Oleh: Indonesian Children | Januari 15, 2010

KRONOLOGI PENYELAMATAN BANK CENTURY MENURUT PROF BOEDIONO

KRONOLOGI PENYELAMATAN BANK CENTURY MENURUT PROF BOEDIONO

Mantan Gubernur Bank Indonesia, yang kini menjabat Wakil Presiden, Boediono, menyiapkan satu bundel keterangan tertulis setebal 13 halaman. Keterangan itu diserahkannya secara resmi kepada Pimpinan Pansus Angket Century, Idrus Marham, sebelum memulai kesaksian lisan dengan menjawab pertanyaan para anggota Pansus, Selasa (22/12/2009) di Gedung DPR, Jakarta. Dalam keterangan tertulis tersebut, ia memaparkan kronologi situasi dan apa yang dihadapi oleh Bank Indonesia, terutama sejak mulai ia menjabat pada 22 Mei 2008. Ia menyebutnya sebagai “perkembangan menjelang meledaknya masalah Bank Century”. Berikut kronologi yang dipaparkan Boediono:

Pada bulan-bulan awal 2008, penetapan sejumlah pimpinan dan pejabat Bank Indonesia dalam kasus korupsi sangat memengaruhi suasana dan semangat kerja dan akhirnya kinerja Bank Indonesia sebagai bank sentral. Dengan bahasa terang, pada waktu itu terjadi demoralisasi di antara karyawan Bank Indonesia. Pada saat pergantian Gubernur pada bulan Mei 2008 tersebut, pekerjaan yang paling mendesak adalah bagaimana mengatasi masalah itu.

Boediono tidak akan memaparkan secara rinci langkah-langkah yang diambil selama bulan-bulan itu, tetapi itu mencakup: (1) perbaikan aturan-aturan internal Bank Indonesia yang disinyalir bersifat “koruptif” sesuai dengan saran-saran dari KPK, (2) penggantian dan reposisi pejabat khususnya di bidang pengawasan bank, serta (3) komunikasi intensif dengan para karyawan untuk mengangkat semangat dan moral mereka.

Sementara melaksanakan langkah-langkah itu, krisis mahaberat melanda dunia, yang puncaknya adalah penutupan Lehman Brothers pada pertengahan September 2008. Ini menimbulkan kekacauan dan kepanikan di pasar keuangan global. Di berbagai negara, aliran dana dan kredit terhenti, transaksi dan kegiatan ekonomi sehari-hari terganggu.

Di banyak negara berkembang, termasuk Indonesia, terjadi aliran dana keluar besar-besaran. Capital outflow di Indonesia lebih parah karena hampir semua negara di kawasan ini memberlakukan blanket guarantee, sedangkan kita tidak. Kurs dollar melonjak dan pada 24 November 2008 mencapai Rp 12.700 per dollar AS. Cadangan devisa BI merosot dengan cepat karena BI harus memenuhi paling tidak sebagian dari kebutuhan dollar pasar yang terus meningkat. Dalam bulan Agustus sampai Desember 2008, cadangan devisa Bank Indonesia terkuras sangat besar untuk menahan agar kurs tidak liar dan lepas kendali. Pada puncaknya, cadangan devisa menurun sebesar 50,6 miliar dollar AS per Oktober 2008.

Akibat aliran keluar dana itu, likuiditas di dalam negeri semakin kering dan bank-bank mengalami kesulitan mengelola arus dananya. Pada bulan Oktober 2008, bank-bank BUMN besar meminta injeksi likuiditas hingga Rp 15 triliun dari pemerintah untuk menutup kekurangan likuiditas mereka. Tapi, yang paling menderita adalah bank-bank menengah dan kecil. Simpanan masyarakat atau dana pihak ketiga (DPK) di bank menengah kecil terus menurun sejak September 2008, lari ke luar negeri atau bank-bank besar. Sebagian nasabah bahkan menarik simpanannya dan menyimpan dalam safe deposit box karena takut banknya ditutup. Kesulitan likuiditas bank-bank menengah dan kecil ini makin parah karena salah satu sumber pendanaan yang biasanya sangat diandalkan oleh mereka, yaitu dana antarbank, berhenti mengalir. Pasar Uang Antar Bank (PUAB) macet. Bersamaan dengan itu semua, terjadi tanda-tanda penurunan kualitas aset bank yang muaranya pada penurunan modalnya yang secara susah payah telah kita bangun sejak penanganan krisis 1997-1998. Surat berharga yang banyak dipegang oleh bank-bank, termasuk SUN, merosot tajam nilainya sehingga menimbulkan kerugian dan menurunkan rasio kecukupan modal bank.

Suasana makin mencekam karena pada bulan-bulan itu berbagai rumor beredar santer, bahwa bank-bank tertentu, dan daftarnya makin hari makin bertambah, mengalami kesulitan. Kepercayaan nasabah bank goyang dan suasana akhirnya tidak hanya mencekam, tetapi eksplosif. Mungkin Anda masih ingat, ada seorang analis pasar dari perusahaan sekuritas yang ditahan Kepolisian RI hanya karena dituduh menyebarkan rumor lewat e-mail yang dapat memicu kepanikan. Dengan pemicu kecil pun krisis bisa meledak.

Boediono menggunakan gambaran krisis pada tahun 1997-1998 untuk menggambarkan krisis pada tahun 2008 dan kekhawatiran kembali terjadinya dampak sistemik pada perbankan nasional jika membiarkan salah satu bank bangkrut. Hal ini dijadikan dasar untuk mengucurkan dana talangan bagi Bank Century. Bagaimana kronologi pengucuran dana versi Boediono? Berikut lanjutan keterangan tertulis yang disampaikan Boediono kepada pimpinan Pansus Angket Century, Selasa (22/12/2009):

Apabila ada yang mengatakan bahwa pada bulan-bulan itu tidak ada krisis di sini atau hanya krisis ringan, saya hanya bisa mengatakan bahwa yang bersangkutan tidak mengetahui keadaan atau tidak jujur. Sebagai catatan, DPR saat itu juga menerima Perppu Amandemen UU BI dan Perppu Amandemen UU LPS menjadi UU. DPR juga meminta pemerintah segera mengajukan RUU JPSK. Ini menegaskan bahwa DPR pun menyepakati bahwa kondisi saat itu adalah kondisi krisis dan menyetujui langkah pemerintah dan BI dalam mengambil tindakan untuk mengatasi situasi yang tidak normal.

Keempat kondisi tersebut, yaitu capital outflow, likuiditas kering, Pasar Uang Antar Bank (PUAB) macet, dan rumor yang terus bergulir, mengingatkan kita pada persis yang terjadi pada bulan Oktober dan November 1997 dan bulan-bulan selanjutnya. Pada bulan November 1997, pemerintah menutup 16 bank yang sebenarnya kecil-kecil. Aset total semuanya hanya sekitar 2 persen dari total aset perbankan nasional. Tapi, kondisi eksplosif saat itu menyebabkan dampaknya berantai, seluruh sektor keuangan dan perbankan kita runtuh. Ini sudah menjadi catatan sejarah. Biayanya bagi pemerintah, perekonomian, dan masyarakat luar biasa besarnya.

Kita tidak ingin mengulang kesalahan yang kita buat pada 1997 itu. Alhamdulillah itu tidak terjadi. Bahkan, Indonesia dinilai oleh dunia sebagai negara yang paling sukses mengelola perekonomiannya melewati badai global. Penilaian ini bukan hanya dari kita, tapi juga dari pihak lain termasuk instansi internasional yang kompeten menilai kebijakan dan hasilnya.

Kali ini, kita juga lebih siap dengan perangkat-perangkat yang diperlukan. Koordinasi antar-instansi, terutama antara Departemen Keuangan dan BI, jauh lebih baik daripada 12 tahun lalu. Pemerintah mengeluarkan tiga perppu, yang memberi landasan kuat bagi tindakan-tindakan cepat untuk menghadapi krisis. Dua perppu di antaranya telah disetujui DPR untuk menjadi UU. Dan yang terpenting, langkah-langkah kebijakan yang kita ambil, baik dari segi moneter maupun fiskal, mampu merespons perkembangan keadaan yang berubah sangat cepat.

Dalam situasi eksplosif tersebut, kebijakan yang diambil BI adalah menjaga stabilitas sistem keuangan dan kepercayaan pasar serta menghindari penutupan bank. Bank sekecil apa pun apabila ditutup pada saat seperti itu akan menjadi pemicu runtuhnya kepercayaan nasabah pada bank, seperti yang terjadi 12 tahun lalu. Apabila bank mengalami masalah, harus diupayakan tanggung jawab pemilik atau injeksi modal dari investor baru yang membutuhkan waktu lama. Apabila tidak berhasil, dalam situasi ada risiko sistemik, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dapat mengambil alih bank.

Untuk merespons krisis itu, selama kurun waktu September sampai Desember 2008, BI juga mengambil berbagai langkah kebijakan di bidang moneter, perbankan, dan sistem pembayaran. Kebijakan itu, antara lain, penerbitan Perppu No 2 Tahun 2008 mengenai Amandemen UU BI yang menjadi payung hukum perubahan ketentuan Fasilitas Pembiayaan Jangka Pendek (FPJP), pemberlakuan crisis management protocol, penyesuaian ketentuan GWM hingga dua kali hanya dalam selang 11 hari, perubahan syarat berbagai fasilitas likuiditas, termasuk Operasi Pasar Terbuka dan transaksi swap, serta perubahan beberapa peraturan lainnya. Sementara itu, BI juga harus memasok likuiditas dollar dari dana cadangannya dalam jumlah besar. Semua langkah itu adalah satu kesatuan upaya untuk merespons dengan segera perkembangan krisis yang bergerak demikian cepatnya.

Keputusan KSSK dan BI dalam pengucuran dana talangan Bank Century dinilai banyak kejanggalan. Membengkaknya dana talangan dari yang disetujui Rp 632 miliar menjadi Rp 6,7 triliun menimbulkan tanda tanya besar. Meski diterpa keraguan berbagai pihak atas keputusan penyelamatan Century, mantan Gubernur BI Boediono dengan yakin menyatakan bahwa untuk menghadapi situasi krisis tahun 2008, penyelamatan Century merupakan keputusan terbaik. Alasannya, menjaga stabilitas sistem perbankan nasional. Akan tetapi, Boediono tak menjelaskan bagaimana alotnya proses pengambilan keputusan untuk akhirnya memberi penyelamatan bagi Century.

Keterangan berikut dikutip dari lanjutan keterangan tertulis yang diserahkan Boediono sesaat sebelum memberikan kesaksian di hadapan Pansus Angket Bank Century, Selasa (22/12/2009):

Pada akhir Oktober 2008, Bank Century dilaporkan mengalami masalah likuiditas yang serius. Rapat Dewan Gubernur BI pada 5 November 2008 memutuskan menempatkan Bank Century dalam status pengawasan khusus (SSU). Sementara itu, BI terus mengupayakan secara intensif pencarian investor baru sebagai alternatif pemecahan.

Situasi terus memburuk dengan cepat dan sampai kapan perkembangan itu akan berlanjut masih gelap. Dalam suasana seperti itu, apabila ada bank yang ditutup, akan memicu kepanikan lebih lanjut, terutama hilangnya kepercayaan publik seperti terjadi pada tahun 1997/1998. Menyikapi hal tersebut, pada 5 November 2008, Dewan Gubernur BI mengkaji kembali persyaratan mengenai CAR, agunan, dan lain-lain untuk pemberian FPJP. FPJP adalah instrumen baru BI yang didasarkan pada perppu, dimaksudkan untuk mengatasi keadaan mendesak. Instrumen serupa dipakai oleh banyak negara sewaktu menghadapi krisis saat itu. Sekali lagi, dalam masa krisis itu, perubahan aturan FPJP bukanlah satu-satunya peraturan yang diubah cepat dalam waktu singkat. Seperti dijelaskan sebelumnya, peraturan mengenai GWM juga diubah dalam tempo 11 hari, berlaku untuk seluruh bank guna merespons perubahan yang sangat cepat.

Berdasarkan hasil kajian BI, pendapat hukum dari Direktorat Hukum, interbank stress testing, dan juga kondisi keuangan yang semakin tertekan, maka pada tanggal 13 November 2008, RDG sepakat untuk menyesuaikan Peraturan Bank Indonesia (PBI) mengenai FPJP yang dikeluarkan pada tanggal 14 November 2009 dengan persyaratan CAR yang lebih longgar (positif) dan persyaratan agunan.

Dalam hal Bank Century, kondisi likuiditas dan solvabilitasnya semakin buruk. Pada tanggal 13 November 2008, bank tersebut tidak diizinkan ikut kliring dan selanjutnya pada tanggal 14 November 2008 bank diberikan bantuan FPJP. Dalam situasi yang memburuk dan kondisi sistem keuangan yang sangat rawan, bank apa pun tidak akan dibiarkan tertutup karena ditengarai dapat memicu kerusakan sistem keuangan yang lebih dahsyat lagi.

Meskipun demikian, bantuan FPJP tersebut ternyata tidak mampu memperbaiki kondisi Bank Century, maka pada tanggal 20 November 2008, RDG menetapkan Bank Century sebagai bank gagal yang ditengarai berdampak sistemik. Pada tanggal 21 November 2008, rapat KSSK menetapkan Bank Century sebagai Bank Gagal Berdampak Sistemik dan menyerahkan bank gagal dimaksud kepada LPS sesuai UU No 24 Tahun 2004.

Selanjutnya, pada tanggal yang sama, 21 November 2008, dilanjutkan dengan Rapat Komite Koordinasi (KK) yang menetapkan penyerahan penanganan Bank Century kepada LPS.

Pada tanggal yang sama pula, 21 November 2008, RDK LPS memutuskan untuk melaksanakan keputusan KSSK dan KK dengan Penyertaan Modal Sementara (PMS) dan mengganti pengurus lama.

Dana PMS oleh LPS ke Bank Century sebesar Rp 6,7 triliun dianggap nantinya tidak hilang. Sangat mungkin, penyertaan modal ini kelak bisa kembali ke LPS jika LPS berhasil menyehatkan Bank Century dan selanjutnya menjualnya. Perlu diingat, dana PMA tersebut adalah dana milik LPS yang berasal dari iuran premi bank-bank yang menjadi peserta program penjaminan. Sesuai UU No 24 Tahun 2004 tentang LPS, di luar penjaminan simpanan, dana ini hanya boleh digunakan untuk penyelamatan bank. Pengambilalihan Bank Century oleh LPA sama sekali tidak berarti BI dan pemerintah mengesampingkan penanganan aspek hukum kasus Bank Century.

Pada tanggal 30 November 2008, dengan Depkeu dan LPS, saya telah menegaskan tindakan BI yang secara aktif membantu penegakan hukum untuk mengusut tuntas tindak pidana terkait Bank Century dan pengembalian aset-asetnya. Pada tanggal 21 November, segera setelah pengambilalihan Century oleh LPS, BI menyampaikan surat permohonan pencekalan pemilik dan pengurus Bank Century kepada Menteri Keuangan dan pada hari itu juga pencekalan berlaku.

Jauh hari sebelumnya, Dewan Gubernur telah memerintahkan Direktorat Investigasi dan Mediasi Perbankan BI untuk menyiapkan berkas tentang adanya Tindak Pidana Perbankan pada Bank Century untuk dilaporkan pada aparat penegak hukum. Pada tanggal 25 November 2008, BI melaporkan tindak pidana perbankan tersebut kepada Kepolisian RI. BI secara aktif membantu Kejaksaan Agung dan Polri dalam rangka pelacakan dan pengembalian aset-aset yang dibawa kabur pemilik dan pejabat bank. Proses ini sedang berjalan. Penanganan masalah Bank Century sewaktu perekonomian dan kondisi krisis adalah salah alternatif terbaik yang dapat dilakukan oleh pemerintah dan BI.

KORAN DEMOKRASI INDONESIA
http://korananakindonesia.wordpress.com


Responses

  1. berita bagus
    http://mobil88.wordpress.com


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: