Oleh: Indonesian Children | Januari 18, 2010

KLIPING BERITA CENTURY : PERLUKAH PRESIDEN DIPANGGIL PANSUS ?

KLIPING BERITA CENTURY : PERLUKAH PRESIDEN DIPANGGIL PANSUS ?

Kasus bank Century akan merembet kemana-mana tak tentu arah. Hal inilah yang ditakutkan bila dalam pengungkapan suatu kasus negara telah masuk ranah politik. Siapan yang terlibat dalam kasus tersebut tampaknya akan beresiko terciprat dan dikaitkan bau busuk bank century. Siapapun anggota pansus dengan apapun latar belakang kepentingan baik kepentingan pribadi, partai atau kepentingan bangsa akan dapat menjerat siapapun. Bila bukan untuk kepetingan bangsa dan hanya kepentingan sesaat partai atau kelompok maka perjalanan pansus pasti akan keluar dari jalan yang benar.

Bila presiden akan hadir dalam pansus maka akan menjadi sasaran empuk lawan politik untuk menjatuhkannya. Karena, dalam politik kesalahan sekecil apapun ternyata dapat dijadikan sejata ampuh untuk menjatuhkan siapaun yang ada di depan pansus. Fakta ini tampaknya dapat terlihat dalam sidang pansus selama ini. Siapapun pejabat tinggi yang ada, bahkan seorang wakil presidenpun telah disikat habis oleh para anggota pansus tanpa etika, logika dan norma yang diyakini banyak pihak. Dengan kepentingan pribadi dan keloompoknya dan dengan memaksakan kebenaran yang ada pada diri setiap anggota pansus dapat menjatuhkan siapun yang dihadapi. Maka bila presiden hadir di depana pansus, maka langkah untuk memasgulkan presiden tinggal selangkah lagi. Hal inilah yang sudah diendus berbagai kalangan bahwa niat tulus anggota Pansus bukan sekedar demi rakyat tetapi dalam mengimpeach presiden yang terpilih secara langsung oleh rakyatnya.

Pengamat: Presiden Layak Dipanggil Pansus Century

Pakar Hukum Tata Negara Universitas Andalas Saldi Isra menegaskan pemanggilan terhadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sangat layak untuk dilakukan oleh Panitia Khusus Angket Bank Century. “Tidak bisa tidak, ini sistem presidensiil. Tidak mungkin kebijakan diambil tanpa diketahui Presiden,” kata dia ketika dihubungi Tempo, Kamis (14/1). Menurut Saldi, akan menjadi sangat keliru jika Presiden tidak dihadirkan dalam pemeriksaan Pansus. Apalagi setelah kehadiran Sri Mulyani sebagai mantan Ketua Komite Stabilitas Sektor Keuangan (KSSK) dan Menteri Keuangan yang menyatakan pengambilan kebijakan bail out Bank Century sudah diketahui Presiden.

Tentu saja, katanya,  informasi itu diperlukan konfirmasi agar lebih jelas mengenai beberapa hal terkait yang dipaparkannya dalam pemeriksaan tersebut. Ditambah lagi, katanya, keterangan yang dijabarkan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla hari ini semakin menegaskan bahwa Presiden Yudhoyono memang layak juga untuk diperiksa. Menurut pengakuan Kalla, ia baru diberitahu mengenai keputusan itu oleh Boediono dan Sri Mulyani tanggal 25 November 2008.

Saldi menilai ada hal penting yang harus diketahui dari Presiden, seperti seberapa jauh yang ia ketahui mengenai proses pengambilan kebijakan bail out setahun silam. “Kalau ini keseluruhan sistem, ya sebuah keniscayaan Presiden juga dimintai keterangan,” kata dia. Dalam rapat Pansus siang tadi, anggota dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Gayus Lumbuun mengusulkan kepada Pansus agar memanggil Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Usul ini juga disetujui oleh Akbar Faisal dari Fraksi Partai Hanura. Namun, Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha mengatakan belum bisa berkomentar mengenai usulan beberapa anggota ini. “Kami belum dengar langsung, karena baru selesai rapat kabinet. Sementara ini belum bisa beri komentar,” kata dia. “Tentunya harus dilihat dulu dalam konteks dan urgensinya. Kita juga mendengar pernyataan Ketua Pansus Century, belum dilihat adanya urgensi pemanggilan. Jangan cuma melihat pendapat orang per orang,” tandasnya.

Bantah Jatuhkan SBYKetua Pansus Angket Century DPR Idrus Marham menyesalkan sikap petinggi Partai Demokrat yang berprasangka buruk atas kerja pansus, yaitu pansus ingin menjatuhkan SBY. Apa yang dilakukan pansus hanya ingin mengungkap apa yang sebenarnya terjadi terkait penyelamatan Bank Century. “Itu sangat disayangkan, itu tidak memahami perjalanan pansus,” kata Idrus.

Sumber : tempointeraktif

Jubir: SBY Tolak Dipanggil Pansus

Berbagai kalangan, termasuk mantan anggota Wantimpres Adnan Buyung Nasution, mendesak agar Presiden SBY memberi keterangan di Pansus Angket Century DPR. Desakan itu dianggap tidak perlu dilakukan sebab sikap Presiden SBY soal kasus Bank Century telah lama dipaparkan.

“Presiden telah berkali-kali menyatakan pendapat sebagai kepala negara. Intinya apa yang diambil oleh Gubernur BI dan Menkeu sesuai dengan UU yang berlaku,” kata Juru Bicara (Jubir) Presiden SBY bidang Dalam Negeri, Julian Aldrin Pasha, Minggu (17/1). Julian memaparkan, masyarakat seyogianya tidak serta merta menganggap kebijakan tersebut keliru karena konteks pemerintah mengambil kebijakan tersebut karena situasi dan kondisi pada saat itu yang mengharuskan. “Indonesia punya pengalaman krisis ekonomi 10 tahun lalu, maka kemudian kebijakan pemerintah terhadap Bank Century adalah untuk menyelamatkan situasi yang terjadi saat itu,” jelas mantan Wakil Dekan Fisip UI ini.

Pihak-pihak yang meminta agar Presiden SBY datang memberi keterangan di Pansus Angket Century, lanjut Julian, seharusnya melihat kembali pidato SBY pada 23 November. “Lebih pastinya, pihak-pihak yang menginginkan agar Presiden menyatakan sikapnya soal Bank Century sebaiknya melihat kembali pidato Presiden 23 November soal kasus Bank Century dan KPK,” katanya.

Jadi tidak benar Presiden seolah-olah membiarkan kasus ini bergulir? “Tidak benar sama sekali. Presiden sangat menghormati hukum. Biarkan proses ini berjalan di DPR,” papar Julian. Secara tegas, Idrus pun menepis tudingan tersebut. Pansus hingga kini masih mengumpulkan data, jadi bagaimana mungkin ingin menjatuhkan SBY. “Tidak ada seperti itu. Pansus tidak pernah mengambil kesimpulan,” tandas Sekjen DPP Partai Golkar. Sedang terkait etika anggota Pansus, menurut Idrus, sebenarnya hal tersebut muncul karena reaksi dari pihak-pihak yang dimintai keterangan. “Itu sebagai reaksi respons yang diberikan saksi-saksi yang tidak menunjukkan itikad baik,” argumen Idrus. . “AS saja butuh US$ 700 miliar untuk atasi krisis tersebut. Jadi ada upaya pembodohan publik oleh pansus,” ujar Hayon.

Din Menilai Wajar jika Pansus Century Panggil SBY

Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Din Syamsuddin menilai wajar bila Panitia Angket Bank Century DPR memanggil Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

“Itu wajar. Presiden harus mengklarifikasi beberapa hal,” katanya di Jakarta, Minggu (17/1/2010) di sela-sela Silaturahmi Nasional Keluarga Besar Pondok Modern Darussalam Gontor. Menurut Din, Presiden Yudhoyono perlu memberikan klarifikasi terutama soal laporan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang disampaikan lewat layanan pesan singkat atau SMS.

“Presiden SBY tidak boleh diam. SBY perlu mengambil alih tanggung jawab. Sudah cukup alasan untuk dipanggil pansus, tidak perlu dihindari,” ujar Din. Selain itu, Presiden Yudhoyono berkomitmen dan menyatakan agar kasus itu diusut secara tuntas. Pro dan kontra pemanggilan terhadap Presiden Yudhoyono untuk memberi keterangan dalam rapat Panitia Angket Kasus Century DPR terus bergulir.

Usul pemanggilan terhadap Presiden antara lain disampaikan anggota panitia asal Fraksi Partai Hanura, Akbar Faisal, dan asal Fraksi Golkar, Bambang Soesatyo. Desakan agar panitia memanggil Yudhoyono sebelumnya disampaikan oleh sejumlah aktivis antikorupsi yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi (Kompak).

Mereka mengatakan, banyak hal yang perlu diklarifikasi kepada Yudhoyono selaku kepala pemerintahan. Salah satunya adalah menjelaskan kehadiran Ketua Unit Kerja Presiden Pengelolaan Program dan Reformasi (UKP3R) Marsilam Simanjuntak. Pada kesempatan terpisah, Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Ahmad Mubarok mengatakan, pemanggilan terhadap Presiden Yudhoyono sebagai hak DPR yang berlebihan.

“Itu justru bisa menimbulkan isu yang tak terkendali atau bola liar di masyarakat. Apa perlu dihadirkan Pak SBY? untuk apa? kan, sudah jelas,” ujarnya. Menurut dia, pemanggilan mantan Gubernur Bank Indonesia yang kini menjabat Wakil Presiden Boediono dan Menteri Keuangan Sri Mulyani telah cukup memberi informasi kepada anggota panitia.

Mubarok menambahkan, jika panitia bersikeras memanggil Presiden Yudhoyono, maka mantan Presiden Megawati Soekarnoputri juga harus dipanggil. Bank Century merupakan hasil merger dari Bank Pikko, Denpac, dan Bank CIC pada 2001. “Jadi, kalau (Yudhoyono) dipanggil, Megawati juga harus,” katanya.

Sumber : jakartapress.com

PDIP: Harusnya SBY yang Tawarkan Diri Hadir di Pansus
Senin, 18 Januari 2010
18:36:03 WIB

Laporan: Ari Purwanto
Jakarta, RMOL. Wacana pemanggilan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam rapat pemeriksaan Pansus Hak Angket Century mendapat tanggapan positif dari Fraksi PDI Perjuangan.

Kepada Rakyat Merdeka Online, anggota Komisi VI DPR dari Fraksi PDIP, Hendrawan Supratikno mengatakan seharusnya presiden yang menawarkan diri untuk datang ke Pansus dan menjelaskan dengan gamblang kasus Bank Century. “Bukan menunggu panggilan dari Pansus,” ujar Hendrawan yang juga anggota Pansus Century di gedung DPR, Senin (18/1).

Kendati begitu, Hendrawan juga menyatakan Pansus tetap bekerja dalam koridor mencari data dan fakta terlebih dahulu. “Biarkan data dan fakta yang berbicara,” tambah profesor ekonom dari Universitas Satya Wacana ini. Isu pemanggilan SBY mengemuka menyusul pernyataan Sri Mulyani keputusan bailout Bank Century telah diberitahukan kepada SBY. Selain itu, posisi SBY sebagai penanggungjawab tertinggi keuangan negara dipandang penting untuk mengklarifikasikan kehadiran Marsilam Simanjuntak sebagai utusan presiden dalam Rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan. Hal ini diharapkan dapat menjelaskan duduk kasus Bank Century kepada Pansus

Sumber : mmol

Desakan Presiden Dipanggil Pansus Century Terus Muncul

Marsillam Simanjuntak terindentifikasi mewakili Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam rapat-rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) terkait penanganan kasus Bank Century.

Untuk menjelaskan posisi Marsillam, SBY perlu dipanggil untuk menjelaskannya kepada Panitia Angket DPR tentang pengusutan Bank Century. “Dalam notulensi rapat-rapat KSSK, Marsillam hadir sebagai Ketua Unit Kerja Presiden untuk Pengelolaan Program Kebijakan dan Reformasi (UKP3R). Dari notulensi rapat tersebut, Marsillam hadir pada 13 November 2008, 21 November 2008, dan 3 Desember 2008. Pada 21 November, pada saat menyatakan Bank Century gagal, Marsillam hadir sebagai UKP3R seolah-olah mewakili Presiden. Ini perlu diklarifikasi kepada Pak Presiden SBY,” ujar anggota Panitia Angket DPR dari PAN Chandra Tirta Wijaya di Jakarta, Minggu (27/12).

Chandra mengatakan, Panitia Angket perlu mempertimbangkan memanggil SBY sebagai presiden saat kasus Bank Century terjadi. Pasalnya, banyak keterangan yang simpang siur dan dugaan-dugaan keterlibatannya dalam kasus Bank Century tersebut. “Itu yang harus diklarifikasi. Sebaiknya pansus mempertimbangkan memanggil Pak SBY untuk menjelaskan soal Pak Marsillam. Pak SBY juga perlu menjelaskan posisinya sebagai pihak yang telah mendapat laporan mengenai penanganan kasus Bank Century dari KSSK,”

Sumber : mediaindonesia.com

KORAN DEMOKRASI INDONESIA
https://korandemokrasiindonesia.wordpress.com


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: