Oleh: Indonesian Children | Januari 18, 2010

Kumpulan Warta Kasus Century

Dana Bailout Bank Century Ternyata Membengkak 10 Kali Lipat

Dana kebutuhan penyelamatan Bank Century semula ternyata hanya Rp 632 miliar. Namun Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan pembengkakan dana Bank Century hingga 10 kali lipat menjadi Rp 6,7 triliun. Pembengkakan yang sangat besar ini menjadi fokus BPK dalam melakukan audit investigatif untuk menyelidiki proses penyelamatan (bailout ) Bank Century.

Demikian disampaikan Kepala Biro Humas BPK B. Dwita Pradana dalam keterangannya yang dikutip detikFinance , Rabu (29/9/2009). Dwita menjelaskan, pemeriksaan investigasi BPK tidak ditujukan untuk menilai kebijakan pemerintah mengenai penyelamatan Bank Century. Fokus pemeriksaan BPK meliputi 5 poin dan diantaranya adalah terkait membengkaknya dana penyelamatan hingga 10 kali lipat tersebut.

Terkait lamanya waktu audit Bank Century, BPK kemungkinan baru akan menyelesaikannya pada periode pimpinan BPK periode berikutnya. “Perkembangan pemeriksaan di lapangan menunjukkan bahwa penelusuran aliran dana Bank Century memerlukan waktu yang lebih panjang sehingga penyelesaian laporan akhir mungkin tidak dapat diselesaikan oleh pimpinan BPK pada periode ini yang berakhir pada tanggal 19 Oktober 2009,” tuturnya.

Sebelumnya Anggota Komisi XI DPR Dradjad Wibowo mengatakan, keteledoran penilaian Bank Indonesia (BI) menjadi biang kerok membengkaknya suntikan dana ke Bank Century. “Menurut pendapat Komisi XI dari hasil laporan BPK, terjadi pembengkakan biaya pemulihan Bank Century akibat kesalahan penilaian BI,” tutur Dradjad.

Apalagi, lanjut Drajad di kemudian hari ternyata diketahui sebagian pembengkakan tadi akibat dari tindak pidana perbankan yang dilakukan pemilik bank sebelumnya ataupun pihak-pihak lain yang terkait termasuk para anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), maka aparat penegak hukum harus menegakkan keadilan seperti melakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.

Source: detikfinance

https://i2.wp.com/www.kompas.com/data/photo/2009/09/01/3478778p.jpg

Wapres: Pengucuran Dana ke Bank Century Ilegal

Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla menyatakan bahwa pengucuran dana untuk penyelamatan Bank Century sebesar Rp6,7 triliun tidak ada dasar hukumnya. “Ya tidak, karena Perppu itu dalam UUD mengatakan bila tidak diterima oleh DPR maka harus dicabut waktu itu juga. Jadi tak berlaku lagi, semua pengucuran Desember tentu tidak di bawah payung Perppu itu,” kata Wapres yang ditanya wartawan seusai meresmikan Gedung Persekutuan Gereja-Ggereja Indonesia (PGI) di Makassar, Sabtu.

Menurut Kalla, ketika Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perppu) No 4 tahun 2008 tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK) yang menjadi dasar penyelamatan Bank Century tidak diterima DPR pada 18 Desember 2008, maka berarti Perppu tersebut batal.

Wapres meminta semua pihak menunggu saja laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada minggu depan. Saat ini laporan audit investigasi sedang difinalisasi. “Anwar (Nasution, Ketua BPK – red) bilang hasil audit BPK ada keraguan, sementara KSSK (Komite Stabilitas Sistem Keuangan) tidak punya semacam “second opinion”(pendapat pembanding, red).Ke depan kita tunggu saja laporan BPK minggu depan,” kata Jusuf Kalla.

Ia juga mngatakan pihak Bank Indonesia (BI) harus intensif memeriksa secara objektif dan tegas kasus pengucuran dana itu dan tidak ikut arus. Sebelumnya Bank Century diselamatkan karena dikhawatirkan dapat mengakibatkan 23 bank ikut terkena dampak sistemik, sehingga bank itu mendapat kucuran dana oleh BI dan pemerintah sebesar Rp6,7 triliun melalui Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Padahal saat itu (Desember 2008) belum ada kesepakatan DPR dengan pemerintah soal bank gagal berpotensi sistemik, namun BI mendahului keputusan dengan memakai Perppu itu. Sementara itu, anggota Komisi XI DPR Natsir Mansyur mengatakan, pemerintah mengucurkan dana Rp632 miliar pada 20 November 2008 untuk menutupi kebutuhan modal untuk menaikkan CAR menjadi 8 persen, lalu pada 23 November sebesar Rp2,77 triliun untuk menambah modal sehingga CAR bisa 10 persen. Kemudian, pada 5 Desember Rp2,2 triliun untuk memenuhi ketentuan tingkat kesehatan bank.

Bahkan setelah Perppu tersebut ditolak pun, pemerintah masih saja mengucurkan dana untuk menutup kebutuhan CAR bank itu berdasarkan hasil assesment atau pengkajian BI yakni pada 3 Februari 2009 Rp1,15 triliun dan pada 21 Juli Rp630 miliar. Hasil audit kantor akuntan publik pada November 2008, total aset Bank Century hanya Rp6,9 triliun namun total kewajibannya Rp13,7 triliun.

Source: antaranews.com

LPS suntik empat kali Bank Century

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mengungkapkan telah empat kali menyuntikan dana sebagai penyertaan modal modal pada PT Bank Century TBk hingga mencapai Rp6,7 triliun. Berdasarkan pemaparan Ketua LPS Firdaus Djaelani, suntikan modal pertama kali dilakukan pada 23 NOvember 2008 setelah pada 20–21 November 2008 rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan memutuskan untuk menyelamatkan bank publik itu. Pada rapat komite itu diperkirakan kebutuhan untuk menambah modal sebesar Rp632 miliar guna mendongkrak rasio kecukupan modal (CAR) dari negatif 3,53% menjadi di atas 8%. Namun, suntikan modal pada 23 November 2008 mencapai Rp2,78 triliun untuk mendongkrak modal di atas 8%.

Penambahan modal berikutnya pada 5 Desember 2008 sebesar Rp2,2 triliun dipakai untuk memenuhi ketentuan tingkat kesehatan bank. Selanjutnya, pada 3 Februari 2009, LPS kembali menambahkan dana sebesar Rp1,55 triliun untuk menutup kebutuhan CAR berdasarkan hasil assesment BI atas perhitungan direksi Bank Century. Berikutnya pada 21 Juli LPS kembali menyuntikkan dana Rp630 miliar untuk menutup kebutuhan CAR berdasarkan hasil assesment BI terbaru atas audit kantor akuntan publik.

Saat diambil alih oleh LPS per 20 November 2008, hasil audit Akuntan Publik Aryanto Amir Yusuf & Mawar atas laporan keuangan Bank Century menunjukkan total aset sebesar Rp6,957 triliun, kewajiban Rp13,7 triliun, ekuitas Rp6,7 triliun dan dengan simpanan dana pihak ketiga sebesar Rp9,6 triliun. CAR saat itu menunjukkan kondisi jauh lebih buruk, yakni minus 153,66 persen. (tw)

Source: Bisnis.com – keuangan

Kucuri Bank Century Rp 6,7 Triliun, LPS Hemat Rp 500 Miliar

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mengaku kucuran dana kepada Bank Century (sekarang Bank Mutiara) yang mencapai Rp 6,7 triliun, sudah lebih rendah dari kebutuhan Bank Century berdasarkan hasil audit yang dilakukan akuntan publik.

Kepala Eksekutif LPS Firdaus Djaelani mengatakan, akuntan publik mengatakan, seharusnya dana suntikan yang dibutuhkan Bank Century adalah senilai Rp 7,3 triliun untuk mengembalikan Bank Century menjadi bank sehat. “Jadi harusnya sebesar Rp 7,3 triliun. Tapi kita melakukan penghematan dari apa yang dihitung akuntan publik. Penghematannya senilai Rp 500 miliar,” ujarnya di sebuah rumah makan di kawasan Cikini, Jakarta, Rabu (9/12/2009).

Firdaus mengatakan, dengan kucuran dana Rp 6,7 triliun ini, LPS sudah bisa mengangkat rasio kecukupan modal (CAR) Bank Century menjadi 10%. “Bank Mutiara sekarang sudah sehat, jadi tidak perlu suntikan modal tambahan lagi. Cukup kucuran terakhir pada Juli 2009. Sekarang total ekuitas Bank Mutiara mencapai Rp 600 miliar,” jelas Firdaus.

Pada saat Bank Century diambil alih oleh LPS, total ekuitas Bank Century dikatakan Firdaus mencapai minus Rp 6,7 triliun. Ekuitas Bank Century bisa minus, akibat penggembosan yang dilakukan oleh pemiliknya dengan melakukan pelanggaran-pelanggaran. “Bank Century dibobol pemiliknya, dan nilainya mencapai Rp 4 triliun kerugiannya dari kredit fiktif, L/C bodong. Nah kita harus pantau terus pengejarannya,” tutupnya.

Source: detikfinance

LPS Bantah JK Soal Bailout Century

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) membantah pernyataan Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla yang mengakui tidak tahu menahu tentang membengkaknya bailout (talangan) Bank Century. Kepala Eksekutif LPS Firdaus Djaelani menegaskan, secara rutin pihaknya telah menyampaikan laporan keuangannya. “Laporan rutin kami, laporan tahunan kami, disampaikan kepada pemerintah, kepada presiden dan DPR,” ujarnya dalam Konferensi Pers LPS, di Kantornya, Gedung BRI II, Jakarta, Minggu malam (30/08/2009). Firdaus mengatakan bahwa semua yang dilakukan oleh LPS telah sesuai dengan prosedur, apalagi masalah laporan keuangan. “Kalo wapres belum terima kita tidak tahu, yang jelas kita sudah melaporkan,” tegasnya. Ditambahkannya, setiap pelaporan keuangan LPS terhadap Century juga telah mendapatkan masukan serta penilaian oleh Bank Indonesia (BI).

Sebelumnya, Wapres JK sempat mengatakan dirinya tidak diberitahu mengenai pelaksanaan bailout atau suntikan dana tersebut yang dilakukan oleh pemerintah melalui LPS. “Saya tidak mendalami, penyelesaian tidak tahu. Waktu penyelesaian saya tidak dilapori tidak dikasih tahu,” ujarnya.

Stop Suntik LPS

Firdaus juga menjelaskan, pihaknya mengharapkan tidak ada lagi suntikan modal kepada Bank Century. Hingga tanggal 21 Juli 2009, LPS telah melakukan upaya penyehatan bank sebesar Rp 6,7 triliun melalui penyertaan modal. Selain itu, jika manajemen Bank Century saat ini tidak bisa menjaga rasio kecukupan modal (CAR) diposisi 8 persen maka manajemen harus siap untuk melepas jabatannya masing-masing.

Kepala Eksekutif LPS, Firdaus Djaelani mengatakan suntikan bertahap selama 4 kali hingga Juli 2009 tersebut, merupakan suntikan modal terakhir. “Insya Allah, LPS tidak akan melakukan penyertaan modal kembali karena saat ini posisi CAR telah mencapai 8 persen,” ujarnya

Firdaus menjelaskan dengan posisi CAR yang sudah berada sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia (BI) pihaknya optimistis Century akan terus tumbuh dan sudah tidak perlu lagi mendapatkan suntikan modal. Direktur Klaim dan Resolusi Bank LPS, Noor Cahyo yang ditemui ditempat yang sama menegaskan bahwa manajemen Bank Century harus siap untuk diturunkan jika tidak bisa menjaga CAR tetap diposisi 8 persen.

“Mereka harus menjaga CAR diposisi 8 persen. Itu ada di kontrak manajemen jika gagal maka nantinya harus diganti lagi dengan manajemen baru dan itu kontrak antara direksi yang sekarang dengan LPS sebagai pemilik,” papar Noor Cahyo. Dikatakan Noor Cahyo, batasan CAR sesuai dengan ketetapan Bank Indonesia mengenai bank sehat yakni sebesar 8 persen, maka mereka harus tetap menjaganya.

Source: detikfinance

Kronologi Membengkaknya Bailout Bank Century oleh LPS

Dana talangan atau bailout Bank Century membengkak menjadi Rp 6,7 triliun. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mengaku telah mengkonsultasikan tambahan suntikan dana tersebut kepada Bank Indonesia. Kepala eksekutif LPS, Firdaus Djaelani mengatakan, pihaknya telah mendiskusikan setiap penambahan modal yang digunakan untuk penyehatan PT Bank Century Tbk (Century) kepada Bank Indonesia (BI).

Menurutnya, dana yang sudah dikeluarkan sebesar Rp 6,7 triliun kepada Bank Century didasarkan atas penilaian BI. Sebelum dilakukan penambahan modal LPS berdiskusi dengan BI terlebih dahulu. “Semua suntikan telah sesuai dengan petunjuk dan penilaian BI sebagai regulator. Kalau rasio kecukupan modal (CAR) Century berkurang maka kita akan menambah modalnya,” kata Firdaus dalam Konferensi Persnya di Kantor LPS, Gedung BRI II, Jakarta, Minggu (30/08/2009). Firdaus menjelaskan, membengknya suntikan dana pemerintah ke Bank Century dikarenakan CAR dari bank yang dulunya dimiliki oleh Robert Tantular itu anjlok.

Ia menjelaskan, berdasarkan perhitungan neraca tanggal 31 Oktober 2008, CAR Century sebesar minus 3,25 persen telah anjlok menjadi minus -35,92 persen dan untuk penyertaan modal tersebut CAR Century didorong menjadi 10 persen. “Kita telah berdiskusi dan BI juga telah memberikan masukan dan penilaian,” imbuhnya.

Dikatakan Firdaus, hal tersebut sesuai juga dengan UU yang menyatakan LPS dapat menyuntikan dananya untuk mendongkrak CAR menjadi 10 persen. Ia pun memaparkan bagaimana urutan dari penyuntikan modal oleh LPS. “Dana yang dibutuhkan untuk mencapai CAR 10 persen sebesar Rp 2,77 triliun,” jelasnya.

Sedangkan pada bulan Desember 2008, lanjut Firdaus, LPS kembali menyuntikan dananya sebesar Rp 2,201 triliun untuk menutup kebutuhan likuidiatas sampai dengan 31 Desember 2008. Pada bulan Februari 2009, dan Juli 2009 LPS juga telah menyuntikan dananya kembali sebesar Rp 1,55 triliun dan Rp 630 miliar yang juga dikarenakan untuk memenuhi kebutuhan CAR. “Semua totalnya Rp 6,7 triliun dan merupakan dana LPS,” tegasnya.

Namun ia menegaskan, suntikan dana tersebut saat ini tidaklah hilang begitu saja. Semua masuk ke neraca dan menjadi kepemilikan LPS. “Kemudian setelah penjualan (divestasi) perseroan dana tersebut akan kembali lagi sebagai aset LPS,” pungkasnya.
(dru/qom)

Source: detikfinance

Parahnya Kondisi Bank Century Sebelum Bailout

Komite Stabilitas Sektor Keuangan (KSSK) menetapkan penyelamatan Bank Century oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) pada 21 November 2008. Bagaimana kondisi terakhir Bank Century per 20 November 2008 menurut Bank Indonesia (BI)? Pada 20 November 2008, Gubernur BI saat itu Boediono menyampaikan surat kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani selaku Ketua KSSK. Dalam surat bernomor 10/232/GBI/Rahasia itu, Boediono menyampaikan kondisi terakhir PT Bank Century Tbk.

Dalam suratnya, Boediono mengatakan berdasarkan posisi 31 Oktober 2008, rasio CAR Century kurang dari 2% dan tidak dapat ditingkatkan menjadi 8%. “Penurunan CAR terjadi karena pemegang saham tidak dapat melaksanakan komitmennya untuk melakukan penambahan modal,” ujar Boediono dalam surat yang diperoleh detikFinance, Rabu (23/12/2009).

Anjloknya CAR Century tersebut, menurut Boediono dikarenakan penggolongan Surat-surat Berharga (SSB) Valas Century yang dikategorikan macet yang jumlahnya US$ 76 juta, di antaranya sebesar US$ 11 juta telah jatuh tempo pada 31 Oktober 2008 karena belum diterima pembayarannya (default) sampai dengan 20 November 2008. “Di samping itu terdapat SSB Valas jatuh tempo 3 November 2008 sebesar US$ 45 juta yang juga belum diterima pembayarannya sampai dengan tanggal 20 November 2008,” kata Boediono.

Kemudian ada koreksi pengakuan bunga sebesar Rp 390 miliar yang bukan berasal dari penerimaan tunai, dan kekurangan Penyisihan Penghapusan Aktiva (PPA) Aktiva Yang DIambil Alih (AYDA) yang belum dibentuk sebesar Rp 59 miliar.

Kemudian dari sisi Giro Wajib Minimum (GWM), Boediono dalam surat tersebut mengatakan, Century telah mengajukan permohonan FPJP (Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek) sebesar Rp 1 triliun, namun mengingat terbatasnya agunan yang memenuhi persyaratan, maka BI hanya menyetujui pemberian FPJP kepada Century pada tanggal 14 dan 18 November 2008 sebesar Rp 689 miliar.

“Mengingat keterbatasan agunan bank untuk memenuhi persyaratan pengajuan FPJP, Bank Century tidak dapat mengajukan permohonan FPJP yang baru,” ujarnya. Sementara itu, Century juga memiliki kewajiban Dana Pihak Ketiga (DPK) yang ditunda pembayarannya secara kumulatif sampai dengan 20 November 2008 sebesar Rp 292,5 miliar, serta DPK yang jatuh tempo pada 20 November 2008 sebesar Rp 454 miliar yang telah diminta diperpanjang oleh Century, sehingga total DPK yang ditunda sebesar Rp 746,5 miliar.

“Hal ini mengakibatkan tekanan likuiditas bank semakin berat,” imbuh Boediono dalam surat tersebut. Terakhir, saldo giro Century per 20 November 2008 pukul 17.00 WIB sebesar RP 1,96 miliar. Dengan posisi saldo yang sangat kecil dan kemampuan likuiditas bank dalam 1 minggu terakhir yang semakin menurun serta akumulasi kewajiban DPK yang ditunda pembayarannya. Hal ini menyebabkan Bank Century tidak akan mampu menjaga kecukupan GWM, sehingga tidak dapat mengikuti kliring pada tanggal 21 November 2008.

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengakui adanya surat yang dikirimkan Gubernur BI ini untuk meminta dilakukannya rapat KSSK guna menentukan nasib Bank Century. “Namun sebelumnya saya tidak pernah mendengar yang namanya Bank Century, dan siapa pemilik Bank Century itu,” ujarnya dalam kunjungannya ke redaksi detikcom , Selasa malam (22/12/2009).

Sri Mulyani juga bertanya-tanya kenapa BI hanya memberikan FPJP kepada Century sebesar Rp 689 miliar. “Namun menurut BI, karena jumlah agunan yang memenuhi syarat hanya segitu,” ujarnya. KSSK akhirnya memutuskan penyelamatan Century karena diyakini berdampak sistemik di tengah kondisi krisis ekonomi global dan perkembangan ekonomi di dalam negeri. Sri Mulyani mengatakan, penutupan Bank Century justru dikhawatirkan akan menimbulkan kepanikan di kalangan nasabah perbankan.

Sumber : detik.finance

Presiden Tak Tahu Pengambilan Keputusan Dana Talangan Century

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kembali menegaskan dirinya tidak tahu menahu perihal proses pengambilan keputusan pengucuran dana talangan Bank Century. “Itu sama sekali tidak benar karena pada kenyataannya Presiden tidak tahu menahu,” kata Juru Bicara Presiden Julian Aldrin Pasha di kediaman pribadi Yudhoyono, Puri Cikeas Indah, Bogor, Sabtu (26/12).

Sebelumnya, di sejumlah media ramai diberitakan jika Presiden diindikasikan mengetahui proses pengucuran dana talangan ke Bank Century senilai Rp 6,7 triliun meski tengah berada di luar negeri. Apalagi, dalam rapat Komite Stabilitas Sektor Keuangan (KKSK), yang memutuskan untuk menyelamatkan Bank Century, hadir Ketua Unit Kerja Presiden untuk Pengelolaan Program dan Reformasi (UKP3R) Marsilam Simanjuntak. “Kehadiran Pak Marsilam di sana bukan sebagai perintah presiden atau mendapatkan mandat atau instruksi dari presiden,” kata Julian.

Marsilam, kata Julian, hadir dalam rapat KSSK dalam kapasitasnya sebagai penasihat Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bukan Kepala UKP3R. “Dia memang sebagai Ketua UKP3R, tetapi konteks dalam kasus Bank Century, pada saat pengambilan keputusan dana bailout tidak mewakili presiden sama sekali,” kata dia. Lebih lanjut, kata Julian, Presiden terus mengikuti perkembangan angket kasus Bank Century yang tengah bergulir di parlemen. “Presiden mengamati saja, melihat, mencermati dengan seksama perjalanan dari pansus,” kata dia.

Sumber : tempointeraktif

Rizal Ramli: Laporan Sri Mulyani Melalui SMS Itu Aneh

Mantan Menteri Perekonomian Rizal Ramli menyatakan laporan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Mantan Wapres Jusuf Kalla (JK) melalui Short Messages Service (SMS) terkait penyelamatan Bank Century merupakan hal yang tidak pantas dan aneh. “Melaporkan sebuah kejadian yang sangat penting terkait Bailout Bank Century hanya melalui SMS sangat aneh buat saya. Sewaktu saya menjabat Menteri Perekonomian, jika ada masalah penting dan mendesak sekali minimal melalui sambungan telepon, atau ketemu langsung, kalau sama pacar baru sms,” ujar Rizal dalam diskusi di Warung Daun, Cikini, Jakarta Sabtu (16/01/2010). Rizal menjelaskan, mantan wakil Presiden JK dalam pernyataannya dalam rapat bersama Pansus Century DPR kemarin memberikan keterangan yang sangat terang benderang.  Karena sebelumnya, lanjut Rizal, pelaku-pelaku yang dipanggil menjadi saksi yakni Sri Mulyani, Boediono dan pejabat-pejabat Bank Indonesia dalam memberikan keterangannya tidak lengkap atau tidak memberikan fakta yang sesungguuhnya.

“Namun berbeda dengan Bapak Mantan Wakil Presiden. Disana JK memberikan pernyataan dimana Sri Mulyani merasa tertipu oleh Bank Indonesia (BI). Namun yang juga aneh jika telah merasa ditipu, mengapa Sri Mulyani tetap saja memberikan dana bailout yang awalnya Rp 632 miliar dibiarkan saja hingga Rp 6,7 triliun,” ungkapnya. Rizal memaparkan 2 hal yang sebenarnya terjadi menurut kacamatanya pada masa krisis tahun 2008 kemarin. “Pertama, hampir semua pejabat memakai alasan bailout karena krisis global mengakibatkan bank kesulitan likuditas. Namun ternyata data dan fakta sangat jelas kesulitan likuiditas yang karena kebijakan BI yang melakukan keketatan moneter,” kata Rizal.

Ia menjelaskan, keketatan moneter tersebut diakibatkan Bank Sentral, yang saat itu dipimpin Boediono, menaikkan tingkat suku bunga dan mengurangi pasokan uang sepanjang 2008. Yang kedua, menurut Rizal, Bank Century merupakan bank kecil dan jika ditutup tidak akan menjadi masalah besar. “Bank Century adalah bank yang ecek-ecek, nasabah dan asetnya kecil sekali jika dibandingkan dengan total seluruh industri perbankan. Sehingga salah satu Deputi Gubernurnya yakni Ibu Siti Fadjriah mengatakan dalam rapat kepada Sri Mulyani agar menutup Bank Century,” kata Rizal.

Rizal mengatakan, jika Bank Century ditutup maka tidak akan terjadi masalah seperti halnya yang terjadi pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Tripanca yang juga ditutup dan tidak menimbulkan masalah. “Padahal aset dan jumlah nasabahnya lebih besar daripada Bank Century,” pungkasnya

Raden Kantongi Data SMS Laporan Sri Mulyani Soal Bailout

Mantan Sekretaris Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) Raden Pardede mengaku mengantongi data SMS (Short Message Service ) Ketua KSSK dan Menkeu Sri Mulyani yang berisi laporan kebijakan bailout Bank Century kepada Presiden dan Wapres. SMS itu, menurut Raden, dikirim kepada Presiden SBY yang salinannya juga dikirim ke Wapres (saat itu) Jusuf Kalla dan Gubernur BI (saat itu) Boediono pada 21 November 2008. “Ada (datanya) Pak. Print out -nya bisa dicek ke Telkom,” kata Raden. Raden menjawab pertanyaan dari anggota Pansus Angket Bank Century dari Fraksi Partai Demokrat Anas Urbaningrum, dalam rapat pemeriksaan pansus di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (14/1/2010).

Raden juga mengaku mendapat SMS serupa dari Sri Mulyani. “Kebetulan sebagai Sekretaris KSSK juga di-forward -kan,” kata Raden yang membenarkan salinan SMS juga dikirimkan kepada JK dan Boediono. Atas jawaban itu, Anas meminta kepada pansus untuk menghadirkan bukti print out SMS tersebut. Dalam kesaksiannya, JK membantah mendapat SMS laporan bailout dari Sri Mulyani. Menurut JK, yang saat itu mendapat mandat sebagai kepala pemerintahan, ia baru mendapat laporan dari Sri Mulyani dan Boediono yang datang langsung ke kantornya pada 25 November 2008.

Raden Pardede: Situasi Ekonomi Saat itu Menakutkan

Mantan Sekretaris Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) Raden Pardede mengatakan, situasi perekonomian khususnya sektor keuangan sangat menakutkan saat KSSK mengambil keputusan penyelamatan atau bailout Bank Century.”Situasi saat itu menakutkan tapi tidak panik. Karena itu kita jaga agar jangan sampai panik seperti tahun 1997/1998. Kalau panik akan susah membalikannya,” tegasnya dalam rapat dengan Pansus Century di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (14/1/2010). Raden mengatakan, perekonomian Indonesia saat itu mendapatkan ancaman krisis yang signifikan karena krisis ekonomi global yang terjadi saat itu.”Kita tidak bisa menyampingkan data-data keuangan yang ada sejak bulan September, Oktober, dan November 2008, yang terlihat ada gejolak di sistem keuangan kita,” paparnya. Dalam situasi ekonomi yang rawan seperti itu, Raden mengatakan bank sekecil Century bisa memiliki dampak yang sistemik sehingga perlu penyelamatan agar tidak menimbulkan kepanikan di masyarakat. “Kalau situasinya biasa-biasa saja, Bank Century tak punya dampak sistemik,” tandas Raden.

Mengenai masalah Bank Century, Raden mengatakan, KSSK sudah mengetahui masalah Bank Century sejak tanggal 13 November 2008 dimana ada laporan dari Bank Indonesia (BI) mengenai masalah Bank Century. Pada kesempatan tersebut, Raden juga mengatakan dalam pengambilan keputusan bailout Bank Century, KSSK sama sekali tidak mendapatkan intervensi dari pihak manapun. “Tidak ada intervensi kepada kami. Bahkan Pak Boediono juga pernah mengatakan mempertaruhkan kredibilitasnya di dunia dan akhirat,” tegasnya.

Sumber : detik.finance

Ramli: Laporan Sri Mulyani Melalui SMS Itu Aneh

Mantan Menteri Perekonomian Rizal Ramli menyatakan laporan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Mantan Wapres Jusuf Kalla (JK) melalui Short Messages Service (SMS) terkait penyelamatan Bank Century merupakan hal yang tidak pantas dan aneh. “Melaporkan sebuah kejadian yang sangat penting terkait Bailout Bank Century hanya melalui SMS sangat aneh buat saya. Sewaktu saya menjabat Menteri Perekonomian, jika ada masalah penting dan mendesak sekali minimal melalui sambungan telepon, atau ketemu langsung, kalau sama pacar baru sms,” ujar Rizal dalam diskusi di Warung Daun, Cikini, Jakarta Sabtu (16/01/2010).

Rizal menjelaskan, mantan wakil Presiden JK dalam pernyataannya dalam rapat bersama Pansus Century DPR kemarin memberikan keterangan yang sangat terang benderang.  Karena sebelumnya, lanjut Rizal, pelaku-pelaku yang dipanggil menjadi saksi yakni Sri Mulyani, Boediono dan pejabat-pejabat Bank Indonesia dalam memberikan keterangannya tidak lengkap atau tidak memberikan fakta yang sesungguuhnya.

“Namun berbeda dengan Bapak Mantan Wakil Presiden. Disana JK memberikan pernyataan dimana Sri Mulyani merasa tertipu oleh Bank Indonesia (BI). Namun yang juga aneh jika telah merasa ditipu, mengapa Sri Mulyani tetap saja memberikan dana bailout yang awalnya Rp 632 miliar dibiarkan saja hingga Rp 6,7 triliun,” ungkapnya. Rizal memaparkan 2 hal yang sebenarnya terjadi menurut kacamatanya pada masa krisis tahun 2008 kemarin. “Pertama, hampir semua pejabat memakai alasan bailout karena krisis global mengakibatkan bank kesulitan likuditas. Namun ternyata data dan fakta sangat jelas kesulitan likuiditas yang karena kebijakan BI yang melakukan keketatan moneter,” kata Rizal.

Ia menjelaskan, keketatan moneter tersebut diakibatkan Bank Sentral, yang saat itu dipimpin Boediono, menaikkan tingkat suku bunga dan mengurangi pasokan uang sepanjang 2008. Yang kedua, menurut Rizal, Bank Century merupakan bank kecil dan jika ditutup tidak akan menjadi masalah besar. “Bank Century adalah bank yang ecek-ecek, nasabah dan asetnya kecil sekali jika dibandingkan dengan total seluruh industri perbankan. Sehingga salah satu Deputi Gubernurnya yakni Ibu Siti Fadjriah mengatakan dalam rapat kepada Sri Mulyani agar menutup Bank Century,” kata Rizal.

Rizal mengatakan, jika Bank Century ditutup maka tidak akan terjadi masalah seperti halnya yang terjadi pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Tripanca yang juga ditutup dan tidak menimbulkan masalah. “Padahal aset dan jumlah nasabahnya lebih besar daripada Bank Century,” pungkasnya.

BPK Tolak Audit Ulang Bailout Bank Century

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menolak untuk melakukan audit ulang atas hasil audit investigasi bailout Bank Century yang menelan dana Rp 6,7 triliun. BPK menyatakan semua laporan yang dibuat BPK sudah lengkap.

Menurut Ketua BPK Hadi Poernomo, dalam pasal 20 UU Nomor 15 tahun 2006 tentang pemeriksaan dan  tanggung jawab keuangan negara  menyebutkan bahwa temuan BPK wajib ditindaklajuti, kecuali ada alasan yang pas. Sementara dalam UU BPK, menyebutkan laporan BPK hanya dapat diaudit oleh BPK Internasional yang terdaftar atas perintah BPK RI.”Kita hanya mengikuti UU, apa kata UU bukan apa kata Ketua BPK. What the law says, bukan apa kata menteri, apa kata presiden. BPK hanya tunduk pada UU,” ujar Hadi di sela acara Family Gathering dalam rangka hari ulang tahun BPK yang ke-63 di Kantor Pusat BPK, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Minggu (17/1/2010).Pada kesempatan yang sama, Hadi juga membantah bahwa hasil audit yang dilakukannya tidak lengkap. “Iya, pasti,”jawab dia.Ia malah mempertanyakan bagian mana dari sekitar 563 halaman dari laporan audit investigasi tersebut yang dinilai tidak lengkap.”Kan saya sudah menyerahkan laporan 563 halaman, dibaca semuanya. Yang tidak lengkap yang mana. Halaman mana, masalah apa? jangan ngomong saja,” kata dia.

Sumber : detik.finance

KORAN DEMOKRASI INDONESIA
https://korandemokrasiindonesia.wordpress.com


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: