Oleh: Indonesian Children | April 22, 2010

Bibit-Chandra Terancam Masuk Pengadilan Lagi : Selanjutnya haruskah Ikuti Air mengalir ?

Bibit-Chandra Terancam Masuk Pengadilan Lagi : Selanjutnya haruskah Ikuti Air mengalir ?

Setelah sempat menghilang, kasus Bibit-Chandra kini masuk babak baru. Gugatan praperadilan yang diajukan Anggodo Widjojo dimenangkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Senin (19/4), memerintahkan perkara anggota Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bibit S Rianto dan Chandra Hamzah, untuk berlanjut ke pengadilan setelah permohonan praperadilan yang diajukan Anggodo Widjojo dikabulkan.

“Memerintahkan kepada termohon I (Kejaksaan) untuk melimpahkan perkara Bibit S Rianto dan Chandra Hamzah, ke pengadilan,” kata hakim tunggal, Nugroho Setyadi, dalam sidang putusan permohonan praperadilan adik tersangka dugaan korupsi Proyek Sistem Komunikasi Radio Terpadu (SKRT) Dephut Anggoro Widjojo, Anggodo Widjojo, di PN Jaksel, Senin (19/4).

Maret lalu, Anggodo Widjojo mengajukan gugatan praperadilan atas SKPP dari Kejari Jakarta Selatan untuk perkara Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah. Anggodo merasa jadi korban dalam perkara itu.

Kejaksaan Agung sebelumnya mengeluarkan Surat Keterangan Penghentian Penuntutan (SKPP) terhadap pimpinan KPK saat hendak dilimpahkan ke pengadilan. Salah satu pertimbangan dikeluarkannya SKPP, yakni, masalah sosiologis masyarakat. Dikeluarkannya SKPP itu, sempat menimbulkan pro kontra dan permohonan praperadilan banyak diajukan ke PN Jaksel. Anggodo Widjojo sendiri mengajukan permohonan praperadilan SKPP ke PN Jaksel.

Hakim tunggal mempertimbangkan bahwa aspek sosiologi tidak pernah digunakan dalam pertimbangan hukum dan tidak sesuai Pasal 140 ayat (2) KUHAP hingga dinilai perbuatan melawan hukum. “Sementara Anggodo memiliki legal standing (kedudukan hukum) sebagai korban kasus korupsi sehingga dapat mengajukan gugatan,” katanya.

Sementara itu, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Marwan Effendy, pihaknya akan pikir-pikir untuk melakukan banding terhadap putusan itu. “Kan masih ada waktu untuk mengajukan upaya banding,” katanya.

Ditegaskan, soal putusan tersebut, seluruhnya diserahkan kepada majelis hakim. “Saya tidak mau membahasnya,” katanya. Ia sendiri mengaku belum mendapatkan laporan atas putusan tersebut. “Saya belum mendapatkan laporan putusan itu,” katanya.

Menanggapi putusan ini, Hakim MK Aqil Muchtar meminta persidangan dilanjutkan supaya diketahui apakah kasus Chandra dan Bibit rekayasa atau bukan. “Buktikan di sidang pengadilan saja,” ujarnya usai pembacaan putusan uji materi UU Penodaan Agama di Gedung MK, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (19/4/2010). Aqil tidak banyak menanggapi pertanyaan soal putusan itu. Ia berlalu seraya berkata,” Ya kalau pra peradilan itu formal. Kalo soal rekayasa itu sidang saja.”

Dalam sidang di PN Jaksel, hakim Setiaji Nugraha memerintahkan kepada termohon I (Kejaksaan) untuk melimpahkan perkara Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah ke pengadilan. Beberapa pertimbangan hakim melandasi alasan keputusan itu. Antara lain, alasan sosiologis tidak pernah dipergunakan dalam pertimbangan hukum. Alasan sosiologis ini dipergunakan Presiden SBY untuk menghentikan kasus Bibit-Chandra atas rekomendasi Tim 8.

Menanggapi hal tersebut, Bibit Samad Rianto mengaku akan bersifat pasif. Namun dia berharap agar Jaksa Penuntut Umum (JPU) banding. “Kita dalam posisi pasif. Tapi mudah-mudahan JPU banding,” kata Bibit, Senin (19/4/2010).

Bibit tetap berkeyakinan, kasus yang menimpanya dan anggota KPK Lain, Chandra M Hamzah adalah rekayasa. “Yang jelas kasus yang dituduhkan ke saya itu rekayasa,” imbuhnya. Siapa yang merekayasa? Menurut Bibit, pada sidang MK tanggal 3 November sudah jelas siapa yang merekayasa dalam kasus ini. “Jelas kelihatan pada sidang MK tanggal 3 November 2009. Siapa yang merekayasa cukup jelas,” pungkasnya.

Staf Khusus Presiden Bidang Hukum dan Penegakan HAM Denny Indrayana optimistis Jaksa Agung akan mengambil langkah terbaik menyikapi putusan ini. “Jaksa Agung akan mempelajari, karena itu terkait dengan SKPP yang dikeluarkan oleh Jaksa Agung. Ada waktu 1 minggu untuk memutuskan apakah banding atau tidak, dan yang memutuskan adalah Jaksa Agung,” kata Denny. “Pasti akan diambil langkah-langkah terbaik sesuai dengan arahan-arahan Presiden,” imbuh Denny.

Denny mengatakan, Presiden belum berkomentar soal kemenangan Anggodo Widjojo ini. Karena tidak semua isu harus ditanggapi oleh Presiden. “Yang jelas beliau tidak menanggapi semua isu. Tapi beliau  terus mencermati,” imbuhnya.

Soal majelis hakim yang tidak mempertimbangkan aspek sosiologis dalam memutuskan kasus ini, Denny enggan berkomentar lebih jauh. Yang jelas menurutnya, masih ada kesempatan kepada Jaksa Agung untuk mengambil langkah hukum selanjutnya. “Saya belum baca putusan. Tapi akan diambil langkah-langkah terbaik sesuai dengan arahan Presiden untuk menyelesaikan kasus ini. Kita akan beri kesempatan Jaksa Agung untuk menentukan langkah-langkah selanjutnya,” pungkas Denny.

Putusan Pra Peradilan Bibit-Chandra untuk Alihkan Perhatian

Putusan pra peradilan kasus Bibit-Chandra dinilai hanya untuk pengalihan isu Kasus Gayus Tambunan, karena peradilan saat ini mendapat sorotan masyarakat. Ketua Mahkamah Konstitusi Machfud MD di Jakarta hari ini mengatakan, dirinya berpendapat bahwa penghentian pengusutan kasus Bibit-Chandra seharusnya dilakukan dengan abolisi, dan bukan dengan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKPP). Menurut dia, langkah abolisi dari segi hukum akan menuntaskan sepenuhnya penanganan kasus Bibit-Chandra, yang menurut MK terdapat rekayasa di dalamnya. Apalagi, abolisi terdapat dalam Konstitusi, di mana dalam Pasal 14 ayat (2) UUD 1945 disebutkan bahwa Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Machfud berpendapat bahwa secara formal dan prosedur hukum hal tersebut tidak salah. Ia juga mengatakan bahwa terdapat kemungkinan putusan pra peradilan tersebut juga bisa saja menjadi salah satu strategi untuk mengalihkan perhatian publik dari kasus hukum lainnya, dalam hal ini kasus makler pajak Gayus Tambunan.

Sebelumnya, PN Jaksel memerintahkan agar perkara yang menjerat dua pimpinan KPK, Bibit S Rianto dan Chandra Hamzah, untuk berlanjut ke tahap pengadilan, setelah permohonan pra peradilan yang diajukan Anggodo Widjojo dikabulkan. Salah satu pertimbangan dikeluarkannya SKPP (Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan), yakni, masalah sosiologis masyarakat.

Kejagung: Keputusan Bibit-Chandra tak sesuai fakta

Kejaksaan Agung (Kejagung) menilai putusan hakim yang menerima permohonan praperadilan terhadap Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKPP) kasus Bibit S. Rianto dan Chandra M. Hamzah tidak sesuai dengan fakta peradilan.Hal itu disampaikan oleh Wakil Jaksa Agung Darmono kepada pers di Jakarta hari ini. Menurut dia, secara resmi pihaknya telah mengajukan permohonan banding atas putusan praperadilan SKPP oleh hakim Nugraha Setiadji di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. “Putusan hakim tak sesuai dengan fakta yang ada dalam perkara peradilan,” ujar Darmono, seperti dikutip situs resmi Kejaksaan Agung, hari ini. Dia mengatakan upaya banding pihak kejaksaan atas putusan itu sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kejagung juga menyatakan SKPP yang diterbitkan pada Desember 2009, telah mempertimbangkan aspek sosiologis dan yuridis.

Pada Senin, hakim Nugraha menerima permohonan praperadilan atas SKPP dalam kasus dugaan kriminalisasi Bibit-Chandra yang diajukan oleh salah satu pemilik PT Masaro Radiokom Anggodo Widjojo. Anggodo adalah tersangka upaya percobaan suap terhadap pimpinan KPK. Dengan diterimanya permohonan praperadilan, kasus Bibit-Chandra kemungkinan akan masuk ke pengadilan jika banding kejaksaan ditolak.

Sementara Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Marwan Effendi menilai Anggodo bukanlah orang yang tepat dalam mengajukan praperadilan terhadap SKPP dua petinggi KPK tersebut. “Anggodo tidak memiliki legal standing untuk mengajukan praperadilan,” jelas Marwan hari ini. Jampidsus menambahkan praperadilan seharusnya diajukan oleh Anggodo sebagai pihak yang terlibat langsung dengan perkara tersebut.

KY Diminta Kaji Putusan Praperadilan Bibit-Chandra
Komisi Yudisial diminta untuk mengkaji putusan tersebut.”Meski harus hormati proses hukum, tapi tidak salah minta KY turun tangan untuk perkara ini,” ujar mantan Tim 8, Amir Syamsuddin, Senin (19/4/2010). Menurut Amir, kasus ini telah menyita begitu banyak perhatian masyarakat. Secara spontan, dukungan masyarakat terhadap Bibit-Chandra juga terus mengalir. “Ada pihak yang merasa terancam dengan posisinya di dalam dugaan tindak pidana. Ini sangat perlu dikaji oleh KY,” tegasnya. PN Jaksel mengabulkan gugatan Aggodo terkait dikeluarkannya SKPP Bibit-Chandra oleh Kejagung. Alhasil, perkara pimpinan KPK tersebut harus dilanjutkan ke pengadilan.

Buntut Pertemuan dengan Kuasa Hukum Menkeu : ‘Pak Chandra, Kami Kecewa’
Kredibilitas KPK terus merosot karena berbagai kelemahan para pimpinannya yang tak mampu menjaga diri. Teranyar, pertemuan Wakil Ketua KPK Chandra Hamzah dengan pengacara kubu Sri Mulyani, makin menyulitkan lembaga superbody yang sudah tergerus berbagai kasus ini. Mau kemana KPK? Ketika kasus ‘Cicak-Buaya’ meledak, ribuan mahasiswa dan masyarakat madani (civil society) bergerak membela Bibit-Chandra, membela KPK mati-matian sampai ada yang terluka. “Tapi kini, apa hasilnya? Chandra malah kena masalah karena tidak mampu menjaga diri. Citranya bisa rusak dan kredibilitasnya tergerus. Chandra dan KPK sejatinya mau kemana?,” kata Abdulrachim, mantan aktivis ITB 1977-78 yang kini aktif di Komite Bangkit Indonesia dan Gerakan Indonesia Bersih. Ray Rangkuti, aktivis Kompak (Komunitas Masyarakat Sipil Antikorupsi), juga menegaskan bahwa kasus Chandra mencederai kepercayaan publik. “Sangat disesalkan bahwa ia kurang menghargai gerakan mahasiswa dan masyarakat yang sudah membela dan menjaganya. Kami kecewa,” katanya. Selasa (6/4) malam di Gedung Puri Imperium, Chandra yang juga dihadiri bekas pimpinan KPK Erry Riyana Hardjapamekas, melakukan pertemuan dengan Tim Pembela Bibit-Chandra di antaranya, Arief Surowidjojo dan Taufik Basari. Arief Surowidjojo diketahui juga sebagai kuasa hukum Menkeu, sementara Erry Riyana Hardjapamekas adalah yang pernah menolak kriminalisasi Menkeu Sri Mulyani Indrawati. Tapi Chandra membantah pertemuan tersebut membahas penyelidikan skandal Bank Century.

Kedekatan Chandra dengan Arief dan Erry itu jelas bisa menimbulkan konflik kepentingan dan menimbulkan kecurigaan publik. Wajar, jika para pengamat justru mendorong Chandra mundur dari penyelidikan skandal bailout Bank Century karena faktor kedekatan tersebut. “Chandra sebaiknya mundur saja dari tim penuntasan Century karena dia dianggap ‘main mata’ dengan Arief dan Erry Riyana. Ia terkontaminasi akibat kedekatan tadi,” kata advokat Suparwan Zahary Gabat.

Kasus Chandra berdampak negatif atas citra KPK. Bahkan citra KPK mulai redup akibat kasus Chandra itu dan berbagai masalah lainnya. Redupnya pamor KPK juga akibat lambannya menuntaskan Centurygate, yang kemudian juga berdampak pada redupnya prospek pemerintahan SBY dalam membasmi korupsi. “Integritas KPK harus dibangun kembali. Semua ini harus menjadi perhatian masyarakat dan negara, agar lima tahun ke depan Indonesia tidak hancur ditelan korupsi yang merajalela,” kata Ali Tantowi MA, lulusan Universitas Leiden dan peneliti senior Lembaga Studi Islam dan Kebudayaan (LSIK), Jakarta. Harian New York Times (15/2) mencatat, bukannya mengartikulasikan sikap tegas terhadap korupsi, SBY malah tampak bimbang menghadapi masalah korupsi yang merajalela ini. Sehingga publik meragukan kesungguhan SBY untuk membasmi korupsi secara menyeluruh. Akibatnya, pencapaian pembangunan selama ini dilupakan publik akibat meluasnya korupsi itu

Ikuti Air mengalir

Tampaknya fakta kebenaran sedang menggelinding mengalir bersama dengan berjalannya waktu. Selama ini kasus Bibit-Chandra masih tertutup kabut yang sangat rapat. Orang bijak pasti akan meyakini bahwa kebenaran ataupun kesalahan pasti dengan benar akan terungkap melalui tangan Tuhan. Dengan beberapa pemikiran tersebut mungkin langkah bijak yang harus dilalui adalah mengikuti saja dimana air akan mengalir. Semua pihak baik politikus, praktisi hukum ataupun masyarakat tidak perlu memaksakan kehendaknya untuk mendorong atau membela satu pihak yang diyakini benar. Masalah kebenaran yang diyakini itu juga belum tentu benar. Sebaiknya masyarakat tidak terbius bahwa KPK adalah dewa yang tidak punya kesalahan. Keyakinan yang berlebihan akan membuat paranoid yang berlebihan terhadap semua pihak. Bila hal ini terjadi gonjang ganjing politik dan sosial akan terus dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk membuat carut marut pertentangan di antara masyarakat.

Terhadap pihak yang merasa paranoid bahwa hal ini adalah kriminalisasi KPK, dengan jantan dibuktikan saja secara hukum apakah memang benar Bibit-Chandra tidak bersalah. Akan menjadi elegan dan berwibawa apabila dalam pengadilan menobatkan bahwa Bibit-Chandra memang adalah bersih. Daripada, nantinya masyarakat hanya meyakini misteri Bibit-Chandra yang dianggap paling benar.

Kekawatiran akan melemahkan KPK selama ini yang dianggap sebagai salah satu alasan sosial dan psikologis masa sebenarnya tidak perlu terjadi. Karena, Kekosongan sementara ketua KPK tidak akan mengganggu kinerja KPK seperti yang selama ini didengungkan para ketua KPK. Bila hal itu masih dianggap mengganggu kinerja KPK. Bukankah menurut undang undang hal itu bisa di atasi dengan cara pemerintah mengusulkan empat nama untuk mengganti yang selanjutnya akan dipilih 2 orang oleh DPR. untuk menggantikannya.

Hal lain yang justru harus lebih dikawatirkan adalah dengan kondisi seperti itu secara pskologis justru Bibit Chandra malah terganggu dalam melaksanakan tugasnya. Bahkan keadaan ini dikawatirkan banyak pihak justru malah digunakan untuk negosiasi atau menekan Bibit Chandra oleh pihak tertentu dalam menangani kasus penting yang sedang dilakukan KPK. Banyak pihak yang menyarankan justru Bibit dan Chandra sebaiknya  mundur sementara untuk menghindarkan dari conflict of interest itu.

Semoga babak baru kasus Bibit-Chandra ini tidak membuat pertentangan baru di antara masyarakat. Selama ini masyarakat sudah lelah karena otak dan fantasinya bukan terpapar oleh semangat pembangunan tetapi selalu dilibatkan perseteruan politik tingkat tinggi.

dari berbagai sumber


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: