Oleh: Indonesian Children | Februari 8, 2010

PANDANGAN AWAL FRAKSI PANSUS CENTURY

PANDANGAN AWAL FRAKSI PANSUS CENTURY

Pansus Angket Century akan menggelar pandangan awal fraksi terhadap skandal Bank Century. Ada fraksi yang mendukung agenda ini dan ada juga yang menolaknya. Fraksi PKS menganggap laporan ini penting untuk melihat konsistensi fraksi. “Laporan sementara ini untuk menghindari kemungkinan kalau kita nanti dituduh masyarakat berubah di tengah kalau ada tekanan, ancaman, iming-iming, atau negosiasi. Kita ingin terang benderang,” kata anggota pansus dari FPKS, Fahri Hamzah di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (8/2/2010). Menurut Fahri, laporan sementara itu penting kerena bisa menjadi indikator konsistensi antara pandangan awal fraksi dan pandangan finalnya. “Nanti, apa kata kita (sekarang) akan diteruskan di laporan akhir. Tapi terserah saja kalau ada partai lain, kalau ada nada-nada tinggi di laporan sementara lalu berbalik di akhir,” jelasnya.

Fraksi PKS sebelumnya memandang ada 18 pelanggaran dalam skandal Bank Century. Sementara FPG menilai ada 54 pelanggaran dan FPDIP 45 pelanggaran.

PPP Protes

Mekanisme pandangan ini mendapat protes keras dari Fraksi PPP. “Dalam tradisi Pansus, pandangan awal itu tidak dikenal. Yang ada, pandangan fraksi dan itu pun setelah selesai,” kata M Romahurmuziy, anggota Pansus dari Fraksi PPP dalam perbincangan dengan VIVAnews, Senin 8 Februari 2010.

Menurut politisi yang akrab disapa Romy ini, tahap pandangan awal dan akhir fraksi ini tersangkut persoalan prosedural dan substansial yang dilanggar. Romy pun melihat ada tiga indikasi yang tidak baik dengan penetapan mekanisme pandangan awal dan akhir ini. “Ada yang ingin testing the water, ada yang mau tahu ‘suhu’ air sekarang,” kata Romy. Menurut dia, ada pihak yang ingin mencari tahu kondisi temperatur politik saat ini. Kedua, Romy menilai ada pihak-pihak yang mencoba ingin memuaskan rasa keingintahuan publik. “Ketiga, ada yang bermaksud mengunci pendapat fraksi di tengah belum lengkapnya temuan,” ujarnya.

Romy mengatakan, mekanisme pandangan awal dan akhir ini tiba-tiba saja diinformasikan oleh edaran dari pimpinan DPR. Bukan dari kesepakatan “Bagaimana bila di pandangan akhir fraksi nanti bergeser dari pandangan awal?” kata anggota Dewan dari daerah pemilihan Jawa Tengah VII ini.

Padahal, lanjut dia, jeda di antara pandangan awal hingga akhir nanti masih ada waktu pemeriksaan. Bisa jadi, pandangan fraksi akan berubah setelah melakukan pemeriksaan di antara dua pandangan itu. “Ini adalah spekulatif yang tidak sehat,” tegas dia.

Mayoritas Fraksi Temukan Pelanggaran

Drama diprediksi bakal terjadi pada pemandangan awal fraksi terhadap hasil Panitia Khusus Hak Angket Century. Enam fraksi di DPR mengklaim menemukan dugaan pelanggaran, sementara tiga fraksi lainnya menyatakan belum cukup bukti.

Enam fraksi yang sudah menyatakan temuannya itu adalah Fraksi PDIP, Fraksi Partai Golkar, Fraksi PKS, Fraksi PPP, Fraksi Partai Gerindra, dan Fraksi Partai Hanura. Fraksi tersebut berjanji akan membuka semua temuan berdasarkan data dan fakta yang telah terungkap.

Sementara tiga fraksi yang kecenderungannya membenarkan adalah Fraksi Partai Demokrat, Fraksi PAN, dan FraksiPKB. Anggota Pansus dari FPDIP Eva Kusuma Sundari mengatakan, fraksinya akan menyampaikan semua data-data pelanggaran yang terjadi mulai dari saat merger dan pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP) terhadap Bank Century. “Kami pasti tidak akan menutupi adanya pelanggaran yang sudah nyata. Besok (hari ini) sudah bisa dilihat pandangan awal per fraksi,” kata Eva kepada wartawan, Minggu (7/2/2010). FPDIP, kata dia, telah menemukan 45 dugaan pelanggaran dalam proses penanganan Bank Century. Dari 45 dugaan pelanggaran tersebut, di antaranya proses akuisisi, pemberian FPJP, penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik, pembentukan Komite Koordinasi (KK), penyerahan penanganan Bank Century kepada LPS, dan pemberian penyertaan modal sementara (PMS) oleh LPS.

Selain itu, FPDIP menemukan adanya dugaan kerugian negara dalam PMS. Kerugian terutama saat pihak Bank Century menarik dana sebesar Rp938 miliar, padahal bank dalam kondisi pengawasan khusus. Menurut dia, pihak yang bertanggung jawab terhadap dugaan pelanggaran itu adalah Bank Indonesia, KSSK, KK, dan LPS. ”Kita akan beberkan ini ada rapat pandangan awal fraksi,” tandasnya.

Anggota Pansus dari FPKS Mahfudz Siddiq mengatakan, setidaknya ada 18 dugaan pelanggaran yang ditemukan PKS. Pelanggaran itu harus ada yang bertanggung jawab meski itu terkait dengan kebijakan.

Menurut dia, pembuat kebijakan yang prosesnya menyalahi aturan juga bisa dipidanakan. Hal itu sebagaimana dalam kasus BI yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di mana pembuat kebijakannya telah divonis bersalah karena menguntungkan pihak atau orang lain. “Kami mencatat sebanyak 18 pelanggaran yang terjadi mulai dari proses merger Bank Century, pengubahan peraturan Bank Indonesia, pemberian FPJP, dan bailout,” katanya. Temuan pelanggaran juga diungkap Ketua Fraksi Partai Golkar Setya Novanto. Menurut dia, pihaknya menemukan setidaknya 54 pelanggaran dalam kasus Century. Temuan itu, kata dia, berdasarkan informasi dan data dari pansus yang kemudian dievaluasi dan dianalisis serta dari anggota Fraksi Golkar di Pansus Century. “Fakta dan data sudah kita evaluasi secara panjang lebar, termasuk dari pemeriksaan saksi dan ahli. Hasilnya, memang ada pelanggaran, baik saat akuisisi, merger, FPJP, dan bailout,” katanya.

Anggota Pansus dari Fraksi PPP Muhammad Romahurmuzy mengatakan, pihaknya mencatat ada 27 dugaan pelanggaran dalam kasus Bank Century. Namun, apakah dugaan pelanggaran itu masuk kategori korupsi, dia belum bisa memastikannya dan saat ini masih dalam pengkajian fraksinya.

Wasekjen DPP PPP itu memprotes rencana agenda penyampaian pandangan awal fraksi. Sebab, bisa saja ada perbedaan antara pandangan awal dengan hasil pandangan akhir. Meski begitu, lanjut dia, DPP PPP menginstruksikan kepada anggotanya di pansus untuk menyampaikan secara apa adanya fakta yang telah ditemukan.

Anggota Pansus dari Fraksi Hanura Akbar Faizal menyebutkan, pihaknya menemukan setidaknya ada 62 penyimpangan dalam kasus Bank Century. Hanura mengelompokkannya menjadi 4 kategori, yakni 16 penyimpangan dalam proses akuisisi dan merger, 25 penyimpangan pasca merger, 8 penyimpangan terkait pemberian FPJP, dan 13 penyimpangan terkait penetapan Century sebagai bank gagal berdampak sistemik. “Dari penyimpangan itu, Fraksi Hanura menyimpulkan telah terjadi upaya perampokan dana bank secara berkelanjutan dengan melibatkan pejabat BI, pejabat institusi moneter, dan pejabat institusi fiskal yang akhirnya merugikan keuangan negara,” ungkapnya.

Pandangan berbeda disampaikan Partai Demokrat. Ketua Fraksi Partai Demokrat Anas Urbaningrum mengatakan, sebenarnya pandangan awal pansus tidak diperlukan karena tidak ada mandat pansus untuk membuat pandangan awal. Namun demikian, kata dia, jika memang diperlukan FPD tidak lagi memfokuskan pada temuan. Sebab, hal itu merupakan tugas BPK dan rapat-rapat pemeriksaan di pansus. “Justru temuan dan datadata itulah yang kami harmonisasikan, konsolidasikan, dan ramu menjadi substansi pandangan dan pendirian FPD di pansus,” ungkapnya. Anas mengatakan, sedikitnya ada enam substansi pokok yang akan disampaikan.
Namun, dia masih enggan membeberkan apa saja hasil enam persoalan tersebut.”Yang pasti FPD akan objektif, berbasis data, multiperspektif, dan tidak memakai kacamata kuda,” ungkapnya.

PANSUS CENTURY PANDANGAN FRAKSI GOLKAR

Inilah pandangan awal Fraksi Partai Golkar DPR RI tentang kebijakan akuisisi dan merger, FPJP dan PMS dalam pengusutan kasus Bank Century, bagian 1.

Dalam penyampaian pandangan awalnya, Fraksi Golkar menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Panitia angket DPR-RI tentang pengusutan kasus Bank Century yang ditandatangani oleh 503 anggota dan dibentuk pada tanggal 1 Desember 2009, merupakan implementasi dari hak konstitusional DPR dalam menjalankan fungsi pengawasan, yang dijamin UUD 1945.

Pasal 20 a ayat (1) dan ayat (2) secara jelas dan tegas menegaskan hal tersebut. Yang dalam pelaksanaannya diatur dalam UU no 6 tahun 1954 tentang Angket, serta UU no 27 tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD.

2. Pelaksanaan panitia angket ini dalam prosesnya dilaksanakan secara terbuka sehingga dapat diikuti oleh masyarakat luas, karena itu kami mengajak kepada seluruh masyarakat untuk memberi masukan dan meminta partisipasi lebih lanjut untuk mengantarkan panitia angket agar dapat merumuskan pandangan dan kesimpulan secara konsisten sesuai dengan data dan fakta.

Fraksi Partai Golkar sebagai bagian dari koalisi pendukung pemerintah mengajak kepada kita semua agar kasus Bank Century ini dijadikan sebagai momentum untuk memperkuat kredibilitas dan visi pemerintahan dalam upaya membangun pemerintahan yang bersih dan berwibawa bagi peningkatan kesejahteraan rakyat.

3. Pemeriksaan yang dilakukan terhadap para saksi, meminta keterangan dari para ahli, permintaan surat, transkrip, rekaman dan dokumen lainnya serta rapat-rapat konsultasi dengan berbagai lembaga negara seperti BPK, PPATK, KPK, BI, MA, terakhir permintaan penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menyita atau menyalin berbagai dokumen terkait kasus Bank Century, merupakan hak konstitusional dewan sebagai representasi rakyat untuk membuat terang dan jelas duduk permasalahan yang sebenar-benarnya tentang kasus Bank Century.

KORAN DEMOKRASI INDONESIA
https://korandemokrasiindonesia.wordpress.com


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: