Oleh: Indonesian Children | Oktober 20, 2010

Popularitas Presiden Jadi Alat Politik

Popularitas Presiden Jadi Alat Politik

dr Widodo judarwanto

 

Setiap tahun peringatan jabatan presiden SBY pasti suhu politik akan semakin meningkat. Wajar saja dalam demokrasi, kalau hari itu dijadikan hari demo bagi kaum antiSBY. Namun menjadi tidak wajar bila dalam menyampaikan aspirasi tidak realistis, tidak cerdas.  demi kepentingan pribadi dan kepentingan kelompok. Cirinya aspirasi yang tidak wajar itu adalah anarkis, turunkan SBY, isu klasik tidak spesifik dan tidak bersolusi. Saat itu popularitas presiden dan kinerja pemerintahan biasanya digunakan untuk alat politik bagi yang berkepentingan. Bagi lawan politik adalah waktu yang tepat untuk melancarkan propaganda negatif untuk kepentingan kelompoknya. Di pihak kubu istana saat itu adalah kerja keras untuk menahan gempuran politik lawan. Namun harus disadari ternyata rakyat semakin pintar menilai. 

Dalam setiap memasuki pergantian tahun masa pemerintahan SBY, adalah waktu yang strategis bagi semua pihak untuk meraih keuntungannya. Bagi media masa saat itu adalah waktu yang berharga bagi bisnis media untuk menampilkan pertarungan politik di antara penguasa dan “oposisi”. Bagi lawan politik hal ini adalah kesempatan emas untuk mengeluarkan jurus saktinya untuk berpropaganda untuk mengubur keberhasilan dengan mengungkap keburukan pemerintah. Bagi kelompok yang berbisnis demo, adalah waktu panen rejeki, karena kebanjiran menerima order demo. Bagi masyarakat yang peduli kehidupan sosial, politik dan kemajuan bangsanya adalah waktu yang tepat berpartisipasi dalam mengungkapkan perasaannya kepada pemerintahan.

Kinerja Pemerintahan

Tolak ukur penilaian keberhasilan sebuah pemerintahan tidak semudah yang dibayangkan. Parameter penilaian tersebut tergantung dari pihak mana yang menilai. Bagi lawan politik kesalahan sekecil apapun atau situasional tertentu akan digunakan sebagai alat politik untuk mengaburkan keberhasilan yang lain. Bagi pihak pemerintahan pasti menggunakan parameter positif tertentu meski kadang juga berbau situasional untuk menunjukkan keberhasilannya. Situasional artinya keberhasilan tersebut bukan murni kinerja pemerintahan karena faktor eksternal, seperti membaiknya nilai tukar rupiah terhadap dolar. Bagi masyarakat awampun hanya punya penilaian sederhana, kalau harga tidak naik maka pemerintahan berhasil. Padahal kadang kenaikkan harga karena faktor eksternal pasar dunia bukan keberhasilan kinerja pemerintahan.

Idealnya DPR sebagai lembaga pengawas pemerintahan berwenang membuat parameter penilaian yang terukur secara ilmiah dan realistis tanpa terpengaruh oleh dominasi politik. Tapi hal ini tampaknya mustahil karena DPR alat bukan suara hati nurani masyarakat tapi merupakan hati nurani politik tertentu.

Pilihan lain pemerintah melakukan perencanaan kerja dan evaluasi kerja yang harus dapat diukur secara pasti. Hasil ini harus dilaporkan terhadap rakyat mengenai keberhasilan dan ketidak berhasilan program tersebut. Meski hal ini realistis, tetapi sulit untuk dikerjakan karena menimbulkan kerawanan yang justru sebagai alat untuk menjatuhkan kredibilitas pemerintahan. Kelemahannya, pelaku pemerintahan menilai dirinya sendiri sehingga obyektifitasnya diragukan. Hal ini mungkin akan dapat digunakan evaluasi internal terhadap kinerja pemerintahan. Dan hal ini terjadi saat dilakukan penilaian rapor menteri oleh pihak pemerintah sendiri. Pemerintah telah mengevaluasi kinerja menteri-menteri Kabinet Indonesia melalui Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4). Tetapi pengalaman menunjukkan bahwa hal itu menjadi kontra produktif bila diumumkan karena akhirnya dikeruhkan oleh kepentingan politik dari unsur partai para menterinya.

Bila semua hal itu sulit dilakukan maka penilaian popularitas presiden dijadikan alat yang paling mudah dilakukan sebagai bahan evaluasi. Meski secara kualitas penilaian ini sangat buruk relevansinya dengan kinerja pemerintahan. Bukan saja karena metodologi yang dipakai, tetapi juga pemilihan topik permasalahan yang diajukan sulit untuk dipakai sebagai penilaian kinerja pemerintahan.

Relevansi popularitas tersebut sulit dijadikan sebagai parameter karena sangat terpengaruh oleh situasional sosial, ekonomi dan politik sesaat atau faktor eksternal di luar negeri. Pengaruh situasional ini dapat dilihat saat setelah terjadi ancaman bom di pesawat Northwest Airlines yang terbang ke Detroit di Hari Natal oleh Umar Farouk Abdulmutallab, angka warga yang tidak yakin akan popularitas Obama semakin meningkat hingga 49%.

Namun, rating popularitas ini juga tidak boleh diremehkan begitu saja. Bila metodologi ilmiah jajak penelitian tersebut baik dan dilakukan lembaga independen maka tingkat kepuasan masyarakat itu dapat dijadikan pertimbangan. Meski kepuasan dan ketidak puasan masyarakat terhadap pemerintahan tidak selalu mencerminkan kualitas kinerja presidennya.

Realistis dalam menilai

Melihat begitu banyaknya masalah yang harus dikerjakan dan banyaknya parameter yang ada maka sangat sulit untuk menentukan keberhasilan dan ketidakberhasilan seorang presiden. Begitu juga waktu 1 tahun yang sudah dilakukan tidak bisa mengajukan evaluasi peneliaan sebuah pemerintahan dalam menyelesaikan masalah yang rumit dan masalah besar.

Keberhasilan dan ketidak berhasilan seorang presiden sangat berbeda dinilai oleh berbagai sudut pandang dan kepentingan tertentu yang melatarbelakangi. Media cetak dan elektronikpun juga tidak akan bisa terlkepas dari berbagai kepentingan ini. Bahkan profesionalitas media saat ini sudah terpapar kepentingan politik pemodalnya. Sebuah media tertentu akan terlihat berbeda dalam mengungkap fakta dan opini yang berbeda dalam menyikapi masalah kinerja keberhasilan pemerintahan. Kepiwaian media sangat mudah untuk mengarahkan opini dan fakta sesuai yang dikehendaki.

Demikian juga kepuasan rakyat terhadap kinerja pemerintah sangat sulit menilai. Rating popularitas presiden juga sangat tergantung lembaga penilai yang melakukan. Seringkali parameter ketidakpuasan masyarakat dinilai sangat berbeda antara satu lembaga dengan lembaga lainnya. Maraknya demo antoi SBY juga sulit dinilai sebagai siuara rakyat. Karena saat ini bisnis demo adalah bisnis baru yang menggiurkan dalam meraup rupiah sudah bukan rahasia lagi, baik dilakukan masyarakat awam atau mahasiswa sekalipun.

Melihat rumitnya masalah itu hal terpenting dalam menyikapinya adalah realistis dalam berpikir dan bertindak. Realistis secara logika hukum, sosial, ekonomi, politik dan lainnya. Dengan semakin majunya globalisasi informasi maka masyarakat semakin pintar dalam menilai perkembangan sosial dan politik yang ada. Masyarakat akan semakin cerdas untuk menilai opini dan aspirasi mana yang obyektif dan yang realistis.

Demonstrasi, opini dan aspirasi dalam bentuk apapun adalah hal wajar yang harus dilakukan warga negara dalam menyikapi kinerja pemerintah dan presidennya. Respon berlebihan yang tidak realitis biasanya ditandai dengan demo atau perilaku lainnya yang berujung anarkis atau menyuarakan penurunan SBY-Budiono dari kursi presiden. Kelompok ini biasanya memberikan argumen permasalahan klasik tanpa mengungkapkan data dan fakta yang akurat dan jalan keluarnya. Demkian juga masalah yang diangkat seringkali bukan masalah yang aktual Dalam mengungkapkan aspirasinya biasanya kelompok ini tidak menghargai kesopanan, etika dan hukum yang ada dalam beropini. Biasanya kelompok yang tidak realistis ini ditunggangi oleh kepentingan kelompok tertentu dan kepentingan bisnis dalam berdemo. Bila kedua hal tersebut tidak melatar belakanginya, maka kelompok ini sangat mungkin tidak cerdas dalam menilai dan menyikapi masalah. Memang seringkali cara yang tidak cerdas ini langsung mendapat publikasi yang luas. Namun seringkali hal ini malahan menjadi bahan cemoohan bagi masyarakat modern yang semakin pintar. Bagi pihak pemerintah sebagai sasaran kritik justru juga semakin antipati terhadap substansi opini yang diungkapkan.

Kelompok yang bijaksana dan cerdas adalah masyarakat yang menyikapi penilaian kinerja pemerintahan dengan realistis dan ilmiah. Kelompok masyarakat ini bila menyuarakan aspirasinya atau berdemo biasanya mengungkapkan fakta yang didukung data akurat dan mengusulkan jalan keluar yang baik. Kelompok ini berciri tampilan yang beretika, sopan dan tidak pernah anarkis atau melanggar hukum dalam beropini. Kekhasan lainnya kelompok ini tidak pernah menyuarakan pelengseran presiden karena mereka memahami hal itu akan bertentangan dengan hukum dan menciderai demokrasi. Namun kelompok seperti ini biasanya jarang mendapatkan publikasi yang luas dari media. Justru sebaliknya kelompok ini biasanya akan mendapatkan apresiasi yang tinggi dalam kelompok masyarakat yang semakin cerdas. Seharusnya pemerintah harus tidak segan mengapresiasi dan memperhatikan kritikan dan demonstrasi oleh kelompok yang realistis ini.

Jadi, cara cerdas menilai dan mengungkapkan kritik terhadap kinerja presiden dan pemerintahan harus dengan realistis dan proporsional. Mengungkapkan ketidakpuasan terhadap presiden dan pemerintah adalah hak demokrasi yang dilindungi undang-undang.
Cara realistis dan proposional tersebut adalah dengan mengungkapkan data dan fakta yang akurat tentang pencapaian kinerja yang ada disesuaikan dengan janji dan prencanaan. Kritik yang baik harus disertai analisa dan usulan jalan keluar yang realistis. Realistis kritikan tersebut sangat dipengaruhi oleh niat tulus dan niat baik demi kepentingan rakyat bukan demi kepentingan pribadi dan kelompok. Bila hal itu dilakukan alangkah damainya Indonesia. Sayangnya hal itu sulit diwujudkan karena kepentingan pribadai dan kelompok sangat mendominasi dalam kehidupan sehari-hari manusia. Bila hal ini terus terjadi maka setiap tahun tahapan pemerintah sreorang presiden akan selalu diikuti
gonjang-ganjing politik yang tidak berkualitas. Bahkan akan semakin memanas bila sudah mendekati suksesi kepemimpinan nasional saat tahun 2014.

KORAN DEMOKRASI INDONESIA

Yudhasmara Publisher

Jl Taman Bendungan Asahan 5 Jakarta Pusat

Phone : (021) 70081995 – 5703646

email : judarwanto@gmail.com 

https://korandemokrasiindonesia.wordpress.com/

 

 

 

 

Copyright © 2010, Koran Demokrasi Indonesia  Network  Information Education Network. All rights reserved.


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: