Oleh: Indonesian Children | Januari 21, 2010

PANSUS CENTURY – PARA AHLI : PERDEBATAN PANJANG YANG TIDAK TERSELESAIKAN

PANSUS CENTURY – PARA AHLI : PERDEBATAN PANJANG YANG TIDAK TERSELESAIKAN

Pansus Century telah bekerja keras untuk mengungkapkan kasus bank Century yang sangat kompleks. Setelah para pejabat di bidang terkait telah diperiksa dengan jelas, lengkap, terbuka dan detail. Bahkan SMS, transkrip rapat dan video rapat semua diungkap secara terbuka. Meski masih ada beberapa anggota pansus yang masih merasa para saksi belum mengungkapkan dengan jelas atau dianggap masih menyembunyikan sesuatu.

Dalam pergulatan pencarian informasi dari para saksi tampak sekali permasalahan jadi meluas tak tentu arah. Hal ini dimungkinkan karena para anggota pansus mempunyai berbagai latar belakang dan kepentingan baik individu dan partai. Sehingga pertimbangan politik mendominasi penanganan kasus tersebut,

Demikian pula dengan dengar pendapat dari para ahli, tampaknya akan tetap tidak optimal dan tidak seperti yang diharapkan. Karena, para ahli yang dipanggil didominasi para pemain politik lama dan sering dipihak oposan seperti Kwik Kian Gie, Drajad Wibowo, Ichsanuddin Noorsyi atau Rizal Ramli. Para ahli idealnya adalah ahli yang murni berlandaskan pola pikir ekonomi tidak terkontaminasi politik. Seharusnya para ahli yang dipanggil adalah yang steril terhadap politik dan kepentingan pribadi atau kelompok. Sosok seperti ini mungkin diambil dari teknokrat atau ilmuwan dari kelompok masyarakat ilmiah dari kampus.
Bila itu tetap terjadi maka kontroversi itu akan terus tiada henti tanpa ada keputusan dan jalan keluar yang ideal. Karena, dalam berpendapat dan dalam menentukan keputusan bukan dari niat tulus untuk kepentingan bangsa yang lebih besar.

1. Pansus Century Tetapkan 24 Nama Ahli

Pansus Hak Angket Pengusutan Kasus Bank Century DPR RI menetapkan 24 nama ahli yang akan mendampingi Pansus dalam penyelidikan kasus Century. Hal ini diputuskan dalam rapat konsultasi pimpinan Pansus dengan perwakilan fraksi, Selasa (15/12/2009). Ke-24 nama ahli yang ditetapkan bersifat open list, artinya belum semua nama ahli tersebut bersedia atau memiliki waktu untuk dipanggil sehingga masih bisa berubah dan bisa diganti.

Nama-nama ahli tersebut adalah:

1. Dradjad Wibowo
2. Ichsanuddin Noorsy
3. Kwik Kian Gie
4. Hendri Saparini
5. Yanuar Rizky
6. Jimly Asshidiqie
7. Tholip Sukiantono
8. Yenti Gunarsih ahli kebij publik
9. Sukoyo
10. Irman Putra Sidin
11. Refli Harun
12. Bambang Purnomo ahli pidana
13. Purbaya Yudi Sadewo
14. Refrisond Baswir
15. Rudi Satrio
16. Tony Prasetyantono
17. Prasetyantoko
18. Erman Rajagukguk
19. Amir Sunaryadi
20. Sigit Pramono
21. Fauzi Ikhsan
22. Saidi Irsan
23. Rian Nugroho
24. Arifin Suryaatmaja

“Sebagian sudah setuju, sebagian masih konfirmasi,” tutur Ketua Pansus Gayus Lumbuun yang juga politisi PDI Perjuangan in.

2. 9 Ahli Dimintai Pendapat Oleh Pansus Century

Dradjad Wibowo yang selama ini disebut-sebut menyetujui adanya bailout Rp 6,7 triliun ke Bank Century oleh pemerintah, siang hari ini Kamis 21 Januari akan diundang  Panitia Khusus (Pansus) Bank Century bersama delapan  orang saksi ahli lain. Kesembilan saksi ahli ini diminta memberikan pendapat dan pandangannya seputar kasus Bank Century pada rapat Pansus Kamis ini di Gedung DPR RI.
Selain Dradjad, politisi dari PAN tersebut, anggota pansus juga pada sesi pertama akan memanggil ahli ekonomi Ichsanuddin Nooersy, Hendri Saparini, dan Fauzi Ichsan yang dimulai pukul 09.00. Setelah itu mulai pukul 14.00 WIB hadir Rizal Ramli, Chatib Basri, dan Faisal Basri.bAhli hukum Erman Rajagukguk dan HAS Natabaya juga akan dimintai pendepat pada pukul 19.00. Sebelumnya, Rabu malam tadi (20/1), anggota pansus juga  sudah mendengarkan pendapat dan pandangan ekonom Kwik Kian Gie dan Christianto Wibisono. Drama kasus bailout Bank Century dinilai ekonom Christianto Wibisono sebagai sarana untuk menjegal Presiden Susilo Bambang Yudhoyono oleh partai-partai yang kalah pemilu 2009. Ekonom Christianto Wibisono menilai bergulirnya kasus Century hingga ke Pansus Angket karena keinginan partai-partai yang kalah pemilu. “Mereka ingin merebut kekuasaan, tidak melalui pemilu,” kata Christianto usai diskusi di Jakarta, Sabtu 16 Januari 2010. Menurutnya, Pansus Angket Century mengarahkan pendapat umum untuk melakukan impeachment terhadap kepala negara. “Kalau impeachment di tingkat Boediono maka bisa dilakukan melalui mekanisme sidang MPR. Ini pun akhirnya bisa dibajak oleh MPR,” katanya. Dengan posisi pemenangan suara lebih dari 60 persen saat pemilu 2009, menurutnya, Presiden SBY harus memberikan ketegasan bahwa upaya penyelamatan Century karena krisis. “Kalau 20 November, tidak terjadi putusan itu (bailout) maka bisa saja kejadian seperti 1998 terulang kembali,” ujarnya. Dalam hal ini, SBY tidak hanya berhadapan dengan partai opisisi yakni Hanura dan Gerindra, namun juga partai koalisi yang bergerak di wilayah abu-abu. “Sri Mulyani dan Boediono hanya sasaran antara. Sasaran sebenarnya ya SBY sendiri,” kata Christianto

3. Pansus Century Undang Sembilan Saksi Ahli

Panitia Khusus Century akan mengundang sembilan orang saksi ahli untuk memberikan pendapat dan pandangannya seputar kasus Bank Century pada rapat Pansus Kamis ini di Gedung DPR RI. “Saksi ahli yang kami undang yang memiliki pendapat dan pandangan yang tidak sama sehingga bisa memberikan persfektif dari beberapa sudut pandang dan saling mengkritisi,” kata Anggota Panitia Angket Kasus Bank Century, Romahurmuziy, di Jakarta, Kamis. Dia mengatakan Pansus mengundang saksi ahli yang memiliki pandangan berbeda untuk mengakomodasi beberapa pandangan masyarakat serta menggali kajian kasus Bank Century lebih dalam dari pendekatan ilmiah dan akademis.

Pada sesi pagi hari mulai pukul 10.00 WIB Pansus akan menghadirkan ahli ekonomi Ichsanuddin Nooersy, Hendri Saparini, dan Fauzi Ichsan. Siangnya, mulai pukul 14.00 WIB hadir Rizal Ramli, Dradjad Wibowo, Chatib Basri, dan Faisal Basri. Sedangkan, pada malam hari mulai pukul 19.00 WIB akan menghadirkan saksi ahli hukum Erman Rajagukguk dan HAS Natabaya. Dia mengatakan, dari pendapat dan pandangan para saksi ahli akan menjadi masukan dalam membuat kesimpulan sementara setelah mendengarkan sejumlah saksi-saksi yang telah dihadirkan sebelumnya. Rabu malam tadi (20/1), Panitia Angket sudah mendengarkan pendapat dan pandangan ekonom Kwik Kian Gie dan Christianto Wibisono.

Sumber ; antara

4. Kwik Kian Gie: Kebijakan Bail Out Bank Century Tidak Memiliki Dasar yang Kuat

Dalam kesaksiannnya sebagai saksi ahli pada Rapat Pansus Century DPR tadi malam, mantan Menteri Negara Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Kwik Kian Gie  mengaku, solusi alternatif penyelesaiaian penyelamatan Bank Century dalam rapat konsultasi tanggal 17 Nopember 2008 dengan berbagai pertimbangan, di antaranya pemberian fasilitas pinjaman darurat serta private solusi pasal 37 huruf e Undang-undang Perbankan, diupayakan Bank Century dapat diakuisisi oleh bank Lain dengan memperlonggar persyaraatan. Dasar-dasar pertimbangan tersebut memiliki keilmuan sesuai dengan sistem perbankan. Namun, dasar-dasar tersebut tidak digunakan para ahli di Bank Indonesia, karena lebih mengedepankan faktor psikologis. Mantan Menko Ekuin itu juga mempertanyakan kebijakan bail out oleh Bank Indonesia dan Ketua KSSK, sementara Menteri Keuangan Sri Mulyani pada waktu itu tidak melaporkan kepada Jusuf kala sebagai Wakil Presiden dan Kepala Pemerintahan sebelum bail out Bank Century melalui kucuran dana Rp6,7 trilyun. Karena itu, Kwik Kian Gie berpendapat, kebijakan bail out Bank Century meruipakan penyalahgunaan wewenang dari seorang Gubernur Bank Indonesia dan Menteri Keuangan sebagai ketua KSSK. Rapat Pansus Angket Bank Century DPR yang menghadirikan saksi ahli Kwik Kian Gie dan Chritianto Wibisono, berakhir sekitar pukul 22.45 WIB tadi malam.

5. Keterangan Kwik Kian Gie Dibantah Anggota Pansus dari PD

Saksi ahli dipanggil Pansus Angket Century untuk dimintai keterangan tambahan. Namun Partai Demokrat justru membantah keterangan saksi ahli. “Yang menjadi pertanyaan Pansus adalah dana bailout yang membengkak menjadi Rp 6,7 triliun, Rp 632 miliar yang diketahui Menkeu setelah dikucurkan LPS menjadi Rp 6,7 triliun. Apa yang mempengaruhi hanya dalam beberapa hari,” kata salah satu saksi ahli yang dipanggil, Kwik Kian Gie dalam rapat Pansus Angket Century di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (20/1/2010) malam. Agaknya apa yang disampaikan Kwik tidak memuaskan anggota Pansus dari FPD Ichsanul Khosasi. “Interupsi ketua. Pernyataan soal pemerintah adalah asumsi pribadi Pak Kwik, sekali lagi apa yang disampaikan Pak Kwik adalah asumsi pribadi,” kata Ichsan menyela apa yang disampaikan Kwik. Mendengar apa yang disampaikannya interupsi, Kwik pun tetap tenang. Kwik membuka bantahan pihak mana pun. “Sangat ingin mengakui sepenuhnya bahwa yang saya sampaikan adalah bisa dipatahkan dan saya menunggu itu,” kata Kwik sambil tersenyum. Kwik pun melanjutkan penjelasan. Kali ini Kwik menarik logika Antaboga ke Century. “Mestinya kalau ada sekomplotan yang ditipu begitu semua orang marah, itulah karena Antaboga sangat kecil itu tidak sistemik,” papar Kwik. Anggota Pansus Angket Century dari Fraksi Partai Hanura, Akbar Faisal pun membela Kwik. Akbar ingin Kwik memberi penjelasan seluas-luasnya. “Jangan kita kerangkeng apa yang menjadi cara berpikirnya agar kita mendapat penjelasan sejelas-jelasnya,” tutupnya.

6. Diusir dari Rapat Pansus Century

Rapat panitia khusus Century kembali diwarnai ketegangan antar sesama anggota. Hal itu terjadi ketika panitia khusus meminta keterangan dari Muchammad Chatib Basri, Ichsanuddin Noorsy, serta Hendri Saparina sebagai perwakilan kalangan ekonom, pada Kamis (21/1). Ketegangan terjadi antara pimpinan rapat Gayus Lumbuun dengan anggota panitia khusus dari Fraksi Demokrat. Peristiwa terjadi ketika rapat sesi kedua dimulai sekitar pukul 14.00 WIB setelah sebelumnya rapat ditunda satu jam. Saat itu, yang kebagian mendapat jatah bertanya adalah dari Fraksi Demokrat. Kesempatan pertama dari Demokrat dimanfaatkan Benny Kabur Harman. Dari tiga ekonom tersebut, rupanya kalangan Demokrat melihat hanya Chatib Basri-lah yang setuju dengan kebijakan talangan dana ke Bank Century. Sementara Noorsy dan Hendri lebih cenderung menolak kebijakan yang kini menjadi sorotan itu. Jawaban-jawaban yang memojokan kebijakan dana talangan itu, rupanya membuat Benny gerah. Kegerahan terutama ditujukan pada Noorsy. Selama sesi pertama, Noorsy memang menjawab pertanyaan bukan saja dari aspek ekonomi. Dia juga terlihat lincah saat mengurai kejanggalan kebijakan bailout dari sisi hukum. Dia misalnya mengurai soal kejanggalan keberadaan Komite Stabilitas Sektor Keuangan (KSSK) maupun Komite Koordinasi (KK). ‘Kelancangan’ Noorsy yang bicara dari sisi hukum inilah yang kemudian disorot Benny. Saat mendapat jatah bicara, dia sengaja menyindir Noorsy tentang kompetensi yang dimiliki Noorsy dari sisi hukum. Sebagai ekonom, Benny menganggap Noorsy tidak layak bicara dari sisi itu. Sebab, kata Benny, sebagai saksi ahli, Noorsy sama sekali tidak ada latar belakang hukum. “Apa kompetensi saksi ahli untuk bicara seperti itu. Saudara tahu tidak latar belakang dan landasan pemikiran yang saudara utarakan,” kata Benny yang juga Ketua Komisi Hukum DPR ini dengan nada tinggi. Mendengar ini, Gayus mengingatkan Benny dengan nada yang tak kalah tinggi. Posisi tiga ekonom itu, kata Gayus, adalah sebagai ahli, bukan sebagai saksi ahli. Karena itu dia meminta agar pertanyaan-pertanyaan kepada ahli tidak diarahkan untuk memojokkan. Benny tak puas dengan penjelasan Gayus. “Pertanyaan saya tetap diarahkan sebagai saksi ahli,” kata Benny.

Jawaban ketus Benny langsung disambut Gayus. Dia menyatakan bahwa posisi sebagai ahli adalah sesuai dengan undang-undang yang mengatur pansus. “Dalam UU Nomor 6 Tahun 1954 Pasal 4 disebutkan saksi-saksi dan ahli-ahli. Jadi tidak ada yang namanya saksi ahli,” kata Gayus. Karena itu Gayus melarang Benny untuk memposisikan ahli sebagai saksi ahli. Rupanya Benny tetap ngotot. Dia tidak mau berpatok pada undang-undang itu. Hal itu pun membuat Gayus naik pitam. “Kalau begitu silakan saudara keluar,” kata Gayus. Melihat kenyataan tak menguntungkan, Ruhut Sitompul, rekan satu fraksi Benny, pun interupsi. Dia minta agar rapat diskors lima menit. Permintaan Ruhut diterima. Gayus pun mengetuk palu dan menskors rapat lima menit. Dalam masa skors itu, Ruhut mendekati Benny. Setelah itu dia pun mendekati meja pimpinan. Hal itu diikuti satu orang dari masing-masing fraksi. Di depan meja pimpinan, kesepakatan dibuat. Ruhut, Gayus, Tjatur Sapto Edi, Ganjar Pranowo, dan beberapa anggota lainnya tampak bersalaman. Setelah itu mereka kembali ke meja masing-masing dan skors dicabut. Ternyata usiran Gayus terhadap Banny tidak berlanjut. Rupanya, lobby Ruhut manjur: Benny tidak diusir tapi Benny harus mengerti bahwa dia tidak boleh menempatkan tiga ekonom itu sebagai saksi ahli. Ditemui seusai rapat, Noorsy mengaku paham maksud Benny. “Begini-begini saya pengajar filsafat hukum,” kata Noorsy. “Kalau mau fight (pemikiran), ayo kita fight,” kata Noorsy sambil tertawa.


Sumber : tempointeraktif

7. Faisal Basri-Pansus Century Ribut Soal Ideologi

Rapat Pansus Hak Angket Bank Century dengan agenda mendengarkan keterangan ahli berlangsung hingga tengah malam. Terlihat kelelahan, kedua belah pihak mulai keluar dari konteks dan justru berdebat soal ideologi. Anggota Pansus berdebat dengan ekonom Faisal Basri yang memberi penjelasan sebagai ahli dalam rapat pansus Century di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (21/1/2010). “Negara kita ini tidak punya ideologi negara. Tidak ada ideologi yang jelas dirumuskan,” kata Faisal Basri mengungkapkan kekecewaannya terhadap berbagai masalah yang mendera tanah air akhir-akhir ini. Mendengar apa yang dikatakan Faisal, anggota pansus pun “melek”. Rupanya mereka tidak terima Indonesia dibilang tidak punya ideologi. “Itu tolong dijelaskan apa maksudnya pimpinan. Bagaimana mungkin Indonesia dibilang tidak punya ideologi,” ujar anggota pansus dari FPG Agung Gunanjar Sudarsa, interupsi.

Mendengar pandangannya dibantah, Faisal pun angkat bicara. “Jangan diinterpretasikan saya tidak sependapat dengan pancasila. Pancasila adalah nilai-nilai  luhur yang sangat saya hormati ketua,” terang Faisal. Melihat perdebatan itu pimpinan rapat, Wakil Ketua Pansus dari FPKS Mahfud Siddiq pun menengahi. “Sudah, ya, karena di luar konteks kita tutup,” kata Mahfud sambil tersenyum. Rupanya Agun belum puas. “Ini masalah fundamental pimpinan. Bagaimana mungkin negara kita yang jelas ada Pancasila dan nilai-nilainya tegas sebagai ideologi dianggap tidak ada ideologi. Tapi nanti mungkin kita perdebatkan di forum lain di luar ini,” papar Agun. “Iya, tapi yang undang Pak Agun, ya, tuan rumahnya,” saut Mahfud masih sambil tersenyum.

Faisal Basri: Susno Tak Layak Dipercaya

Mantan Kabareskrim Susno Duadji dalam laporannya menyebut, akan menyidik Boediono karena diduga terkait skandal bailout Century. Namun, hal itu tidak dipercaya Ekonom Faisal Basri. Pada rapat Pansus Century, Jumat (22/1) dini hari di Gedung DPR, Jakarta, anggota pansus dari Fraksi PDIP Maruarar Sirait menanyakan terkait laporan Susno tersebut kepada Faisal Basri yang menjadi ahli dalam rapat tersebut. “Dari apa yang disampaikan oleh Pak Susno pada point C, apa bisa disampaikan saudara siapa yang bertanggung jawab?” tanya pria yang akrab disapa Ara itu.

Faisal pun menjawab, dirinya tidak ingin menanggapi apa yang jadi laporan Susno itu. Menurutnya, Susno tidak layak untuk dipercayai. “Buat apa saya merespon sesuatu yang meragukan itu, sorry to say. Saya mendengar apa yang disampaikan oleh beliau, tapi saya juga dengar banyak yang kurang baik tentang dia. Saya tidak mempercayai pak susno, seperti saya juga tidak percaya Robert Tantular,” jawabnya. Point C yang dimaksud Ara itu adalah pada laporan penangan kasus Century yang disampaikan Susno tertulis; Bareskrim tidak memprioritaskan penyidikan kasus penyertaan dana LPS sebesar Rp6,762 triliun dikarenakan pertimbangan sebagai berikut: “Ada di antara anggota KSSK saat itu yang sedang mengikuti Pemilu Wakil Presiden, yang tentunya kalau langsung disidik akan terjadi kehebohan, walaupun sebenarnya untuk membuktikan adanya korupsi dalam kasus penyertaan modal dari LPS senilai Rp 6,762 triliun ke Bank Century tidak terlalu sulit.”

Sumber : inilah.com

9. Rizal: Ada Alternatif Lain Selamatkan Century

Mantan Menko Perekonomian Rizal Ramli mengatakan masih ada cara-cara lain untuk menyelesaikan kasus Bank Century selain pemberian dana talangan (bailout). “Masih ada alternatif lain yang bisa diambil selain pemberian dana talangan. Hanya sayang tak dibahas secara sungguh-sungguh,” kata Rizal Ramli, saat memberikan keterangan di Pansus Angket kasus Bank Century di gedung DPR-RI Senayan Jakarta, Kamis. Pansus Angket malam itu meminta keterangan para ahli yakni Faisal Basri, Fauzi Iksan, Rizal Ramli dan Drajat Wibowo.

Rizal menjelaskan pada saat itu ada usulan dari Siti Fajriah yang melontarkan kemungkinan Bank Century ditutup. Selain itu, kata Rizal, juga ada usul dari Dirut Bank Mandiri Agus Martowardoyo yang menyatakan kemungkinan mengambil alih Bank Century oleh Bank Mandiri.”Namun, sayangnya alternatif lain ini tidak dibahas sungguh-sungguh, tetapi langsung pilihannya kemungkinan `bailout`,” kata Rizal. Dalam kesempatan itu Rizal menjelaskan pengalamannya saat menjabat sebagai Menko Perekonomian. Saat itu, katanya, terjadi penarikan dana nasabah besar-besaran (rush) terhadap Bank BII. Menurut Rizal, saat itu saran dari IMF dan Bank Dunia pilihannya hanya dua, yakni bank BII ditutup dengan biaya Rp5 triliun, atau di-`bailout` dengan biaya Rp4 triliun. Menurut Rizal, dengan saran tersebut sepertinya “kita” dihadapkan pada pilihan yang sama-sama harus mengeluarkan uang. “Saya ambil cara lain dengan BII diambil alih oleh Bank Mandiri dan diumumkan ke masyarakat,” kata Rizal. Namun, kata Rizal, ditegaskan kepada Dirut Bank Mandiri ICW Nelloe agar tak boleh ada dana keluar (penarikan dana) sedikit pun.”Dan ternyata dalam waktu tiga minggu bisa diselamatkan. Itu contoh selamatkan bank tanpa keluar uang sedikit pun,” kata Rizal. Sementara mengenai sistemik atau tidak, Rizal Ramli menjelaskan sesuatu berdampak sistemik bisa dilihat jika bank mengalami `rush` yakni nasabah kecil menarik uang ramai-ramai. Namun pada saat digelontorkan dana FPJP sebesar Rp632 miliar, jika sistemik maka nasabah biaya yang ramai-ramai melakukan penarikan dana nasabah. “Tapi ini yang terjadi hanya Robert Tantular dan nasabah besar yang menarik uang. Jadi tak ada nasabah kecil yang ramai-ramai menarik,” kata Rizal. Menurut Rizal dengan demikian argumen berdampak sistemik dengan fakta seperti itu menjadi buyar.

Sumber : antara

KORAN DENMOKRASI INDONESIA
https://korandemokrasiindonesia.wordpress.com


Responses

  1. Istri : “CAR uang belanja kita sudah minus nih”
    Suami : “Hah!? Maksudnya?”
    Istri : “Iya, pengennya sih di-bailout, lihat aja sendiri kulkas kita udah hampir insolvent”

    Mari rehat sejenak.😉

  2. he… he… he… anggota pansus tuh emang kurang kerjaan… la wong kalo kita belajar ekonomi itu banyak alirannya dan macam2 persepsinya, tergantung dari sisi kebijakan publik menyelamatkan atau menjerumuskan negara ..

  3. kalau pengusutan dana bailout Century 6.7 trilyun perlu dana 2.5 milyar , maka untuk kerugian negara tahun 1998 sebesar 600 trilyun + utang LN yg membengkak sampai 400 trilyun, diperlukan dana pengusutan mencapai 373.134 milyar!! sungguh dana pengusutan yang fantastis, bisa betulin gedung2 sekolah yang pada rusak diseluruh Indonesia


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: