Oleh: Indonesian Children | Februari 24, 2010

MENYAKSIKAN HASIL AKHIR PANSUS CENTURY

BAGAIMANA KESIMPULAN AKHIR PANSUS ?

Kesimpulan sementara hasil kerja Pansus Hak Angket Skandal Bank Century yang rencananya diputuskan Senin (25/1), ternyata masih terjadi tarik ulur antara fraksi-fraksi di DPR. Fraksi Golkar menyatakan perlu ada kesimpulan sementara yang harus disampaikan ke masyarakat. Namun, Fraksi Demokrat menyatakan sebaliknya.”Informasi awal sudah lengkap dan bisa dijadikan kesimpulan untuk disampaikan di rapat paripurna DPR, Selasa (26/1). Tetapi, karena masih terjadi tarik-menarik, pansus akan menggelar rapat internal bersama tim ahli untuk mengevaluasi materi yang bisa dijadikan dasar pengambilan kesimpulan awal pansus,” kata Ketua Pansus Bank Century, Idrus Marham, Senin (25/1).
Di lain pihak, Ketua Fraksi Demokrat yang juga anggota pansus Anas Urbaningrum berpendapat, pansus tidak perlu membuat kesimpulan sementara. “Kesimpulan itu kan produk akhir, sama dengan rekomendasi. Jadi, tidak perlu ada kesimpulan sementara,” ujarnya. Anas beralasan, saat ini pansus baru masuk tahap awal dan mengonsolidasi data untuk dibuat kesimpulan akhir sebelum masa kerja pansus berakhir 3 Maret. “Pansus tetap akan menyelesaikan tugasnya dan akan melihat secara komprehensif. Kalau ditemukan ada tindak pidana, ada kebocoran, ada korupsi, ada penyalahgunaan atau aliran dana ilegal, itu mesti ditindak tegas,” kata Anas. Sebelumnya, Anas mengklaim partai koalisi SBY di DPR sudah mencapai kesimpulan sementara bahwa bailout (dana talangan) Bank Century itu untuk menyelamatkan negara.
Namun, klaim Demokrat dibantah PKS. “Kami siap membuka 18 temuan untuk memperjelas penuntasan skandal Century. Kami bekerja berdasarkan objektivitas, substansi masalah, sehingga tidak ada kaitannya dengan koalisi. Koalisi bukan acuan mengambil keputusan,” kata Wakil Ketua Pansus Hak Angket Bank Century dari Fraksi PKS, Mahfudz Siddiq. PKS, menurut Mahfudz, akan menjaga objektivitas, sekalipun sikapnya berbeda dengan sikap pemimpin koalisi. “Kami akan membuktikan apakah ada indikasi pelanggaran UU dalam keseluruhan pelaksanaan bailout. Kalau ada, ya kita akan katakan ada. Kalau tidak, ya kita katakan tidak ada,” ujarnya.
PKS bahkan sudah mempersiapkan “amunisi” untuk mempertajam kerja Pansus Century. “Di BI, dalam proses merger sampai fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP) ada banyak pelanggaran hukum. PKS mencatat ada 18 bentuk pelanggaran yang dilakukan BI. Nanti dikaji apakah administratif atau korupsi. Dari sekian pelanggaran itu, bisa disimpulkan BI mengalami kerugian Rp 600 miliar walaupun sudah dikembalikan oleh Bank Century,” kata Mahfudz.
Kesimpulan Akhir Pansus Bakal Sebut Nama
Pansus Hak Angket Bank Century saat ini dalam masa-masa akhir kerja. Tim Kecil Pansus Century yang berjumlah 15 orang dari lintas fraksi di Pansus Century kini bertugas menyusun kesimpulan akhir Pansus Century. Salah satu poin yang bakal memancing perdebatan di kesimpulan pansus terkait dengan rekomendasi saat menyebut pihak-pihak yang bertanggungjawab. Kemungkinan penyebutan nama-nama yang bertanggungjawab dalam proses pemeriksaan bailout sangat mungkin dilakukan oleh berbagai anggota fraksi. Beberapa personil anggota fraksi telah membidik tema FPJP dimungkinkan muncul nama Boediono sebagai pihak yang bertanggungjawab. FPJP yang bertanggungjawab Dewan Gubernur yang terdiri dari Gubernur BI saat itu Boediono dan deputi-deputi Gubernur BI.
Menurut anggota Pansus Century dari Fraksi Partai Golkar Agun Gunandjar Sudarsa yang menegaskan, saat kesimpulan akhir, fraksinya akan menyebutkan nama-nama di lampiran laporan sikap akhir fraksi. “Soal nama-nama nanti kami lampirkan. Kenapa kemarin tidak sebut nama kami tidak akan melakukan presumption of innocence,” ujarnya. Meski Agun menegaskan bahwa pansus bukan pro yustisia, karena pada akhirnya yang menentukan benar atau salah seseorang ada di pengadilan.
Meski saat pandangan fraksi terkait aliran dana fraksi-fraksi mayoritas belum menyebutkan pihak-pihak yang bertanggungjawab. Walaupun saat pandangan awal sementara mayoritas fraksi telah menyebut beberapa pihak yang bertanggungjawab dalam proses merger, FPJP, dan bailout seperti BI, KSSK, dan LPS.
Terkait dengan sikap fraksi-fraksi di pansus dalam kesimpulan akhir, Agun Gunandjar Sudarsa meyakini, posisinya tidak banyak mengalami perubahan dengan sikap sebelumnya, meski ia enggan menyebut berapa posisi yang akan terjadi di akhir laporan pansus. “Kondisinya saya kira akan sama dengan pandangan awal lalu. Yang jelas Partai Golkar tidak akan mundur. Saya meyakini obyektivitas akan dipatuhi, karena institusi partai harus memenuhi harapan publik,” cetusnya.
Sementara anggota pansus dari FPDIP Hendrawan Supratikno memastikan pihaknya sama sekali terpengaruh dengan munculnya kasus Emir Moeis dalam penentuan sikap akhir fraksi. PDIP memastikan tidak ada istilah tukar guling kasus dalam pengungkapan kasus Century. “Kami tidak mungkin menukar guling. Misalnya kasus Emir Moeis lalu kita kompromi, itu tidak mungkin. Karena ke depannya (kasus serupa) akan diungkit-ungkit lagi. Nantinya justru kita tersandera,” ujarnya.
Sementara Andi Rahmat mengkhawatirkan sikap KPK dalam kasus Bank Century tidak berani melangkah. Andi menilai, pemanggilan saksi-saksi dalam kasus Bank Century, KPK cenderung selektif. “Kami khawatir KPK tidak berani. Dalam pemanggilan KPK selektif sekali,” ujarnya. Selain itu, Andi juga melihat standing point BI maupun PPATK dalam kasus Bank Century berusaha untuk menutupi kasus Century. Menurut dia, kedua institusi itu berpotensi berusaha menutupi kasus Bank Century. “PPATK hingga kini tidak laporan soal transaksi tunai. PPATK juga hanya memberikan analisa transaksi milik Emir Moeis, namun tidak menyebut transaksi adik ipar Presiden SBY, Hartanto Edhie Wibowo,” ujarnya.

kesimpulan Akhir Fraksi
Demikian saat menilai tanggapan fraksi-fraksi di Pansus Angket Century terkait aliran dana Bank Century. Meski skor 9:0 yang berarti seluruh fraksi mempersoalkan aliran dana talangan Bank Century, secara substansi, beberapa fraksi belum berani unjuk telunjuk siapa yang salah. Mayoritas menyalahkan manajemen lama Bank Century. Isyarat pansus antiklimaks? Ekspektasi publik terhadap ke mana saja aliran dana talangan Bank Century harus disimpan lebih dahulu. Pasalnya, pandangan fraksi-fraksi terkait aliran dana itu belum ada kejelasan. Ini ditambah hasil temuan pansus Bank Century yang belum mampu menembus aliran dana hingga di atas tiga lapis aliran.
Sejumlah fraksi mayoritas mempersoalkan peran direksi Bank Century dan direksi Bank Mutiara terkait aliran dana Penyertaan Modal Sementara (PMS) sebesar Rp6,7 triliun. Selain itu, praktik pencucian uang, nasabah fiktif, rekening fiktif dan deposito fiktif juga menjadi sorotan sejumlah fraksi. Namun fraksi-fraksi masih malu-malu menyebut siapa yang bertanggung jawab dalam masalah-masalah tersebut.
Partai Demokrat akhirnya memang mengambil “jalur aman”. Jangankan menyebutkan nama yang harus bertanggung jawab, partai itu justru mendukung penuh kebijakan bail out Rp 6,7 triliun ke Bank Century. “Kebijakan yang diambil BI dan KSSK melalui penyertaan modal sementara pada Bank Century sudah benar dan sesuai UU yang berlaku,” kata anggota Pansus Century Fraksi-Demokrat Achsanul Qosasi dalam Rapat Pandangan Akhir Pansus Century, Selasa (23/2) sekitar pukul 20.00 WIB. Menurut Achsanul, fakta menunjukkan setelah bail out dikucurkan krisis tidak berlanjut. Indonesia sukses keluar dari ancaman krisis berkepanjangan.  Achsanul menambahkan, Kebijakan Fasilitas Pinjaman Jangka Pendek (FPJP) pun sudah sesuai peraturan perundang-undangan. Hal ini didasarkan pada Perppu Nomor II tahun 2008 yang memberikan wewenang kepada BI, untuk membuat dan mengubah kebijakan.
Lebih jauh, Achsanul memastikan, kebijakan penetapan Bank century sebagai bank gagal berdampak sistemik oleh KSSK, berdasarkan PERPPU Nomor IV tahun 2008 tentang JPSK sudah seharusnya dilakukan, guna mencegah Indonesia dari krisis ekonomi akibat pengaruh krisis keuangan global yang terjadi pada masa itu. Menurut dia, tidak terjadi kerugian negara dalam kebijakan PMS. Karena sesuai UU LPS, bahwa dalam lima tahun mendatang, penyertaan modal sementara yang ditanam berupa saham pada Bank Mutiara akan dijual kepada Investor. Dan hasilnya akan digunakan membayar dana LPS yang ditempatkan di Bank Century.
Partai Demokrat, sesuai ruang lingkup proses penelusuran aliran dana Century, menegaskan tidak ada dana talangan itu yang mengalir ke kantong partai politik dan tim kampanye capres dan cawapres tertentu. PPATK tidak menemukan itu. Sementara itu terhadap kesalahan yang dilakukan pemilik dan manajemen Bank Century dalam hal pengelolaan, Partai Demokrat menginginkan diproses melalui ranah hukum sesuai UU yang berlaku. Seperti pandangan akhir FPKB menyatakan harus dilakukan pengusutan kepada direksi lama Bank Century baik pusat maupun cabang yang terlibat pembobolan Bank Century. “Harus dilakukan pengusutan kepada direksi lama Bank Century baik yang di kantor pusat maupun di kantor cabang,” ujar Agus Sulistyo, juru bicara FPKB saat membacakan pandangan fraksi terkait aliran dana di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (17/2).
Sikap yang tak jauh berbeda oleh Fraksi Partai Golkar yang meminta agar terdapat perombakan terhadap managemen di Bank Mutiara. Tujuannya untuk mengikis pihak-pihak yang terlibat langsung atau tidak langsung terkait penyimpangan dalam pengelolaan Bank Century. “FPG mengusulkan agar dilakukan forensik audit dengan memilih salah satu akuntan publik yang berafiliasi internasional,” ujar Jubir FPG Bambang Soesatyo dalam pandangan fraksi terkait aliran dana.
Sikap FPG ini juga persis dengan sikap F-Hanura. Bahkan laporan akhir kedua fraksi ini identik alias sama persis. Sementara pandangan fraksi PAN yang dibacakan oleh Tjatur Sapto Edi yang tak kurang dua menit juga menyoal soal manipulasi deposito, rekening fiktif dan cloning data. “Setelah penyelidikan intensif Pansus, investigasi data dan fakta, maka sampai fokus aliran dana,

Fraksi PAN menemukan berbagai indikasi kuat. Telah terjadi manipulasi deposito, rekening palsu, rekening fiktif dan kloning,” ujarnya. Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN) tidak menyebut satu nama pun sebagai pihak yang bertanggung jawab seputar skandal Bank Century. F-PAN lebih menyoroti lemahnya pengawasan Bank Indonesia. Selain BI, F-PAN menilai, skandal jelas-jelas melibatkan pemilik dan manajemen Bank Century. “Mereka jelas-jelas merampok banknya sendiri,” kata anggota F-PAN Asman Abnur dalam rapat pandangan akhir fraksi-fraksi Pansus Bank Century di Gedung DPR, Selasa (23/2) malam. F-PAN meminta, pemilik dan manajemen Bank Century ditindak sesuai hukum yang berlaku. PAN juga mendesak penarikan dana yang dilarikan pemilik Bank Century ke luar negeri. “Dana harus dikembalikan kepada para nasabah,” jelas Asman
Sementara sedikit berbeda dengan pandangan fraksi lainnya, F-Gerindra relatif tegas menyebut siapa saja yang bertanggungjawab. Menurut Ahmad Muzani yang membacakan sikap fraksi Gerindra ada dugaan keterlibatan Direktur Pengawasan Bank I beserta jajarannya karena lalai dalam pekerjaan. “Dugaan keterlibatan Direktur Pengaawasan Bank I serta jajarannya,” ujarnya. Selain itu, Gerindra juga menilai terdapat keterlibatan komisioner dan direksi LPS
Menariknya, pandangan FPDIP yang hanya dua lembar itu hanya berbicara hal normatif. Seperti adanya tindak pidana perbankan. pidana umum, pidana pencucian uang, dan pidana korupsi dalam hal aliran dana yang bersumber dari FPJP dan PMS. “Fraksi mendesak agar penegak hukum segera menindaklanjutinya,” ujar juru bicara FPDIP Hendrwan Supratikno.
Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) merekomendasikan proses hukum kepada mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) Boediono dan bekas Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) Sri Mulyani Indrawati. Keduanya dinilai melakukan pelanggaran dalam memutuskan bailout Bank Century pada November 2008.
“Fraksi PDI Perjuangan menyatakan agar dilakukan proses hukum secara terbuka terhadap para pejabat yang terlibat dan memegang posisi kunci saat bailout Bank Century,” kata Anggota Pansus Fraksi-PDI Perjuangan Maruarar Sirait dalam rapat pandangan akhir fraksi-fraksi di Pansus Century di Gedung DPR Jakarta, Selasa (23/2) sekitar pukul 20.30 WIB.
Selain Boediono dan Sri Mulyani, PDI Perjuangan juga merekomendasikan lima nama lain untuk diproses hukum. Mereka adalah bekas Deputi Gubernur Senior BI Miranda S. Goeltom, mantan Direktur Pengawasan Perbankan I Sabar Anton Tarihoran, bekas Deputi Gubernur Senior BI Anwar Nasution, mantan Deputi Gubernur BI Aulia Pohan, dan mantan Gubernur BI Burhanuddin Abdullah.
Menurut Maruarar, BI tidak tegas, bahkan saat Bank CIC, Pikko, dan Danpac belum melebur menjadi Bank Century. Ketidakberesan itu kemudian makin mengakar di Bank Century. “Proses yang di luar kelaziman sarat dengan keleluasaan pemilik dan penguasa bank melaksanakan kejahatan-kejahatan,” tegas Maruarar.Lebih jauh, Maruarar menyebutkan, PDI Perjuangan pun mendapati pengucuran Penyertaan Modal Sementara (PMS) oleh LPS melanggar aturan. Terutama PMS sebesar Rp 2,2 triliun pada Desember 2008 dimana RUU Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK) tidak berlaku lagi. Untuk itu PDI Perjuangan mendesak semua pihak yang terlibat diproses secara hukum oleh KPK, Polri, dan Kejaksaan Agung.
Sementara FPKS menyebutkan beberapa nama-nama nasabah seperti AR, PT AI, BS, PT DSU, PT TF. Nama-nama itu terkait dengan modus aliran dana yang berasal dari praktik Pemegang Saham Pengendali (PSP), modus pemecahan dana nasabah menjadi Rp2 miliar. Fraksi Partai Keadilan Sejahter (F-PKS) menyimpulkan proses bailout Rp 6,7 triliun buat Bank Century menyalahi aturan. Bahkan unsur kejahatan sudah terjadi sejak proses merger sampai menjelang pemerian Kebijakan Fasilitas Pinjaman Jangka Pendek (FPJP.
“Semua telah memenuhi unsur kejahatan seperti diatur Undang-undang nomor 10 tahun 1998,” kata anggota F-PKS Andi Rahmad dalam rapat pandangan akhir fraksi-fraksi di Pansus Century di Gedung DPR Jakarta, Selasa (23/2) sekitar pukul 21.30 WIB. Menurut Andi, bailout merugikan negara. Dengan demikian semua pihak yang bertanggung jawab atas pengucuran dana talangan itu memenuhi unsur pasal 2 ayat 1 UU no 31 tahun 19999 junto UU No. 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindakan pidana korupsi.
Ada dua pihak yang harus bertanggung jawab: penerima dan pemberi bailout. Pihak penerima masing-masing manajemen lama Century, Robert Tantular, Dewi Tantular, Rafat Ali Rijvi, dan Hesham Al Warraq. Sementara pihak pemberi yang harus bertanggung jawa adalah mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) Boediono dan bekas Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) Sri Mulyani Indrawati, bekas Deputi Gubernur Senior BI Miranda S. Goeltom, Deputi Gubernur Bank Indonesia Siti Ch Fadjrijah, dan mantan Direktur Perencanaan Strategis dan Humas Bank Indonesia (BI) Budi Mulya.
Pejabat BI lainnya yang dianggap bertanggung jawab adalah mantan Direktur Pengawasan I BI Zainal Abidin, bekas Direktur Pengelolaan Moneter BI Edi Sulaiman Yusuf, dan Kepala Biro Kebijakan Moneter BI Sugeng. Mereka semua dianggap melakukan pembiaran atas tindak pidana korupsi dan atau tindak pidana kejahatan perbankan.
Terkait dengan sikap PDIP yang terkesan normatif dan tidak menyebut pihak-pihak yang terkait aliran dana Bank Century, Hendrawan Supratikno menegaskan pihaknya tidak mau melukai siapapun termasuk elit, maupun rakyat. “Kami tidak mau melukai siapapun, baik rakyat maupun elit,” ujarnya memberi alasan. Ia juga sama sekali tidak menyebutkan nama-nama terkait posisi Emir Moeis yang juga tersangkut aliran dana Bank Century.
Kejagung Siap Jalankan Kesimpulan Akhir Pansus Century
Beberapa fraksi meminta penegak hukum mau menindaklanjuti kesimpulan akhir pansus Century. Kejaksaan Agung menyatakan siap menindaklanjuti hasil kesimpulan akhir pansus. “Kita sikapi secara profesional, kita siap jalankan,” kata Kapuspenkum Kejagung Didiek Darmanto.
Meski begitu, menurut Didiek, pihaknya akan menunggu terlebih dulu siapa yang nantinya akan diserahkan tugas untuk memproses kesimpulan akhir pansus. Apakah Komisi Pemberantasan Korupsi, Kepolisian atau Kejagung. Tapi kita juga kan sedang menangani perkara Century, tidak jadi masalah,” jelas Didiek.
Sebelumnya beberapa fraksi di pansus sudah meminta agar pihak-pihak yang dianggap bertanggung jawab segera diserahkan kepada proses hukum. Mulai dari Rafat Ali Rivzi, Hesham Al-Warraq, Robert Tantular, Miranda Goeltom, Boediono, Sri Mulyani, Raden Pardede, Rudjito hingga Firdaus Djaelani. Bahkan ada yang secara tegas meminta KPK turun tangan mengusut kasus ini berdasarkan temuan mereka.
Tim Perumus Susun Kesimpulan Akhir
Panitia Khusus Angket Bank Century mulai melakukan menyusun kesimpulan akhir Pansus dengan membentuk Tim Perumus. Tugasnya mengompilasikan pandangan akhir Pansus di Hotel Sultan, Jakarta.  “Sekarang menyangkut kesimpulan dan rekomendasi untuk merumukan ini dibentuk tim perumus. Tugasnya melakukan kompilasi seluruh pandangan fraksi yang sudah disampaikan tadi malam,” ujar Ketua Pansus Angket Bank Century Idrus Marham usai rapat pansus di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (24/2).
Menurut Idrus, dari hasil tim perumus tersebut menjadi dasar kesimpulan pansus. Untuk kemudian besok Kamis (25/2) pukul 10.00 WIB dibahas kembali untuk harmonisasi dan ada kesepakatan. “Itulah yang dilaporkan pada 2 Maret yang akan datang,” kata dia. Sementara itu, menurut Anggota Tim perumus Hendrawan Supratikno menyatakan bahwa Tim akan bekerja di hotel Sultan malam ini. “Dari jam 9 malam sampai 1 pagi. masing- masing tema satu jam,” kata dia. Sementara itu, menurut anggota F PDIP Hendarawan Supratikno, rapat dilakukan di luar. Dengan pertimbangannya bisa cepat selesai. “Disini ada kecenderungan kita memberi tugas ke tenaga ahli,” kata dia.
Kompilasi ini menurut Idrus, konsisten pada pertanyaan besar dan konsisten metolodoli dengan pendekatan tematik dari mulai merger, FPJP, baiout hingga aliran dana. Rapat malam nanti akan membicarakan mana yang berbeda dan sama.Apapun hasilnya, besok akan disampaikan apa adanya. “Setelah di koordinasika lalu ke Bamus jam 2 siang,”
Tim perumus terdiri dari 9 orang, antara lain dari F PD Benny K Harman, FPDIP Hendrawan Supratikno, FPKS Andi Rahmat, F PAN Laurens Bahang Dama, FPPP Romahurmuzzyi, F PKS Agus Sulistyono, F Gerindra Ahmad Muzani, F Hanura Akbar Faisal dan dari FPG belum ditentukan. Tim ini diketuai anggota FPKS Mahfud Sidik. Menurut Hendrawan, Poin kerjanya dikarenakan pandangan fraksi kemarin terbagi-bagi. Yaitu tahapan metodologi pansus terkait akuisisi merger, FPJP, PMS dan aliran dana. Tapi ada yang berdasarkan 5 tujuan pansus dan 9 temuan BPK. “Tidak akan mengubah subtansi. Akan kita sampaikan apa adanya,” imbuh dia.
Pansus Pesimis Kesimpulan Diterima Paripurna
Masa kerja pansus tinggal dalam hitungan akhir. Saat ini tim kecil yang dibentuk oleh Pansus Century tengah merumuskan kesimpulan akhir yang akan disampaikan dalam Rapat Paripurna awal Maret mendatang.  Namun, sikap pesimisme nampaknya mulai menyelimuti sejumlah kalangan kalau-kalau Pansus berujung antiklimaks. “Kalau paripurna nanti menolak semua pembicaraan Pansus selama ini akan sia-sia,” ungkap anggota Pansus dari PDIP Hendrawan Supratikno di Gedung DPR, Kamis (18/2/2010).
Hendrawan menjelaskan, kesimpulan yang dirumuskan tim kecil akan disampaikan kepada seluruh anggota Pansus. Setelah semua menyetujui, kesimpulan itu akan dibawa ke Paripurna. Jika Paripurna menerima kesimpulan ini maka DPR bisa menggunakan hak menyatakan pendapat. “Hak menyatakan pendapat ini berat, kuorumnya harus 75 persen,” tambahnya.
Kalau Partai Demokrat tidak ada satupun yang hadir, kata Hendrawan, keputusan tidak bisa diambil. “Makanya dalam perdebatannya dengan saya, orang Demokrat selalu bilang go a head,” tukasnya. Oleh karenanya yang akan terjadi adalah pertarungan citra sebuah partai di hadapan masyarakat. “Pertanggungjawaban moral di hadapan masyarakat,” tandasnya.

Pandangan Fraksi Belum Mencari Kebenaran

Wakil Presiden Boediono melalui Juru Bicara dan Staf Khusus Wapres Bidang Media Massa, Yopie Hidayat, menyatakan bahwa pandangan akhir dari fraksi-fraksi di Pansus DPR baru sebatas pandangan politik, bukan pandangan hukum. Oleh sebab itu, pandangan politik yang didasari kepentingan politik yang melatarbelakangi fraksi-fraksi DPR belum menyatakan kebenaran terhadap substansi kasus Bank Century.

Hal itu diungkapkan Yopie saat ditanya pers seusai mendampingi Wapres Boediono meninjau lokasi longsor di Perkebunan Teh Dewata, Desa Tenjolaya, Kecamatan Pasirjambu, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Rabu (24/2/2010). “Kita meski mencatat, pandangan akhir fraksi di Pansus Bank Century itu baru pandangan di Pansus dan belum pandangan akhir dari DPR. Pandangan itu juga pandangan politik, yang belum mencari kebenaran atau kesalahan,” ujar Yopie.

Menurut Yopie, dengan melihat latar belakang politik dari setiap partai politik dalam pembentukan Pansus Bank Century, kepentingan politik yang mendasari fraksi tak bisa dilepaskan dalam menyampaikan kesimpulan akhir. “Karena dilatarbelakangi kepentingan politik, fraksi bukan mencari dan bertujuan mendapatkan kebenaran dalam kasus Bank Century,” ungkap Yopie.

Tentang rekomendasi penegakan hukum, Yopie mengatakan bahwa Boediono sejak awal tidak pernah menghalang-halangi proses hukum tersebut. “Pak Boediono juga tidak merasa terganggu dengan rekomendasi hukum itu. Toh, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan aparat penegak hukum lainnya sudah berjalan selama ini untuk menelusuri kasus itu,” kata Yopie.

Menurut Yopie, yang harus diingat adalah proses penegakan hukum tidak dilakukan dan dikuasai oleh Pansus DPR, tetapi oleh proses hukum.

“Silakan saja Pansus DPR berpendapat bahwa kebijakan penyelamatan Bank Century dinilai tidak dan kurang tepat atau keliru. Yang jelas, Pak Boediono selaku anggota Komisi Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) sudah mengambil kebijakan yang tepat untuk menyelamatkan ekonomi bangsa ini,” ujar Yopie lagi. Seharusnya, tambah Yopie, dalam Pansus DPR kemarin muncul perdebatan mengenai kebijakan penyelamatan Bank Century. Namun, kenyataannya itu tidak terjadi karena kebenaran pendapat dimonopoli Pansus DPR. Pascapandangan akhir dari Pansus DPR, Yopie juga beranggapan bahwa hal ini tidak menimbulkan dampak terhadap Boediono. “Seperti yang Anda lihat sendiri, Pak Boediono malah sempat menengok warga dan lokasi bencana longsor di Ciwidey ini,” katanya.

 
KORAN ANAK INDONESIA, Yudhasmara Publisher
Jl Taman Bendungan Asahan 5 Jakarta PusatPhone : (021) 70081995 – 5703646
email : judarwanto@gmail.com 
http://korananakindonesia.wordpress.com/
 
 
 
 
Copyright © 2010, Koran Anak Indonesia  Indonesia  Network  Information Education Network. All rights reserved


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: