Oleh: Indonesian Children | Januari 14, 2010

SIDANG PANSUS CENTURY- SRI MULYANI : Antara Kepiwaian Menteri dan Perilaku Anggota DPR

SIDANG PANSUS CENTURY- SRI MULYANI : Antara Kepiwaian Menteri dan Perilaku Anggota DPR

Menteri Keuangan Sri Mulyani menjalani pemeriksaan oleh Pansus Angket Kasus Bank Century, Rabu (13/1/2010) di Gedung DPR, Jakarta. Wanita yang akrab disapa Bu Ani itu akan diperiksa dalam kapasitasnya sebagai Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) saat keputusan bailout Bank Century Rp 6,7 triliun dikucurkan.

Permasalahan Yang Akan diangkat Pansus

“KSSK adalah forum pengambilan keputusan terakhir. Sri Mulyani punya hak veto untuk menyatakan setuju atau tidak dengan analisis BI mengenai dampak sistemik dari bangkrutnya Century,” kata Wakil Ketua Pansus Angket Bank Century Mahfudz Sidiq di Gedung DPR, Jakarta.l Menurut Mahfudz, dari dokumen yang dimiliki pansus, Sri Mulyani sejak awal meragukan informasi yang didapatnya dari Bank Indonesia. Sebagai Ketua KSSK, Sri Mulyani dinilai paling bertanggung jawab.

“Kalau dia meragukan informasi yang didapat, baik dari analisis BI maupun masukan dari orang-orang sebelumnya, tapi kok ending-nya, saat pengambilan keputusan, begitu cepat. Perubahannya sangat dramatis. Apakah Sri Mulyani sebenarnya tahu kasus Bank Century atau tidak,” ujar Mahfudz. Jika Sri Mulyani mengetahui kondisi dan rekam jejak Bank Century yang sebenarnya, ia dinilai tak memiliki alasan untuk tetap memberikan dana penyelamatan pada bank milik Robert Tantular tersebut.
Permasalahan krusial lain yang berpotensi diangkat adalah penetapan krisis, kehadiran Marsilam Simanjuntak, Keterlibatan Presiden dalam Penetapan Kebijakan, Tanggung Jawab Sri Mulyani, dan berbagai kontroversi prosedur lainnya.

Benarkah Terjadi Krisis

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan bahwa situasi yang dihadapi pada masa bail-out Century adalah kondisi yang benar-benar sedang krisis. “Ancaman krisis terlihat sangat nyata,” kata Sri Mulyani dalam rapat Panitia Khusus Hak Angket Bank Century di Jakarta, Rabu, 13 Januari 2010.

Dia menjelaskan saat itu, pemerintah menghadapi pergulatan kebijakan yang mungkin memunculkan kepanikan sehingga bisa menimbulkan krisis perbankan. Menurut dia, berdasarkan pemaparan BI, saat itu ada 23 bank yang menghadapi persoalan yang sama. “Lima bank sangat mirip century,” kata Sri Mulyani.

Dia menekankan bila saat itu lebih dari satu bank yang mengalami krisis, maka pemerintah harus mempertimbangkan kapasitas Lembaga Penjamin Simpanan. “Itu semua ada pergulatan yang kami hadapi pada hari-hari itu.” 

Tindakan Benar dan Tidak Merugikan Negara

Anggota Pansus Hak Angket Pengusutan Kasus Bank Century DPR, Anas Urbaningrum meminta konfirmasi dari Menteri Keuangan Sri Mulyani mengenai benar atau tidaknya keputusan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), apakah berdasarkan parameter dan kriteria terukur atau tidak. “Dalam konteks pencegahan krisis sebagai Menkeu dan Ketua KSSK memikiki wewenang. Apakah keputusannya benar? Kalau ditujukan untuk pencegahan krisis, maka untuk cek tidak atau benar kita lihat dampaknya saja, apakah ekonomi Indonesia saat ini masih dalam krisis, apa masih ada keburukan dalam perekonomian Indonesia,” ujar Menkeu di depan Pansus, Rabu (13/1/2010).

Karena itu, jika dirinya ditanya, Sri Mulyani mengatakan tindakan itu benar dan tepat jika dilihat dari dampaknya terhadap perekonomian Indonesia pada saat ini. Sri Mulyani juga membantah bahwa tindakannya itu membuat kerugian negara. Menurutnya, tak ada sedikit pun kerugian negara yang muncul dari keputusan bail out Bank Century.

“Banknya masih hidup. Jadi, saya tak melihat ada kerugian negara. Tapi kalau dibilang bank ini dikelola buruk oleh pemiliknya bahkan kriminal, maka pelacakannya dilakukan oleh penegak hukum. Sehingga kalau nanti direalisasi itu dapat menjadi kompensasi terhadap penyalahgunaan pemiliknya,” ujar Sri Mulyani.

enanganan Bank Century oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sejak keputusan Komite Stabilitas Sektor Keuangan (KSSK) sejak 21 November tak lagi menggunakan Perpu JPSK. Penanganan Bank Century melalui gelontoran bailout Rp 6,7 triliun berdasarkan UU LPS.

Hal tersebut disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam rapat dengan Pansus Bank Century di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Rabu (13/1/2010).

Perpu Jaring Pengaman Sektor Keuangan (JPSK) sejak 21 November 2008

Sri Mulyani menjelaskan, Perpu Jaring Pengaman Sektor Keuangan (JPSK) memang digunakan KSSK saat menetapkan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik pada 20-21 November 2008.

“Sejak 21 November 2008, kita tidak menggunakan Perpu JPSK lagi, tapi UU LPS untuk penanganan Bank Century karena kita menyerahkan ke LPS untuk ditangani,” imbuh Sri Mulyani. Mengenai keputusan DPR untuk menolak Perpu JPSK pada, menurut Sri Mulyani hal itu tidak mempengaruhi penanganan Bank Century oleh LPS.

Demikian pula saat ada perubahan data-data Bank Century dengan CAR yang merosot minus 3% menjadi minus 35%, menurut Sri Mulyani hal itu juga tidak mempengaruhi keputusan KSSK untuk menyelamatkan Bank Century.

“Kalau bank gagal minus 3% jadi minus 35%, statusnya tetap bank gagal. Keputusan tidak menjadi berubah meski ada info baru yang menggambarkan situasi Century lebih buruk dari yang disampaikan Kamis atau Jumat,” urainya.

“Keputusan ini makin menggarisbawahi bahwa biaya penanganan menjadi lebih besar. Tapi keputusan KSSK soal bank gagal tidak menjadi salah atau kemudian saya sesali,” imbuh Sri Mulyani.

BPK sebelumnya menyatakan, dari Rp 6,7 triliun dana penyelamatan atau bailout Bank Century yang disalurkan LPS, sebanyak Rp 2,8 triliun diantaranya tidak memiliki dasar hukum. Hal itu terjadi karena dana penyelamatan masih disalurkan ketika Perpu Jaring Pengaman Sektor Keuangan (JPSK) sudah ditolak DPR.

Hal itu berdasarkan dokumen notulensi rapat paripurna DPR tanggal 18 Desember 2008, penjelasan Ketua DPR periode 2004-2009, surat Ketua DPR RI kepada Ketua BPK pada tanggal 1 September 2009 perihal permintaan audit investigasi dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu terhadap Bank Century serta berdasarkan laporan Komisi XI DPR mengenai pembahasan laporan kemajuan pemeriksaan investigasi kasus Bank Century dalam rapat paripurna DPR tanggal 30 September 2009, DPR menyatakan bahwa Perpu No 4 tahun 2008 tentang JPSK ditolak oleh DPR.

“Penyertaan Modal Sementara kepada Bank Century sebesar Rp 6,7 triliun, dari jumlah tersebut di antaranya sebesar Rp 2,8 triliun disalurkan setelah tanggal 18 Desember 2008,” jelas Hadi.

Sebagian Penyertaan Modal Sementara (PMS) setelah 18 Desember 2008 itu terdiri tahap II sebesar Rp 1,1 triliun, PMS tahap III sebesar Rp 1,15 triliun, dan PMS tahap IV sebesar Rp 630,2 miliar.

“BPK berpendapat bahwa penyaluran dana PMS kepada Bank Century setelah tanggal 18 Desember 2008 tidak memiliki dasar hukum,” tegas Hadi.

Opini Politisi Saat Krisis

Selama ini para politisi termasuk anggota pansus selalu mempermasalahkan dan menyangsikan pertimbangan saat krisis yang dipakai Sri Mulyani dalam pencegahan krisis Century. Tetapi secara mengejutkan kemarin dalam pertemuan dengan pansus Sri Mulyani secara cerdas mengungkapkan bahwa opini dan pendapat politisi dan ahli hukum saat itu menganggap bahwa memang dalam situasi krisis dan mengkritik pemerintah dan mendorong pemerintah untuk segera bertindak. Tetapi saat pemerintah bertindak saat ini mereka berkjata lain.
Menteri Keuangan Sri Mulyani hari ini, Rabu 13 Januari 2010 menjelaskan dampak krisis pada Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Bank Century.

Dijelaskan Sri Mulyani, sebagai ketua Komite Stabilitas Sistem  Keuangan (KSSK) dia bertugas mencegah dan menangani krisis – yang jadi dasar penyelamatan Bank Century.

“Apa yang dicegah? Yaitu krisis,” kata dia di depan Pansus, di Gedung Dewan, Senayan, Jakarta, Rabu siang. Menurut Sri Mulyani, ancaman krisis saat itu adalah riil. Bahwa perekonomian Amerika Serikat jatuh, bahwa 100.000 orang terancam PHK, dan bahwa ada krisis kepercayaan perbankan. “Yang kami hadapi adalah sebuah kondisi perekonomian yang diancam akibat krisis global,” kata Sri Mulyani.

Para ekonom, kata Sri Mulyani, saat itu juga sepakat bahwa kondisi perekonomian Indonesia krisis. Para ekonom itu ada juga yang saat ini duduk di Pansus Bank Century. “Salah satunya, Maruar Sirait, yang menyatakan pemerintah harus bertindak cepat guna mengantisipasi krisis yang sudah melanda pasar modal meluas ke perbankan,” kata dia.
Kemudian, ada Drajad Wibowo yang mengatakan harus ada manuver politik segera meredam krisis. Negara harus melakukan penyelamatan. “Dikhawatirkan kecemasan masyarakat. Pemerintah makin urgent melakukan penjaminan penuh atas simpanan masyarakat di perbankan,” kata Sri Mulyani, menirukan pernyataan Drajad.

Dia juga menyampaikan kepada Pansus, pernyataan ekonom Bambang Soesatyo, yang saat ini duduk dalam Pansus. “Kebijakan mendasar harus diputuskan. Tidak dalam hitungan hari, tapi jam atau menit. Terlambat sedikit saja bisa menghancurkan pasar keuangan,” kata Sri Mulyani, menirukan perkataan Bambang Soesatyo.

Bahkan saat menampilkan opini para ahli ekonomi dan politisi tentang memang benar saat itu terjadi krisis sempat diinterupsa beberapa anggota pansus untuk tidak perlu ditampilkan. Tetapi, ketua sidang dengan tegas mengatakan bahwa penbjelasan itu bisa diteruskan. Tampaknya ambivalensi politikus itu merupakan fenomena yang menunjukkan bahwa kasus bank century sulit ditampik sudah didominasi kepentingan politik

Bantah tidak Melapor Presiden

Menteri Keuangan Sri Mulyani membantah anggapan yang mengatakan bahwa dia tidak melaporkan hasil rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) mengenai kondisi Bank Century ke Wakil Presiden yang saat itu dijabat Jusuf Kalla.

“Saya laporkan,” kata dia menjawab pertanyaan salah satu anggota Panitia Khusus Angket Bank Century Akbar Faisal di DPR, Rabu 13 Januari 2010. Hari ini, Pansus Angket mendengarkan kesaksian Sri Mulyani dalam kasus penggelontoran dana talangan ke Century senilai Rp 6,7 triliun.

Sri Mulyani kemudian menjelaskan bahwa hasil rapat KSSK dikabarkan ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang sedang berada di luar negeri pada 21 November 2008 pukul 8.30 WIB. “CC ke Wapres dan Boediono (saat itu menjabat Gubernur Bank Indonesia),” kata Sri Mulyani.

Akbar kemudian mencecar Sri Mulyani kembali dengan mengatakan bahwa Wapres JK membantah. Menjawab ini, Sri Mulyani kemudian bermaksud untuk menayangkan SMS yang dia kirim 21 November 2008.

Dalam rapat KSSK itu, dibahas mengenai apakah masalah Bank Century berdampak sistemik atau tidak ke dunia perbankan. Penilaian berdampak sistematik inilah yang kemudian menjadi dasar penggelontoran dana talangan (bail out).

Perdebatan Kehadiran Marsilam Simanjuntak

‘Ancaman’ Pansus Angket Bank Century bahwa Sri Mulyani akan dicecar pertanyaan soal kehadiran Marsilam Simanjuntak jadi kenyataan.

Anggota Pansus, Akbar Faisal bolak-balik bertanya soal Marsilam, sehingga membuat Sri Mulyani sedikit jengkel dan berulang kali menghela nafas. “Soal kehadiran Marsilam, dalam kapasitas apa?” tanya Akbar rapat pansus di Gedung DPR, Jakarta, Rabu 13 Januari 2010. Mendapat pertanyaan ini, spontan Sri Mulyani menjawab saat itu Marsilam hadir sebagai narasumber dalam rapat konsultasi yang digelar sebelum rapat KSSK.

Namun Akbar tidak serta merta menerima jawaban Sri Mulyani karena dalam transkrip rapat KSSK, dia menyebutkan bahwa kehadiran Marsilam sebagai ketua UKP3R. “Jadi sebetulnya sebagai narasumber atau UKP3R?” tanya Akbar. Sri Mulyani yang menjadi saksi dalam kapasitas sebagai mantan ketua KSSK itu menjawab bahwa kerjasama UKP3R dengan KSSK memang berdasarkan institusi, indikator dan kinerja ekonomi dalam mencegah dan menangani krisis. “Dia hadir sebagai narasumber. Kalau pertemuan kehadiran sebagai narasumber. Bapak menanyakan kehadiran malam itu, ya sebagai narasumber. Pak Marsilam sebagai UKP3R,” kata dia. “Jadi sebagai apa, narasumber atau UKP3R?” cecar Akbar dengan nada tinggi. “Narasumber. Tapi itu betul juga artinya memang sebagai ketua UKP3R,” jawab Sri Mulyani. Ditanya apakah Presiden tahu soal ini, dia menjawab tahu, karena penanganan pencegahan krisis dilaporkan pada 13 November 2008 sesudah teleconference.

Etika dan Pemahaman Kasus Sebagian Anggota Pansus Lemah

Dalam berbagai sesi tanya jawab, tampak Sri Mulyani sangat mengusai masalah. Bahkan beberapa anggota pansus sempat kelimpungan ketika pendapatnya dibalik ke penanya oleh Sri MUlyani. Terdapat juga beberapa anggota pansus yang hanya menyampaikan opininya, pemaksaan kehendaknya dan langsung memvonis bahwa tindakan saksi salah menurut persepsi anggota Pansus sendiri. Padahal forum tersebut adalah untuk menggali informasi dari Sri Mulyani.
Meski demikian juga terdapat beberapa anggota pansus sangat pintar dan menguasai masalah, tetapi tampaknya kepintarannya belum bisa menggoyahkan kepiwaian Sri Mulyani. Sehingga kadang terjadi debat kusir mempertahankan pendapat masing-masing. Karakteristik anggota pansus yang selalu memaksakan opini dan kehendaknya adalah selalu menyebut : “Tolong dicatat pak ketua masalah itu”. Padahal tanpa berkata demikianpun sekretaris sidang dan ketua sudah mencatatnya.

Sebagian anggota pansus juga tampaknya belum memahami etika dalam berkomunikasi. Dimana sebagian anggota sering menyela jawaban Sri Mulyani padahal jawaban itu relatif tidak panjang lebar. Mudah-mudahan pemahaman etika komunikasi ini bukan karena anggota DPR sekarang berada di atas angin dan berhak untuk menekan seorang menteri secara psikologis. Mudah-mudahan juga hanya sikap seperti itu, anggota DPR dapat berbangga hati karena dapat di atas angin berkonfrontasi dengan menteri.

Anggota Panitia Khusus Hak Angket DPR terlihat menguasai dan memaksakan kehendak terkait pemeriksaan terhadap saksi Menteri Keuangan Sri Mulyani. Itu juga terlihat saat pemeriksaan beberapa saksi sebelumnya. Bahkan, beberapa kali anggota DPR justru memotong ketika penjelasan belum selesai. Anggota Pansus juga beberapa kali ngotot bertanya secara panjang lebar, namun ketika Menkeu menyampaikan jawaban selalu dipotong.

Hal itu terjadi sejak Ana Muawanah dari PKB yang mempertanyakan kondisi dan bagaimana situasi sistemik saat Century diselamatkan. Ketika Sri Mulyani memaparkan bagaimana situasi saat krisis, Ana memotong penjelasannya. Begitupun saat Akbar Faisal dari Partai Hanura bertanya, dia beberapa kali memotong jawaban Sri Mulyani. Dia pun terlihat ngotot, arogan dan bersemangat memaksakan pertanyaan dan mengarahkan agar jawaban Menkeu seperti yang diinginkannya.

Ketika Sri Mulyani mau memaparkan penjelasan lewat slide, DPR juga melarangnya. Begitu pula saat Menteri mau menunjukkan pesan pendek kepada wakil presiden terkait bail-out Century. Bahkan, Menkeu meminta agar kesempatan untuk menjawab diberikan waktu yang sama. “Saya tadi mau menjelaskan, tetapi dipotong,” kata Sri Mulyani.

Vokalis seorang anggota DPR sebenarnya tidak ditabukan dalam negara demokratis. Tetapi bila asal bicara keras dan menjurus kasar tanpa menguasai permasalahan bukan seorang vokalis sejati, karena tidak dilandasi etika dan pengetahuan yang baik

Panitia Khusus (Pansus) Angket Century dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) meminta semua saksi memberikan keterangan yang benar selama pemeriksaan. Tidak ada kecuali, termasuk Menteri Keuangan Sri Mulyani. “FPDIP tetap konsisten untuk meminta semua saksi yang ada, termasuk Sri Mulyani untuk memaparkan data dan fakta secara jelas,” kata anggota Pansus Century dari Fraksi PDIP Hendrawan Supratikno di Gedung DPR, Jakarta, Rabu 13 Januari 2010.

Ribut soal waktu

Panitia Khusus (Pansus) Angket Century ‘tiba-tiba’ kembali meributkan hak dasar proporsional bagi masing-masing fraksi untuk memberikan pertanyaan kepada saksi Menteri Keuangan Sri Mulyani. Sudah lebih 30 menit berlalu Pansus ‘ribut’ soal hal ini. Interupsi awal dilontarkan anggota Pansus Century dari Fraksi Demokrat, Benny K Harman, kepada pimpinan Pansus Idrus Marham di Gedung DPR, Jakarta, Rabu 13 Januari 2010.

Benny meminta agar pimpinan Pansus memberikan hak proporsional dalam memberikan pertanyaan kepada saksi. Benny berharap agar pimpinan memberikan waktu yang lebih lama kepada fraksi beranggota banyak. Jadi, kalau fraksinya besar maka waktunya lebih banyak dari fraksi beranggota kecil. Sebagai perbandingan, Fraksi Demokrat beranggotakan delapan orang di dalam Pansus. Sedangkan, fraksi terkecil adalah Hanura dan Gerindra yang masing-masing hanya satu orang.

Waktu awal yang diberikan oleh masing-masing fraksi adalah 20 menit. Pemberian waktu inilah yang diprotes fraksi beranggota besar. Karena, kesempatan masing-masing anggota fraksinya akan berpeluang kecil memberi pertanyaan dengan jumlah banyak kepada si saksi. ‘Keributan’ soal hak proporsional ini terus melebar kemana-mana. Interupsi pun bersambut. Ada Ruhut Sitompul dari Fraksi Demokrat, Mahfudz Siddiq dari Fraksi PKS, dan Akbar Faisal dari Hanura.

Sudah sekitar 45 menit Pansus ‘meributkan’ soal hak proporsional. Apakah lamanya meributkan hak proporsional fraksi itu karena ‘rebutan’ memberi pertanyaan kepada Sri Mulyani? Belum juga bisa disimpulkan.  Akhirnya, sudah hampir satu jam sudah Idrus Marham langsung memutus sesi pertanyaan dimulai. Pemberi pertanyaan pertama diberikan untuk Fraksi Kebangkitan Bangsa, yang dimulai oleh Anna Muawanah.

Memang, tampaknya keributan tersebut adalah hal biasa dalam pertemuan yang demokratis. Tapi paling tidak hal ini menunjukkan bahwa niat para anggota pansus untuk mengungkap century tidak sama bukan untuk kepentingan bangsa. Karena, mereka lebih mementingkan kepentingan kelompok atau partainya. Bila niat tulus untuk kepentingan bangsa di nomor satukan maka perdebatan ini tidak boleh terjadi. Sekali lagi hal mungkin petujuk bahwa kepentingan politik dan partai masih mendominasi latar belakang pansus.

Demikian pula dalam mengungkapkan masalah. Bila sejak awal semua upaya itu bukan diniati untuk kepentingan bangsa maka kasusnya akan melebar kemana-mana tak tentu arah. Bila dalam pengungkapan kasus ini hanya dilandasi kepentingan pribadi dan partai maka masalah kesalahan kecil akan dibesar-besarkan sebagai alat politik untuk menjatuhkan lawan. Seabaiknya dalam penaganan kasus ini semua pihak khususnya anggota DPR lebih mengutamakan kepentingan bangsa dengan mengabaikan kepentingan pribadi dan kelompok. Bila ini tidak dilakukan maka energi bangsa ini hanya dihambur-hamburkan untuk hal yang tidak perlu, dan akan berdampak lebih besar dibandingkan kerugian 6,7 trilyun itu sendiri.

Dari berbagai sumber

KORAN DEMOKRASI INDONESIA
http://korananakindonesia.wordpress.com


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: