ruhut Sitompul selalu menarik perhatian. Gaya bicaranya yang khas membuat ia ditertawakan. Saat menyebut JK dengan ‘Daeng’, Ruhut pun dipersoalkan oleh anggota Pansus lainnya.

Ruhut mendapat kesempatan bertanya setelah Fraksi Partai Hanura. Saat Ruhut akan memulai bicara, teriakan ‘huu’ di ruang Pansus di gedung DPR, Kamis (14/1/2010) menggema. Ruhut yang selalu berbicara panjang menyebut JK dengan Daeng. Bahkan, pada saat JK memotong pembicaraan, Ruhut dengan suara agak meninggi mengatakan, “Mohong Daeng tidak marah terlebih dulu. Saya menghormati Daeng.”

JK yang dipanggil dengan Daeng sebenarnya tidak marah. Namun, anggota Pansus lainnya, Akbar Faizal dari Fraksi Partai Hanura, mempersoalkan Ruhut. Dia meminta agar di dalam pemeriksaan Pansus, anggota Pansus tidak menyinggung-nyinggung soal kedaerahan. “Ini bagian dari etika yang harus dipegang,” kata Akbar.

Seorang anggota Pansus lainnya juga berteriak keras. “Saya juga tersinggung dengan pemanggilan Daeng,” terang anggota DPR itu. Akhirnya, setelah dipersoalkan, Ruhut pun mengalah. Ruhut mengaku dia menyebut JK dengan Daeng sebagai penghormatan. “Saya mohon maaf,” kata Ruhut. Pimpinan sidang, Mahfudz Sidik pun meminta agar kejadian seperti yang dilakukan Ruhut tidak terulang lagi.

Bukan Permasalahan Krusial

Dari semua keterangan JK didapatkan beberapa hal yang patut dicermati. Seringkali berulang-ulang memang mengatakan bahwa bank Century adalah perampokan bukan krisis. Sebenarnya hal itu sudah diyakini dan bukan kontroversi lagi. Semua pihak sepakat bahwa memang ikwal masalah ini terjadai adalah mismanagement Century atau istilah JK dirampok. Sebenarnya penetapan dampak sistemik tersebut bukan didasari faktor penyebab kegagalan Century disebabkan krisis. Tetapi penetapan krisis karena krisis dunia yang berdampak di Indonesia.

Perdebatan lain yang tampaknya tidak terlalu urgent dan sedikit melebar adalah masalah laporan pada presiden yang terlambat. Hal ini wajar terjadi karena masalah bank Century sudah masuk ranah politik, jadi celah apapun digunakan bukan untuk menungkapkan kasusnya tapi menjatuhkan lawan politiknya. Memang tidak dapat ditampik bahwa keterlambatan pelaporan itu mungkin merupakan pelanggaran suatu tertib administrasi negara tetapi dampak hukumnya tidak besar. Karena seandainya terlambat dihubungipun bukan masalah besar secara hukum karena tanggung jawab dan aspek hukumnya adalah menteri sebagai pelaksana. Semua itu sesuai Perpu Jaring Pengaman Sektor Keuangan (JPSK) memang digunakan KSSK saat menetapkan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik pada 20-21 November 2008. Namun pada akhirnya ternyata Raden Pardede juga menguatkan bahwa dia sebagai sekretaris KSSK telah mempunyai bukti bahwa saat itu Sri Mulyani sudah melaporkan hal itu ke Presiden dengan cc wakil presiden, gubernur BI dan di foward ke dirinya. Masalah pelaporan SMS ini juga dipermasalahkan anggota pansus, padahal dalam pengungkapan kasus bank Century bukan masalah yang krusial.

Sedangkan perdebatan yang tidak akan pernah tuntas adalah penetapan dampak sistemik atau tidak. JK secara tegas mengatakan bahwa hal itu tidak berdampak sistemik. Tampaknya perdebatan ini pasti tidak akan berujung apalagi kalau yang berdebat para ahli ekonomi dengan kepentingan dan latar belakang yang berbeda. Secara substansi keterangan JK sebenarnya tidak ada yang istimewa dalam pengungkapan kasus Century, karena hanya di dominasi oleh opini dampak sistemik oleh JK.

Demikian pula dalam mengungkapkan masalah. Bila sejak awal semua upaya para anggota pansus bukan diniati untuk kepentingan bangsa maka kasusnya akan melebar kemana-mana tak tentu arah. Bila dalam pengungkapan kasus ini hanya dilandasi kepentingan pribadi dan partai maka masalah kesalahan kecil akan dibesar-besarkan sebagai alat politik untuk menjatuhkan lawan. Sebaliknya dalam penaganan kasus ini semua pihak khususnya anggota DPR lebih mengutamakan kepentingan bangsa dengan mengabaikan kepentingan pribadi dan kelompok. Bila ini tidak dilakukan maka energi bangsa ini hanya dihambur-hamburkan untuk hal yang tidak perlu, dan akan berdampak lebih besar dibandingkan kerugian dana bail out itu sendiri.

KORAN DEMOKRASI INDONESIA
http://korananakindonesia.wordpress.com


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: