Oleh: Indonesian Children | April 22, 2010

Misbakhun, Inisiator Pansus Century Justru Salah Satu Biangnya Masalah Century ?

Muhammad Misbakhun, Inisiator Pansus Century Justru Salah Satu Biangnya Masalah Century ?

Muhammad Misbakhun termasuk salah satu pemilik 10 LC Bodong dalam kasus Bank Century seperti yang dilaporkan BPK. Dianggap sebagai Biang Hancurnya Century. Justru selama ini tidak pernah dipanggil Pansus padahal termasuk debitor dengan total nilai hampir 3,5 trilyun. Beberapa pihak menganggap justru permasalahan utama faktor penyebab jatuhnya bank Century ini tidak pernah diutak utik oleh Pansus Century DPR selama ini. Adakah sesuatu yang disembunyikan Pansus atau memang Pansus tidak cermat dalam melakukan tugasnya selama ini ? 

Dalam acara berita Metro Hari Ini MetroTV hari Jumat tanggal 21 April 2010 perbincangan antara Andi Arief dan Akbar Faisal terungkap bahwa selama ini ternyata Pansus tidak pernah mengungkap kasus LC bodong dari 10 debitur bermasalah. Diungkapkan oleh Andi bahwa selama ini dalam temuan BPK sebenarnya sudah disampaikan kepada DPR bahwa terdapat 10 debitur bermasalah dengan nilai antara 2,5 Trilyun dan 1,2 Triyun kalah dalam permainan valas. Sayangnya dalam laporan BPK tersebut tidak pernah ditindaklanjuti oleh pansus, bahkan sekalipun Pansus tidak pernah memanggil sekalipun 10 debitur bermasalah tersebut. Padahal menurut Andi, inilah adalah masalah utama mengapa bank Century hancur dan di Bailout. Andi juga menyebut bahwa niat tulus anggota DPR jangan sampai tertutupi dengan upaya menjatuhkan pemerintah atau seseorang.

Menjawab hal tersebut Akbar Faizal Anggota DPR komisi V yang juga anggota Pansus Century hanya menjawab secara normatif dan tidak bisa menjawab dengan tegas. Bahkan Akbar Faizal hanya menyanggah hal ini merupakan pengalihan kasus bank Century. Tetapi hal ini justru ditegaskan oleh Andi bahwa pengungkapan kasus ini adalah untuk mengungkapan fakta kebenaran kasus bank Century. Selama ini masyarakat masih belum pernah tahu akan masalah ini. Dan masyarakat semakin cerdas dalam menyikapinya. Bila dalam proses pengambilan keputusan tersebut prosesnya tidak benar maka kesimpulannyapun bisa salah. Ditakutkan anak cucu kita menerima warisan informasi yang salah tentang fakta kebenaran bank Century. Demikian Andi Menandaskan.

Tuduhan Staf Khusus Presiden

Staf khusus Presiden bidang sosial dan penanganan bencana Andi Arief melaporkan politisi PKS Muhammad Misbakhun dituduh kejahatan pencucian uang serta kejahatan perbankan.
Andi Arief melaporkan salah seorang inisiator Hak Angket Pansus Kasus Bank Century itu ke Polres Jakarta Pusat. Selain itu, Andi juga melaporkan Franky Ongkowardojo selaku Direktur Utama PT Selalang Prima International (SPI). Laporan itu berdasarkan data adanya letter of credit (L/C) fiktif dari Bank Century senilai 22,5 juta dolar AS yang dipergunakan PT SPI. “Poinnya bahwa ini adalah L/C fiktif. Saya duga fiktif, dan pasti fiktif. Kalau disumbangkan ke Ciwidey (longsor di Jawa Barat), banyak juga itu,” ujar Andi Arief, Senin (1/3). Selain Andi Arief ternyata Komite Nasional 33 kemarin juga melaporkan Misbakhun ke Mabes Polri.

Andi menyebutkan, kejahatan yang melibatkan Misbakhun sebagai kejahatan yang sistematik. Dari proses ini, Andi menduga ada kedekatan antara Robert Tantular selaku pemilik Bank Century pada waktu itu dengan Misbakhun. “Kalau tidak dekat tidak mungkin begitu,” kata Andi.

Kecurigaan semakin besar saat Andi memeriksa website Ditjen Pajak terkait PT SPI. Dengan status perusahaan yang disebut memiliki aset senilai Rp 702 miliar, Andi mendapat bahwa PT SPI hanya memiliki lima pekerja, termasuk Misbakhun. Perusahaan tersebut hanya membayar pajak antara Rp 3 juta hingga Rp 7 juta. Sementara itu, rencana Misbakhun melaporkan balik Andi Arief ke Polda Metro Jaya atas tuduhan pencemaran nama baik, ternyata urung dilakukan.

Diakui Misbakhun, dirinya masih akan melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan penasihat hukumnya sebelum resmi melaporkan Andi Arief ke Polda Metro Jaya. “Saya akan melaporkan, tapi hari ini saya mau bicara dulu dengan lawyer saya,” ungkap Misbakhun.

Ditambahkannya, tuduhan yang dilayangkan Andi Arief pada dirinya terkait L/C bodong senilai 22,5 juta dolar AS itu sama sekali tidak benar. “Kasus yang ada adalah L/C gagal bayar atas nama PT Silalang senilai 22,5 juta dolar AS, tapi yang 6 juta dolar AS di antaranya sudah mulai dicicil,” paparnya.

Dia pun gantian balik menyerang Andi Arief yang ditudingnya menumpang populer dalam kasus Century. “Orang (tugas) ngurus bencana kok ngomentarin L/C. Laporan BPK menyatakan, L/C (perusahaan) saya tidak fiktif. Tuduhannya tidak benar. Fiktif atau bukan, bukan urusan Andi Arief. Ini bukan ancaman bagi saya, cemen ini orang,” tegasnya.

Misbakhun mengaku tidak khawatir atas laporan yang dilayangkan Andi Arief maupun Komite Nasional 33. Dia gantian menuding bahwa Andi Arief memiliki agenda pribadi. Ia juga tak yakin Presiden SBY memerintahkan Andi Arief untuk menekan partainya, PKS. Oleh karena itu, Misbakhun siap melayani laporan Andi Arief. “Andi Arief, saya akan layani. I’m a serious contender in this. Enggak kelas diancam orang kayak gitu,” sambungnya

Serangan Balik Lewat Kriminalisasi ?

Tuduhan terhadap politikus PKS Misbakhun kali ini berubah. Sebelumnya disangka L/C fiktif, kini inisiator angket Century ini dituduh dengan pemalsuan dokumen. Mengapa berubah-ubah? Mabes Polri merilis status terbaru politikus Mukhamad Misbakhun yang juga Komisaris Utama C PT Selalang Prima International (SPI). Bila mulanya disangkakan dalam kasus L/C fiktif, kini justru Misbakhun disangka kasus pemalsuan dokumen. Hal ini dinilai sebuah kenjanggalan. Kejanggalan kasus Misbakhun juga menjadi perhatian para politisi di DPR. Wakil Ketua Komisi III (komisi hukum) DPR Aziz Syamsudin menegaskan agar polisi bekerja berdasarkan data dan fakta.

“Saya minta kepada Polri melihat ini berdasarkan pada fakta dan data. Bukan pada keterangan-keterangan saja,” ujarnya di Gedung DPR, Jakarta, Senin (12/4). Aziz tidak menampik, jika penetapan Misbakhun sebagai tersangka oleh polisi sebagai upaya serangan balik atas kiprahnya selama ini di Pansus Century DPR. “Bisa jadi ada serangan balik karena tindakan kerja Pansus (Century),” ujarnya.

Hal senada ditegaskan Ketua Komisi III DPR Benny K Harman. Ia justru mempertanyakan kepada institusi kepolisian untuk menjelaskan secara terbuka alasan dan bukti hukum atas penetapan Misbakhun sebagai tersangka. “Kita akan mempertanyakan itu dan meminta Kapolri sebagai penyidik tertinggi,” ujarnya usai rapat anggaran dengan Kemenkumham di Komisi III DPR, Gedung DPR.

Politisi Partai Demokrat ini juga tidak sepakat jika penetapan Misbakhun sebagai tersangka oleh Polri sebagai kategori dikriminalisasikan. Menurut dia, siapa yang melanggar hukum harus diproses. “Janganlah dianggap penetapan bersangkutan menjadi tersangka sebagai agenda kriminalisasi terhadap yang bersangkutan sebagai salah satu inisiator angket, tidak ada hubungannya,” katanya.

Sementara Ketua Fraksi PKS Mustafa Kamal menegaskan dalam kajian FPKS selama ini, kasus Misbakhun tidak memiliki masalah hukum. Menurut dia, pihaknya justru belum mengetahui secara resmi penetapan Misbakhun sebagai tersangka oleh Mabes Polri. “Sejauh ini, kami tidak menemukan apa-apa. Kalau di pihak berwajib menemukan temuan, ya kita belum tahu,” tegasnya, ketika ditemui terpisah.

Sebelumnya Misbakhun dituding dalam kasus L/C fiktif. Namun tuduhan itu tampaknya tidak terbukti. Bahkan Direktur Utama Bank Mutiara (eks Bank Century) Mariono menegaskan L/C milik PT SPI milik Misbakhun tidaklah fiktif. Yang ada justru gagal bayar yang kemudian direstrukturisasi. “L/C yang dilakukan Selalang (Perusahaan Misbakhun) itu adalah L/C yang betul-betul tidak fiktif sebetulnya. Jadi L/C itu adalah gagal bayar,” tegas Mariono di kompleks Istana Presiden, awal Maret lalu.

Misbakhun sejak awal menilai apa yang dituduhkan kepadanya hanyalah upaya untuk mencari-cari kesalahan. Soal sangkaan pemalsuan dokumen PT SPI, dalam penilaian Misbakhun justru sebagai upaya mencari-cari kesalahan PT SPI yang awalnya disangkakan L/C fiktif namun dalam kenyataannya tidak fiktif.Sejauh ini, menurut Misbakhun, sama sekali tidak ada dokumen yang ia palsukan. “Dari dokumen yang kita miliki tidak ada yang kami palsukan,” ujarnya dalam sebuah kesempatan belum lama ini.

Kadiv Humas Mabes Polri Edward Aritonang dalam jumpa pers di Mabes Polri, Jakarta, Senin (12/4) memaparkan penyidik sudah meminta izin untuk memeriksa Misbakhun. “Sampai saat ini, permintaan kami untuk minta izin sebagai saksi dan tersangka,” ujar Edward Aritonang. Misbakhun ditetapkan sebagai tersangka bersama Direktur Utama PT SPI Franky Ongko dalam kasus pemalsuan dokumen. Edward menjelaskan apa yang selama ini digembor-gemborkan yakni kasus L/C fiktif justru tidak menjadi soal. “L/C Misbakhun tidak fiktif karena bisa dicairkan,” tambah Edward.

Soal sangkaan pemalsuan dokumen PT SPI, dalam penilaian Misbakhun justru sebagai upaya mencari-cari kesalahan PT SPI yang awalnya disangkakan L/C fiktif namun dalam kenyataannya tidak fiktif.Sejauh ini, menurut Misbakhun, sama sekali tidak ada dokumen yang pihaknya palsukan. “Dari dokumen yang kita miliki tidak ada yang kami palsukan,” ujar Misbakhun dalam sebuah kesempatan belum lama ini. [mdr]

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah menyetujui permohonan Polri melakukan penindakan hukum kepada anggota FPKS Misbakhun.  “Hari ini bapak presiden telah memenuhi permohonan dari kapolri untuk melakukan penindakan kepolisian terhadap saudara Muhammad Misbakhun anggota DPR dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS),” kata Sekertaris Kabinet Dipo Alam di kantor Presiden, Jakarta, Senin (12/4).

Dikatakan Dipo, setelah diajukan permohonan untuk melakukan penindakan oleh Kapolri pada 9 April 2010. Hari ini presiden telah menyetujui langkah-langkah yang akan dilakukan kepolisian untuk melakukan tindakan penegakan hukum. Dipo juga mengatakan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Misbakum adalah tindak pidana pemalsuan surat, melanggar ketentuan pasal 264 ayat 1 huruf 5e KUHP dan melanggar ketentuan pasal 263 ayat 1 dan 2 KUHP.

Ketika ditanyakan apakah Presiden melakukan perintah pemberhentian terhadap Misbakum sebagai anggota DPR periode 2009-2014? “Hal itu diserahkan kepolri yang meminta izin untuk penahan tersebut. Sesuai dengan UU-nya presiden telah mengizinkan kepada pihak polri untku melakukan tindakan kepolisian yang dimaksud,” tegasnya. Dipo juga mengatakan surat persetujuan tersebut akan langsung diserahkan kepada Kapolri malam ini juga

Anggota tim 9 dari Fraksi PDI Perjuangan dari Komisi XI Maruarar Sirait meradang ketika ditanya soal kasus yang menimpa rekannya, politisi PKS Misbakhun.  “Saya mau tanya siapa pejabat Polri yang menetapkan itu?” ujar Maruarar di komisi XI, Gedung DPR, Jakarta, Senin (12/4). Menurut pria yang kerap disapa Ara ini, kalau memang ditetapkan sebagai tersangka, harus jelas apa buktinya jangan asal melempar pernyataan. “Karena ini menyangkut nasib dan nama baik orang,” sahutnya. Misbakhun dijadikan tersangka oleh Polri atas kasus Letter of Credit (L/C) Bank Century yang diduga fiktif. Pemilik PT Selalang Prima Internasional ini telah membantah bahwa L/C nya tidaklah bodong. [

Fraksi PKS menyatakan bahwa penetapan tersangka salah satu politisinya Misbakhun, karena kasus Letter of Credit (L/C) bodong Bank Century adalah urusan pribadi.  “Persoalan ini kan bukan persoalan partai, bukan fraksi. Jadi kita tidak bisa melakukan pendalaman atau pengambilan keputusan,” ujar Ketua Fraksi PKS Mustafa Kamal Pasha di Gedung DPR, Jakarta, Senin (12/4). Menurut Mustafa, fraksi belum mendapat laporan resmi dari pihak- pihak terkait seperti dari Kepolisian. Karena PKS menganggap ini masalah pribadi, dan tidak menyediakan tim advokasi. “Ternyata ini bukan LC fiktif. Ini bukan kasus DPR, atau partai. PKS bertindak atas koridor AD/ART yang berlaku,” pungkasnya.

Minta Penundaan

Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI, Mukhamad Misbakhun, melalui kuasa hukumnya mengajukan surat penundaan pemeriksaan dirinya kepada Mabes Polri sebagai saksi maupun tersangka dalam kasus dugaan pemalsuan dokumen “letter of credit” (LC). Menurut kuasa hukum Misbakhun, Luhut Simanjuntak, di Jakarta, Jumat, Misbakhun memang telah menerima dua surat pemanggilan dari Mabes Polri pada tanggal 14 April 2010 pukul 18.30 WIB. Surat pertama bernomor 477/IV/2010 untuk pemanggilan sebagai tersangka yang dikaitkan dengan dugaan pemalsuan dokumen LC dengan sangkaan Pasal 264 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Pasal 263 Ayat (1) dan (2) KUHP. Surat pemanggilan kedua bernomor 479/IV/2010 sebagai saksi bagi dugaan tindak pidana perbankan yang dilakukan Robert Tantular dkk. “Kedua surat itu ditandatangani oleh Brigjen Pol. Raja Erizman,” ujar Luhut.

Dalam surat itu menyebutkan bahwa pemanggilan Misbakhun pada Jumat ini adalah sebagai saksi. Sementara pemanggilan Misbakhun untuk diperiksa sebagai tersangka pada hari Senin, 19 April 2010. Terhadap kedua pemanggilan tersebut, menurut Luhut, Misbakhun telah menyatakan siap untuk hadir dan menghormatinya.

Namun, lanjut dia, karena kedua surat pemanggilan Mabes Polri tersebut baru diterima Misbakhun pada Rabu sore (14/4) dan pemeriksaan dilakukan dua hari kemudian (Jumat, 16/4), dan pada saat yang sama sudah ada kegiatan sebagai anggota DPR RI yang sudah terjadwal serta tidak bisa ditinggalkan, maka pihak Misbakhun mengajukan surat penundaan pemeriksaan kepada Bareskrim Mabes Polri. “Karena ada kesibukan sebagai anggota DPR itu, maka Misbakhun melalui kami kuasa hukumnya meminta agar pemeriksaan sebagai saksi ditunda pekan depan, yakni pada tanggal 21 April pemeriksaan sebagai saksi dan sebagai tersangka pada tanggal 26 April,” ujar Luhut.

Surat permohonan penundaan pemeriksaan Misbakhun itu, Luhut menambahkan, juga telah dikirimkan ke Mabes Polri, yakni untuk Direktur II Ekonomi dan Khusus Bareskrim Mabes Polri Brigjen Pol. Raja Erizman, Kombes Pol. Hudi (Unit Perbankan), dan salah seorang penyidik AKBP Rudi Setiawan. “Kami menegaskan bahwa tidak ada keinginan sedikit pun dari Misbakhun untuk menghindari pemeriksaan Mabes Polri itu. Misbakhun telah berkomitmen untuk menghormati dan patuh pada hukum,” ujarnya. Politikus PKS yang juga Komisaris PT Selalang Prima International (SPI) Mukhammad Misbakhun ditetapkan polisi sebagai tersangka dalam kasus dugaan dokumen LC fiktif di Bank Century (sekarang Bank Mutiara)

Usai ditetapkan sebagai tersangka dan mendapat surat izin pemeriksaan dari Presiden SBY, politikus berdarah nahdliyin ini, bakal diincar terkait kasus pajak. Sinyalemen ini diungkapkan Staf Khusus Presiden Bidang Hukum Denny Indrayana. Denny mensinyalir antara kasus Gayus, mantan Dirjen Pajak Hadi Purnomo dan Misbakhun bisa saja memiliki keterkaitan satu dengan lainnya. “Ada informasi punya kedekatan dengan mantan Dirjen Pajak, Hadi Poernomo yang sekarang adalah Kepala BPK, tentu belum tentu terkait,” katanya.

Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum sebut anggota FPKS Mokhamad Misbakhun memiliki kedekatan dengan mantan Dirjen Pajak Hadi Poernomo.  “Yang menarik, yang ingin saya tambahkan Misbakhun ini sebelumnya juga bekerja di kantor pajak. Bahkan ada informasi punya kedekatan dengan mantan Dirjen Pajak Hadi Poernomo yang sekarang adalah Kepala BPK,” kata Sekretaris Satgas Denny Indrayana, di Istana Presiden, Jakarta, Selasa (13/4). Denny juga menegaskan informasi tentang Misbakhun dan Hadi Poernomo memang menarik perhatian namun reformasi pajak belum selesai dan harus terus dilanjutkan. Agar masalah-masalah terkait dengan pegawai pajak seperti Gayus Tambunan, Bahasyim, atau Misbakhun dapat dituntaskan setuntas-tuntasnya. Menurut Denny, Presiden telah menandatangani surat permohonan dari Kapolri untuk melakukan tindakan hukum terhadap Misbakhun. “Selanjutnya adalah tugas dari aparat penegak hukum atau kepolisian untuk melanjutkan pemeriksaan, penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara Misbakhun,” tegasnya.

Namun Misbakhun meresponnya dengan santai. Misbakhun justru menilai pernyataan Denny Indrayana terlalu prematur. “Apa yang salah dengan hubungan atasan dan bawahan itu. Terlalu prematur tuduhan itu,” ujarnya ditemui di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (14/4).  Politisi PKS Misbakhun menyatakan bahwa hubungannya dengan mantan Ditjen Pajak Hadi Poernomo yang sekarang menjadi Ketua BPK adalah sebatas atasan dan bawahan semata.  “Hubungan saya dengan pak Hadi Purnomo adalah atasan bawahan,” ujar Misbakhun ketika ditanya soal kedekatannya dengan mantan Dirjen Pajak Hadi Poernomo yang dicurigai memiliki kedekatan, di DPR, Jakarta.

Menurut Misbakhun, perlu diingat bahwa dirinya sudah mengundurkan diri dari Ditjen Pajak tahun 2005 secara baik-baik, dengan status hormat. Selama menjadi pegawai, dia mengaku tidak pernah terkena sanksi. Misbakhun menuturkan, masyarakat perlu memahami bahwa tidak semua pegawai di Ditjen Pajak itu punya aib seperti Gayus Tambunan. Tidak bisa mengaitkan suatu permasalahan menjadi sebuah generalisasi terhadap permasalahan yang lain. “Apa yang salah dengan itu? Terlalu prematur dan tak punya dasar apapun mengkaitkan hal tersebut. Tolong berpikir yang proporsional. Masih banyak orang baik di sana, banyak anak muda yang kredibilitasnya baik,” kata dia. Lalu bagaimana sikap Denny Indrayana yang menyatakan ada kedekatan? “Mengaitkan sesuatu yang tak mempunyai koneksifitas itu adalah kenaifan buat saya,” kata dia.

Misbakhun menegaskan, penilaian Denny Indrayana justru menggeneralisasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai intitusi yang tidak bagus. Masyarakat harus memahami, sambung Misbakhun, di DJP tidak semua pegawai memiliki aib seperti Gayus. “Selama saya bekerja saya tidak kena kasus apapun, saya tidak pernah kena pelanggaran apapun, saya punya karir yang menurut penilaian teman-teman, karir yang sangat bagus,” tegasnya. Tuduhan Denny Indrayana, menurut penilain Misbakhun, sebagai upaya pemanfaatan kasus Gayus untuk menyerang dirinya. Menurut dia, kasus Gayus yang merupakan pegawai pajak tidak memiliki kerterkaitan dengan dirinya. “Ini adalah prasangka yang memanfaatkan kasus gayus kemudian digeser ke masalah lain. Apalagi yang mereka mau?” tandasnya.

Figur Misbakhun memang menjadi sorotan. Ia merupakan salah satu inisiator angket Century. Ia juga tergabung dalam Tim Sembilan yang aktif melakukan mobilisasi dukungan baik di internal DPR maupun tokoh di luar parlemen. Posisi Misbakhun yang vokal inilah dinilai menjadi penyebab sejumlah kasus menimpa dirinya. Mulai soal dugaan L/C fiktif yang akhirnya tak terbukti dan bergeser ke pemalsuan dokumen L/C.

Pengamat komunikasi politik UI Effendi Ghazali mengomentari turunnya surat izin pemeriksaan dari Presiden SBY kepada Misbakhun dalam kasus pemalsuan dokumen L/C yang dinilai tercepat dalam sejarah di Indonesia. Pihaknya akan mengajukan ke Museum Rekor Indonesia (Muri) terkait turunnya surat izin presiden yang cepat “Kita akan mengajukan ke Muri atas kasus Misbakhun yang mendapat surat izin tercepat oleh presiden,” ujarnya.

Sementara Wakil Ketua Umum DPP PAN Drajad H Wibowo menilai saat ini muncul kediktatoran hukum. Menurut dia, saat ini seolah-olah legislatif menjadi sarang korupsi dan eksekutif bebas korupsi. “Padahal, korupsi di eksekutif jauh lebih banyak dibanding di legislatif,” ujarnya. Terkait surat izin pemeriksaan oleh Presiden terhadap para pejabat negara yang diduga terkait masalah hukum, Drajad menilai, presiden melakukan tebang pilih. Ia mencontohkan empat pimpinan kepala daerah di Jawa Tengah, tiga di antarannya sudah turun surat izinnya. “Namun satu kepala daerah hingga saat ini belum juga turun surat izin pemeriksaan,” ujarnya

Akhirnya Ditahan

Markas Besar Kepolisian RI tadi malam menahan M. Misbakhun, anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera di Dewan Perwakilan Rakyat. “Ya, beliau ditahan karena alasan subjektif penyidik,” kata pengacara Musbakhun, Zainudin Paru, melalui pesan pendek. Zainudin menuduh polisi mengabaikan segala perikatan perdata yang diatur Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. “Karena hanya mengejar target untuk menjerat pidana seorang inisiator (kasus) Century,” ujar Zainudin. Tadi malam, sejumlah politikus Senayan mendatangi Markas Besar Polri untuk menyatakan dukungan terhadap Misbakhun. Mereka adalah Akbar Faisal (anggota Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat), Fachri Hamzah (Fraksi PKS) dan Bambang Soesatyo (Fraksi Golkar). “Kami kaget mengapa penahanan demikian cepat,” kata Akbar. Akibat penangkapan ini, kata Fachri, PKS akan membentuk tim investigasi untuk menyelidiki kasus ini.

Misbakhun adalah pemilik PT Selalang Prima Internasional yang memperoleh fasilitas letter of credit (L/C) dari Bank Century senilai US$ 22,5 juta. L/C digunakan untuk membiayai impor kondensat. Belakangan kondensat tak pernah mampir ke Indonesia. Misbakhun juga penggagas hak angket Bank Century.

Kepala Kepolisian RI Jenderal Bambang Hendarso Danuri mengatakan, Misbakhun diduga memalsukan surat untuk mendapatkan L/C Bank Century. “Dalam pemeriksaan ditemukan indikasi adanya tindak pidana berupa pemalsuan surat dan/atau menggunakan surat palsu,” ujar kata Bambang dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat kemarin.

Menurut Bambang, dugaan tindak pidana itu melanggar Pasal 263 ayat (1) dan (2) serta Pasal 264 ayat (1) huruf 5-e Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. “Caranya dengan menandatangani surat gadai deposito dan surat kuasa untuk mencairkan deposito,” katanya. Surat itu, kata Bambang, diserahkan ke Bank Century. Namun, pada saat penandatanganan di hadapan notaris Buntario Tigris, diketahui bahwa deposito yang dijaminkan tersebut belum diterbitkan oleh bank.

Kepala Polri mengatakan jaminan L/C yang diberikan senilai US$ 4,5 juta dilakukan dua istri karyawan PT Kahatex Bandung. Saat ini, menurut Bambang, keduanya kabur ke Hong Kong dan masuk daftar pencarian orang. Dia menegaskan, kasus Misbakhun bukan didasarkan pada laporan Staf Khusus Presiden, Andi Arif. “Tapi berdasarkan laporan Rudi Agus Purnomo, pegawai Bank Indonesia,” ujarnya. Bambang menepis adanya tekanan dari pihak Istana dalam kaitan dengan kasus yang melibatkan politikus asal Pasuruan itu.

Kuasa hukum Misbakhun, Luhut Simanjuntak, kemarin menyerahkan dokumen terkait dengan L/C dari Bank Century kepada penyidik kepolisian. “Dokumen permohonan L/C dan akta L/C kami bawa,” katanya menjelang pemeriksaan di Badan Reserse Kriminal. Luhut menyatakan bahwa L/C yang diterima kliennya sudah efektif per 27 November 2009. “Tidak ada yang salah dengan itu dan sudah direstrukturisasi oleh Bank Mutiara,” ujarnya.

Partai Keadilan Sejahtera akan bentuk tim kecil untuk investigasi kasus Misbakhun, anggota partainya yang tersandung kasus L/C Fiktif.  “Kami akan bentuk tim kecil untuk investigasi masalah ini, kami terus terang saja akan menginvestigasi lebih jauh,” ujar Anggota Fraksi Keadilan Sejahteran Dewan Perwakilan Rakyat Fakhri Hamzah ketika mengunjungi Misbakhun di Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia, Senin malam (26/4) Fakhri mengaku mendapatkan informasi penahanan Misbakhun malam ini dari kuasa hukum partai untuk Misbakhun yakni Zainuddin Paru. Ia yakin penahanan Misbakhun murni kasus perdata karena harus ada laporan kerugiannya. Penahanan ini ada indikasi politisnya. Alasan Fakhri, dilihat dari kronologis hak angket Century ada kemungkinan karena pengaruh Misbakhun sebagai inisiator. Ia menjamin Misbakhun tak akan melarikan diri dan tidak mungkin mengulangi perbuatannya. “Saya menjaminkan diri untuk penangguhan penahanan Misbakhun,” tegas Fakhri

dari berbagai sumber


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: